Risalah pertemuan managing our nation ppm manajemen

550 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
550
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Risalah pertemuan managing our nation ppm manajemen

  1. 1. RISALAH PERTEMUAN MANAGING OUR NATION PPM MANAJEMEN STRATEGI DAN RENCANA AKSI UNTUK KEDAULATAN PANGAN Waktu Pelaksanaan Tempat Pelaksanaan : : Sabtu, 5 Oktober 2013 ; pukul 09.00 – 13.00 wib R. Gathering PPM Manajemen – Jl Menteng Raya 9 Tugu Tani Jakarta Pusat Narasumber : 1. Bpk Haryono – Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian 2. Bpk Hadi Daryanto – Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan 3. Bpk Conrad Hendrarto – Direktur Partisipasi Masyarakat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 4. Bpk Hasanuddin Murad – Bupati Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan 5. Bpk Hanan A Rozak – Bupati Tulang Bawang Provinsi Lampung 6. Bpk Akhmad B. Yasin – Kepala Dinas Pertanian & Kehutanan Kalimantan Utara 7. Bpk Golda M Purba – Kepala Bidang Pengendalian & Perlindungan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat 8. Bpk Anas M Fauzi – Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor 9. Bpk Aman Wirakartakusumah – Rektor Universitas Kusuma Bangsa dan Mantan Rektor IPB ; Anggota band d’linkers 10. Bpk Hadi Susilo Arifin – Guru Besar Bidang Arsitektur Landscape Institut Pertanian Bogor 11. Bpk Arief Daryanto – Direktur Program Manajemen Bisnis Institut Pertanian Bogor 12. Bpk Robiyanto H Susanto – Guru Besar Bidang Pemberdayaan Tanah Rawa Universitas Sriwijaya 13. Bpk Mas Dharmawan S – Direktur Perencanaan & Transformasi PT Sang Hyang Seri 14. Bpk Gunung Soetopo – Pemilik Sabila Farm Jogjakarta (pembudidaya buah naga dan buah lokal) 15. Bpk Wisnu Gardjito - Pemilik Sumber Rejeki Depok (ahli pengolahan hasil kelapa untuk ekspor) 16. Bpk Bening Dwiono – Penggiat Kelompok Tani Jawa Tengah 17. Bpk Rachmat Hidayat – Perwakilan Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) 18. Bpk Sutarum Wiryono – Project Officer Asian Development Bank 19. Ibu Reni Lestari Razaki – Direktur Program Pengembangan Eksekutif PPM Manajemen Peserta yang hadir : 79 orang (daftar hadir terlampir). Moderator : Bpk Triono Saputro – Direktur Konsultan PPM Manajemen Hasil Pembahasan : 1. Permasalahan a. Indonesia belum mencapai tingkat kedaulatan pangan. b. Politik sejak reformasi belum menyentuh pertanian. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah tidak saling bersinergi. Perekat di antara pusat dan daerah tergantung anggaran dan teknologi.
  2. 2. c. Tidak adanya ketegasan dalam kebijakan secara nasional, maupun keberpihakan kepada petani mengakibatkan masing-masing ‘bermain’ sendiri-sendiri. Tidak terintegrasi. 2. Kondisi di daerah a. Kabupaten Tulang Bawang, Lampung : Penghasil gula nasional dan tambak udang terbesar di Asia Tenggara. Berpotensi untuk mengembangkan ternak sapi dan unggas namun kesulitan untuk mendapatkan bibit ternak. Kecenderungan mengganti lahan sawah menjadi perkebunan sawit dan karet. Terjadi kelangkaan beras, diatasi dengan makan tiwul. Saat ini harga tiwul lebih mahal dari beras. Visi dan misi serta program pembangunan Kabupaten Tulang Bawang akan disajikan juga dalam bentuk buku ekslusif untuk pihak lain seperti : investor, pembuat kebijakan. b. Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan : Daerah rawa namun mampu menjadi pemasok padi terbesar di Kalimantan Selatan. Sawah yang ditanami sekitar 110.000 ha. Masalah perencanaan dirasakan kurang tepat karena kemauan politik seringkali menjadi pendekatan solusi. Sangat memerlukan pembagian peran antara pusat, provinsi dan kabupaten dalam membangun Kabupaten. Peran serta berbagai pihak akan sangat membantu. c. Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat : Program pembangunan pertanian Kubu Raya dalam pembangunan pertanian Kalbar sangat dirasakan dan perlu didukung oleh berbagai pihak. Dengan luas sekitar 6.984 Km2 dan jumlah penduduk 502.249 jiwa, daerah ini mempunyai potensi pertanian padi untuk menjadi Rice Estate dan pertanian pangan, ternak dan perikanan untuk menjadi Food Estate dalam wujud Kawasan Agroindustri dengan pendekatan Cluster. Direncanakan Pembukaan Lahan Baru seluas 5.000 Ha dan Pengembangan Kawasan seluas sekitar 8.250 Ha di Padu Ampat, Penataan Kawasan Pangan seluas sekitar 6.610 Ha di Lokasi Kakap Kompleks, Pembukaan Lahan Baru sekitar 3.600 Ha di Lokasi Teluk Pakedai, dan sekitar 2.500 Ha di Lokasi Ambawang Komplek. d. Provinsi Kalimantan Utara : Provinsi baru dengan potensi sungai-sungainya yang belum secara optimal dimanfaatkan. Memiliki varietas padi dan udang yang baik untuk pasar lokal dan ekspor. Dengan ketersediaan lahan yang masih luas untuk transmigrasi dan penggunaan lain, diharapkan alokasi APBD untuk Pencetakan Sawah yang lebih besar. Udang dari delta Kayan diekspor ke USA dan Jepang. Dana APBD kecil sekali dalam program pencetakan sawah (hanya 1000 hektar / tahun), padahal mampu memproduksi beras Adan yang enak. Mengusulkan alih fungsi lahan hutan di Nunukan menjadi lahan pangan. Terbuka untuk menjalin kerjasama meningkatkan produktivitas tanaman pangan. e. Kabupaten Demak, Jawa Tengah : Sudah mulai menerapkan konsep desa mandiri dengan pendampingan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dengan dukungan dari pemerintah dan swasta dapat dilakukan dengan baik karena adanya pendampingan dan percontohan. f. Kabupaten Indaragiri Hilir, Riau: Potensi kelapa dalam seluas 350.000 ha misalnya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat namun memerlukan langkah-langkah konkrit g. Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan: Pembangunan terpadu pangan di Kabupaten Banyuasin memberikan contoh peran serta multipihak (luas sawah 250.000 ha, surplus 350.000 ton beras di tahun 2012).
  3. 3. 3. Kebijakan Kementerian a. Kementerian Pertanian : Infrastruktur pertanian harus dibangun. Agenda riset nasional adalah pemanfaatan lahan : rawa, dan pasang surut untuk mencapai posisi swasembada pangan dan pertanian. Penyelesaian harus secara sistematis melalui pendekatan kebijakan yang melibatkan multi disiplin. b. Kementerian Kehutanan : Politik sejak reformasi tidak menyentuh pertanian. Indonesia cenderung menyelesaikan ketahanan pangan melalui kebijakan impor. Beri kesempatan Bupati untuk menjalankan perannya meningkatkan produktivitas pangan di daerahnya. Apabila tanaman sawit, cokelat maupun karet bisa dimiliki oleh industry, mengapa di pertanian pangan belum bisa ? Ajak peran swasta untuk melakukan reformasi agraria. c. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Untuk pengembangan produksi pertanian dibutuhkan ruang, orang dan uang. Ruang disediakan oleh Bupati dengan memberikan lahannya untuk para transmigran melalui Kemnakertrans, orang yang terlatih sesuai dengan kompetensinya disediakan oleh Kemnakertrans, uang disediakan melalui APBN, APBD dan kemitraan dengan Badan Usaha. Transmigrasi merupakan salah satu bentuk nyata reformasi agraria. Untuk menjaga agar transmigran tidak mengalihkan fungsi lahan dari tanaman pangan ke sawit atau lainnya, berikan insentif berupa subsidi pupuk, bibit, dll serta kemudahan akses kredit, untuk tanaman pangan sehingga petani tetap sejahtera. Insentif diberikan kepada petani dan investor. 4. Saran Strategis dan Rencana Aksi a. Produksi pangan dengan inovasi dan teknologi seperti yang selalu diupayakan oleh para praktisi. Hasil riset Centre of Innovation & Colaboration (CIC) PPM Manajemen menunjukkan kurangnya kolaborasi para praktisi dengan pemerintah dan akademisi. b. Data yang diterima oleh pemerintah pusat harus diverifikasi di lapangan. Sebaiknya apabila data menjadi penentu kebijakan maka harus sesuai dengan kondisi di lapangan. c. Kembangkan pertanian berbasis pasar. Jangan kuatir dengan potensi pasar. Masih terbuka lebar. Kembangkan potensi yang ada dan berdayakan lahan yang selama ini tidak produktif. d. Cadangan pangan Indonesia hanya 4 bulan, maka prioritas utama adalah optimalisasi lahan yang ada. Untuk itu perlu peran pemerintah daerah dan political will serta goodwill dari pemerintah pusat. e. Perlu dikembangkan lagi KUD / BUD, dan penyuluh pertanian dengan tingkat pendidikan setara S1 yang bekerja efektif mendampingi para petani. Sulit menjadi korporasi karena fakta di lapangan petani Indonesia hanyalah buruh tani, bukan pemilik lahan. f. Pengolahan hasil pertanian di lokasi produksi untuk efisiensi biaya. Tanaman kelapa memiliki nilai tambah yang tinggi apabila mampu mensuplai industry. Yang penting konsistensi kualitas dan produksi. 5. Tindak lanjut Masih dirasakan perlu untuk merumuskan rencana aksi dalam bentuk usulan program terintegrasi antara perguruan tinggi, praktisi dan pemerintah daerah (disiapkan dalam waktu dekat). Penyusunan Rencana Aksi untuk tindak lanjut ini aAkan melibatkan partisipasi dari narasumber dan audience yang hadir.
  4. 4. 6. Masukan dari audience : a. Perpendek jalur rantai produksi ke konsumen untuk menekan harga pokok produksi. b. Keberpihakan pada petani bukan pada pengusaha besar / simpatisan. Misal dalam menetapkan harga jual komoditas pangan. c. Dukungan optimal dari pemerintah daerah dan terjalinnya sinergi dengan pemerintah pusat. d. Pembenahan infrastruktur penting, perlu disinergikan dengan peran kementerian Pekerjaan Umum. e. Segera buat rencana aksi nyata yang mengintegrasikan / kolaborasi pemerintah, perguruan tinggi / lembaga litbang, dan investor dalam mengoptimalkan hasil riset dan menghasilkan kebijakan. Jakarta, 8 Oktober 2013 Wita Hartanto Corporate Marketing Manager PPM Manajemen Email : witahartanto@gmail.com
  5. 5. DAFTAR HADIR No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Nama A. Manaf Abdul Wakris Akhdiyat Sabari Anas M. Fauzi Anna Arief D. Arwiyoto Purwono Bambang S. Bani Saksono Bening Dwiyono Budi I. Setiawan Conrad H. Dadang Suyanto Dewi Anggraeni Diah Lubis Diana Hestiwati Dinarini Dolly Dwi B. Utami Dwi Purnomo Elly Erizal Jamal Fathmi Fitria Rin Wahyudinnir Fredrick Ellia Golda M. Purba Gunung Soetopo H. AB. Yasin H. Alfian Noor H. Edy Rosadi Hadi D. Hadi Susilo Arifin Hanan A. Rozak Haryono Hasanudin Murad, SH hasil Sembiring Henny Titiek Hikmawati Jabatan / Perusahaan Kepala Dinas PU Barito Kuala PT. Parita Celes Kabid. SDA Barito Kuala IPB Dosen Gizi IPB IPB Direktur Sonokembang IPB Analis Neraca IPB Direktur Partisipasi Masyarakat Kementrian Transmigrasi PT. RSB Direktur Sonokembang STP PPM PU IT Team Pemprov Kalimantan Utara Sabilafarm Kementerian Pertanian Pemprov. Kalimantan Utara Humas&Protokol Pemprov. Kalimantan Utara Ka. Bappeda Kalimantan Utara KABID. Pengendalian & Perlindungan-Kubu Raya Prov.Kalimantan Barat Sabila Farm Kepala Dinas Pertanian Pemprov. Kalimantan Utara Barito Kuala Kalimantan Selatan Barito Kuala Kalimantan Selatan IPB Pemkab. Tulang Bawang Kementerian Pertanian Bupati Barito Kuala Persira
  6. 6. No. 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 Nama Ida Maria LH. Imam Soeseno Lilis Nuraida Maimunah SP Majestika Mas Dharmawan Suryadi Maya Filani Melissa rani Mujilun Mukhtar Neneng SM Teguh Noldi T. Obed DT Osmud Manurung Pangeran Alex S. Purkan SH Rachmat Hidayat Riswan Efendi Tarigan Rita Londong Robiyanto Rudy Thahjo S. Rochmayanti Singgih Suhendro Sutarum Wiryono Suwandi Teti hendrawati Toto Suwito Un SA Wahyu D Wisnu CS Zani Yulia Zulkipli YN Wita Hartanto Neviwarti Marlina Febrianti Jamilda Hanum Dewi Fitrina Alif Perdana Arif Rahman Jabatan / Perusahaan Dept. Head of Nutrition PT. Sierad Produce,Tbk. IPB IPB Dinas Pertanian dan Kehutanan Dinas Peternakan Bengkulu Direktur Perencanaan dan Transformasi PT. Sang Hyang Seri Persira HR Consultant Uniex Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Utara SUCOFINDO IPB Dinas Pertanian dan kehutanan Kalimantan Utara Gedung Lina 508 HR Consultant Kadis.Perhutanan dan Perkebunana Pemda Barito Kuala GAPMMI Universitas Binus PT. Parita Celes Universitas Sriwijaya Penamas IPB Asian Development Bank Ka. Badan Ketahanan Pangan Pemda barito Kuala PT. RAP Bioenergi PT. ITCI Peneliti Madya LIPI The Green Coco Island Kadis. Pertanian Pemda Barito Kuala PPM Manajemen PPM Manajemen PPM Manajemen PPM Manajemen PPM Manajemen PPM Manajemen PPM Manajemen

×