Migrasi Ke Open Source Software

Migrasi Ke Open Source Software - Document Transcript

MIGRASI KE OPEN SOURCE SOFTWARE (OSS)
LATAR BELAKANG
Ditengarai lebih dari 80% perangkat lunak yang beredar di masyarakat, termasuk yang digunakan di instansi pemerintah, merupakan perangkat lunak ilegal. Yang dimaksud dengan perangkat lunak ilegal adalah perangkat lunak yang tidak berlisensi resmi dari produsen, dalam hal ini produsen yang mendominasi dunia adalah Microsoft. Dengan kekuatan Microsoft, pada tahun 2012 seluruh perangkat lunak yang digunakan di Indonesia harus memiliki lisensi resmi.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemerintah Indonesia melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara telah menerbitkan Surat Edaran Nomor : SE/01/M.PAN/3/2009 tanggal 30 maret 2009. Dalam Surat Edaran tersebut pemerintah mengharapkan paling lambat tanggal 31 Desember 2011 seluruh instansi pemerintah sudah menerapkan penggunaan perangkat lunak opensource. Untuk itu diharapkan instansi masing-masing mengatur agenda pentahapan untuk mencapai target tahun 2011 menggunakan perangkat lunak opensource.
TUJUAN

Guna menghindari terganggunya pelayanan publik akibat pelanggaran UU No. 19 Tahun 2002 tentang pelanggaran hak cipta.
Mengatasi permasalahan penggantian perangkat lunak ilegal sesuai dengan Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI No. SE/01/M.PAN/3/2009

ALTERNATIF SOLUSI
Pemberdayaan Open Source Software President University (selanjutnya disebut POSS PU) memberikan alternatif solusi sebagai berikut:

Membeli perangkat lunak legal dari Microsoft

Kelemahan :

Diperlukan biaya minimal Rp3.772.000,00 untuk setiap unit komputer
Masih diperlukan biaya tambahan untuk upgrade ke versi terbaru
Tidak ada peningkatan kapasitas layanan dan dukungan sumber daya manusia
Diperlukan biaya tambahan yang sangat mahal untuk aplikasi pendukung lainnya (Adobe Photoshop, CorelDRAW, Anti Virus, dan lain lain)
Rentan terhadap serangan virus

Kelebihan :

Tidak dibutuhkan adaptasi dari pengguna karena perangkat lunak yang digunakan tetap sama.
Semua perangkat keras menyertakan driver perangkat lunaknya
Menggunakan perangkat lunak opensource

Kelemahan :

Membutuhkan adaptasi penggunaan perangkat lunak
Tidak semua hardware bisa digunakan secara optimal
Dibutuhkan biaya instalasi dan pelatihan

Kelebihan :

Tidak ada biaya pembelian perangkat lunak (Gratis !)
Bebas virus
Perangkat lunak aplikasi pendukung tersedia bebas & gratis
Upgrade perangkat lunak ke versi yang lebih baru tidak dibutuhkan biaya

PENAWARAN

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No: SE/01/M.PAN /3/2009 point 2 yang menyatakan :
Dalam rangka mempercepat penggunaan perangkat lunak legal di indonesia, maka diwajibkan kepada instansi pemerintah untuk menggunakan perangkat lunak opensource guna menghemat anggaran pemerintah.
POSS PU menawarkan kerjasama pelatihan penggunaan dan instalasi perangkat lunak opensource dengan perincian sebagai berikut
Survey dan pemetaan kebutuhan aplikasi
Tahapan Pelatihan
Open Office di Windows
Linux desktop
Open Office di Linux
Fasilitas :
Waktu training selama 5 hari ( 6 jam/hari)
Buku panduan dan CD
1 peserta 1 komputer
Konsumsi dan training kit
Tahap Implementasi
Pemindahan fungsi administrasi dari Microsoft Office ke OpenOffice
Migrasi Windows ke Linux Ubuntu / Fedora
Tahapan Maintenance
Pendampingan selama 1 tahun