0
UNDANG UNDANG DASAR SEMENTARA
(UUDS) TAHUN 1950
17 Agustus 1950 – 17 Agustus 1959
By: Putri Syifa
UUDS
 Bentuk Negara
 Bentuk Pemerintahan
 Pemegang Kedaulatan Rakyat
 Alat-alat perlengkapan Negara
 Sistem Pemerinta...
BENTUK NEGARA
Bentuk negara yang di kehendaki oleh UUDS
tahun 1950 ialah negara kesatuan. Sebagaimana
disebutkan dalam pas...
Bentuk Pemerintahan
Bentuk pemerintahan menurut UUDS 1950
ialah republik.
Pemegang Kedaulatan Rakyat
Berdasarkan ketentuan...
Alat –alat Perlengkapan Negara
Alat-alat perlengkapan negara menurut UUDS
1950 adalah sebagai berikut:
1.Presiden dan Waki...
Sistem Pemerintahan Negara
a) Berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam
UUDS tahun 1950, sistem pemerintahan
negara adalah s...
Pasal 83
1) Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat.
2) Menteri-menteri bertanggung jawab atas keseluruhan
...
b) Tugas konstituante adalah membuat rancangan undang-
undang dasar yang tetap sebagai pengganti UUDS 1950
dan untuk menga...
1) Membutuhkan Konstutuante
2) Memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945
bagi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah...
Era Undang Undang Dasar Sementara, 1950 –
1959
Pada tahun 1960 sampai dengan tahun 1959, Indonesia
menggunakan Undang Unda...
Pada masa Undang Undang Dasar Sementara 1950 tersebut
diberlakukan, gejolak politik yang panas menimbulkan berbagai
geraka...
Hingga puncaknya pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno
mengeluarkan dekrit yang isinya seperti yang telah ditulis
diatas, da...
Era Demokrasi Terpimpin adalah kolaborasi
antara kekuasaan kaum borjuis dengan komunis itu
ternyata gagal dalam memperbaik...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Undang undang dasar sementara (uuds)

65,266

Published on

Published in: News & Politics
8 Comments
9 Likes
Statistics
Notes
  • terimakasihhhhhhhhhhhhhhhhhh
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • THANKS
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • @tarmizibustamam terima kasih masukannya pak...
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Sala satu yang terpenting dalam UUDS 1950 adalah Kepala Eksekutif Pemerintah RI adalah seorang Perdana Menteri yang dapat mandat dari Presiden yang harus dapat persetujuan dari DPR/Parlemen dan ini biasanya dengan 'voting'. Kenapa anda sama sekali tidak menyebutnya ?
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Sala satu yang terpenting dalam UUDS 1950 adalah Kepala Eksekutif Pemerintah RI adalah seorang Perdana Menteri yang dapat mandat dari Presiden yang harus dapat persetujuan dari DPR/Parlemen dan ini biasanya dengan 'voting'. Kenapa anda sama sekali tidak menyebutnya ?
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total Views
65,266
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
755
Comments
8
Likes
9
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Undang undang dasar sementara (uuds)"

  1. 1. UNDANG UNDANG DASAR SEMENTARA (UUDS) TAHUN 1950 17 Agustus 1950 – 17 Agustus 1959 By: Putri Syifa
  2. 2. UUDS  Bentuk Negara  Bentuk Pemerintahan  Pemegang Kedaulatan Rakyat  Alat-alat perlengkapan Negara  Sistem Pemerintahan Negara o Pasal 83 dan 84  Era Undang Undang Dasar Sementara, 1950 – 1959 o Pergantian Kabinet o NASAKOM o Era Demokrasi
  3. 3. BENTUK NEGARA Bentuk negara yang di kehendaki oleh UUDS tahun 1950 ialah negara kesatuan. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (1) bahwa “Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dalam berbentuk satuan”. back
  4. 4. Bentuk Pemerintahan Bentuk pemerintahan menurut UUDS 1950 ialah republik. Pemegang Kedaulatan Rakyat Berdasarkan ketentuan UUDS tahun 1950 yang memegang kedaulatan rakyat adalah Presiden bersama sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR. back
  5. 5. Alat –alat Perlengkapan Negara Alat-alat perlengkapan negara menurut UUDS 1950 adalah sebagai berikut: 1.Presiden dan Wakil Presiden 2.Menteri-menteri 3.Dewan Perwakilan Rakyat (DPR 4.Mahkamah Agung (MA), dan 5.Dewan Pengawas Keuangan (DPK) back
  6. 6. Sistem Pemerintahan Negara a) Berdasarkan ketentuan yang dimuat dalam UUDS tahun 1950, sistem pemerintahan negara adalah sistem parlementer Berdasarkan sistem ini, DPR dapat membubarkan kabinet. Sebagai imbangannya, presiden memiliki kedudukan yang kuat dan dapat membubarkan DPR Ditegaskan dalam UUD tahun 1950 pasal 83 dan 84 sebagai berikut: back
  7. 7. Pasal 83 1) Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diganggu gugat. 2) Menteri-menteri bertanggung jawab atas keseluruhan kebijaksanaan Pemerintah, baik bersama-sama untuk seluruhnya, maupun masing-masing untuk kegiatannya sendiri-sendiri. Pasal 84 1) “Presiden berhak membubarkan DPR. Keputusan Presiden yang menyatakan pembubaran itu memerintahkan pula untuk mengadakan pemilihan DPR baru dalam 30 (tiga puluh) hari.” back
  8. 8. b) Tugas konstituante adalah membuat rancangan undang- undang dasar yang tetap sebagai pengganti UUDS 1950 dan untuk mengambil putusan mengenai rancangan undang-undang dasar yang tetap. c) Kegagalan Konstituante untuk menetapkan rancangan UUD membuat keadaan politik dalam negeri Indonesia berada dalam ancaman. Ancaman yang dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam situasi ini, Presiden Sukarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan Dekrit yang isinya adalah: back
  9. 9. 1) Membutuhkan Konstutuante 2) Memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 bagi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan tidak berlakunya lagi UUD sementara tahun 1950. 3) Membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. back
  10. 10. Era Undang Undang Dasar Sementara, 1950 – 1959 Pada tahun 1960 sampai dengan tahun 1959, Indonesia menggunakan Undang Undang Dasar Sementara 1950 sebagai dasar negaranya. UUDS tersebut dumulai pada 17 Agustus 1950 sampai dengan lahirnya dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 yang dikeluarkan Presiden Soekarno. Pemberlakuan Undang Undang Dasar Sementara 1950 tersebut dimulai pada saat Republik Indonesia Serikat berakhir karena adanya demo besar-besaran dari rakyat yang menuntut kembalinya Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga akhirnya pemerintah membubarkan Republik Indonesia Serikat dan kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan Undang Undang Dasar Sementara sejak 17 Agustus 1950, dengan menganut sistem kabinet parlementer. back
  11. 11. Pada masa Undang Undang Dasar Sementara 1950 tersebut diberlakukan, gejolak politik yang panas menimbulkan berbagai gerakan yang politik yang tidak stabil, sehingga kabinet pemerintahanpun ikut kena imbasnya, tercatat pada periode 1950 hingga 1959 ada 7 kali pergantian kabinet, yaitu : 1950 – 1951 : Kabinet Natsir 1951 – 1952 : Kabinet Sukiman Suwirjo 1952 – 1953 : Kabinet Wilopo 1953 – 1955 : Kabinet Ali Sastroamidjojo I 1955 – 1956 : Kabinet Burhanuddin Harahap 1956 – 1957 : Kabinet Ali Satroamidjojo II 1957 – 1959 : Kabinet Djuanda back
  12. 12. Hingga puncaknya pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang isinya seperti yang telah ditulis diatas, dan pada masa berakhirnya UUDS 1950 dan kembali ke Undang Undang Dasar 45, sistem kabinet parlementer ikut juga berakhir menjadi sistem Demokrasi Terpimpin dimana seluruh keputusan dan pemikiran hanya terpusat pada Presiden. Namun demikian, ternyata sistem Demokrasi Terpimpin tersebut tidak membuat Indonesia menjadi stabil dalam bidang politik apalagi ekonomi, karena Partai Komunis Indonesia yang pada masa itu sebagai partai besar merasa berada diatas angin, mereka kemudian mendorong Presiden Soekarno untuk membuat sebuah konsep yang dinamakan konsep Nasionalisme, Agama dan Komunisme atau lebih dikenal sebagai NASAKOM. back
  13. 13. Era Demokrasi Terpimpin adalah kolaborasi antara kekuasaan kaum borjuis dengan komunis itu ternyata gagal dalam memperbaiki sistem perekonomian Indonesia, malah yang terjadi adalah penurunan cadangan devisa, inflasi terus menaik tanpa terkendali, korupsi kaum birokrat dan militer merajalela, sehingga puncaknya adalah pemberontakan PKI yang dikenal dengan pemberontakan G 30 S/ PKI. back
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×