Dokumen tersebut membahas tiga poin utama: 1. Perundangan dan kebijakan terkait sistem drainase perkotaan di Indonesia. 2. Isu-isu strategis dan kebijakan serta strategi dalam penanganan drainase perkotaan. 3. Jenis dan persyaratan data yang dibutuhkan dalam perencanaan drainase perkotaan.

1. DISAMPAIKAN OLEH :
IR. RG. HARI SUSANTO, CES
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

2. A. PERUNDANGAN DALAM SISTEM DRAINASE

3. Perundangan Dalam Bidang Drainase
 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional
 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal
 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota
 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sumber Daya Air
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011
tentang Sungai
 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 239/KPTS/1987 tentang Pembagian
Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan
Drainase Kota.

4. B. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENANGANAN
DRAINASE PERKOTAAN

5. Isu Strategis dalam Penanganan Drainase
Perubahan Pola Hujan & Permukaan
Laut Naik
1
Adaptasi melalui
Drainase
berwawasan
lingkungan

6. Isu Strategis dalam Penanganan Drainase
2 Eksploitasi Air
Tanah
Berakibat
adanya
daerah
genangan
baru
LAND SUBSIDENCE

7. Isu Strategis dalam Penanganan Drainase
Perkembangan kota yang menyebabkan limpasan air
permukaan (run off) meningkat sehingga memerlukan
pengendalian debit puncak
Sesudah
3
Waktu
Debit
Urbanisasi mempersingkat
Waktu Konsentrasi &
meningkatkan Koefisien
Aliran
Sebelum

8. Isu Strategis dalam Penanganan Drainase
Perkembangan kawasan
perkotaan yang padat
 sebagian kawasan kumuh,
kotor dan rendah kualitas
lingkungannya yang
disebabkan
ketidakdisiplinan penduduk
dalam membuang air limbah
dan sampah di saluran
drainase.
4

9. KEBIJAKAN - 1
Pengembangan Sistem Pengelolaan Drainase Perkotaan
diarahkan pada pemantapan keterpaduan pengelolaan
drainase perkotaan berwawasan lingkungan
STRATEGI :
• Mewujudkan pengelolaan drainase perkotaan melalui
penyiapan rencana induk sistem yang komprehensif dengan
memperhatikan aspek-aspek rencana tata ruang kota, kondisi
DAS/Sub DAS, perubahan iklim global, kondisi lingkungan,
sosial, ekonomi serta kearifan lokal.
• Mewujudkan pengelolaan drainase perkotaan melalui
pendekatan eco drainage dengan memperhatikan konservasi
sumber daya air
• Mewujudkan keterpaduan pengelolaan prasarana drainase
dengan prasarana dan sarana perkotaan lainnya

10. BANGUNAN RESAPAN
Jalan
Kolam Retensi
Ruang Terbuka Hijau
Meresapkan Air Kembali ke Tanah (Recharge) KONSERVASI AIR
Sumur
Resapan

12. Kebijakan dan Strategi Penanganan Drainase
KEBIJAKAN - 2
Pengembangan Sistem Pengelolaan Drainase Perkotaan
diutamakan pada optimalisasi fungsi prasarana dan sarana
drainase yang sudah terbangun
STRATEGI :
• Mewujudkan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan
sarana dan prasarana drainase
• Mengurangi /membebaskan gangguan terhadap fungsi sistem
drainase

13. Operasi & Pemeliharaan
Penggalian Sedimen di Siphon Pengangkutan Sampah
dari trash rack
Pengangkutan Sampah
dari saluran
Pembangunan Baru Drainase Jakabaring, Sumatera Selatan
Sebelum
Pembangunan
Setelah Pembangunan

14. Kebijakan dan Strategi Penanganan Drainase
KEBIJAKAN - 3
Dilakukan pengembangan perangkat peraturan perundang-undangan
tentang penyelenggaraan pengelolaan drainase
perkotaan
STRATEGI :
• Penyusunan Peraturan Perundangan tentang drainase
perkotaan sebagai acuan bagi pengelolaan draninase
• Sosialisasi peraturan perundangan terkait dengan perudang-undangan
pengelolaan drainase perkotaan
• Penerapan Peraturan Perundangan tentang drainase perkotaan
sebagai acuan bagi pengelolaan draninase

15. Kebijakan dan Strategi Penanganan Drainase
KEBIJAKAN - 4
Dilakukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas
sumber daya manusia dalam pengelolaan drainase
STRATEGI :
• Mendorong pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola
drainase perkotaan di daerah
• Meningkatkan kerjasama dan koordinasi lintas sektoral dan lintas
wilayah administrasi
• Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola drainase
perkotaan di daerah
• Mendorong peningkatan kemauan politik (political will) para pemangku
kepentingan dalam memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap
pengelolaan drainase perkotaan.

16. Kebijakan dan Strategi Penanganan Drainase
KEBIJAKAN - 5
Pengembangan Sistem Pengelolaan Drainase Perkotaan diikuti
dengan peningkatan pembiayaan pengelolaan drainase
perkotaan
STRATEGI :
• Menciptakan peluang alternatif pembiayaan dalam
pengelolaan drainase perkotaan
• Penetapan kebijakan satuan standar biaya pengelolaan teknis
drainase perkotaan

17. Infrastruktur Drainase yang dapat
Didanai Pusat dan Daerah

18. C. DATA-DATA YANG DIBUTUHKAN DALAM
PERENCANAAN DRAINASE PERKOTAAN

19.  Data dan persyaratan yang diperlukan adalah sebagai berikut:
1. Data spasial adalah data dasar yang sangat dibutuhkan dalam perencanaan drainase
perkotaan, yang diperoleh baik dari lapangan maupun dari pustaka, mencakup antara
lain:
a) Data peta yang terdiri dari peta dasar (peta daerah kerja), peta sistem drainase dan
sistem jaringan jalan yang ada, peta tata guna lahan, peta topografi masing-masing
berskala antara 1 : 5.000 sampai dengan 1 : 25.000 atau disesuaikan dengan tipologi
kota.
b) Data kependudukan yang terdiri dari jumlah, kepadatan, laju pertumbuhan,
penyebaran dan data kepadatanbangunan.
c) Data rencana pengembangan kota, data geoteknik, data foto udara terbaru (untuk
kota metropolitan).
d) Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW)
2. Data hidrologi
a) Data hujan minimal sepuluh tahun terakhir.
b) Data tinggi muka air, debit sungai, pengaruh air balik, peil banjir, dan data pasang
surut.
3. Data sistem drainase yang ada, yaitu:
a) Data kuantitatif banjir/genangan yang meliputi: luasgenangan, lama genangan,
kedalaman rata-rata genangan,dan frekuensi genangan berikut permasalahannya serta
hasil rencana induk pengendalian banjir wilayah sungai di daerah tersebut
b) Data saluran dan bangunan pelengkap.
c) Data sarana drainase lainnya seperti kolam tandon, kolam resapan, sumur-sumur
resapan.

20. 4. Data Hidrolika
a. Data keadaan, fungsi, jenis, geometri dan dimensi saluran, dan
bangunan pelengkap seperti gorong-gorong, pompa, dan pintu air,
serta kolam tandon dan kolam resapan.
b. Data arah aliran dan kemampuan resapan.
5. Data Teknik Lainnya
Data prasarana dan fasilitas kota yang telah ada dan yang
direncanakan antara lain: jaringan jalan kota, jaringan drainase,
jaringan air limbah, TPS (Tempat Pengolahan Sampah Sementara),
TPA (Tempat Pemrosesan Akhir), jaringan telepon, jaringan listrik,
jaringan pipa air minum, jaringan gas (jika ada) dan jaringan utilitas
lainnya.
6. Data non teknik
Data pembiayaan termasuk biaya OP, peraturan-peraturan terkait, data
institusi/kelembagaan, data sosial ekonomi dan budaya (kearifan
lokal), data peran serta masyarakat serta data keadaan kesehatan
lingkungan permukiman.

21. D. PENGENALAN PENGELOLAAN DASAR SISTEM
DRAINASE PERKOTAAN

22. PARADIGMA PENANGANAN DRAINASE
• Secepatnya
mengalirkan
limpasan air hujan
ke saluran/ badan
air terdekat.
BARU
• Sedapat mungkin menahan
dulu, meresapkan ke dalam
tanah melalui sumur
resapan, waduk, kolam
retensi dan sebagainya.
• Konsep drainase
berwawasan lingkungan.
LAMA

23. KOMPONEN SEKTOR DRAINASE
SALURAN
KOLAM PINTU AIR
RETENSI
KOMPONEN
SEKTOR
DRAINASE
BANGUNAN
PELENGKAP
LAINNYA
RUMAH
POMPA

24. PENGERTIAN DRAINASE PERKOTAAN
DRAINASE
Prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air
penerima
Drainase Perkotaan
Drainase di wilayah kota yang berfungsi mengelola/ mengendalikan air permukaan, sehingga
tidak mengganggu dan/atau merugikan masyarakat
Drainase Perkotaan Berwawasan Lingkungan
Prasarana drainase di wilayah kota yang berfungsi mengelola/ mengendalikan air permukaan
(limpasan air hujan) sehingga tidak menimbulkan masalah genangan, banjir dan kekeringan
bagi masyarakat serta bermanfaat bagi kelestarian lingkungan hidup
Sistem Drainase Lokal
Kws. Hunian
Bagian dari sistem
drainase perkotaan yang
melayani kawasan
Hunian
Sistem Drainase Lokal
Kws. Industri
Bagian dari sistem
drainase perkotaan yang
melayani kawasan
Industri
Sistem Drainase
Jalan
Bagian dari sistem
drainase perkotaan
yang melayani Jalan
Sistem Drainase Lokal
Kws. Komersil
Bagian dari sistem drainase
perkotaan yang melayani
kawasan Komersial

25. SISTEM DRAINASE PERKOTAAN
akibat genangan air
hujan
Pengendalian Banjir
(Flood Control)
Penanganan banjir
limpasan sungai
limpasan sungai
Penanganan Drainase
Wilayah Perkotaan

26. Pengaruh urbanisasi pada daerah tangkapan air
terhadap laju limpasan

27. KONDISI EKSISTING DRAINASE
14,49%
Rumah tangga yang
mempunyai akses ke
saluran drainase
Rumah tangga yang tidak
mempunyai akses ke
saluran drainase
52,83%
32,68%
Sumber: RPJMN Bappenas, 2010
Rumah tangga yang
mempunyai sistem
drainase dalam keadaan
tergenang atau alirannya
lambat dengan kapasitas
aliran yang kurang
memadai

28. Drainase Ramah Lingkungan (Ekodrainase)
 Pengertian
Upaya mengelola air kelebihan dengan cara meresapkan sebanyak-banyaknya
air ke dalam tanah secara alamiah atau mengalirkan air ke
sungai dengan tanpa melampaui kapasitas sungai sebelumnya
 Latar Belakang (paradigma baru)
Perkembangan berfikir komprehensif dan isu perubahan iklim
 Konsep
Air hujan tidak secepatnya di buang ke sungai terdekat, (air hujan
disimpan atau ditampung untuk sementara waktu)
 Contoh
 menampung melalui bak tandon air untuk langsung
dapat digunakan;
 menampung dalam tampungan buatan atau badan air alamiah,
meresapkan dan mengalirkan lagi ke sungai terdekat tanpa menambah
beban pada sungai yang bersangkutan.

29.  Manfaat
 Dengan drainase ramah lingkungan maka
kemungkinan banjir/genangan di lokasi yang
bersangkutan, banjir di hilir serta kekeringan
di hulu dapat dikurangi;
 Mengurangi longsor di hulu;
 Meningkatkan kualitas ekosistem dan lingkungan;
 Mengisi/konservasi air tanah

30.  Manfaat
 Dengan drainase ramah lingkungan maka
kemungkinan banjir/genangan di lokasi yang
bersangkutan, banjir di hilir serta kekeringan
di hulu dapat dikurangi;
 Mengurangi longsor di hulu;
 Meningkatkan kualitas ekosistem dan lingkungan;
 Mengisi/konservasi air tanah

31. E. MACAM-MACAM SISTEM PENGELOLAAN DAN
INFRASTRUKTUR DRAINASE SKALA KAWASAN
DAN KABUPATEN KOTA

32. Konsep Penanganan
Perubahan Paradigma
KONSEP LAMA PEMATUSAN  mengalirkan air secepatnya
ke badan air penerima terdekat
KONSEP BARU DRAINASE BERWAWASAN LINGKUNGAN
 air limpasan ditampung, dan diresapkan terlebih dahulu
kemudian kelebihan air dialirkan ke badan air penerima
dengan memelihara kualitasnya
32

33. Konsep Penanganan
ARAS TUJUAN PENDEKATAN RUANG LINGKUP
KEGIATAN
KETERPADUAN
PROGRAM
1. REGIONAL
 Keterpaduan dengan sistem
pengendalian banjir
 Penyesuaian Masterplan
drainase kota dengan
pola sungai
 Pengembangan sistem
polder dan pemompaan
 Pintu-pintu air
 Saluran interceptor/sodetan
 Flood control
 Konservasi air baku
2. KOTA
 Pengurangan tingkat genangan
terutama pada kawasan strategis
perkotaan untuk menjaga
produktifitas dan ekonomi kota/Kab,
melindungi investasi terbangun dan
mencegah timbulnya dan tersebarnya
penyakit yang ditularkan melalui air.
 Sinkronisasi dan
keterpaduan sistem
darinase makro dan
mikro yang dinyatakan
dalam masterplan
drainase kota
 Stimulasi pembangunan/
peningktan/rehabilitasi
saluran primer, sekunder &
tersier
 Fasilitasi Pengembangan PS
drainase perkotaan skala
Kota/kab
 PPSP (Program Percepatan
Sanitasi Perkotaan)
 SPPIP (Strategi Pembangunan
Permukiman Infrastruktur
Perkotaan
 Pengurangan genangan di kawasan
perumahan dan permukiman
 Optimalisasi kapasitas
sistem drainase eksisting
 Pembangunan baru
sistem drainase
berwawasan lingkungan
 Stimulasi pembangunan/
peningktan/rehabilitasi
sistem drainase lokal
 Pengembangan sistem
drainase berwawasan
lingkungan
 RPKPP (Rencana
Pembangunan Kawasan
Permukiman Prioritas)
 KAPET
 GNPSR (Gerakan Nasional
Pembangunan Sejuta Rumah)
3. KAWASAN
4.LINGKUNGAN
 Pengurangan tingkat genangan untuk
menjaga keberlanjutan lingkungan
perumahan dan permukiman yang
layak, sehat dan bersih
 Pengembangan
pembangunan fisik
saluran drainase
berwawasan lingkungan
 Pemeliharaan fungsi
saluran drainase melalui
peran aktif masyarakat
 Stimulan pembangunan
prasarana drainase
lingkungan
 Pelibatan peran aktif
masyarakat dalam
memelihara fungsi drainase
 KIP
 Revitalisasi Kawasan
 Program Keciptakaryaan
berbasis masyarakat
(Pamsimas, Sanimas, 3R,
SLBM)
5. TAPAK
BANGUNAN
 Penyediaan PS bangunan yang layak
huni dan sehat
 Drainase berwawasan
lingkungan
 Pemisahan saluran air
hujan dan saluran air
limbah
 Fasilitasi perencanaan tapak
bangunan
 Pembangunan drainase persil
berwawasan lingkungan
 Pembuatan sumur resapan
 Penerbitan IMB
 KONSERVASI AIR TANAH
 Sistem PAH (Panen Air Hujan)
33

34. Konsep Penanganan
Di Wilayah Hulu
Limpasan air hujan :
a) ditahan dengan cara melakuan konservasi hutan/ tanaman
keras,
b) dialirkan terlebih dahulu ke waduk/kolam tampungan
untuk diresapkan (pola retensi sebagai upaya
pengawetan/konservasi air).
c) Kemudian kelebihan limpasan airnya dialirkan ke badan
air terdekat.
34

35. Konsep Penanganan
Di Wilayah Tengah
Limpasan air hujan melalui saluran drainase dialirkan terlebih
dahulu ke waduk/kolam tampungan untuk ditampung
sementara atau diresapkan apabila memungkinkan (pola
retensi dan pola detensi). Kemudian kelebihan limpasan airnya
dialirkan ke badan air terdekat.
35
Kolam
Tampung/Resapan
Sumur
Resapan

36. Konsep Penanganan
Di Wilayah Hilir
Air limpasan saluran dialirkan melalui saluran drainase ke
waduk/kolam untuk penampungan sementara (pola detensi)
sebelum dialirkan atau dipompa ke badan air (sungai atau
laut).
36

37. Penanganan Skala Rumah
Tangga
37

38. Penanganan Kualitas Air
38

39. Perlu kampanye dengan topik sebagai berikut:
1. Drainase yang mengelola air kelebihan (air hujan) dengan
cara ditampung untuk digunakan sebagai sumber air bersih,
2. Menjaga lengas tanah dan meningkatkan kualitas ekologi,
3. Diresapkan ke dalam tanah untuk meningkatkan cadangan air
tanah,
4. Dialirkan atau diatuskan untuk menghindari genangan serta
dipelihara agar berdaya guna secara berkelanjutan.
39

40. Metode Drainase Ramah Lingkungan
1. Metode Kolam Konservasi
 Dilakukan dengan membuat kolam-kolam baik di perkotaan,
permukiman, pertanian atau perkebunan;
 Untuk menampung air hujan terlebih dahulu, diresapkan dan sisanya
dapat dialirkan ke sungai secara perlahan-lahan;
 Dapat dilakukan dengan memanfaatkan cekungan- cekungan, daerah
bekas galian, atau sengaja dibuat dengan menggali.
2. Metode Sumur Resapan
 Metode praktis cara membuat sumur-sumur untuk mengalirkan air hujan
yang jatuh pada atap perumahan atau kawasan tertentu. Sumur resapan
dapat dikembangkan pada areal olah raga atar areal wisata;
 Konstruksi dan kedalaman sumur resapan disesuaikan dengan kondisi
lapisan tanah setempat;
 Sumur resapan ini hanya dikhususkan untuk air hujan, sehingga masyarakat
tidak memasukkan air limbah rumah tangga ke sumur resapan
40

41. 3. Metode River Side Polder
 Metode menahan aliran air dengan mengelola/menahan air kelebihan (hujan) di
sepanjang bantaran sungai;
 Pembuatan polder pinggir sungai ini dengan memperbesar bantaran sungai di
berbagai tempat secara selektif di sepanjang sungai;
 Lokasi polder perlu dicari, sejauh mungkin polder yang dikembangkan mendekati
kondisi alamiah, dalam arti bukan polder dengan pintu-pintu hidraulik teknis dan
tanggul-tanggul lingkar hidraulis yang mahal;
 Pada saat muka air sungai naik akan masuk ke polder dan keluar jika banjir reda;
 Banjir di hilir dapat dikurangi dan konservasi terjaga
4. Metode Areal Perlindungan Air Tanah
 Dilakukan dengan cara menetapkan kawasan lindung untuk air tanah, di mana di
kawasan tersebut tidak boleh dibangun bangunan apapun. Areal tersebut dikhususkan
untuk meresapkan air hujan ke dalam tanah;
 Di berbagai kawasan perlu sesegera mungkin dicari tempat yang cocok secara geologi
dan ekologi sebagai areal untuk recharge dan perlindungan air tanah sekaligus
sebagai bagian penting dari komponen drainase kawasan.
41

42. 42

43. 43

44. 44

45. F. ASPEK PENGELOLAAN DRAINASE

46. PEMBINAAN
Pemerintah
Pusat
• Fasilitasi bantuan teknis pembangunan,
pemeliharaan dan pengelolaan drainase.
• Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen
penyelenggara drainase dan pematusan genangan
secara nasional
Pemerintah
Provinsi
1.Bantuan teknis pembangunan, pemeliharaan
dan pengelolaan).
2.Peningkatan kapasitas teknik dan
manajemen penyelenggara drainase dan
pematusan genangan di wilayah provinsi.
Pemerintah
Kab/Kota
• 1. Peningkatan kapasitas teknik dan
manajemen penyelenggara drainase dan
pematusan genangan di wilayah
kabupaten/kota

47. PENGATURAN
Pemerintah
Pusat
• 1.Penetapan kebijakan dan strategi nasional dalam
penyelenggaraan drainase dan pematusan
genangan.
• 2.Penetapan NSPK penyelenggaraan drainase dan
pematusan genangan.
Pemerintah
Provinsi
• 1.Penetapan peraturan daerah kebijakan dan
strategi provinsi berdasarkan kebijakan dan
strategi nasional.
• 2. Penetapan peraturan daerah NSPK provinsi
berdasarkan SPM yang ditetapkan oleh
pemerintah di wilayah provinsi.
Pemerintah
Kab/Kota
• 1. Penetapan peraturan daerah kebijakan dan
strategi kabupaten/kota berdasarkan
kebijakan nasional dan provinsi.
• 2. Penetapan peraturan daerah NSPK drainase
dan pematusan genangan di wilayah
kabupaten/kota berdasarkan SPM yang
disusun pemerintah pusat dan provinsi.

48. PEMBANGUNAN
Pemerintah
Pusat
• 1.Fasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan
operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan
banjir lintas provinsi.
• 2. Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan dan
pemeliharaan PS drainase dan pengendalian banjir di
kawasan khusus dan strategis nasional.
• 3. Fasilitasi penyusunan rencana induk
penyelenggaraan prasarana sarana drainase dan
pengendalian banjir skala nasional.
Pemerintah
Provinsi
• 1. Fasilitasi penyelesaian masalah dan
permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan
penanggulangan banjir lintas kabupaten/kota.
• 2.Fasilitasi penyelenggaraan pembangunan dan
pemeliharaan PS drainase di wilayah provinsi.
• 3.Penyusunan rencana induk PS drainase skala
regional/lintas daerah.
Pemerintah
Kab/Kota
• 1. Penyelesaian masalah dan permasalahan
operasionalisasi sistem drainase dan
penanggulangan banjir di wilayah
kabupaten/kota serta koordinasi dengan daerah
sekitarnya.
• 2. Penyelenggaraan pembangunan dan
pemeliharaan PS drainase di wilayah
kabupaten/kota.
• 3. Penyusunan rencana induk PS drainase skala
kabupaten/kota.

49. PENGAWASAN
Pemerintah
Pusat
• 1. Evaluasi kinerja penyelenggaraan sistem drainase dan
pengendali banjir secara nasional.
• 2. Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan
drainase dan pengendalian banjir secara lintas provinsi.
• 3. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan
NSPK.
Pemerintah
Provinsi
• 1. Evaluasi di provinsi terhadap penyelenggaraan
sistem drainase dan pengendali banjir di wilayah
provinsi.
• 2. Pengawasan dan pengendalian
penyelenggaraan drainase dan pengendalian
banjir lintas kabupaten/kota.
• 3. Pengawasan dan pengendalian atas
pelaksanaan NSPK.
Pemerintah
Kab/Kota
• 1. Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem
drainase dan pengendali banjir di wilayah
kabupaten/kota.
• 2. Pengawasan dan pengendalian
penyelenggaraan drainase dan pengendalian
banjir di kabupaten/kota.
• 3. Pengawasan dan pengendalian atas
pelaksanaan NSPK.

50. ASPEK PEMANTAUAN MELIPUTI :
A. Aspek Struktural
Sistem Drainase
eksisting meliputi ;
- sistem dan pola
pengaliran,
- kapasitas sistem,
- permasalahan
banjir dan
genangan
- kondisi prasarana
dan sarana
Karakteristik
Genangan
meliputi:
- lokasi genangan,
- korban jiwa dan
kerugian
material,
- luas, tinggi, lama
genangan dan
- intensitas
genangan
dilengkapi
koordinat lokasi
genangan dan peta
genangan
Kondisi Saluran
dilengkapi dengan :
- data elevasi
dasar saluran,
- dimensi, dan
kemiringan
saluran,
- material saluran
- Tahun
pembangunan
Kondisi Bangunan
Pelengkap antara
lain :
- rumah pompa
dan banjir,
- pintu air,
- kolam retensi,
- gorong-gorong
dll.

51. ASPEK PEMANTAUAN MELIPUTI :
A. Aspek Struktural
Sistem Drainase
eksisting meliputi :
- sistem dan pola
pengaliran,
- kapasitas sistem,
- permasalahan
banjir dan
genangan
- kondisi prasarana
dan sarana
Karakteristik
Genangan
meliputi:
- lokasi genangan,
- korban jiwa dan
kerugian
material,
- luas, tinggi, lama
genangan dan
- intensitas
genangan
dilengkapi
koordinat lokasi
genangan dan peta
genangan
Kondisi Saluran
dilengkapi dengan :
- data elevasi
dasar saluran,
- dimensi, dan
kemiringan
saluran,
- material saluran
- Tahun
pembangunan
Kondisi
Bangunan
Pelengkap antara
lain :
- rumah pompa
dan banjir,
- pintu air,
- kolam retensi,
- gorong-gorong
dll.

52. EVALUASI
Aspek
struktural Setiap 6–12 bulan sekali
Aspek non
struktural
- Bidang administrasi keuangan
berupa audit setiap 6-12 bulan
sekali
- Bidang kelembagaan dan
institusi setiap 12 bulan sekali

53. G. READINESS CRITERIA DALAM PENGANGGARAN
DIBIDANG DRAINASE

54. READINESS CRITERIA DALAM PENGANGGARAN
PRASARANA DAN SARANA DIBIDANG DRAINASE:
 Kesiapan Lahan
 Tersedianya DED
 Tersedianya AMDAL
 Adanya Insitusi Pengelola PascaKosntruksi
 Adanya surat pernyataan bersedia serah terima aset
 Adanya Surat Pernyataan Minat Pembangunan
Prasarana dan Sarana Drainase