Sistem hukum dan peradilan internasional
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Sistem hukum dan peradilan internasional

on

  • 4,773 views

 

Statistics

Views

Total Views
4,773
Views on SlideShare
4,773
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
37
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Sistem hukum dan peradilan internasional Sistem hukum dan peradilan internasional Document Transcript

  • SISTEM HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL Standar Kompetensi : Menganalisis sistem hukum dan peradilan internasional Standar Kompetensi : Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan internasional Indikator 1. Mendeskripsikan peranan lembaga internasional 2. Mengidentifikasi kewenangan Mahkamah Internasional SISTEM PERADILAN INTERNASIONAL Kata system dalam kaitannya dengan peradilan internasional adalah unsur-unsur atau komponen-komponen lembaga peradilan internasional yang secara teratur saling berkaitan membentuk suatu kesatuan dalam rangka mencapai keadilan internasional. Komponen-komponen tersebut terdiri dari : 1. Mahkamah Internasional ( The International Court of Justice ) 2. Mahkmah Pidana Internasional ( The International Criminal Court ) 3. Panel Khusus dan Spesial Pidana International ( The international Criminal Tribunals and Special Courts ).
  • A. Mahkamah Internasional Mahkamah Internasional adalah organ utama lembaga kehakiman PBB,yang berkedudukan di Den Haag,Belanda. Didirikan pada tahun 1945 berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa. a. Komposisi mahkamah internasional Pasal 9 Statuta MI menjelaskan,komposisi Mi terdiri dari 15 ( lima belas) hakim. Dua diantaranya merangkap ketua dan wakil ketua MI.Masa jabatannya adalah 9 tahun. Ke- 15 calon hakim tersebut direkrut dari warga negara anggota yang dinilai cakap di bidang hukum internasional,Dari daftar calon ini, majelis Umum dan Dewan keamanan secara independen melakukan pemungutan suara untuk memilih anggota Mahkamah.Para calon yang memperoleh suara terbanyak terpilih menjadi hakim MI. Biasanya 5 hakim MI berasal dari negara anggota tetap DK PBB ( Amerika Serikat, Inggris,Perancis,China,dan Rusia). b. Fungsi utama Mahkamah Internasional Fungsi utama MI adalah menyelesaikan kasus-kasus persengketaan internasional yang subyeknya adalah negara .dalam hal ini ada tiga kategori negara yaitu:
  • 1. Negara anggota PBB,menurut pasal 35 ayat 1 Statuta MI dan pasal 93 ayat 1 Piagam PBB,negara anggota PBB otomatis mempunyai hak untuk beracara di MI. 2. Negara yang bukan anggota PBB yang menjadi anggota Statuta MI. Negara dalam kategori ini dapat beracara di MI asalkan memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB atas dasar pertimbangan Majelis Umum PBB.Adapun persyaratan tersebut adalah bersedia menerima ketentuan dari Statuta MI,Piagam PBB dan segala ketentuan berkenaan dengan MI. 3. Negara bukan anggota Statuta MI.negara-negara yang masuk dalam kategori ini diharuskan membuat deklarasi bahwa tunduk pada semua ketentuan M dan Piagam PBB. c. Yuridiksi Mahkamah internasional Yang dimaksud dengan yuridiksi adalah kewenangan yang dimiliki oleh MI yang bersumber pada hokum internasional untuk menentukan dan menegakkan sebuah aturan hokum.yuridiksi ini meliputi: 1. Memutuskan perkara-perkara pertikaian(contentious case ) View slide
  • 2. Memberikan opini-opini yang berupa nasehat ( advisory opinion ) B. Mahkamah Pidana Internasional MPI merupakan mahkamah pidana internasional yang berdiri permanen berdasarkan traktat multilateral. MPI bertujuan untuk mewujudkan supremasi hukum internasional dan memastikan bahwa pelaku kejahatan berat internasional dipidana. MPI disahkan pada tanggal 1 Juli 2002 dan dibentuk berdasarkan Statuta Roma yang telah lahir terlebih dahulu pada tanggal 17 Juli 1998. Tiga tahun kemudian,yaitu tanggal 1 juli 2005 Statuta Roma telah diterima dan diratifikasioleh 99 negara. MPI berkedudukan di Den Haag,Belanda. a. Komposisi MPI MPI terdiri dari 18 orang hakim yang bertugas selama 9 tahun tanpa dapat dipilih kembali.paling tidak separuh dari mereka kompeten di bidang hukum pidana dan acara pidana; sementara paling tidak lima diantaranya mempunyai kompetensi di bidang hukum internasional misalnya hukum HAM internasional atau hukum humaniter internasional. Prinsip yang mendasar dari Statuta Roma adalah bahwa MPI merupakan pelengkap bagi yuridiksi pidana nasional,ini berarti Mahkamah harus mendahulukan View slide
  • system nasional,jika system nasional yang ada benar- benar tidak mampu dan tidak bersedia untuk melakukan penyelidikan atau menuntut tindak kejahatan yang terjadi,maka akan diambilalih di bawah yuridiksi Mahkamah. b. Yuridiksi MPI Yuridiksi atau kewenangan yang dimiliki oleh MPI untuk menegakkan aturan hukum internasional atau memutus perkara terbatas terhadap pelaku kejahatan berat oleh warga negara dari negara yang telah meratifikasi Statuta Mahkamah. Pasal 5-8 Statuta Mahkamah menentukan 4 ( empat) jenis kejahatan berat,yaitu sebagai berikut: 1. Kejahatan genosida (the crime of genocide),yaitu tindakan jahat yang berupaya untuk memusnahkan keseluruhan atau sebagian dari suatu bangsa, etnik,ras ataupun kelompok keagamaan tertentu. 2. Kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity),yaitu tindakan penyerangan yang luas atau sistematis terhadap populasi penduduk sipil tertentu. 3. Kejahatan perang ( war crimes),yaitu: a. Tindakan berkenaan dengan kejahatan perang,khususnya apabila dilakukan sebagai bagian dari suatu rencana atau kebijakan atau sebagian
  • dari suatu pelaksanaan secara besar-besaran dari kejahatan tersebut b. Semua tindakan terhadap manusia atau hak milik nya yang bertentangan dengan Konvensi Jenewa (misalnya pembunuhan berencana,penyiksaan, eksperimen biologis,menghancurkan harta benda, dan lain -lain). c. Kejahatan serius yang melanggar hukum konflik bersenjata internasional ( misalnya menyerang obyek-obyek sipil,bukan obyek militer, Membombadir suatu desa atau penghuni bangunan-bangunan tertentu yang bukan obyek militer). 4. Kejahatan agresi( the crime of aggression),yaitu tindak kejahatan yang berkaitan dengan ancaman terhadap perdamaian. C. Panel Khusus dan Spesial Pidana internasional Panel Khusus Pidana Internasional,PKPI dan Panel Spesial Pidana internasional,PSPI adalah lembaga peradilan yang berwenang mengadili para tersangka kejahatan berat internasional yang bersifat tidak permanen( ad hoc),artinya setelah selesai mengadili,peradilan ini dibubarkan. Dasar pembentukan dan komposisi penuntut maupun hakim ad hoc ditentukan berdasarkan resolusi Dewan
  • keamanan PBB,sedangkan yuridiksi PKPI dan PSPI menyangkut tindak kejahatan perang dan genosida tanpa melihat apakah negara dari si pelaku tersebut sudah meratifikasi statute MPI atau belum. Perbedaan antara PKPI dan PSPI terletak pada terletak pada penuntut dan hakim ad hoc-nya. Pada PSPI komposisi penuntut dan hakim ad hoc-nya merupakan gabungan antara peradilan nasional dan internasional,sedangkan pada PKPI komposisi sepenuhnya ditentukan berdasarkan ketentuan peradilan internasional. Contoh-contoh PKPI antara lain: a. International Criminal Tribunal For Rwanda b. International Criminal Tribunal for Yugoslavia Contoh-contoh PSPI antara lain: a. Special Court for Cambodia b. Special Court for Irak c. Special Court for Sierra Leone