Teks tersebut membahas tentang kebebasan berekspresi dalam hukum HAM internasional dan nasional serta ketentuan-ketentuan dalam UU ITE yang berpotensi mengancam kebebasan berekspresi. Teks ini menyarankan perlunya revisi UU ITE dengan memasukkan ketentuan perlindungan HAM dan pengecualian penerapannya untuk kasus-kasus pemberitaan media.

2.  Penegakan HAM adalah Tanggungjawab
Negara
 Tanggungjawab tersebut menimbulkan
kewajiban bagi negara
 3 kewajiban negara yaitu
 menghormati (to respect),
 melindungi (to Protect),
 memenuhi (to fulfil)
HAM semua warga negara

3.  Hak atas kebebasan berekspresi adalah kategori derogable right.
 Hak –hak yang boleh dibatasi sepanjang dilakukan sesuai dengan hukum
dan sepanjang diperlukan untuk:
a) Menghormati hak atau nama baik orang lain;
b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau
kesehatan atau moral umum.
 Namun dalam Pembatasan yang dilakukan tidak boleh melebihi roh
dari Hukum HAM itu sendiri, hal ini dinyatakan dalamPasal 46 ICCPR:
Tidak satu pun ketentuan dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan
sebagai mengurangi ketentuan-ketentuan yang ada dalam Piagam
Perserikatan Bangsa-Bangsa dan konstitusi dari Badan Khusus, yang
merumuskan tanggung jawab msing-masing organ Perserikatan
Bangsa-Bangsa dan badan khusus, sehubungan dengan masalah-
masalah yang ditangani dengan Kovenan ini.

4.  Dalam Hukum HAM Internasional
 DUHAM
› Pasal 19
 Setiap orang berhak atas kebebasan mempunai dan
mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan
memenganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk
mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-
keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan
tidak memandang batas-batas
 KONVENAN SIPOL
 Pasal 19
1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan
pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari,
menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun,
terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis,
atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain
sesuai dengan pilihannya.
3. Pelaksanaan hak-hak yang diicantumkan dalam ayat 2 pasal ini
menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh
karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini
hanya dapat dilakukan seesuai dengan hukum dan sepanjang
diperlukan untuk:
a) Menghormati hak atau nama baik orang lain;
b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau
kesehatan atau moral umum.

5. Dalam Hukum Nasional
 UUD’45
› Pasal 28 E (3):
 Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan
pendapat
› Pasal 28 F
 Hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan
lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang
tersedia
 UU HAM (UU No. 39 Th. 1999)
› Pasal 14
 Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk
mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
 Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan
menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.
› Pasal 32
 Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi
melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan
lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.  UU ITE telah jelas tidak mengakui perhormatan, pemajuan, dan
perlindungan Hak Asasi Manusia, dan mengabaikan UU No 10 Tahun
2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang
mewajibkan agar setiap materi muatan peraturan perundang-
undangan menceminkan perlindungan dan penghormatan hak
asasi manusia. Dalam Konsideran Mengingat UU ITE sama sekali
tidak mencantumkan ketentuan apapun tentang Hak Asasi
Manusia, UU ITE ini juga tidak mempunyai kejelasan tujuan yang
hendak dicapai sebagaimana yang disyaratkan dalam UU No 10
Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
UU ini telah jauh melenceng dari misi awalnya yang hendak
melindungi perdagangan dan transaksi elektronik. UU ITE malah
melangkah jauh dengan mencampuri hak-hak sipil yang
merupakan bagian dari kebebasan dasar yang harus dapat
dinikmati oleh setiap orang yaitu kemerdekaan berpendapat
 Terdapat Pasal-pasal yang mengatur soal penyebaran kebencian dan
penghinaan (haatzai artikelen/lese majesty) di KUHP, yang
sebenarnya sudah tidak boleh diberlakukan berdasarkan keputusan
Mahkamah Konstitusi.
› Sementara dalam perkembangan hukum internasional, sedikitnya
50 negara sudah mengalihkan masalah kabar bohong,
penghinaan, pencemaran dari hukum pidana menjadi hukum
perdata.

7.  Setidaknya ada beberapa ketentuan dalam UU ITE yang berpotensi
mengancam diantaranya
› Pasal 27 ayat (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat
diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang
memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
› pasal 27 ayat (3) mengenai distribusi atau transmisi informasi atau
dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau
pencemaran nama baik.
 Tidak ada pasal penawar: sepanjang untuk kepentingan umum pasal ini tidak
berlaku
› Pasal 28 (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan
berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian
konsumen dalam Transaksi Elektronik.
› Pasal 28 ayat (2) yang menyebutkan, jika sengaja menyebarkan
informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau
permusuhan. Setiap orang yang melanggar tiap-tiap pasal itu bisa
dihukum penjara enam tahun dan atau denda Rp1 miliar

8.  Sampai saat tidak ada jaminan aparat penegak hukum
tidak menggunakannya pada pers, kalau jaksa, polisi,
hakim belum memandang UU Pers No 40 tahun 1999
sebagai lex spesialis.
 Berbagai kasus penghinaan nama baik, fitnah dan
sejenisnya selalu menjerat komunitas pers dan di
antaranya harus mendekam dalam penjara, dikarenakan
aparat penegak hukum/penyidik tidak menggunakan UU
Pers.
 Pasal 27 dan 28 UU ITE berpotensi mengebiri pers karena
berita pers dalam wujud informasi elektronik (di internet),
terkait dengan kasus-kasus korupsi, manipulasi dan
sengketa, dapat dinilai sebagai penyebaran
pencemaran atau kebencian.

9.  UU ITE harus direvisi dengan memuat ketentuan
HAM
 UU ITE harus memberikan penjelasan tentang hal-
hal yang bias
 UU ITE harus direvisi dengan memasukkan
kalimat yang menegaskan bahwa UU ITE tidak
digunakan dalam kaitan berita di media massa,
dan atau;
 UU ITE di bawah UU Pers jika terkait dengan
masalah dan kasus pemberitaan/penyiaran.

10. SEKIAN