Pengertian pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah

84,715 views
83,779 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
6 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
84,715
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
817
Comments
1
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pengertian pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah

  1. 1. PENGERTIAN PEMERINTAHAN PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH NAMA ANGGOTA : 1.DWI AYU WINDA LESTARI 2. FADILLAH AYU PRATIWI 3. KEVINIA DAMAI PRATIWI 4. NURUL RACHMA PUTRI
  2. 2. Pemerintahan pusat adalah penyelenggara pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Presiden dengan dibantu seorang Wakil Presiden dan oleh menteri- menteri negara. Atau dengan kata lain, pemerintahan pusat adalah pemerintahan secara nasional yang berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia. PENGERTIAN PEMERINTAHAN PUSAT
  3. 3. Pemerintahan pusat terdiri atas perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari presiden dan para pembantu presiden, yaitu wakil presiden, para mentri, dan lembaga-lembaga pemerintahan pusat. Lembaga negara dalam sistem pemerintahan pusat dibagi menjadi tiga kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. B. KEKUASAAN LEGISLATIF : 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 3. Dewan Perwakilan Daerah C. KEKUASAAN YUDIKATIF : 1. Mahkamah Agung (MA) 2. Mahkamah Konstitusi (MK) 3. Komisi Yudisial A. KEKUASAAN EKSEKUTIF : 1. Presiden 2. Wakil Presiden 3. Menteri
  4. 4. KEWENANGAN PEMERINTAHAN PUSAT UUD 1945 juga menyatakan bahwa pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) diberi kewenangan untuk menjalankan pemerintahan sendiri dengan otonomi seluas- luasnya (Bab VI) pasal 18 ayat 5 UUD 1945 hasil amandemen. Otonomi artinya kekuasaan untuk mengatur daerahnya sendiri. Namun demikian ada urusan-urusan pemerintahan yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu : a. Urusan Politik Luar Negeri. b. Urusan Pertahanan c. Urusan Keamanan d. Urusan Yustisi e. Urusan Agama f. Urusan Moneter
  5. 5. Pengertian Pemerintahan Daerah UUD 1945 hasil amandemen pada Bab VI pasal 18 ayat 3 : ”Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang anggota- anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.” ”Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota.” Menurut UU no. 32 tahun 2004 pada pasal 1ayat 2 : pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
  6. 6. Berikut ini adalah bagan pemrerintahan pusat dan pemerintahan daerah
  7. 7. Kewenangan Pemerintahan Daerah kewenangan pemerintahan daerah mencakup semua urusan dalam bidang pemerintahan, kecuali urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat Kewenangan pemerintah daerah, menurut UU No. 32 Tahun 2004, ada kewenangan yang bersifat wajib dan yang bersifat pilihan
  8. 8. Kewenangan-kewenangan pemerintahan daerah yang bersifat wajib, menurut UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan sebagai berikut. 1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan. 2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang. 3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 4. Penyediaan sarana dan prasarana umum. 5. Penanganan kesehatan. 6. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial. 7. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
  9. 9. Thanks for your attention See you later Bye bye

×