Good governonce & UUDS, RIS,UUD1945
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Good governonce & UUDS, RIS,UUD1945

on

  • 815 views

 

Statistics

Views

Total Views
815
Views on SlideShare
815
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Good governonce & UUDS, RIS,UUD1945 Good governonce & UUDS, RIS,UUD1945 Presentation Transcript

    • Good Governonce & UUDS, RIS,UUD 1945 Nama :Pedro Jati Wicaksono NIM: 44212010158 Program Studi: Public Relations
    • Good Governace Good Governace • Good governance adalah istilah tak tentu digunakan dalam literatur pembangunan internasional untuk menggambarkan bagaimana institusi publik melakukan urusan publik dan mengelola sumber daya publik. Governance adalah "proses pengambilan keputusan dan proses dengan mana keputusan diimplementasikan (atau tidak diimplementasikan).
    • Good governance menurut: (UNDP) Good governance menurut: (UNDP) • Dalam Dokument kebijakan yang berjudul ‘’Governance for Sutainable Human Development’’(1997),Mendefinisikan kepemerintahan (governace) sebagai berikut: • “ Governance is the excercise of economic, political, and administrative authority to a country’s affairs all levels and means by wich states promote social cohesion,integration,and ensure the well being of their population’’. (Kepemimpinan adalah pelaksananaan kewenangan/kekuasaan dalam bidang,ekonomi,politik,dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrument kebijakan negara pada setiap tingkatanya dan merupakan instrument kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas dan kohesitas sosial dalam masayarakat).
    • • Prinsip good governace menurut UNDP : a. Partisipasi masyarakat: semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembagalembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. • Dasolen: Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kepastian untuk berpartisipasi secara konstruktif. Dasein:Sedangkan yang terjadi justru partisipasi dari masyarakat berkurang dan cendrung individualis. b. Tegaknya supremasi hukum: kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk didalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. • Dasolen: Hukum harus di tegakan degan se adil –adilnya tanpa harus memihak pihak manapun.Kusushnya menyangkut Hak – hak yang harus di peroleh manusia. • Dasein: sedangkan yang terjadi Hak asasi manusia sering di abaikan dan terkesan pilih kasih.hanya si kaya yang mampu menang dalam sebuak perkara. Dan si miskin di hukum seberat-beratnya. c. Transparasi: transparansi dibangun atas dasar informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga, dan informasi dasar bagi perspektif tersebut. • Dasolen: Pemerintah seharusnya beriskap terbuka kepada masyarakat mengenai atas dasar apa keputusan itu di buat.dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan angaran. • Dasein: Sedangkan yang terjadi pemerintah terkesan menutup-nutupi semuanya, dan cenderung ingin menguasai.maka terjadilah tindak korupsi.
    • UUD 1950,RIS ,UUDS 1945 UUDS 1950: • UUDS 1950 • Sistem politik pada periode ini, Indonesia menggunakan UUDS RI 1950, yang merupakan perubahan dari Konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan piagam persetujuan antara pemerintah RIS dengan pemerintah RI (Yogyakarta) pada tanggal 19 Mei 1950. • Faktor Exteran Dan Interan: • Faktor Extern: • Perang: • Sesuai dengan perjanjian Wina pada tahun 1942, negara-negara sekutu bersepakat untuk mengembalikan wilayah-wilayah yang kini diduduki Jepang pada pemilik koloninya masing-masing bila Jepang berhasil diusir dari daerah pendudukannya. • Menjelang akhir perang, tahun 1945, sebagian wilayah Indonesia telah dikuasai oleh tentara sekutu. Satuan tentara Australia telah mendaratkan pasukannya di Makasar dan Banjarmasin, sedangkan Balikpapan telah diduduki oleh Australia sebelum Jepang menyatakan menyerah kalah.
    • UUD BELANDA • UUD dibuat Belanda: • Yang dimaksud dengan hukum perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku bagi seluruh Wilayah di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata barat (Belanda) yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan biasa disingkat dengan BW. Sebagian materi BW sudah dicabut berlakunya dan sudah diganti dengan Undang-Undang RI, misalnya mengenai UU Perkawinan, UU Hak Tanggungan, dan UU Kepailitan. • Kodifikasi KUH Perdata Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Staatsblad No. 23 dan berlaku Januari 1848. • Setelah Indonesia Merdeka, berdasarkan aturan Pasal 2 aturan peralihan Undang- Undang Dasar 1945, KUH Perdata Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan Undang-Undang baru berdasarkan Undang–Undang Dasar ini. BW Hindia Belanda merupakan induk hukum perdata Indonesia. • KUH Perdata terdiri atas empat 4 bagian, yaitu: • Buku 1 tentang Orang / Van Personnenrecht • Buku 2 tentang Benda • Buku 3 tentang Perikatan / Verbintenessenrecht • Buku 4 tentang Daluwarsa dan Pembuktian / Verjaring en Bewijs
    • • Faktor Interen: • PKI: • Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah partai politik di Indonesia yang berideologi komunis. Dalam sejarahnya, PKI pernah berusaha melakukan pemberontakan melawan pemerintah kolonial Belanda pada 1926, mendalangi pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948, serta mendalangi peristiwa G30S/PKI dan terlibat kasus pembunuhN 6 jenderal TNI AD di Jakarta pada tanggal 30 September 1965. • Apra: • Peristiwa Kudeta Angkatan Perang Ratu Adil atau Kudeta 23 Januari adalah peristiwa yang terjadi pada 23 Januari 1950 dimana kelompok milisi Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) yang ada di bawah pimpinan mantan Kapten KNIL Raymond Westerling yang juga mantan komandan Depot Speciale Troepen (Pasukan Khusus) KNIL, masuk ke kota Bandung dan membunuh semua orang berseragamTNI yang mereka temui. Aksi gerombolan ini telah direncanakan beberapa bulan sebelumnya oleh Westerling dan bahkan telah diketahui oleh pimpinan tertinggi militer Belanda.
    • • Abdul Aziz: • Andi Abdul Azis (lahir di Simpangbinangal, kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, 19 September 1924; umur 88 tahun) adalah seorang tokoh militer Indonesia yang dikenal karena keterlibatannya dalam Peristiwa Andi Azis. Andi Azis lahir dari keluarga keturunan Bugis di Sulawesi Selatan. Pada awal tahun 1930-an Andi Azis kemudian dibawa seorang pensiunan Asisten Residen bangsa Belanda ke Belanda. Pada tahun 1935 ia memasuki Leger School dan tamat tahun 1938 lalu meneruskan ke Lyceum sampai tahun 1944. Sebenarnya Andi Azis sangat berhasrat untuk memasuki sekolah militer di negeri Belanda untuk menjadi seorang prajurit tetapi niat itu tidak terlaksana karena pecah Perang Dunia II. Kemudian Andi Azis memasuki Koninklijk Leger dan bertugas sebagai tim pertempuran bawah tanah melawan Tentara Pendudukan Jerman (Nazi). Dari pasukan bawah tanah kemudian Andi Azis dipindahkan kebelakang garis pertahanan Jerman, untuk melumpuhkan pertahanan Jerman dari dalam. Karena di Eropa kedudukan sekutu semakin terjepit, maka secara diam-diam Andi Azis dengan kelompoknya menyeberang ke Inggris, daerah paling aman dari Jerman — walaupun sebelum 1944 sering mendapat kiriman bom Jerman dari udara.
    • • Di TII: • Negara Islam Indonesia (disingkat NII; juga dikenal dengan nama Darul Islam atau DI) yang artinya adalah "Rumah Islam" adalah gerakan politik yang diproklamasikan pada 7 Agustus 1949 (ditulis sebagai 12 Syawal 1368 dalam kalender Hijriyah) oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo di Desa Cisampah, Kecamatan Ciawiligar, Kawedanan Cisayong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Diproklamirkan saat Negara Pasundan buatan belanda mengangkat Raden Aria Adipati Wiranatakoesoema sebagai presiden. • Gerakan ini bertujuan menjadikan Republik Indonesia yang saat itu baru saja diproklamasikan kemerdekaannya dan ada pada masa perang dengan tentara Kerajaan Belanda sebagai negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara. Dalam proklamasinya bahwa "Hukum yang berlaku dalam Negara Islam Indonesia adalah Hukum Islam", lebih jelas lagi dalam undang-undangnya dinyatakan bahwa "Negara berdasarkan Islam" dan "Hukum yang tertinggi adalah Al Quran dan Hadits". Proklamasi Negara Islam Indonesia dengan tegas menyatakan kewajiban negara untuk membuat undang-undang yang berlandaskan syari'at Islam, dan penolakan yang keras terhadap ideologi selain Alqur'an dan Hadits Shahih, yang mereka sebut dengan "hukum kafir", sesuai dalam Qur'aan Surah 5. Al-Maidah, ayat 50 • Dalam perkembangannya, DI menyebar hingga di beberapa wilayah, terutama Jawa Barat (berikut dengan daerah yang berbatasan di Jawa Tengah),Sulawesi Selatan, Aceh dan Kalimantan Setelah Kartosoewirjo ditangkap TNI dan dieksekusi pada 1962, gerakan ini menjadi terpecah, namun tetap eksis secara diam-diam meskipun dianggap sebagai organisasi ilegal oleh pemerintah Indonesia.
    • • Naskom: • Nasakom adalah konsep politik selama Soekarno presiden di Indonesia. Ini adalah akronim didasarkan pada Indonesian kata NASionalisme ('nasionalisme'), Agama ('agama'), dan KOMunisme ('komunisme'). • Pada 1956 Sukarno secara terbuka mengkritik demokrasi parlementer, yang menyatakan bahwa itu "didasarkan pada konflik inheren" yang berlawanan dengan gagasan Indonesia harmoni sebagai keadaan alami hubungan manusia. Sebaliknya, ia mencari sebuah sistem yang didasarkan pada sistem desa tradisional diskusi dan konsensus, di bawah bimbingan para tetua desa. Ia mengusulkan tiga kali lipat perpaduan nasionalisme, agama dan komunisme menjadi pemerintah Nas-A-Kom 'koperasi. Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan tiga faksi utama dalam politik Indonesia - tentara, kelompok-kelompok Islam, dan komunis. Dengan dukungan militer, pada bulan Februari ia menyatakan 'Demokrasi Terpimpin', dan mengusulkan kabinet yang akan mewakili semua partai politik penting (termasuk PKI).
    • • 7 Kabinet • Presidensial • 2 September 1945 • 14 November 1945 • Ir. Soekarno • Presiden • 21 orang • 2 • Sjahrir I • 14 November 1945 • 12 Maret 1946 • Sutan Syahrir • Perdana Menteri • 17 orang • 3 • Sjahrir II • 12 Maret 1946 • 2 Oktober 1946 • Sutan Syahrir • Perdana Menteri • 25 orang • 4 • Sjahrir III • 2 Oktober 1946 • 3 Juli 1947 • Sutan Syahrir • Perdana Menteri • 32 orang
    • • Amir Sjarifuddin I • 3 Juli 1947 • 11 November 1947 • Amir Sjarifuddin • Perdana Menteri • 34 orang • 6 • Amir Sjarifuddin II • 11 November 1947 • 29 Januari 1948 • Amir Sjarifuddin • Perdana Menteri • 37 orang • 7 • Hatta I • 29 Januari 1948 • 4 Agustus 1949 • Mohammad Hatta • Perdana Menteri • 17 orang