BAB I                                   PENDAHULUANA. Latar Belakang Masalah       Pendidikan merupakan salah satu kebutuh...
Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan nasional,sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Das...
agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umatmanusia. 3        Sistem pendidikan nasional a...
angka 5 adalah “ hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur danmengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepe...
kuantitas maupun kualitas. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatianpemerintah Kabupaten Kendal adalah perlunya identi...
C. Perumusan Masalah       Sesuai dengan judul yang penulis pilih “Kebijakan Pemerintah Daerah dalamupaya meningkatkan pen...
2. Kegunaan Penelitian   a. Kegunaan Teoritis sebagai berikut :           1. Melatih dan mendalami ilmu pengetahuan yang d...
E. Tinjauan Pustaka1. Otonomi Daerah        Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untukmengatur...
akan berpengaruh secara signifikan dengan pembangunan pendidikan. Setidaknya ada4 dampak positif untuk mendukung kebijakan...
Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, bahwa setiapwarga negara mempunyai hak yang sama untuk mempe...
Adanya UU otonomi daerah dan UU perimbangan keuangan pusat semakinmembantu dan memberi kesempatan kepada pemerintah daerah...
2. Pengertian Pendidikan Dan Kebijakan Publik        Seperti telah penulis uraikan dalam pendahaluan mengenai pendidikanme...
pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuanpendidikan nasional.13        Pendidikan pada umum...
2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat            pemerintah       3. Kebijakan...
sinergi dan keterpaduan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalammenjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Ke...
dalam suatu penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secarailmiah.          Tujuan penelitian adalah diha...
2.    Spesifikasi Penelitian         Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif, sebabhanya mengga...
1. Observasi            Cara pengumpulan data yang dilakukan dengan Mengambil dan    melihat suatu peristiwa yang terjadi ...
bersangkut dengan peranan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam       menyikapi masalah Pendidikan yang secara umum dirumuskan...
4. Metode Penyajian Data              Data yang diperoleh dalam skripsi ini disajikan secara kualitatif   tentang segala s...
BAB II                                 TINJAUAN PUSTAKAA. Tujuan Negara          Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia...
daya saing, perlu didukung oleh suatu sistem pendidikan nasional yangdikembangkan berdasarkan pada kebutuhan masyarakat (s...
Hal tersebut dapat terwujud bila ketiga pilar kebijakan pendidikan nasionalyang tertuang dalam Renstra Depdiknas tahun 200...
B. Pemerintahan Daerah         Pemerintahan Daerah menurut Ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang - UndangRepublik Indonesia Nomo...
Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya memimpin dalam bidangeksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) be...
bupati dan untuk kota disebut wakil walikota. Kepala dan wakil kepala daerahmemiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta l...
1. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah     a. Tugas Pemerintah Daerah          Pembentukan pemerintahan daerah sesuai den...
4. Menyusun dan mengajukan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk            dibahas dan ditetapkan bersama;        5. Mengu...
b. kesehatan;c. lingkungan hidup;d. pekerjaan umum;e. penataan ruang;f. perencanaan pembangunan;g. perumahan;h. kepemudaan...
w. kebudayaan;              x. statistik;              y. kearsipan; dan              z. perpustakaan.        Pada pasal 7...
urusan. Urusan pemerintahan kabupaten atau kota yang bersifat pilihan meliputiurusan pemerintahan yang secara nyata ada da...
C. Pengertian Kebijakan Publik           Pengertian tentang kebijakan dalam beberapa literatur sangatlah beragam,namun sec...
3. Kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan      merupakan apa yang baru menjadi maks...
Thomas R.Dye mendefinisikan kebijakan pemerintah sebagai “ is whatervergovernments choose to do or not to do “. Dikatakan ...
Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29ayat (1) dituangkan dalam :29            a. rencana p...
diatur pada ayat 4 yang berbunyi: “Negara memprioritaskan anggaran pendidikansekurang-kurangnya dua puluh persen dari angg...
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat,sesuai dengan peraturan perundang-undangan.30...
biaya (Pasal 34 ayat 2), “membina dan mengembangkan tenaga kependidikan padasatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pe...
stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan sertasinergi unsur kelembagaan, sumber day...
tentang Pemerintahan Daerah, bahwa salah satu urusan wajib pemerintah provinsiadalah “penyelenggaraan pendidikan dan aloka...
Sehubungan dengan hal ini Coombs (1973) membedakan pengertian ketiga jenispendidikan itu sebagai berikut :36           Pen...
programnya bersifat informal dan formal. Perbedaan antara pendidikan yang program- programnya bersifat nonformal dan infor...
Proses belajar itu akan menghasilkan perubahan dalam ranah kognitif(penalaran,       penafsiran     pemahaman       dan   ...
tergantung pada perumus kebijakan dalam memandang kalau ada terjadiketimpangan.           Sebagaimana dikemukakan oleh Rob...
Peraturan Bupati tersebut di beberkan beberapa poin – poin yang di terapkan,diantaranya adalah upaya untuk meningkatkan ku...
mencatata bahwa bangsa Arab yang buta huruf, dengan pendidikan Islam yang khas,yang diterapkan oleh Rasulullah saw., telah...
dapat sampai kepada masa pencarahan bangsa-bangsa Eropa sehingga menjadikanperkembangan yang luar biasa seperti sekarang. ...
sumber ideologinya yang khas dalam perjalanan sejarah. Ruang lingkup dankeleluasaan system pendidikan islam tidak boleh ke...
tertinggal dan terabaikan sedikit pun, baik segi jasmani maupun rohani, baikkehidupannya secara fisik maupun secara mental...
mungkin dapat dipisah-pisahkan. Roh, akal dan tubuh, ketiganya membentuk satuwujud yang utuh, yang disebut manusia, semuan...
menyeluruh, pemeliharaan apa yang telah dipelajarinya, pengembangan atas ilmuyang diperolehnya dan agar tetap pada rel sya...
sunnah, berhubungan kepada keluarga dan masyarakat. Semakin sering ia melakukanlatihan, maka semakin banyak amalnya dan se...
2. Disiplin dalam tanggung jawab       Dalam belajar tentu kita membutuhkan waktu untuk kegiatan tersebut.sekiranya salah ...
BAB III                      HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANA. Gambaran Umum Kabupaten Kendal          Kabupaten Kendal ad...
Jumlah penduduk menurut kelompok umur terbanyak berada pada strata 15 -64 tahun, dengan jumlah jiwa 775.231 orang. Dalam k...
Data mengenai banyaknya sekolah dan siswa di Kabupaten Kendal dapatdiinformasikan melalui tabel berikut :47             Se...
B. Kebijakan Pemerintah Daerah Di Bidang Pendanaan Pendidikan di   Kabupaten Kendal       Kebijakan pemerintah daerah di b...
c. Meningkatnya kelayakan dan sertifikasi tenaga pendidik dan                   kependidikan               d. Meningkatkan...
b. Pemberian beasiswa untuk semua siswa      c. Pemberian buku paket bagi siswa      d. Pengadaan seragam murah      e. Be...
laboratorium IPA dan KIR, lomba pengelola BK, lomba kompetensidan kretifitassiswa SD, lomba gugus TK dan SD, lomba mapel S...
Menerima bantuan sebesar Rp. 570.000 dari Pemerintah Pusat ditambah Rp. 50.000dari Pemerintah Propinsi.52Tujuan program BO...
Dalam menetapkan alokasi dana BOS tiap sekolah perlu dipertimbangkanbahwa dalam satu tahun anggaran terdapat dua periode t...
Telah jelas apabila program BOS dapat diartikan sebagai bantuan pendidikangratis bagi siswa yang berada di jenjang pendidi...
3. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing           Berdasarkan PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidik...
Kebijakan Pemda Kendal Dalam Upaya Meningkatkan Pendidikan ( Tinjauan Terhadap Pendaan Pendidikan di Kabupaten Kendal )
Kebijakan Pemda Kendal Dalam Upaya Meningkatkan Pendidikan ( Tinjauan Terhadap Pendaan Pendidikan di Kabupaten Kendal )
Kebijakan Pemda Kendal Dalam Upaya Meningkatkan Pendidikan ( Tinjauan Terhadap Pendaan Pendidikan di Kabupaten Kendal )
Kebijakan Pemda Kendal Dalam Upaya Meningkatkan Pendidikan ( Tinjauan Terhadap Pendaan Pendidikan di Kabupaten Kendal )
Kebijakan Pemda Kendal Dalam Upaya Meningkatkan Pendidikan ( Tinjauan Terhadap Pendaan Pendidikan di Kabupaten Kendal )
Kebijakan Pemda Kendal Dalam Upaya Meningkatkan Pendidikan ( Tinjauan Terhadap Pendaan Pendidikan di Kabupaten Kendal )
Kebijakan Pemda Kendal Dalam Upaya Meningkatkan Pendidikan ( Tinjauan Terhadap Pendaan Pendidikan di Kabupaten Kendal )
Kebijakan Pemda Kendal Dalam Upaya Meningkatkan Pendidikan ( Tinjauan Terhadap Pendaan Pendidikan di Kabupaten Kendal )
Kebijakan Pemda Kendal Dalam Upaya Meningkatkan Pendidikan ( Tinjauan Terhadap Pendaan Pendidikan di Kabupaten Kendal )
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kebijakan Pemda Kendal Dalam Upaya Meningkatkan Pendidikan ( Tinjauan Terhadap Pendaan Pendidikan di Kabupaten Kendal )

6,463 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,463
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
131
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kebijakan Pemda Kendal Dalam Upaya Meningkatkan Pendidikan ( Tinjauan Terhadap Pendaan Pendidikan di Kabupaten Kendal )

  1. 1. BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang Masalah Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiapmanusia, karena pada dasarnya di dalam kehidupannya selalu dihadapkan denganmasalah - masalah yang selalu ada dalam setiap saat, dan masalah - masalah tersebuttidak akan dapat terselesaikan manakala tidak mempunyai pengetahuan untukmenghadapinya. Pada dasarnya pendidikan merupakan sarana untuk memperolehtujuan hidup manusia, baik dalam invidu, beragama, bermasyarakat, berbangsa danbernegara, karena dengan pendidikan akan memperoleh ilmu pengetahuan. Pendidikan dalam rangka upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsamerupakan salah satu tujuan dari negara-negara merdeka di dunia, karena padadasarnya peranan pendidikan sangat berpengaruh dalam proses majunyapembangunan suatu negara. Suatu negara yang kualitas pendidikannya tinggi, makaakan mempermudah menuju terwujudnya kemajuan pembangunan sebagaimana yangdicita-citakan oleh setiap negara, sebaliknya suatu negara yang kualitaspendidikannya rendah maka akan cenderung dihadapkan pada masalah-masalah yangsulit untuk dipecahkan, sehingga menghambat pembangunan di dalam negaratersebut. 1
  2. 2. Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan nasional,sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea IV,yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikutmelaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 1 Upaya untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut salah satunya dilakukandengan menata sistem penyelenggaraan pemerintahan termasuk penyelenggaraanpemerintah daerah dengan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. DalamUndang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (1) disebutkan bahwa “ Negara KesatuanRepublik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah provinsi itu dibagiatas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota itu mempunyaipemerintah daerah, yang diatur dengan Undang-Undang “, Selanjutnya ayat (2)menyebutkan bahwa “ Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota,mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugaspembantuan “.2 Pada Pasal 31 ayat (3) menyebutkan bahwa “ Pemerintah mengusahakan danmenyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan danketaqwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yangdiatur dengan Undang-undang, juga pada ayat (5) disebutkan bahwa “ Pemerintahmemajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai1 Sekretariat Kementrian Koordinator Bidang Polkam RI, UUD 1945, 2004,2 Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. UUD 1945, 2010. Hal. 23 2
  3. 3. agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umatmanusia. 3 Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yangsaling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikannasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak sertaperadaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yangberiman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis sertabertanggung jawab.4 Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistempendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenispendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuanpendidikan nasional. Pengelolaan pendidikan didasarkan pada kebijakan nasionalbidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.5 Undang-Undang yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah sudahberkali-kali dilakukan perubahan-perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dengan otonomi daerah merupakanperwujudan pelaksanaan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.Pengertian otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pasal 13 Sekretariat kementrian op. cit., hal. 1044 Undang Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI No 17 tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 3
  4. 4. angka 5 adalah “ hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur danmengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuaidengan peraturan perundang-undangan. 6 Dimulainya era otonomi daerah di Indonesia, maka sistem pendidikan yangsentralistis, secara normatif, perangkat perundang undangan yang mengatur tentangpendidikan mesti disesuaikan dengan kebutuhan desentralisasi bidang pendidikanyang merupakan konsekuensi logis dan diberlakukannya otonomi daerah. Otonomidaerah pada dasarnya merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dalampenyelenggaraan pemerintah di daerah. Dengan desentralisasi berarti pemerintahpusat diserahkan kepada daerah tersebut pada akhirnya manjadi urusan rumah tanggadaerah yang bersangkutan. Dengan ditetapkannya kebijakan otonomi daerah mulaidari awal 2001, maka di Indonesia lahirlah daerah-daerah otonomi yang berbasis dikabupaten dan kota. Dengan demikian sebagai daerah otonomi, daerah kabupaten /kota memilki hak, wewenang dan tanggung jawab untuk mengurus rumah tangganyasendiri dalam bidang-bidang tertentu yang telah diserahkan kewenangannya olehpemerintah pusat kepada daerah yang bersangkutan. Kabupaten Kendal sendiri secara umum sudah memiliki fasilitas pendidikanyang berjenjang dari yang terendah sampai dengan tingkat lanjutan atas. Ketersediaansarana pendidikan berupa sekolah pada semua tingkatan (baik pendidikan umummaupun keagamaan) dalam 6 (enam) tahun terakhir walaupun tidak banyakmengalami perubahan tapi tetap diupayakan adanya peningkatan, baik secara6 Depdagri RI, Himpunan Undang-Undang RI, 2004, hal. 19 4
  5. 5. kuantitas maupun kualitas. Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatianpemerintah Kabupaten Kendal adalah perlunya identifikasi kembali berbagai sumberdana yang berkaitan dengan masalah pendidikan supaya dilaksanakan secara terbuka(transparan) agar masyarakat kabupaten Kendal juga tahu dan dapat ikut mengontrolpenggunaannya. Salah satu bantuan keuangan dari pusat adalah Dana Alokasi Khusussektor pendidikan yang ditujukan untuk perluasan dan pemerataan akses pendidikanyang bermutu dengan penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Salah satu upaya adanya kewenangan dan kewajiban daerah otonom dalammengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan termasuk di dalamnya adalahmengatur kemajuan bangsa melalui pendidikan. Berdasarkan kenyataan tersebut,maka penulis merasa tertarik untuk menelitinya serta dijadikan skripsi dengan judul, “Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Upaya Meningkatkan PenyelenggaraanPendidikan ( Tinjauan Terhadap Pendanaan Pendidikan ) Di Kabupaten Kendal “ .B. Pembatasan Masalah Pada skripsi yang saya buat dengan judul “ kebijakan pemerintah daerahdalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pendidikan di kabupaten Kendal” yangakan saya bahas dalam penulisan skripsi ini adalah Tinjauan Terhadap PendanaanPendidikan Di Kabupaten Kendal. 5
  6. 6. C. Perumusan Masalah Sesuai dengan judul yang penulis pilih “Kebijakan Pemerintah Daerah dalamupaya meningkatkan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kendal“ supayatidak menimbulkan kerancauan dalam skripsi ini, maka penulis merumuskanpermasalahan - permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pendanaan pendidikan di Kabupaten Kendal. 2. Bagaiman Implementasi kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pendanaan pendidikan di Kabupaten Kendal. 3. Hambatan apa saja yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dalam bidang pendanaan pendidikan dan upaya apa saja yang dilakukan untuk mengurangi hambatan tersebut.D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian. 1. Tujuan Penelitian a. Untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Pemerintah dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kendal. b. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kendal dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dan usaha apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam upaya meningkatkan pendidikan. 6
  7. 7. 2. Kegunaan Penelitian a. Kegunaan Teoritis sebagai berikut : 1. Melatih dan mendalami ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah dengan mengetahui secara langsung apa dan bagaimana perundang - undangan direalisasikan. 2. Memberi sumbangan pikiran dalam studi ilmu pengetahuan pada umumnya dan studi Hukum Tata Negara pada khususnya. b. Kegunaan Praktis : 1. Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat diketahui kendala dan langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kendal. Dengan demikian hasil penelitian diharapkan mampu memberikan sumbangan nyata bagi terwujutnya keberhasilan untuk meningkatkan pendidikan di Kabupaten Kendal. 2. Untuk memberikan sumbangan pikiran dalam studi ilmu pengetahuan pada umumnya dan studi Hukum Tata Negara pada khususnya. 7
  8. 8. E. Tinjauan Pustaka1. Otonomi Daerah Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untukmengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatsetempat sesuai dengan peraturan perundang – undangan.7 Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang dari pemerintahpusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerah mulai dari kebijakan,perencanaan sampai pada implementasi dan pembiayaan dalam rangka demokrasi.Sedangkan otonomi adalah wewenang yang dimiliki daerah untuk mengurus rumah tangganyasendiri sesuai dengan dandalam rangka desentralisasi. Selanjutnya dalam Undang-undangNomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa prinsip otonomi daerahmenggunakan prinsip otonomi seluas - luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurusdan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkandalam Undang-Undang. Pemberlakuan sistem dampak terhadap pelaksanaan pada manajemenpendidikan yaitu manajemen yang memberi ruang gerak yang lebih luas kepadapengelolaan pendidikan untuk menemukan strategi berkompetisi dalam era kompetitifmencapai output pendidikan yang berkualitas dan mandiri. Kebijakan desentralisasi7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian UrusanPemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan DaerahKabupaten / Kota 8
  9. 9. akan berpengaruh secara signifikan dengan pembangunan pendidikan. Setidaknya ada4 dampak positif untuk mendukung kebijakan desentralisasi pendidikan, yaitu : 8 1) Peningkatan mutu, yaitu dengan kewenangan yang dimiliki sekolah maka sekolah lebih leluasa mengelola dan memberdayakan potensi sumber daya yang dimiliki 2) Efisiensi Keuangan hal ini dapat dicapai dengan memanfaatkan sumber- sumber pajak lokal dan mengurangi biaya operasional 3) Efisiensi Administrasi, dengan memotong mata rantai birokrasi yang panjang dengan menghilangkan prosedur yang bertingkat-tingkat 4) Perluasan dan pemerataan, membuka peluang penyelenggaraan pendidikan pada daerah pelosok sehingga terjadi perluasan dan pemerataan pendidikan. Otonomi pendidikan yang benar harus bersifat accountable, artinya kebijakanpendidikan yang diambil harus selalu dipertanggung jawabkan kepada publik, karenasekolah didirikan merupakan institusi publik atau lembaga yang melayani kebutuhanmasyarakat. Otonomi tanpa disertai dengan akuntabilitas publik bisa menjurusmenjadi tindakan yang sewenang - wenang. Sebagaimana telah penulis uraikan dalam bab latar belakang masalah bahwasalah satu tujuan dari negara Kesatuan Republik Indonesia adalah mencerdaskankehidupan bangsa. Dari alenia IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut,maka dalam pasal 31 ayat (1) menyetakan bahwa, “ Setiap warga negara berhakmendapatkan pengajaran “. Pelaksanaan dari ketentuan pasal tersebut di atur dalam8 http://www.hariansib.com/index.php?option=com_content&task=view&id=8202&Itemid=9 9
  10. 10. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, bahwa setiapwarga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yangbermutu “. Dalam alenia sebelumnya telah penulis sampaikan bahwa ketentuan mengenaihak pendidikan bagi setiap warga negara telah diatur dalam konstitusi yang berlaku dinegara ini. Kalau ditelusuri masih banyak ketentuan-ketentuan mengenai hak ataspendidikan selain yang telah tertulis di atas, antara lain dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi manusia yang menyatakan bahwa,“ Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untukmemperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnyaagar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa, bertanggung jawab, berahlakmulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak azasi manusia “. Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas telah menyatakan bahwa salah satutujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuantersebut tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) amandemen IV yang menyebutkan bahwa,“ Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran “, ayat (2) menyebutkanbahwa “ Setiap warga negara wajib mengikuti mengikuti pendidikan dasar dan wajibmembiayainya, serta pada ayat (3) berbunyi “ Pemerintah mengusahakan danmenyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-Undang.99 Sekertariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. UUD 1945, 2010. Hal.55 10
  11. 11. Adanya UU otonomi daerah dan UU perimbangan keuangan pusat semakinmembantu dan memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk seluas -luasnya mengelola pendidikan sebaik mungkin. Secara eksplisit kewenangan danalokasi dana pendidikan ini disebutkan dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional pasal 29: “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biayapendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan danBelanja Negera (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Realisasi dari UU ini tentunya mengarah pada tanggung jawab pemerintahdaerah yang semakin meningkat dan semakin luas, termasuk dalam manajemenpendidikan. Pemerintah daerah dengan legitimasi UU ini diharapkan senantiasameningkatkan kemampuannya dalam berbagai tahap pembangunan pendidikan sejakmulai tahap perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan sampai pada tingkatpengawasan di daerah masing - masing sejalan dengan kebijakan pendidikannasional. Pengaturan otonomi daerah dalam bidang pendidikan secara tegasdinyatakan dalam PP Nomor 25 Tahun 2000 yang mengatur tentang pembagiankewenangan pemerintah pusat dan provinsi. Semua urusan pendidikan di luarkewenangan pemerintah pusat dan provinsi tersebut sepenuhnya menjadi wewenangpemerintah kabupaten/kota. 11
  12. 12. 2. Pengertian Pendidikan Dan Kebijakan Publik Seperti telah penulis uraikan dalam pendahaluan mengenai pendidikanmempunyai peranan yang sangat penting di dalam mencapai tujuan nasional dansekaligus mempengaruhi seluruh aktifitas kehidupan manusia. Sedangkan Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsadan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman danbertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memilikipengetahuan dan ketrampilan, kesehatan jasmani dan rokhani, kepribadian yangmantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan bangsa. 10 Adapun mengenai pendidikan, dalam pengertian yang sederhana adalah suatuusaha yang sadar untuk mengantarkan seseorang kearah kedewasaan, dilakukan di 11dalam lingkungan tertentu, dengan melalui perubahan perilaku. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasanabelajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkanpotensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,masyarakat, bangsa dan negara.12 Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistempendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis10 Hessel Nogi, Wacana Kebijakan Publik Indonesia, Lukman offset, yogjakarta, 2003, hal. 5311 Ibid., hal. 5412 Undang Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 1 ayat 1 12
  13. 13. pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuanpendidikan nasional.13 Pendidikan pada umumnya dikategorikan ke dalam tiga jenis, yaitupendidikan informal, pendidikan formal dan pendidikan non formal, Pendidikaninformal dinyatakan sebagai sebagai proses pendidikan yang melekat dalamkehidupan sehari-hari dimana setiap terjadi interaksi sosial yang bisa membawa kearah kedewasaan seseorang pada dasarnya adalah pendidikan. Interaksi di dalamkeluarga antara orang tua dan anak, interaksi antara teman sebaya di dalam peergrups, pesan-pesan ( message ) yang termuat di dalam media adalah termasuk jenispendidikan. 14 Dengan pendidikan akan memperoleh ilmu dan dengan ilmu manusia akanmengerti sehingga dapat menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapinya. Selanjutnya pengertian kebijakan dalam beberapa literatur sangatlah beragam,menurut James E Anderson menyatakan : “ Public police are those policiesdeveloped by governmental bodies and official “. Dari pernyataan tersebut dapatdikatakan bahwa : 1. Kebijakan pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan DanPenyelenggaraan Pendidikan. Pasal 1 ayat 114 Hessel Nogi, op cit., hal.55 13
  14. 14. 2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah 3. Kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu. 4. Kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan. 5. Kebijakan pemerintah dalam arti yang positif didasarkan atau selalu di landaskan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa. Sedangkan menurut Eulau dan Prewitt yang dikutip oleh Jones, dikatakanbahwa Kebijakan adalah Keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi danpengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan mereka yang mematuhikeputusan tersebut.15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang SistemPendidikan Nasional merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam rangka untukmeningkatkan kesejahteraan di bidang pendidikan bagi setiap warga negara Indonesiadan tidak dapat dilepaskan dari tujuan negara untuk memajukan kesejahteraan umumsekaligus mencerdaskan kehidupan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945. Sejalan dengan semangat demokratisasi, desentralisasi, dan globalisasi,berbagai kebijakan pengelolaan pendidikan di era Otonomi daerah menekankan15 Ibid, hal. 4 14
  15. 15. sinergi dan keterpaduan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalammenjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Keduanya berkewajiban “mengaturdan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Pasal 10 UU Nomor 20 Tahun 2003) “memberi layanan dankemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiapwarga negara tanpa diskriminasi” (Pasal 11 ayat 1) “menjamin tersedianya dana gunaTerselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampaidengan lima belas tahun” (Pasal 11 ayat 2) ”memfasilitasi satuan pendidikan denganpendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjaminTerselenggaranya pendidikan yang bermutu” (Pasal 41 ayat 3) “menjaminTerselenggaranya wajib belajar minimal jenjang pendidikan dasar tanpa memungutbiaya (Pasal 34 ayat 2) “membina dan mengembangkan tenaga kependidikan padasatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah(Pasal 44 ayat 1) dan ”membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikanpada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (Pasal 44 ayat 3).F. Metode Penelitian Peraturan ketatalaksanaan untuk mencapai tujuan lazimnya perlu suatumetode yang akurat dan terarah, sehingga tujuan dapat dicapai secara utuh yangmenyeluruh demikian juga untuk memperoleh dan mengumpulkan data - data dalampenelitian, diperlukan suatu metode yang tepat, sehingga apa yang ingin di jangkau di 15
  16. 16. dalam suatu penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secarailmiah. Tujuan penelitian adalah diharapkan dapat menemukan kenyataan tentangobyek yang diteliti, Peneliti pada umumnya bertujuan untuk menemukan danmengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan, Menemukan berartiberusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan,mengembangkan berarti memperluan dan menggali lebih dalam dalam sasuatu yangmudah, menguji kebenaran dilakukan apa yang ada atau menjadi diragukankebenarannya.1. Metode Pendekatan Metode pendekatan yang akan dipakai dan dipergunakan dalam penelitian iniadalah metode pendekatan secara yuridis- Yuridis dalam arti mengadakan pendekatan prinsip dan asas hukum yang digunakan dalam meninjau dan melihat serta menganalisa permasalahannya yaitu pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.- Sosiologis dalam arti suatu penelitian terhadap efektifitas hukum. Dengan demikian pendekatan-pendekatan yuridis sosiologis dimaksud selain menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisatem Pendidikan Nasional. 16
  17. 17. 2. Spesifikasi Penelitian Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode deskriptif, sebabhanya menggambarkan obyek yang menjadi pokok permasalahannya saja, sedangkanpenelitian yang bersifat deskriptif pengertiannya sebagai berikut : 1. Bahwa penelitian semata-mata memberi gambaran yang tetap dari suatu gejala pokok perhatiannya adalah pengukuran yang cermat dari suatu atau lebih variable yang terkait dalam suatu kelompok penduduk tertentu atau sample dari kelompok tersebut. 2. Penelitian ini semata-mata memberi gambaran tentang bagaimana sebenarnya kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang merupakan gabungan antara penelitian di lapangan dengan penelitian kepustakaan yang bersifat saling terkait dan melengkapi.3. Metode Pengumpulan Data Mengingat terbatasnya kemampuan yang ada pada penulis, maka dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan cara dengan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut a. Data Primer Pengumpulan data dengan cara mengadakan penelitian langsung ke obyek penelitian untuk memperoleh data ( riset lapangan ) dengan jalan : 17
  18. 18. 1. Observasi Cara pengumpulan data yang dilakukan dengan Mengambil dan melihat suatu peristiwa yang terjadi secara sederhana, guna memperoleh gambaran umum kaedaan unsur - unsur yang diteliti, termasuk dengan melihat, memperhatikan suara - suara yang diperbincangkan oleh masyarakat, peristiwa - peristiwa yang terjadi serta tingkah laku, perbuatan, kemudian pengamatan tersebut disimpulkan menjadi data dalam penelitian tersebut. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara langsung mengenai bagaimana kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Kendal.2. Interview Yaitu dengan cara pengumpulan data dengan mengadakan Wawancara atau tanya jawab secara langsung pada orang - orang yang berada dalam obyek penelitian yang mengarah pada tujuan penelitian yang akan dicapai dengan mengadakan tanya jawab secara lisan pada aparatur Pemerintah daerah di lingkungan Dinas Pendidikan dan Olah Raga ( Dikpora ) dan lain - lain yang berkaitan dengan kependidikan.b. Data Sekunder Dalam pengumpulan data sekunder ini dipergunakan cara – cara : 1. Riset perpustakaan Yaitu metode pengumpulan data dengan jalan membaca dan mempelajari buku - buku perpustakaan serta obyek penelitian yang 18
  19. 19. bersangkut dengan peranan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam menyikapi masalah Pendidikan yang secara umum dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.2. Jenis data dari sudut sumber dan kekuatan mengikat Karena yang hendak diteliti adalah perilaku ( hukum ) dalam penelitian ini data sekunder yang dari sudut sumbernya digolongkan dalam : a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan peraturan lainnya yang terkait dengan penelitian ini. b. Bahan hukum sekunder yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dalam hal ini terdiri dari hasil penelitian para pakar dan hasil karya dari kalangan hukum seperti buku - buku yang ada dalam catatan kaki. c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sebagaimana contoh adalah kamus - kamus. 19
  20. 20. 4. Metode Penyajian Data Data yang diperoleh dalam skripsi ini disajikan secara kualitatif tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan di Kabupaten Kendal. Uraian mengenai pengolahan data untuk pembahasan permasalahan yang ada dengan cara menyusun kemudian meneliti data yang diperoleh dalam penelitian dan hasilnya nanti disajikan berupa skripsi.5. Metode Analisis Data Analisis data ini adalah berupa penjelasan dari hasil yang diperoleh selama mengadakan penelitian. Penjelasan dari penelitian ini adalah berupa analisis kualitatif, yaitu pembahasan mengenai hasil penelitian yang dinyatakan dalam penelitian bukan dalam bentuk angka tetapi uraian, sedangkan analisanya dengan menggunakan landasan teori atau kajian pustaka. Penjelasan penelitian ini diuraikan dengan menggunakan cara yang kualitatif, hal ini mengingat bahwa obyek yang diteliti adalah sesuatu yang ada dan hidup dalam masyarakat yaitu mengenai ketentuan yang ada hubungannya dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kendal dalam upaya meningkatkan penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat. 20
  21. 21. BAB II TINJAUAN PUSTAKAA. Tujuan Negara Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdapat dalamPembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu “Kemudian daripadaitu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenapbangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukankesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakanketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilansosial”.16 Dari rumusan tersebut, tersirat adanya tujuan nasional/Negara yang ingindicapai sekaligus merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh Negara, yaitu: a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; b. Memajukan kesejahteraan umum; c. Mencerdaskan kehidupan bangsa; d. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, pemerintah menempuh melalui jalurpendidikan, dalam hai ini untuk memperoleh SDM yang berkualitas dan memiliki16 Undang Undang Dasar 1945, pembukaan 21
  22. 22. daya saing, perlu didukung oleh suatu sistem pendidikan nasional yangdikembangkan berdasarkan pada kebutuhan masyarakat (stakeholder). Dalam konteksperkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia dewasa ini,daya saing bangsa tergantung pada pengetahuan dan keterampilan manusia dan untukmembuat manusia berpengetahuan dan berketerampilan tergantung pada kualitaspendidikannya. Manusia yang cerdas, terlatih dan terampil tentu akan dapatmeningkatkan kualitas hidupnya dalam melangsungkan kehidupannya. Pemerintah pun telah menyadari akan pentingnya pendidikan bagimasyarakatnya dan telah berupaya dalam mewujudkan manusia yang cerdas sepertiamanat yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) NegeraRepublik Indonesia tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara RepublikIndonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hak asasisetiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhakmemperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yangdimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataanakses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesiamemiliki kecakapan hidup (life skills) sehingga mendorong tegaknya pembangunanmanusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilaiPancasila. 22
  23. 23. Hal tersebut dapat terwujud bila ketiga pilar kebijakan pendidikan nasionalyang tertuang dalam Renstra Depdiknas tahun 2005-2009 dapat diimplementasikandengan baik, yaitu17 1. perluasan dan pemerataan akses pendidikan; 2. peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan; 3. penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pendidikan. Ketiga pilar tersebut harus diimplementasikan secara simultan dan salingterkait satu sama lain. Dengan begitu akan didapatkan keterkaitan antara perluasandan pemerataan dengan perbaikan mutu pendidikan, di satu sisi perluasaan danpemerataan dilakukan dan di sisi lainnya perbaikan mutu pendidikan pun dilakukan. Disamping itu, baik buruknya mutu pendidikan sangatlah bergantung padaperanan guru dalam mentransfer ilmu kepada peserta didik. Kemampuan dan kualitasguru dalam proses pembelajaran dapat berpengaruh besar terhadap pencapaian mutupendidikan, sehingga dapat dikatakan cerminan mutu pendidikan kita terdapat padakualitas sosok seorang guru. Dalam konteks ini guru mempunyai fungsi dan peranyang sangat strategis dalam pembangunan di bidang pendidikan. Seperti halnya telahdijelaskan dalam UU No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 4 menyatakanbahwa “Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalamPasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agenpembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional”.17 Depdiknas, 2008 23
  24. 24. B. Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah menurut Ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang - UndangRepublik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalahpenyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD), menurut Asas Otonomi dan tugas pembantuandengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara KesatuanRepublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar RepublikIndonesia tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota danPerangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Mengingat Negara Indonesia terdiri dari pulau - pulau dan memiliki daerahyang sangat luas, Pemerintah Pusat mengadakan alat - alat perlengkapan setempatyang disebarkan ke seluruh wilayah Negara yang terdapat di daerah, ini disebabkanPemerintah Pusat tidak dapat menangani secara langsung urusan - urusan yang ada didaerah. Namun bukan berarti pemerintah pusat melepaskan tanggung jawabnya. Meskipun Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah beserta perangkatdaerah lainnya termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tetapi DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak dapat mencampuri bidang Eksekutif.Eksekutif merupakan wewenang dan tanggungjawab dari Kepala Daerah. Dengandemikian, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ada pembagian tugas yangjelas. 24
  25. 25. Kepala Daerah beserta perangkat daerah lainnya memimpin dalam bidangeksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bergerak dalam BidangLegislatif. Desentralisasi menurut Undang - undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah didalam Pasal 1 ayat 7 adalah penyerahanwewenang pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurusurusan pemerintahan dalam system Negara Republik Indonesia. Pemerintah Daerah dan DPRD adalah penyelenggara pemerintahan daerahmenurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnyadalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah adalah Gubernur,Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggarapemerintahan daerah.18 Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi.Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerahprovinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yangdiatur dengan undang-undang. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepaladaerah. Kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebutbupati dan untuk kota adalah walikota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakilkepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 25
  26. 26. bupati dan untuk kota disebut wakil walikota. Kepala dan wakil kepala daerahmemiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah jugamempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahandaerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawabankepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahandaerah kepada masyarakat. Apabila kepala daerah berhenti dalam masa jabatannya maka kepala daerahdiganti oleh wakil kepala daerah sampai berakhir masa jabatannya dan prosespelaksanaannya dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPRD dandisahkan oleh Presiden. Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerahdalam masa jabatannya dan sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan,kepala daerah mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah untuk dipiliholeh Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan partaipolitik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakilkepala daerah. Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhenti ataudiberhentikan secara bersamaan dalam masa jabatannya, Rapat Paripurna DPRDmemutuskan dan menugaskan KPUD untuk menyelenggarakan pemilihan kepaladaerah dan wakil kepala daerah paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejakditetapkannya penjabat kepala daerah. 26
  27. 27. 1. Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah a. Tugas Pemerintah Daerah Pembentukan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat pasal 18 UUD Negeri RI tahun 1945, telah melahirkan berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang pemerintahan daerah, antara lain undang-undang Nomor 1 Tahun 1945, UU Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang No. 1 Tahun 1957, UU Nomor 18 Tahun 1965, UU No. 5 Tahun 1974, UU No. 22 Tahun 1999 dan terakhir UU No. 32 Tahun 2004. Penyelenggara pemerintahan adalah priseden dibantu oleh satu orang wakil presiden, dan penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah, untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, yang masing-masing untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk kota seperti wakil walikota.19 Tugas dan wewenang kepala daerah adalah:20 1. Memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD 2. Mengajukan rancangan perda 3. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;19 http://www.masbied.com/2011/08/01/tugas-dan-kewajiban-pemerintah-daerah/20 http://rimaru.web.id/tugas-dan-wewenang-kepala-daerah-dalam-penyelenggaraan-pemerintahan-daerah/ 27
  28. 28. 4. Menyusun dan mengajukan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama; 5. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah; 6. Mewakili daerahnya di dalam dan diluar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang- undangan; 7. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan. b. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dalam ayat 1 menyebutkan bahwa Pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi kewenangannya. Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:21 a. pendidikan;21 Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan AntaraPemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 7 ayat 2 28
  29. 29. b. kesehatan;c. lingkungan hidup;d. pekerjaan umum;e. penataan ruang;f. perencanaan pembangunan;g. perumahan;h. kepemudaan dan olahraga;i. penanaman modal;j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;k. kependudukan dan catatan sipil;l. ketenagakerjaan;m. ketahanan pangan;n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;p. perhubungan;q. komunikasi dan informatika;r. pertanahan;s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;u. pemberdayaan masyarakat dan desa;v. sosial; 29
  30. 30. w. kebudayaan; x. statistik; y. kearsipan; dan z. perpustakaan. Pada pasal 7 ayat (3) menyebutkan bahwa urusan pilihan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata adadan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi,kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.22 Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pertanian; c. kehutanan; d. energi dan sumber daya mineral; e. pariwisata; f. industri; g. perdagangan; dan h. ketransmigrasian.Penentuan urusan pilihan ditetapkan oleh pemerintahan daerah. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten ataudaerah kota merupakan urusan yang berskala kabupaten atau kota meliputi 16 buah22 Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan AntaraPemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pasal 7 ayat 3 30
  31. 31. urusan. Urusan pemerintahan kabupaten atau kota yang bersifat pilihan meliputiurusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkankesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulandaerah yang bersangkutan, meliputi:23 a. perencanaan dan pengendalian pembangunan; b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang; c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; d. penyediaan sarana dan prasarana umum; e. penanganan bidang kesehatan; f. penyelenggaraan pendidikan; g. penanggulangan masalah sosial; h. pelayanan bidang ketenagakerjaan; i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; j. pengendalian lingkungan hidup; k. pelayanan pertanahan; l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; m. pelayanan administrasi umum pemerintahan; n. pelayanan administrasi penanaman modal; o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang- undangan.23 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 31
  32. 32. C. Pengertian Kebijakan Publik Pengertian tentang kebijakan dalam beberapa literatur sangatlah beragam,namun secara umum kebijakan dapat dikatakan merupakan rumusan keputusanPemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yangmempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas. secarasederhana kebijakan publik digambarkan oleh Bill Jenkins di dalam buku The PolicyProcess sebagai Kebijakan publik adalah suatu keputusan berdasarkan hubungankegiatan yang dilakukan oleh aktor politik guna menentukan tujuan dan mendapathasil berdasarkan pertimbangan situasi tertentu. Selanjutnya Bill Jenkinsmendefinisikan kebijakan publik sebagai:A set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actorsconcerning the selection of goals and the means of achieving them within a specifiedsituation where these decisions should, in principle, be within the power of theseactors to achieve.24 Menurut James E Anderson menyatakan : “ Public policies are those policiesdeveloped by govermental bodies and officials “ Dari pernyataan tersebut dapatdikatakan bahwa : 251. Kebijakan pemerintah selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.2. Kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola tindakan pejabat pemerintah.24 http://abdiprojo.blogspot.com/2010/04/pengertian-kebijakan-publik.html25 Hessel Nogi, op cit., hal.3 32
  33. 33. 3. Kebijakan itu merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang baru menjadi maksud atau pernyataan pemerintah untuk melakukan sesuatu.4. Kebijakan pemerintah itu bersifat positif dalam arti merupakan keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan.5. Kebijakan pemerintah dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peratruran perundang-undangan dan bersifat mamaksa ( otoritatip ). Sedangkan menurut Eulau dan Prewitt yang dikutip oleh Jones, dikatakanbahwa Kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konstitensi danpengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yangmematuhi keputusan tersebut. Selanjutnya menurut beliau, suatu kebijakan dapatdikatakan sebagai kebijakan publik atau tidak dilihat komponen public policynyayang mencakup hal-hal sebagai berikut :26a. Intentions, yaitu tujuan sebenarnya dari sebuah tindakan.b. Goals, yaitu tujuan/keadaan akhir yang hendak dicapai.c. Plans or proposals, yaitu rencana atauusulan untuk mencapai tujuan.d. Program, yaitu program yang disyahkan untuk mencapai tujuan kebijakan.e. Decisions or choices, yaitu keputusan atau pilihan atas tindakan-tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan, mengembangkan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program.f. Effect, yaitu dampak atau pengaruh yang diukur.26 Ibid, hal.4-5 33
  34. 34. Thomas R.Dye mendefinisikan kebijakan pemerintah sebagai “ is whatervergovernments choose to do or not to do “. Dikatakan bahwa apabila pemerintahmemilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya dan kebijakan itu harusmeliputi semua tindakan-tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakanpernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.27 Namun dilain pihak kebijakan pemerintah diartikan oleh Van Der Gevel &Van De Goor sebagai “ Beleid bestaat in essentieuit een samentel van gekozendoelen, middelen en tijdstippen “.28 Adanya beberapa konsep kebijakan tersebut di atas menunjukkan bahwa unsurtujuan dan sarana merupakan unsur pokok yang harus ditetapkan oleh pejabatpemerintah dalam membuat kebijakan pemerintah, suatu keadaan yang diinginkanakan nampak pada tujuan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, namundemikian penjabaran lebih lanjut yang semakin kongkrit dan jelas amat diperlukan. Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal5 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan, serta sesuai denganketentuan peraturan perundang - undangan.27 Ibid, hal. 528 Ibid, hal. 6 34
  35. 35. Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29ayat (1) dituangkan dalam :29 a. rencana pembangunan jangka panjang kabupaten/kota; b. rencana pembangunan jangka menengah kabupaten/kota; c. rencana strategis pendidikan kabupaten/kota; d. rencana kerja pemerintah kabupaten/kota; e. rencana kerja dan anggaran tahunan kabupaten/kota f. peraturan daerah di bidang pendidikan g. peraturan bupati/walikota di bidang pendidikan.Dengan demikian, kebijakan sangat berkaitan dengan pengertian - pengertianmengenai sasaran - sasaran yang diupayakan dan cara - cara bagaimana tujuan ituharus dicapai.D. Pokok Pokok Materi UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem PendidikanNasional Komitmen bangsa Indonesia terhadap pendidikan dengan sangat jelastercermin pada konstitusi negara, UUD 45, khususnya Pasal 31, yang menegaskanbahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan (Ayat 1) dan setiapwarga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajibmembiayainya (Ayat 2). Skema pembiayaan pendidikan oleh pemerintah tersebut29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan DanPenyelenggaraan Pendidikan 35
  36. 36. diatur pada ayat 4 yang berbunyi: “Negara memprioritaskan anggaran pendidikansekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negaraserta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhanpenyelenggaraan pendidikan nasional”. Pada ayat 5 juga ditegaskan bahwapemerintah harus memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjungtinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban sertakesejahteraan umat manusia. Landasan konstitusional komitmen pendidikan inilahyang membuka peluang sebesar-besarnya bagi bangsa Indonesia untuk berbuat yangterbaik bagi sistem pendidikan nasionalnya melalui berbagai kebijakan dalam bidangpemerintahan dan pembangunan, termasuk kebijakan otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah memang merupakan bagian integral dari programreformasi sistem pemerintahan dan pembangunan secara menyeluruh, tetapipendidikan adalah salah satu aspek yang mendapat perhatian sangat besar didalamnya. Bidang pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Kebijakanotonomi daerah sebagai titik tolak bagi bangsa Indonesia untuk membangkitkankembali kesadaran bangsa ini akan arti penting pendidikan bagi upaya membanguntatanan kehidupan bangsa yang lebih bermutu, demokratis, dan berdaulat agar dapatmerespons tiga isu utama yang dihadapi oleh bangsa ini, yaitu meningkatkankeamanan nasional, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memberdayakanpendidikan sebagai komponen krusial dalam pembangunan sumber daya manusia. Sementara itu menurut HAW Wijaya menegaskan bahwa Otonomi daerahadalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan 36
  37. 37. masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat,sesuai dengan peraturan perundang-undangan.30 Pada sisi lain, J. Kaloh memberikan pendapat bahwa Istilah otonomi lebihpada political aspect ( aspek politik kekuasaan ), sedangkan desentralisasi lebihcenderung pada administrative-aspect ( aspek administrasi negara ) namun jikadilihat dari kontek sharing of power ( berbagai kekuasaan ), kedua istilah tersebutmempunyai keterkaitan yang erat dan tidak dapat dipisahkan.31 Sejalan dengan semangat demokratisasi, desentralisasi, dan globalisasi,berbagai kebijakan pengelolaan pendidikan di era otonomi daerah menekankansinergi dan keterpaduan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalammenjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Keduanya berkewajiban “mengaturdan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku” (Pasal 10 UU Nomor 20 Tahun 2003), “memberi layanandan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagisetiap warga negara tanpa diskriminasi” (Pasal 11 ayat 1), “menjamin tersedianyadana guna Terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuhsampai dengan lima belas tahun” (Pasal 11 ayat 2), ”memfasilitasi satuan pendidikandengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjaminTerselenggaranya pendidikan yang bermutu” (Pasal 41 ayat 3), “menjaminTerselenggaranya wajib belajar minimal jenjang pendidikan dasar tanpa memungut30 Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara RI, PT Ria Grafika Persada, Jakartaa, 2002,hal. 1531 J. Kolah, Mencari Bentuk Otonomi Daerah, PT, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 6 37
  38. 38. biaya (Pasal 34 ayat 2), “membina dan mengembangkan tenaga kependidikan padasatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah(Pasal 44 ayat 1), dan ”membantu pembinaan dan pengembangan tenagakependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat (Pasal44 ayat 3). Kebijakan pada era otonomi daerah juga menekankan pentingnya domainlokal dalam pengembangan program-program pendidikan. Ditegaskan pada Pasal 50ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,bahwa “pemerintah kabupaten/kota berkewajiban mengolah satuan pendidikan yangberbasis keunggulan lokal”. Sejalan dengan kewajiban ini, pemerintah danpemerintah daerah diharapkan dapat bersinergi dalam melengkapi sarana danprasarana pendidikan dan mengembangkan budaya ilmu pengetahuan di daerah. Halini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang SistemNasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu pengetahuan danTeknologi, bahwa “pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha dapatmembangun kawasan, pusat peragaan, serta sarana dan prasarana ilmu pengetahuandan teknologi lain untuk memfasilitasi kinerja dan pertumbuhan unsur-unsurkelembagaan dan menumbuhkan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi di kalanganmasyarakat” (Pasal 14). Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan berperansebagai motivator, stimulator, dan fasilitator perkembangan ilmu pengetahuan didaerah. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 menegaskan sebagai berikut:”Pemerintah daerah berfungsi menumbuhkembangkan motivasi, memberikan 38
  39. 39. stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan sertasinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan ilmu pengetahuan danteknologi di wilayah pemerintahannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan darisistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan danTeknologi”.32 Pada prinsipnya, dengan adanya otonomi daerah, kewenangan untukmenjalankan fungsi pelayanan umum secara didistribusikan daeran sentral dan lokal.Sarundajang menjelaskan bahwa secara sentral kewenangan telah dibagi berdasarkankegiatan berbagai kementrian yang ada di Ibu Kota. Di tingkat lokal kewenangandibagi berdasarkan wilayah yang ada diberbagai pemerintahan daerah diseluruhnegara.33 Pemerintah daerah “wajib merumuskan prioritas serta kerangka kebijakan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dituangkan sebagai kebijakan strategispembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerahnya”.34 Pemerintah daerah“harus mempertimbangkan masukan dan pandangan yang diberikan oleh unsurkelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi” serta “membentuk Dewan Riset yangberanggotakan masyarakat dari unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologidi daerahnya” (Pasal 20 UU Nomor 18 Tahun 2002). Berbagai kewajiban pemerintahdaerah tersebut juga dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 200432 http://taufiknurohman25.blogspot.com/2011/02/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html33 Sarundajang, Pemerintah daerah Di Beberapa Negara Sebuah Pengantar, Pusaka Sinar Harapan,Jakarta, hal. 2834 Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 39
  40. 40. tentang Pemerintahan Daerah, bahwa salah satu urusan wajib pemerintah provinsiadalah “penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial”(Pasal 13) dan salah satu urusan wajib pemerintah kabupaten dan kota adalah“Penyelenggaraan pendidikan” (Pasal 14). Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistempendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenispendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuanpendidikan nasional.35 Pendidikan pada umumnya dikategorikan ke dalam tiga jenis yaitu pendidikaninformal, pendidikan formal dan pendidikan non formal, pendidikan informaldinyatakan sebagai proses pendidikan yang melekat dalam kehidupan sehari-hari dimana setiap terjadi interaksi sosial yang bisa membawa kearah kedewasaan seseorangpada dasarnya adalah pendidikan, perkembangan peradaban manusia telah membawakeadaan dimana pendidikan yang berlangsung secara formal tersebut dianggap sangattidak memadai. Pengetahuan yang harus dimiliki, nilai-nilai yang harusdiinternalisasikan, dan ketrampilan yang harus dikuasai oleh seseorang untuk menjadidewasa dalam kehidupan modern yang semakin komplek. Berkaitan dengan pengertian pendidikan terdapat perbedaan yang jelasantara pendidikan formal, pendidikan informal dan pendidikan nonformal.35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan DanPenyelenggaraan Pendidikan, pasal 1 ayat 2 40
  41. 41. Sehubungan dengan hal ini Coombs (1973) membedakan pengertian ketiga jenispendidikan itu sebagai berikut :36 Pendidikan formal adalah kegiatan yang sistematis, bertingkat/berjenjang,dimulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan yang setarafdengannya, termasuk kedalamnya ialah kegiatan studi yang berorientasi akademisdan umum, program spesialisasi, dan latihan professional, yang dilaksanakan dalamwaktu yang terus menerus. Pendidikan informal adalah proses yang berlangsung sepanjang usia sehinggasehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan yangbersumber dari pengalaman hidup sehari-hari, pengaruh lingkungan termasuk didalamnya adalah pengaruh kehidupan keluarga, hubungan dengan tetangga,lingkungan pekerjaan dan permainan, pasar, perpustakaan, dan media massa. Pendidikan nonformal ialah setiap kegiatan teroganisasi dan sistematis, di luarsistem persekolahan yang, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian pentingdari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didiktertentu di dalam mancapai tujuan belajarnya. Ketiga pengertian di atas dapat digunakan untuk membedakan programpendidikan yang termasuk ke dalam setiap jalur pendidikan tersebut. Sebagai bahanuntuk menganalisis berbagai program pendidikan maka ketiga batasan pendidikan diatas perlu diperjelas lagi dengan kriteria yang dapat membedakan antara pendidikanyang program - programnya bersifat nonformal dengan pendidikan yang program -36 http://www.imadiklus.com/2011/06/pengertian-tiga-jenis-pendidikan.html 41
  42. 42. programnya bersifat informal dan formal. Perbedaan antara pendidikan yang program- programnya bersifat nonformal dan informal dapat dikemukakan sebagai berikut.Pendidikan yang program - programnya bersifat nonformal memiliki tujuan dankegiatan yang terorganisasi, diselenggarakan di lingkungan masyarakat dan lembaga -lembaga, untuk melayani kebutuhan belajar khusus para peserta didik. Sedangkanpendidikan yang program - programnya bersifat informal tidak diarahkan untukmelayani kebutuhan belajar yang terorganisasi. Kegiatan pendidikan ini lebih umum,berjalan dengan sendirinya, berlangsung terutama dalam lingkungan keluarga, sertamelalui media massa, tempat bermain, dan lain sebagainya. Apabila kegiatan yang termasuk pendidikan yang program - programnyabersifat informal ini diarahkan untuk mencapai tujuan belajar tertentu maka kegiatantersebut dikategorikan baik ke dalam pendidikan yang program - programnya bersifatnonformal maupun pendidikan yang program-programnya bersifat formal. Kleis (1974) memberi batasan umum bahwa pendidikan adalah sejumlahpengalaman yang dengan pengalaman itu, seseorang atau kelompok orang dapatmemahami sesuatu yang sebelumnya tidak mereka pahami Pengalaman itu terjadikarena adanya interaksi antara seseorang atau kelompok dengan lingkungannya.Interaksi itu menimbulkan proses perubahan (belajar) pada manusia dan selanjutnyaproses perubahan itu menghasilkan perkembangan (development) bagi kehidupanseseorang atau kelompok dalam lingkungannya.3737 http://www.imadiklus.com/2011/06/pengertian-tiga-jenis-pendidikan.html 42
  43. 43. Proses belajar itu akan menghasilkan perubahan dalam ranah kognitif(penalaran, penafsiran pemahaman dan penerapan informasi), peningkatankompetensi (keterampilan intelektual dan sosial), serta pemilihan dan penerimaansecara sadar terhadap nilai, sikap, penghargaan dan perasaan, serta kemauan untukberbuat atau merespon sesuatu rangsangan. Proses perubahan (belajar) dapat terjadidengan disengaja atau tidak disengaja. Pandangan lain tentang pendidikan dikemukakan oleh Axiin (1974), yangmembuat penggolongan program - program kegiatan yang termasuk ke dalampendidikan formal, nonformal, dan informal dengan menggunakan kriteria adanyaatau tidak adanya kesengajaan dari kedua pihak yang berkomunikasi, yaitu pihakpendidik (sumber belajar atau fasilitator) dan pihak peserta didik (siswa atau wargabelajar).38 Ternyata, tidak semua kebutuhan belajar masyarakat bisa terakomodasi kedalam pendidikan formal, kekurangan dalam pendidikan formal adalah cenderungsteril dan kehidupan nyata, kaku dan tidak responsip terhadap perubahan kebutuhanmasyarakat modern yang cenderung semakin cepat, Untuk mengatasi masalah inimuncul pendidikan yang memiliki ciri-ciri perpaduan antara pendidikan informal danformal, jenis pendidikan ini disebut pendidikan non formal atau pendidikan luarsekolah. Pemerintah dalam mensubsidi harus memiliki dua fungsi sekaligus yaitusebagai bantuan pengembangan dan perangsang. Bantuan proporsi tersebut38 http://www.imadiklus.com/2011/06/pengertian-tiga-jenis-pendidikan.html 43
  44. 44. tergantung pada perumus kebijakan dalam memandang kalau ada terjadiketimpangan. Sebagaimana dikemukakan oleh Robert B. Carson ada dua pandanganmengenai ketimpangan yaitu pandangan konservatif dan pandangan liberal. Bagipandangan konservatif ketimpangan adalah suatu yang alamiah dan usaha untukmengubahnya melalui pajak dan transfer hanya akan mengurangi keserasian sosialyang ada. Sementara itu pandangan Liberal menyatakan semakin tidaktimpangkeadaan pertumbuhan adalah lebih manusiawi dan diperlukan, bagi kaum koservatifpemberian bantuan Cuma-Cuma adalah esensi dan langkah memperlemah kelompokmiskin dan oleh sebab itu amat berbahaya. Karenanya setiap transfer harus memilikifungsi insentif. Sedangkan bagi kaum liberal menyetakan bahwa pemberian bantuanadalah suatu bentuk dukungan pemerintah sebagai perwujudan tanggung jawabnyakepada masyarakat yang kurang beruntung.39E. Pendanaan Pendidikan Dalam APBD Kabupaten Kendal Untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan, Pemerintah DaerahKabupaten Kendal melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KabupatenKendal Tahun 2010-2015 dan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 TentangRencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal 2012, dalam Perda dan39 Hessel Nogi, Wacana Kebijakan Publik, Lukman Offset, Yogyakarta, 2003, hal. 58-59 44
  45. 45. Peraturan Bupati tersebut di beberkan beberapa poin – poin yang di terapkan,diantaranya adalah upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam upaya meningkatkat kualitas pendidikan, pendanaan yang tertuangdalam Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah di bidang Pendidikan sebesarRp. 45.553.194.585 yang di bagi atas Program PAUD Rp. 13.516.558.000, ProgramPendidikan Dasar Rp. 14.995.806.585, Program Pendidikan Menengah Rp.4.877.680.000, Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rp.6.956.750.000, Program Pendidikan Nonformal dan Informal Rp. 525.250.000,Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan Rp. 1.625.150.000, ProgramPembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Rp. 1.850.000.000, Program ManajemenPelayanan Pendidikan Rp. 1.180.000.000, Program Pengembangan Budaya Baca danPembinaan Perpustakaan Rp. 66.000.000, Program manajemen Pelayanan PendidikanRp. 1.520.520.000.40F. Pendidikan Dalam Perspektif Islam Islam adalah agama yang sempurna. Ajarannya meliputi seluruh aspekkehidupan. Termasuk di dalamnya adalah masalah pendidikan. Bahkan Islam adalahagama yang memperhatikan masalah pendidikan dan ilmu pengetahuan dengan porsiyang sangat besar. Bahkan keseluruhan ajaran Islam yang bersumber dari Al Qurandan As Sunnah merupakan materi pendidikan dan ilmu pengetahuan yang luar biasa,yang tidak dimiliki oleh agama-agama lain maupun ideologi-ideologi lain. Sejarah40 Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah KabupatenKendal 2012 45
  46. 46. mencatata bahwa bangsa Arab yang buta huruf, dengan pendidikan Islam yang khas,yang diterapkan oleh Rasulullah saw., telah berubah menjadi bangsa pelopor yangtelah mampu menerangi dunia dan menjadi guru bagi dunia. Pendidikan dalam perspektif Islam adalah transfer nilai-nilai Islam yangbersumber dari Al Quran dan As Sunnah, pandangan hidup Islam atau aqidahIslamiyah (keimanan), dan berbagai pengetahuan Islam (al ma’arif al Islamiyah)seperti tafsir, ulumul Qur’an, riwayat-riwayat hadits-hadits Nabi saw., ulumul hadits,fiqh, ushul fiqh, bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu shorof, siroh Nabi saw, dan lain-lainyang mempertebal pemahman para peserta didik sehingga tidak ada ide Islam yanglolos dari format pikirannya yang diharapkan juga menjadi pengendali tingkahlakunya. Selain itu, perlu berbagai ilmu pengetahuan dan serta ketrampilan teknologiuntuk menambah kemampuan para lulusannya menjalani hidup dengan tetapberpegang kepada aqidah dan pemahaman hidupnya (mafahim anil hayah).41 Dalam pergerakan kultural yang dilakukan oleh para Ulama, guru-gurupengajar Al Quran dan As Sunnah, serta hukum-hukum Syariah Islam, yangdilakukan dalam kurun waktu kurang lebih satu abad, hampir 2/3 dunia lama telahmengenyam Islam sebagai agama, budaya, dan hukum, dan khasanah pengetahuanyang baru: tsaqafah Islamiyah. Berbagai bangsa yang beragam agama, adat-istiadat,dan sistem hukum dan perundangannya, menjadi satu umat, satu bahasa, satu hukum,dan satu negara: Islam. Peradaban Islam pun dikatakan sebagai jembatan peradabanyang telah berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan warisan Yunani sehingga41 http://myeve.multiply.com/journal/item/29/ILMU_PENDIDIKAN_DALAM_PERSPEKTIF_ISLAM 46
  47. 47. dapat sampai kepada masa pencarahan bangsa-bangsa Eropa sehingga menjadikanperkembangan yang luar biasa seperti sekarang. Pendidikan adalah proses transfer nilai, pandangan hidup yang palingmendasar (aqidah), pemahaman-pemahaman hidup, dan berbagai pengetahuan yangmenambah kesadaran peserta didik akan pandangan dan pemahamannya akankehidupan (mafahim anil hayah) sehingga dia mampu mengambil jalan hidup yangbenar, serta menambah kesadarannya tentang berbagai pemahamannya tentangbenda-benda dan sarana-sarana hidup (mafahim anil asya) sehingga dia dapat menitikehidupannya dengan benar. Dengan demikian dalam perspektif Islam, pendidikan adalah transfer nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al Quran dan As Sunnah, pandangan hidup Islamatau aqidah Islamiyah (keimanan), dan berbagai pengetahuan Islam (al ma’arif alIslamiyah) seperti tafsir, ulumul Qur’an, riwayat-riwayat hadits-hadits Nabi saw.,ulumul hadits, fiqh, ushul fiqh, bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu shorof, siroh Nabisaw, dan lain-lain yang mempertebal pemahman para peserta didik sehingga tidak adaide Islam yang lolos dari format pikirannya yang diharapkan juga menjadi pengendalitingkah lakunya. Selain itu, perlu berbagai ilmu pengetahuan dan serta ketrampilanteknologi untuk menambah kemampuan para lulusannya menjalani hidup dengantetap berpegang kepada aqidah dan pemahaman hidupnya (mafahim anil hayah). Metode dalam pendidikan islam merupakan suatu metode yang khas dantersendiri, baik dari segi alat-alat maupun segi tujuan-tujuannya, dengan suatu bentukyang nyata dan menarik perhatian serta membangkitkan minat untuk memiliki 47
  48. 48. sumber ideologinya yang khas dalam perjalanan sejarah. Ruang lingkup dankeleluasaan system pendidikan islam tidak boleh keluar dari keterpaduan tujuan dancara. Di dalam sistem pendidikan islam terdapat satu cara dan satu tujuan untuk dapatmenyatukan kepribadian yang pecah untuk dapat mencapai satu tujuan yang lurus danbulat. Inilah keistimewaan dari sistem pendidikan islam yang berbeda dengan sistempendidikan buatan manusia yang pada umumnya memiliki tujuan yang relatif samameskipun alat-alat yang digunakan untuk memenuhi tujuan tersebut berbeda-bedasesuai dengan pengaruh lingkungan dan kondisi sejarah, sosial, politik dansebagainya. Sistem pendidikan buatan manusia pada umumnya bermuara dalam suatutujuan pendidikan yaitu membentuk “ nasionalisme sejati “. Sedangkan islam, tidakmengurung dirinya pada batas-batas yang sempit itu dan tidak hanya berusahamembentuk “ nasionalis sejati “ akan tetapi berusaha untuk mewujudkan suatu tujuanyang lebih besar dan menyeluruh, yaitu membentuk “ manusia sejati”. Islam dalam membentuk manusia yang baik itu tidak membiarkan manusiaberada dalam kebimbangan dan terus menerus berjalan didalam kegelpan, dimanamasing-masing membentuk dirinya menurut kemauannya sendiri. Akan tetapi islammenetapkan ciri-ciri manusia secara cermat dan jelas, serta menggaris strategi yangdapat mengantarkan mereka untuk mencapai tujuan itu. 1. Ciri – Ciri Khas Sistem Pendidikan Islam Metodologi islam dalam melakukan pendidikan adalah dengan melakukanpendidikannya menyeluruh terhadap wujud manusia, sehingga tidak ada yang 48
  49. 49. tertinggal dan terabaikan sedikit pun, baik segi jasmani maupun rohani, baikkehidupannya secara fisik maupun secara mental, dan segala kegiatannya di bumi ini.Islam memandang manusia secara totalitas, mendekatinya atas dasar apa yangterdapat di dalam dirinya, atas dasar fitrah yang diberikan Allah SWT kepadanya,tidak ada sedikitpun yang diabaikan dan tidak memaksakan apapun selain apa yangdijadikan sesuai dengan fitrahnya.42 Islam mengakui wujud manusia secara utuh, tanpa mengurangi nilainya danmerusk kemampuannya sedikit pun. Islam mengakui kebutuhan-kebutuhan spiritualwujud manusia beserta segala daya yang terkandung didalamnya. Islam memberikansegala yang diperlukannya seperti akidah, nilai-nilai dan harga diri, dan menyokongdaya-daya yang ada padanya untuk memperbaiki eksistensi mental dan kejelekan-kejelekan yang terdapat dalam masyarakat. Islam tidak hanya menonjol dalam memperhatikan semua segi eksistensimanusia dan tidak mengabaikan sedikit pun berbagai macam daya yang terdapatdidalamnya. Tetapi yang paling menonjol adalah bahwa islam sejalan dengan fitrahdalam hal-hal yang lebih jauh dari itu. Islam disamping yakin akan adanya banyak segi manusia yaitu jasmani, akaldan rohaninya dengan berbagi kebutuhan daya setiap segi itu, meyakini pula kesatuandan keterpaduan wujud manusia tersebut dan tidak mungkin dipisah-pisahkan satudengan yang lain. Fitrah manusia berjalan menurut garis yang telah diciptkan AllahSWT. Dengan demikian jasmani, akal dan roh yang ada dalam diri manusia tidak42 http://azzamcollege.wordpress.com/2009/11/15/pendidikan-dalam-perspektif-islam/ 49
  50. 50. mungkin dapat dipisah-pisahkan. Roh, akal dan tubuh, ketiganya membentuk satuwujud yang utuh, yang disebut manusia, semuanya berinteraksi secara utuh. Islammengikuti aliran fitrah yang ada dan meyakini bahwa ada saling keterikatan antraunsur-unsur tersebut. Dengan demikian maka islam tidak setuju adanya pemisahansalah satu unsur dari unsur yang lain atau menonjolkan satu unsur dengan menekansama sekali unsur-unsur yang lain. 2. Peserta Didik Dalam Pendidikan Islam Peserta didik adalah setiap manusia yang sepanjang hidupnya selalu dalamperkembangan. Kaitannya dengan pendidikan adalah bahwa perkembangan pesertadidik itu selalu menuju kedewasaan dimana semuanya itu terjadi karena adanyabantuan dan bimbingan yang diberikan oleh pendidik. Bantuan dan bimbingan yangdiberikan oleh pendidik sangat dipengaruhi oleh pandangan pendidik itu sendiriterhadap peserta didik. Dalam hal ini anak ( peserta didik ) merupakan sarana dalamproses pendidikan. Pertumbuhan dan perkembangannya yang dialami oleh peserta didik sangatdipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu faktor pembawaan ( warisan ), faktor lingkungan danfaktor kematangan ( internal ). Pendidikan Islam memiliki 3 (tiga) tahapan kegiatan, yaitu: tilawah(membacakan ayat Allah), tazkiyah (mensucikan jiwa) dan ta’limul kitab wa sunnah(mengajarkan al kitab dan al hikmah). Pendidikan dapat merubah masyarakatjahiliyah menjadi umat terbaik disebabkan pendidikan mempunyai kelebihan.Pendidikan mempunyai ciri pembentukan pemahaman Islam yang utuh dan 50
  51. 51. menyeluruh, pemeliharaan apa yang telah dipelajarinya, pengembangan atas ilmuyang diperolehnya dan agar tetap pada rel syariah. Hasil dari pendidikan Islam akanmembentuk jiwa yang tenang, akal yang cerdas dan fisik yang kuat serta banyakberamal.43 Pendidikan Islam berpadu dalam pendidikan ruhiyah, fikriyah(pemahaman/pemikiran) dan amaliyah (aktivitas). Nilai Islam ditanamkan dalamindividu membutuhkan tahpan-tahapan selanjutnya dikembangkan kepadapemberdayaan di segala sektor kehidupan manusia. Potensi yang dikembangkankemudian diarahkan kepada pengaktualan potensi dengan memasuki berbagai bidangkehidupan. (QS. Ali Imran (3) : 103) Pendidikan yang diajarkan Allah SWT melalui Rasul-Nya bersumber kepadaAl Qur’an sebagai rujukan dan pendekatan agar dengan tarbiyah akan membentukmasyarakat yang sadar dan menjadikan Allah sebagai Ilah saja. Kehidupan mereka akan selamat di dunia dan akhirat. Hasil ilmu yangdiperolehnya adalah kenikmatan yang besar, yaitu berupa pengetahuan, harga diri,kekuatan dan persatuan. Tujuan utama dalam pendidikan Islam adalah agar manusiamemiliki gambaran tentang Islam yang jelas, utuh dan menyeluruh. Interaksi didalam diri ini memberi pengaruh kepada penampilan, sikap, tingkah laku danamalnya sehingga menghasilkan akhlaq yang baik. Akhlaq ini perlu dan harus dilatihmelalui latihan membaca dan mengkaji Al Qur’an, sholat malam, shoum (puasa)43 http://insistnet.com/index.php?option=com_content&view=article&id=31:tujuan-pendidikan-dalam-islam&catid=8:adnin-armas 51
  52. 52. sunnah, berhubungan kepada keluarga dan masyarakat. Semakin sering ia melakukanlatihan, maka semakin banyak amalnya dan semakin mudah ia melakukan kebajikan.Selain itu latihan akan menghantarkan dirinya memiliki kebiasaan yang akhirnyamenjadi gaya hidup sehari-hari. Pendidikan Islam dalam bahasa Arab disebut tarbiyah Islamiyah merupakanhak dan kewajiban dalam setiap insan yang ingin menyelamatkan dirinya di duniadan akhirat. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW: “Tuntutlah ilmu dari buaiansampai akhir hayat.” Maka menuntut ilmu untuk mendidik diri memahami Islamptidak ada istilah berhenti, semaki banyak ilmu yang kita peroleh maka kitabertanggung jawab untuk meneruskan kepada orang lain untuk mendapatkankenikmatan berilmu, disinilah letak kesinambungan. Selain merupakan kewajiban, kegiatan dididik dan mendidik adalah suatuusaha agar dapat memiliki ma’dzirah (alasan) untuk berlepas diri bila kelak dimintapertanggungjawaban di sisi Allah SWT yakni telah dilakukan usaha optimal untukmemperbaiki diri dan mengajak orang lain pada kebenaran sesuai manhaj yangdiajarkan Rasulullah SAW. Untuk menghasilkan Pendidikan Islam yang berkesinambungan makadibutuhkan beberapa sarana, baik yang mendidik maupun yang dididik, yaitu:44 1. Istiqomah Setiap kita harus istiqomah terus belajar dan menggali ilmu Allah, tak adakata tua dalam belajar, QS. Hud (11) : 112, QS. Al Kahfi (18) : 2844 Dr. Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, rosda, Bandung, 2010 52
  53. 53. 2. Disiplin dalam tanggung jawab Dalam belajar tentu kita membutuhkan waktu untuk kegiatan tersebut.sekiranya salah satu dari kita tidak hadir, maka akan mengganggu proses belajar.Apabila kita sering bolos sekolah, apakah kita akan mendapatkan ilmu yangmaksimal. Kita akan tertinggal dengan teman-teman kita, demikian pula dengan guru,apabila ia sering membolos tentu anak didiknya tidak akan maju karena pelajarantidak bertambah. 53
  54. 54. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANA. Gambaran Umum Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal adalah salah satu dari 35 Kabupaten yang berada dalamwilayah Propinsi Jawa Tengah yang berbatasan dengan Laut Jawa disebelah utarasebelah timur berbatasan dengan Kota Semarang, sebelah selatan berbatasan denganKabupaten temanggung sedangkan sebelah barat berbatasan dengan KabupatenBatang. Jumlah Kecamatan di Kabupaten Kendal adalah 20 Kecamatan, denganjumlah desa sebanyak 285 yang terdiri dari 1.174 dukuh, 1.478 RW dan 5.919 RT.Jumlah penduduk Kabupaten Kendal berdasarkan data Statistik tahun 2010 tercatatsebanyak 1.074.490 jiwa yang terdiri dari 535.279 ( 49,80 persen ) laki-laki dan539.661 ( 50,20 persen ) perempuan.45 Anak usia sekolah di Kabupaten Kendal dikelompokkan menjadi 3 kelompokusia yaitu kelompok umur 7 s/d 12 tahun, 13 s/d 15 tahun dan 16 s/d 18 tahun.Jumlah paling banyak ada dikelompok umur 7 s/d 12 tahun dan semakin berkurangseiring dengan meningkatnya kelompok umur. Sementara jika dibanding tahunsebelumnya, jumlah murid dikelompok umur 13 s/d 15 tahun dan 16 s/d 18 tahunmengalami peningkatan.45 BPS kabupaten Kendal 2010 54
  55. 55. Jumlah penduduk menurut kelompok umur terbanyak berada pada strata 15 -64 tahun, dengan jumlah jiwa 775.231 orang. Dalam kelompok Usia produktiftersebut, jumlah jiwa terbanyak pada strata 25 - 29 tahun dengan jumlah jiwa 108.274orang. Jumlah kelompok umur 0 - 14 Tahun sebanyak 227.485 jiwa. Sedangkanjumlah penduduk terendah berada pada strata 65 tahun keatas berjumlah 72.227 jiwa.Dilihat dari piramida penduduk Kabupaten Kendal maka kelompok umur usiaproduktif lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif.Sedangkan kualitas sumber daya manusia ( SDM ) bisa dilihat dari kualitaspendidikannya, semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka semakin tinggipula sumber dayan manusia ( SDM ) nya.46 Banyaknya Anak Usia Sekolah Berdasrkan Kelompok Usia Sekolah Kabupaten Kendal Tahun 2006 - 2009 TahunBanyaknya Anak Usia Sekolah 2006 2007 2008 2009 Umur 7 – 12 Tahun 90.198 85.953 88.380 87.275 Umur 13 – 15 Tahun 34.187 41.553 35.841 36.806 Umur 16 – 18 Tahun 18.295 19.248 20.659 22.072Sumber : Kendal Dalam Angka 2009, BPS Kendal 201046 Dinas Kependudukan dan Pencapil Kab. Kendal, 2010 55
  56. 56. Data mengenai banyaknya sekolah dan siswa di Kabupaten Kendal dapatdiinformasikan melalui tabel berikut :47 Sekolah Jumlah Sekolah Jumlah Siswa Negeri Swasta Negeri SwastaSekolah Dasar 558 14 90.197 2.178Madrasah Ibtidaiyah 11 81 2.576 10.174Sekolah Menengah Pertama 49 41 25.954 10.749Madrasah Tsanawiyah 23 19 7.784 4.966Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kendal, 2010 Jumlah murid dan guru selama kurun waktu 2005–2010 menunjukkankecenderungan meningkat. Rasio guru terhadap murid untuk jenjang SD/MIcenderung menurun, yaitu satu guru membina 18 siswa. Sedangkan untuk jenjangSMP/MTs cenderung tetap dimana satu guru dapat membina 16 murid. Nilai APKuntuk SD/MI pada tahun 2010 mencapai 103,09 sedangkan APK SMP/MTs 93,53.Nilai APK pendidikan dasar di Kabupaten Kendal mengalami peningkatan padatahun 2007 mencapai nilai di atas 100 namun kemudian mengalami penurunan.Begitu pula dengan nilai APM SD/MI dan SMP/MTs yang fluktuatif. Hal ini perlumendapatkan perhatian pada program SKPD Dikpora pada tahun 2012.4847 Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kendal, 201048 Sumber: Disdikpora Kab. Kendal 2010 56
  57. 57. B. Kebijakan Pemerintah Daerah Di Bidang Pendanaan Pendidikan di Kabupaten Kendal Kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan di cantumkan dalamPeraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2011 tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2010-2015, Rencana Strategis, Program Dan Visi Misi Kabupaten Kendal maupun dalamPeraturan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga, sedangkan pendanaan di aturdalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana KerjaPembangunan Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2012. 1. Meningkatkan akses, mutu dan kesesuaian pendidikan Salah satu bantuan keuangan dari pusat adalah Dana Alokasi Khusus sektorpendidikan yang ditujukan untuk perluasan dan pemerataan akses pendidikan yangbermutu dengan penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Padatahun 2009 jumlah sekolah yang direnovasi dan yang dibangun sebanyak 306sekolah, 697 ruang Sekolah Dasar di 20 kecamatan se-Kabupaten Kendal. Meningkatkan prasarana dan sarana pendidikan dasar dan menengah,pemerataan pendidikan, kelayakan dan sertifikasi tenaga pendidik dan kependidikandan meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja.Sasaran : a. Tersedianya prasarana dan sarana pendidikan yang memadai b. Meningkatnya APM yang tinggi pada semua jenjang pendidikan 57
  58. 58. c. Meningkatnya kelayakan dan sertifikasi tenaga pendidik dan kependidikan d. Meningkatkan akses, pemeratan dan mutu serta relevansi pendidikan e. Meningkatnya rasio guru dan murid f. Meningkatnya kesesuaian kurikulum dan kebutuhan dunia kerja g. Meningkatnya nilai-nilai budaya dan kearifan lokal h. Menciptakan kesempatan kerja seluas – luasnya bagi pengangguran / pencari kerja. i. Meningkatnya tingkat kesejahteraan tenaga kerja j. Meningkatnya kompetisi berbagai jenis olah ragaSelain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal telah melakukan upaya kearahtersebut dengan berbagai strategi dan program sebagai berikut : 491. Strategi a. Memberi kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan b. Peningkatan Kualitas Guru c. Peninglkatan sarana dan prasarana pendidikan melalui Pola Block Grant, bukan proyek d. Mekanisme Bantuan Sarana Pendidikan yang baik e. Pengelolaan pendidikan dilakukan secara efisien dan tepat guna2. Program a. Bebas biaya sekolah untuk sekolah negeri49 Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal, 2010 58
  59. 59. b. Pemberian beasiswa untuk semua siswa c. Pemberian buku paket bagi siswa d. Pengadaan seragam murah e. Bea siswa bagi yang tidak mampu f. Penyegaran bagi guru g. Insenstif bagi guru. Ketersediaan sarana pendidikan berupa sekolah pada semua tingkatan (baikpendidikan umum maupun keagamaan) dalam 6 (enam) tahun terakhir walaupuntidak banyak mengalami perubahan tapi tetap diupayakan adanya peningkatan, baiksecara kuantitas maupun kualitas. Hal tersebut dilaksanakan antara lain denganmenyelenggarakan kejar paket A (setara SD), kejar paket B (setara SMP), dan kejarpaket C (setara SMA) yang merupakan program pendidikan non formal. Kegiatanitu bertujuan untuk perluasan dan pemerataan kesempatan belajar memperolehpendidikan dasar dan pendidikan yang lebih tinggi. Pada tahun ajaran 2008/2009,kejar paket A setara SD berhasil meluluskan 147 warga belajar dari jumlah pesertasebanyak 160 kelas V dan 20 orang kelas VI yang tersebar di 14 PKB se KabupatenKendal. Untuk kejar paket B setara SMP PNF meluluskan 300 warga belajar dankejar paket B setara SMP SKB meluluskan 100 warga belajar. Sementara untuk kejarpaket C setara SMA PLS, jumlah peserta yang lulus sebanyak 637 warga belajartermasuk dari pendidikan formal SMA. Peningkatan kualitas sekolah jugadiupayakan dengan berbagai lomba, antara lain lomba perpustakaan, lomba 59
  60. 60. laboratorium IPA dan KIR, lomba pengelola BK, lomba kompetensidan kretifitassiswa SD, lomba gugus TK dan SD, lomba mapel SMA, lomba LKS SMK, danlomba debat bahasa inggris SMA. Diharapkan dengan adanya kompetisi semacamitu dapat menumbuhkembangkan minat bakat siswa baik dalam mata pelajaranmaupun dalam kegiatan ekstrakurikuler.50 2. Penyaluran Pemberian bantuan dana BOS dan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Dalam Anggaran Pendanaan di Bidang Pendidikan BOS adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biayanonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.Kabupaten Kendal memperoleh kucuran dana BOS 2011 sebesar Rp. 57.345.578.000.Ada 900 sekolah sebagai pihak penerima dana BOS terdiri dari SD / MI dan SMP /MTs di Kabupaten Kendal dengan rincian untuk sekolah SD / MI menerima danasebesar Rp. 36.152.408.000,- dan sekolah SMP / MTs menerima dana sebesar Rp.21.193.170.000,-51Besaran alokasi bantuan per siswa adalah sebagai berikut : Siswa SD/MI menerima bantuan sebesar Rp. 397.000 dari pemerintah Pusatditambah Rp. 30.000 dari Pemerintah Propinsi. Sedangkan siswa SMP/MTs50 Hasil wawancara dengan Ka. Bidang Pendidikan Menengah, Drs. Sri Bagus Darmoyo pada tanggal27 Maret 201251 Dinpora Kabupaten Kendal 60
  61. 61. Menerima bantuan sebesar Rp. 570.000 dari Pemerintah Pusat ditambah Rp. 50.000dari Pemerintah Propinsi.52Tujuan program BOS adalah a) menggratiskan seluruh siswa miskin di tingkat pendidikan dasar dari beban biaya operasional sekolah, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta. b) menggratiskan seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri terhadap biaya operasional sekolah, kecuali pada Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). c) meringankan beban biaya opersional sekolah bagi siswa di sekolah swasta. Hal tersebut menggambarkan bahwa program BOS bermanfaat padapenuntasan wajib belajar 9 tahun, yakni sekolah dasar dan sekolah menengah pertamanegeri maupun swasta. Sekolah program kejar Paket A dan B serta SMP terbuka tidaktermasuk dalam sasaran dari PKPS-BBM (Program Kompensasi PenguranganSubsidi Bahan Bakar Minyak) bidang pendidikan, karena hampir semua komponendari ketiga program tersebut dibiayai oleh pemerintah. Madrasah Diniyah juga tidakberhak memperoleh BOS, karena siswanya telah terdaftar di sekolah reguler yangtelah menerima BOS. Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode Januari -Maret, April - Juni, Juli - September dan Oktober - Desember. Penyaluran diharapkandilakukan di bulan pertama setiap triwulan.52 Hasil wawancara dengan Ka. Bidang Pendidikan Dasar, Suciptono, S.pd pada tanggal 27 Maret2012 61
  62. 62. Dalam menetapkan alokasi dana BOS tiap sekolah perlu dipertimbangkanbahwa dalam satu tahun anggaran terdapat dua periode tahun pelajaran yang berbeda,sehingga perlu acuan sebagai berikut : alokasi dana BOS untuk periode tertentumisalnya Januari - Juli 2009 / 2010 didasarkan pada jumlah siswa tahun 2010, alokasiBOS periode Juli - Desember 2010 didasarkan pada data siswa tahun pelajran 2010 /2011 (sekolah diharapkan mengirimkan jumlah data siswa kepada Tim ManajemenBOS Kab / Kota setelah pendaftaran siswa baru tahun 2011 selesai). untukpenyaluran dananya dilakukan secara langsung dari lembaga penyalur yang diberikankewenangan oleh pemerintah ke rekening sekolah. Oleh karena itu, sekolah penerimaBOS harus memiliki rekening sekolah atas nama lembaga yang harus di tandatanganioleh kepala sekolah dan bendahara BOS. Cara tersebut di anggap efektif dalammekanisme penyaluran dana BOS ke sekolah - sekolah yang dituju. Pengambilandana BOS dapat dilakukan sewaktu - waktu sesuai keperluan sekolah. Pasalnya,dengan dana BOS yang ada seyogyanya telah membantu pemerintah daerahmeringankan biaya operasional yang ditanggung sekolah. Hal ini membuktikanbahwa BOS digunakan untuk membantu kegiatan sekolah yang sesuai dengankebutuhan sekolah untuk penyelenggaraan pendidikan, sehingga sekolah yang telahmampu memenuhi kebutuhannya dapat mengalihkan dana BOS tersebut kepadasiswa yang tidak mampu agar pelaksanaan pendidikan gratis terlaksana.5353 Hasil wawancara dengan Ka. Bidang Pendidikan Dasar, Suciptono, S.pd pada tanggal 27 Maret2012 62
  63. 63. Telah jelas apabila program BOS dapat diartikan sebagai bantuan pendidikangratis bagi siswa yang berada di jenjang pendidikan SD. Pelaksanaan BOS ini punmasih perlu monitoring dan evaluasi oleh petugas yang ditunjuk dari sekolah sebagaiusaha bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk merealisasikan penuntasanpendidikan wajib belajar dasar 9 tahun yang bermutu, agar dapat menciptakanmasyarakat yang beradab dan berdaya saing global. Selain dana BOS yang di keluarkan pemerintah pusat guna melancarakanpendidikan wajib belajar 9 tahun, Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal jugamenganggarkan sejumlah dana yang di tuangkan dalam Rencana Program danKegiatan Prioritas Daerah dalam bidang Pendidikan sebesar Rp. 45.553.194.585 yangdi bagi atas Program PAUD Rp. 13.516.558.000, Program Pendidikan Dasar Rp.14.995.806.585, Program Pendidikan Menengah Rp. 4.877.680.000, ProgramPeningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rp. 6.956.750.000, ProgramPendidikan Nonformal dan Informal Rp. 525.250.000, Program Peningkatan PeranSerta Kepemudaan Rp. 1.625.150.000, Program Pembinaan dan PemasyarakatanOlahraga Rp. 1.850.000.000, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Rp.1.180.000.000, Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan PerpustakaanRp. 66.000.000, Program manajemen Pelayanan Pendidikan Rp. 1.520.520.000.5454 Peraturan Bupati no 12 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal2012 63
  64. 64. 3. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing Berdasarkan PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan,bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan maka pengembangan sekolahdikategorikan dalam tiga kategori. Bagi sekolah yang sudah dalam kategori SSN(Sekolah standar Nasional) dan RSBI ( Rintisan Sekolah bertaraf Internasional), perlumenyusun program dalam rangka mencapai mencapai kategori RSBI dan yangkategori RSBI perlu menyusun program menjadi SBI.Apabila ada pungutan sekolah, maka harus berpedoman pada : 55 a. Semua rencana sudah tercantum dalam RKS/RKAS b. Semua Rencana sudah dijabarkan dalam RAPBS yang disahkan dikpora ,dengan memunculkan sumbangan orang tua tak mampu 20% c. Yakinkan bahwa sumbangan diatas inisiatif orang tua ( Komite ) d. Yakinkan bahwa sumbangan itu tidak memaksa e. Yakinkan bahwa pengelola separuhnya adalah Komite f. Cap /Stempel yang keluar harus stempel komite g. Sampul/Kop surat edaran harus Komite h. Buku-buku bantu keuangan semua berlabel Komite i. Program sekolah ditanda tangani KS,Tim pengembang dan Komite j. Petugas penerima uang adalah petugas komite k. Rekening di Bank atas nama Komite55 Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan, Drs. Biyanto pada tanggal 28 Maret 2012 64

×