• Save
Jurnal Ilmiah Mkn Unud Oktober 2013
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Jurnal Ilmiah Mkn Unud Oktober 2013

on

  • 1,294 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,294
Views on SlideShare
1,294
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Jurnal Ilmiah Mkn Unud Oktober 2013 Document Transcript

  • 1. V o llu m e 0 6 Vo ume 06 H a lla m a n 1 – 5 2 Ha aman 1 –52 D e n p a s a rr Denpasa O k tto b e rr 2 0 1 3 Ok obe 2013 IIS S N SSN 2 2 5 2 --3 8 0 X 2252 380 X KERTHA PERTIWI J U R N A L IIL M IIA H M A G IIS T E R K E N O T A R IIA T A N U N IIV E R S IIT A S U D A Y A N A JURNAL LM AH MAG STER KENOTAR ATAN UN VERS TAS UDAYANA PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN UNIVERSITAS UDAYANA UNIVERSITAS UDAYANA 2013 2013
  • 2. DAFTAR ISI Susunan Organisasi Pengelola ………………………………………………………………….. Hlm i Pengantar Redaksi ………………………………………………………………………………. ii Daftar isi ………………………………………………………………..................................... iii Pelaksanaan Transaksi Perdagangan Valuta Asing Melalui Internet Banking Ni Putu Ayu Suri Intaning Dewi……………………………………………………………….. 1 Perjanjian Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Dibawah Tangan Dan Kekuatan Pembuktiannya Setelah Dilegalisasi Oleh Notaris/PPAT I Wayan Sujana……………………………………………………………… …………….. 9 Hapus Dan Jatuhnya Hak Milik Atas Tanah Kepada Negara Akibat Pemindahan Hak Milik Secara Tidak Langsung Kepada Warga Negara Asing Dengan Akta Notaris Luh Putu Ayu Devy Susanti ………………………………………………………………………. 18 Eksistensi Dan Pengaturan Hukum Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas I Putu Suwantara ...………………………………………………………………………………. 32 Kew enangan Notaris Dalam Membuat Akt a Risalah Lelang I Wayan Ananda Yadnya Putra Wij aya ………………………………………………….. 45 Petunjuk Penulisan Artikel iii
  • 3. PENGANTAR REDAKSI Om, Swastyastu, Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa oleh karena atas perkenan dan rahkmat-Nyalah Jurnal Ilmiah Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana periode Oktober Tahun 2013 dapat diselesaikan. Disusunnya Jurnal Ilmiah Prodi M.Kn. Unud. ini dimaksudkan untuk dapat sebagai referensi dan informasi terkait dengan berbagai persoalan dalam bidang Hukum Kenotariatan bagi mahasiswa, dosen serta masyarakat pembaca. Jurnal Ilmiah ini memuat beberapa artikel pilihan dari mahasiswa maupun dosen Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana seperti terkait dengan persoalan Pelaksanaan Transaksi Perdagangan Valuta Asing Melalui Internet Banking, Perjanjian Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Dibawah Tangan Dan Kekuatan Pembuktiannya Setelah Dilegalisasi Oleh Notaris/PPAT, Hapus Dan Jatuhnya Hak Milik Atas Tanah Kepada Negara Akibat Pemindahan Hak Milik Secara Tidak Langsung Kepada Warga Negara Asing Dengan Akta Notaris dan artikel lainnya. Artikel tersebut merupakan ringkasan hasil penelitian tesis mahasiswa yang sudah diuji dan dapat dipertahankan oleh mahasiswa dalam sidang ujian dihadapan dewan penguji dan Guru Besar. Dengan diterbitkannya Jurnal Ilmiah periode Oktober Tahun 2013 ini diharapkan dapat sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan pendidikan didalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan pendidikan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana. Kami juga memberikan kesempatan kepada semua pihak yang kompeten dan pemerhati bidang Hukum Kenotariatan baik di dalam maupun di luar lingkungan Universitas Udayana untuk berpartisipasi dalam menulis artikel ilmiah dengan tetap mentaati semua aturan atau ketentuan yang tercantum dalam Jurnal Ilmiah ini. Akhirnya, semoga Jurnal Ilmiah ini bermanfaat untuk semua pihak. Om, Santih, Santih, Santih, Om. Denpasar, Oktober 2013 Redaksi ii
  • 4. PETUNJUK PENULISAN JURNAL Jurnal Kertha Pertiwi adalah publikasi ilmiah dibidang Kenotariatan. Naskah yang diterima yaitu karya tulis yang merupakan hasil penelitian atau hasil pemikiran (konseptual) yang ada hubungannya dengan Kenotariatan dan belum pernah dipublikasikan di media lain. Petunjuk Penulisan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Penulis bertanggung jawab terhadap isi naskah. Korespondensi mengenai naskah dialamatkan kepada penulis dengan mencantumkan institusi, alamat institusi, dan e-mail salah satu penulis; Naskah akan dinilai dari 3 unsur, yang meliputi kebenaran isi, derajat orisinalitas, relevansi isi serta kesesuaian dengan misi jurnal; Naskah dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris; Judul Naskah harus ditulis secara ringkas, tetapi cukup informatif untuk menggambarkan isi tulisan; Naskah ditulis rapi dengan program Microsoft Word pada kertas berukuran A4 (satu sisi), dan setiap lembar tulisan diberi nomor halaman dengan jumlah halaman maksimal 20. Jarak spasi 1.5 kecuali abstrak dan daftar pustaka yang mempunyai jarak spasi 1. Model huruf yang digunakan adalah Times New Roman dengan font 12 kecuali judul berupa huruf kapital dengan dengan font 14. Margin masing-masing adalah 2.5 cm. naskah diserahkan dalam bentuk soft copy dan hard copy; Naskah yang ditulis dalam Bahasa Indonesia mencantumkan abstrak dalam Bahasa Inggris, dan sebaliknya dengan jumlah kata antara 150 sampai 200. Kata kunci harus dipilih untuk menggambarkan isi makalah dan paling sedikit 4 (empat) kata kunci; Sistematika artikel hasil penelitian :  Judul,  Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama lembaga/institusi, dan email,  Abstrak,  Kata kunci,  Pendahuluan (latar belakang dan dukungan kepustakaan yang diakhiri dengan tujuan penelitian),  Metode,  Hasil,  Pembahasan,  Simpulan dan saran,  Ucapan terima kasih (bila ada),  Daftar rujukan/daftar pustaka (hanya memuat sumber yang dirujuk), dan  Lampiran (bila ada) Sistematika artikel hasil pemikiran (artikel konseptual yang argumentatif-ilmiah, sistematis dan logis) meliputi :  Judul,  Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama lembaga/institusi, dan email,  Abstrak,  Kata kunci,  Pendahuluan (latar belakang dan dukungan kepustakaan yang diakhiri dengan tujuan atau ruang lingkup tulisan),  Bahasan utama,  Simpulan dan saran,  Ucapan terima kasih (bila ada),  Daftar rujukan/daftar pustaka (hanya memuat sumber yang dirujuk), dan  Lampiran (bila ada) Sumber rujukan sedapat mungkin merupakan pustaka mutakhir (terbitan 10 tahun terakhir) dan diutamakan dari sumber data primer berupa artikel-artikel penelitian dalam jurnal atau majalah ilmiah dan/atau laporan penelitian;
  • 5. 10. Daftar rujukan (pustaka) disusun dengan tata cara seperti contoh berikut, dan diurutkan berdasarkan nama penulis secara alfabetis. a) Buku Arsyad, S. 1989. Konservasi Tanah dan Air. IPB Press, Bogor. b) Buku kumpulan artikel Dahuri, R. dan Sulistiono. (eds.). 2004. Metode dan Teknik Analisa Biota Perairan. (edisi ke-2, cetakan ke-1). Lembaga Penelitian IPB, Bogor. c) Artikel dalam buku kumpulan artikel Huffman, G.J., R.F. Adler, D.T. Bolvin, and E.J. Nelkin. 2010. “The TRMM Multi-satellite Precipitation Analysis (TMPA)”. In M. Gebremichael and F. Hossain (Ed.). Satellite Rainfall Applications for Surface Hydrology (pp. 3-22). Springer Verlag, Netherlands. d) Artikel dalam jurnal atau majalah Haylock, M. and J.L. McBridge. 2003. “Spatial coherence and predictability of Indonesian wet season rainfall”. Journal of Climate, 14. 3882-3887. e) Artikel dalam dokumen resmi KLH. 1997. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jakarta. f) Buku terjemahan Hempel, L.C. 1996. Pengelolaan Lingkungan: Tantangan Global. Terjemahan oleh Hardoyo dan Jacobs. 2005. Penerbit Kanisius, Yogyakarta. g) Skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian Rastina, I.K. 2004. Studi Kualitas Air Sungai Ho Kabupaten Tabanan, Bali. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar. h) Makalah seminar, lokakarya, penataran Waseso, M.G. 2001. “Isi dan Format Jurnal Ilmiah”. Makalah disajikan dalam Seminar Lokakarya Penulisan Artikel dan Pengelolaan Jurnal Ilmiah. Universitas Lambungmangkurat, Banjarmasin tanggal 9-11 Agustus 2001. i) Prosiding Franke, J. and D.D. Lichti. 2008. MillMapper – A Tool for Mill Liner Condition Monitoring and Mill Performance Optimization. Proceedings of the 40th Annual Meeting of the Canadian Mineral Processors. Ottawa-Canada, 22-24 January 2008. 391-400. j) Artikel dalam internet (bahan diskusi) USGS. 2010. Water Quality. http://ga.water.usgs.gov/edu/waterquality.html. diakses tanggal 15 Desember 2010. k) Artikel atau berita dalam koran Bagun, R. 31 Juli 2006. Identitas Budaya Terancam. KOMPAS, hlm 40. Nusa Bali, 31 Juli 2006. Mengukur Kedasyatan Tsunami di Laut Selatan Bali. Hlm. 1 & 11.
  • 6. KERTHA PERTIWI Jurnal Ilmiah Magister Kenotariatan (Scientific Journals of The Master of Notary) ISSN 2252 – 380 X Volume 06 Periode Oktober 2013 Susunan Organisasi Pengelola Penanggung Jawab Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH.,M.Hum. Pimpinan Redaksi I Made Tjatrayasa, SH.,MH. Mitra Bestari Prof. Dr. Muhammad Yamin Lubis, SH.,MS.,CN. Dewan Redaksi Prof. R.A. Retno Murni, SH.,MH.,Ph.D. Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.,M.Hum. Dr. I Gede Yusa, SH.,MH. Dr. Ketut Westra, SH.,MH. Penyunting Pelaksana Drs. Yuwono, SH.,M.Si. Ngakan Ketut Dunia, SH.,MH. Kadek Sarna.,SH.,M.Kn. I Made Walesa Putra, SH.,M.Kn. Nyoman Satyayudha Dananjaya, SH.,M.Kn. Petugas Administrasi dan Keuangan Ni Putu Purwanti, SH.,M.Hum. Wiwik Priswiyanti, A.Md. I Putu Artha Kesumajaya I Gde Chandra Astawa Widhiasa Luh Komang Srihappy Widyarthini, SH. I Made Suparsa I Ketut Wirasa I Gusti Bagus Mardi Sukmawan, Amd. Kom. Alamat Redaksi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana Jl. Pulau Bali No. 1 Sanglah Denpasar Telp. : (0361)264812. Fax (0361)264812 E-mail : notariat@fl.unud.ac.id Website : http://www.fl.unud.ac.id/notariat/ G a m b a r C o ve r : K e i n d a h a n A l a m I n d o n e s i a K e r t h a P e r t i w i m e r u p a k a n j u r n a l i l m i a h ya n g d i t e r b i t k a n d u a k a l i s e t a h u n ( A p r i l d a n O kt o b e r ) ya n g m e mu a t i n fo r m a s i t e n t a n g b e r b a g a i a s p e k h u ku m K e n o t a r i a t a n d a r i : ( 1 ) h a s i l p e n e l i t i a n , ( 2 ) n a s k a h ko n s e p t u a l / o p i n i , ( 3 ) r e s e n s i b u ku , d a n i n fo K e n o t a r i a t a n a c t u a l l a i n n ya i
  • 7. PELAKSANAAN TRANSAKSI PERDAGANGAN VALUTA ASING MELALUI INTERNET BANKING Oleh: Ni Putu Ayu Suri Intaning Dewi* NIM 1092461038 Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana email: intaning@intaning.com Pembimbing I: Prof. R.A. Retno Murni, SH., MH., Ph.D.** Pembimbing II: I Gusti Ayu Puspawati, SH., MH.*** Abstract Based on Bank Indonesia Regulation Number 10/28/PBI/2008 on Purchase of Foreign Currency vs IDR through Banks, stated that the purchase of foreign currency against the rupiah by foreign customers or to the bank over $ 100,000 (one hundred thousand U.S. dollars) or the equivalent per month per customer or a foreign party can only be done with the underlying(the supporting documents showing the purposes of the transaction). However, customers who trade foreign exchange transactions made via internet banking would not be able to immediately provide the underlying, while Bank Indonesia requires banks to provide the underlying transactions conducted by customers. In this research raised two (2) issues, namely: (1) How is the implementation of foreign exchange trading transactions made via internet banking, (2) How is the responsibility of the bank in foreign exchange trading transactions through internet banking. The research method used is the juridical empirical legal research aims to look at the gap between the provisions applicable to the reality that exists in society. This study is located in Bank Central Asia, Bank Negara Indonesia and Standard Chartered Bank, all located in Denpasar. The results showed that (1) The foreign exchange trading transactions made via internet banking there is a gap between the existing regulations (das sollen) with reality or practice (das sein). Based on Bank Indonesia Regulation on foreign exchange transactions, banks should have had any transactions underlying the foreign currency against the rupiah is done either through teller (manual) or through internet banking. But in practice, banks tend to only ask for the underlying transactions conducted through the teller, while transactions conducted through internet banking customers often get away without having to provide the underlying documents. (2) Responsibility for the implementation of the bank's foreign exchange trading transactions are made via internet banking responsibilities will be seen from the side of the bank, as the foreign exchange trading transactions made via internet banking, transactions carried out by the bank's customers (self assessment) and in general customers will find it difficult to prove the existence of an element errors / omissions of the bank. Therefore, the doctrine espoused product liability, which the bank considered guilty (presumption of guilty) unless the bank can prove that the bank was not negligent or wrongful conduct as evidenced by a record or records that are owned by banks. In addition the bank is also responsible to Bank Indonesia in terms of completeness foreign exchange transactions undertaken customers. Keywords : Transactions, Foreign Exchange, Internet Banking * Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan T.A. 2010/2011 ** Pembimbing I ***PembimbingII I. Pendahuluan Valuta atau nilai uang adalah nilai mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran yang dijamin dengan cadangan emas atau perak yang ada di bank pemerintah, sedangkan valuta asing merupakan alat pembayaran luar negeri.“Foreign exchange is the system by which the type of money used in one country is exchange from another country’s money”. Valuta Asing atau biasa disingkat dengan sebutan valas merupakan mata uang yang dikeluarkan dan dipergunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain atau seluruh kewajiban terhadap mata uang asing yang dapat dibayar di luar negeri, baik itu berupa pembayaran, pelunasan hutang piutang, maupun simpanan yang ada pada bank di luar negeri. Pengaturan perdagangan valuta asing di Indonesia diatur oleh Bank Indonesia dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa. Selain itu industri perbankan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disingkat dengan UU Perbankan), memiliki peran yang begitu besar dan dominan dalam sistem keuangan di Indonesia yang mana pengawasan terhadap operasi perbankan nasional dilakukan Bank Indonesia. Sering dikatakan bahwa perbankan merupakan jantung sistem keuangan suatu negara karena perannya dalam kegiatan perekonomian. Hal ini tentu tidak terlepas dari fungsi perbankan sebagai lembaga perantara keuangan atau financial intermediary antara masyarakat yang memiliki Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014 Page 1
  • 8. kelebihan uang dan masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan uang. Perilaku masyarakat dalam melakukan transaksi dewasa ini mulai banyak berubah. Saat ini aspek kemudahan, fleksibelitas, efisiensi, dan kesederhanaan sangat diperlukan dalam menunjang kegiatan masyarakat yang semakin kompleks. Kenyataan ini tentu merupakan tantangan besar bagi industri perbankan. Oleh karena itu, adanya layanan internet banking sebagai media alternatif dalam memberikan kemudahan bagi nasabah suatu bank merupakan salah satu solusi yang cukup efektif. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari kelebihan yang dimiliki internet banking itu sendiri, dimana transaksi yang dilakukan melalui layanan internet banking, dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. Seperti halnya pada transaksi perdagangan valuta asing yang dilakukan melalui internet banking, dalam hal penukaran nilai mata uang atau kurs yang diperoleh oleh nasabah. Seringkali pada tampilan layar atau browser internet banking bank menampilkan nilai tukar atau kurs yang bagus, akan tetapi ketika nasabah melakukan penukaran, nilai tukar yang diperoleh tidak setara dengan nilai yang ditampilkan. Hal ini bisa dikarenakan nilai tukar setiap valuta asing tersebut mengalami perubahan setiap detiknya atau dari sisi bank yang kurang aktif melakukan pengkinian terhadap nilai tukar dari valuta asing tersebut. Oleh karena itu sering terjadi ketika nasabah menukar valuta asingnya melalui internet, nilai tukar atau kurs yang diperoleh mengalami perubahan. Kerugian karena selisih dari transaksi valuta asing ini banyak dialami oleh nasabah, dan bank lebih sering mengelak dari tanggung jawab karena berdasarkan pada asas non-repudiation atau asas nir sangkal, itu suatu asas dalam perbankan, bahwa nasabah tidak dapat menyangkal tidak melakukan transaksi apabila sistem telah mencatatnya. Ketika terjadi kerugian karena adanya selisih nilai tukar, nasabah akan kalah jika bank tidak membantu, misalnya memberikan catatan bukti. Seringkali pihak bank akan menyebut jika transaksi terbukti dan sah karena rekening tersebut dibuka yang berhak. Definisi yang berhak disini adalah yang mempunyai login id dan mengetahui password. Transaksi perdagangan valuta asing yang dilakukan melalui internet banking ini juga sering terjadi dimana transaksi tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan adanya sistem error yang mengakibatkan transaksi belum tercatat pada sistem bank sehingga transaksi yang sudah di input oleh nasabah tidak terlaksana. Dalam hal ini tidak jarang nasabah mengalami kerugian pada selisih nilai tukar yang diperoleh. Kerugian yang diderita nasabah karena adanya sistem error dimana transaksi yang seharusnya sudah terlaksana namun pada kenyataannya belum dilaksanakan oleh bank tersebut diperparah lagi tatkala dari ketidakberhasilan transaksi tersebut nasabah dikenakan denda oleh pihak terkait yang menjadi rekan bisnisnya. Dalam hal ini tentu nasabah merasa sangat dirugikan dan biasanya bank akan mengelak disebabkan bukti bahwa belum ada transaksi yang terposting pada sistem bank. Di sisi lain, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan di Indonesia juga menetapkan beberapa peraturan terkait transaksi valuta asing yang dilakukan melalui jasa perbankan. Hal ini terkait dengan ketentuan jual beli mata uang asing yang berhubungan dengan mata uang rupiah, serta transaksi valuta asing yang dilakukan oleh warga negara asing. Sebagai lembaga yang memiliki tugas utama mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia berupaya meminimalkan transaksi valuta asing terhadap rupiah yang bersifat spekulatif. Langkah kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas nilai rupiah sehingga memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/28/PBI/2008 tentang Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah Kepada Bank, disebutkan bahwa pembelian valuta asing terhadap rupiah oleh nasabah atau pihak asing kepada bank diatas USD100.000 (seratus ribu US Dollar) atau ekuivalen per bulan per nasabah atau per pihak asing hanya dapat dilakukan dengan underlying (kegiatan yang mendasari pembelian valuta asing terhadap rupiah, biasanya dibuktikan dengan menunjukkan dokumen penunjang sebagai dasar transaksi dilakukan). Nasabah yang melakukan transaksi pembelian valuta asing melalui internet banking tentu tidak dapat dengan serta merta memberikan underlying tersebut, sedangkan Bank Indonesia mewajibkan bank untuk menyediakan underlying dari transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Banyaknya kasus kerugian materil yang diderita oleh nasabah bank pengguna internet banking dalam mekanisme transaksi perdagangan valuta asing melalui internet banking, menunjukkan masih kurangnya suatu tanggung jawab bank terhadap nasabah bank yang melakukan transaksi perdagangan valuta asing melalui internet banking. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka menarik untuk dilakukan penelitian terhadap “Pelaksanaan Transaksi Perdagangan Valuta Asing Melalui Internet Banking”. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian tesis ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus.Tujuan secara umumMelaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.Sedangkan tujuan khusus, yaitu: 1. Mendeskripsikan serta melakukan analisis mendalam tentang pelaksanaan transaksi perdagangan valuta asing yang dilakukan melalui internet banking. 2. Mendeskripsikan serta melakukan kegiatan mendalam tentang tanggung jawab bank dalam pelaksanaan transaksi perdagangan valuta asing yang dilakukan melalui internet banking. II. Metode Penelitian 2.1. Jenis penelitian Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014 Page 2
  • 9. Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian tesis ini yaitu penelitian yuridis empiris, karena mendekati masalah dari peraturan-peraturan yang berlaku dan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat 2.2. Sifat Penelitian Sifat dalam penelitian tesis ini bersifat deskriptif, karena ingin menggambarkan kenyataan yang terjadi, dalam hal ini pada Bank Umum yang memiliki fasilitas internet banking di Denpasar. 2.3. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ditentukan secara purposive yaitu di Bank Umum yang memiliki fasilitas internet banking di Denpasar. Adapun lokasi penelitiannya ditentukan hanya 3 (tiga) bank yaitu, Bank Central Asia (BCA) yang mewakili Bank Swasta, Bank Negara Indonesia (BNI) yang mewakili Bank Badan Umum Milik Negara (BUMN) dan Standard Chartered Bank (SCB) yang mewakili Bank Asing yang beroperasi di Indonesia khususnya cabang Denpasar Bali. 2.4. Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari 2 (dua) sumber yaitu Data Primer (Lapangan) dan Data Sekunder (Kepustakaan). Adapun bahan hokum yang digunakan adalah Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier. Bahan Hukum Primer, terdiri dari: 1. Kitab Undang-Undang Hukum 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia; 4. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar; 6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/28/PBI/2008 tentang Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah Kepada Bank; 7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/10/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing Oleh Bank; 2.5. Populasi dan Teknik Penentuan Sampel a. Populasi Populasi dalam penelitian ini Bank Central Asia (BCA), Bank Negara Indonesia (BNI) dan Standard Chartered Bank (SCB). b. Teknik Penentuan Sampel Sampel dari penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik Nonprobability/Nonrandom Sampling atau Sampel Tidak Acak dengan menggunakan metode purposive sampling. b. Metode dan Teknik Pengumpulan Data 1. Untuk mengumpulkan data lapangan digunakan teknik wawancara. 2. Untuk mengumpulkan data kepustakaan digunakan teknik membaca dari literatur. c. Metode dan Teknik Analisa Data Penelitian ini disajikan secara deskriptif analitis. III. Transaksi Perdagangan Valuta Asing Yang Dilakukan Melalui Internet Banking 3.1. Pelaksanaan Transaksi Perdagangan Valuta Asing yang Dilakukan Melalui Internet Banking Transaksi valuta asing yang dilakukan melalui internet banking dapat digambarkan sebagai berikut: Tahapan transaksi valuta asing yang dilakukan melalui internet banking umumnya terdiri dari 9 tahap. Menurut Lerry Siregar, tahapan transaksi yang dilakukannya yaitu: 1. Browsing ke halaman bank yang bersangkutan. 2. Pilih menu Internet Banking (login). 3. Masukkan user ID dan password. 4. Memilih transaksi transfer. 5. Memilih mata uang dan nominal yang ingin ditransaksikan. 6. Submit perintah transaksi tersebut. 7. Mendapatkan etaccode atau SMS kode. 8. Masukkan SMS kode tersebut. 9. Mendapatkan konfirmasi bahwa transaksi telah dilaksanakan. Sebagai nasabah penting, responden bernama Lerry Siregar melakukan transaksi valuta asing lima belas kali dalam sebulan. Mata uang yang ditransaksikanadalah USD (Dolar Amerika) dan SGD (Dolar Singapura).Sebagai salah satu hard currency, dolar US adalah pilihan utama bagi mereka yang melakukan perdagangan valuta asing. Transaksi valuta asing yang dilakukan Lerry Siregar melalui Bank BCA, Bank BNI atau Standard Chartered (SCB) semata-mata untuk pembayaran bukan spekulasi. (Hasil wawancara dengan Lerry Siregar, Insurance Specialis PT. Asuransi Jiwa Manulife   Indonesia pada tanggal 29 Mei 2012). Dalam transaksi valuta asing yang dilakukan melalui internet banking, teori yang digunakan untuk membedah hal ini adalah teori penawaran dan penerimaan. Menurut teori ini terjadinya suatu kesepakatan kehendak adalah setelah adanya penawaran atau offer dari satu pihak yang kemudian diikuti oleh penerimaan atau acceptance oleh pihak lainnya. Adapun teori yang dianut di negara dengan Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014 Page 3
  • 10. sistem hukum common law agreement ini mensyaratkan adanya offer dan acceptance dari para pihak yang kemudian menentukan kapan suatu transaksi valuta asing yang dilakukan melalui internet banking terjadi. Penawaran terjadi ketika suatu bank menampilkan kurs atau nilai tukar valuta asing yang tercantum pada layar internet banking bank tersebut. Di sisi lain, penerimaan terjadi ketika nasabah menyetujui nilai tukar tersebut dan kemudian melakukan transaksi valuta asing melalui layanan internet banking. Dengan adanya transaksi jual beli valuta asing melalui internet banking ini, menurut teori penawaran dan penerimaan dianggap terjadi suatu kesepakatan yang mana dibuktikan dengan terpenuhinya unsur penawaran (offer) dan penerimaan (acceptance). Akan tetapi pada pelaksanaannya terdapat kesenjangan, dimana kurs atau nilai tukar yang ditawarkan suatu bank dalam proses penawaran, tidak selalu sesuai dengan yang ditampilkan pada layar internet banking. Nilai tukar yang tertera pada layar internet banking bisa saja berubah sewaktu-waktu sesuai dengan pergerakan nilai tukar saat itu. 3.2. Pelaksanaan Transaksi Perdagangan Valuta Asing yang Dilakukan Melalui Internet Banking pada Bank Central Asia (BCA) Bank BCA pada tahun 2011 menerapkan strategi harga yang kompetitif dalam mengembangkan bisnis transaksi valuta asing. Volume transaksi valuta asing BCA meningkat menjadi USD 49,1 miliar, tumbuh38,4% dari USD 35,5 miliar pada tahun 2010.Bisnis transaksi valuta asing menjadi lebih kondusif seiring dengan peningkatan peringkat hutang negara Indonesia, derasnya arus masuk modal asing dan peningkatan investasi langsung (direct investment) di Indonesia. Peningkatan likuiditas di pasardan pada gilirannya akan meningkatkan aktivitas perdagangan valuta asing dan obligasi pemerintah yang difasilitasi oleh BCA. Dalam rangka meningkatkan layanan danberbagi informasi kepada nasabah, Tresuri BCA secara rutin menerbitkan newsletter harian dan buletin berkala untuk menyampaikan perkembangan pasar keuangan terkini yang meliputi pasar valuta asing, pasar uang (money rket) dan obligasi. Publikasi ini menyajikan informasi yang praktis dan komprehensif mengenai hal-hal seputar tresuri yang bermanfaat bagi para nasabahutama BCA. Pada tahun 2011, Tresury BCA berupaya meningkatkan hubungan dengan nasabah individual utama. 3.3. Pelaksanaan Transaksi Perdagangan Valuta Asing yang Dilakukan Melalui Internet Banking pada Bank Negara Indonesia (BNI) Untuk dapat menjadi nasabah pengguna BNI Internet Banking ada beberapa persyaratan yang perlu untuk dipenuhi, diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Nasabah harus memiliki BNI Card atau bagi nasabah yang memiliki BNI Taplus atau BNI Taplus Anggota Pegawai harus memiliki Kartu ATM. 2. Nasabah menggunakan BNI Card atau Kartu ATM untuk melakukan registrasi BNI internet banking melalui BNI ATM. 3. Nasabah harus memiliki alamat e-mail yang aktif dan telah tercantum pada sistem BNI. 4. Nasabah telah terlebih dahulu membaca dan memahami syarat untuk menjadi nasabah pengguna BNI internet banking. Adapun ketentuan penggunaan BNI internet banking itu sendiri bagi nasabah pengguna dapat menggunakan layanan BNI internet banking untuk mendapatkan informasi (transaksi non finansial) dan atau melakukan transaksi perbankan (transaksi finansial) yang telah ditentukan oleh Bank. Pada saat pertama kali menggunakan layanan BNI internet banking, nasabah pengguna diharuskan melakukan registrasi melalui BNI ATM dan aktivasi melalui www.bni.co.id. Setiap transaksi valuta asing yang dilakukan pada internet banking BNI dapat dilakukan dengan mudah, dimana menurut keterangan dari beberapa nasabah BNI, baik itu nasabah domestik maupun nasabah asing tidak mengalami kesulitan dan tidak pernah dimintakan underlying seperti yang terdapat pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia. 3.4. Pelaksanaan Transaksi Perdagangan Valuta Asing yang Dilakukan Melalui Internet Banking pada Bank Standard Chartered Sementara itu layanan penukaran mata uang asing di Standard Chartered Bank (SCB) dirancang untuk membantu nasabah mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari pergerakan harga pasar dengan risiko yang serendah mungkin. Dengan jaringan internasional di lebih dari 1.500 kantor cabang di 50 negara Asia, Afrika dan Timur Tengah, SCB memberikan akses langsung untuk mendapatkan saran dan informasi perkembangan pasar secara reguler dari tenaga ahli. Layanan keuangan dan tim solutions delivery SCB dirancang untuk membantu nasabah mengelola risiko dalam transaksi, meningkatkan keuntungan serta menawarkan kurs yang kompetitif untuk transaksi valuta asing nasabah. Tingkat perubahan dalam valuta asing sangat tinggi, untuk itu SCB menyediakan tim khusus yang terdiri dari staf ahli keuangan dan valuta asing yang bisa memberikan saran yang tepat di dalam setiap transaksi. Ini dapat membantu nasabah mengatasi dampak risiko pasar terhadap bisnis. Apabila Nasabah melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah kepada Standard Chartered Bank diatas USD100.000 (seratus ribu US Dollar) atau ekuivalen per bulan per nasabah, nasabah diwajibka melampirkan dokumen sebagai berikut: a. dokumen underlying transaksi yang bisa dipertanggungjawabkan; Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014 Page 4
  • 11. b. fotokopi dokumen identitas Nasabah dan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan c. pernyataan tertulis bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari Nasabah mengenai kebenaran dokumen underlying sebagaimana dimaksud pada huruf a dan bahwa dokumen underlying hanya digunakan untuk pembelian valuta asing terhadap rupiah paling banyak sebesar nominal underlying dalam sistem perbankan di Indonesia. Berbeda dengan keterangan yang diperoleh dari Pattrick Philippe Zaffini, warga negara Paris yang memiliki usaha sebagai Pemilik Cafe Seminyak menerangkan bahwa transaksi valuta asing yang dilakukan melalui internet banking sepanjang total keseluruhan di dalam satu bulannya mencapai diatas USD100.000 (seratus ribu US Dollar) atau ekuivalen per bulan per pihak asing, maka bank akan memintanya untuk melampirkan dokumen sebagai berikut: a. Dokumen underlying transaksi yang bisa dipertanggungjawabkan; dan b. Pernyataan tertulis bermaterai cukup yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang dari pihak asing atau pernyataan yang authenticated dari pihak asing mengenai kebenaran dokumen underlying sebagaimana dimaksud pada huruf a dan bahwa dokumen underlying hanya digunakan untuk pembelian valuta asing terhadap rupiah paling banyak sebesar nominal underlying dalam sistem perbankan di Indonesia pertanyaan yang timbul kemudian adalah, bagaimana caranya bank meminta dokumen tersebut sedangkan nasabah melakukan transaksi melalui internet banking, yang notabene tidak langsung datang ke bank. Menurut Patrick, pihak bank akan menghubungi nasabah untuk menyediakan underlying dokumen apabila transaksi USD yang dilakukan melebihi USD.100.000, dengan catatan transaksi terakhir yang dilakukan yang mengakibatkan kelebihan dari USD.100.000 tersebut akan di postpone atau ditunda terlebih dahulu penyelesaiannya sampai pihak bank memperoleh underlying dokumen dari nasabah. Jika hal ini terjadi, tentu nasabah merasa dirugikan, karena bisa saja terjadi perbedaan atau selisih nilai tukar saat seharusnya transaksi dilakukan dengan saat yang ditentukan oleh bank yaitu saat bank telah mendapatkan kelengkapan do kumennya. (Hasil wawancara dengan Pattrick Philippe Zaffini, Pemilik Cafe Seminyak pada tanggal 03 Juni 2012). Sementara itu, penuturan dari warga negara asing lainnya yaitu Mr. Boccaletti Paolo, nasabah berkebangsaan Itali, 27 Pebruari 1967 yang sehari- hari bekerja sebagai Controller PT. Ganesha Garment menyatakan bahwa mengalami kesulitan jika akan menukarkan mata uang euro ke rupiah jika nominalnya melebihi Rp. 500 juta. Hal ini dikarenakan harus melengkapi persyaratan berupa underlying dokumen, untuk tujuan apa penggunaan dana dalam bentuk rupiah tersebut. Hal ini menurutnya merupakan ketentuan yang mengadaada, karena sebagai warga negara asing yang tinggal dan berbisnis di Indonesia, tentu memerlukan sejumlah dana dalam bentuk rupiah untuk kehidupan sehari-hari dan untuk menjalankan usahanya. Oleh karena adanya ketentuan tersebut, maka setiap melakukan transaksi valuta asing, maka diusahakan tidak melebihi Rp. 500 juta setiap harinya. Keadaan seperti yang terjadi pada Mr. Boccaletti Paolo tersebut pada dasarnya mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/10/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing Oleh Bank. Dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa Bank dilarang dan atau dibatasi dan atau dikecualikan melakukan transaksi-transaksi tertentu dengan Pihak Asing. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/10/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing Oleh Bank, Bab 3 tentang Pelarangan Transaksi, pada Pasal 3, dinyatakan bahwa Transaksitransaksi tertentu yang dilarang dilakukan Bank dengan Pihak Asing meliputi: a. Pemberian Kredit dalam rupiah dan atau valuta asing; b. Penempatan dalam rupiah; c. Tagihan Antar Kantor dalam rupiah; d. Transfer Rupiah ke rekening yang dimiliki Pihak Asing dan atau yang dimiliki secara gabungan (joint account) antara Pihak Asing dengan bukan Pihak Asing pada Bank di dalam negeri; e. Transfer Rupiah ke rekening yang dimiliki Pihak Asing dan atau yang dimiliki secara gabungan (joint account) antara Pihak Asing dengan bukan Pihak Asing pada Bank di luar negeri. Peraturan ini di satu sisi sejalan dengan tujuan Bank Indonesia sebagai lembaga yang memiliki tugas utama mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, dimana Bank Indonesia berupaya meminimalkan transaksi valuta asing terhadap rupiah yang bersifat spekulatif. Langkah kebijakan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas nilai rupiah sehingga memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Namun di sisi nasabah terutama Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014 Page 5
  • 12. orang asing yang tinggal dan bekerja di Indonesia menganggap ketentuan tersebut mempersulit dan hanya ada di Indonesia. Ketentuan ini dianggap menghambat kegiatan bisnis mereka. IV. Tanggung Jawab Bank Dalam Transaksi Va- Luta Asing Yang Dilakukan Melalui Internet Banking 4.1. Tanggung Jawab Bank DalamTransaksi Valuta Asing Melalui Internet Banking Penggunaan fasilitas internet banking untuk transaksi perdagangan valuta asing oleh nasabah bisa dilakukan dengan sangat cepat dan mudah. Transaksi perdagangan valuta asing melalui internet banking ini dapat dilakukan dalam setiap hari selama 24 (dua puluh empat) jam dan dari mana saja sepanjang akses internet bisa dilakukan (Hasil wawancara dengan Yosy Valentino Vendijanto, Treasury Specialist Standard Chartered Bank, pada tanggal 01 Juni 2012). Hanya saja berdasarkan hasil wawancara dengan Dyah Ayu Sukmarini selaku Branch Operation Officerpada Bank Standard Chartered pada tanggal 01 Juni 2012 transaksi yang dilakukan bisa saja terganggu akibat system error pada server bank yang bersangkutan atau ganggungan jaringan internet. Hal yang dilakukan oleh pihak bank dalam mempertanggung jawabkan transaksi perdagangan valuta asing yang dilakukan nasabah melalui internet banking dapat berjalan dengan baik adalah: a. Memastikan server beroperasi real time atau sedang tidak dalam perbaikan. b. Rutin melakukan pengkinian data nasabah c. Selalu menampilkan informasi terbaru mengenai kurs valuta asing d. Mengecek ulang transaksi yang dilakukan kendati sifatnya otomatis tidak menutup kemungkinan terjadi system error sehingga diperlukan pengecekan ulang (Hasil wawancara dengan Dyah Ayu Sukmarini, Branch Operation Officer Standard Chartered Bank, pada tanggal 01 Juni 2012). Dalam transaksi perdagangan valuta asing yang dilakukan melalui internet banking, transaksi dilakukan sendiri oleh nasabah bank (self assessment) dan pada umumnya nasabah akan mengalami kesulitan untuk membuktikan unsur ada tidaknya kesalahan atau kelalaian dari bank. Oleh karena itu dianut doktrin product liability, dimana bank dianggap telah bersalah (presumption of guilty) kecuali jika bank mampu membuktikan bahwa bank tidak melakukan kelalaian atau kesalahan yang dibuktikan berdasarkan record atau catatan yang dimiliki oleh bank. Dalam transaksi valuta asing yang dilakukan melalui internet banking digunakan teori tanggung jawab yang berkenaan dengan tanggung jawab bank dalam rangka mengeksekusi atau melaksanakan transaksi valuta asing yang telah dilakukan nasabah melalui internet banking serta di siis lain menyediakan dokumen yang diperlukan demi kelancaran dan kelengkapan transaksi nasabah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam hal transaksi valuta asing. Salah satu tugas pokok Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 adalah mengatur dan mengawasi bank. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut Bank Indonesia diberikan kewenangan sebagai berikut: 1. Menetapkan peraturan perbankan termasuk ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsipprinsip kehati-hatian. 2. Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank. 3. Melaksanakan pengawasan bank secara langsung dan tidak langsung. 4. Mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Terkait dengan tugas Bank Indonesia mengatur dan mengawasi bank, salah satu upaya untuk menjamin transaksi internet banking yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah melalui pendekatan aspek regulasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah mengeluarkan serangkaian Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia yang harus dipatuhi oleh dunia perbankan antara lain mengenai penerapan manajemen risiko dalam pe- nyelenggaraan kegiatan internet banking dan penerapan prinsip Know Your Customer (KYC). Manajemen risiko dalam penyelenggaraan kegiatan internet banking antara lain seperti peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terkait dengan pengelolaan atau manajemen risiko penyelenggaraan kegiatan internet banking adalah Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/18/DPNP, tanggal 20 April 2004 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet (Internet Banking). Pokok-pokok pengaturannya antara lain sebagai berikut: 1. Bank yang menyelenggarakan kegiatan internet banking wajib menerapkan Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014 Page 6
  • 13. manajemen risiko pada aktivitas internet banking secara efektif. 5. 2. Penerapan manajemen risiko tersebut wajib dituangkan dalam suatu kebijakan, prosedur dan pedoman tertulis dengan mengacu pada Pedoman Penerapan Manajemen Risiko pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet Banking, yang ditetapkan dalam lampiran dalam Surat Edaran Bank Indonesia tersebut. 6. Bank harus memastikan tersedianya mekanisme penelusuran (audit trail) yang jelas untuk seluruh transaksi internet banking. 7. 3. Pokok-pokok penerapan manajemen risiko bagi bank yang menyelenggarakan kegiatan internet banking adalah: a) Adanya pengawasan aktif komisaris dan direksi bank, yang meliputi: 1. Komisaris dan direksi harus melakukan pengawasan yang efektif terhadap risiko yang terkait dengan aktivitas internet banking, termasuk penetapan akuntabilitas, kebijakan dan proses pengendalian untuk mengelola risiko tersebut. 2. Bank harus memastikan tersedianya prosedur yang memadai untuk melindungi integritas data, catatan/arsip dan informasi pada transaksi internet banking. Bank harus mengambil langkahlangkah untuk melindungi kerahasiaan informasi penting pada internet banking. Langkah tersebut harus sesuai dengan sensitivitas informasi yang dikeluarkan dan/atau disimpan dalam database. c) Manajemen Risiko Hukum dan Risiko Reputasi 1. Bank harus memastikan bahwa website bank menyediakan informasi yang memungkinkan calon nasabah untuk memperoleh informasi yang tepat mengenai identitas dan status hukum bank sebelum melakukan transaksi melalui internet banking. Direksi harus menyetujui dan melakukan kaji ulang terhadap aspek utama dari prosedur pengendalian pengamanan bank. b) Pengendalian pengamanan (security control) 2. Bank harus mengambil langkahlangkah untuk memastikan bahwa ketentuan kerahasiaan nasabah diterapkan sesuai dengan yang berlaku di negara tempat kedudukan bank menyediakan produk dan jasa internet banking. 1. Bank harus melakukan langkahlangkah yang memadai untuk menguji keaslian (otentikasi) identitas dan otorisasi terhadap nasabah yang melakukan transaksi melalui internet banking. 3. Bank harus memiliki prosedur perencanaan darurat dan berkesinambungan usaha yang efektif untuk memastikan tersedianya sistem dan jasa internet banking. 2. Bank harus menggunakan metode pengujian keaslian transaksi untuk menjamin bahwa transaksi tidak dapat diingkari oleh nasabah (non repudiation) dan menetapkan tanggung jawab dalam transaksi internet banking. 4. Bank harus mengembangkan rencana penanganan yang memadai untuk mengelola, mengatasi dan meminimalkan permasalahan yang timbul dari kejadian yang tidak diperkirakan (internal dan eksternal) yang dapat menghambat penyediaan sistem dan jasa internet banking. 3. Bank harus memastikan adanya pemisahan tugas dalam sistem internet. 4. Bank harus memastikan adanya pengendalian terhadap otorisasi dan hak akses (privileges) yang tepat terhadap sistem internet banking, database dan aplikasi lainnya. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014 5. Dalam hal sistem penyelenggaraan internet banking dilakukan oleh pihak ketiga (outsourcing), bank harus menetapkan dan menerapkan prosedur pengawasan dan due dilligence yang menyeluruh dan berkelanjutan untuk mengelola hubungan bank dengan pihak ketiga tersebut. Page 7
  • 14. Upaya lainnya yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka menjamin transaksi yang dilakukan melalui internet banking adalah pengaturan kewajiban bagi bank untuk menerapkan prinsip mengenal nasabah atau yang lebih dikenal dengan prinsip Know Your Customer (KYC). Pengaturan tentang penerapan prinsip KYC terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (Know Your Customer Principles) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 3/23/PBI/2001 dan Surat Edaran Bank Indonesia 6/37/DPNP nggal 10 September 2004 tentang Penilaian dan Pengenaan Sanksi atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Kewajiban Lain Terkait dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah, bank wajib: 1. Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah. 2. Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah. 3. Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah. 4. Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Terkait dengan kebijakan penerimaan dan identifikasi nasabah, maka sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah, bank wajib meminta informasi mengenai identitas calon nasabah, maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan bank, informasi lain yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah dan identitas pihak lain dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain. Identitas calon nasabah tersebut harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen pendukung dan bank wajib meneliti kebenaran dokumendokumen pendukung tersebut. Bagi bank yang telah menggunakan media elektronis dalam pelayanan jasa perbankan wajib melakukan pertemuan dengan calon nasabah sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening. Dalam hal calon nasabah bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain (beneficial owner) untuk membuka rekening, bank wajib memperoleh dokumen-dokumen pendukung identitas dan hubungan hukum, penugasan serta kewenangan bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain. Dalam hal bank meragukan atau tidak dapat meyakini identitas beneficial owner, bank wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah. Bank wajib menyimpan dokumen pendukung nasabah dalam jangka waktu sekurangkurangnya 5 (lima) tahun sejak nasabah menutup rekening pada bank. Bank juga wajib melakukan pengkinian data dalam hal terdapat perubahan terhadap dokumen-dokumen pendukung tersebut. Bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah bank. Bank wajib memelihara profil nasabah yang sekurang-kurangnya meliputi informasi mengenai pekerjaan atau bidang usaha, jumlah penghasilan, rekening lain yang dimiliki, aktivasi transaksi normal dan tujuan pembukaan rekening. V. PENUTUP 5.1 Simpulan Dari uraian-uraian yang telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Pelaksanaan transaksi perdagangan valuta asing yang dilakukan melalui internet banking terdapat kesenjangan antara peraturan yang ada (das sollen) dengan kenyataan atau pelaksanaannya (das sein). Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia tentang transaksi valuta asing, bank seharusnya telah memiliki underlying bagi setiap transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan baik yang dilakukan melalui teller (manual) maupun yang dilakukan melalui internet banking. Akan tetapi pada pelaksanaannya, bank cenderung hanya meminta underlying bagi transaksi yang dilakukan melalui teller, sedangkan transaksi yang dilakukan nasabah melalui internet banking seringkali bisa lolos tanpa keharusan menyediakan underlying dokumen. 2. Tanggung jawab bank dalam pelaksanaan transaksi perdagangan valuta asing yang dilakukan melalui internet banking tanggung jawab akan dilihat dari sisi bank, karena dalam transaksi perdagangan valuta asing yang dilakukan melalui internet banking, transaksi dilakukan sendiri oleh nasabah bank (self assessment) dan pada umumnya nasabah akan mengalami kesulitan untuk membuktikan unsur ada tidaknya kesalahan/kelalaian dari bank. Oleh karena itu dianut doktrin product liability, dimana bank dianggap telah bersalah (presumption of guilty) kecuali jika bank mampu membuktikan bahwa bank tidak melakukan kelalaian atau kesalahan yang dibuktikan berdasarkan record atau catatan yang dimiliki oleh bank. Selain itu bank juga bertanggung jawab kepada Bank Indonesia dalam hal kelengkapan transaksi valuta asing yang dilakukan nasabah. 5.2. Saran Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian tesis ini yaitu: 1. Bank yang menyediakan layanan transaksi perdagangan valuta asing yang dilakukan melalui internet banking hendaknya dilengkapi dengan layanan pengiriman dokumen melalui scan atau email. Sehingga transaksi yang memerlukan underlying Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014 Page 8
  • 15. menjadi mudah untuk dilakukan dan tidak menghambat kegiatan bisnis nasabah. 2. Layanan internet banking pada Bank Negara Indonesia, Bank Central Asia dan Standard Chartered Bank terbukti aman dipakai. Namun demikian harus selalu dievaluasi sistem keamanan secara berkala sehingga dirasa perlu dilakukan peningkatan sistem keamanan. Selain itu adanya audit dari Bank Indonesia juga mutlak diperlukan secara regular, sehingga bank dapat beroperasi sesuai dengan ketentuan yang ada. VI. DAFTAR BACAAN Buku Cambridge International English Dictionary of English, 1995,CambridgeUniversity Press, London DepartemenPendidikan danKebudayaan, 1998, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta . Gazali, Djoni S., dan Rachmadi Usman, 2010, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta. Hermansyah, 2005, Hukum Perbankan Nasional Indonesia Kencana, Jakarta. M. Bahsan, 2000, Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Muhammad Djumhana, 2008, Asas-asas Hukum perbankan Indonesia, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Petrus Reinhard Golose, 2011, Problematika Transaksi Internet Banking dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia, oleh POLRI, (Jakarta, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 12Nomor 8, Agustus, 2011). Sukamdani S. Gtosardjono, 2000, Perkembangan Dunia Usaha, Organisasi Bisnis dan Ekonomi di Indonesia 1950 – 2000, Tema Baru, Jakarta. Widjanarto. 2006. Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta. Zainal Asikin, 1995, Pokok-Pokok Hukum Perbankan di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Internet Ananta W, 2011, Penyalahgunaan Password, Information Technology, Communication, eBusiness. Diambil dari URL: http://www.ebizzasia.com/0109-2003/cyber.0109.html Peraturan Perundang-undangan 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah dirubah dengan UndangUndang No.10 tahun 1998. 3. Undang-Undang No 23 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar. 5. 6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/28/PBI/2008 tentang Pembelian Valuta Asing Terhadap Rupiah Kepada Bank. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/10/PBI/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing Oleh Bank. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014 Page 9
  • 16. PERJANJIAN JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH DIBAWAH TANGAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIANNYA SETELAH DILEGALISASI OLEH NOTARIS/PPAT Oleh I WAYAN SUJANA* NIM. 1092461003 Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana e-mail :Pembimbing I : Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja, SH,MS** Pembimbing II : Dr. Gede. Marhaendra Wija Atmaja, SH,MHum*** ABSTRACT I Wayan Sujana, S.H., Student of the Magister Kenotariatan (Master of Notarial Studies) Udayana University Program, 2010, Underhand Sale Purchase Agreement of Land with Freehold Title and its Evidencing Power after Legalization by a Notary-PPAT (Land Conveyancer). Tutorial Commission, Tutor I: Prof. Dr. I Dewa Gede Atmadja, SH, MS., Tutor II: Dr. Gede Marhaendra Wija Atmaja, SH,M.Hum. Keyword: Land Registration, Sale Purchase Agreement, Evidencing Every sale purchase of land must be registered as regulated in Article 19 of Act Number 5 of 1960 regarding the Agrarian Principle Regulations. The land registration process as a consequence of the legal act of transferring freehold title by means of sale purchase must be under a PPAT deed, but in reality there are people making a sale purchase with an underhand sale purchase. The same article also allows the registration of land with an agreement not made by a PPAT, this shows a conflict between such articles. The issue brought up here is regarding the legality of a land sale purchase made underhand and how the strength of evidencing is of a sale purchase of land with freehold title to land legalized by a Notary. This research is a normative research, a person to find the legal rules, legal principles as well as legal doctrines in order to answer the legal issue that has become problematic. This research has been made initially by researching the primary law by studying all rules of legislation involved with the issue as well as documents that can explain primary and secondary legal material. The result of the research shows that the legality of an underhand sale purchase of land with freehold title remains valid insofar it can be proven and not denied by the parties in particular the seller. The evidencing power of an underhand sale purchase of land with freehold title after having been legalized remains in the form of evidencing power of deeds made underhand having a legal evidencing power so long as the parties do not deny it, even after its legalization its evidencing is the same as before its legalization only after its legalization and affixed with an adequate stamp duty it is already acceptable as evidencing means in court. * Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan T.A. 2010/2011 ** Pembimbing I ***PembimbingII I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Negara Indonesia adalah Negara hukum, pernyataan tersebut diatur didalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 amandemen ketiga. Sebagai konsekuensi dari paham Negara hukum, maka seluruh sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan pada dan tidak boleh menyimpang pada norma-norma hukum yang berlakudi Indonesia, artinya hukum harus dijadikan panglima dalam setiap penyelesaian permasalahan yang berkenaan dengan individu masyarakat dan Negara. Wajib disadari bahwa Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai bagian dari hukum dasar atau konstitusi, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mempunyai makna yang sangat penting dan bersifat fundamental bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini berarti bahwa setiap tindakan maupun perbuatan harus didasarkan pada aturanaturan dan norma-norma yang telah ini, begitu pula pada perbuatan-perbuatan hukum dalam bidang pertanahan. Tanah merupakan salah satu faktor dalam bidang ekonomi yang sangat penting dan juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi, apabila hal tersebut ditinjau dari berbagai aspek, baik aspek sosial, ekonomi dan budaya. Negara Republik Indonesia telah meletakkan dasar politik agraria nasional, sebagaimana yang Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014 Page 10
  • 17. dimuat dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi, air, kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Ketentuan ini bersifat imperatif, karena mengandung perintah kepada Negara agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya, yang diletakkan dalam penguasaan Negara itu dipergunakan untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk melaksanakan Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tersebut, maka disusun dan disahkanlah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang selanjutnya disebut Undang-undang Pokok Agraria. Tujuan diundangkan Undang-undang Pokok Agraria nasional dimuat dalam penjelasan Umum Undangundang Pokok Agraria, yaitu: a. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka mesyarakat yang adil dan makmur. b. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan. c. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat Indonesia. Mengenai wewenang hak menguasai dari Negara atas tanah sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Pokok Agraria adalah: a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, pengguaan, persediaan, dan pemeliharaan tanah; b. Menentukan dan mengatur hubunganhubungan hukum antara orang-orang dengan tanah; c. Menentukan dan mengatur hubunganhubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai tanah. Untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan maka segala perbuatan hukum yang dalam penelitian ini difokuskan pada perbuatan hukum peralihan hak atas tanah dengan jual beli dilaksanakan pendaftaran tanah. Hal ini telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria menyatakan untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah, dan selanjutnya dalam melaksanakan pendaftaran tanah tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selain pejabat PPAT berwenang membuat akta otentik, ada pejabat lain yang berwenang membuat akta otentik yakni Notaris. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 1 ayat (1) menentukan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud diakan undang-undang ini. Apabila ditelaah dari pengertian PPAT dengan Notaris mempunyai kesamaan yakni sama-sama mempunyai kewenangan didalam membuat akta otentik. Bagi petugas-petugas yang ditugaskan untuk membuat akta tersebut haruslah memperhatikan syarat-syarat akta tersebut. Dalam garis besarnya syarat-syarat tersebut dapat digolongkan atas 2 (dua) yaitu pertama, menyangkut syarat formal, dan kedua menyangkut material akta tersebut. Akta sendiri dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan. Akta dibawah tangan bisa dibuat sedemikian rupa atas dasar kesepakatan para pihak dan yang penting tanggalnya bisa dibuat kapan saja, sedangkan akta otentik harus dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berhak untuk membuat akta otentik tidak hanya notaris, karena yang dimaksud dengan pejabat umum yang berwenang adalah pejabat yang memang diberikan wewenang dan tugas untuk melakukan pencatatan tersebut, misalnya : pejabat Kantor Urusan Agama atau pejabat catatan sipil yang bertugas untuk mencatat perkawinan, kelahiran dan, kematian, PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan lain sebagainya. Berbeda dengan akta otentik, akta dibawah tangan memiliki ciri dan kekhasan tersendiri, berupa : 1. Bentuknya bebas 2. Pembuatannya harus dibawah tangan 3. Tetap mempunyai kekuatanan pembuktian selama tidak disangkal oleh pembuatnya, artinya bahwa isi dari akta tersebut tidak perlu dibuktiksn lagi kecuali ada yang bisa membuktikan sebaliknya (menyangkal isinya) 4. Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi juga dengan saksi-saksi dan bukti lainnya. Oleh karena itu, bisaanya dalam akta di bawah tangan, sebaliknya dimasukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian. Dalam praktek akta dibawah tangan kadang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi tertentu, yang kadang tidak sama dengan waktu pembuatan. Misalnya perjanjian dibawah tangan yang dibuat saat ini diberi tanggal pada bulan dan tahun lalu, karena tidak adanya kewajiban untuk melaporkan perjanjian dibawah tangan, siapa yang menjamin bahwa perjanjian dibawah tangan tersebut adalah benar dibuat sesuai dengan waktunya. Otentik artinya karena dibuat dihadapan seorang pejabat umum yang ditunjuk untuk itu yang dalam hal ini bisaanya adalah seorang notaris. Sehingga akta yang dibuat dihadapan notaris tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti di depan pengadilan. Sedangkan istilah surat di bawah tangan adalah istilah yang dipergunakan untuk pembuatan Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014 Page 11
  • 18. suatu perjanjian antara para pihak tanpa dihadiri atau bukan dihadapan seorang notaris sebagaimana yang disebutkan pada akta otentik di atas. Dalam proses berperkara di pengadilan diperlukan adanya alat bukti yang akan menguatkan dalil-dalil para pihak yang berperkara terutama dalam perkara perdata. menurut pasal 1866 KUHPerdata atau pasal 164 R.I.B alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas : 1. pengakuan 2. bukti tulisan 3. sumpah 4. saksi – saksi 5. persangkaan Perjanjian yang dibuat di bawah tangan adalah perjanjian yang dibuat sendiri oleh para pihak yang berjanji, tanpa suatu standar baku tertentu dan hanya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak tersebut. Sedangkan kekuatan pembuktiannya hanya antara para pihak tersebut apabila para pihak tersebut tidak menyangkal dan mengakui adanya perjanjian tersebut (mengakui tanda tangannya di dalam perjanjian yang dibuat. Artinya salah satu pihak dapat menyangkal akan kebenaran tanda tangannya yang ada dalam perjanjian tersebut. Lain halnya dengan akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, artinya dapat dijadikan bukti di pengadilan. Diantara pasal 37 ayat (1) dan (2) tersebut apabila dilihat ada konflik vertical diantara pasal tersebut, yang mana ayat 1 menentukan pendaftaran peralihan hak atas tanah hanya dapat didaftar kalau menggunakan akta PPAT namun dalam ayat 2 menentukan dapat menggunakan selain akta PPAT. Hal ini nantinya dapat menimbulkan beberapa penafsiran antara lain bahwa perjanjian dibawah tangan pun dapat dijadikan sebagai dasar pendaftaran peralihan/pemindahan hak atas tanah kalau dilihat dari ayat 2 tersebut. Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai keabsyahan akta perjanjian jual beli hak milik atas tanah di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris-PPAT yang digunakan sebagai alat bukti dalam hal terjadi sengketa di pengadilan, maka dapatlah dirumuskan judul tesis ini yaitu “PERJANJIAN JUAL BELI HAK MILIK ATAS TANAH DIBAWAH TANGAN DAN KEKUATAN PEMBUKTIANNYA SETELAH DILEGALISASI OLEH NOTARIS”. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang disampaikan diatas, maka dalam penulisan ini akan dibatasi pada permasalahan, sebagai berikut: 1. Bagaimanakah keabsyahan perjanjian jual beli hak milik atas tanah dibawah tangan ? 2. Bagaimanakah kekuatan pembuktian perjanjian jual beli hak milik atas tanah yang dilegalisasi oleh Notaris? 1.3 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini dapat dikualifikasikan atas tujuan yang bersifat umum dan tujuan yang bersifat khusus, lebih lanjut dijelaskan sebagai berikut: 1.3.1 Tujuan Umum Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk : a. Melaksanakan Tri Dharma Pergutruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. b. Melatih mahasiswa dalam usaha menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis. c. Mengembangkan ilmu pengetahuan hukum khususnya bidang hukum kenotariatannya. d. Mengembangkan diri pribadi mahasiswa ke dalam kehidupan masyarakat. e. Untuk memenuhi persyaratan SKS dari jumlah beban studi untuk memeperoleh gelas Magsiter Kenotariatan. 1.3.2 Tujuan Khusus Disamping tujuan umum tersebut diatas, penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum terkait dengan paradigma ilmu sebagai proses (science as a procces). Dengan paradigma ini ilmu tidak akan pernah madeg (final) dalam penggaliannya atas kebenarannya. Dari paradigma tersebut tujuan khusus penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui keabsyahan akta jual beli hak mlik atas tanah dibawah tangan yang dilgalisasi oleh Notaris - PPAT sebagai bukti dalam hal terjadinya sengketa di pengadilan. 2. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan terhadap akta perjanjan jual beli hak milik atas tanah di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notarisPPAT. 1.4 Manfaat Penelitian 1.4.1 Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan substansi disiplin ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum pembuktian dengan akta perjanjian jual beli hak milik atas tanah dibawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris-PPAT dalam proses persidangan perkara perdata di pengadilan. 1.4.2 Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan pemikiran yang selanjutnya dapat dijadikan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan khusunya tentang kekuatan pembuktian perjanjian dibawah tangan dihubungkan dengan wewenang notaris - PPAT dalam legalisasi, sekaligus sebagai bahan kepustakaan bagi peneliti yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini. Disamping itu diharapkan bermanfaat pula bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014 Page 12
  • 19. umumnya, khusus dalam bidang hukum dan kenotariatan. 1.5 Landasan Teoritis Sebagai suatu akta maka harus dalam bentuk tertulis, dan dengan tertulisanya itu maka akan dapat digunakan sebagai alat bukti, yaitu merupakan alat bukti tertulis. Dengan tulisan yang disyaratkan hanya mempunyai sifat sebagai alat bukti yang hanya memperoleh arti apabila perjanjian yang diadakan dibantah. Bukti tulisan dalam suatu perkara perdata merupakan alat bukti yang utama, karena didalam lalu lintas keperdataan sering kali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai jika terjadi suatu perselisihan. Jika bentuk, cara penulisan dan dibuat oleh pejabat-pejabat yang telah ditetapkan, maka akta tersebut dapat diberlakukan sebagai akta yang otentik, karena suatu tulisan dapat disebut sebagai akta otentik, jika : 1. Dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-undang. 2. Dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum 3. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta di tempat akta itu dibuat. Fungsi Hukum sebagai instrumen pengatur dari instrument perlindungan ini diarahkan pada suatu tujuan, yaitu untuk menciptakan suasana hubungan hukum antar subyek hukum secara harmonis, seimbang, damai, dan adil. 1.6 Metode Penelitian 1.6.1 Jenis Penelitian dan Jenis Pendekatan Metode penelitian hukum merupakan suatu tata cara kerja suatu keilmuan yang ditandai dengan penggunaan metoda, jika diartikan meta yang diartikan diatas sedangkan thodos merupakan suatu jalan atau suatu cara. Jika diterjemahkan pengertian metoda adalah merupakan suatu jalan atau suatu cara. Van Peursen menterjemahkan pengertian metoda secara harfiah, mula-mula metoda diartikan sebagai suatu jalan yang harus ditempuh sebagai penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu rencana tertentu. 1.6.2 Sumber Bahan Hukum Untuk memecahkan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, maka diperlukan sumber-sumber penelitian. Menurut Peter Mahmud Marzuki sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan atas dua sumber, yaitu sumber-sumber hukum primer, dan bahan-bahan hukum skunder sebagai penelitian hukum normatif, maka bahan hukum primer diperoleh dari asas-asas atau prinsip dan kaedah-kaedah atau norma hukum, sedangkan bahan hukum skunder adalah sebagai bahan penunjang untuk memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, seperti pendapatpendapat ahli hukum yang termuat dalam media massa, jurnal-jurnal hukum, literatur-literatur hukum (text-book), berbagai hasil pertemuan ilmiah baik ditingkat nasional maupun internasional, internet dengan menyebut situsnya. 1.6.3 Teknik Analisa Bahan Hukum Dalam menganalisis informasi yang diperoleh dari bahan hukum baik bahan hukum primer maupun skunder, ada beberapa langkah yang ditempuh, yaitu deskripsi, inteprestasi, konstruksi, evaluasi, argumentasi dan sistematis. Teknik deskripsi adalah mencakup isi maupun struktur hukum positif, analisis terhadap bahan-bahan hukum yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini baik yang berupa peraturan perundang-undangan, bahanbahan pustaka, pendapat para ahli hukum, jurnal hukum, maupunhasil penelitian lainnya dilakukan secara deskriptif, analisis, evaluatif interpretatif, yaitu menganalisis, menafsirkan, menilaidan menjelaskan prinsip-prinsip, asas-asas, dan kaedah-kaedah atau norma-norma. II KAJIAN PUSTAKA 2.1. Pengertian, Syarat dan Macam Akta 2.1.1. Pengertian Akta Kata akta dalam kehidupan sehari-hari sering didengar, misalnya akta kelahiran, akta perkawinan, akta jual beli, akta hibah, akta perceraian, dan sebagainya. Tetapi apa sesungguhnya yang dimaksud dengan akta, perlu ada pemahaman lebih dulu sebelum menguraikan mengenai macammacam akta, isi akta, kegunaan akta, dan akta perjanjian jual beli tanah. Poerwadarminta menyebutkan akta adalah sebagai surat keterangan (pengakuan dan sebagainya) yang disaksikan atau disahkan oleh suatu badan pemerintah (notaris dan sebagainya). Menurut pendapat Subekti akta adalah tulisan yang memang sengaja dibuat untuk dijadikan suatu tanda bukti mengenai suatu peristiwa dan kemudian ditanda tangani. Kunthoro Basuki dan Retno Supartinah menyebutkan akta adalah setiap surat yang diberi tanda tangan dan sejak semula dengan sengaja dibuat untuk pembuktian. Tanda tangan adalah nama si penanda tangan dan bukan monogram atau initial, sehingga suatu paraaf bukanlah merupakan nama yang dapat mengindividualisir, melainkan hanyalah singkatan dari nama atau kebanyakan bahkan hanya merupakan huruf pertama saja dari nama yang bertanda tangan, maka oleh karena itu tidak berlaku sebagai tanda tangan (HR 17 Des. 1885 W. 5251). Prof. MR.A. Pitlo menyebutkan suatu akta adalah suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.. Untuk dapat disebut sebagai suatu akta, maka suatu surat mesti mempunyai tanda tangan, ternyata dari pasal-pasal seperti pasal 1911, 1912, 1915, 1917 BW, dan tidak perlu ditulis tangan sendiri, kecuali dalam hal-hal di mana undang-undang menentukan syarat ini (pasal 979,982, 988, dan 1915 BW). Akta juga diartikan sebagai surat yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, berkenaan dengan perbuatan-perbuatan hukum di bidang keperdataan yang dilakukan oleh pihak-pihak. Dari pengertian akta di atas dapat disebutkan bahwa yang terpenting dari suatu akta adalah Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014 Page 13
  • 20. bentuknya yang tertulis dan disaksikan serta ditanda tangani atau disahkan oleh pmerintah (notaris). Dengan demikian maka unsur-unsur yang penting untuk suatu akta adalah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan itu. 2.1.2. Syarat-syarat Akta Dalam garis besarnya syarat-syarat suatu akta dapat digolongkan kedalam dua golongan yaitu, di satu sisi menyangkut syarat bentuk, dan di sisi yang lain menyangkut syarat-syarat bagi isi akta itu sendiri. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa syarat-syarat bagi suatu akta dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu: 1 . Syarat formal Dalam hal ini haruslah diperhatikan apa sebenarnya yang dapat merupakan syarat formal suatu akta, sehingga dengan demikian dapat digunakan sesuai dengan fungsinya, yaitu sebagai alat bukti. Sebagai suatu akta maka bentuknya harus tertulis. Dengan tertulisnya itu maka akan dapat digunakan sebagai alat bukti, yang dengan sendirinya dalam hal ini adalah alat bukti tertulis, dan tulisan yang disyaratkan hanya mempunyai sifat sebagai alat bukti, yang hanya memperoleh arti apabila perjanjian yang diadakannya dibantah. Menurut Prof. R. Subekti, S.H., bahwa bukti tulisan ini dalam suatu perkara perdata merupakan alat bukti yang utama, karena di dalam lalu lintas keperdataan sering kali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai kalau terjadi suatu perselisihan. 2. Syarat Material Syarat material adalah syarat yang menyangkut isi akta, dalam arti apa saja yang diperbolehkan sebagai isi akta itu dan apa saja yang tidak diperbolehkan, sehingga apabila dilihat dari segi materialnya akta tersebut tidak akan kehilangan fungsinya sebagai alat pembuktian. Secara umum aktaakta yang tergolong ke dalam akta yang otentik, jika diperhatikan tentang isi yang terkandung di dalamnya dapat diadakan peng- klasifikasian, yaitu akta tersebut terdiri dari: 1. Bagian permulaan, yang biasa disebut dengan kepala akta. 2. Bagian tubuh akta, yaitu merupakan bagian yang terpenting dari setiap akta. 3. Bagian terakhir, yaitu yang merupakan penutup akta. Apabila diperhatikan bagian-bagian dari akta tersebut, maka dapat disebutkan bahwa isi akta merupakan bagian yang terpenting yang tergolong ke dalam tubuh akta. Isi akta itu pada pokoknya ada isi yang wajib dan ada isi yang sifatnya fakultatif. 2.2. Notaris 2.2.1. Pengertian Notaris Notaris merupakan Jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat. Dalam pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sejauh pembuatan akta otentik tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Di samping Notaris Undang- Undang juga menetapkan adanya: a. Pejabat Sementara Notaris, yaitu seseorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris yang meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan sementara (Pasal 1 angka 2). b. Notaris Pengganti, yaitu seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. (Pasal 1 angka 3). c. Notaris Pengganti Khusus, yaitu seorang yang diangkat sebagai Notaris Khusus untuk membuat akta tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat penetapannya sebagai Notaris, karena di dalam satu daerah kabupaten atau kota terdapat hanya seorang Notaris, sedangkan Notaris yang bersangkutan menurut ketentuan Undang-Undang ini tidak boleh membuat akta dimaksud. 2.2.2. Tempat Kedudukan dan Wilayah Jabatan Notaris. Dalam Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ditentukan, bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah kabupaten atau kota. Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya (Pasal 18 ayat 1 dan 2). 2.2.3. Kewenangan dan Kewajiban Notaris Berdasarkan ketentuan Pasal 1 UndangUndang No. 30 tahun 2004 Notaris adalah pejabat umum, dan bahkan kalau dilihat ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata secara tegas ditentukan bahwa notaris sebelumnya adalah satu-satunya pejabat umum yang dimaksud. 2.3. PPAT. (Pejabat Pembuat Akta Tanah) 2.3.1. Pengertian PPAT. (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Mengenai apa yang dimaksud dengan PPAT. (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 jo Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 tahun 1961, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor SK. 19/DDA/ 1971 tidak ada diatur mengenai pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Namun demikian ada pendapat dari Madjloes,S.H. yang Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014 Page 14
  • 21. menyatakan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang khusus berwewenang untuk membuat dan menandatangani akta dalam hal memindahkan hak atas tanah, menggadaikan tanah, meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, terhadap mereka yang menghendaki adanya akta itu sebagai bukti, serta menyelenggarakan administrasinya, sebagaimana ditentukan dan dibenarkan oleh peraturan perundangundangan. 2.4. Perjanjian Jual Beli Hak Milik Atas Tanah 2.4.1. Pengertian Perjanjian Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Sebelum memberikan pengertian tentang perjanjian jual beli hak atas tanah icrlebih dahulu akan diuraikan peagertian perjanjian secara umum. Dalam pasal 1313 KLJH Perdata ditentukan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. 2.4.2. Syarat Sahnya Perjanjian Jual Beli HakMilik Atas Tanah Setiap perjanjian yang dibuat apapun yang diperjanjikan haruslah dipenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi syarat sebagai berikut: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. 3. Suatu hal tertentu. 4. Suatu sebab yang halal. 2.4.3. Prosedur Perjanjian Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Dalam perjanjian jual beli hak atas tanah ada 2 (dua) hal yang penting diperhatikan, yaitu subyek dan obyek. Setelah jual beli itu didaftar, maka dilakukan penyerahan sertifikat kepada pembeli. Dalam proses jual beli hak atas tanah biaya-biaya yang harus dibayarkan adalah meliputi : 1. honoraium notaris/PPAT 2. honorarium saksi-saksi 3. biaya pendaftaran 4. biaya meterai. III PEMBAHASAN 3.1 Keabsyahan Akta Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Dibawah Tangan Aktifitas bisnis pada dasarnya senantiasa dilandasi aspek hukum yang terkait, ibaratnya sebeuah kereta api hanya akan dapat menuju tujuannya apabila ditopang dengan rel yang berfungsi sebagai landasan geraknya. Keberhasilan suatu bisnis tergantung dari landasan serta struktur perjanjian yang kuat, sehingga dapat meminimalisir kerugiankerugian dari perjanjian yang dilakukan. Didalam melakukan perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu bisnis selayaknya dibingkai dengan aturan-aturan yang berlaku mengenai perjanjian tersebut, agar suatu bisnis yang didasari dengan perjanjian dapat berjalan sesua dengan harapan. Kecakapan untuk melakukan tindakan ataupun perbuatan hukum pada umumnya dapat diukur dari: 1. Person (pribadi), diukur dari standar usia kedewasaan dan 2. Rechtpersoon (badan hukum) diatur dari aspek kewenangan. 3.2 Kekuatan Pembuktian Akta Jual Beli Hak Milik atas Tanah Yang Dilegalisasi oleh Notaris Sebelum masuk ke pokok pembahasan akan digambarrkan terlebih dahulu mengenai akta notaris untuk dapat membandingkan dengan akta yang dibuat dibawah tangan. Akta merupakan surat yang ditandatangani, memuat peristiwa-peristiwa atau perbuatan hukum dan digunakan sebagai alat bukti. Berdasarkan pengertian akta tersebut, mak selanjutnya mengenai fungsi akta bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum; b. Sebagai alat pembuktian; c. Sebagai alat pembuktian satu-satunya. BAB IV PENUTUP 4.1 Simpulan Berdasarkan dari apa yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik suatu simpulan, yaitu: 1. Perjanjian jual beli hak milik atas tanah yang dibuat dibawah tangan adalah sah asalkan dipenuhinya syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagai mana tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, namun perjanjian jual beli hak milik atas tanah yang dibuat dibawah tangan mempunyai akibat hukum tidak dapat dapat didaftarkan untub melakukan balik nama dari penjual ke atas nam pembeli karena tidak memenuhi syarat akta untuk dapat didaftarkan peralihan haknya pada Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah serta Peraturan Menteri Negara Agraria/Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. 2. Kekuatan pembuktian akta jual beli hak milik atas tanah setelah dilegalisasi tetap berupa kekuatan pembutian akta dibawah tangan yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sah selama para pihak tidak menyangkalnya, setelah dilegalisasi pun pembutiannya sama dengan sebelum dilegalisasi hanya saja setelah dilegalisasi Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014 Page 15
  • 22. dan diberi materai yang cukup sudah dapat diterima sebagai alat bukti di pengadilan. 4.2 Saran Saran-saran yang dapat diberikan terkait dengan akta jual hak milik atas tanah setelah dilegalisasi oleh Notaris-PPAT adalah 1. Untuk memberikan rasa aman dan nyaman didalam melakukan perbuatan hukum jual beli hak milik atas tanah sebaiknya dilakukan dengan membuat akta otentik dihadapan pejabat pembuat akta tanah guna memberikan perlindungan para pihak. 2. Untuk dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan kuat sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dipengadilan sebaiknya setiap surat dibawah tangan yang dibuat meski dilegalisasi ataupun di waarmeking sesuai dengan kewenangan pejabat untuk hal tersebut. DAFTAR BACAAN Buku-buku: Abdulkadir Muhammad, 1982, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung. Agus Yudha Hernoko, 2010, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Asrul Azwar, 1989, Pengantar Administrasi Kesehatan, PT. Bina Pura Angkasa. Boedi Harsono. 1971, Undang-Undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan Isi Dan Pelaksanaan Hukum Agraria, Jambatan. Jakarta. Burham Asshota, 2004, Metode penelitian hukum, Rineka cipta, Jakarta. Berhard Bergmans,1991, Inside Information and Securities Trading, Graham & Trootman, London. Bernadette M. Waluyo, 1997, Hukum Perlindunagn Konsumen, Bahan Kuliah Universitas Parahyangan. Dirktorat Jenderal Agraria Departemen Dalam Negeri, 1981, Buku Tuntunan Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah, Yayasan Hudaya Bina Sejahtera, Jakarta. DR. Sjaifurrachman, SH.,MH, 2011, Aspek Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung. Friedmen, 1990, Teori dan Filsafat Hukum, Rajawali Press, Jakarta. Habib Adjie, 2009, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tantang Jabatan Notaris), PT. Refika Aditama, Bandung. Hellen J. Bond & Peter Kay, 1995, Bussines Law, Blackstone Press Limited, London. Herlien Budiono, 2009, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Hugo Grotius, 1959 “On the rights of war and peace” dalam Clarence Morris, The Great Legal Philosophers, seected reasing in jurisprudence, University of Pennsylvania press, Philadelphia. H. Mashudi dan Moch. Chidir Ali, 2001, Pengertian Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata, Mandar Maju, Bandung. H. Muchsin, Imam Koeswahyono, dan Soimin, 2007, Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah, PT. Refika Aditama, Bandung. H.R. Ridwan, 2008, Hukum Administrasi Negara, Cet.IV, Raja Grafindo Persada, Jakarta. H.E. Saefullah, Beberapa masalah pokok tentang tanggung jawab pengangkutan udara, Pusat penerbitan UNISBA, Bandung. J. De Bruyn Mgz dalam Tan Thong Kie, 2007, Studi Notariat dan Serba-serbi dalam praktek Notaris, Ichtiar Van Hoeve, Jakarta. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014 Page 16
  • 23. Jhoni Ibrahim, 2006, Teori dan Metodelogi Penelitin Hukum Normatif, Bayu Publishing, Malang. Kunthoro Basuki dan Retno Supartinah, 1984, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Liberty, Yogyakarta. Mareim Darus Badrulzaman, 1980, Bab Bab Tentang Hypotheek, Alumni, Bandung. M. Yahya Harahap, 2005, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta. Munir Fuady, 2006, Teori Hukum Pembuktian, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta. _________, 1999, Hukum Kontrak (Dari Sudut pandang Hukum Bisnis), PT. Citra Aditya, Bandung. Prof. Dr. M. Dimyanti Hartono., SH, 2009, Problematika dan Solusi Amandemen Undang-undang Dasar 1945, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. P.S. Atiyah, 1986. “ Essays on Contract” dalam munir fuady, hukum kontrak dari sudut pandang hukum bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung. Peter Mahmud Marzuki,2007, Penelitian Hukum, cet.3, kencana persada media group, Jakarta. Philipus M.Hadjon. 1994, Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif). Dalam majalah yuridika, No. 6 Tahun IX. _________, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya. _________, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi Tenang Prinsip-prinsipnya, Penangannanya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradian Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Bina Ilmu, Surabaya. Pitlo, 1978, Pembuktian dan Daluarsa, Alih Bahasa Oleh M. Isa Arief, PT. Intermasa, Jakarta. Poerwadarminta, 1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta. Ridwan Halim, 1982, Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta. Roscue Pound, 1954, An Introduction to The Philosophy of Law, New Haven, UP. Setiawan, 1979, Pokok Pokok Hukum Perjanjian, Etna Cipta, Bandung. Sri Soedewi M. Sofyan, 1980, Hukum Perdata Tentang Hukum Perhutangan, Bagian B, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta. Subekti, 1980, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta. _______, 1979, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta. _______, 1969, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta. Sudikno Mertokusumo, 1980, Beberapa Asas Pebuktian Perdata dan Penerapannya Dalam Praktik, Liberty, Jogyakarta. _______, 1986, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta. Soerjono Soekamnto, 2001, Sosiologi Suatu Pengantar, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Ter Haer, 1974, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, terjemahan Soebekti Poesponoto, Pradnya Paramitha, Jakarta. Theo Huijbers, 2006, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, kanisius, Yogyakarta. Urip Santoso, 2005, Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Vollmer, 1970, Inkiding tot de studie van het Nederlands Burgelijk Recht, terjemahan Adiwinarta, yayasan badan penerbit Gajah Mada, Yogyakarta. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014 Page 17
  • 24. Peraturan Perundang-undangan: Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk WetBoek), 2004, terjemahan R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramitha, Jakarta. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah. Tesis: Mahapradnyana, I G.A.B., 2011, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dibuat Oleh Atau Dihadapannya Setelah Penyerahan Protokol Berdasarkan Pasal 65 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris” (Tesis), Denpasar, Universitas Udayana. Artikel – artikel: Agus. M Tohar, 1990, Tanggung Jawab Produk, Sejarah dan Perkembangannya, Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek hukum Perdata, Denpasar Bali, 3-14 Januari. Bachtiar Effendi, 1980, Fungsi Akta PPAT. Sebagai Alat Pembuktian Beralihnya Hak Atas Tanah, Berita Pusat Studi Hukum Tanah No. 3/Tahun III Maret 1980, Diterbitkan oleh Pusat Studi Hukum Tanah Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin. Felix O Soebagio, 1993, Perkembangan asas-asas hukum kontrak dalam praktek bisnis selama 25 tahun terakhir, Disampaikan dalam pertemuan ilmiah “perkembangan hukum kontrak dalam praktek bisnis di Indonesia” diselenggarakan oleh badan pengkajian hukum nasional, Jakarta, 18 dan 19 Februari 1993. I Gusti Nyoman Agung, 1996, Peranan Akta PPAT Sehubungan Dengan Jual Beli Tanah Dalam Teori Dan Praktek (Peradilan), Kertha Patrika, Majalah Huku Dan Masyarakat, No. 35 Tahun XII, Maret 1986. N.G. Yudara, 2005, Pokok-Pokok Pikiran Dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum di Indonesia, Majelis Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia, Jawa Timur. HAPUS DAN JATUHNYA HAK MILIK ATAS TANAH KEPADA NEGARA AKIBAT PEMINDAHAN HAK MILIK SECARA TIDAK LANGSUNG KEPADA WARGA NEGARA ASING DENGAN AKTA NOTARIS Oleh Luh Putu Ayu Devy Susanti* NIM 1092461007 Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana e-mail : devy@balihand.com Pembimbing I : Dr. I Dewa Gede Palguna, SH., MHum.** Pembimbing II : Ida Bagus Rai Djaja, SH., MH.*** Abstract One of the reasons of the continued acquisition of land and / or buildings by foreigners with ownership right status through a nominee agreement made ​in notarial deed, is due to the vacant norms that regulate the supervision mechanism and the mechanism of elimination and the fall of land ownership title to the State as a result of indirect ownership transfer to foreigners through a nominee agreement made in notarial deed. The issues of this thesis are whether the thought to regulate the prohibition of ownership transfer to foreigners as stipulated in Article 26 paragraph (2) Basic Agrarian Law is still relevant with today’s society and the mechanism of elimination and the fall of land ownership title to the State as a result of indirect ownership transfer to foreigners in notarial deed. Type of this research is normative legal research that explains the vacant norms that regulate the supervision mechanism and the mechanism of elimination and the fall of land ownership title to the State as a result of indirect ownership transfer to foreigners through a nominee agreement made in notarial deed. The sources of Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014 Page 18
  • 25. legal materials used are primary legal materials, secondary, and tertiary, which is also supported by empirical data obtained in the field. The result of this research indicates that the thought to regulate the prohibition of ownership transfer to foreigners is still relevant with today’s society, in order to keep and protect the existance of Indonesia. And in this case, the right of State control over land should be implemented properly for people welfare. Further, since the indirect ownership transfer to foreigners through a nominee agreement is made by Notary, the role of Notary Supervisory Council, especially the Local Supervisory Council (MPD) in terms of minutes supervision made by Notaries, becomes very important. And as the authority to declare the elimination and the fall of land ownership title to the State is under the authority of National Land Agency (BPN), then it is necessary to coordinate between MPD and BPN to discover the indirect ownership transfer to foreigners, so it can be regulated a technical guidance of the supervision mechanism and the mechanism of elimination and the fall of land ownership title to the State as a result of indirect ownership transfer to foreigners in notarial deed. Keywords : Indirect ownership transfer, Foreign Citizens (foreigners), Notarial Deed, The Elimination of Land Ownership Title * Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan T.A. 2010/2011 ** Pembimbing I *** Pembimbing II I. Pendahuluan Setiap tahunnya, Pulau Bali kehilangan sekitar 750 hektar lahan pertanian untuk alih fungsi sebagai pendukung infrastruktur pariwisata Bali. Hal tersebut diungkapkan oleh I Ketut Teneng, Kepala Bagian Publikasi dan Dokumentasi pada Biro Humas dan Protokol Pemprov Bali. Semakin sulitnya untuk bertahan hidup hanya dengan mengandalkan aspek pertanian, mengakibatkan Bali harus merelakan lahan-lahan pertaniannya dialih fungsikan sebagai infrastruktur pariwisata. Bali yang mengandalkan sektor pariwisata menjadi incaran para pemilik modal besar. Namun sayang, 80 persen investasi dikuasai asing dan hanya 20 persen investasi yang dilakukan oleh pemilik modal lokal. Adapun kawasan yang banyak diincar investor adalah Kabupaten Badung, Gianyar, Karangasem, dan Kota Denpasar. Investor yang akan menanamkan modalnya di Bali berasal dari Amerika Serikat, Australia, Belanda, Jerman, Kanada, Korea Selatan, dan Prancis. Pada saat ini, setidaknya ada dua daerah yang cukup banyak diminati warga asing untuk dijadikan tempat menikmati usia senja, yakni Bali dan Lombok. Menurut Djodi Trisusanto, Vice President Investment Sales Jones Lang LaSalle Indonesia, kedua daerah ini memiliki cuaca yang baik dan relatif jauh dari kebisingan kota. Selain itu, pantai dan gunung di kedua daerah tersebut juga memiliki panorama yang indah. Tidak heran kalau pada saat ini sejumlah wisatawan asing sangat berminat memiliki properti di kedua daerah tersebut. Banyak daerah pertanian yang alih fungsi menjadi villa atau hotel akibat tanah-tanah tersebut dijual oleh masyarakat Bali karena tergiur dengan harga jual tanah yang melambung tinggi hingga milyaran rupiah per are nya. Sebagai contoh, nilai jual se-are tanah di daerah Legian-Kuta rata-rata di atas 1 Milyard. Didorong oleh kepentingan sesaat, banyak masyarakat Bali yang mengalihfungsikan tanahnya untuk dijual kepada investor yang kemudian dibangun menjadi hotel-hotel yang kepemilikannya dikuasai oleh asing. Menurut Direktur Homeland Realty Stephanus Setyabudhi, biasanya, warga negara asing yang membeli tanah dan/atau bangunan dengan status hak milik mempergunakan cara nominee atau pinjam nama. Kendati status hukumnya kurang kuat, cara nominee paling banyak dipergunakan. Dalam tatanan Hukum Pertanahan Nasional, hubungan hukum antara orang, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA), serta perbuatan hukumnya terkait dengan tanah, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (untuk selanjutnya disebut UUPA). Salah satu prinsip yang dianut oleh UUPA adalah prinsip nasionalitas. Hanya WNI yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan tanah. Hubungan yang dimaksud adalah dalam wujud Hak Milik (HM). Sedangkan bagi WNA dan Badan Hukum Asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia dapat diberikan Hak Pakai (HP). Pasal 20 ayat (1) UUPA menyebutkan bahwa hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6. Bahwa hak milik merupakan hak yang terkuat, berarti hak itu tidak mudah hapus dan dapat dipertahankan terhadap gangguan pihak lain. Pasal 9 UUPA menyatakan bahwa hanya warga negara Indonesia sajalah yang dapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang udara Indonesia. Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA yang meyebutkan bahwa hanya Warga Negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. Ketentuan tersebut jelas mengandung pengertian bahwa seseorang yang bukan warga negara Indonesia (orang asing), tidak dapat mempunyai hak milik atas tanah di Indonesia. Akibat hukum jika ketentuan ini dilanggar, seperti diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UUPA, yang menyatakan : Setiap jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, kepada seorang warga negara yang disamping Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014 Page 19
  • 26. kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing atau kepada suatu badan hukum, kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah termaksud dalam Pasal 21 ayat 2, adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan, bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung serta semua pembayaran yang telah diterima oleh pemilik tidak dapat dituntut kembali. Dalam praktik, tidak sedikit WNA menguasai tanah yang sebelumnya berstatus hak milik dengan cara melakukan penyelundupan hukum, dimana WNA melakukan kesepakatan atau perjanjian dengan WNI pemegang hak milik atas tanah yang diperjanjikan. WNI tersebut memberikan kewenangan melalui ’surat kuasa’ kepada WNA untuk menguasai dan melakukan perbuatan hukum di atas tanah hak milik tersebut. Jadi, secara administratif, tanah hak milik dimaksud terdaftar atas nama WNI, tetapi fakta di lapangan, WNA-lah yang menguasai dan melakukan aktivitas di atas tanah hak milik tersebut. Perjanjian yang sering dilakukan tersebut biasa disebut dengan perjanjian Nominee. Dengan menggunakan perjanjian Nominee, WNA dapat menguasai tanah hak milik dengan cara mendaftarkan tanah tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional (yang selanjutnya disebut BPN) atas nama WNI yang ditunjuknya sebagai Nominee. Praktek penyelundupan hukum tersebut masih terus terjadi karena belum adanya peraturan pelaksana dari Pasal 26 ayat (2) UUPA yang akan menindaklanjuti, baik secara preventif maupun represif, praktik penyelundupan hukum tersebut di atas. Dengan kata lain, telah terjadi kekosongan hukum, khususnya dalam hal mekanisme pengawasan pemindahan hak milik atas tanah kepada WNA dan mekanisme hapus dan jatuhnya hak milik atas tanahtanah yang dikuasai WNA tersebut kepada negara. Sebagaimana disampaikan oleh I Gede Sukardan Ratmasa, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar, dalam wawancara dengan penulis pada tanggal 10 Oktober 2011, BPN sebagai institusi Negara yang mempunyai kewenangan mengatur pertanahan di Indonesia pun, belum melakukan suatu tindakan guna menangani masalah tersebut. Hal ini disebabkan karena belum adanya Petunjuk Pelaksanaan maupun Petunjuk Teknis, baik yang diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun Surat Keputusan Kepala BPN. Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 26 ayat (2) UUPA, bahwa setiap bentuk pemindahan hak milik kepada orang asing baik langsung maupun tidak langsung adalah batal karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara. Ketentuan tersebut ditindaklanjuti dengan ketentuan Pasal 27 huruf a angka 4 UUPA yang menyebutkan bahwa “Hak milik hapus bila tanahnya jatuh kepada Negara karena ketentuan Pasal 21 ayat 3 dan 26 ayat 2.” Pada kenyataannya, keberadaan Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 27 huruf a angka 4 UUPA tersebut di atas belum mampu menghentikan pemindahan hak milik secara terselubung kepada WNA. Penulis melihat bahwa baik UUPA maupun peraturan- peraturan yang berkaitan dengan pertanahan masih belum mengatur secara lengkap mengenai pengawasan terhadap pemindahan hak milik atas tanah serta mekanisme hapus dan jatuhnya suatu hak milik atas tanah kepada negara akibat pemindahan hak milik secara tidak langsung kepada WNA. Dari latar belakang permasalahan tersebut di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain : apakah dasar pemikiran dirumuskannya larangan pemindahan hak milik atas tanah kepada WNA sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUPA masih relevan dengan perkembangan masyarakat dewasa ini dan bagaimanakah mekanisme hapus dan jatuhnya hak milik atas tanah kepada Negara akibat pemindahan hak milik secara tidak langsung kepada WNA dengan akta notaris. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah meliputi tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pemindahan hak milik secara tidak langsung kepada WNA yang dilakukan dengan akta notaris. Dengan pemahaman itu, dapat diketahui peran Notaris dalam peristiwa hukum tersebut.. Sedangkan tujuan khusus untuk memberi deskripsi sekaligus analisis mendalam tentang relevansi dasar pemikiran dirumuskannya larangan pemindahan hak milik atas tanah kepada WNA sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUPA dengan perkembangan masyarakat dewasa ini dan mekanisme hapus dan jatuhnya hak milik atas tanah kepada Negara akibat pemindahan hak milik secara tidak langsung kepada WNA dengan akta notaris. II. Metode Penelitian 2.1 Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Menurut Soerjono Soekamto, penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asasasas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal and horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Penelitian ini berusaha mencari jawaban atas terjadinya kekosongan norma dalam hal pengawasan pemindahan hak milik secara tidak langsung kepada WNA serta mekanisme hapus dan jatuhnya hak milik atas tanah kepada negara akibat pemindahan hak milik secara tidak langsung kepada WNA tersebut. Selain itu, penelitian ini juga merupaakan penelitian hukum normatif karena berusaha menganalisis keberadaan norma-norma dalam ketentuan UUPA, khususnya ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUPA yang berkaitan dengan pemindahan hak milik kepada WNA, dalam konteks historisnya. 2.2 Jenis Pendekatan Dalam penelitian ini akan digunakan jenis pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep hukum (conceptual approach), dan pendekatan sejarah (historical approach). 2.3 Sumber Bahan Hukum Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014 Page 20
  • 27. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. a) Bahan hukum primer terdiri atas asas dan kaidah hukum, yang terdiri dari : - Undang-Undang Dasar 1945 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria - Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris - Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris. - Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas. (b) Bahan Hukum Sekunder terdiri dari buku-buku, Disertasi dan hasil penelitian lain. (c) Bahan hukum tertier terdiri dari kamus hukum dan ensiklopedia. (d) Disamping penggunaan bahan hukum, penelitian ini juga dilengkapi dengan data lapangan sebagai penunjang terhadap masalah yang diteliti secara normatif. Data lapangan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar dan dengan Notaris di Kabupaten Badung. 2.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Bahan-bahan hukum dikumpulkan dengan melakukan telaah kepustakaan, baik di perpustakaan maupun di pusat penjualan bahan-bahan hukum. Dimulai dengan mencari keterkaitan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya. Setelah itu diteruskan dengan mencari literatur terkait untuk kemudian dilanjutkan dengan penelusuran literatur guna mendapatkan informasi yang berhubungan dengan permasalahan, dengan memberikan tanda khusus, untuk selanjutnya memindahkan informasi yang sudah diperoleh ke dalam tulisan. 2.5 Teknik Analisis Bahan Hukum Bahan-bahan hukum dianalisis dengan deskriptif analitis, yaitu melakukan pemaparan dengan interpretasi historis, sistematis, dan teleologis untuk memperoleh jawaban dari permasalahan, hingga pada akhirnya penulis dapat memberikan argumentasi terhadap permasalahan yang diteliti. III. Tinjauan Umum 3.1 Hak Atas Tanah Menurut UUPA Di dalam UUPA diatur mengenai urutan hak -hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional antara lain yaitu : 1. Hak Bangsa Indonesia; 2. Hak Menguasai dari Negara; 3. Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat; 4. Hak-hak Perorangan/Individu. Semua hak penguasaan atas tanah tersebut berisikan serang kaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. “Sesuatu” yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriterium atau tolak pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam Hukum Tanah. Mengenai hak bangsa Indonesia, Pasal 1 ayat (1) UUPA menyebutkan : “Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah-air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia” dan dalam ayat (2) disebutkan : “Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.” Dalam Penjelasan Umum atas UUPA bagian II tentang Dasar-dasar dari hukum agraria nasional, keberadaan Pasal 1 ayat (1) dan (2) UUPA mengandung arti bahwa : bumi, air dan ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia yang kemerdekaannya diperjuangkan oleh bangsa sebagai keseluruhan, menjadi hak pula dari bangsa Indonesia, jadi tidak semata-mata menjadi hak daripada pemiliknya saja. Demikian pula tanah-tanah di daerah-daerah dan pulau-pulau tidaklah semata-mata menjadi hak rakyat asli dari daerah atau pulau yang bersangkutan saja. Dengan pengertian demikian maka hubung an bangsa Indonesia dengan bumi, air dan ruang angkasa Indonesia merupakan semacam hubungan hak ulayat yang diangkat pada tingkatan yang paling atas, yaitu pada tingkatan yang mengenai seluruh wilayah Negara. Pernyataan bahwa Hak Bangsa adalah semacam Hak Ulayat berarti bahwa dalam konsepsi Hukum Tanah Nasional, hak tersebut merupakan hak pengua- saan tanah yang tertinggi. Ini berarti bahwa hak-hak penguasaan atas tanah yang lain, termasuk Hak Ulayat dan hak-hak individual atas tanah yang dimaksudkan oleh Penjelasan Umum tersebut di atas, langsung ataupun tidak, semuanya bersumber pada Hak Bangsa. Selanjutnya, sumber-sumber alam yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa tersebut adalah merupakan salah satu unsur pen dukung utama bagi kelangsungan hidup dan peningkatan kemak muran Bangsa sepanjang masa, maka pemberian karunia tersebut harus diartikan pula sebagai amanat, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014 Page 21
  • 28. berupa beban tugas untuk mengelolanya dengan baik, bukan saja untuk generasi sekarang, melainkan juga untuk generas-generasi yang akan datang. Penyelenggaraan tugas kewajiban mengelola tersebut oleh Bangsa Indonesia sebagai pemegang hak dan pengemban amanat, dikuasa kan kepada Negara Republik Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA, yang menyebutkan bahwa : “atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”. Hak menguasai dari Negara memberikan beberapa kewenangan kepada Negara yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA, yaitu : Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat 1 Pasal ini memberi wewenang untuk: a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut; b. menentukan dan mengatur hubunganhubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa; c. menentukan dan mengatur hubunganhubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Maka atas dasar ketentuan Pasal 2 UUPA tersebut, negara berwenang untuk menentukan hakhak atas tanah yang dapat dimiliki oleh dan atau diberikan kepada perseorangan dan badan hukum yang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yang menyatakan bahwa: “atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orangorang lain serta badan-badan hukum”. Selanjutnya, Pasal 16 ayat (1) UUPA menyebutkan : Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA antara lain : 1. Hak Milik; 2. Hak Guna Usaha; 3. Hak Guna Bangunan; 4. Hak Pakai; 5. Hak Sewa; 6. Hak Membuka Tanah; 7. Hak Memungut Hasil Hutan; 8. Hak-hak yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53. Dalam penelitian ini penulis hanya akan menguraikan hak atas tanah yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu Hak Milik. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini membahas masalah pemindahan hak milik atas tanah secara tidak langsung kepada WNA. 3.2 Hak Milik Menurut UUPA Pasal 20 ayat (1) UUPA menyebutkan bahwa : “Hak Milik adalah hak turun- temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengi ngat ketentuan dalam Pasal 6.” Dan pada ayat (2) disebutkan pula bahwa : “Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.” Hak milik mempunyai sifat turun-menurun, artinya dapat diwarisi oleh ahli waris yang mempunyai tanah. Hal ini berarti hak milik tidak ditentukan jangka waktunya seperti Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha. Hak milik tidak hanya berlangsung selama hidup orang yang mempu nyainya, melainkan akan dilanjut kan oleh ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. Sifat terkuat dalam hak milik berarti di antara hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang, hak miliklah yang paling kuat, tidak mudah hapus dan mudah dipertahankan terhadap gangguan pihak lain. Sedangkan terpenuh berarti hak milik memberikan wewenang yang paling luas kepada yang mempunyai hak jika dibandingkan dengan hak-hak yang lain. Hak milik bias merupakan induk dari hakhak lainnya. Artinya, seorang pemilik tanah hak milik bisa memberikan tanahnya kepada pihak lain dengan hak-hak yang kurang dari hak milik, seperti menyerahkan tanah itu dengan hak guna bangunan atau hak pakai. Mengenai subyek hak milik, Pasal 21 UUPA menegaskan : (1) Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik. (2) Oleh Pemerintah ditetapkan badanbadan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya. (3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. (4) Selama seseorang disamping ke warganegaraan Indonesianya mem punyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014 Page 22
  • 29. hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat 3 pasal ini. Sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) UUPA, maka yang dapat mempunyai Hak Milik adalah : a. Warga Negara Indonesia; b. Badan-badan Hukum yang ditunjuk oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah sebagaimana diatur dalam PP No. 38 Tahun 1963 yang meliputi : 1. Bank-bank yang didirikan oleh Negara; 2. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958; 3. Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian / Agraria setelah mendengar Menteri Agama. Terjadinya hak milik diatur dalam Pasal 22 UUPA yang menyebutkan : (1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah. (2) Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hak milik terjadi karena : a. Penetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; b. Ketentuan undang-undang. Sesuai dengan sifatnya, hak milik bisa beralih kepada pihak lain. Peralihan hak milik atas tanah dapat terjadi karena pewarisan tanpa wasiat dan perbuatan hukum pemindahan hak. Pada pewarisan tanpa wasiat, menurut hukum perdata, jika pemegang sesuatu hak atas tanah meninggal dunia, hak tersebut karena hukum beralih kepada ahli warisnya. Pengalihan tersebut kepada ahli waris, yaitu siapa-siapa yang termasuk ahli waris, berapa bagian masing-masing dan bagaimana cara pembagiannya, diatur oleh Hukum Waris almarhum pemegang hak yang bersangkutan, bukan oleh Hukum Tanah. Hukum Tanah mengatur pembuktian mengenai kepe- milikannya oleh para ahli warisnya. Sedangkan dalam perbuatan hukum pemindahan hak, hak atas tanah yang bersangkutan sengaja dialihkan kepada pihak lain. Bentuk pemindahan haknya bisa dikarenakan: a. jual-beli, b. tukar menukar, c. hibah, d. pemberian menurut adat, e. pemasukan dalam perusahaan atau “inbreng” dan f. hibah wasiat atau “legaat” Perbuatan-perbuatan tersebut, dilakukan pada waktu pemegang haknya masih hidup dan merupakan perbuatan hukum pemindahan hak yang bersifat tunai atau langsung, kecuali hibah wasiat. Karena dalam hibah wasiat, hak atas tanah yang bersangkutan beralih kepada penerima wasiat pada saat pemegang haknya meninggal dunia. Mengenai hapusnya hak milik, Pasal 27 UUPA menyebutkan : Hak Milik hapus bila : a. tanahnya jatuh kepada Negara : 1. karena pencabutan hak berdasarkan Pasal 18; 2. karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya; 3. karena diterlantarkan; 4. karena ketentuan Pasal 21 ayat 3 dan 26 ayat 2. b. tanahnya musnah. Untuk ketertiban administrasi dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan, hapus nya hak atas tanah harus dinyatakan dengan Surat Keputu san oleh pejabat yang berwenang. Bagi hapusnya hak karena hukum, seperti yang ditentukan dalam pasal 21 ayat (3) dan 26 ayat (2) UUPA, Surat Keputusan tersebut hanya bersifat deklaratoir, yaitu hanya sebagai pernyataan tentang hapusnya hak yang bersangkutan. Sedangkan bagi hapusnya hak yang merupakan pembatalan, Surat Keputusan tersebut bersifat kon stitutif, artinya hak yang bersangkutan baru menjadi hapus dengan dikeluarkannya Surat Keputusan tersebut. Jika yang hapus adalah hak atas tanah primer, seperti hak milik, maka tanah yang bersangkutan menjadi tanah Negara. Sedangkan jika yang hapus adalah hak atas tanah sekunder, seperti HGB yang dibebankan pada tanah hak milik, tanah yang bersangkutan kembali menjadi tanah hak milik yang bebas dari beban. Dan mengenai hak-hak yang sudah didaftar, hapusnya hak atas tanah yang bersangkutan dicatat pada buku tanah dan jika mungkin juga pada sertifikatnya. Dalam hubungan ini, buku tanah dan sertifikat tersebut kemudian dimatikan. 3.3 Orang Asing Penduduk yang tinggal dalam suatu Negara dapat terdiri dari warga negara dan bukan warga negara. Penduduk yang bukan merupakan warga negara dari Negara yang bersangkutan biasa disebut dengan orang asing. Demikian halnya dengan penduduk di Indonesia, yang terdiri dari warga negara Indonesia dan warga negara asing atau orang asing . Pengaturan mengenai kewarga negaraan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarga negaraan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 2006). Pengertian orang asing diatur dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa : “Setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing”. Namun, selain dari yang ditentukan dalam Pasal 7 tersebut, yang juga dapat digolongkan sebagai orang asing adalah seorang Warga Negara Indonesia yang kehilangan kewarganegaraannya. 3.4 Akta Notaris Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris ( selanjut nya disebut UUJN ) menyatakan bahwa : “Notaris adalah Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014 Page 23
  • 30. pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang masih disegani. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat mempe roleh nasihat yang boleh dian dalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannnya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Notaris diberikan kepercayaan dan pengakuan dalam memberikan jasa bagi kepentingan masyarakat. Hanya orang-orang yang sudah dikenal kejujurannya serta mempunyai pengetahuan dan kemampuan di bidang hukum saja yang diijinkan untuk memangku jabatan notaris. Oleh karena itulah, pemegang jabatan notaris harus menjaga keluhuran martabat jabatannya dengan menghindari pelanggaran aturan dan tidak melakukan kesalahan profesi yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpe doman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian ditu angkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak. Oleh karena suatu akta otentik memiliki arti yang sangat penting, yaitu sebagai alat bukti, dan Notaris sebagai salah satu pejabat umum yang diberikan wewenang untuk membuat akta otentik, adalah merupakan alasan utama mengapa masyarakat membutuhkan jasa notaris dalam setiap perbuatanperbuatan di bidang hukum perdata yang mereka lakukan. IV. Relevansi Dasar Pemikiran Larangan Pemindahan Hak Milik Atas Tanah Kepada WNA Dengan Perkembangan Masyarakat 4.1 Larangan Pengasingan Tanah Larangan pengasingan tanah ( grond vervreemdingsverbod ) di undangkan dalam Staatsblad. 1875-179 yang menyatakan bahwa hak milik adat atas tanah oleh orang-orang Pribumi tidak dapat dipindahkan kepada non Pribumi. Maka karena itu semua perbuatan yang bertujuan untuk secara langsung ataupun tidak langsung memindahkannya adalah batal karena hukum. Menurut peraturan pengasingan tanah tersebut, terdapat pembagian dan perbedaan perlakuan antara sesama warga negara Indonesia. Hal ini disebabkan, oleh karena peraturan yang termaktub dalam Staatsblad 1875-179 itu tidak disandarkan atas pengertian kewar ganegaraan ( nationaliteit ), me lainkan golongan rakyat ( bevolkingsgroepen) yang dijadikan sebagai pegangan. Dalam alam nasional sekarang ini, cara berpikir dengan membedakan golongan rakyat tersebut kurang sesuai dengan hasrat untuk mencapai cita-cita kesatuan bangsa, kesatuan nasional Indonesia. Oleh karena itu ukuran yang tidak disandarkan atas faham kewarganegaraan dan justru mengadakan perbedaan antara sesama warganegara, telah dilepaskan dalam UUPA. Di dalam UUPA, pengaturan larangan pengasingan tanah tidak lagi menggunakan pembedaan berdasarkan golongan rakyat, yaitu warga negara Indonesia asli (pribumi) dan warga negara Indonesia keturunan asing (non pribumi), melainkan dibedakan berdasarkan kewarganegaraan. Hal ini tampak jelas dari bunyi Pasal 26 ayat (2) UUPA yang menyebutkan bahwa “ Setiap jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk langsung atau tidak langsung memindahkan hak milik kepada orang asing, ..., adalah batal karena hukum ... “. 4.2 Dasar Pemikiran Larangan Pemindahan Hak Milik Atas Tanah Kepada WNA Sebagai penganut teori negara kesejahteraan, dimana Negara ikut berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya, Negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk membuat berbagai kebijakan, yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan guna menjaga keberlangsungan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu bentuk peran aktif Negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat adalah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 bahwa : ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Hal tersebut berarti, Negara diberikan amanat atau perintah oleh konstitusi untuk menguasai bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Amanat tersebut memberikan kewenangan kepada Negara untuk mengatur bentuk –bentuk penguasaan Negara atas bumi dan air dan kekayaan alam Indonesia, yang harus dilak- sanakan oleh penyelenggara Negara dan harus dipatuhi oleh seluruh rakyat Indonesia. Pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut dijabarkan pula dalam Pasal 2 UUPA. Berdasarkan hak menguasai Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UUPA tersebut, penyelenggara pemerintahan di- berikan wewenang untuk mengatur, menyelenggarakan, dan menetapkan berbagai segi peruntukan, penataan, penguasaan tanah dan penggunaan tanah, yang termasuk juga kewenangan dalam me- netapkan larangan pemindahan hak milik atas tanah kepada WNA. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014 Page 24
  • 31. 4.3 Hak Menguasai Negara Dalam Mewujudkan Kese jahteraan Rakyat Kewenangan mengatur peruntukan dan penggunaan tanah, khususnya pengaturan mengenai larangan pemindahan hak milik kepada WNA dan akibat hukum dari pelanggaran terhadap larangan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat (2) UUPA adalah merupakan wujud hak menguasai negara untuk men- ciptakan kesejahteraan rakyat karena dengan adanya larangan tersebut, negara melindungi tanah Indonesia agar tidak sampai jatuh ke orang asing sehingga keber- langsungan kehidupan bangsa Indonesia akan tetap terjaga demi tercapainya kemakmuran rakyat yang sebesarbesarnya. V. Mekanisme Hapus Dan Jatuhnya Hak Milik Atas Tanah Kepada Negara Akibat Pemindahan Hak Milik Secara Tidak Langsung Kepada WNA Dengan Akta Notaris 5.1 Pemindahan Hak Milik Secara Tidak Langsung Dalam Perjanjian Nominee Sebagai Bentuk Penyelundupan Hukum Salah satu upaya yang dilakukan oleh WNA adalah dengan melakukan pemindahan hak milik secara tidak langsung, yang diartikan sebagai perbuatan penyelundupan hukum. Seperti misalnya menggunakan kedok atau strooman yang dimaksudkan untuk memperoleh hak milik atas tanah. Jadi orang asing yang hendak membeli sebidang tanah hak milik, ia tidak membelinya secara langsung melainkan memakai nama seorang WNI. Sebagai indikasi adanya penggunaan topeng atau kedok tersebut dapat dilihat dari kenyataankenyataan yang menyer- tai, misalnya apabila harga penjualan telah dibayarkan oleh seorang yang bukan Indonesia (WNA), atau karena yang mengadakan pembicaraan - pem bicaraan dan perundingan-per undingan mengenai jual beli yang bersangkutan adalah seorang yang bukan Indonesia, atau seorang yang bukan Indonesia selalu turut serta pada pembuatan surat-surat berkenaan dengan jual beli tersebut di muka pejabat umum, notaris, dan sebagainya. Seorang WNI yang namanya dipakai untuk pembelian tanah, yang biasa disebut nominee, hanya meminjamkan namanya untuk tanah yang dibelinya, namun dalam praktiknya, tanah tersebut diberikan dan dikuasai oleh WNA melalui perjanjian yang telah disepakati. WNI yang namanya terdaftar dalam Sertipikat Hak Milik hanya merupakan pemilik secara hukum atau disebut legal owner. Judith Bray menyebutkan bahwa The legal owner is said to own as trustee on behalf of another called a beneficiary. Hal serupa juga disebutkan dalam Black’s Law Dictionary yaitu legal owner is one recognized by law as the owner of something; one who holds legal title to property for the benefit of another. Secara yuridis formal, hal tersebut memang tidak menyalahi peraturan perundang-undangan mengenai tanah yang berlaku, karena perbuatan hukum jual beli tanah tersebut dilakukan antar sesama WNI yang memenuhi syarat sebagai subyek hak pemegang hak milik, namun secara materiil tentu saja hal tersebut melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUPA, karena perbuatan hukum tersebut merupakan salah satu upaya untuk memindahkan hak milik secara tidak langsung. Selain itu, dilakukan pula pembuatan akta kuasa antara WNI dengan WNA, dimana WNI sebagai pemberi kuasa akan memberikan kewenangan kepada penerima kuasa, yaitu WNA untuk melakukan segala perbuatan hukum berkenaan dengan tanah tersebut, yang menurut hukum hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak atau pemilik tanah sehingga pada hakikatnya merupakan pemindahan hak atas tanah. Jadi dapat disimpulkan, bahwa berbagai macam perjanjian yang dilakukan oleh WNA untuk dapat menguasai tanah atau rumah tempat tinggal yang berstatus hak milik, yang biasa disebut dengan perjanjian nominee, adalah suatu perjanjian yang secara tidak langsung bermaksud untuk memindahkan hak milik dan hal itu melanggar ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUPA, dan merupakan penyelundupan hukum karena substansi perjanjiannya telah melanggar syarat obyektif perjanjian dan berakibat perjanjian itu batal demi hukum. 5.2 Pengawasan Notaris Pengawasan Notaris diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 81 UUJN. Pasal 67 UUJN menyebutkan antara lain : (1) Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri. (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Majelis Pengawas. (3) Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (Sembilan) orang, terdiri atas unsur : a. pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang; b. organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; c. ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang. (4) Dalam hal suatu daerah tidak terdapat unsur instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, keanggotaan pada Majelis Pengawas diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri. (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. (6) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku bagi Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014 Page 25
  • 32. Selanjutnya Pasal 68 UUJN menyebutkan bahwa Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) terdiri atas : a. Majelis Pengawas Daerah; b. Majelis Pengawas Wilayah; dan c. Majelis Pengawas Pusat. Majelis Pengawas Notaris (selanjutnya disebut MPN) secara umum mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan siding untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggran pelaksanaan jabatan Notaris (Pasal 70 huruf a, Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b UUJN). Berdasarkan substansi pasal-pasal tersebut bahwa MPN berwenang melakukan sidang untuk memeriksa: 1.Adanya dugaan pelanggaran Kode Etik; 2.Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan Notaris. 3.Perilaku para Notaris yang di luar menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Berkaitan dengan akta-akta yang dibuat oleh notaris, Pasal 70 huruf b UUJN juga menyebutkan bahwa Majelis Pengawas Daerah berwenang melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu. Selain itu Pasal 70 huruf g UUJN juga menyebutkan bahwa Majelis Pengawas Daerah berwenang menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam penjelasan pasal tersebut, yang dimaksud dengan laporan dari masyarakat termasuk laporan dari Notaris lain. MPD merupakan ujung tombak dalam pengawasan terhadap akta-akta yang dibuat oleh Notaris karena MPD berada di wilayah kabupaten/ kota tempat wilayah kerja Notaris. Dalam kaitannya dengan perjanjian nominee yang dibuat oleh notaris, MPD seharusnya dapat melakukan pengawasan terhadap akta-akta yang berisikan perjanjian nominee, karena hasil pemeriksaan terhadap adanya akta-akta yang berisikan perjanjian nominee tersebut, dapat membantu BPN dalam me laksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUPA dan Pasal 27 huruf a angka 4 UUPA, sebagai pihak yang berwenang untuk menyatakan hapus dan jatuhnya hak atas tanah yang bersangkutan kepada Negara. Untuk selanjutnya, MPD akan melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah (selanjutnya disebut MPW) dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat (se lanjutnya disebut MPP), sehingga MPW atau MPP dapat menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang bersangkutan karena bersedia untuk membuatkan perjanjian nominee tersebut. 5.3 Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Untuk Menyatakan Hapus Dan Jatuhnya Hak Atas Tanah Kepada Negara Kaitannya dengan kewenangan untuk menyatakan hapusnya hak milik atas tanah sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 27 huruf a angka 4 UUPA, Pasal 3 huruf s Perpres RI No. 10/2006 telah menegaskan bahwa BPN menyelenggarakan fungsi pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti BPN berwenang untuk menyatakan hapusnya suatu hak atas tanah. Dan sebagai konsekuensi atas hapusnya suatu hak atas tanah, dimana tanah yang dimaksud selanjutnya menjadi tanah bebas atau tanah yang tidak dibebani oleh suatu hak apapun, maka tanah dimaksud akan jatuh kepada Negara. Namun, mekanisme untuk menegaskan bahwa hak atas tanah tersebut hapus dan oleh karenanya tanah tersebut jatuh kepada negara sebagai akibat pemindahan hak milik secara tidak langsung kepada WNA dengan akta notaris, belum diatur dalam peraturan manapun. Belum diaturnya dasar hapusnya hak atas tanah yang disebabkan karena adanya pemindahan hak milik atas tanah secara tidak langsung kepada WNA dengan akta notaris adalah bukan sepenuhnya permasalahan BPN. BPN tidak dapat mengetahui adanya perbuatan yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik secara tidak langsung kepada WNA yang dilakukan dengan akta notaris tersebut karena BPN tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa akta yang dibuat oleh notaris. Disamping itu, pihak yang didaftarkan sebagai pemegang hak atas tanah tersebut adalah seorang WNI sehingga secara hukum sah sebagai subyek hak milik. Oleh karenanya, diperlukan kerjasama antara Majelis Pengawas Notaris, khususnya Majelis Pengawas Daerah dan BPN untuk bisa secara bersama-sama mengawasi adanya perbuatan yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik secara tidak langsung kepada WNA ini. Salah satu hal yang harus segera dilakukan adalah membuat nota pemahaman tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan pemindahan hak milik secara tidak langsung kepada WNA dengan akta notaris sehingga untuk selanjutnya dapat dirumuskan suatu pengaturan yang jelas dan terperinci mengenai mekanisme hapus dan jatuhnya tanah kepada negara akibat adanya pemindahan hak milik secara tidak langsung kepada WNA tersebut. VI. Simpulan dan Saran 6.1 Simpulan 1. Sebagai penganut Negara Kesejahteraan, Indonesia aktif dalam mengusahakan kesejahteraan rakyatnya yang salah satu bentuk peran aktif Negara adalah dengan mengatur hubungan hukum antara orang dengan bumi, air serta kekayaan alam Indonesia, sebagai pelaksanaan dari hak menguasai Negara. Oleh karenanya, untuk mewujudkan maksud dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dikeluarkanlah UUPA, khususnya pengaturan mengenai larangan pemindahan hak milik atas tanah kepada WNA sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) UUPA. Sifat hak milik atas tanah yang terkuat dan terpenuh sudah sewajarnya hanya dimiliki oleh Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014 Page 26
  • 33. 2. WNI. Hal ini mengingat begitu pentingnya arti tanah bagi suatu Negara, dimana salah satu syarat berdirinya suatu Negara adalah adanya wilayah. Sehingga apabila larangan pemindahan hak milik atas tanah kepada WNA tidak diatur atau ketentuan mengenai hal tersebut dihilangkan, maka tanah Indonesia akan dengan cepat dikuasai oleh orang asing, dan bukannya tidak mungkin, bangsa Indonesia akan kembali menjadi bangsa yang terjajah di negeri sendiri. Jadi sekiranya sudah sangat jelas bahwa dasar pemikiran adanya larangan pemindahan hak milik kepada WNA adalah masih relevan jika dikaitkan dengan perkembangan masyarakat dewasa ini, demi menjaga dan melindungi eksistensi bangsa Indonesia. Dan dalam hal ini, hak menguasai Negara atas tanah hendaknya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya demi tercapainya kesejahteraan rakyat. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 ayat (1) PP 24/1997, yang berwenang melakukan pendaftaran terhadap hapusnya suatu hak atas tanah adalah Kepala Kantor Pertanahan. Namun, Pasal 52 ayat (1) PP 24/1997 tersebut belum mengatur mengenai dasar yang digunakan untuk menghapus hak atas tanah yang disebabkan karena adanya pemindahan hak milik atas tanah secara tidak langsung kepada WNA. Oleh karena pemindahan hak milik secara tidak langsung kepada WNA yang dilakukan dengan bentuk perjanjian nominee adalah dibuat oleh Notaris, maka peran dari Majelis Pengawas Notaris, khususnya Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam hal pengawasan terhadap minuta akta yang dibuat oleh para Notaris, menjadi sangat penting. Untuk selanjutnya, dikarenakan kewenangan untuk menyatakan hapus dan jatuhnya hak milik atas tanah kepada Negara adalah merupakan kewenangan dari BPN, maka diperlukan adanya koordinasi antara MPD dan BPN untuk dapat mengetahui adanya pemindahan hak milik atas tanah secara tidak langsung sehingga pada akhirnya peraturan pelaksana yang mengatur mengenai mekanisme hapus dan jatuhnya hak milik atas tanah kepada negara akibat pemindahan hak milik secara tidak langsung kepada WNA dengan akta notaris dapat segera dibuat, sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 50 ayat (1) UUPA bahwa “Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai hak milik diatur dengan undang-undang”, yang pada kenyataannya sampai saat sekarang belum dapat diwujudkan. Peraturan tersebut sangat diperlukan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan Pasal 27 huruf a angka 4 UUPA sehingga kedua ketentuan tersebut dapat langsung dilaksanakan. 1. 2. 6.2 Saran Majelis Pengawas Daerah sebagai ujung tombak pengawasan notaris, hendaknya lebih berperan aktif dalam melakukan pengawasan, khususnya pemeriksaan terhadap protokol-protokol notaris harus bisa dilakukan dengan lebih sering dan teratur, misalnya setiap bulan. MPD juga harus mencermati setiap substansi dari akta yang dibuat oleh notaris, sehingga dapat diketahui apakah substansi akta tersebut baik eksplisit maupun implisit melanggar ketentuan perundang-undangan atau tidak. Untuk selanjutnya MPD dapat segera mengambil tindakan tegas terkait adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang bersangkutan. Tindakan tegas yang dimaksud di sini artinya melaporkan hasil pemeriksaan yang sebenarbenarnya kepada MPW dengan tembusan kepada MPP apabila memang ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Notaris, karena kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap Notaris hanya dimiliki oleh MPW dan MPP. Demikian halnya dengan MPW dan MPP yang juga harus tegas dalam menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang Notaris berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya tindakan yang nyata dan tegas dari seluruh komponen Majelis Pengawas Notaris, baik MPD, MPW, maupun MPP, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi Notaris sehingga baik Notaris yang melanggar maupun Notaris lainnya akan berpikir berkali-kali sebelum mereka melakukan pelanggaran, khususnya mengenai pembuatan perjanjian nominee. Kaitannya dengan adanya perbuatan yang dimaksudkan secara tidak langsung untuk memindahkan hak milik kepada WNA yang dilakukan dengan akta notaris, maka penting untuk segera dibuat pertama kali adalah mengenai minuta pemahaman antara MPD dan/atau MPW dan BPN tentang petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan pemindahan hak milik secara tidak langsung kepada WNA dengan akta notaris. Karena minuta pemahaman inilah yang akan menjembatani antara dua kewenangan yang berbeda namun saling berkaitan antara Majelis Pengawas Notaris yang memiliki wewenang untuk dapat berhubungan langsung dengan Notaris dan BPN sebagai lembaga pemerintah yang memiliki wewenang untuk menyatakan hapusnya hak atas tanah. Dan untuk selanjutnya, minuta pemahaman tersebut dapat diatur secara tegas dan terperinci dalam Undang-Undang tentang hak milik, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 50 ayat (1) UUPA. VI. DAFTAR BACAAN BUKU-BUKU: A.A. Andi Prajitno, 2009, Hukum Fidusia Problematika Yuridis Pemberlakuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, Bayu Media Publishing, Malang Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014 Page 27
  • 34. Achmad anwari, 1999, Praktek Perbankan Di Indonesia (Kredit Investasi),Balai Aksara, Jakarta Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004,Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta Andi Hamzah, 2000, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta Andrian J. Bradbrook, 1991, Australian Real Property Law, The Law Book Company Limited, Sydney Badan Pembina Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI, 2008, Penelitian Hukum Tentang Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit Di Indonesia, Jakarta Bambang Waluyo, 2002,Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta Budi Agus Riswandi, 2005, Aspek Hukum Internet Banking, Persada, Jogjakarta Dahlan Siamat, 2005, Manajemen Lembaga Keuangan, Intermedia, Jakarta Djaja S. Meliala, 2007, Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan, CV. Nuansa Mulia, Bandung Edgar Bodenheimer, 1992, Jurisprudence the Philosophy and Method of The Law, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts Edy Putra Tje’Aman, 1996, Kredit Perbankan suatau Tinjauan Yuridis, Liberty, Yogjakarta F.H Lawson and Bernard Rudden, 1992, The Law Of Property, second edition, Clarendon Law Series, Oxford University Press Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogjakarta Gatot Supramono, 2000, Perbankan dan Masalah Kredit: Suatu Tinjauan Yuridis, Djambatan, Jakarta Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, Jaminan Fidusia, RajaGrafindo Persada, Jakarta Gunawan Widjaja dan Kartini Mulyadi, 2003, Jual Beli Seri Hukum Perikatan, Cet 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta H. AS. Mahmoedi, 1995, Apakah Kredit Bank Itu,Gunung Agung, Jakarta H. Budi Untung. 2000. Kredit Perbankan di Indonesia. Andi Offset, Yogyakarta H.R Daeng Naja, 2005, Hukum Kredit dan Bank Garansi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung H. Rahmat Firdaus, dan Maya Arianti, 2003,Manajemen Perkreditan Bank Umum, Cet. I, ALFABETA, Anggota IKAPI, Bandung Hadisoeprapto, Hartono, 2000, Pokok-Pokok Perikatan dan Hukum Jaminan, Liberty, Yogjakarta Hasanudin Rahman, 1998, Aspek – Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia, ( Panduan Dasar : Legal Officer ), Citra Aditya Bakti, Bandung Henry Campbell Black, 1990, Black’s Law Dictionary, Sixth Edition, West Publishing Co., St. Paul, Minn Hermansyah, 2003,Hukum Perbankan Indonesia, Cet. II, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta J. Satrio, 2001, Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, PT. Citra aditya Bakti, Bandung J. Satrio, 2002, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung Johannes Ibrahim, 2004, Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan ekonomi), Mandar Maju, Bandung Joseph Raz, 1999, The Concept of Legal System, Clarendon Press, Oxford K. Bertens, 1994, Etika, GramediaPustakaUtama, Jakarta Kasmir, 2000, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Baru) Raja Grafindo Persada, Jakarta M. Yahya Harahap, 1998, Ruang lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, PT. Gramedia, Jakarta Magister Kenotariatan,2011, Buku Pedoman Magister Kenotariatan Universitas Udayana,Universitas Udayana, Denpasar Man Suparman Sastrawidjaja, 2003, Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga, Alumni, Bandung Mariam Darus Badrulzaman, 1998, Perjanjian Kredit Bank, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung Mariam Darus Badrulzaman, et.al., 2001, Kompilasi Hukum Perikatan,Citra Aditya Bakti, Bandung Muhammad Djumhana, 2006, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung Munir Fuady, 1996, Hukum Perkreditan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, Bandung Munir Fuady, 2000, Jaminan Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung O.P Simorangkir, 1998, Seluk Beluk Bank Komersial, Cet. Kelima, Aksara Persada Indonesia, Jakarta Purwahid Patrik, 1994, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Mandar Maju, Bandung Rachmadi Usman, 2008, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta Ranoemihardja, R. Atang., 1991, Hukum Acara Pidana, Tarsito, Bandung Ridwan, HR., 2006, HukumAdministrasi Negara, PT. RajaGrafindoPersada, Jakarta Ronny Hanitijo Soemitro, 2000,Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta Salim, H.S., 2004, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta Setiawan. R, 2000,Pokok – pokok Hukum Perikatan, Cet. XII, Bina Cipta, Bandung Soerjono Soekanto, 1999, Penegakan Hukum,Binacipta, Bandung Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001,Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Grafindo Persada, Jakarta Soerjono Soekanto, 2000, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press Sofwan, Masjoen, Sri Soedewi, 1998, Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Liberty, Yogjakarta Subekti R, 1998, Hukum Perjanjian, Cet. XIII, Intermasa, Jakarta Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014 Page 28
  • 35. Subekti R, 1998,Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, Alumni, Bandung Sudikno Mertokusumo, 1998, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogjakarta Sudikno Mertokusumo, 2002, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Jogjakarta Sutan Remy Sjahdeini, 2000, Likuidasi Bank: Akibatnya dan Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Dana, Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta Sutarno, 2003, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabeta, Bandung Sutojo Siswanto, 1997, Menangani Kredit Bermasalah, Pustaka Binawan, Pressindo, Jakarta Tan Kamelo, 2004, Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Alumni, Bandung Tan Kamelo, 2006, Hukum Jaminan Fidusia, Alumni, Bandung Tumbuan, Fred, B.G, 1999,Mencermati Pokok-Pokok Undang-Undang Fidusia, Rajawali Press Wirjono Prodjodikoro, 1999, Asas – Asas Hukum Perjanjian, Cet. Kesepuluh, Sumur, Bandung Karya Ilmiah/MAKALAH I Gede Surata 2010, Kedudukan Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Dijabat Oleh Cama tDalam Penetapan Akta Tanah (Tesis), Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Malang INTERNET: Grace, P, Nugroho, Eksekusi Terhadap Objek PerJanjian Fidusia Dengan Akta Dibawah Tangan, http://www.hukumonline.com Siti Nurlola Hidayat, 25 November 2009, EtikaPerbankan, hati-sitinurlola.blogspot.com/2009/11/etikaperbankan.html. Peraturan Perundangan: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia EKSISTENSI DAN PENGATURAN HUKUM TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS Oleh I Putu Suwantara* Nim : 1192461040 Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana Email : notarisputu@ymail.com Pembimbing I : Prof. Dr. I Nyoman Sirtha, SH.,MS.** Pembimbing II : Dr. Putu Tuni Cakabawa Landra, SH.,M.,Hum.*** Abstract The development of information technology has caused the activities in various fields are growing rapidly, particularly in the field of legal, social and economic. Electronic document that has been signed with an electronic signature, has the same probative as an authentic deed made by the competent authority, after the enactment of Law No. 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions and regulations of the implementation of Government Regulation No. 82 Year 2012 on the implementation of Systems and Electronic Transactions. Whereas in the Notary Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014 Page 29
  • 36. Act Article 16 paragraph (1) does not clearly mention whether the signature in question can be done conventionally or digitally, therefore, there is vagueness norm in that article, the notary public argued that electronic documents signed with electronic signatures only have under the hand probative, because it does not qualify as an authentic document, it affects on the notary services in making the Deed which the signatories done by electronic processes. From the above explanation some problems can be formulated as follows: is the use of electronic signatures can be recognized by law (legally) in the Deed and how is the rule of law and the role of notaries in the Deed sevices by using electronic systems. This thesis research is the types of normative legal research, that is the library legal research or legal research that are based on secondary data, the research approach used in this research is statute approach, the historical approach, and the conceptual approach. The problem is analyzed by using the interpretation of the law, and given the arguments based on legal theories. The results of the research showed that the existence and regulation of law regarding electronic signatures is legally recognized through the Law No. 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions. The legal rule and the role of notary in the implementation of their services by using an electronic system called cybernotary made possible by Act No. 11 Year 2008 on Information and Electronic Transactions are described in Article 11 paragraph (1), Article 12, then the implementation of notary services have confirmed by Government Regulation No. 82 Year 2012 on the implementation of System and Electronic Transactions are described in Article 53, which opens the opportunities for notaries to become organizers of Electronic Systems. Key words: Electronic Signatures, Deed Statement Decision Meeting, Notary with Electronic Systems. * Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan T.A. 2010/2011 ** Pembimbing I ***PembimbingII I.Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi telah mengubah berbagai aspek perilaku bisnis dan perekonomian dunia. Perkembangan teknologi informasi menggunakan Komputer sebagai alat membantu akses ke dalam jaringan-jaringan publik (public network) dalam melakukan pemindahan data dan informasi Jaringan publik tersebut mempunyai keunggulan dibandingkan dengan jaringan privat dengan adanya efisiensi biaya dan waktu. Hal ini membuat perdagangan dengan transaksi elektronik (electronic Commerce) menjadi pilihan bagi para pelaku bisnis untuk melancarkan transaksi perdagangannya. Dalam Mengatasi hal tersebut Indonesia telah membuat sebuah draft atau aturan dalam bidang komunikasi yang tertuang dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Eletronik. Tepatnya pada tanggal 25 Maret tahun 2008 telah disahkan menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 (selanjutnya cukup disebut UU) oleh DPR. Notaris adalah pejabat umum yang akan bersentuhan langsung dengan transaksi perdagangan Internasional dalam membuat perjanjian dengan cara konvensional ataupun secara proses elektronik, inti dari tugas jabatan Notaris adalah membuat akta otentik yang salah satu kewenangannya adalah membuat perubahan anggaran dasar perseroan. Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan Komisaris. RUPS dalam prakteknya, dituangkan dalam suatu akta otentik, yang dibuat di hadapan notaris dan atau dibuat dalam bentuk notulensi rapat, yang berupa akta di bawah tangan dan kemudian akta tersebut dituangkan dalam bentuk akta otentik, yang dalam praktek dikenal dengan sebutan Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Didalam penelitian tesis ini memfokuskan pada kekaburan norma dalam pasal 16 ayat (1) huruf i yang merumuskan “Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris”, tanda tangan biasanya dilakukan dengan cara biasa atau konvensional akan tetapi dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat bahwa tanda tangan secara elektronik telah bisa dilakukan, hal ini belum mampu diakomodir oleh hukum di Indonesia, termasuk dalam undang-undang jabatan (notaris didalam penjelasan pasal tersebut diatas tidak dijelaskan secara jelas apakah tanda tangan tersebut hanya boleh dilakukan secara konvensional ataukah boleh secara proses elektronik. Sehingga ada kekaburan norma didalam pasal tersebut yang dapat berakibat undang-undang jabatan notaris tidak bisa memberikan jaminan kepastian hukum bagi warga negaranya khususnya bagi para pengusaha yang akan menggunakan jasa notaris untuk membuat perjanjian mengenai perseroan terbatas. 1.2 Rumusan Masalah Dari pemaparan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan dua permasalahan : 1. Apakah penggunaan tanda tangan elektronik dapat diakui secara hukum (sah) dalam akta pernyataan keputusan rapat Perseroan Terbatas (PT) ? Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014 Page 30
  • 37. 2. Bagaimanakah pengaturan hukum serta peran notaris dalam pelayanan jasa pembuatan akta pernyataan keputusan rapat dengan menggunakan sistem elektronik ? 1.3 Tujuan Penulisan 1.3.1 Tujuan umum : Penelitian ini bertujuan untuk memahami Ilmu Pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Kenotariatan tentang penggunaan tanda tangan elektronik serta notaris dengan sistem elektronik (cybernotary). 1.3.2 Tujuan khusus : 1. Untuk memahami dan mendalami permasalahan hukum mengenai penggunaan tanda tangan elektronik dapat diakui secara hukum (sah) dalam akta pernyataan keputusan rapat (PT) Perseroan Terbatas. 2. Untuk memahami dan mendalami permasalahan hukum mengenai prospek pengaturan hukum dan serta peran notaris dalam pelayanan jasa pembuatan akta pernyataan keputusan rapat dengan menggunakan sistem elektronik. 1.3 Manfaat Penelitian 1.4.1 Manfaat teoritis : Manfaat teoritis yang didapatkan dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat dijadikan sumbangan atau masukan terhadap pemikiran bagi para pengayaan wacana dan pengambangan ilmu hukum, khususnya dalam dalam bidang Hukum Kenotariatan 1.4.2 Manfaat praktis : Terhadap pihak yang mempunyai kewenangan dalam Bidang Hukum Kenotariatan, diharapkan penelitian ini dapat membawa manfaat praktis, yaitu dapat dijadikan bahan kajian dalam memberikan pengetahuan mengenai penggunaan tanda tangan elektronik. 1.5 Landasan Teoritis Mengkaji dan menjawab masalah yang ada dalam tesis ini digunakan teori sebagai berikut: 1.5.1 Teori Nilai Norma Dasar Nilai dasar hukum ada 3 (tiga) antara lain : (1) Keadilan; (2) kemanfaatan; (3) kepastian hukum, dengan teori nilai norma dasar hukum kemudian dapat diketahui bahwa penggunaan tanda tangan secara elektronik harus mengandung 3 (tiga) nilai dasar hukum yaitu, pertama dapat memberikan keadilan bagi para pihak yang menggunakan tanda tangan secara elektronik, kedua dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung, ketiga dapat memberikan kepastian hukum. 1.5.2 Teori Keberlakuan Hukum a. Kekuatan berlaku yuridis (Juristiche Geltung); Undang-undang mempunyai kekuatan berlaku yuridis apabila persyaratan material dan formal terbentuknya undang-undang itu telah terpenuhi. b. Kekuatan berlaku sosiologis (Soziologische Geltung); Hukum merupakan kenyataan di masyarakat. Kekuatan berlakunya hukum di dalam masyarakat ada dua macam yakni Teori Kekuatan (Machtstheorie) hukum mempunyai kekuatan berlaku secara sosiologis apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa, terlepas dari diterima atau pun tidak oleh warga masyarakat. Menurut Teori Pengakuan (Anerkennungstheorie) hukum mempunyai kekuatan berlaku sosiologis apabila diterima dan diakui oleh warga masyarakat. c. Kekuatan berlaku filosofis (Filosofische Geltung); Hukum mempunyai kekuatan berlaku filosofis apabila kaedah hukum tersebut sesuai dengan cita-cita hukum (Rechtsidee). 1.5.3 Teori Pembangunan Hukum Mochtar Kusumaatmadja juga mengemukakan bahwa “hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (institution) dan proses (processes) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan”. Konsepsi Law as a tool of social engineering dipopulerkan oleh Roscoe Pound sebagai aliran Pragmatic Legal Realism, konsep hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan. Kedua fungsi tersebut diharapkan dapt dilakukan oelh hukum disamping fungsinya yang tradisional yakni untuk menjamin adanya kepastian, keadilan dan kemanfaatan. 1.6 Metode Penelitian 1.6.1 Jenis Penelitian. Penulisan tesis ini mengunakan penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian terhadap kaedah hukum itu sendiri (Peraturan perundang undangan, yurisprudensi, hukum adat atau hukum tidak tertulis lainnya) dan asas asas Hukum. Beranjak pada kekaburan norma kekaburan norma dalam pasal 16 ayat (1) huruf i tentang penggunaan tanda tangan secara konvensional dengan tanda tangan secara proses digital. 1.6.2 Jenis Pendekatan. Untuk menunjang jenis penelitian diatas, digunakan metoda pendekatan Undang-undang (statute approach), pendekatan historis (Historical approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan undang undang (statute approach) digunakan untuk menelaah aspek pengaturan hukum tentang penggunaan tanda tangan digital. Pendekatan sejarah (historical approach) dilakukan untuk mengkaji perkembangan penggunaan tanda tangan. Pendekatan konseptual Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014Page 31
  • 38. (conceptual approach) digunakan untuk mengungkap dan mengkaji konsep dari tanda tangan digital. 1.1.1 1.6.3 Sumber Bahan Hukum. Bahan hukum yang digunakan di dalam menjawab permasalahan penggunaan tanda tangan digital dalam akta pernyataan keputusan rapat Perseroan Terbatas yaitu: bahan hukum primer yang digunakan adalah Peraturan perundang-undang. Bahan hukum sekunder seperti makalah, buku-buku, laporan hukum bantuk akademik, tesis, laporan dan karya tulis lain, majalah yang berhubungan penelitian ini. 1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum. Bahan bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan dengan metoda sistematis serta dicatat pada kartu-kartu dengan ukuran dan cara tertentu. Kartu- kartu disusun berdasarkan pokok bahasan untuk memudahkan analisis dan pada kartu, dicatat konsep-konsep yang berkaitan dengan isu hukum tertentu. 1.6.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum. Bahan bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan langkah deskripsi. Jika terjadi norma yang kabur dilakukan penafsiran atau intepretasi dengan berpedoman pada metoda interpretasi. Penafsiran gramatikal dilakukan untuk mencari arti atau makna isi aturan hukum. Penafsiran analogi digunakan untuk menemukan jawaban isu hukum dengan menggunakan analogi berdasarkan fakta-fakta hukum tentang penggunaan tanda tangan. penafsiran otentik, yakni penafsiran menurut pembuat undang-undang. II Tinjauan Umum Tentang Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuatan Akta Notaris 2.1 Tinjauan umum tentang Notaris dan Kewenangannya. Habib Adjie menyebutkan bahwa istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari kata Openbare Ambtenaren yang terdapat dalam pasal 1 PJN dan pasal 1868 KUHPerdata. Jadi apa yang dimaksud sebagai pejabat umum dalam pasal 1 PJN dan pasal 1 ayat (1) UUJN adalah sama dengan yang dimaksud sebagai pegawai umum dalam pasal 1868 KUHPerdata, yang diartikan sebagai pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan sebagai fungsi publik dari negara dengan tugas pokok membuat akta otentik khusus dalam lingkup perdata dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada notaris. Dengan demikian, pegawai umum yang dimaksud dalam pasal 1868 KUHPerdata adalah notaris sebagai pejabat umum. Dibidang hukum privat materiil dikenal 2 (dua) sistem hukum yakni hukum dari romawi dan hukum dari Inggris atau para ahli hukum menyebutnya sebagai Civil Law dan Common Law. 1.1.2 2.2 Notaris di sistem Hukum Common Law Notary Public dalam Black’s Law Dictionary menyebutkan bahwa “ A person authorized by a state to administer oaths, certify documents, attest to the authenticity of signatures, and perform official acts in commercial matters” daripernyataan tersebut diatas dapat dipahami bahwa notaris adalah seseorang yang ditunjuk oleh negara untuk mengambil sumpah, menerangkan isi sesuatu dokumen, mengesahkan keaslian tanda tangan dan menjalankan pekerjaan resmi lainnya yang ditentukan dibidang komersil. Notaris di Sistem Hukum Civil Law M.J.A van Mourik menyebutkan bahwa notaris di sistem latin notarial melaksanakan tugas dan fungsi publik dan mempunyai karakteristik yang tidak memihak dan menjalankan sebagaian dari tugas negara. Notaris mempunyai kekuasaan untuk membuat akta notaris yang merupakan bukti dan merupakan nilai khusus. Tugas notaris adalah meningkatkan transaksi hukum secara tertib. Notaris adalah penasehat yang mandiri dan tidak memihak, dan akta notaris yang dibuat oleh notaris di sistem latin notarial adalah simbul dari legal security. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas (PT) 2.2.1 Pengertian Perseroan Terbatas (PT) Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa: “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. 2.2.2 Dasar Hukum Perseroan Terbatas (PT) Untuk mengetahui seluk beluk dari suatu Perseroan Terbatas, maka perlu diketahui dengan pasti mengenai dasar hukum Perseroan Terbatas. Munir fuady menggolongkan Dasar hukum Perseroan Terbatas dibagi menjadi 2 (dua) golongan, yaitu : 1. Dasar Hukum Umum, UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 2. Dasar Hukum Khusus, yaitu dasar hukum atau ketentuan-ketentuan hukum di samping Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengatur perseroan terbatas tertentu. 2.2.3 Jenis-jenis Perseroan Terbatas (PT). Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014Page 32
  • 39. Mengutip pendapatnya Munir Fuady, suatu perseroan terbatas dapat diklasifikasi kepada beberapa bentuk jika dilihat dan berbagai kriteria, yaitu sebagai berikut: 1. Dilihat dari Banyaknya Pemegang Saham dibedakan menjadi Perusahaan Tertutup, Perusahaan Terbuka dan Perusahaan Publik. 2. Dilihat dari Jenis Penanaman Modal dibedakan menjadi Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), Perusahaan Non-Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman 3. Dilihat Keikutsertaan Pemerintah dibedakan menjadi Perusahaan Swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 4. Dilihat dari Sedikitnya jumlah pemegang saham dibedakan menjadi Perusahaan Pemegang Saham Tunggal (Corporation Sole) dan Perusahaan Pemegang Saham Banyak (Corporation Agregate). 5. Dilihat dari Hubungan Saling Memegang Saham dibedakan menjadi Perusahaan induk (holding), Perusahaan anak (subsidiary) dan Perusahaan terafiliasi (affiliate). 6. Dilihat dari Segi Kelengkapan Proses Pendirian dibedakan menjadi Perusahaan De Jure, Perusahaan de facto. 2.2.4 Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) Paham klasik yang berpendapat bahwa lembaga RUPS merupakan kekuasaan tertinggi Perseroan Terbatas, dalam arti segala sumber kekuasaan yang ada dalam suatu Perseroan Terbatas tiada lain bersumber dari RUPS, kiranya sudah ditinggalkan oleh UUPT. Berdasarkan paham klasik tersebut, komisaris dan direksi mempunyai kekuasaan berdasarkan mandat atau kuasa dari RUPS, sehingga apabila RUPS menghendakinya sewaktuwaktu dapat mencabutnya kembali. Dengan demikian, selama pengurus menjalankan wewenangnya dalam batasbatas ketentuan undang-undang dan anggaran dasar, maka pengurus tersebut berhak untuk tidak mematuhi perintah-perintah atau instruksi-instruksi dari organ lainnya, baik dari komisaris maupun RUPS. 2.2.5 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sesuai dengan UU PT, seharusnya untuk pendirian dan perubahan anggaran dasar harus dibuat dengan akta notaris. Dalam praktek yang terjadi untuk perubahan anggaran dasar dapat dibuat dengan akta pernyataan keputusan rapat, bukan dengan akta risalah rapat yang dbuat oleh notaris seperti yang diuraikan sebelumnya. Akta pernyataan keputusan rapat adalah suatu risalah rapat yang dibuat secara dibawah tangan tentang perubahan anggaran dasar, risalah rapat dibawah tangan inilah yang dibawa kehadapan notaris berdasarkan kuasa dari rapat umum pemegang saham, kemudian dihadapan notaris notulen rapat dibuat menjadi akta pernyataan keputusan rapat, jadi akta pernyataan keputusan rapat ini berbentuk partij akta. 1.2 Tinjauan umum Tentang Tanda Tangan Elektronik 2.3.1 Tanda Tangan Pada Umumnya The Nations of authentication and authenticity are generally understood in law to refer to the genuineness of a document or record, that is, that the document is the original support of the information it contains, in the form it was recorded and without any alteation. Signatures, in turn, perform three main fungtions in the paperbased environment: signature make it possible to identify the signatory (identification fungtion); signature provide certanty as to the personal involvement of that person in the act of signing (evidentiary fungtion); and signature associate the signatory with the content of a document (attribute fungtion). Signature can be said to perform various other signed. For xeample, a signature might attest to the inten of a party to be bound by the content of a signed contract; the inten of a person to endorse authorship of a text (thus displaying awareness of th fact that legal consequences might possibly ow from the act of signing); the inten of a person to associate him or herself with the content of a document written by someone else; and the fact that, and the time when a person has been at a given place. Berdasarkan pengertian diatas, tanda tangan memiliki tiga fungsi utama untuk dapat mengidentifikasi antar lain yaitu : 1. Identifikasi: untuk mengidentifikasi penandatangan, 2. Pembuktian: utnutk memberikan kepastian mengenai keterlibatan pribadi orang tersebut didalam penandatanganan (fungsi pembuktian), dan 3. Atribusi: untuk mengasosiasikan penandatanganan dengan isi dokumen. 1.3.2 Tanda Tangan Elektronik (TTE) Tidak jauh berbeda dengan konvensional, pada dasarnya suatu tanda tangan elektronik adalah berfungsi sama sebagaimana layaknya suatu tanda tangan di atas kertas. Hal ini disebut dengan istilah fungtional aquivalent approach yakni suatu pendekatan yang mempersamakan suatu tanda tangan elektronik di atas kertas.Sesuai dengan perkembangan teknologi, terdapat beberapa moda teknologi dari suatu tanda tangan elektronik, yakni antara lain; 1. Penggunaan kata kunci (passwords) ataupun kombinasinya (hybryd methods); 2. Tanda tangan yang dipindai secara elektronik (scanned signature) atau pengetikan nama pada suatu informasi (typed names); 3. Penggunaan fitur tombol tanda persetujuan atau tanda penerimaan secara elektronik (Ok button atau accept button) yang ditunjang dengan saluran komunikasi yang aman (secure socket layer); Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014Page 33
  • 40. 4. Penggunaan tanda yang unik pada anggota badan (biometric); 5. Penggunaan tanda tangan digital yang berisikan enkripsi suatu pesan (digital signature). Elektronik signature means data in elektronic form wich are attachedto or logically associated with other electronic data and which serve as a method of authentication. Berdasarkan pengertian ini tanda tangan elektronik adalah sebagai data elektronik yang terkait atau terhubung dengan data elektronik lainnya, yang berfungsi sebagai alat otentikasi. Tanda tangan elektronik adalah sebuah item data yang berhubungan dengan sebuah pengkodean pesan digital yang dimaksudkan untuk memberikan kepastian tantang keaslian data dan memastikan bahwa data tidak termodifikasi. III. Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat 3.1 Tanda Tangan Elektronik Menurut Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengertian tanda tangan elektronik tertuang pada pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya cukup disebut UU ITE) yang menyebutkan bahwa tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terikat dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi. Berdasarkan definisi dalam pasal tersebut diatas menyatakan bahwa penandatanganan merupakan subyek hukum yang terasosiasi atau terkait dengan tanda tangan elektronik yang digunakan sebagai alat verivikasi dan autentifikasi. Kemudian sesuai dengan ketentun pasal 11 ayat (1) UU ITE menyebutkan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah. Penjelasan lebih lanjut mengenai dasar hukum tanda tangan elektronik dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 53. Mengutip pendapat Carlisle adams and Steve Lloyd menyatakan tanda tangan digital mendasar bergantung pada konsep sepasang kunci. konseptual seseorang dapat memikirkan operasi tanda tangan digital sebagai operasi kunci pribadi pada data (di mana nilai yang dihasilkan adalah tanda tangan): a digital signature fundamental relies on the concept of a key pair. conceptually one can think of the digital signature operation as a private key operation on data ( where the resulting value is the signature), if alice is the only entity who knows this private key, she is clearly the only entity who could have signed this data. on the order hand, any entity (because it is able to retrieve a copy of alice corresponding publik key), can verify the signature by doing a public key operation on the signature and checking whether this result corresponds to the original data. thus, the signing operation is a two-step proses: 1. the signer hashes the data to a fixed-size value 2. the signer then subjects this value to a private-key operation verifikation is a similar two-step process: 1. the verifier has the data to a fixed-size value. 2. the verifer then examines this value, the transmitted signature, the signature, the signing entity's public key (if the signature matches the key and the hash value, the signature verifies; otherwise; verification. 1.2 Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Alat bukti atau yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai evidence, adalah informasi yang digunakan untuk menetapkan kebenaran fakta-fakta hukum dalam suatu penyelidikan atau persidangan. Paton dalam bukunya yang berjudul A Textbook of Jurisprudence, seperti yang dikutip oleh Sudikno Mertokusumo menyebutkan, bahwa alat bukti dapat bersifat oral, documentary, atau material. Alat bukti yang bersifat oral, merupakan kata kata yang diucapkan oleh seseorang dalam persidangan. Alat bukti yang bersifat documentary, meliputi alat bukti surat atau alat bukti tertulis. Alat bukti yang bersifat material, meliputi alat bukti berupa barang selain dokumen. Dalam UNCITRAL mengenai nilai hukum dari suatu rekaman elektronik (legal value of electronic records) karena memenuhi unsur-unsur tertulis (writing), bertanda tangan (signed) dan asli (original). Dalam pasal 5 UU ITE menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti sah. Hal ini bila dibandingkan dengan bukti tulisan, akan dapat dikatakan dokumen elektronik mempunyai derajat kualitas pembuktian seperti bukti permulaan tulisan (begin van schriftelijke bewijs), dikatakan seperti demikian oleh karena dokumen elektronik tidak dapat berdiri sendiri dalam mencakupi batas minimal pembuktian, oleh karena itu harus dibantu dengan salah satu alat bukti yang lain. Dan nilai kekuatan pembuktianya diserahkan kepada pertimbangan hakim, yang dengan demikian sifat kekuatan pembuktiannya adalah bebas (vrij bewijskracht). Berdasarkan penalaran hukum diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa dokumen elektronik dapat dikatagorikan sebagai alat bukti persangkaan, undang-undang yang dapat dibantah (rebuttable presumption of law) atau setidak tidaknya persangkaan hakim (rechtelijke vermoden). IV Pengaturan Hukum Serta Peran Notaris dalam Pelayanan Jasa Pembuatan Akta Pernyataan Keutusan Rapat Dengan Menggunakan Sistem Elektronik 1.1 Penyelenggaraan Notaris dengan Sistem Elektronik di beberapa Negara 1.1.1 Penyelenggaraan Notaris dengan Sistem Elektronik di Inggris Di Inggris dikenal dengan adanya notary public yang membedakan antara notary public di london dan notary public ditempat lain (Provensial). Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014Page 34
  • 41. Pekerjaan utama notari public provinsial adalah menyatakan kebenaran tanda tangan atau dalam hal protes wesel. Untuk menjabat sebagai notary public tidak dibutuhkan pendidikan khusus atau magang, dilondon jabatan notary public dijalankan oleh mereka yang tergabung dalam sciverner company dimana para calon notary public harus mengikuti ujian dan magang. Berbeda dengan rekannya diluar london, pada umumnya praktek yang dilakukan adalah memberi nasehat hukum, menyusun dokumen terutama dokumen untuk keperluan hubungan perjanjian luar negeri. Dimana pembatasan antara pengacara dan notary public tidak dikenal di Inggris. 1.1.2 Penyelenggaraan Notaris dengan Sistem Elektronik di Belanda Di Belanda secara spesifik terkait cybernotary, peranan notaris adalah sebagai registration authoritie (RA) dari suatu penyelenggara Certification Authority (CA). cybernotary di Belanda dalam bentuk diginotare, dimana notaris melakukan legalisasi dan verifikasi tanda tangan elektronik, notaris berperan sebagai patner diginotare, dimana sebelum penyelenggaran CSP memberikan digital certificate-nya kepada pihak yang melakukan aplikasi secara elektronik, maka yang bersangkutan harus menghadap notaris terlebih dahulu untuk mendapatkan legalisasi. Namun dalam ketentuan hukum UU Notaris, sepanjang ada pengaturan dari Council of State, maka notaris dapat membuatkan salinan akta atau ringkasan aktanya secara elektronik. 1.1.3 Pelaksanaan Notaris dengan Sistem Elektronik di Amerika Serikat Gagasan cybernotary di Amerika Serikat diperkenalkan pada tahun 1994 oleh komite keamanan informasi asosiasi pengacara amerika (American Bar Association), mereka yang dapat menjadi cybernotary adalah para notaris publik yang menggunakan teknologi tinggi yang digunakan dalam rangka kebutuhan cybernotary. Sebagai payung hukum, Amerika Serikat memberlakukan US Federal E-Sign Act 2000 dan Model Notary Act 2002 sebagai landasan hukum yang menawarkan kegiatan berkenaan dengan electronic notary atau digital notary services termasuk kantor-kantor dan organisasi asosiasi notaris nasional (National Notary Assosiation).. 1.1.4 Pelaksanaan Notaris dengan Sistem Elektronik di Jepang Fungsi notaris di Jepang adalah membuat pernyatan notariil berdasarkan permintaan klien, dan bertanggung jawab agar pernyataan tersebut sah secara hukum. Sehingga mereka harus dapat memberikan nasehat hukum kapanpun setiap diperlukan. Di jepang memiliki pemahaman bahwa notaris berasal dari hakim, jaksa atau pengacara yang ditunjuk oleh menteri kehakiman. Sebagaian besar notaris merupakan pensiunan hakim dan jaksa, namun terdapat kelompok notaris yang bukan merupakan praktisi hukum namun dianggap memiliki kemampuan seperti praktisi hukum karena mereka dipilih berdasarkan latar belakang akademik dan keahlian yang setara dengan para praktisi hukum serta berpengalaman menangani permasalahan hukum selama beberapa tahun. 1.2 Pelayanan Jasa Notaris Dengan Menggunakan Sistem Elektronik. 1.2.1 SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum Online) Sistem administrasi badan hukum (selanjutnya cukup disebut SABH) adalah aplikasi web base sebuah aplikasi yang dikembangkan berdasarkan platform web yang dapat diakses melalui jaringan internet. Untuk membuka aplikasi ini tentuya notaris memerlukan komputer dan harus terhubung dengan internet. Kemudian Undangundang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 77 ayat 1 memberikan peluang aktivitas cybernotary dalam bentuk risalah rapat umum pemegang saham secara online melalui teleconference, pasal 76 UU PT, RUPS dapat dilakukan melalui media teleconfrence, video confrence, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung dan berpartisipasi didalam rapat. Selanjutnya UU PT mensyaratkan bahwa setiap perubahan yang berhubungan dengan anggaran dasar dari PT harus dibuat risalah rapat yang ditungkan kedalam akta yang disebut dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, yang pada saat ini kententuan tersebut diimplementasikan sebagai dasar hukum bagi notaris untuk membuat akta secara digital yang bersifat otentik. 1.2.2 Penyelenggaran Sertipikat Elektronik (Certification Authority). Peranan notaris selaku Registrasoin Authority dalam transaksi elektronik bersama-sama dengan pihak Certificate Authority (selanjutnya cukup disebut CA) sebagai pihak ketiga yang dipercaya (trusted third party) dalam mengamankan dan melegitimasi transaksi elektronik. CA merupakan pihak yang menerbitkan sertifikat elektronik yang berisikan identitas pemilik sertipikat, kunci publik dan kunci privat yang digunakan dalam transaksi elektronik untuk membuat tanda tangan elektronik, mengontentikasi si penandatangan dan memverifikasi dokumen yang ditanda tangani. 1.2.3 Penyelenggaraan Akses Data Kependudukan Dalam menjalankan aktivitas kenotarisan, kemajuan teknologi informasi sangat mambantu menunjang dan mempermudah pelaksanaan tugas notaris, kehadiran E-KTP atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik sangat mempermudah notaris dalam menelusuri para pihak yang menghadap terkait penerbitan suatu akta. Saat ini di beberapa negara di Eropa telah mengambangkan sistem Elektroik ID (eID) memanajemen dengan baik dan telah memberikan akses kepada notaris untuk menelusuri validitas orang yang menghadap dengan pengecekan atas identitas penghadap melalui suatu basis data (database) kependudukan yang berisi identitas warganegara di mana dengan menggunakan perangkat tertentu notaris dapat mengecek validitas identitas penghadap yang menghadap kepadanya, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014Page 35
  • 42. apakah benar atau tidak orang yang menghadap tersebut. Edmon makarim menjelaskan lebih lanjut bahwa pada saat seorang notaris menanyakan identitas para pihak yang menghadap, selayaknya pada saat itu pula ia akan memeriksa kartu identitas penduduk atau e-KTP yang dibawa, melalui sistem pembaca kartu (card reader) yang tersedia dalam fitur sistem aplikasi jasa notaris yang kemudian terhubung dengan sistem administrasi kependudukan dan mempunyai tingkatan prioritas penanganan yang harus dilayani oleh sistem kependudukan. Jika data tersebut dinyatakan valid, maka notaris dapat memberikan jasanya, namun jika data tersebut invalid, maka pada saat itu juga notris telah menyaksikan seseorang yang membawa identitas palsu. Notaris dapat membuat laporan ataupun catatan feed-back kepada sistem administrasi kependudukan untuk merapikan validitas data pribadi tersebut. Sistem aplikasi tersebut dapat juga memberikan salinan laporan kepada instansi yang menjadi pembina dan pengawas notaris. V.PENUTUP 1.1 Simpulan Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana telah dikemukankan di atas, maka dapat diberikan simpulan sebagai berikut: 1. Menurut pasal 11 ayat (1), Pasal 12 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, eksistensi dan pengaturan hukum mengenai tanda tangan elektronik diakui sah secara hukum, melalui penafsiran analogi bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, alat bukti menurut hukum acara di atas yang dibuat dalam bentuk informasi elektronik /dokumen elektronik, merupakan alat bukti yang sah menurut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga seluruh transaksi elektronik dengan tanda tangan elektronik yang ada didalam akta pernyataan keputusan rapat perseroan terbatas dapat dianggap sebagai akta, bahkan kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik. 2. Pengaturan hukum serta peran notaris dalam pelayanan jasa pembuatan akta pernyataan keputusan rapat dengan menggunakan sistem elektronik dimungkinkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kemudian implementasi dari pelayanan jasa notaris dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Sistem dan Transaksi Elektronik, dengan membuka peluang bagi notaris untuk menjadi penyelenggara Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara online, RUPS secara online, penyelenggaran sebagai Tursted Third Party sebagai Regulation Authority didalam penyelenggaraan Sertifikat elektronik, serta sebagai pengakses data kependudukan melalui (electronic ID) atau dikenal dengan E-KTP. Berdasarkan penafsiran analogi, RUPS secara online dapat dilakukan secara elektronik maka berita acara rapat yang dituangkan kedalam akta pernyataan keputusan rapat juga dapat ditanda tangani secara elektronik pula. 1.2 Saran 1. Kepada pemerintah dalam kementerian masing-masing yang berwenang dalam hal ini didalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, agar segera menyiapkan infrastruktur dan sumber daya manusia yang baik untuk mendukung perkembangan sistem elektronik dengan cara segera memberikan Lisensi kepada badan hukum sebagai lembaga Certification Authority, baik pemerintah maupun swasta, sehingga pelaksanaan transaksi elektronik, dengan dokumen elektronik sebagai perjanjian para pihak yang telah ditanda tangani secara elektronik mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta otentik. 2. Belajar dari negara-negara maju Inggris, Belanda, Amerika Serikat dan Jepang yang sejak dini mempersiapkan diri membantuk lembaga-lembaga yang mendukung terlaksananya cybernotary dengan penyelenggaraan sistem elektronik didalam pelayanan jasanya untuk menghadapi perdagangan Internasional dan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Sudah selayaknya kepada organisasi yang membawahi para notaris di Indonesia mulai memikirkan untuk mendukung dan membentuk suatu infrastruktur dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari notaris itu sendiri yang menyelenggarakan Sistem Elektronik, hal ini akan bisa terwujud dengan cara bekerja sama dengan Universitas yang memiliki Program Magister Kenotariatan untuk membuat laboratorium pelatihan mengenai notaris dengan sistem elektronik serta penambahan mata kuliah Cybernotary dalam kurikulum pengajarannya. DAFTAR BACAAN Buku-buku : Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014Page 36
  • 43. Abubakar, Lastuti dan Imamulhadi, 2012, Cybernotary Dalam Aktivitas Notaris Di Indonesia, Cetakan I, Book Terrace &Library, Bandung. Adjie, Habib, 2008, Hukum Notaris Indinesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Cet 1 Refika Aditama, Bandung. Adam, Muhammad, 1985, Asal Usul Dan Sejarah Akta Notarial, CV. Sinar Baru, Bandung. Adams, Carlisle and steve Lloyd, 1999, understanding public-key insfrastructure: concepts, standards, and deployment considerations, macmillan technical publishing 201 west 103 street Indianapolis, USA. Adolf, Huala, 1996, Hukum Ekonomi Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Ahmaturrahman., 2005, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Universitas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang. Budiono, Herlin, 1998, Akta Otentik dan Notaris Pada Sistem Hukum Anglo-Saxon dan Sistem Hukum Romawi, dalam buku Percikan Gagasan Tentang Hukum Ke-III, Kumpulan Karangan Ilmiah Alumni F.H UNPAR, Mandar Maju, Bandung. _______, 2007, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di bidang Kenotariatan, PT. Citra Adtiya Bakti, Bandung. Budiarto, Agus, 2002, Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, Ghalia Indonesia, Jakarta. Chissick, Michael And Alistair Kelman, 1999, Electronic Commerce Law And Practice, Sweet&Maxwell, New York. Fakhriah, Efa Laela, 2011, Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perdata, Alumni, Bandung. Frenken, H. 1996, De Notaris Als Trusted Third Party, De Notaris en het Electronisch Rechtsverkeer, Koninklijke Vermande, Lelystad/KNB, s’Granvenhage. Fuady, Munir, 2003, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hadikusuma, Hilman, 2005, Bahasa Hukum Indonesia, PT. Alumni, Bandung. Hartono, Sunaryati, 1991, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni Bandung. Kie,Tan Thong, 2007, Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris, Cet 1 PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta. Kusumaatmadja, Moctar dan Sidharta, Bernard Arief , 2000, Pengantar Ilmu Hukum, Alumni, Bandung. Kusumaatmadja, Mochtar, 1995, Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Binacipta, Bandung. ________, 2006, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni, Bandung. Leff, Laurence, 2002, Notaries and Electronic Notarization, West-ern Illimois University. Mahayana, Dimitri, 2000, Menjemput Masa Depan, Futuristik dan Rekayasa Masyarakat Menuju Era Global, Rosda, Bandung. Makarim, Edmon, 2011, Notaris dan Tanda Tangan Elektronik. Cetakan Pertama. PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta Manan, Bagir, 1999, Penelitian Bidang Hukum, Jurnal Hukum, Puslitbangkum Perdana, Januari, Universitas Padjadjaran Bandung. Mansur, Dikdik M. Arief dan Gultom Elisatris, 2005, Cyber Law, Aspek Hukum Teknologi Informasi, Refika, Bandung. Mertokusumo, Sudikno 1999, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta. Muhammad, Abdulkadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014Page 37
  • 44. Nico, 2003, Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Center for Documentation and Studies of Business Law, Bandung. Valera, M., New technology and a Global Economy Demand that American Notaris Better prepare For The Future; Upgrading The Current Common Law System may Mean Establishing a New Class of Cyber Professional, The Jhon Marshall Law Review (32). Vollmar, 1998, Pengantar Studi Hukum Perdata, Jilid II, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Partodiharjo, Soemarno, 2009, Tanya Jawab Sekitar Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Purbo, Onno W. dan Wahyudi, Aang Arif, 2001, Mengenal E-Commerce, Elex Media Komputindo, Jakarta. Prins, J.E.J, 1996, Waken Voor Digitaal Geheugenverlis, De Notaris en het Electronisch Rechtsverkeer, Koninklijke Vermande, Lelystad/KNB, s’Granvenhage. Rudhi Prasetya, 2001, Kedudukan Mandiri PT, Citra Aditya Bakti, Bandung. Rahardjo, Satjipto, 1986, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung. _______, 2006, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. _______, 2006, Membedah Hukum Progresif, Buku Kompas, Jakarta.                 Samadikun, Samaun, 2000, Pengaruh Perpaduan Teknologi Komputer, Telekomunikasi dan Informasi, Kompas. Samudera, Teguh, 1992, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, Alumni Bandung. Setiawan, Racmat, 1999, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Cet. 6, Putra A. Bardin, Bandung. Shidarta, 2006, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan,Penerbit CV Utomo, Jakarta. Soegondo, R. Notodisorjo, 1993, Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan), Cet. 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Subekti, R., 1986, Pokok-pokok Hukum Perdata, Cetakan XXIV, PT. Intermasa, Jakarta. _______, 2001, Hukum Pembuktian, Pradnya paramita, Jakarta. Supramono, Gatot, 1996, Hukum Perseroan Terbatas, Djambatan, Jakarta. Syahdeini, Sutan Remy 2009, Kejahatan &Tindak Pidana Komputer, Grafiti, Jakarta. Graham J.H. Smith, Partner, Bird & Bird, 2002, Internet Law and Regulation, Sweet & Maxwell 100 Avenue Road YHT Ltd., London. Smith, Richard E.,1997, Internet Cryptography, Addison Wesley longam, Inc., Canada. Tobing, G.H.S. Lumban. 1999. Peraturan Jabatan Notaris, Penerbit Erlangga. Jakarta. Widjaya, I.G Rai, 2000, Hukum Perusahaan, Megapoint, Jakarta. Wignyoseobroto, Soetandyo, 2002, Hukum-paradigma, Metoda dan Dinamika Masalahnya, Elsam dan Huma, Jakarta. Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaya, 2006, Perseroan Terbatas, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Zwalve, C.AE Uniken Venema, 2000, Common Law & Civil Law, W.E.J Tjeenk Willink, Deventer. Peraturan Perundang-Undangan : Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014Page 38
  • 45. Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, Cet.32. Pradnya Paramita, Jakarta. Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117. Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124. Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaran Sistem dan Transaksi Elektronik. Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.01.01Tahun2001 tentang Tata cara pengajuan permohonan dan pengesahan akta pendirian dan persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas. Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu Putusan Mahkamah Agung tanggal 30 Juni 2011, No. 822 K/ Pid.Sus / 2010, Diakses tanggal 8 April 2013 dari Direktori Putusan. Sumber lain Makalah : Atmadja I Dewa Gede, 1996, Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum, Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekuen, Pidato Pengenalan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, Tanggal 10 April 1996. Hadjon Philipus M., 1994, Pengkajian Ilmu Dogmatik (normative) Dalam Yurisdiksi, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Airlangga Surabaya, Tanggal 10 Oktober 1994. Mourik, M.J.A. van, Civil Law and The Civil Law Notary in a Modern World, disampaikan dalam ceramah Ilmiah pengaruh globalisasi pada Common Law dan civil Law (“Khususnya BW”) yang diselenggarakan oleh INI dan IKAHI, jakarta, Sahid Jaya Hotel, 3 Maret 1992. Budiono, Herlien, 2012, Eksistensi Notaris dalam Aktivitas Cybernotary, Kerjasama Direktorat Jendral Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi dengan Fakultas Hukum Padjajaran, Hotel Grand Preanger, Bandung, UNCITRAL Promoting confidance in elektronic commerce: legal issue on international use of elektronic authentication and signature methods. Directive 1999/93/EC of The European Parliament and of the Council. 13 Desember 1999. On a Community framework for electronic signature. Article 2 no.1. National Notary Association USA, Meet the Notary, Excerpt from a paper Presented at the 4th International Forum on e-Notarization, e-Apostilles and Digital Evidence, May 2008, New Orleans. Majalah : Yudara N.G, 2006, Pokok-pokok Pemikiran Diseputar Kedudukan dan Fungsi Notaris serta Akta Notaris Menurut Sistim Hukum Indonesia, Renvoi, Nomor 10.34.III, tanggal 3 Maret 2006. Khairandy, Ridwan, 2001, Pembaharuan Hukum Kontrak Sebagai Antisipasi Transaksi Elektronic Commerce, Jurnal Hukum Bisnis, vol.16. Di Lamongan KTP Elektronik Terkoneksi Dengan Perbankan, Bali Post, 14 Maret 2013. Kamus : Poerwodarminta, W.J.S, 1982, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. Black, Henry Campbell, 1991, Black’s Law Dictionary, West Publishing & Co, St. Paul, Minnesota. Tesis dan Disertasi : Santika Ida Bagus Agung Putra, 2011, Kebijakan Peruntukan dan Penggunaan Tanah Untuk Penanaman Modal Di bidang Pariwisata, Disertasi, Universitas Brawijaya Malang. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014Page 39
  • 46. Suandi I Wayan, 2003, Penggunaan Wewenang Paksaan Pemerintah Dalam Penyelenggaran Pemerintah Di Propinsi Bali, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Asma, Roita, 2008, Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat di Jakarta Timur, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponogoro Semarang. Internet : Wibowo, Arianto Mukti, 1999, Kerangka Hukum Digital Signature Dalam Electronic Commerce, amwibowo@cplin.cs.ui.ac.id. Mudiardjo, Din, 2008, Telekomunikasi Dan Teknologi Hukum E-commerce (grattan), www.google.com. Dwipayono, Julius Indra, 2005, Pengakuan Tanda Tangan Elektronik Dalam Hukum Pembuktian Indonesia, www.legalitas.org. Tjahjono, Jusuf Patrianto, 2008, Dengan Berlakunya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik dan Tanda Tangan Elektronik, www.Legal-Hukum.co.id. Siallagan, Alponso U, Maryati Bachtiar, Riska Fitriani, 2012, Analisis Putusan Yuridis Informasi Elektronik sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Kasus Prita Mulyasari, www.google.com Elektronic Notarization and Legalization,Speed, Efficiency, Security and the ned to Drive towards low Carbom Footprint Ecosystems, A Necessity for e-notarization and e-Legalization, www.globalsign.com. Notaris and electronic Notarization, edited by Laurence Lefflurence Leff, Western Illinois University, www.oasisopen.org KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA RISALAH LELANG Oleh I Wayan Ananda Yadnya Putra Wijaya*, NIM. 1192461014 Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana E-mail : anandawijaya87@yahoo.com Pembimbing I : Prof. Dr. Tjok Istri Putra Astiti, SH.,MS.**, Pembimbing II : Dr. I Gede Yusa, SH.,MH.*** ABSTRACT Notary as General Official has an attributive authority in which the authority derived from a Law in this case the Law Number 30 Year 2004 regarding Notary Position (UUJN). Notary authority in Article 15 verse (2) letter g state that the Notary has an authority to makes Auction Official Report deed. There is an unsubtle norm in Article 15 verse (2) letter g UUJN. In which the explanation of article only stated quite clear and there is no additional information whether Notary is able directly execute that authority since the Auction Official Report deed can only be made by Auction Officials. The results of this study showed that the authority of Notary existence in making Auction Official Report deed after prevail UUJN cannot be applied as it is, since the Auction Official Report deed can only be made ​by Auction Officials based on the PERMENKEU No. 93/PMK.06/2010 on Auction Implementation Guidelines. Notary has an authority in making Auction Official Report deed ​if they have been appointed and determined by the Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014Page 40
  • 47. Minister of Finance become Class II of Auction Official as what has been managed in the PERMENKEU No. 175/PMK.06/2010 about Class II of Auction Official. Keywords : Notary Authority, Auction Official Report Deed. *Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan T.A. 2011/2012 **Pembimbing I ***Pembimbing II UUJN. Permasalahan yang mencakup dalam I. PENDAHULUAN penelitian ini adalah : Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya 1. Bagaimana eksistensi Notaris dalam dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud kewenangannya membuat Akta Risalah untuk membantu dan melayani masyarakat yang Lelang setelah berlakunya UUJN ? membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik 2. Kapankah Notaris berwenang membuat mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Akta Risalah Lelang ? Kebutuhan akan jasa Notaris tidak terlepas dari Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini meliputi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan kepentingan masyarakat dalam pembuatan akta otentik guna menciptakan kepastian hukum bagi secara umum untuk memahami batas kewenangan masyarakat. Notaris memberikan pelayanan jasa Notaris khususnya dalam membuat akta Risalah hukum kepada masyarakat umum dalam bidang Lelang, sedangkan tujuan khususnya adalah : hukum perdata, yang termasuk dalam bidang hukum 1. Untuk mengetahui dan memahami secara publik. jelas kewenangan Notaris membuat akta Notaris adalah pejabat umum yang Risalah Lelang sesuai dengan ketentuan berwenang untuk membuat akta otentik. Kedudukan Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN. Notaris sebagai Pejabat Umum, dalam arti 2. Untuk mengkaji dan menganalisis mengenai kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah dasar hukum dan jenis lelang yang dapat diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, selamadibuat akta Risalah Lelang oleh seorang sepanjang Notaris berdasarkan kewenangannya dalam UUJN. kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris. Kewenangan Notaris diatur secara khusus dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN bahwa Notaris berwenang membuat akta Risalah Lelang. Dalam penjelasan Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN hanya menyebutkan cukup jelas. Lebih lanjut tidak ditentukan apakah dengan diangkatnya Notaris secara serta merta dapat membuat akta Risalah Lelang yang menyebabkan kesimpangsiuran dan kekaburan norma dalam Pasal tersebut. Oleh karena akta Risalah Lelang hanya dapat dibuat oleh Pejabat Lelang. UUJN telah memberikan perluasan kewenangan kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 UUJN, salah satu kewenangan Notaris adalah untuk membuat akta Risalah Lelang. Pengertian akta Risalah Lelang berdasarkan Pasal 1 angka 32 Peraturan Menteri Keuangan (selanjutnya disebut PERMENKEU) Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pasal 1 angka 32 menyebutkan : “Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna.” Berdasarkan uraian tersebut, maka menarik untuk dilakukan penelitian terhadap kewenangan Notaris dalam membuat akta Risalah Lelang berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf g II. LANDASAN TEORITIS 2.1 Kerangka Teori Teori yang dipakai sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum untuk menjawab permasalahan pertama dan teori kewenangan untuk menjawab permasalahan kedua. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Dalam hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian ini bahwa rumusan norma dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN yang menimbulkan multitafsir diperlukan penafsiran secara sistematis sehingga rumusan norma tersebut jelas dalam kepastian hukumnya. Kewenangan (authority) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undangundang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum. Kewenangan dapat diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat. Dari perspektif sumber kewenangan, Notaris memiliki wewenang atributif yaitu Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014Page 41
  • 48. kewenangan yang diperoleh melalui perundangundangan (UUJN), yang secara khusus kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 UUJN. Jadi Notaris memiliki legalitas untuk melakukan perbuatan hukum membuat akta otentik. 2.2 Kerangka Konsep Beberapa konsep yang dipakai untuk membahas/menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1. Konsep Akta Pemaparan yang diuraikan dalam konsep akta meliputi pembedaan akta otentik dan akta dibawah tangan, fungsi akta, macam-macam kekuatan pembuktian akta dan bentuk akta otentik. 2. Konsep Lelang Pemaparan yang diuraikan dalam konsep lelang meliputi pengertian/definisi lelang, syarat lelang, Risalah Lelang dan fungsi Risalah Lelang. 3. Pejabat Lelang Pemaparan yang diuraikan dalam konsep Pejabat Lelang meliputi dasar hukum pengangkatan Pejabat Lelang, tingkatan Pejabat Lelang, tugas Pejabat Lelang dan fungsi Pejabat Lelang. III. METODE PENELITIAN 3.1 Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengakaji hukum dalam Law in Book (yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan). 3.2 Jenis Pendekatan Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konsep (Conceptual Approach). 3.3 Sumber Bahan Hukum Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundangundangan, bahan hukum sekunder terdiri dari literatur-literatur, hasil penelitian, jurnal, makalah dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya dan bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia yang diakses melalui media internet berkaitan dengan permasalahan penelitian. 3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan sistem bola salju (snow ball system). Pengumpulan bahan hukum diawali dengan mencari literatur dari satu literatur dengan merujuk pada daftar pustaka kemudian dicatat untuk selanjutnya dicari literatur yang terkait dengan permasalahan penelitian, demikian seterusnya dilakukan langkah yang sama sehingga dirasa bahan hukum yang cukup untuk menjawab permasalahan penelitian. 3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum Bahan hukum yang telah terkumpul, kemudian dilakukan dengan memeriksa kembali kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lain. Langkah selanjutnya dengan memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum, nama penulis dan tahun penerbitan. Analisis bahan hukum dilakukan dengan memaparkan isu hukum berdasarkan deskripsi yang diuraikan diuraikan secara lengkap dan jelas, selanjutnya dilakukan sistematisasi pengklasifikasian terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Berdasarkan hasil sistematisasi tersebut kemudian dilakukan teknik interpretasi atau penafsiran secara normatif sehingga dapat diberikan argumentasi untuk mendapat kesimpulan dari pokok permasalahan dalam penelitian ini. IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 Tugas Dan Wewenang Notaris Menurut UUJN Jabatan Notaris adalah jabatan umum atau publik karena Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, Notaris menjalankan tugas negara, dan akta yang dibuat, yaitu minuta (asli akta) adalah merupakan dokumen negara. Pejabat umum adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh kekuasaan umum (pemerintah) dan diberi wewenang serta kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu, karena itu ia ikut melaksanakan kewibawaan pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum Notaris dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum (openbaar gezag) yang pada hakekatnya merupakan sifat dari fungsi publik yang ada pada Penguasa yang mengikat masyarakat umum. Dapat dikatakan bahwa tugas Notaris adalah menjalankan pelayanan umum (public service) di bidang pembuatan akta dalam ruang lingkup keperdataan. Terkait dengan kewenangan yang dimiliki Notaris dalam menjalankan jabatannya, bahwa pada umumnya kewenangan tersebut dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan yang diperoleh dengan cara atribusi, apabila terjadi pemberian wewenang pemerintahan oleh suatu ketentuan perundang-undangan. Kewenangan yang diperoleh dengan cara delegasi/ pelimpahan, merupakan pemberian wewenang yang sudah ada oleh suatu badan administrasi negara yang telah memperoleh suatu kewenangan pemerintahan secara atributif kepada badan administrasi negara lainnya. Pada wewenang mandat, tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari suatu badan ke badan lainnya, pada mandat hanya terjadi hubungan intern antara penerima mandat (mandataris) dengan pemberi mandat (mandan), sedangkan tanggung jawab ada pada mandan, dan tidak beralih pada mandataris. Kewenangan Notaris diatur dalam pasal 15 UUJN ayat (1) menyebutkan bahwa : “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014Page 42
  • 49. oleh peraturan perundang-undangan ada/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”. Disamping kewenangan tersebut diatas, dalam ayat (2) disebutkan bahwa Notaris berwenang pula : a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; b. membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau g. membuat akta risalah lelang. Dalam melaksanakan tugas jabatannya, disamping terdapat tugas, wewenang dan kewajiban Notaris, terdapat pula asas-asas yang mengatur sebagai Notaris yang baik. Asas-asas tersebut adalah sama dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ditambah dengan dua komponen khusus yaitu asas proporsionalitas dan asas profesionalitas. Asasasas umum pemerintahan yang baik sendiri meliputi sebagai berikut : asas persamaan, asas kepercayaan, asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas pemberian alasan, larangan penyalahgunaan wewenang dan larangan bertindak sewenang-wenang. 4.2 Eksistensi Kewenangan Notaris Membuat Akta Risalah Lelang Setelah Berlakunya UUJN Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat akta otentik, kewenangan mana diberikan kepadanya oleh negara berdasarkan suatu undang-undang. Pejabat umum (openbaar ambtenaar) adalah organ negara yang dilengkapi kekuasaan umum (met openbaar gezag bekled), yang berwenang menjalankan sebagian kekuasaan negara khususnya dalam pembuatan dan peresmian alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata. F.MJ. Jansen berpendapat bahwa, pejabat adalah orang yang diangkat untuk menduduki jabatan umum oleh penguasa umum untuk melakukan tugas negara atau Pemerintah. (Hij die door het openbaar gezag is aangesteld tot een openbare betrekking om te verrichten een del van de taak van de staat of zijn organen, is te beschouwen als openbaar ambtenaar). Untuk menjamin legalitas dari pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Notaris, apabila sebagian kewenangan pembuatan akta-akta otentik di bidang keperdataan diserahkan kepada pejabat lain, maka harus didasarkan pada undang-undang. Meski merupakan pejabat umum yang diangkat oleh Negara, namun tugas Notaris adalah dalam bidang keperdataan, yakni melayani masyarakat dalam pembuatan akta atas suatu perjanjian, perbuatan dan penetapan yang diperintahkan oleh undang-undang atau oleh para pihak dikehendaki dituangkan dalam suatu akta otentik. Kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik atas semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan sebagimana yang disebutkan dalam Pasal 15 UUJN meliputi pula akta Risalah Lelang. Pemberian kewenangan kepada Notaris untuk membuat akta Risalah Lelang sebernarnya merupakan upaya pembentuk undang-undang untuk desentralisasi kewenangan Notaris dalam membuat akta. Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN dengan tegas menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta Risalah Lelang. Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan “cukup jelas”, padahal ketentuan tersebut sebenarnya memerlukan penjelasan berkaitan dengan masih adanya pejabat lain yang oleh peraturan perundang-undangan juga diberi kewenangan untuk membuat akta Risalah Lelang yaitu Pejabat lelang. Ketiadaan penjelasan tersebut menimbulkan problematika di lapangan, karena hingga saat ini Pejabat Lelang masih menjalankan tugas dan wewenagnya membuat akta Risalah Lelang sementara Notaris meski oleh Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN telah diberi kewenangan untuk membuat akta Risalah Lelang ternyata belum dapat menjalankan kewenangannya dengan serta merta. Berkaitan dengan Pasal 15 ayat (2) huruf g kalau dicermati secara mendalam memang tidak bisa dihindari akan terjadi perbedaan penafsiran. Oleh karena dalam pasal tersebut hanya berbunyi : “Notaris berwenang membuat akta Risalah lelang” tanpa uraian lebih lanjut, permasalahannya adalah apakah kewenangan ini dapat dilaksanakan secara serta merta, mencakup segala hal yang berkaitan dengan pembuatan akta Risalah Lelang. Apabila ditinjau dari perspektif kepastian hukum maka rumusan Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN ini menimbulkan ketidakjelasan atau kekaburan norma. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Rumusan Pasal 15 ayat (2) huruf g ini menimbulkan penafsiran, dan penafsiran terhadap pasal ini menimbulkan adanya dua pandangan tentang arti kewenangan Notaris berkaitan dengan akta Risalah Lelang yaitu : Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014Page 43
  • 50. a. Pertama, setiap Notaris secara serta merta berwenang untuk membuat akta Risalah Lelang artinya jabatan Notaris dengan jabatan Pejabat Lelang disatukan, begitu menjadi Notaris otomatis ia menjalankan pekerjaan-pekerjaan Pejabat Lelang. Dengan demikian jika seorang sudah diangkat menjadi Notaris ia tidak perlu diangkat menjadi Pejabat Lelang; b. Kedua, tidak semua Notaris mempunyai wewenang untuk membuat Risalah Lelang walaupun Notaris dan Pejabat Lelang mempunyai kualifikasi yang sama sebagai pejabat umum, hanya Notaris yang telah disahkan dan ditetapkan sebagai Pejabat Lelang Kelas II yang berwenang untuk membuat akta Risalah Lelang. Memperhatikan adanya dua pendapat berbeda sebagaimana terurai di atas, maka seyogyanya dalam memahami arti Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN tidaklah hanya dipahami dengan membaca secara harfiah kata-kata dalam Pasal tersebut, tetapi Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN itu haruslah dipahami sebagai suatu sistem yang tidak terpisahkan dengan pasal-pasal, penjelasan pasalpasal dan penjelasan umum dari UUJN maka haruslah dihubungkan dengan Pasal 35 Peraturan Lelang (Vendu Reglement) Stb. 1908 No. 189 Jo. Stb. 1940 No. 59 dan Pasal 7 Instruksi Lelang (Vendu Instructie) Stb. 1908 No. 190, beserta Peraturan Pelaksanaannya yaitu KEPMENKEU No. 305/KMK.01/2002 tentang Pejabat Lelang dan PERMENKEU No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dalam ilmu hukum dikenal berbagai jenis interpretasi atau penafsiran, salah satu penafsiran tersebut adalah penafsiran secara sistematik. Penafsiran atau interpretasi sistematis adalah suatu cara penafsiran undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang yang lain. Apabila penafsiran ini digunakan maka kata-kata “membuat akta risalah lelang” sebagaimana terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN harus dibaca : “kewenangan Notaris sebagai Pejabat yang berwenang membuat akta Risalah Lelang yang merupakan kewenangan Pejabat Lelang sehingga Notaris juga mempunyai kewenangan sebagai Pejabat Lelang yang berwenang memimpin jalannya suatu pelelangan dan kewenangan lainnya diatur dalam Vendu Reglement.” Pemberian kewenangan Notaris untuk membuat akta Risalah Lelang berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN tidak dapat diterapkan begitu saja, dalam artian bahwa seorang Notaris tidak dapat serta merta memangku jabatan sebagai Pejabat Lelang. Hal ini dikarenakan pengangkatan Pejabat Lelang dilakukan oleh Menteri Keuangan, sedangkan pengangkatan Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sehingga Notaris yang berwenang membuat akta Risalah Lelang adalah Notaris yang telah diangkat sebagai Pejabat Lelang Kelas II oleh Menteri Keuangan dan tunduk pada ketentuan Vendu Reglement juncto PERMENKEU No.93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dalam rangka pembuatan akta Risalah Lelang. 4.3 Orientasi Keberadaan Notaris Sebagai Pejabat Lelang Kelas II Pejabat Lelang yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah Pejabat Lelang Kelas II sebagai pemimpin jalannya suatu pelaksanaan lelang secara Noneksekusi Sukarela. Berdasarkan Vendu Reglement, Pejabat Lelang Kelas II, merupakan jabatan yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Keuangan. Menteri Keuangan memiliki kewenangan mengangkat dan memberhentikan Pejabat Lelang serta menentukan wilayah jabatan Pejabat Lelang. Pejabat Lelang menurut Pasal 7 Vendu Instructie terbagi menjadi dua yaitu : Pejabat Lelang kelas I dan Pejabat Lelang kelas II. Yang dapat diangkat menjadi Pejabat Lelang Kelas I adalah Pejabat Pemerintah yang diangkat khusus untuk itu dan penerima uang kas negara, yang kepadanya ditugaskan sebagai juru lelang, sedangkan yang dapat diangkat sebagai Pejabat Lelang kelas II adalah pejabat negara yang menjabat pekerjaan yang diikatkan dengan jabatan juru lelang dan orang-orang yang khusus diangkat untuk jabatan tersebut. Dalam KEPMENKEU No. 305/KMK.01/2002 tentang Pejabat Lelang, Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa orang-orang tertentu yang dapat diangkat menjadi Pejabat Lelang Kelas II adalah Notaris, Penilai atau Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Direktorat Jenderal Urusan Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) diutamakan yang pernah menjadi Pejabat Lelang Kelas I. Dari uraian pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu unsur masyarakat yang dapat diangkat menjadi Pejabat Lelang adalah Notaris. Pengaturan tentang Pejabat Lelang Kelas II diatur dalam PERMENKEU No. 175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas II. Disebutkan dalam Pasal 1 PERMENKEU No. 175/PMK.06/2010 bahwa “Pejabat lelang adalah orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan wewenang secara khusus untuk melaksanakan penjualan secara lelang.” Penjualan secara lelang tersebut atas permohonan Balai Lelang selaku kuasa dari Pemilik Barang yang berkedudukan di Kantor Pejabat Lelang Kelas II. Penunjukan Notaris sebagai salah satu dan orang-orang tertentu yang dapat diangkat sebagai Pejabat Lelang diasumsikan karena Notaris mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai perjanjian, pengalihan hak dan pembuatan akta otentik, karena dalam lelang ada perjanjian jual beli, pengalihan hak yang dibuktikan dengan akta otentik berupa Risalah Lelang. Selain itu juga karena Notaris dalam menjalankan jabatannya harus memiliki sifat dan sikap jujur, adil, tidak memihak atau independent dan menjunjung tinggi martabat Sifat dan sikap yang Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014Page 44
  • 51. ada pada Notaris tersebut juga harus dimiliki oleh Pejabat Lelang. 4.4 Pengangkatan Notaris Sebagai Pejabat Lelang Kelas II Oleh Menteri Keuangan Pengangkatan Notaris sebagai Pejabat Lelang diatur dalam KEPMENKEU No. 305/KMK.01/2002 tentang Pejabat Lelang Juncto PERMENKEU No. 175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas II. Pengangkatan Notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II pada dasarnya merupakan pendelegasian kewenangan guna membantu tugas-tugas pelelangan yang dilakukan oleh Pejabat Lelang Kelas I yang ada pada KPKNL. Pembagian kewenangan tugas dan wilayah kerja antara Pejabat Lelang Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II akan dapat membantu pelaksanaan tugas secara efektif dan proporsional antara kedua Pejabat Lelang Kelas I dan Pejabat Lelang Kelas II sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Untuk dapat menjadi Pejabat Lelang Kelas II, Notaris harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh Notaris untuk dapat diangkat menjadi Pejabat Lelang Kelas II diuraikan dalam Pasal 6 KEPMENKEU No. 305/KMK.01/2002 tentang Pejabat Lelang Juncto Pasal 3 PERMENKEU No. 175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas II. Disebutkan dalam Pasal 6 KEPMENKEU No. 305/KMK.01/2002 bahwa syarat-syarat untuk diangkat sebagai Pejabat Lelang Kelas II adalah : a. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah; b. memiliki kemapuan melaksanakan lelang, dibuktikan dengan : 1. rekomendasi dari Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara setempat; dan 2. lulus ujian profesi Pejabat Lelang dan Penilai; c. tidak pernah terkena sanksi administrasi, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, dan memiliki integritas yang tinggi yang dinyatakan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang,yaitu : 1. untuk Notaris, rekomendasai dari asosiasi profesi yang bersangkutan; 2. untuk Penilai, rekomendasi dari asosiasi profesi yang bersangkutan; atau 3. untuk pensiunan PNS DJPLN, rekomendasi dari Kantor Pusat DJPLN; dan d. khusus untuk pensiunan PNS DJPLN, berpangkat serendah-rendahnya Penata Muda (Golongan III/a) dan berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1), diutamakan Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi Manajemen / Akuntansi, Sarjana Penilai. (1) (2) Dan dalam Pasal 3 PERMENKEU No. 175/PMK.06/2010 Tentang Pejabat Lelang Kelas II disebutkan bahwa : Setiap orang yang memenuhi syarat dapat diangkat sebagai Pejabat Lelang Kelas II. Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. sehat jasmani dan rohani; b. berpendidikan paling rendah Sarjana (S1) diutamakan bidang hukum atau ekonomi manajemen/akuntansi; c. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana; d. tidak pernah terkena sanksi administrasi berat dan mewakili integritas yang tinggi, khusus untuk Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) DJPLN/DJKN dengan pangkat/golongan terkahir paling rendah Penata (III c); e. memiliki kantor Pejabat Lelang Kelas II paling kurang seluas 36 m2; f. tidak memiliki kredit macet dan tidak termasuk dalam daftar orang tercela (DOT); g. lulus pendidikan dan pelatihan untuk Pejabat Lelang Kelas II yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementrian Keuangan, kecuali pensiunan PNS DJPLN/DJKN yang pernah menjadi Pejabat Lelang atau yang menguasai tentang lelang; h. telah mengikuti praktik kerja (magang), kecuali pensiunan PNS DJPLN/DJKN yang pernah menjadi Pejabat Lelang atau yang menguasai tentang lelang; dan i. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 4.5 Tugas dan Wewenang Notaris Sebagai Pejabat Lelang Kelas II Notaris dalam jabatannya sebagai Pejabat Lelang mempunyai tugas dan wewenang sebagai Pejabat Lelang Kelas II. Tugas utama Notaris sebagai Pejabat lelang Kelas II adalah melaksanakan lelang, menjaga ketertiban lelang, bertindak jujur dan tidak berpihak dan membuat akta Risalah Lelang sebagai berita acara pelaksanaan lelang dan sebagai bukti otentik bagi pihak peserta lelang dan bagi administrasi lelang yaitu sebagai dasar perhitungan bea lelang dan pertanggungjawaban uang lelang. Notaris dalam melaksankan tugasnya sebagai Pejabat Lelang Kelas II yang harus diperhatikan adalah ketelitian dalam hal dokumen lelang, seperti keabsahan dokumen kepemilikan barang yang akan dilelang, risalah lelang, dan lainlain menyangkut dokumen/legalitas disarankan pejabat lelang meneliti sendiri, atau meneliti ulang untuk memastikan tidak terjadi kekeliruan. Lelang yang dapat dilaksanakan oleh Notaris sebagai Pejabat Lelang Kelas II adalah lelang yang diadakan oleh Balai Lelang Swasta dan yang Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014Page 45
  • 52. bersifat Noneksekusi Sukarela. Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 6 PERMENKEU No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang bahwa yang dimaksud Lelang Noneksekusi Sukarela adalah lelang atas barang milik swasta, orang atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela. Pasal 12 ayat (1) PERMENKEU No. 175/PMK/PMK.06/2010 tentang Pejabat lelang Kelas II menyebutkan bahwa : “Pejabat Lelang Kelas II berwenang melaksanakan lelang atas permohonan Balai Lelang dan Penjual/Pemilik Barang.” Ayat (2) menyebutkan bahwa : Pelaksanaan lelang oleh Pejabat Lelang Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada Lelang Noneksekusi Sukarela termasuk tetapi tidak terbatas pada : a. Lelang Barang Milik BUMN/D berbentuk persero; b. Lelang harta milik bank dalam likuidasi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; c. Lelang Barang Milik Perwakilan Negara Asing; dan d. Lelang Barang Milik Swasta. Dalam menjalankan tugasnya Pejabat Lelang Kelas II diawasi oleh Pengawas Lelang (Superintenden) yang melakukan penilaian atas kinerja Pejabat Lelang Kelas II. Disebutkan dalam Pasal 28 PERMENKEU No. 175/PMK/PMK.06/ 2010 bahwa penilaian kinerja Pejabat Lelang Kelas II didasarkan pada : kualitas dan kuantitas pelayanan lelang. Penilaian Kinerja Pejabat Lelang Kelas II oleh Kepala kantor Wilayah selaku Pengawas Lelang (Superintenden) dilakukan dengan menggunakan standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. V. SIMPULAN DAN SARAN 5.1 Simpulan Berdasarkan pada hasil pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan, maka dapat diberikan simpulan sebagai berikut : 1. Eksistensi Notaris dalam kewenangannya membuat akta Risalah Lelang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g UUJN tidak dapat diterapkan begitu saja oleh karena akta Risalah Lelang hanya dapat dibuat oleh Pejabat Lelang sesuai dengan PERMENKEU No. 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Seorang Notaris tidak dapat serta merta memangku jabatan sebagai 2. Pejabat Lelang. Hal ini dikarenakan pengangkatan Pejabat Lelang dilakukan oleh Menteri Keuangan, sedangkan pengangkatan Notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jika Notaris telah diangkat dan ditetapkan sebagai Pejabat Lelang oleh Menteri Keuangan barulah Notaris tersebut mempunyai kewenangan membuat Akta Risalah Lelang. Sebagaimana yang telah ditentukan dalam KEPMENKEU No. 305 / KMK.01 / 2002 tentang Pejabat Lelang, bahwa Notaris dapat diangkat menjadi Pejabat Lelang Kelas II. Notaris berwenang membuat Akta Risalah Lelang apabila Notaris tersebut sudah diangkat dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan menjadi Pejabat Lelang Kelas II. Pengaturan tentang Pejabat Lelang Kelas II diatur dalam PERMENKEU No. 175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas II. Notaris yang telah diangkat dan ditetapkan menjadi Pejabat Lelang Kelas II oleh Menteri Keuangan akan mempunyai tugas dan wewenang sebagai Pejabat Lelang Kelas II yang pada umumnya adalah sebagai pemimpin jalannya suatu pelelangan yang diadakan oleh Balai Lelang Swasta. Lelang tersebut bersifat Noneksekusi Sukarela tetapi tidak terbatas pada : Lelang Barang Milik BUMN/D berbentuk persero, Lelang harta milik bank dalam likuidasi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan, Lelang Barang Milik Perwakilan Negara Asing dan Lelang Barang Milik Swasta. 5.2 Saran 1. Bagi Notaris disamping UUJN sebagai dasar kewenangan dalam jabatannya, hendaknya memperhatikan ketentuan peraturan khusus yang mengatur mengenai tata cara Notaris membuat akta Risalah Lelang. 2. Kepada pemerintah khususnya badan legislatif, agar segera merevisi UUJN khususnya dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g yang mengatur mengenai kewenangan Notaris membuat akta Risalah Lelang, agar tidak terjadi multi penafsiran dalam rumusan Pasal tersebut dan memberikan kepastian hukum bagi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya khususnya membuat akta Risalah Lelang. DAFTAR BACAAN F.M.J. Jansen, 1987, Executie-en Beslagrecht, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle. Habib Adjie, 2009, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Refika Aditama, Bandung. _______, 2009, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014Page 46
  • 53. Henny Tanuwidjaja, 2012, Pranata Hukum Jaminan Utang dan Sejarah Lembaga Hukum Notariat, Refika Aditama, Bandung. R. Soesanto, 1982, Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris, Pradnya Paramita, Jakarta. SF. Marbun, 1997, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty, Yogyakarta. Sjaifurrachman, 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta, Mandar Maju, Bandung. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Sudikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta. Paulus E. Lotulung, 1999, Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum dalam Menjalankan Tugasnya, Makalah Up Grading Course pada Kongres XVII-INI, di Jakarta. Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan, 2013-2014Page 47