Pengaruh Sistem Pemrintahan Reza
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Pengaruh Sistem Pemrintahan Reza

on

  • 30,920 views

Mata Pelajaran Kewarganegaraan Kelas XII tentang Sistem Pemerintahan

Mata Pelajaran Kewarganegaraan Kelas XII tentang Sistem Pemerintahan

Statistics

Views

Total Views
30,920
Views on SlideShare
29,588
Embed Views
1,332

Actions

Likes
5
Downloads
418
Comments
0

6 Embeds 1,332

http://civicseducation.wordpress.com 1291
http://www.slideshare.net 37
http://74.125.153.132 1
http://66.196.80.202 1
http://ruteplan.dk 1
url_unknown 1

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Pengaruh Sistem Pemrintahan Reza Pengaruh Sistem Pemrintahan Reza Presentation Transcript

    • Sistem Pemerintahan Oleh : Reza Septian II SMA IPA
    • Pengaruh Sistem Pemerintahan Suatu Negara Terhadap Negara Lain
      • Sistem pemerintahan yang dipraktikkan di sebuah negara memiliki pengaruh yang luas terhadap sistem pemerintahan yang berlaku di negara lain. Dari perspektif sejarah, negara – negara Eropa yang pernah menjajah bangsa lain di Asia, Afrika, dan Amerika Latin menanamkan juga sistem pemerintahan mereka di tanah jajahan. Karena itu, tidak mengherankan bahwa negara – negara bekas koloni bangsa Eropa mengadopsi dan mempraktikkan sistem pemerintahan negara yang pernah menjajahnya.
      • Meskipun demikian, kita juga tidak boleh lupa, bahwa pengaruh sistem pemerintahan suatu negara terhadap negara lain akan terus berlangsung, sekarang dan di masa yang akan datang. Ini disebabkan karena gerak maju globalisasi yang menempatkan setiap negara dan bangsa dalam sebuah komunitas universal.
      • Masalahnya sekarang adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi pengaruh – pengaruh sistem pemerintahan suatu negara terhadap negara lain. Di bagian ini akan disajikan bagaimana prinsip pembagian dan pemisahan kekuasaan yang dianut oleh sistem pemerintahan negara – negara Barat sangat mempengaruhi praktik politik di negara lain. Karena itu, bagian pertama di bawah ini akan membahas secara khusus konsep trias politika dan pengaruhnya. Setelah itu, kamu akan mempelajari beberapa contoh konkret pengaruh sistem pemerintahan dari beberapa negara terhadap negara lain di dunia.
    • Konsep Pemisahan Kekuasaan dalam Sistem Politik dan Pengaruhnya Terhadap Sistem Pemerintahan Negara Lain.
      • Doktrin Trias Politika yang membagi kekuasaan menjadi tiga bagian sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pemerintah di berbagai negara. Doktrin Trias Politika dipahami sebagai suatu prinsip normatif yang menyatakan bahwa kekuasaan sebaiknya tidak diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang berkuasa . Dengan demikian diharapkan hak – hak asasi warga negara lebih terjamin.
      • Untuk pertama kalinya doktrin ini dikemukakan oleh John Locke (1632 – 1704) dan Montesquieu (1689 – 1755). Doktrin ini biasanya ditafsirkan sebagai pemisahan kekuasaan ( separation of powers ). Filosofi Inggris John Locke mengemukakan konsep ini dalam bukunya Two Treaties on Civil Government (1690) yang ditulisnya sebagai kritik atas kekuasaan absolut dari raja – raja Stuart serta membenarkan Revolusi Gemilang ( the Glorious Revolution ) tahun 1688 yang dimenangkan oleh parlemen Inggris. Menurut Locke , kekuasaan negara dibagi dalam tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Masing – masing kekuasaan ini terpisah – pisah satu sama lain, yaitu sebagai berikut :
        • Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membuat peraturan dan undang – undang.
        • Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan undang – undang. Di dalamnya termasuk kekuasaan mengadili.
        • Kekuasaan federatif adalah kekuasaan yang meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat aliansi dan sebagainya.
      • Pada tahun 1748, filsuf Prancis Montesquieu mengembangkan lebih lanjut pemikiran Locke ini dalam bukunya The Spirit of The Laws . Karena melihat sifat yang sewenang – wenang dari raja – raja Bourbon, Montesquieu ingin menyusun suatu sistem pemerintahan di mana warga negaranya merasa lebih terjamin haknya.
      • Dalam uraiannya ia membagi kekuasaan pemerintah dalam tiga cabang, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif . Menurut Montesquieu , ketiga jenis kekuasaan ini harus terpisah satu sama lainnya, baik mengenai tugas (fungsi) maupun alat perlengkapan (organ) yang menyelenggarakannya. Montesquieu terutama memberi penekanan pada pentingnya kebebasan badan yudikatif. Badan yudikatif harus sebebas mungkin karena di sinilah letaknya kemerdekaan individu dan hak asasi manusia itu dijamin dan dipertaruhkan.
      • Menurut Montesquieu :
        • Kekuasaan legislatif menurut Montesquieu adalah kekuasaan membuat undang – undang.
        • Kekuasaan eksekutif meliputi penyelenggaraan UU.
        • kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili pelanggaran undang – undang.
      • Berbeda dengan John Locke yang memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif, Montesquieu memandang kekuasaan yudikatif sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri. Ini disebabkan karena dalam pekerjaannya sehari – hari sebagai seorang hakim, Montesquieu mengetahui bahwa kekuasaan eksekutif itu berlainan dengan kekuasaan yudikatif. Sebaliknya oleh Montesquieu kekuasaan hubungan luar negeri yang disebut John Locke sebagai kekuasaan federatif, dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif.
      • Bagi Montesquieu , kemerdekaan hanya dapat dijamin jika ketiga fungsi tersebut tidak dipegang oleh satu orang atau badan, tetapi oleh tiga orang atau badan terpisah. Mengutip Montesquieu , “Kalau kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif disatukan dalam satu orang atau dalam satu badan penguasa, maka tak akan ada kemerdekaan. Akan merupakan malapetaka, kalau seandainya satu orang atau satu badan, apakah terdiri dari kaum bangsawan atau dari rakyat jelata, diserahi menyelenggarakan ketiga – tiga kekuasaan itu, yakni kekuasaan membuat undang – undang, menyelenggarakan keputusan – keputusan umum, dan mengadili persoalan – persoalan antara individu – individu.”
      • Intinya, melalui pemikirannya Montesquieu menekankan perlunya jaminan bagi kemerdekaan individu terhadap tindakan sewenang – wenang dari penguasa. Ini dapat dicapai jika diadakan pemisahan mutlak antara ketiga kekuasaan tersebut.
      • Pelaksanaan Trias Politica di berbagai negara:
        • Eropa Barat terutama di Jerman dan Belanda
          • Doktrin Trias Politica mempengaruhi perumusan hukuman klasik.
          • Anggota kabinet tidak boleh merangkap sebagai anggota legislatif.
        • Inggris
          • Tidak ada pemisahan kekuasaan.
          • Perdana menteri dan kebanyakan menteri berasal dari majelis rendah dan ikut dalam perdebatan di majelis tersebut.
          • Perdana menteri mengetuai kabinet dengan menteri – menteri yang mayoritas berasal dari partai yang sama dengan dirinya.
          • Nasib kabinet sangat ditentukan oleh DPR.
        • Amerika Serikat
          • Konsep Trias Politica diterapkan secara taat asas di negara ini
        • Negara – negara Berkembang
          • Badan eksekutif biasanya mengatur hampir semua aspek kehidupan masyarakat
          • Pemisahaan kekuasaan masih sulit dilaksanakan.
    • Beberapa Contoh Pengaruh Sistem Pemerintahan Suatu Negara Terhadap Sistem Pemerintahan Negara Lain
      • Pengaruh Sistem Pemerintahan Parlementer Inggris
        • Australia
        • Australia termasuk salah satu negara yang menjadi bagian dari persemakmuran Inggris. Negara ini terbentuk tahun 1901 dan menganut sistem pemerintahan parlementer Inggris. Dalam pelaksanaan pemerintahan, kekuasaan eksekutif berada pada Kerajaan Inggris dengan Gubernur Jenderal sebagai wakil dari Ratu Inggris yang bertugas memberikan nasihat kepada kabinet. Kabinet senidiri dipimpin oleh seorang Perdana Menteri.
        • Kanada
        • Kanada juga menganut sistem pemerintahan parlementer Inggris. Dalam penyelenggaraan negara, yang menjadi kepala negara adalah Ratu Inggris. Pelaksana kekuasaan sehari – hari di Kanada adalah wakil dari Ratu inggris, yakni seorang Perdana Menteri. Sementara itu, parlemen Kanada juga terdiri atas dua kamar, yakni House of Commons dan Upper House (senat).
        • Yunani
        • Sejak tahun 1974 Yunani mempraktikkan sistem pemerintahan parlementer model Inggris. Sistem monarki yang sebelumna berlaku di negeri para dewi itu dihapus berdasarkan tuntutan masyarakat, karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang. Dalam praktis pemerintahan, yang menjadi kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, yang terpisah dari kepala negara.
        • Jepang
        • Jepang mempraktikkan sistem pemerintahan parlementer pasca Perang Dunia II. Yang menjadi kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Dia tidak hanya memimpin kabinet, tetapi juga memimpin partai mayoritas di parlemen atau majelis rendah. Perdana Meneteri bertanggung jawab kepada Diet ataiu Kokkai yang adalah majelis rendah dan Majelis Tinggi. Majelis Tinggi terdiri ataswakil rakyat yang mewakili seluruh rakyat Jepang. Majelis tinggi ini berhak menangguhkan suatu UU. Sementara itu, majelis rendah memegang kekuasaan legislatif.
        • Menurut konstitusi Jepang (1947), kaisar memiliki peran simbolik, tidak lebih dari “Lambang Negara dan Kesatuan Bangsa”. Seorang Perdana Menteri yang melaksanakan kekuasaan eksekutif sehari – hari dipilih oleh anggota parlemen. Perdana Menteri tersebut merupakan salah satu dari anggota parlemen. Parlemen dipilih untuk masa bakti empat tahun. Parlemen Jepang dapat mengajukan mosi tidak percaya kepada pemerintah yang dapat menyebabkan bubarnya kabinet.
        • Malaysia
        • Sistem pemerintahan Malaysia memiliki kemiripan dengan sistem pemerintahan parlemen Inggris. Menurut konstitusi Malaysia 1957, Malaysia adalah negara federal. Pemerintah pusat berkedudukan di Kuala Lumpur, kemudian ada negara – negara bagian. Kepala negara Malaysia adalah seorang raja yang diangkat oleh dewan raja – raja dan berkuasa untuk periode 5 tahun. Kedudukan raja yang disebut dengan nama “Yang Dipertoan Agung” ini bersifat seremonial dan untuk upacara – upacara saja. Meskipun demikian, atas usul Perdana Menteri, “Yang Dipertoan Agung” dapat membubarkan parlemen.
        • Badan legislatif Malaysia terdiri dari dua kamar, yakni Dewan Rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum dengan sistem distrik, dan Dewan Negara (senat) yang dipilih oleh parlemen negara bagian dan ditunjuk oleh raja. Dewan Rakyat memiliki wewenang legislatif dan dipilih untuk masa tugas 5 tahun. Sementara itu, Dewan Negara menduduki jabatan selama 6 tahun atas dasar penghargaan. Dewan Negara tidak memiliki banyak wewenang yang signifikan.
        • Sementara itu, kekuasaan eksekutif sehari – hari berada di tangan seorang Perdana Menteri. Dia merupakan salah satu anggota Dewan Rakyat yang ditunjuk parlemen menjadi Perdana Menteri. Dalam melakukan tugasnya, Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen.
      • Pengaruh Sistem Pemerintahan Presidensial Amerika Serikat
      • Sistem pemerintahan presidensial model Amerika Serikat juga memiliki pengaruh yang sangat luas. Sistem ini diterapkan antara lain di negara Filipina, Costa Rica, Honduras, Venezuela, dan negara – negara lainnya.
      • Di Filipina sama dengan di Amerika Serikat, yaitu menggunakan sistem parlementer dua kamar, yakni kongres dan senat yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum. Tetapi tampaknya kurang cocok dengan situasi sosial, budaya, dan politik yang ada di negara Filipina. Presiden Ferdinand Marcos justru pernah menjadi penguasa tunggal sampai dia digulingkan oleh kekuatan massa tahun 1986. Pada massa presiden Gloria Macapagal Arroyo sistem pemerintahan presidensial ingin diganti dengan sistem pemerintahan parlementer karena tidak sesuai dan menyebabkan keadaan pemerintah tidak setabil karena sewaktu – waktu dapat digulingkan oleh kekuataan massa. Arroyo melihat bahwa sistem pemerintahan presidensial menempatkan pemerintah dan legislatif sebagai dua kekuatan yang saling beroposisi, bahkan saling menjegal. Berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer di mana kekuasaan eksekutif dan legislatif memiliki hubungan kemitraan yang saling mendukung dan menguntungkan.
      • Pengaruh Sistem Pemerintahan Presidensial Prancis (Semi – Presidensial)
      • Negara – negara Eropa yang menganut sistem pemerintahan semi presidensial model Prancis antara lain Jerman, Finlandia, dan Portugal.
      • Secara teoritis, Finlandia dan Portugal memang mempraktikkan sistem pemerintahan semi – presidensial. Meskipun demikian, dalam praktik kekuasaan presiden sebagai kepala negara dan kekuasaan Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan justru berada dalam kedudukan yang seimbang. Artinya, presiden tidak hanya memainkan peran seremonial atau sebagai lambang dan pemersatu negara saja. Presiden justru memiliki kekuasaan yang sama besar dengan Perdana Menteri.
    • Referensi
      • Tim penulis PT GALAXY PUSPA MEGA, (2008), PENDIDIKAN KEWARGAAN UNTUK SMA/MA KELAS XII, BEKASI, PT GALAXY PUSPA MEGA.
    • The End