• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Karen Azizah
 

Karen Azizah

on

  • 1,083 views

Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi Indonesia (Konstitusi Negara Thailand)

Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi Indonesia (Konstitusi Negara Thailand)

Statistics

Views

Total Views
1,083
Views on SlideShare
1,083
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
7
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

CC Attribution-NonCommercial LicenseCC Attribution-NonCommercial License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Karen Azizah Karen Azizah Presentation Transcript

    • HubunganDasar Negara denganKonstitusidi Thailand
    • Dasar Negara danKonstitusi
      Dasarnegaraadalahprinsip-prinsipataunormadasar yang harusdijadikandasardansumberbagiseluruhhukum yang akandisusundalamsatunegara.
      Konstitusimerupakanpenjabarannorma-normadasar yang terkandungdidalamdasarnegara.
    • FormasiPemerintahan Thailand
    • KonstitusiMonarki
      KonstitusiPemerintahan yang disandangoleh Thailand.
    • KonstitusiMonarki
      sejenis monarki yang didirikandibawahsistemkonstitusionalyang mengakui raja sebagaikepalanegaradibantudengan demokrasi representatif.
      Iniberarti raja adalahhanyaketuasimboliscabang eksekutif. Namun,  perdanamenteri yang dipiliholehrakyat yang akanmemerintahnegaradanbukannya Raja.
    • Pemerintahan Thailand
      Dari bentukMonarkiAbsolutkeDemokrasiParlementer
      • JatuhnyakerajaanSukhothaidenganberdirinyakerajaan Ayutthaya (kerajaan yang sangatmemujaraja).
      • Militerdansipilmenjaditerpisah
      • Sentralisasipemerintahan.
      • Pertengahan1800, Raja Chulalongkornmembuatpemerintahan yang terdesentralisasi.
      • Sebuahkudetatidakberdarahterjadipadatahun1932, menuntutmonarkiberdasarkankonstitusi.
      • Raja Prajadhipok menyetujuipenghapusanmonarkiabsolutdanmemberlakukansistempemerintahanberlandaskankonstitusi.
      • Konstitusipertama Thailand ditandatanganipada 10 Desember 1932.
    •  Sistem Check-and-Balance
      Sistem check and balance yang jugaditerapkandalamkonstitusiAmerikaSerikatbermaksuduntukmengimbangidanmengontrolcabangkekuasaanlembagalegislatif, yudikatifdaneksekutif.
      Merupakansuatusistemuntukmencegahterjadinyapenonjolankekuasaandarisalahsatucabangkekuasaanini.
    • SistemCheck and Balance di Thailand
      Raja adalahkepalaangkatanbersenjatadanpenegaksemua agama.
      SebagaiKepala Negara, Raja melaksanakankekuasaanlegislatifnyamelaluiparlemen, kekuasaaneksekutifnyamelaluikabinet, kekuasaanyudisialmelaluipengadilan.
      Kerajaanmemilikihakuntukmendukungdanhakuntukmemperingatkanpemerintahapabilapemerintahtidakmenjalankanurusannegaraatasnamakebaikanrakyat.
      Badanlegislatif Thailand adalahbikameralatausistemduakamardinamakan MajelisNasional, yang terdiridariDewanPerwakilandan Senat.
      500 anggotalegislatifnya (anggotaparlemen) dipilihsecarapopuler. Mendudukijabatanselama 4 tahun.
    • 400 anggotaberasaldaridaerah (dipilihsecaralangsungolehkonstituennya; masing-masingmewakilisekitar 150,000 orang).
      100 anggotaberasaldaripartai (dipilihsecaratidaklangsungolehpersentasesuara yang diterimapartai).
      Senatterdiridari 200 kursi.
      Senator Thailand dipilihlangsunguntukpertamakalinyapada 2 Maret 2000 (sebelumnyadiangkatoleh Raja atasrekomendasiDewanMenteri).
      Senatakanmendudukijabatanselama 6 tahun.
      LembagaeksekutifdipimpinolehPerdanaMenteriyang harusmenjadisalahsatuanggotaparlemen.
      Kabinetbertanggungjawabatasadministrasi 14 kementerian, dan Kantor PerdanaMenteri.
    • FungsiPemerintahan Thailand
      Panitiakabinet yang lebihkecildibentukuntukmenyeleksi proposal dariberbagaikementeriansebelumdimasukkankekabinetbesar/full cabinet.
      Panitiatersebutjugabisadiberitugasoleh PM untukmemeriksaproyekataukebijakan.
      Kantor PM adalahsebuahbadansentral, yang sejajardengankementerian.
      Tanggungjawabutamanya:
      • memformulasikankebijakannasional.
    • PartaiPolitikMenurutKonstitusi Thailand
      Menganutsistem multi partai.
      Pemilupertama (1997) dilangsungkandibawah “Konstitusi Rakyat” pemerintahankoalisi.
      Pemilu 2005, Partai TRT memperoleh 377 kursidari 500 kursidiMajelisRendah, menjadikannya “pemerintahansatupartai”.
    • Referendum Konstitusi Thailand 2007
      DewanKeamananBangsamembatalkan UUD 1997.
      UUD ke-18 ygdipakai Thai sejak 75 tahun yang lalu- ketikakuptentaramengakhirikerajaanmutlakdanmenggantikannyadengansistemdemokratikdankerajaankonstitusional.
      Dalam75 tahunterakhir, Thailand mengalami 18 kudetatentara.
      Perubahanbesardlmkonstitusiygdiusulkan:
      • Hampirsetengahdari Senator ditunjuk, bukannyadipilih.
      • Membatasimasajabatan PM menjadi2 kali 4 tahunmasajabatan.
      • MelarangPM memegangjabatandiperusahaan-perusahaanswasta.
      • Mempermudahmemintapertanggungjawaban (impeach) PM.
    • Poling menunjukkanbahwa 70% rakyattelahmemilihuntuk referendum konstitusiini
      Pemerintah Thailand mengatakanpemilihanumumakanberlangsungtanggal 23 Desember 2007 untukpertamakalinyasetelahkudetamilitertahunlalu. Pemiluinidilakukansetelah referendum yang menyepakatikonstitusibaru yang disusunolehpemerintahsementara.
    • Referensi
      http://www.forum-politisi.org/special/article.php?id=555
      http://ilhamendra.wordpress.com/2009/02/19/checks-and-balances/
      http://id.wikipedia.org/wiki/Monarki_konstitusional
      http://en.wikipedia.org/wiki/Thailand
    • Terimakasihatasperhatiannya…
      DibuatOleh:KarenAzizah
      kelas X
      DibuatUntuk: Pak Soleh