Your SlideShare is downloading. ×
  • Like

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Undang undang dasar 1945 hasil amandemen

  • 39,778 views
Published

UUD 1945 hasil amandemen

UUD 1945 hasil amandemen

Published in Education , News & Politics
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
39,778
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3

Actions

Shares
Downloads
328
Comments
3
Likes
2

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. By:Haris
  • 2.
    • Amandemen adalah procedur penyempurnaan tanpa harus langsung mengubah UUD dan merupakan pelengkap serta rincian dari UUD asli
  • 3.
    • Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR:
    • Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999 -> Perubahan Pertama UUD 1945
    • Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000 -> Perubahan Kedua UUD 1945
    • Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001 -> Perubahan Ketiga UUD 1945
    • Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002 -> Perubahan Keempat UUD 1945
  • 4.
    • Perubahan Pertama
    • Perubahan Kedua
    • Perubahan Ketiga
    • Perubahan Kempat
  • 5.
    • DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
    • Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh - sungguh hal - hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengubah Pasal 5 Ayat ( 1 ) , Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 ayat ( 2 ) , Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 ayat ( 2 ) dan ( 3 ) , Pasal 20, dan Pasal 21 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
    • Back
  • 6.
    • DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT INDONESIA, Setelah Mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh - sungguh hal - hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 Undang - Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
    • Next
  • 7.
    • Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengubah dan / atau menambah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal19, Pasal 20 Ayat ( 5 ) , Pasal 20A, Pasal 22A, Pasal 22B, Bab IXA, Pasal 25E, Bab X, Pasal 26 Ayat ( 2 ) dan Ayat ( 3 ) , Pasal 27 Ayat ( 3 ) , Bab XA, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 36B, dan Pasal 36C Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
    • Back
  • 8.
    • DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh - sungguh hal - hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengubah dan / atau menambah Pasal 1 Ayat ( 2 ) dan ( 3 ) ; Pasal 3 Ayat ( 1 ) , ( 3 ) dan ( 4 ) ; Pasal 6 Ayat ( 1 ) dan Ayat ( 2 ) ; Pasal 6A Ayat ( 1 ) , ( 2 ) , ( 3 ) dan ( 5 ) ; Pasal 7A,
    • Next
  • 9.
    • Pasal 7B Ayat ( 1 ) , ( 2 ) , ( 3 ) , ( 4 ) , ( 5 ) , ( 6 ) dan ( 7 ) ; Pasal 7C, Pasal 8 Ayat ( 1 ) dan ( 2 ) , Pasal 11 Ayat ( 2 ) dan ( 3 ) ; Pasal 17 Ayat ( 4 ) , Bab VIIA, Pasal 22C Ayat ( 1 ) , ( 2 ) , ( 3 ) dan ( 4 ) ; Pasal 22D Ayat ( 1 ) , ( 2 ) , ( 3 ) dan ( 4 ) ; Bab VIIB, Pasal 22E ayat ( 1 ) , ( 2 ) , ( 3 ) , ( 4 ) , ( 5 ) dan ( 6 ) ;Pasal 23 Ayat ( 1 ) , ( 2 ) dan ( 3 ) ; Pasal 23A; Pasal 23C; Bab VIIIA, Pasal 23E Ayat ( 1 ) , ( 2 ) dan ( 3 ) ; Pasal 23F Ayat ( 1 ) dan ( 2 ) ; Pasal 23G Ayat ( 1 ) dan ( 2 ) ; Pasal 24 Ayat ( 1 ) dan ( 2 ) , Pasal 24A Ayat ( 1 ) , ( 2 ) , ( 3 ) , ( 4 ) dan ( 5 ) ; Pasal 24B Ayat ( 1 ) , ( 2 ) , ( 3 ) dan ( 4 ) ; dan Pasal 24C Ayat ( 1 ) , ( 2 ) , ( 3 ) , ( 4 ) , ( 5 ) dan ( 6 ) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
    • Back
  • 10.
    • DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh - sungguh hal - hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 37 Undang - Undang Dasar Republik Indonesia menetapkan  :
    • ( a ) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga dan perubahan keempat ini adalah Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan dektrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
    • Next
  • 11.
    • ( b ) penambahan bagian akhir pada Perubahan Kedua Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan kalimat, “Perubahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ke-9 tanggal 18 Agustus 2000 Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan . ”
    • ( c ) pengubahan penomoran Pasal 3 Ayat ( 3 ) dan ayat ( 4 ) Perubahan Ketiga Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 3 ayat ( 2 ) dan ayat ( 3 ) ; Pasal 23E Perubahan Kedua Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi Pasal 25 A
    • Next
  • 12.
    • ( d ) penghapusan judul Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung dan pengubahan substansi Pasal 16 serta penempatannya ke dalam Bab III tentang Kekuasaan Pemerintah Negara;
    • ( e ) pengubahan dan / atau penambahan Pasal 2 ayat ( 1 ) ; Pasal 6A ayat ( 4 ) ; Pasal 8 ayat ( 3 ) ; Pasal 11 ayat ( 1 ) ; Pasal 16; Pasal 23B; Pasal 23D; Pasal 24 ayat ( 3 ) ; Bab XIII, Pasal 31 ayat ( 1 ) , ayat ( 2 ) , ayat ( 3 ) , dan ayat ( 5 ) ; Pasal 32 ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) ; Bab XIV, Pasal 33 ayat ( 4 ) dan ayat ( 5 ) ; Pasal 34 ayat ( 1 ) , ayat ( 2 ) , ayat ( 3 ) , dan ayat ( 4 ) ; Pasal 37 ayat ( 1 ) , ayat ( 2 ) , ayat ( 3 ) , ayat ( 4 ) , dan ayat ( 5 ) ; Aturan Peralihan Pasal I, II, dan III; Aturan Tambahan Pasal I dan II Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
    • Back
  • 13.
    • Tahap Pertama
    • Tahap Keduan
    • Tahap Ketiga
    • Tahap Keempat
  • 14.
    • Sejak Mei 1998, bangsa Indonesia bertekad mereformasi berbagai bidang kehidupan kenegaraan. Salah satunya adalah reformasi hukum dan sebagai realisasinya adalah melakukan amandemen terhadap pasal-pasal di dalam UUD 1945. Perubahan pertama pasal-pasal dam UUD 1945 diteteapkan pada tanggal 19 Oktober 1999 untuk sembilan pasal.
    • Back
  • 15.
    • Perubahan kedua UUD 1945 ditetapkan dalam sidang tahunan MPR tanggal18 Agustus 2000. Ada 16 pasal yang diubah dan ditambah. Secara garis besar perubahan ini berkenan dengan pemerintah daerah (otonomi daerah), wilayah negara (berciri nusantara), DPR (fungsi dan hak DPR), warga negara dan penduduk, hak asasi manusia (pasal 18 ditambah 10 pasal baru), pertahanan dan keamanan negara (TNI dan Polri), dan lambang negara ( Bhineka Tunggal Ika ) serta lagu kebangsaan Indonesia Raya.
    • Back
  • 16.
    • Perubahan ketiga UUD 1945 ditetapkan dalam sidang tahunan MPR tanggal 10 November 2001. Ada 13 pasal yang diubah dan ditambah. Secara garis besar perubahan yang dilakukan berhubungan dengan hal-hal berikut:
    • Kedaulatan rakyat dilaksanakan menurut UUD.
    • Negara Indonesia adalah negara hukum.
    • dll.
    • Back
  • 17.
    • Perubahan UUD 1945 ditetapkan dalam sidang tahun MPR pada tanggal 10 Agustus 2002. Ada 13 pasal yang diubah dan ditambah 3 Pasal Aturan Peralihan dan 2 Pasal Aturan Tambahan. Secara garis besar perubahan yang dilakukan berhubungan dengan hal-hal berikut:
    • MPR terdiri dari DPR dan DPD yang dipikih melalui Pemilu.
    • Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat.
    • dll.
    • Back
  • 18.