Pengetahuan good governance

5,974 views

Published on

no comment

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,974
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
73
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pengetahuan good governance

  1. 1. PENGETAHUAN GOOD GOVERNANCE INDONESIA di tengah dinamika perkembangan global maupun nasional, saat inimenghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan perhatian serius semua p1hak. GoodGovernance atau tata pemerintahan yang balk, merupakan be gian dari paradigma baru yangberkembang dan memberikan nuansa yang cukup mewarnai terutama pasca krisis multi dimensiseining dengan tuntutan era reformasi. Situasi dan, kondisi ini menuntut adanya kepemimpiannasional masa depan, yang diharapkan marnpu menjawab tantangan bangsa Indonesiamendatang.Perkembangan situasi nasional dewasa ini, dicirikan dengan tiga fenomenayang dihadapi, yaitu :1)Permasalahan yang semakin kompleks (multi-dimensi);2) Perubahan yang sedemikian cepat (regulasi, kebijakan, dan aksi-reaksirnasyarakat);3) Ketidakpastian yang relatif tinggi (bencana clam yang silih berganti, situasi ekonomi yang takmudah diprediksi, dan perkembangan politik yang "up and down". Kesenjangan proses komunikasi politik yang terjadi di Indonesia antara pemerintahdengan rakyatnya mapun partai yang mewakili rakyat dengan konstituennya, menjadikan berbagaifenomena permasalahan sulit untuk dipahami dengan logika awam masyarakat. Seperti :1) Indonesia kaya-raya potensi sumber daya alam (SDA), mengapabanyak yang miskin?2) Anggaran untuk penanggulangan kemiskinan naik drastis dalarn tiga tahun terakhir ini dari 23Trilyun (2003, menjadi 51 Trilyun lebih (2007), mengapa jumlah penduduk miskin justru meningkatdari 35,10Jt (2005) menjadi 39,05 Juta(2006) atau bertambah 3,9 juta ? Bukankah bila anggarannyaditambah dengan tujuan untuk menanggulangi kemiskinan (baca: mengurangi jumlah pendudukmiskin) Berikutnya, produksi pertanian konon surplus meningkat 1,1 juta dan bahkan kita pernahberswasembada pangan. Mengapa harga beras membumbung tinggi? Mengapa harus import terus?Semua ini, masyarakat pusing 7 keliling karena tidak
  2. 2. memahami kebijakan nasionalnya. Komunikasi politik ke bawah secara efektif terjadi, sehinggarakyat hanya mengandalkan informasi dari berbagai media massa dengan variastif dan terkadangbias berbau provokatif. Dalam situasi masyarakat seperti itu (kebingungan informasi), masyarakat tak tahu apa itugood governance. Sekalipun pemerintah bwrusaha gencar memasyarakatkannya, namun prosesdan cara yang salah dalam berkomunikasi justru akan disambut dengan apatisme masyarakat.Dalam situasi masyarakat yang sedang belajar berdemokrasi, komunikasi politik yangtransparan, partisipasi, dan akuntabilitas kebijakan publik menjadi sangat penting. Ini artinya,bahwa good governance menemukan relevansinya.Pengertian Good Governance Terminologi Good Governance (GG) dalarn bahasa dan pemahaman masyarakat termasukdisebagian elite politik, sering rancu. Setidaknya ada tiga terminologi yang sering rancu yaituGood Governance (tata pemerintahan yang balk), Good Goverment (Pemerintahan yang balk),dan clean governance (pernerintahan yang bersih).Good Governance menurut Bank Dunia (World Bank) adalah carakekuasaan digunakan dalam mengelola berbagai sumberdaya sosial dan ekonomiuntuk pengembangan masyarakat (The way state power is used in managingeconomic and social resources for development of society).Good Governance sinonim dengan penyelernggaraan manajemen pembangunanyang (5 Prinsip) :•solid & bertanggung jawab yang sejalan dg demokrasi & pasar yang efisien;•menghindari salah alokasi & investasi yang terbatas;•pencegahan korupsi balk secara politik maupun administratif;•menjalankan disiplin anggaran;•penciptaan kerangka politik & hukum bagi turnbuhnya aktivitaskewiraswastaan
  3. 3. Menurut UNDP, Good Governance dimaknai sebagal Praktek penerapankewenangan pengelolaan berbagai urusan.penyelelenggaraan negara secara politik, ekonomi, dan administratif disemua tingkatanDalam konsep di atas, ada tiga Pilar Good Governance yang penting yaitu :1)Economic governance (baca : kesejahteraan rakyat);2)Political Governance (baca. proses pengambilan keputusan);3)Administrative Governance (baca : tata laksana pelaksanaan kebijakan). Dalam proses mernaknai peran kuncistakeholders (pemangku kepentingan), mencakup 3domain Good Governance, yaitu: 1) Pemerintah (peran : menciptakan iklim politik dan hukumyang kondusif), 2) Sektor swasta (Peran : menciptakan lapangan pekerjaan dan pendapatan); 3)Masyarakat (peran: mendorong interaksi sosiai, ekonomi, politik dan mengajak seluruh anggotamasyarakat berpartisipasi). Dalam pelaksanaan Good Governance, mendasarkan 9 prinsip dasar, yang disebutPRINSIP-PRINSIP GG UNDP yang telah dikembangkan di Indonesia, yaitu : Participation, ruleof law, transperancy, responsiveness, consensusorientation, equity, effectiveness & efficiency, accountability,dan strategic Vision.GG ala Indonesia Good Govanance, bila kita kupas : "Good" rnaknanya adalah nilai2 yg menjunjung tinggikehendak rakyat dan meningkatkan kemampuannya dim pencapaian tujuanserta berdayaguna &berhasilguna dalam pelaksanaan tugasnya utk mencapai tujuan tersebut. "Governance"maknanya pemerintahan berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuannasional yang telah digariskan, dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945. Apa nilai-nilai dasar yang ada di Indonesia? Musyawarah mufakat, menjunjungmoralitas, tersikap terbuka, tanggap, menjaga persatuan, berkeadilan social, bergotong-royong,bertanggung jawab, dan berkeinginan luhur. Kesembilan nilai ini apabila kota kaitkan dengan 9prinsip dasar tidak akan
  4. 4. secara mendasar berbeda.Misalnya, transparansi (sudah terkandung dalam musyawarahmufakat),akuntabilitas (sudah terkandung dalam nilai bertanggung jawab) dst. Orientasi ideal GG diarahkan pada pencapaian tujuan nasional dan pemerintahan yangberfungsi ideal apabila melakukan upaya mencapai tujuan nasional secara efektif dan efisien.Tujuan Nasional (Alinea IV Pembukaan UUD 45).1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahIndonesia,2.Memajukan kesejahteraan umum;3.Mencerdaskan kehidupan bangsa,4.Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan demikian maka GG ala Indonesia, didifinisikan sebagai praktek penyeleriggaraanpemerintahan yang demokratis dan berkemampuan mengelola berbagai sumberdaya yangbersifat sosial dan ekonorni dengan balk untuk kepentingansebesarbesarnyarakyatIndonesiaberdasarkan azasmusyawarah dan mufakat. Sedangkan wujudnya di Indonesia berupa Penyelenggaraan tatapemerintahan yang bersih dan berwibawa, efisien dan efektif, tanggap dan bertanggungjawab,bertindak dan berpihak pada kepentingan rakyat, serta mampu menjaga keselarasan hubungankemitraan melalui proses interaksi yang dinamis dan konstruktif antara pemerintah , rakyat, danberbagai kelompok kepentingan di dalam tata kehidupan masyarakat Indonesia berdasarkanPancasila.
  5. 5. Kemasan wujud good governance dalam paradigma dalam negeri, terefleksidari penekanan pokok-pokok kebijakan yang mencakup empat bidang, yaitu :1) Politik : memposisikan pemerintah sebagai fasilitator, mendorong dialogis yang interaktif,dan dorongan untuk berkembangnya lembaga politik dan tradisi;2) Pemerintahan dalam negeri : pengakuan kewenangan daerah (kecuali yang dipusatkan),pemisahaan executive dan legislative daerah, serta mengawal berkembangnya dinamika NKRI;3)Partisipasi masyarakat: mendorong prakarsa local terus berkembangdan mendorong peranan maksimal lembaga kemasyarakatan;4) Pembangunan Daerah : memberikan tekanan orientasi regional/local,menjawab masalah kunci daerah/wilayah, dan memperkuat kerja samawilayah/antar daerah.Kontekstual Kepemimpinan Nasioanal Untuk mencapai cita-cita nasional (Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil danmakmur, sebagaimana dalam Aline II Pembukaan UUD 1945) dan Tujuan Nasional sebagaimanadalam Alinea IV Pembukaan UUC 1945, diperlukan STRATEGI NASIONAL. Strategi Nasional ini harus disusun dengan memperhatikan dinamika Iingkungan strategis(internal dan eksternal) dan sesuai dengan paradigma baru yang berkembang. Proses bagaimanastrategi nasional dapat mencapai cita-cita dan tujuan nasional masih tergantung pada berbagifactor, yang terpenting adalah kepemimpinan nasional dan spirit paradigma kepemimpinannya.Contoh spirit, saat ini, yang berkembang di Indonesia dalam pembangunan adalah paradigmabaru dengan tiga spirit yang dikandungnya yaitu : otonomi daerah,good overnance, dan pemberdayaan masyarakat. Seluruh kebijakan pemerintahdalam pembangunan nasional akan diwarnai dengan spirit ini dalam berbagaibentuknya.
  6. 6. Secara konseptual, bagaimana GG menuju cita-cita nasional pada akhirnya akantergantung pada bagaimana kepemimpinan yang efektif dan manajemen yang efisien,mendasarkan diri pada prinsipprinsip GG dalam dinamika tantangan dan perkembangan yangdihadapi.Pengertian Good GovernanceGovernance adalah tata pemerintahan, penyelenggaraan negara, ataupengelolaan (management)à bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimilikiatau menjadi urusan pemerintah. KataGo ver nance memiliki unsur kata kerja yaitugo verni ng yang berarti bahwa fungsioleh pemerintah bersama instansi lain (LSM, swasta dan warga negara)à perlu seimbang/setaradan multi arah (partisipatif). Governanve without government berarti bahwa pemerintah tidakselalu diwarnai dengan lembaga, tetapi termasuk dalam makna proses pemerintah. Good Governanceà tata pemerintahan yang baik dan atau menjalankan fungsipemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (struktur, fungsi, manusia, struktur, aturan dll).Clean Governmentàpemerintah yang bersih dan berwibawa.`Good Corporateà tata pengelolaan perusahaan yang baik dan bersih.KONSEP GOOD GOVERNANCE Perspektif governance mengimplementasikan terjadinya pengurangan peran pemerintah,sebagai institusi tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Pertanyaan bagaimana negara (pemerintah)menempatkan diri dan bersikap ketika berlangsung proses governing dalam konteks governance? Atau bagaimana pemerintah berperan dalam memngelola negara atau publik ? Setidaknyaterdapat enam prinsip yang ditawarkan yang dapat dijadikan acuan untuk menjawab pertanyaanini, yaitu :7a. Dalam kolaborasi yang dibangun, negara ( baca : pemerintah) tetap bermain sebagai figurkunci namun tidak mendominasi, yang memiliki kapasitas untuk mengkoordinasi (bukan
  7. 7. memobilisasi) aktor-aktor pada institusi-lnstitusi semi dan non-pemerintah, untuk mencapaitujuan-tujuan politik.b. Kekuasaan yang dimiliki negara harus ditransformasikan, dari yang semula dipahamisebagai "kekuasaan atas" menjadi "kekuasaan untuk" menyelenggarakan kepentingan, memenuhikebutuhan, clan menyelesaikan masalah publik.c. Negara, NGO, swasta, dan inasyarakat lokal nlerupakan aktor-aktor yang memiliki posisidan peran yang saling menyeimbangkan - untuk tidak menyebut setara.d. Negara harus mampu mendesain ulang struktur dan kultur organisasinya agar siap danmampu menjadi katalisator bagi institusi lainya untuk menjalin sebuah kemitraan yang kokoh,otonom, dan dinamis.e. Negara harus melibatkan semua pilar masyarakat dalam prosos kebijakan mulai dariformmulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan, serta pemberian layanan politik.f. Negara harus mampu meningkatkan kualitas responsivitas, adaptasi, dan akuntabilitaspublik dalam penyelenggaraan kepentingan, pemenuhan kebutuhan, dan penyelesaian masalahpublik.Menurut UNDP (United Nation Development Program), good governancememiliki delapan prinsip sebagai berikut:a.Partisipasib.Transparansi
  8. 8. c.Akuntabeld.Efektif dan efisiensie.Kepastian hukumf.Responsifg.Konsensush.Setara clan inklusifAda pula yang menyebutkan sepuluh prinsip, mirip dengan daflar di alas,yalmi :a. Partisipasi : warga memiliki hak (clan mempergunakannya) untuk menyampaikanpendapat, bersuara dalain proses petumusan hebijakan publik, balk secara langsung maupuntidak langsung.b. Penegakan hukum: hukum diberlakukan bagi siapapun tanpa pengecualian, hak asasimanusia dilindungi, sambil tetap dipertahankannya nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.c. Transparansi: penyediaan inforinasi tentang pemerintali(an) bagi publik dandijaminnya kemudahan di dalam memperolch informasi yang akurat clan memadai.d.Kesetaraan: adanya peluang yang lama bagi setiap anggotamasyarakat untuk beraktivitasiberusaha.e.Daya tanggap : pekanya para pengclola instansi publik terhadap aspirasimasyarakat.f.Wawasan ke depan: pengelolaan masyarakat hendaknya dimulaidengan visi, misi, dan strategi yang jelas.g.Akuntabilitas: laporan para penentu kebijakan kepada para warga.
  9. 9. h.Pengawasan publik: terlibatnya warga dalam mengontrol kegiatatpemerintah, termasuk parlemen.i. Efektivitas clan efisiensi : terselenggaranya Icegiatan instansi publik dengan menggunakancumber daya yang tersedia secara optimal clan bertanggnung jawab. Indikatornya antara lain :pelayanan mudah, cepat, tepat, dan murah.Profesionalisme : tingginya kemampuan clan moral para pegawaipernerintah, termasuk parlemen.C. Kondisi Good Governance di IndonesiaLaporan Global Competitiveness Report yang dipullikasikan olehWo rl dEconomic Forrmr (WFF) yang nienganalisis daya saing ekonomi dengan duapendekatan, yakni pendekatan peilumbuhan ekonomi (OCI) dan pendekatan mikroekonomi (MCI) rnenunjukkan baltwa peringkat daya saing perekonomian Indonesia(Growth Competitiveness Index/M) merosot lagi clari urutan ke-64 di tahun lalu(2001) ke urutan 67 (dari 80 negara) di tahun ini, clan daya saing mikroekonomi(Microeconomic Competitiveness hndex/MCI) turun sembilan tingkat, dari urutan ke-55 menjadi ke-63. Sebelumnya sebuah suivei yang dilaporkan pada bulan Juni tahun 2001, yang dilakukan olchPolitical and Economic Risk Consultancy (PERC), menempatkan Indonesia dalam kelompokdengan resilco polilik clan ekonomi terburuk di antara 12 negara Asia bersama Cina clanVietnam. Dilihat dari kebutuhan dunia akan usaha akan kepercayaan investor yang menuntut adanyacorporate governance berdasarkan prinsip-prinsip dan praktek yang direrima secara internasional(International Best Practice) maka terbentuknya Komite Nasional mengenal Kebijakan corporategovernance National Commite onCorporate Fovernance (NCCG) di bulan lgustus tahun 1999 merupakan suatutonggak penting dalam sejarah perkembangan GG di Indonesia. Selanjutnya seorang pengamat mencoba mengkaji kadar penyelenggaraan pemerintahanyang baik di Indonesia, beliau menyimpulkan bahwa ada beberapa pertanyaan yang perludiperhatikan, apabila Indonesia akan menciptakan pemerintahan yang baik, antara lain :
  10. 10. •Bagaimana relasi antara pemerintah dan rakyat.•Bagaimana kultur pelayanan publik•Bagaimana praktik KKN•Bagalinana kuantitas dan kualitas konflik antara level pemerintah•Bagainlana kondisi tersebut c11 propinstkabupatcn kota.Dari kajian yang dilaksanakan maka diternukan ciri pemerintahan yang buruk, tidakefisien dan tidak efektif, dengan ciri-ciri sebagai berikut :1.Relasi antara pemerintah dan rakyat berpola serba negara2.Kultur Pemerintah sebagai tuan dan bukan pelayan3.Patologi pemerintah dan kecenderungan KKN4.Kecenderungan lahirnya etno politik yang kuat5.Konflik kepentingan antar pemerintah.@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Tata pemerintahan yang baik (good governance) adalah suatu kesepakatan menyangkutpengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta.Untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik perlu dibangun dialog antara pelaku-pelaku pentingdalam negara, agar semua pihak merasa memiliki tata pengaturan tersebut. Tanpa kesepakatan yangdilahirkan dari dialog ini kesejahteraan tidak akan tercapai karena aspirasi politik maupun ekonomirakyat tersumbat.Tata pemerintahan yang baik bukanlah suatu hal yang baru. labi Muhammad S.A.W telahmempraktekkan tata pemerintahan semacam ini di Madinah. Di berbagai pelosok Musantara seperti diSumatra Barat, Bali, dan banyak daerah lainnya masyarakat tradisional telah menerapkan tatapemerintahan yang baik. Konsep yang kini dikemas dalam kata-kata modern ini semenjak dulusesungguhnya telah dijalankan di tingkat desa di hampir semua daerah di Indonesia.Menurut Dokumen Keijakan UNDP :Tata pemerintahan adalah pengunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi gunamengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruhmekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakatmengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban danmenjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka.
  11. 11. Sumber:Tata Pemerintahan menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan, Januari 1997 –Dokumen Kebijakan UNDP.CIRI TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK1.Mengikutsertakan semua2.Transparan dan bertanggung jawab3.Efektif dan adil4.Menjamin adanya supermasi hukum5.Menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial dan ekonomi didasarkanpada konsensus masyarakat6.Memperhatikan kepentingan mereka yang paling miskin dan lemah dalamproses pengambilan keputusan menyangkut alokasi sumber daya pembangunan.UFISUR-UNSUR TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK1.PARTISIPASISemua pria dan wanita mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, balk secara langsung maupunmelalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruhtersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untukberpartisipasi secara konstruktif.2.SUPREMA5I HUKUMKerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, terutamahukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.3.TRANSPARAN51Tranparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan,lembagalembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak- pihak yang berkepentingan, daninformasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.4.CEPAT TANGGAPLembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayanisemua pihak yang berkepentingan.5.MEMBANGUN KONSENSUS
  12. 12. Tata pemerintahan yang balk menjembatani kepentingankepentingan yang berbeda demiterbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompokmasyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakankebijakan dan prosedur-prosedur.6.KESETARAANSemua pria dan wanita mempunyai kesempatan memperbaiki ataumempertahankan kesejahteraan mereka7.EFEKTIF DAN EFI5IENProses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan wargamasyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.8. BERTANGGUNG JAWABPara pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta dan organisasi- organisasi masyarakat bertanggungjawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentukpertanggungjawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutandan dari apakah bagi organisasi itu keputusan tersebut bersifat k e dalam atau ke luar.9.VISI STRATEGISPara pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tatapemerintahan yang balk dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkanuntuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahamanatas kompleksitas kesejarahan, budaya dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.Erna WitularKetua Dewan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan1.Apa artinya tata pemerintahan ? Tata pemerintahan mempunyai makna yang jauh lebih luas dari pemerintahan. Tatapemerintahan menyangkut cara-cara yang disetujui bersama dalam mengatur pemerintahan dankesepakatan yang dicapai antara individu, masyarakat madani, lembaga-lembaga masyarakat,dan pihak swasta. Ada dua hal penting dalam hubungan ini :a.Semua pelaku harus saling tahu apa yang dilakukan oleh pelaku
  13. 13. lainnya.b. Adanya dialog agar para pelaku saling memahami perbedaan- perbedaan di antaramereka melalui proses di atas diharapkan akan tumbuh konsensus dan sinergi di dalammasyarakat. Perbedaan yang ada justru menjadi salah satu warna dari berbagai warna yang adadalam tatapengaturan tersebut.2.Apa ukuran tata pemerintahan yang baik ?Salah satu ukurannya adalah tercapainya suatu pengaturan yang dapatditerima sektor publik, sektor swasta dan masyarakat madani.a. Pengaturan di dalam sektor publik antara lain menyangkut keseimbangan kekuasaanantara badan eksekutif (presiden), legislatif (DPR dan MPR), dan yudikatif (pengadilan).Pembagian kekuasaan ini juga berlaku antara pemerintah pusat dan daerah.b. Sektor swasta mengelola pasar berdasarkan kesepakatan bersama, termasuk mengaturperusahaan dalam negeri besar maupun kecil, perusahaan multinasional, koperasi dansebagainya.c. Masyarakat madani mencapai kesepakatan bersama guna mengatur kelompok-kelompokyang berbeda seperti kelompok agama, kelompok olah raga, kelompok kesenian, dan sebagainya.3.Bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam tata pemerintahan yang baik ?a. Pertama, dengan mengawasi sektor publik dan sektor publik dan sektor swasta, dan jugamemberikan masukan-masukan yang konstruktif pada pemerintah dan sektor swasta demiberlangsungnya pelayanan yang baik bagi masyarakat luas.
  14. 14. b. Kedua, terlibat langsung dalam proses-proses pembangunan yang menyangkut dirisendiri dan masyarakat. Warga masyarakat misalkan saja dapat membentuk paguyuban-paguyuban lokal atau bergabung dengan LSM-LSM yang ikut ambil bagian aktif dalampembangunan di daerah setempat.

×