• Like
6.pp kebijakan obat
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

6.pp kebijakan obat

  • 5,373 views
Published

 

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
5,373
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
149
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. KEBIJAKAN INDUSTRI FARMASI DAN KEBIJAKAN OBAT DISUSUN OLEH : 1. RINI SUNDARI (10334020) 2. SUCI APRILIANI (10334051) 3. SISKA NUR AISAH (10334050) 4. WIDA MAULIDIYAH (10334038) 5. WINDA NOVRIANTI (10334056) 6. YUSTISIA R. (10334003) DOSEN PEMBIMBING : Drs. Lili Musnelina, Msi,Apt.
  • 2. PENGERTIAN• Kebijakan aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tatanilai baru dalam masyarakat.• Industri Farmasi perusahaan bisnis komersial yang focus dalam meneliti, mengembangkan dan mendistribusikan obat, terutama dalam hal kesehatan.• Obat semua bahan tunggal atau campuran yang dipergunakan oleh semua makhluk untuk bagian dalam dan luar tubuh guna mencegah, meringankan dan menyembuhkan penyakit.
  • 3. KEBIJAKAN INDUSTRI FARMASI Kelompok kebijakan yang tujuan utamanya mendorong perkembangan industri dibidang farmasi. Industri dalam hal ini adalah sebagai ”sektor ekonomi” (bukan semata industri pengolahan/manufaktur). Kebijakan industri/sektoral di berbagai negara pada umumnya berkembang lebih “pesat dibanding kebijakan iptek Sebagai contoh : - Kebijakan tarif impor dan insentif ekspor komoditas tertentu - Penetapan harga dasar - Pengadaan oleh pemerintah serta program-program pemerintah sektoral
  • 4. HUBUNGAN CPOB DENGANISO DALAM INDUSTRI FARMASI• CPOB merupakan pedoman yang bertujuan untuk mamastikan agar sifat dan mutu obat yang dihasilkan sesuai dengan yang dikehendaki.• Era perdagangan bebas, industri farmasi di Indonesia akan bersaing dengan industri farmasi dari negara lain maka penerapan CPOB saja belum cukup maka dari itu dituntut untuk memenuhi persyaratan yang berlaku secara internasional, salah satunya dengan mendapatkan sertifikat International Standard Operasional (ISO).• Sertifikat ISO 9000 merupakan sistem pengelolaan mutu dan memberikan kerangka kerja untuk pengolahan yang efektif dan dengan seri ISO 9000 sekaligus merupakan promosi pengembangan perdagangan.• Sertifikat ISO 14000 merupakan sistem manajemen lingkungan, sistem ramah lingkungan yang menekankan pada dokumentasi dan penerapannya sebagai bukti obyektif dari jaminan mutu dengan seri ISO 14000.
  • 5. DISTRIBUSI OBAT PABRIK OBAT PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) RUMAH SAKIT BALAI PRAKTEKPBF APOTEK TOKO OBAT PENGOBATAN DOKTER KONSUMEN
  • 6. HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) HNA harga jual Apotik, Rumah Sakit+ PPN dan Sarana Pelayanan Kesehatan harga jual Pabrik Obat dan atau kepada konsumen dengan harga Pedagang Besar yang tidak melebihi ketetapan Farmasi kepada yang berlaku (Peraturan Menteri Apotik, Rumah Kesehatan No069/Menkes/SK/II/2006) Sakit dan Sarana Pelayanan Kesehatan. HET Latar belakang Banyaknya variasi harga obat yang beredar di apotik maupun di pasaran Untuk memberikan informasi harga obat yang benar dan transparan
  • 7. • Kepmenkes No. 69/2006 tentang Pencantuman Harga Eceran Tertinggi di Label Obat HET •Kepmenkes No. 68/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencantuman Nama Generik Pada Label Obat.HNA+PPN HET HNA + PPN 10% + Harga Netto Apotik + MARGIN 25% Pajak Pertambahan Nilai (HNA + PPN)
  • 8. Iklan dan Promosi Biaya Bahan Baku ObatObat di Indonesia faktor penentu harga obat Biaya Penjualan Biaya Pabrik
  • 9. KEBIJAKAN OBAT• Landasan kebijakan yang ditetapkan oleh KONAS – Pemerintah melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian obat, & peusahaan farmasi bertanggung jawab atas mutu obat sesuai dengan fungsinya.. – Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan, keterjangkauan, dan pemerataan obat esensial yang dibutuhkan masyarakat. – Pemerintah dan pelayan kesehatan bertanggungjawab untuk menjamin agar pasien mendapat pengobatan yang rasional. – Masyarakat berhak mendapatkan informasi obat yang benar. – Pemerintah mendorong terlaksananya penelitian dan pengembangan Obat yang mencakup aspek sistem( manajamen obat, manajemen SDM, penggunaan obat rasional, dan lain-lanin), komoditi obat, proses (pengembangan obat baru), kajian regulasi dan kebijakan. – Pemerintah dan semua pihak terkait bertanggungjawab atas ketersediaan SDM yang dapat menunjang pencapaian sasaran.
  • 10. Rangkaian Dinamika ObatJaminan khasiat, keamanan dan mutu dengan SISPOM yang kuat CPOBkhasiat RS APOTEK TOKO OBATamanmutu Izin Edar DISTRIBUSI Penggunaan Obat yang Rasional CDOB
  • 11. Sasaran Kebijakan Obat yang ditetapkan KONAS• Pembiayaan Obat• Ketersediaan & pemerataan obat• Keterjangkauan• Seleksi obat esensial• Penggunaan obat yang rasional• Pengawasan obat• Pengawasan obat• Pengembangan SDM• Pemantauan dan evaluasi
  • 12. OBAT PATEN Harga obat originator sangat mahal Mengapa?Karena harus mengeluarkan biaya besar Obat paten adalah obat yang baru untuk riset, antara lain uji pra klinik in ditemukan berdasarkan riset dan vitro dan in vivo, uji pada hewan memiliki masa paten yg tergantung coba, maupun uji klinik pada umumnya pada jenis obatnya. melibatkan ratusan hingga ribuan subyek. Menurut UU no 14 Th 2001, hak paten hanya 20 tahun masa berlaku hak paten di indonesia Mengapa? adalah 20 Tahun perusahaan lain tidak karena untuk pengembalian dana diperkenankan memproduksi dan yang digunakan untuk riset. memasarkan obar serupa, kecuali jika memiliki perjanjian khusus dengan pemilik paten
  • 13. OGB (OBAT GENERIK BERLOGO) • Obat Generik Berlogo (OGB) merupakan program PemerintahPendahuluan Indonesia yang diluncurkan pada 1989 • memberikan alternatif obat bagi masyarakat, yang dengan kualitas Tujuan terjamin, harga terjangkau, serta ketersediaan obat yang cukup • Awalnya, OGB diproduksi hanya oleh beberapa industri farmasi BUMN. • Pemerintah menetapkan bahwa setiap pabrik farmasi di Indonesia juga harus memproduksi beberapa obat-obatan generik (selain obat-obatanDistributor bermerek) sebagai bentuk sumbangsih dalam mendukung program pemerintah yang menyehatkan masyarakat Indonesia dengan harga obat yang dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat.
  • 14. OBAT ESENSIAL Obat • Obat yang paling dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat terbanyak dan tercantum dalam Daftar Obat Esensial (DOEN)Esensial yang ditetapkan Menkes. • Memiliki Benefit-risk ratio yg paling menguntungkan penderita • Mutu terjamin • Menguntungkan dalam hal kepatuhan pasien • Memiliki Benefit-Cost ratio yang tertinggi berdasarkanCriteria biaya langsung dan tidak langsung • Bila terdapat satu pilihan yang memiliki efek terapi serupa dipilih obat yang sifatnya paling banyak diketahui berdasarkan data ilmiah • Untuk obat kombinasi tetap, harus menunjukkan khasiat dan keamanan yang lebih tinggi daripada masing - masing komponen
  • 15. KEBIJAKAN OBAT MURAH • Juni 2007 pemerintah mengeluarkan suati kebijakan baru yaituObat Seribu adanya program obat seribu • bekerja sama dengan perusahaan obat yaitu PT. Indofarma • dokter yang turut mempromosikan obat murah masih sangat sedikit Factor • Aksi borong obat murah oleh oknum perusahaan yang merasa tersaingi • Respon positif masyarakat belum diimbangi distribusi yang merataPenghambat • Masih kurangnya sosialisasi, distribusi yang merata, pengawasan ketat, dan ketegasan sikap terhadap oknum yang melanggar peraturan • ada 20 jenis obat dengan membawa nama Indo di depannya yai-tu Indo Obat Batuk dan Flu, Obat Flu, Ba-tuk Jenis Berdahak, Asma, Pe-nurun Panas Anak, Penurun Pa-nas, Tambah Darah, Maag, Sakit Kepala, dan Indo Obat Batuk Cair