Jurnal Ilmiah MKn Unud Oktober 2012

4,171 views
4,031 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,171
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jurnal Ilmiah MKn Unud Oktober 2012

  1. 1. Denpasar Denpasar Denpasa IIIS S N SSN SSN V o lllu m e 0 4 Vo ume 04 Vo ume 04 H a llla m a n 1 --- 5 7 Ha aman 1 57 Ha aman 1 57 O k ttto b e rr 2 0 1 2 Ok ober 2012 Ok obe 2012 2 2 5 2 ---3 8 0 X 2252 380 X 2252 380 XKERTHA PERTIWI RT PE TIJ U R N A L IIL M IIA H M A G IIS T E R K E N O T A R IIA T A N U N IIV E R S IIT A S U D A Y A N AJURNAL ILMIAH MAGISTER KENOTARIATAN UNIVERSITAS UDAYANAJURNAL LM A MAG STER KENOTAR ATAN UN ERS TAS UDAYANA AH PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN PROG AM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN GR UNIVERSITAS UDAYANA UN VERSITAS UDAYANA NI 2012 2012
  2. 2. KERTHA PERTIWI Jurnal Ilmiah Magister Kenotariatan (Scientific Journals of The Master of Notary) ISSN 2252 – 380 XVolume 04 Periode Oktober 2012 Susunan Organisasi Pengelola Penanggung Jawab Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH.,M.Hum. Pimpinan Redaksi I Made Tjatra Yasa, SH.,MH. Dewan Redaksi Prof. Dr. Muhammad Yamin Tubis, SH.,LN Prof. Dr. R.A Retno Murni, SH.,MH.,Ph.D Dr. Tuni Cakabawa, SH.,MH. Dr. I Gede Yusa, SH.,MH. Dr. Ketut Westra, SH.,MH. Penyunting Pelaksana I Ketut Wirtha Griadhi, SH.,MH. I Made Walesa Putra, SH.,M.Kn. Ngakan Ketut Dunia, SH.,MH. Nyoman Satyayudha Dananjaya, SH.,M.Kn. Drs. Yowono, SH.,M.Si. Kadek Sarna.,SH.,M.Kn. I Gusti Ngurah Alit Widana Putra, ST.,M.Eng. Petugas Administrasi dan Keuangan Ni Putu Purwanti, SH.,M.Hum. Wiwik Priswiyanti, A.Md. I Putu Artha Kesumajaya I Gde Chandra A. W. Luh Komang Srihappy Widyarthini, SH. I Made Suparsa I Ketut Wirasa Alamat Redaksi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana Jl. Pulau Bali No. 1 Sanglah Denpasar Telp. : (0361)264812. Fax (0361)264812 E-mail : notariat_unud@yahoo.com Website : http://www.fl.unud.ac.id/notariat/ Gambar Cover : Keindahan Alam Indonesia K e r t h a P e r t iw i m e r u p a k a n j u r n a l i l m i a h y a n g d i t e r b i t k a n d u a k a l i s e t a h u n ( A p r i l dan Oktober) yang memuat informasi tentang berbagai aspek hukum Kenotariatan i d a r i : ( 1 ) h a si l p e n e l i t i a n , ( 2 ) n a s k a h k o n s e p t u a l / o p i n i , ( 3 ) r e se n s i b u k u , d a n i n f o K e n o ta r ia t a n a c t u a l l a i n n y a
  3. 3. PENGANTAR REDAKSI Om, Swastyastu, Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan YangMaha Esa oleh karena atas perkenan dan rahkmat-Nyalah Jurnal Ilmiah Program StudiMagister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana Tahun 2012 dapatdiselesaikan. Disusunnya Jurnal Ilmiah Prodi M.Kn Unud ini dimaksudkan untuk dapatsebagai referensi dan informasi terkait dengan berbagai persoalan dalam bidang HukumKenotariatan bagi mahasiswa dan dosen dalam proses belajar mengajar pada Program StudiMagister Kenotariatan Universitas Udayana. Jurnal Ilmiah ini memuat beberapa artikel pilihan dari Mahasiswa Program MagisterKenotariatan Universitas Udayana seperti terkait dengan persoalan Perlindungan Hukumterhadap Notaris dalam melaksanakan kewajiban rahasia jabatan di daerah hukumnya,Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan jaminan fudisia, Analisis kewenangan dan TanggungJawab Notaris dalam Pembuatan Akta Keterangan Waris untuk golongan Tionghoa danartikel lainnya. Artikel tersebut merupakan ringkasan hasil penelitian tesis mahasiswa yangsudah diuji dan dapat dipertahankan oleh mahasiswa dalam sidang ujian dihadapan dewanpenguji dan Guru Besar. Dengan diterbitkannya Jurnal Ilmiah 2012 ini diharapkan dapat sebagai bahanevaluasi penyelenggaraan pendidikan didalam mewujudkan visi dan misi serta tujuanpendidikan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana. Kami jugamemberikan kesempatan kepada semua pihak yang kompeten dan pemerhati bidang hukumKenotariatan baik didalam maupun diluar lingkungan Universitas Udayana untukberpartisipasi dalam menulis artikel ilmiah dengan tetap mentaati semua aturan atauketentuan yang tercantum dalam Jurnal Ilmiah ini. Akhirnya, semoga Jurnal Ilmiah inibermanfaat untuk semua pihak.Om, Santih, Santih, Santih, Om. Oktober 2012 Redaksi ii
  4. 4. DAFTAR ISI HlmSusunan Organisasi Pengelola ……………………………………………………………… iPengantar Redaksi ………………………………………………………………………….. iiDaftar isi ………………………………………………………………................................ iiiPendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi KreditorI Gusti Ngurah Bagus Eka Putra…………………………………………………………………………. 1Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan(Studi Pada Bank Perkreditan Di Kabupaten Gianyar)Dewa Putu Sastrawan…………………………………………………………………………………….. 8Otentisitas Akta Standard Yang Dibuat Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah(Ppat) Sebagai Pejabat UmumHendra Suryadinata………………………………………………………………………………………. 16Kendala-Kendala Pembebanan Hak Tanggungan Bagi Tanah Yang BelumBersertipikatNi Luh Gede Purnamawati………………………………………………………………………………. 26Perampasan Benda Jaminan Fidusia Oleh NegaraRidwan Sidharta………………………………………………………………………………………….. 36Kedudukan Akta Notaris Dalam Proses Perolehan Status Badan Hukum KoperasiNi Putu Eka Aprillya Dewi………………………………………………………………………………. 43Pertanggungjawaban Pidana Oleh Notaris Yang Menyalahgunakan KewenanganDalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Undang-UndangNomor 30 Tahun 2004Tri Hastuti Setyo Hartiningsih…………………………………………………………………………… 50Petunjuk Penulisan Artikel iii
  5. 5. PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR Ol e h I Gusti Ngurah Bagus Eka Putra*, Putu Tuni Cakabawa Landra**, Adiwati*** Magister Kenotariatan Universitas Udayana E-mail : gung_exa@yahoo.com ABSTRACT In the regulation number 42 of 1999 on fiduciary requiring the registration of objects that have a fiduciary.Before the object registered in advance guarantees burdened with the fiduciary deed notarial called the impositionof fiduciary deed. However in the regulation number 42 of 1999 on fiduciary not set a clear if the registrationwithout then use of notarizied deed, and there is no application deadline fiduciary after the object encumbered orset forth in the deed notarized. Therefore, conducted research on Regsitration Fiduciary in Providing LegalProtection for Creditor. This research is normative, that process is to find the rule of law, legal principles, as well as legaldoctrines to answer the legal issues are the problem. This research originally done by reaserching primary legalmaterials by way of the reviewing all legislation relating the issues, supported by secondary legal materials form ofliterature relating to issues, and tertiary legal materials and legal dictionary form document that can be explainedthat the primary and the secondary legal materials.The result showed that the registration fiduciary must use the notarized so called fiduciary deed, because without inthe creditor can not register a fiduciary so that the lender does not have legal protection, similarly the fiduciarydeadline must be determined, this will affect the legal certainly of the law.Key words : Warranty registration, Legal protection, Notarial* Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan T.A. 2010/2011** Pembimbing I*** Pembimbing II I. PENDAHULUAN Dengan lahirnya perjanjian utang piutang tersebut antara pihak kreditor dengan pihak debitur Dalam kehidupan perekonomian sehari-hari maka lahir pulalah hak dan kewajiban antara pihakdana merupakan alat untuk melakukan kegiatan kreditor dengan pihak debitur. Kewajiban kreditorperekonomian, dana sangat dibutuhkan untuk modal adalah menyerahkan sejumlah uang kepada debituryang akan digunakan nantinya sebagai penunjang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dankegiatan usaha. Seperti diketahui tidak semua mempunyai hak untuk mendapat kembali uang yangmasyarakat yang mempunyai dana/modal untuk telah diserahkan kepada debitur sebagai pelunasan.melakukan kegiatan usaha. Disatu sisi ada kelompok Hak dari debitur adalah menerima dana yang telahmasyarakat yang memiliki dana/modal akan tetapi dijanjikan oleh pihak kreditor sesuai dengantidak mempunyai keberanian untuk membuka usaha, kesepakatan dan mempunyai kewajibandi lain sisi ada kelompok masyarakat yang memiliki mengembalikan dana tersebut kepada pihak kreditorkemampuan dan keberanian membuat suatu usaha sesuai dengan jumlah yang diterima tepat padaakan tetapi terbentur dengan ketidak adanya dana waktunya.atau modal. Permasalahan akan timbul dikemudian hari, Disparitas keadaan tersebut menyebabkan apabila pihak debitur lalai melakukan kewajibannyaadanya hubungan antara masyarakat yang memiliki kepada pihak kreditor. Sebagaimana diketahui bahwadana/modal akan tetapi tidak memunyai kemampuan setiap usaha pasti akan pernah merasakan rugi, tidakuntuk membuka usaha dengan masyarakat yang ada usaha yang untung terus. Biasanya dalammempunyai kemampuan akan tatapi tidak keadaan rugilah pihak debitur tidak melakukanmempunyai modal. Hubungan ini menyangkut kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepadakelebihan dari masing-masing pihak untuk mengelola pihak kreditor.suatu usaha, hubungan inilah sebagai awal mula Keadaan seperti itulah yang membuat rasaterjadinya perjanjian khususnya perjanjian pinjam tidak nyamannya pada pihak kreditor sebagai pemilikmeminjam antara pihak yang memiliki modal dana untuk mendapatkan kembali dana yang telah(kreditor) dengan pihak yang meminjam modal dipinjamkan tersebut. Untuk mencegah hal tersebut(debitur). maka biasanya pihak kreditor meminta jaminan kepada debitur terhadap pengembalian utangnya. Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 1
  6. 6. Istilah jaminan merupakan terjemahan dari sebagai jaminan utangnya dengan kesepakatan bahwaistilah zakerheid atau cautie, yaitu kemampuan debitur tetap akan menguasai secara fisik bendadebitur untuk memenuhi atau melunasi tersebut dan kreditor akan mengalihkan kembaliperutangannya kepada kreditor, yang dilakukan kepemilikan tersebut kepada debitur bilamanadengan cara menahan benda tertentu yang bernilai utangnya sudah dibayar lunas4.ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau Fidusia, menurut asal katanya berasal dari katautang yang diterima debitur terhadap kreditornya1. “fides” yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun kata ini, maka hubungan hukum antara kreditor1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang- (penerima fidusia) dan debitur (pemberi fidusia)undang Nomor 10 Tahun 1998, diberi arti lain, yaitu merupakan hubungan hukum yang berdasarkan“keyakinan atas itikad dan kemampuan serta kepercayaan. Hubungan kepercayaan disini dapatkesanggupan nasabah debitur untuk melunasi diterjemahkan bahwasannya pihak debitur (pemberiutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud fidusia) percaya bahwa penerima fidusia akansesuai dengan diperjanjikan”2. mengembalikan hak milik barang yang telah Dalam sudut pandang hukum perbankan, diserahkannya setelah utangnya dilunasi, begitu pulaistilah jaminan ini dibedakan dengan agunan. Di dengan pihak kreditor (penerima fidusia) percayabawah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakantentang Pokok-pokok Perbankan, tidak dikenal barang jaminan (bentuk fisik) yang ada dalamdengan istilah agunan, yang ada istilah jaminan. penguasannya.Sementara itu dalam undang-undang Nomor 7 Tahun Undang-undang Nomor 42 Tahun 19991992 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah tentang Jaminan Fidusia diundangkan pada tanggaldengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, 30 September 1999. Sejak diundangkannya Undang-memberikan pengertian yang tidak sama dengan undang tersebut maka Indonesia secara resmiistilah jaminan menurut Undang-undang Nomor 14 mempunyai aturan tentang jaminan fidusia dalamTahun 1967. hukum positif nasional. Didalam kehidupan sehari- Adapun istilah “agunan”, menurut ketentuan hari, lembaga jaminan fidusia dikenal dalam bentukPasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 7 Tahun “fiduciaire eigendoms overdracht” yang disingkat1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang- dengan FEO. Kebiasaan tersebut lahir berdasarkanundang Nomor 10 Tahun 1998, adalah jaminan yurisprudensi yang diberlakukan di Belanda, olehtambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada Arrest HOGE RAAD tanggal 25 Januari 1929, yangbank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau dikenal dengan nama “Beirbrouwerij-Arrest”. FEOpembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. mempunyai maksud pengalihan hak milik secara Hal ini menunjukkan bahwa, istilah “agunan” kepercayaan. Peraturan jaminan FEO timbulmerupakan terjemahan dari istilah collateral yang berkenaan dengan ketentuan Pasal 1152 ayat (2)merupakan bagian dari istilah “jaminan” pemberian B.W. yang mengatur tentang gadai yang tidak dapatkredit atau pembiayaan. Pengertian “jaminan” lebih digunakan untuk lembaga fidusia, sehinggaluas daripada pengertian “agunan”, dimana penguasaan atas benda yang digadaikan tidak bolehpengertian agunan berkaitan dengan barang, berada pada pemberi gadai. Ketentuan ini berakibatsementara jaminan tidak hanya berkaitan dengan pemberi gadai tidak dapat memanfaatkan benda yangbarang, tetapi juga berkaitan dengan character, dijaminkan untuk keperluan usahanya5.capacity, capital dan condition of economy dari Keberadaan fidusia di Indonesia diakui olehnasabah debitur yang bersangkutan3. yurisprudensi berdasarkan keputusan Hooggerechtsh Untuk menampung kebutuhan masyarakat of (HGH) tanggal 18 Agustus 1932. Keberadaanmengenai pengaturan jaminan fidusia sebagai salah jaminan fidusia itu didasarkan atas kasus peminjamansatu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan uang oleh Pedro Clignett dari Bataafsche Petroleumuntuk memberikan kepastian hukum kepada para Maatschappij (BPM). Mengenai kasus tersebutpihak yang berkepentingan, oleh pemerintah disusun digambarkan oleh Gunawan Widjaja & Ahmad Yanisuatu peraturan mengenai fidusia dalam suatu adalah sebagai berikut:undang-undang. Di Indonesia jaminan fidusia Pedro Clignett meminjam uang darisebenarnya telah dilaksanakan sejak zaman Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) denganpenjajahan Belanda sebagai bentuk jaminan yang jaminan hak milik atas sebuah mobil secaralahir dari yurisprudensi, yang berasal dari jaman kepercayaan. Clignett tetap menguasai mobil itu atasRomawi. Di negeri asalnya jaminan fidusia ini selain dasar perjanjian pinjam pakai yang akan berakhir jikabentuk jaminan juga sebagai lembaga titipan. Clignett lalai membayar utangnya dan mobil tersebutDidalam hukum Romawi lembaga fidusia ini dikenal akan diambil oleh BPM. Ketika Clignett benar-benardengan nama fiducia cum creditore (artinya janji tidak melunasi utangnya pada waktu yang ditentukan,kepercayaan yang dibuat kreditor). Isi janji yang BPM menuntut penyerahan mobil dari Clignett,dibuat oleh debitur dengan kreditornya adalah debitur namun ditolaknya dengan alasan bahwa perjanjianakan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda yang dibuat itu tidak sah. Menurut Clignett jaminan 1 4  Racmadi Usman, 2009, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar  Ibid. 5Grafika, Jakarta, hal.66   Andi Prajitno, 2009, Hukum Fidusia (Problematika Yuridis 2  Ibid. Pemberlakuan Undang-undang No. 42 Tahun 1999), Bayumedia 3  Ibid. Publishing, Malang, hal. 3 Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 2
  7. 7. yang ada adalah gadai, tetapi barang gadai dibiarkan II. PEMBAHASANtetap berada dalam kekuasaan debitur maka gadaitersebut tidak sah sesuai dengan pasal 1152 ayat (2) Arti penting lembaga jaminan dalam berbagaiKitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam kegiatan (perkreditan, pengangkutan, perindustrian,putusan HGH menolak alasan Clignett karena penanaman modal dan lain-lain) yang menunjangmenurut HGH jaminan yang dibuat antara BPM dan peningkatan ekonomi dan pembangunan padaClignett bukanlah gadai, melainkan penyerahan hak umumnya, dengan cara memecahkan permasalahan-milik secara kepercayaan atau fidusia yang telah permasalahan yang ada menuju terciptanya lembagadiakui oleh Hoge Raad dalam Bierbrouwerij Arrest. jaminan yang ampuh dan menimbukan kepastianClignett diwajibkan untuk menyerahkan jaminan hukum, kemantapan dan bermanfaat dengan proseskepada BPM6. yang cepat, mudah, murah dan efisien7. Berdasarkan Ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang pemikiran tersebut dilakukan penelahan peraturan-Nomor 42 Tahun 1999 tentang Undang-undang peraturan yang berlaku sekarang dalam hal inijaminan fidusia yang menyatakan bahwa : “benda- Undang-undang Jaminan Fidusia untuk memecahkanbenda yang dibebani Jaminan Fidusia wajib permasalahan-permasalahan yang ada didalamdidaftarkan”. Pendaftaran fidusia ini dimaksudkan Undang-udang Jaminan Fidusia untukuntuk memberi kepastian hukum kepada penerima menciptakan/penyempurnaan peraturan yangfidusia (kreditor) untuk menerima pelunasan, apabila nantinya dapat memberikan kepastian hukum.pihak pemberi fidusia (debitur) lalai atau wanprestasi. Pendaftaran jaminan fidusia menjadiDengan didaftarkannya benda yang dijaminkan pertimbangan didalam konsideran Undang-undangdengan fidusia juga dapat memenuhi asas publisitas, Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia perlu didaftarkandimana setelah didaftarkan berarti benda tersebut pada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk menjamindicatatkan di kantor pendaftaran fidusia. Hal ini akan kepastian hukum dan serta mampu memberikanberpengaruh pula kepada kedudukan pihak lembaga perlindungan hukum bagi para pihak yangbank dan lembaga pembiayaan (finance) sebagai berkepentingan khususnya kreditor. Pendaftaranpihak penerima fidusia (kreditor), dalam hal pihak jaminan fidusia menjadi pertimbangan didalamdebitur wanprestasi. Pihak kreditor memiliki hak konsideran Undang-undang Jaminan Fidusia.didahulukan (preference) untuk mengambil Jaminan fidusia perlu didaftarkan pada Kantorpelunasan piutangnya dari hasil eksekusi benda yang Pendaftaran Fidusia untuk menjamin kepastiandifidusiakan. hukum dan serta mampu memberikan perlindungan Dengan tidak diaturnya ketentuan mengenai hukum bagi para pihak yang berkepentingandaluarsa/batas waktu pendaftaran Jaminan Fidusia khususnya kreditor. Kepastian hukum dalamsetelah diadakan pembebanan jaminan fidusia dengan pendaftaran jaminan fidusia bagi kreditor sangatlahakta notaris oleh Undang-undang tentang Jaminan penting, sebab dengan adanya kepastian hukum yangFidusia, hal tersebut akan membuka peluang bagi diatur dalam jaminan fidusia menjadi barometer olehlembaga finance dan lembaga bank untuk tidak kreditor untuk melakukan pendaftaran jaminanmendaftarkan obyek jaminan fidusia. Kantor fidusia. Kepastian hukum itu sangat penting, menurutPendaftaran Fidusia tidak mempunyai alasan untuk Direktur Analisa Peraturan Perundang – Undanganmenolak permohonan pendaftaran fidusia yang Bappenas, Arif Christiono, SH, MSi, pentingnyaperjanjian kreditnya sudah ditandatangani dalam kepastian hukum sesuai dengan pasal 28D ayat 1waktu yang lama (antara 2 -3 tahun sebelum Undang – Undang Dasar 1945 perubahan ketigadidaftarkan). bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan Berdasarkan pada apa yang telah diuraikan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sertamaka apa yang dituangkan didalam konsideran perlakuan yang sama dihadapan hukum”8Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, yang Proses pendaftaran jaminan fidusia diawalimenyatakan bahwa dibentuknya Undang-undang ini terlebih dahulu dengan membebankan benda jaminanuntuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih fidusia tersebut yang dituangkan kedalam aktamemacu pembangunan nasional dan untuk menjamin notariil oleh notaris dan disebut dengan Akta Jaminankepastian hukum serta mampu memberikan Fidusia (AJF). Setelah itu pembebanan bendaperlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan jaminan fidusia dilanjutkan dengan pendaftaran.belum terwujud, sehingga perlu dibentuk ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999yang lengkap mengenai batas waktu pendaftaran tentang jaminan fidusia tidak ada batas waktu antarajaminan tersebut pada Kantor Pendaftaran Fidusia. pembebanan benda jaminan fidusia dengan Dengan landasan pemikiran diatas, maka pendaftaran jaminan fidusia sehingga bisa memicumelalui tulisan ini, melakukan pengkajian yang lebih suatu bentuk perbuatan kesengajaan dari pihak-pihakdalam tentang ketentuan bagaimanakah pengaturan untuk menunda melakukan pendaftaran jaminanbatas waktu pendaftaran jaminan fidusia yang fidusia. Adanya batas waktu antara setelah objekdiharapkan dalam memberikan kepastian dan jaminan yang telah dibebani dengan pendaftaranperlindungan hukum bagi kreditor?. jaminan fidusia sangat berpengaruh kepada kepastian 7 Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 1982, Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan, Liberty, Yogyakarta, hal. 53 6 8  Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, Jaminan Fidusia,   http://www.bappenas.go.id/node/116/1945/pentingnya-Raja Grafindo Persada, Bandung, hal. 126 kepastian-hukum/, tanggal 16 Maret 2012 Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 3
  8. 8. hukum. Ketidaktegasan Undang-undang jaminan Norma sosial merupakan konsep yang menatafidusia tersebut menyebabkan adanya celah bagi tindakan manusia dalam pergaulan denganpenerima fidusia untuk tidak mendaftarkan jaminan sesamanya. Norma susila merupakan konsep yangfidusia baik terhadap benda yang sudah dibebani menata tingkah laku manusia dalam pergaulan sosialmaupun belum dibebani jaminan fidusia dengan akta dalam sehari-hari, seperti pergaulan antara pria dannotariil. Perbuatan yang bisa dilakukan dengan tidak wanita9.adanya ketegasan batas waktu pendaftaran jaminan Pembentuk undang-undang tidakfidusia setelah benda jaminan fidusia dibebani dan menyebutkan secara tegas asas-asas hukum jaminandituangkan dalam akta notariil adalah pihak penerima fidusia yang menjadi fondasi bagi pembentukanfidusia dapat menunda pendaftaran jaminan fidusia, norma hukumnya. Menurut Tan Kamelo menjabarkandan bahkan baru didaftarkan apabila kredit yang telah asas hukum jaminan fidusia dalam tiga belas asasdikeluarkan bermasalah atau betul-betul sudah sebagai berikut:bermasalah (macet). 1. Asas preferensi, yaitu kreditor penerima Permasalahan tersebut sangatlah mendasar dan fidusia berkedudukan sebagai kreditor yangsangat pokok, mengingat ada kemungkinan diutamakan dari kreditor-kreditor lainnya,kesengajaan dari kreditor untuk tidak mendaftarkan 2. Asas droit de suite, yaitu objek jaminanjaminan fidusia pada saat setelah benda jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadifidusia telah dibebani dengan jaminan fidusia. objek jaminan fidusia dalam tangan siapapunDikatakan sangat mendasar karena penerima fidusia benda tersebut berada.sangat lemah posisinya, apabila benda yang telah 3. Asas asesoritas, yaitu jaminan fidusia adalahdibebani jaminan fidusia tidak dilakukan pendaftaran. merupakan perjanjian ikutan, yangSelain memberikan perlindungan terhadap kreditor mengandung arti bahwa perjanjian fidusiapihak ketiga juga meski diberi perlindungan ditentukan oleh perjanjian lain yaitu perjanjianmanakala objek jaminan fidusia disewakan atau utama bagi jaminan fidusia atau perjanjiandipinjampakaikan kepada pihak ketiga. Undang- prinsipal.undang Jaminan fidusia memang dengan tegas 4. Asas bahwa jaminan fidusia dapat diletakkanmengatur mengenai pembenanan pendaftaran serta utang baru akan ada (kontinjen).sanksi akibat adanya perbuatan yang tidak 5. Asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankanmendaftarkan jaminan fidsuis tersebut, namun terhadap benda yang akan ada.Undang-undang tidak tegas mengatur batas waktu 6. Asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankanpendaftaran jaminan fidusia setelah benda jaminan terhadap bangunan yang terdapat diatas tanahfidusia dibebani jaminan fidusia. milik orang lain. Bisa saja setelah benda yang dibebani jaminan 7. Asas bahwa jaminan fidusia berisikan uraianfiduasia oleh notaris dalam bentuk notariil yang secara detail terhadap subjek dan objekdisebut Akta Jaminan Fidusia tidak langsung jaminan fidusia.didaftarkan oleh notaris atau bahkan akta tersebut 8. Asas bahwa pemberi jaminan fidusia harushanya dibuatkan salinan dan diberikan kepada pihak orang yang memiliki kewenangan hukum ataspenerima fidusia tanpa ada pendaftaran. Sebagai objek jaminan fidusia.gambaran awal jikalau ada batas waktu sehingga 9. Asas bahwa jaminan fidusia harus didaftar kenotaris setelah melakukan pembebanan benda kantor pendaftaran fidusia.jaminan fidusia bisa langsung melakukan pendaftaran 10. Asas bahwa benda yang dijadikan objektanpa mengulur-ngulur waktu lagi, begitu pula pihak jaminan fidusia tidak dapat dimiliki olehpenerima fidusia sebagai kreditor tidak bisa kreditor penerima jaminan fidusia sekalipunmenunggu lagi setelah kreditnya bermasalah baru hal itu diperjanjikan.mendaftarkan jaminan fidusia. Ketidak-adanya 11. Asas bahwa jaminan fidusia memberikan hakmengenai pengaturan batas waktu pendaftaran prioritas kepada kreditor penerima fidusiajaminan fidusia menggambarkan adanya norma terlebih dahulu mendaftarkan ke kantorkosong dalam Undang-undang jaminan fidusia pendaftaran fidusia.megenai pengaturan batas waktu pendaftaran jaminan 12. Asas bahwa pember jaminan fidusia yangfidusia. tetap menguasai benda jaminan harus Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mempunyai itikad baik (te goeder trouw, indikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan good faith).Kebudayaan, norma diartikan sebagai: pertama, 13. Asas bahwa jaminan fidusia mudahperaturan atau ketentuan yang mengikat warga dieksekusi10.kelompok dalam masyarakat dipakai sebagai Dengan hakekat asas hukum yang berifatpanduan, tatanan, dan kendali tingkah laku yang abstrak, sementara norma hukum merupakansesuai dan diterima. Kedua, peraturan, ukuran, atau konkretisasi asas hukum. Apabila tata carakaedah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai penormaan pembuatan undang-undang tidakdan membandingkan sesuatu. Selain norma hukum, didasarkan pada asas hukum, hal ini akan mempunyaiada juga norma sosial dan norma agama dan norma 9susila. Norma agama merupakan konsep yang menata   Anton M Muliono, et al, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen, Pendidikan dan Kebudayaan, Balaitingkah laku manusia dalam pergaulan dengan Pustaka, Jakarta, hal. 617-618sesamanya yang bersumber pada ajaran agamanya, 10 Tan Kamelo, 2006, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Alumni, Bandung, hal. 161-170 Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 4
  9. 9. dampak yang berbahaya, hal tersebut bukannya akan hukumnya tersebut tersedia beberapa metodemenciptakan kepastian hukum tapi akan penemuan hukum. Didalam ketidak-lengkapan danmenimbulkan permasalahan-permasalahan yang akan ketidak-jelasan peraturan perundang-undangan makamengganggu dan menjadi beban para pelaku usaha tersedialah metode interpretasi atau metodebaik perbankan ataupun lembaga pembiayaan. Dalam penafsiran. Ada berbagai macam interpretasi.hal ini permasalahan yang dapat dilihat adalah Bruggink mengelompokannya dalam 4 model yaitu:masalah batas waktu dalam pendaftaran jaminan 1. Interpretasi bahasa (de taalkundigefidusia yang tidak ditentukan dalam Undang-undang interpretatie)jaminan fidusia atau disebut pula dengan norma 2. Historis undang-undang (de wetshistorischekosong/kekosongan hukum (leemten in het recht). interpretative) Mempelajari ilmu hukum hanya dengan 3. Sistematis (de systematische interpretative)mempelajari kaedah hukumnya saja tidaklah cukup, 4. Kemasyarakatan (de maatschappelijkemengerti kaedah hukum belumlah berarti menguasai interpretative)14.hukumnya. Disamping kaedah hukumnya harus pula Disamping empat macam interpretasi tersebutdipelajari sistem hukumnya. Sistem merupakan diatas, juga dikenal juga interpretasi komparatif dantatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari interpretasi antisipatif. Selain interpretasi jugabagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan dikenal 3 (tiga) bentuk konstruksi hukum, yaknierat satu sama lain yaitu kaedah atau pernyataan (argumentum Per Analogiam (analogi), Argumentumtentang yang seharusnya, sehingga sistem hukum a Contrario (a contrario), Rechtsverfijningmerupakan sistem hukum normatif. Dengan kata lain (penyempitan hukum). Kontstruksi hukum sangatsistem hukum adalah suatu kumpulan unsur-unsur dibutuhkan dalam menghadapi kekosongan hukumyang ada dalam interaksi satu sama lain yang (leemten).merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan Undang-undang Jaminan Fidusia mempunyaikerjasama kearah tujuan kesatuan11. sistem penormaan yang mengarah atau mengaplikasi Menurut Prof. DR. M. Solly Lubis, SH sistem dari Undang-undang Nomor 4 tahun 1996sistem hukum adalah semua perangkat hukum yang tentang Hak Tanggungan. Apabila dilakukanberlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak perbandingan antara Undang-undang Nomor 42tertulis, baik produk Pemerintah Pusat maupun tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan Undang-Produk Pemerintah Daerah12. Salah satu dari sistem undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hakhukum adalah sistem hukum bersifat lengkap, yaitu Tanggungan (untuk selanjutnya cukup disebutmelengkapi kekosongan dan ketidak-jelasan hukum. Undang-undang Hak Tanggungan), maka tampakPeraturan perundang-undangan itu sifatnya tidak perbedaan-perbedaan salah satunya adalah jangkalengkap. Tidak ada dan tidak mungkin ada peraturan waktu kadaluwarsa (batas waktu) pendaftaran, padaperundang-undangan yang lengkap selengkap- Undang-undang Jaminan Fidusia tidak jelas,lengkapnya sifatnya dan sejelas-jelasnya. Tidak ada sedangkan dalam Undang-undang Hak Tanggunganperaturan perundang-undangan yang dapat mengatur adalah 7 hari kerja.seluruh kegiatan kehidupan manusia secara tuntas, Lebih jelas pendaftaran hak tanggungan yanglengkap, dan jelas, karena kegiatan manusia sangat termuat dalam Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwaluas, baik jenis maupun jumlahnya. Ketidak- “pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan padalengkapan, ketidak-jelasan atau kekosongan hukum Kantor Pertanahan”, dilanjutnya dalam Pasal 13 ayatitu diatasi oleh sistem hukum itu sendiri dengan (2) menyatakan bahwa “selambat-lambatnya 7 (tujuh)penemuan hukum13. hari kerja setelah penendatangan akta pemberian hak Masalah kekosongan norma dalam undang- tanggungan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 10undang jaminan fidusai mengenai batas waktu ayat (2), PPAT wajib mengirimkan Akta Pemberianpendaftaran jaminan fidusia merupakan permasalahan Hak Tanggungan yang bersangkutan dan wakah lainmendasar yang dapat menciptakan kepastian hukum. yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan”. DariMenurut Friedman dalam teori sistem hukumnya ketentuan diatas diketahui, kewajiban pendaftaranmenyebutkan setiap sistem hukum terdapat tiga hak tanggungan ada ditangan Pejabat Pembuat Aktaunsur, yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Tanah (untuk selanjutnya cukup disebut PPAT).Permasalahan kekosongan norma batas waktu PPAT dalam jangka waktu yang sudah ditentukanpendaftaran jaminan fidusia merupakan permasalahan diwajibkan untuk segera mendaftarkan Aktapada norma hukum dan asas hukum dalam suatu Pembebanan Hak Tanggungan (untuk selanjutnyaperundang-undangan dalam hal ini adalah Undang- cukup disebut APHT) yang bersangkutan bersertaundang jaminan fidusia. dengan warkah lainnya kepada Kantor Pertanahan. Setelah dikemukakan bahwa peraturan Ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-undangperundang-undang itu tidak jelas atau tidak lengkap, Hak Tanggungan, juga ditentukan batas waktumaka harus diketemukan hukumnya dengan pengiriman APHT dan warkah lainnya yangmenjelaskan, menafsirkan atau melengkapi peraturan diperlukan dalam rangka pendaftaran Hakperundang-undangannya, untuk menemukan Tanggungan, ditentukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sudah APHT ditanda tangani para 11 Sudikno Mertokusumo, 2010, Penemuan Hukum,Unoversitas Atmajaya, Yogyakarta, hal. 24  12 14  Solly Lubis, 2009, Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan,   Philipus M. Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati, 2009,Mandar Maju, Bandung, hal.3 Argumentasi Hukum, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 13 Sudikno Mertokusumo, Op cit, hal. 33  hal. 26 Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 5
  10. 10. pihak. Ketentuan batas waktu pengiriman berkas melaksanakan kewajibannya, yakni pendaftaranpermohonan pendaftaran Hak Tanggungan, yang jaminan fidusia sesuai yang diatur oleh Undang-mewajibkan PPAT untuk mengirim berkas undang. Hal ini tidak saja bertujuan untukkelengkapannya kepada Kantor Pertanahan selambat- memberikan perlindungan maupun kepastian hukumlambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah bagi kreditor tetapi juga memberikan rasa keadilan.penandatanganan APHT ini menurut Angka 7 Berdasarkan hasil penalaran tersebut diatas,Penjelasan Umum atas Undang-undang Hak diperlukan pasal tambahan mengenai pengaturanTanggungan dimaksudkan dalam rangka memperoleh batas waktu pendaftaran jaminan fidusia. Perumusankepastian hukum mengenai kedudukan yang dari pasal tambahan tersebut dapat memenuhi asasdiutamakan bagi kreditor pemegang Hak Tanggungan peraturan perundang-undangan yakni asas ketertibantersebut”. dan kepastian hukum, yang dimaksud dengan asas Menemukan hukum baru untuk melengkapi ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiapkekosongan hukum (recht vacuum) dari Undang- Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harusundang Jaminan Fidusia mengenai permasalahan dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakatbatas waktu ini yang tepat adalah dengan cara melalui jaminan adanya kepastian hukum17.mengkonstruksi hukum menggunakan metode Perumusan pengaturan pasal batas waktukonstruksi hukum Argumentum Per Analogiam tersebut menggunakan teknik pengacuan. Teknik(analogi). Ada kalanya peraturan perundang- pengacuan ini pada dasarnya setiap pasal merupakanundangan terlalu sempit ruang lingkupnya, sehingga suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasaluntuk menerapkan undang-undang pada peristiwanya atau ayat yang lain. Hal tersebut untuk menghindarihakim akan memerluas dengan metode Argumentum pengulangan rumusan dapat digunakan teknikPer Analogiam (analogi). Dengan demikian analogi pengacuan. Teknik pengacuan dilakukan denganperistiwa yang serupa, sejenis atau mirip dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-diatur dalam undang-undang diperlakukan sama15. undangan yang bersangkutan atau PeraturanAnalogi merupakan metode penemuan hukum Perundang-undangan yang lain dengan menggunakandimana hakim mencari esensi yang lebih umum dari frase sebagaimana dimaksud dalam pasal…. Atausebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik sebagaimana dimaksud pada ayat…18. Jadiyang telah diatur oleh undnag-undang manapun yang mengenai pasal yang ditambahkan dapat dirumuskanbelum ada peraturannya16. menjadi: “sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dalam permasalahan diatas dilihat dalam dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hariPasal 13 Undang-undang Hak Tanggungan, yang kerja setelah pendandatangan Akta Pembebananmengatur pemberi hak tanggungan wajib didaftarkan Jaminan Fidusia, Notaris wajib mendaftarkan Aktaselambat-lambatnya 7 hari kerja. Kemudian apakah Pembebanan Jaminan Fidusia pada Kantorpemberi fidusia wajib didaftarkan selambat- Pendaftaran Fidusia”. Dengan penambahan pasallambatnya 7 hari kerja? Karena didalam undang- tersebut sehingga pasal yang mengatur mengenaiundang jaminan fidusia hanya mengatur tentang pendaftaran jaminan fidusia, yakni Pasal 11 berbunyi:pendaftarannya saja tanpa ada batas waktu. Didalam (1) Benda yang dibebani dengan jaminan fidusiamelakukan penemuan hukum pertama-tama wajib didaftarkandilakukan mencari esensi dari hak tanggungan, yaitu (2) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1)jaminan utang. Kemudian dicari esensi dari fidusia, dilakukan selambat-lambatnya 14 (empatyaitu jaminan utang. Dengan demikian, ditemukan belas) hari kerja setelah pendandatanganbahwa jaminan utang merupakan genus (peristiwa Akta Pembebanan Jaminan Fidusia, Notarisumum), sedangkan hak tanggungan dan fidusia wajib mendaftarkan Akta Pembebananmasing-masing adalah species (peristiwa khusus). Jaminan Fidusia pada Kantor PendaftaranMetode analogi ini menggunakan penalaran induksi, Fidusia.yaitu berfikir dari peristiwa khusus ke peristiwa (3) Dalam hal benda yang dibebani denganumum. Jadi kesimpulannya Jaminan Fidusia juga Jaminan fidusia berada diluar wilayahwajib didaftarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari Negara republik Indonesia, kewajibankerja. sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap Batas waktu 7 (tujuh) hari tersebut kalau berlaku.ditinjau dari letak Kantor Pendaftaran JaminanFidusia yakni Kantor Kementrian Hukum dan Hak III. SIMPULANAsasi Manusia yang hanya ada di Wilayah Provinsisebagai tempat pendaftaran Jaminan Fidusia, maka Untuk mewujudkan kepastian hukum dalambatas waktu 7 (tujuh) hari tersebut terlalu singkat. pendaftaran jaminan fidusia, hendaknya notarisBerdasarkan jarak tersebut, maka idealnya batas segera melakukan pendaftaran benda yang telahwaktu ditetapkan 14 (empat belas) hari kerja. Hal ini dibebani jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaranakan membantu kreditor yang akan mendaftarkan Jaminan Fidusia, dan Kantor Pendaftaran Jaminanjaminan fidusia yang ada di kabupaten yang jauh dari Fidusia mengenakan sanksi berupa denda apabilaKantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dapat 17 C.S.T. Kansil, Christine, S.T. Kansil, 2007, Memahami 15  Sudikno Mertokusumo, Op cit, hal 86 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Undang-undang 16 Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Nomor 10 Tahun 2004), Pradnya Paramitha, Jakarta, hal. 121. 18Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 75  Ibid, hal. 47 Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 6
  11. 11. notaris melakukan pendaftaran jaminan fidusia telah pendaftaran jaminan fidusia dalam Undang-undangmelawati batas waktu pendaftaran jaminan fidusia. Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia iniUntuk pemerintah sebagai lembaga eksekutif dan sehingga dapat menjamin kepastian hukum terhadapDewan Perwakilan Rakyat sebagai anggota legeslatif masyarakat.dapat merubah atau merevisi tentang batas waktu DAFTAR BACAANZainuddin Ali, 2009, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.Racmadi Usman, 2009, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta.Andi Prajitno, 2009, Hukum Fidusia (Problematika Yuridis Pemberlakuan Undang-undang No. 42 Tahun 1999), Bayumedia Publishing, Malang.Anton M Muliono, et al, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen, Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta.Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta.Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, Jaminan Fidusia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.Kansil C.S.T, Christine, S.T. Kansil, 2007, Memahami Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Undang- undang Nomor 10 Tahun 2004), Pradnya Paramitha, Jakarta.Philipus M. Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati, 2009, Argumentasi Hukum, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.Solly Lubis, 2009, Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, Mandar Maju, Bandung.Sudikno Mertokusumo, 2010, Penemuan Hukum, Unoversitas Atmajaya, Yogyakarta.Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 1982, Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan, Liberty, Yogyakarta.Tan Kamelo, 2006, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Alumni, Bandung.http://www.bappenas.go.id/node/116/1945/pentingnya-kepastian-hukum/, tanggal 16 Maret 2012. Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 7
  12. 12. PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN (STUDI PADA BANK PERKREDITAN DI KABUPATEN GIANYAR) Oleh Dewa Putu Sastrawan*, Ni Nyoman Sukeni**, I Ketut Westra*** Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana E-mail : dewaputusas@yahoo.co.id ABSTRACT Today the role of rural banks (BPR) in extending credit to public sector businesses, especially for micro,small and medium enterprises (SMEs) has grown rapidly and received appreciation from the community. BPR takesthe role of the SME sector weakness, especially in terms of collateral accepted for credit with a moving object isperceived to be a motor vehicle less marketable. Article 11 paragraph (1) of Law No. 42 of 1999 concerning Guarantee Fiduciary determines that "it isburdened with the fiduciary must be registered". Fiduciary Warranty registration in order to provide legal certaintyto stakeholders and fiduciary registration entitles the precedence (preferred) to the recipient of a fiduciary to theother creditors. But in practice in BPR, the registration shall be made to the object that the object of such fiduciaryis not done well in accordance with, the various considerations and reasons. From the results of a study of 7 (seven) Respondents to the BPR in Gianyar regency showed that the factorscausing the object is not registered is a fiduciary with respect to bureaucratic problems regarding registration feesand burdensome for SME customers.Keywords: Fiduciary, Registration, and Settlement.* Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan T.A. 2010/2011** Pembimbing I*** Pembimbing II I. PENDAHULUAN (lacks of fund).20 Fungsi tersebut diwujudkan dalam kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam Upaya untuk memperkuat fundamental bentuk simpanan dan menyalurkannya kepadaindustri perbankan serta memberikan arah dan masyarakat dalam bentuk pinjaman atau disebutstrategi perbankan sebagai akibat dari krisis ekonomi pemberian kredit. Bank disamping memperhatikantahun 1997 yang melanda Negara Indonesia, maka prinsip kepercayaan juga harus memperhatikansejak awal tahun 2004 telah memiliki Arsitektur prinsip kehati-hatian (prudential pinciple). PeranPerbankan Indonesia (API) sebagai blueprint (cetak bank dan orang-orang yang terlibat didalamnya,biru) mengenai arah dan tatanan perbankan nasional terutama dalam membuat kebijaksanaan dankedepan. Dikatakan sebagai blueprint karena menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankanArsitektur Perbankan Indonesia (API) bukan hanya tugas dan wewenangnya masing-masing secaramerupakan suatu policy recommendation bagi cermat, teliti, dan profesional sehingga memperolehindustri perbankan nasional dalam menghadapi kepercayaan masyarakat.21segala perubahan yang terjadi pada masa mendatang, Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republikmelainkan juga menjadi policy direction mengenai Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,arah yang harus ditempuh oleh perbankan dalam sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undangkurun waktu yang cukup panjang.19 Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, dikenal 2 Perbankan Indonesia dalam melakukan (dua) jenis bank yaitu Bank Umum dan Bankusahanya yang berasaskan atas demokrasi ekonomi Perkreditan Rakyat. Pengertian Bank Perkreditandengan menggunakan prinsip kehati-hatian, fungsi Rakyat sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Undang-utamanya mempunyai peran penting sebagai lembaga Undang Perbankan tersebut dalam ketentuan umumperantara (intermediary) antara pihak pemilik modal menyebutkan, “Bank Perkreditan Rakyat adalah bankdan pihak yang membutuhkan modal atau dengan yang melaksanakan kegiatan usaha secarakata lain sebagai perantara antara pihak-pihak yang konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariahmemiliki kelebihan dana (surplus of fund) dengan yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasapihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana dalam lalu lintas pembayaran.” Peraturan pelaksana yang mengatur lebih lanjut tentang usaha Bank 20   Hermansyah, 2009, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Edisi Revisi Cetakan V, Kencana Prenada Media 19 Daeng Naja H.R., 2005, Hukum Kredit dan Bank Group, Jakarta, hal. 20. 21Garansi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 15. Ibid., hal. 65-66. Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 8
  13. 13. Perkreditan Rakyat ini diatur melalui Peraturan Bank hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalamIndonesia (PBI) Nomor 8/26/PBI/2006 Tanggal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 TahunNopember 2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat. 1996 Tentang Hak Tanggungan.23Bank Perkreditan Rakyat sebagai bagian dari Undang-Undang Jaminan Fidusia mengaturperbankan nasional mempunyai visi untuk tentang pembebanan jaminan fidusia. Untukmewujudkan industri yang sehat, dinamis, kuat, memberikan kepastian hukum, Pasal 5 ayat (1)produktif dan berdaya saing agar mampu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentangmeningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Jaminan Fidusia menyatakan, “pembebanan bendakhususnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK). dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris Sebagaimana dikenal dalam setiap pemberian dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminankredit yang menganut asas kehati-hatian (prudent fidusia”. Akta Notaris tentang jaminan fidusia yangbanking), maka dikenal dengan Formula 5 C’s yaitu : telah dibuat tersebut harus ditindak lanjuti denganCharacter (watak/kepribadian) Capacity melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Hal ini(kemampuan), Capital (permodalan), Collateral merupakan suatu kewajiban sebagaimana yang diatur(jaminan), Condition of economic (kondisi ekonomi). dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia Pasal 11Dalam perkembangannya Formula 5 C’s tersebut ayat (1) yang menyatakan “benda yang dibebaniberkembang menjadi Formula 6 C’s dengan dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”. Denganmenambahkan yang keenam yaitu “cash flow” (arus pendaftaran akan menjadi tanda lahirnya jaminankas). Berkenaan dengan Formula 5 C’s dalam proses fidusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayatpersetujuan pemberian kredit di atas, maka salah satu (3), yang menyatakan “jaminan fidusia lahir padayang penting harus disediakan oleh calon debitor tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminanadalah menyangkut jaminan (collateral). Pengajuan fidusia dalam buku daftar fidusia”jaminan ini akan menjadi pertimbangan dalam Melalui pendaftaran jaminan fidusiamenentukan jumlah permohonan kredit yang akan merupakan salah satu wujud dari asas publisitas dandisetujui nanti, karena faktor jaminan merupakan melindungi kreditor dari debitor-debitor yangsecurity faktor bila terjadi permasalahan kredit mempunyai keinginan tidak baik sehingga terciptadikemudian hari. adanya suatu kepastian hukum bila mana dikemudian Antara pemberian kredit dengan jaminan hari terjadi permasalahan kredit sehingga diharapkanmempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan. dapat dilakukan eksekusi dengan mudah dan cepat.Jaminan hampir selalu dipersyaratkan dalam suatu Dengan pendaftaran jaminan fidusia, maka kreditorpemberian kredit. Sedangkan perjanjian pemberian mempunyai kedudukan yang utama dalam kaitannyajaminan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya dengan kreditor lainnya. Sebagai hak kebendaan,perjanjian yang mendasari adanya utang piutang atau jaminan fidusia mempunyai hak didahulukanperjanjian kredit. Oleh karena itu kedudukan jaminan terhadap kreditor lain (droit de preference) untukadalah sebagai perjanjian accessoir (ikutan) dari mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusiperjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit. benda jaminan. Hak tersebut tidak hapus walaupun Jaminan yang lasim dipersyaratkan oleh Bank terjadi kepailitan pada debitor. Pemegang fidusiaPerkreditan Rakyat dalam proses pengajuan kredit merupakan kreditor separatis sebagaimana yangadalah berupa jaminan benda bergerak yaitu berupa dicantumkan dalam Pasal 56 Undang-Undangkendaraan bermotor dan benda tidak bergerak dalam Kepailitan. Pengakuan hak separatis akanbentuk tanah dan/atau bangunan. Hak kebendaan memberikan perlindungan hukum bagi kreditoryang dapat dikategorikan dalam objek jaminan pemegang fidusia.24fidusia seperti; kendaraan bermotor, mesin pabrik, Namun dalam kenyataan Bank Perkreditanbangunan diatas hak sewa, dan rumah susun.22 Rakyat di Kabupaten Gianyar dalam pemberianTerhadap pembebanan jaminan benda begerak ini kredit dengan jaminan fidusia tidak melakukan prosesdilakukan melalui lembaga jaminan fidusia pendaftaran jaminan fidusia tersebut sesuai dengansebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang42 Tahun 1999 tentang Jiminan Fidusia yang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999. Dalam halsebelumnya dikenal dengan istilah Fiduciare ini dapat diasumsikan bahwa tidak semua debitorEigendoms Overdracht, atau disingkat dengan FEO.. akan melunasi pinjamannya dengan lancar dan tertib.Sedangkan untuk pembebanan jaminan benda tidak Dengan tidak dilakukannya pendaftaran ini jelasbergerak pembebananya mengikuti ketentuan merupakan suatu kelalaian dari pihak kreditor. Hal inisebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang akan mengakibatkan adanya konsekuensi hukumNomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. bilamana debitor atau pemberi fidusia terjadi Dalam penjelasan Undang-Undang Republik permasalahan kredit dalam memenuhi perjanjianIndonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan kredit yang telah dilakukan sebelumnya. Denganfidusia menyebutkan, bahwa objek atau ruang tidak didaftarkannya akta jaminan fidusia itu, sudahlingkup yang diatur dalam jaminan fidusia ini tentu tidak akan diterbitkanya sertifikat jaminandiberikan pengertian yang lebih luas yaitu benda fidusia yang mempunyai kekuatan titel eksekutorialbergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, danbenda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan 23  Rachmadi Usman, 2009, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 178.  22 24 Andreas Albertus Andi Prajitno, 2010, Hukum Tan Kamelo, 2006, Hukum Jaminan Fidusia SuatuFidusia, Selaras, Malang, hal. 57. Kebutuhan Yang Didambakan, Alumni, Bandung, hal. 29.   Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 9
  14. 14. yang didalamnya berisi irah-irah “DEMI Lokasi penelitian ditentukan secara purposiveKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN yaitu pada Bank Perkreditan Rakyat di KabupatenYANG MAHA ESA” yang merupakan hak dari Gianyar.penerima fidusia untuk menjual benda yang menjadi 2.4. Jenis dan Sumber Dataobjek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri bila Jenis dan sumber data yang digunakan dalamterjadi cedera janji menjadi sulit dilaksanakan oleh penelitian ini bersumber dari 2 jenis data yaitu datapihak kreditor (bank). primer (lapangan) dan data sukunder (kepustakaan). Berdasarkan uraian tersebut, maka menarik Data primer atau lapangan diperoleh dari Bankuntuk dilakukan penelitian terhadap perjanjian kredit Perkreditan Rakyat di Kabupaten Gianyar dandengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan sukunder atau kepustakaan diperoleh dari buku-bukusebagai suatu studi pada Bank Perkreditan Rakyat di literatur yang ada kaitannya dengan masalah yangKabupaten Gianyar. diteliti. Adapun yang menjadi tujuan yang ingin 2.5. Populasi dan Teknik Penentuan Sampeldicapai dari penelitian ini meliputi tujuan umum dan Populasi yang diambil dalam penelitian initujuan khusus. Tujuan secara umum, untuk adalah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupatenmengetahui secara mendalam terhadap pendaftaran Gianyar yang jumlahnya terdiri dari 28 Bankjaminan fidusia yang objeknya terutama adalah benda Perkreditan Rakyat.27 Sedangkan sampel yang ditelitibergerak yang berwujud sebagai jaminan, yang dari 28 buah populasi tersebut akan diteliti sebanyakbanyak dijumpai dalam proses pemberian kredit di 7 Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Gianyarperbankan pada umumnya. Sedangkan tujuan khusus, dengan menggunakan sistem Random Samplinguntuk mengetahui : (acak) melalui undian. Hal ini dilakukan karena sifat a. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak dan populasi adalah bersifat homogen, dalam arti didaftarkan jaminan fidusia dalam setiap populasi dapat mewakili dan tersedia daftar perjanjian kredit. dari seluruh unit populasi. b. Akibat hukum dari jaminan fidusia yang 2.6. Tehnik Pengumpulan data tidak didaftarkan dalam perjanjian kredit. Untuk mengumpulkan data lapangan c. Upaya-upaya penyelesaian permasalahan digunakan teknik wawancara dengan pedoman kredit dengan jaminan fidusia yang tidak wawancara yang dibuat sebelumnya dengan informan didaftarkan pada Bank Perkreditan Rakyat pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Gianyar. di Kabupaten Gianyar. Sedangkan mengumpulkan data kepustakaan digunakan teknik membaca dan mencari buku-buku II. METODE PENELITIAN literatur yang ada kaitannya dengan masalah. 2.7. Tehnik Analisa Data2.1. Jenis Penelitian Setelah semua data terkumpul, baik data Jenis penelitian yang digunakan dalam lapangan maupun data kepustakaan kemudianpenelitian ini secara yuridis empiris, yaitu mendekati diklasifikasi secara kualitatif sesuai dengan masalah.masalah dari peraturan perundang-undangan yang Data tersebut dianalisa dengan teori-teori yangberlaku dan penerapannya dalam kenyataan yang relevan, kemudian disimpulkan untuk menjawabterjadi dalam masyarakat dalam hal ini pada Bank permasalahan dan akhirnya data tersebut disajikanPerkreditan Rakyat di Kabupaten Gianyar. Melalaui secara deskriptif analitis.penelitian secara yuridis empiris, maka pendekatanyang dilakukan dengan cara menganalisis tentang III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANsejauh manakah suatu peraturan perundang-undanganatau hukum yang sedang berlaku secara efektif atau 3.1. Gambaran Umum Bank Perkreditan Rakyatdengan kata lain untuk mengetahui sejauh mana di Kabupaten Gianyarbekerjanya hukum di dalam masyarakat.25 Berdasarkan data dari Bank Indonesia jumlah2.2. Sifat Penelitian seluruh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) per Sifat dalam penelitian ini adalah bersifat Desember 2011 yang ada di Propinsi Bali adalahdeskriptif, yaitu menggambarkan kenyataan yang sebanyak 138 BPR. Dari jumlah BPR tersebut di atas,terjadi, dalam hal ini pada Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Gianyar menduduki peringkat ketigadi Kabupaten Gianyar. Penelitian deskriptif terbanyak dengan jumlah 28 BPR setelah Kabupatenmerupakan penelitian yang bertujuan melukiskan Badung dan Kota Denpasar, dengan total asettentang sesuatu hal di daerah tertentu pada saat mencapai lebih dari Rp.800.000.000.000,- (delapantertentu dan untuk menentukan ada tidaknya ratus miliar rupiah), dan dana yang dihimpun darihubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya masyarakat baik dalam bentuk tabungan maupundalam masyarakat.26 deposito sebesar Rp.477.000.000.000,- (empat ratus2.3. Lokasi Penelitian tujuh puluh tujuh miliar rupiah), serta sebesar Rp.633.000.000.000,- (enam ratus tiga puluh tiga miliar rupiah) telah disalurkan kepada masyarakat 25 Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian 27Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, hal. 123. http://www.bi.go.id/biweb/Templates/Statistik/New_Laporan 26 Bambang Waluyo, 2008, Penelitian Hukum Dalam Praktek, BPR.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID. Diakses padaSinar Grafika, Jakarta, hal. 8.    hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2011. Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 10
  15. 15. dalam bentuk kredit; seperti kredit modal kerja, pendaftaran ke Kantor Wilayah Kementeriankonsumtif dan investasi. Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Berikut adalah 28 BPR yang ada di Kabupaten Bali. Terhadap akta jaminan yangGianyar, yaitu PD. PBR. Werdhi Sedana, PT. BPR. didaftarkan didasarkan pada jumlah kreditMitra Bali Srisedana Mandiri, PT. BPR. Pertiwi, PT. yang cukup besar dan terhadap kredit-kreditBPR. Angsa Sedanayoga, PT. BPR. Arta Bali Jaya, yang telah berpotensi menimbulkanPT. BPR. Aruna Nirmaladuta, PT. BPR. Ayudhana permasalahan.Semesta, PT. BPR. Bali Dewata, PT. BPR. Bank 3.4. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidakKertiawan, PT. BPR. Baskara Dewata, PT. BPR. didaftarkan jaminan fidusia dalamDewata Candradana, PT. BPR. Eka Ayu Artha perjanjian kreditBhuana, PT. BPR. Gianyar Parthasedana, PT. BPR. Beberapa alasan yang menjadi faktorHari Depan, PT. BPR. Krisna Yuna Dana, PT. BPR. penyebab tidak didaftarkannya jaminan fidusiaMas Giri Wangi, PT. BPR. Mulia Wacana, PT. BPR. dalam perjanjian kredit adalah menyangkut masalahNusamba Tegalalang, PT. BPR. Partha Kencana sebagai berikut:Tohpati, PT. BPR. Puskusa Balidwipa, PT. BPR. a. BiayaRaga Jayatama, PT. BPR. Sari Werdhi Sedana, PT. Pendaftaran jaminan fidusia oleh BankBPR. Suadana, PT. BPR. Sukawati Pancakanti, PT. Perkreditan Rakyat akan menjadi tambahanBPR. Suryajaya Ubud, PT. BPR. Tish, PT. BPR. beban biaya yang harus ditanggung olehUlatidana Rahayu, dan PT. BPR. Ukabima/Widhi debitor, karena disamping dalam pencairanPrima Asih.28 kredit oleh Bank Perkreditan Rakyat debitor3.2. Tahapan proses pemberian kredit pada Bank dikenakan biaya provisi, biaya administrasi, Perkreditan Rakyat di Kabupaten Gianyar biaya survey, biaya asuransi kredit, dan Adapun tahapan dalam proses kegiatan biaya akta notaris, jika ditambah lagi denganperkreditan yang berlangsung pada Bank Perkreditan biaya pendaftaran maka debitor merasaRakyat di Kabupaten Gianyar dapat dijelaskan terbebani dengan biaya-biaya yang harussebagai berikut : dipotong atau dikeluarkan untuk itu. Padahal 1. Tahap Pengajuan Permohonan Bank Perkreditan Rakyat dalam proses 2. Tahap Analisa Dokumen pemasaran kreditnya diperuntukkan untuk 3. Tahap Survey ke Lapangan (On the spot) golongan ekonomi menengah ke bawah 4. Tahap Analisa Kredit dengan sektor usaha mikro yang jumlah 5. Tahap Loan Komite Kredit kreditnya relatif kecil. 6. Tahap Keputusan Kredit b. Nilai jaminan objek fidusia yang relatif kecil 7. Tahap Pengikatan Kredit dan Jaminan Selain masalah biaya juga pendaftaran 8. Tahap Pemantauan/Pengawasan Kredit. jaminan fidusia tidak dilakukan oleh Bank3.3. Pembebanan dan pendaftaran jaminan Perkreditan Rakyat karena nilai jaminan fidusia padaBank Perkreditan Rakyat di yang diserahkan oleh debitor terutama yang Kabupaten Gianyar berjenis kendaraan roda dua (sepeda motor) Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang dinilai terlalu kecil dan kurang memadai bilaNomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusi ditaksir dengan harga pasarnya.menyatakan “pembebanan benda dengan jaminan c. Hambatan eksekusi jaminan fidusia jikafidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa objeknya hilangIndonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia”. Adanya anggapan bahwa walaupunSedangkan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang dilakukan pendaftaran jaminan fidusia sesuaiNomor 42 Tahun 1999 menyatakan: “benda yang dengan ketentuan yang berlaku dirasakandibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”. tidak ada artinya atau tidak akan membawaFaktanya setelah dilakukan penelitian terhadap Bank manfaat yang berarti sebagai dasar eksekusiPerkreditan Rakyat di Kabupaten Gianyar tidak jika objek benda yang di jadikan jaminansepenuhnya melaksanakan ketentuan tersebut di atas. fidusia tersebut tidak ada, baik dengan caraHal ini didasarkan pada hasil penelitian dimana digadaikan, dijual, hilang, rusak, atau tidakkreteria pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia dapat diketemukan pada saat terjadi eksekusiyang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat di objek jaminan fidusia akibat adanyaKabupaten Gianyar adalah sebagai berikut : permasalahan kredit. 1. Tidak semua pembebanan jaminan yang d. Tidak adanya batas waktu kedaluarsa akta objeknya jaminan fidusia dibuatkan Akta jaminan fidusia yang harus didaftarkan ke Jaminan Fidusia. Pembenanan jaminan yang Kantor Pendaftaran Fidusia dibuatkan akta jaminan fidusia secara Tidak adanya batas waktu akta jaminan notariil didasarkan pada jumlah kredit yang fidusia yang harus didaftarkan, maka diberikan, yang diklasifikasikan menurut menimbulkan persepsi dikalangan Bank jenjang jumlah kreditnya setiap debitor. Perkreditan Rakyat di Kabupaten Gianyar 2. Tidak semua objek jaminan fidusia yang untuk melakukan pendaftaran akta jaminan telah dibebankan dengan Akta Jaminan fidusia nanti saja pada saat adanya Fidusia yang dibuat oleh notaris dilakukan permasalahan kredit dikemudian hari. 28 Ibid. Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 11
  16. 16. e. Keberadaan Kantor Pendaftaran Fidusia 1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima yang hanya ada di wilayah Propinsi saja fidusia; Terhadap keberadaan Kantor Wilayah 2. Penjualan benda yang menjadi obyek Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi jaminan fidusia atas kekuasaan penerima sebagai Kantor Pendaftaran Fidusia yang fidusia sendiri melalui pelelangan umum hanya berada di wilayah Propinsi menjadi serta mengambil pelunasan piutangnya dari kendala dan hambatan dalam proses hasil penjualan; dan pendaftaran jaminan fidusia, karena 3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan mengingat Bank Perkreditan Rakyat tidak berdasarkan kesepakatan pemberi dan semua beroperasi di daerah Propinsi tetapi penerima fidusia jika dengan cara demikian ada juga di kabupaten, kecamatan, bahkan di dapat diperoleh harga tertinggi yang pedesaan karena kebanyakan yang dilayani menguntungkan para pihak. Pelaksanaan adalah masyarakat menengah ke bawah. penjualan di bawah tangan dilakukan setelah3.5. Akibat hukum jaminan fidusia yang tidak lewat waktu 1 (satu) bulan sejak didaftarkan dalam perjanjian kredit dibeitahukan secara tertulis oleh pemberi Kita ketahui bahwa maksud dan tujuan sistem dan atau penerima fidusia kepada pihak-pendaftaran jaminan fidusia adalah untuk pihak yang berkepentingan dan diumumkanmemberikan kepastian hukum, melahirkan ikatan sedikitnya 2 (dua) surat kabar yang beredarjaminan fidusia bagi kreditor (penerima fidusia), di daerah yang bersangkutan.memberikan hak yang didahulukan (preferen), dan Kendatipun dalam pelaksanaan pilihanmemenuhi asas publisitas.29 eksekusi yang dijamin dengan Undang-Undang Akibat dari tidak didaftarkanya akta jaminan tersebut tidak dapat terlaksana, namun perjanjianfidusia yang menjadi cikal bakal lahirnya jaminan kredit sebagai perjanjian pokok yang diadakan antarafidusia, maka pihak Bank Perkreditan Rakyat hanya kreditor dengan debitor tetap sah mengikat danberkedudukan sebagai kreditor konkuren bukan berlaku untuk para pihak sepanjang perjanjiansebagai kreditor preferen, sehingga apabila suatu tersebut memenuhi ketentuan syarat sahnya suatusaat debitor wanprestasi dan tidak dapat melunasi perjanjian. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan asashutangnya, maka Bank Perkreditan Rakyat tidak pacta sun servanda dan asas kebebasan berkontrak,mempunyai hak untuk didahulukan pembayaran atas yang menyatakan bahwa setiap orang bebaspiutangnya tersebut dari hasil penjualan benda yang melakukan perjanjian dan perjanjian yang dibuatmenjadi obyek jaminan, karena benda tersebut dengan itikad baik tersebut akan berlaku sebagaiberstatus sebagai jaminan umum. undang-undang. Jelas bahwa perjanjian kredit yang Pasal 1131 KUH Perdata menyebutkan dibuat oleh para pihak dengan memenuhi ketentuan”Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak dan didasarkan atas itikad baik tersebut tetapmaupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada mengikat dan mempunyai kepastian hukum diantaramaupun yang baru akan ada di kemudian hari, para pihak. Sedangkan perjanjian jaminan fidusiamenjadi tanggungan untuk segala perikatan yang merupakan perjanjian ikutan dari perjanjianperseorangan”. Pasal ini menetapkan bahwa semua pokok (accessoir) perjanjian itu tidak memberikanbenda milik seseorang dijadikan sebagai jaminan atas adanya kepastian hukum karena tidak memenuhisemua perikatannya. ketentuan peraturan yang berlaku dalam hal ini Dalam Pasal selanjutnya yaitu Pasal 1132 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentangKUH Perdata disebutkan ”Kebendaan tersebut Jaminan Fidusia. Oleh karena itulah dalammenjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang pelaksanaan eksekusi terhadap barang yangyang mengutangkan padanya; pendapatan- dibebankan sebagai jaminan dalam perjanjian kreditpendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi ditempuh melalui jalan gugatan ke pengadilan karenamenurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya pihak penerima fidusia atau kreditor tidakpiutang masing-masing, kecuali apabila di antara para mempunyai hak yang didahulukan (preferen) namunberpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk penerima fidusia atau kreditor ini kedudukannyadidahulukan” Pasal tersebut di atas mengatur sebagai kreditor biasa (konkuren).mengenai jaminan umum. Hal inilah yang akan 3.6. Upaya penyelesaian permasalahan kreditberlaku bagi pihak Bank Perkreditan Rakyat apabila dengan jaminan fidusia yang tidaksuatu saat debitor wanprestasi dan tidak bisa didaftarkan pada Bank Perkreditan Rakyatmelunasi hutangnya. di Kabupaten Gianyar Dengan tidak lahirnya jaminan fidusia, maka Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan,apabila debitor wanprestasi dan tidak dapat melunasi maka upaya-upaya yang dilakukan untukhutangnya, eksekusi terhadap benda jaminan tidak menyelesaikan permasalahan kredit dengan jaminandapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 29 fidusia yang tidak didaftar pada Bank PerkreditanUndang-Undang Jaminan Fidusia. Menurut ketentuan Rakyat di Kabupaten Gianyar dapat dijelaskanPasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia, sebagai berikut :pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dapat 1. Upaya pembinaan dan pengawasan kreditdilaksanakan dengan beberapa alternatif pilihan, yaitu Yaitu dengan cara melakukan kontrol secara: kontinyu dan berkesinambungan mulai dari saat kredit dicairkan hingga kredit tersebut 29 Rachmadi Usman, Op., cit., hal,201. Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 12
  17. 17. jatuh tempo, dimana setiap debitor ditangani pembayaran anggsuran oleh personil yang telah ditentukan, untuk keseluruhan. meminimalisir permasalahan pembayaran 2. Reconditioning ( Persyaratan kredit. Kembali)2. Upaya kekeluargaan Yaitu menyangkut perubahan Yaitu suatu upaya yang dilakukan oleh Bank sebagian atau seluruh persyaratan Perkreditan Rakyat dalam rangka perjanjian kredit, antara lain menyelesaian permasalahan kredit debitor perubahan jadwal pembayaran, yang mempunyai itikad baik dan bersifat jumlah angsuran, jangka waktu kooperatif untuk menyelesaikan seluruh dan/atau pemberian potongan pinjamannya yang dijamin dengan jaminan sepanjang tidak menambah sisa fidusia yang tidak didaftarkan dengan cara kewajiban debitor yang harus kekeluargaan. Cara kekeluargaan yang dibayarkan kepada Bank dimaksud antara lain yaitu : Perkreditan Rakyat. Persyaratan a. Negosiasi antara pihak Bank kembali ini dapat dilakukan denga Perkreditan Rakyat dengan debitor cara ; perubahan tingkat suku untuk segera melakukan pelunasan bunga atau pemberian keringan pinjaman tanpa melakukan penjualan denda. objek jaminan fidusia yang tidak 3. Restructuring (Penataan Kembali) didaftar, dengan cara debitor Yaitu perubahan persyaratan mengusahakan keuangannya secara perjanjian krdit yang tidak sendiri untuk dapat menepati komitmen terbatas pada rescheduling atau yang disepakati yaitu sebelum menjual reconditioning, antara lain objek jaminan fidusia. Cara ini meliputi ; penambahan fasilitas biasanya dengan memberikan Surat kredit, pembaharuan utang, Peringatan Pertama, Surat Peringatan subrogasi, dan cessie.30 Kedua dan Surat Peringatan Ketiga 3. Upaya Menghapus bukukan atau menghapus yang mempunyai tenggang waktu tagih kredit diantara Surat Peringatan itu masing- Yaitu suatu upaya atau tindaka masing adalah 7 (tujuh) hari. terakhir yang dilakukan oleh Bank b. Dengan kesepakatan menjual objek Perkreditan Rakyat dengan melakukan jaminan fidusia secara di bawah tangan penghapus buku atau hapus tagih kredit baik yang dilakukan oleh debitor atau terhadap kerugian yang diderita oleh Bank atas bantuan Bank Perkreditan Rakyat, Perkreditan Rakyat yang dijamin dengan tergantung mana yang lebih cepat jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, mendapatkan calon pembeli dengan apabila debitor berikut jaminannya hilang harga yang paling menguntungkan. atau tidak diketahaui keberadaannya atau c. Melakukan pemblokiran pada Kantor kredit tersebut telah tergolong kredit macet Dinas Pendapatan Daerah (samsat) yang sudah tidak mungkin dapat dilakukan setempat atas objek jaminan fidusia penyelesaian lagi. Hal ini dimungkinkan yang tidak dilakukan pendaftaran untuk dilakukan oleh Bank Perkreditan dengan maksud untuk mengantisipasi Rakyat karena sesuai dengan ketentuan peralihan objek jaminan fidusia Pasal 25 PBI 8/19/PBI/2006, BPR dapat tersebut tanpa sepengetahuan bank. menghapus bukukan dan menghapus tagih Pemblokiran ini, maka debitor jika aktiva produktif yang mempunyai kualitas hendak melakukan perpanjangan masa macet yang tidak dapat diselesaikan. berlaku pajak kendaraan oleh kantor Berdasarkan upaya-upaya yang dilakukan samsat akan mengharuskan untuk tersebut di atas bahwa dalam menyelesaiakan mendapat surat keterangan persetujuan permasalahan kredit dengan objek jaminan fidusia dari Bank Perkreditan Rakyat sebagai yang tidak diaftarkan tidak pernah melakukan melalui dasar perpanjangannya. institusi hukum seperti dengan cara melakukan d. Melakukan restrukturisasi kredit; baik pelelangan atau parate eksekusi, atau melalui gugatan dengan cara : ke pengadilan, atau dengan kata lain apabila terjadi 1. Rescheduling (Penjadwalan sengketa antara Bank Perkreditan Rakyat dengan Kembali) debitor mengenai permasalahan kredit lebih banyak Yaitu perubahan jadwal mendahulukan dengan melakukan cara penyelesaian pembayaran atau jangka waktu secara non litigasi. Nampaknya hal ini sejalan kewajiban debitor yang dapat dengan konsep lembaga alternatif penyelesaian dilakukan dengan cara sengketa (APS) atau sering disebut dengan memperpanjang jangka waktu Alternative Dispute Resolution (ADR) tersebut. pelunasan utang pokok dan/atau Dalam hal ini yang sering digunakan dalam bunga sehingga akan berpengaruh tarhadap keringanan jumlah 30  Badriah Harun, 2010, Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 118 – 120.  Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 13
  18. 18. menyelesaikan permasalahan kredit (macet) adalah ruang dalam kewajiban pembebanan dandengan cara Negosiasi dan Mediasi.31 pendaftaran objek jaminan fidusia. IV. SIMPULAN DAN SARAN Untuk menjamin adanya kekuatan dan kepastian hukum terhadap jaminan fidusia, maka Bank4.1. Simpulan Perkreditan Rakyat di Kabupaten Gianyar dalam Berdasarkan pembahasan pada bab-bab membuat perjanjian kredit dengan jaminan fidusiasebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai haruslah dibuatkan dalam bentuk akta jaminan fidusiaberikut : yang diikuti dengan kewajiban melakukan 1. Faktor yang mempengaruhi Bank pendaftaran akta jaminan fidusia tersebut pada Perkreditan Rakyat di Kabupaten Gianyar Kantor Pendaftaran Fidusia (Kantor Wilayah tidak mendaftarkan benda jaminan fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Propinsi Bali), dalam perjanjian kredit yakni biaya yang agar mempunyai kedudukan preferen. dirasa sangat membebani debitor terutama untuk pemberian kredit kepada golongan ekonomi lemah, faktor nilai jaminan fidusia yang relatif kecil, faktor hilangnya jaminan fidusia apabila dilakukan eksekusi, faktor tidak adanya jangka waktu kedaluarsa akta jaminan fidusia, dan faktor keberadaan Kantor Pendaftaran Fidusia yang ada di wilayah propinsi saja. 2. Akibat hukum tidak didaftarkan jaminan fidusia, maka kedudukan Bank Perkreditan Rakyat selaku kreditor atau sebagai pemegang fidusia tidak lagi menjadi kreditor preferen atau hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia bilamana debitor cedera janji. Sebaliknya Bank Perkreditan Rakyat hanya mempunyai kedudukan sebagai kreditor konkuren, hanya terikat terhadap hak-hak yang memberikan jaminan secara umum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. 3. Upaya-upaya yang ditempuh oleh Bank Perkredita Rakyat di Kabupaten Gianyar dalam penyelesaian permasalahan kredit dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan lebih menekankan pada upaya pembinaan dan pengawasan kredit sedini mungkin, upaya kekeluargaan yaitu melalui negosiasi, mediasi dan restrukturasi kredit, serta upaya penghapus bukuan dan hapus tagih kredit.4.2 Saran 1. Pembentuk Undang-Undang Jaminan Fidusia seharusnya mengakomodir kepentingan dunia usaha mikro dalam menentukan kemanfaatan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia, yang selama ini dirasa hanya bermanfaat bagi kreditor besar dalam hal ini Bank Umum yang mempunyai skala operasional besar dengan nilai jaminan yang besar pula. Untuk itu disarankan terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 perlu ditinjau kembali khusus terhadap pelaku usaha mikro finance agar diberikan 31  Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, HukumArbitrase, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 27.  Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 14
  19. 19. DAFTAR BACAANAndreas Albertus Andi Prajitno, 2010, Hukum Fidusia, Selaras, Malang.Bambang Waluyo, 2008, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.Badriah Harun, 2010, Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung.Daeng Naja H.R., 2005, Hukum Kredit dan Bank Garansi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, Hukum Arbitrase, RajaGrafindo Persada, Jakarta.Hermansyah, 2009, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Edisi Revisi Cetakan V, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.Rachmadi Usman 2009, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta.Tan Kamelo, 2006, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Alumni, Bandung.http://www.bi.go.id/biweb/Templates/Statistik/New_LaporanBPR.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID. Diakses pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2011. Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 15

×