• Like
  • Save
Jurnal Ilmiah MKn Unud Oktober 2012
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Jurnal Ilmiah MKn Unud Oktober 2012

on

  • 3,482 views

 

Statistics

Views

Total Views
3,482
Views on SlideShare
3,482
Embed Views
0

Actions

Likes
2
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Jurnal Ilmiah MKn Unud Oktober 2012 Jurnal Ilmiah MKn Unud Oktober 2012 Document Transcript

    • Denpasar Denpasar Denpasa IIIS S N SSN SSN V o lllu m e 0 4 Vo ume 04 Vo ume 04 H a llla m a n 1 --- 5 7 Ha aman 1 57 Ha aman 1 57 O k ttto b e rr 2 0 1 2 Ok ober 2012 Ok obe 2012 2 2 5 2 ---3 8 0 X 2252 380 X 2252 380 XKERTHA PERTIWI RT PE TIJ U R N A L IIL M IIA H M A G IIS T E R K E N O T A R IIA T A N U N IIV E R S IIT A S U D A Y A N AJURNAL ILMIAH MAGISTER KENOTARIATAN UNIVERSITAS UDAYANAJURNAL LM A MAG STER KENOTAR ATAN UN ERS TAS UDAYANA AH PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN PROG AM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN GR UNIVERSITAS UDAYANA UN VERSITAS UDAYANA NI 2012 2012
    • KERTHA PERTIWI Jurnal Ilmiah Magister Kenotariatan (Scientific Journals of The Master of Notary) ISSN 2252 – 380 XVolume 04 Periode Oktober 2012 Susunan Organisasi Pengelola Penanggung Jawab Prof. Dr. I Made Arya Utama, SH.,M.Hum. Pimpinan Redaksi I Made Tjatra Yasa, SH.,MH. Dewan Redaksi Prof. Dr. Muhammad Yamin Tubis, SH.,LN Prof. Dr. R.A Retno Murni, SH.,MH.,Ph.D Dr. Tuni Cakabawa, SH.,MH. Dr. I Gede Yusa, SH.,MH. Dr. Ketut Westra, SH.,MH. Penyunting Pelaksana I Ketut Wirtha Griadhi, SH.,MH. I Made Walesa Putra, SH.,M.Kn. Ngakan Ketut Dunia, SH.,MH. Nyoman Satyayudha Dananjaya, SH.,M.Kn. Drs. Yowono, SH.,M.Si. Kadek Sarna.,SH.,M.Kn. I Gusti Ngurah Alit Widana Putra, ST.,M.Eng. Petugas Administrasi dan Keuangan Ni Putu Purwanti, SH.,M.Hum. Wiwik Priswiyanti, A.Md. I Putu Artha Kesumajaya I Gde Chandra A. W. Luh Komang Srihappy Widyarthini, SH. I Made Suparsa I Ketut Wirasa Alamat Redaksi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana Jl. Pulau Bali No. 1 Sanglah Denpasar Telp. : (0361)264812. Fax (0361)264812 E-mail : notariat_unud@yahoo.com Website : http://www.fl.unud.ac.id/notariat/ Gambar Cover : Keindahan Alam Indonesia K e r t h a P e r t iw i m e r u p a k a n j u r n a l i l m i a h y a n g d i t e r b i t k a n d u a k a l i s e t a h u n ( A p r i l dan Oktober) yang memuat informasi tentang berbagai aspek hukum Kenotariatan i d a r i : ( 1 ) h a si l p e n e l i t i a n , ( 2 ) n a s k a h k o n s e p t u a l / o p i n i , ( 3 ) r e se n s i b u k u , d a n i n f o K e n o ta r ia t a n a c t u a l l a i n n y a
    • PENGANTAR REDAKSI Om, Swastyastu, Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan YangMaha Esa oleh karena atas perkenan dan rahkmat-Nyalah Jurnal Ilmiah Program StudiMagister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Udayana Tahun 2012 dapatdiselesaikan. Disusunnya Jurnal Ilmiah Prodi M.Kn Unud ini dimaksudkan untuk dapatsebagai referensi dan informasi terkait dengan berbagai persoalan dalam bidang HukumKenotariatan bagi mahasiswa dan dosen dalam proses belajar mengajar pada Program StudiMagister Kenotariatan Universitas Udayana. Jurnal Ilmiah ini memuat beberapa artikel pilihan dari Mahasiswa Program MagisterKenotariatan Universitas Udayana seperti terkait dengan persoalan Perlindungan Hukumterhadap Notaris dalam melaksanakan kewajiban rahasia jabatan di daerah hukumnya,Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan jaminan fudisia, Analisis kewenangan dan TanggungJawab Notaris dalam Pembuatan Akta Keterangan Waris untuk golongan Tionghoa danartikel lainnya. Artikel tersebut merupakan ringkasan hasil penelitian tesis mahasiswa yangsudah diuji dan dapat dipertahankan oleh mahasiswa dalam sidang ujian dihadapan dewanpenguji dan Guru Besar. Dengan diterbitkannya Jurnal Ilmiah 2012 ini diharapkan dapat sebagai bahanevaluasi penyelenggaraan pendidikan didalam mewujudkan visi dan misi serta tujuanpendidikan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Udayana. Kami jugamemberikan kesempatan kepada semua pihak yang kompeten dan pemerhati bidang hukumKenotariatan baik didalam maupun diluar lingkungan Universitas Udayana untukberpartisipasi dalam menulis artikel ilmiah dengan tetap mentaati semua aturan atauketentuan yang tercantum dalam Jurnal Ilmiah ini. Akhirnya, semoga Jurnal Ilmiah inibermanfaat untuk semua pihak.Om, Santih, Santih, Santih, Om. Oktober 2012 Redaksi ii
    • DAFTAR ISI HlmSusunan Organisasi Pengelola ……………………………………………………………… iPengantar Redaksi ………………………………………………………………………….. iiDaftar isi ………………………………………………………………................................ iiiPendaftaran Jaminan Fidusia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi KreditorI Gusti Ngurah Bagus Eka Putra…………………………………………………………………………. 1Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan(Studi Pada Bank Perkreditan Di Kabupaten Gianyar)Dewa Putu Sastrawan…………………………………………………………………………………….. 8Otentisitas Akta Standard Yang Dibuat Dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah(Ppat) Sebagai Pejabat UmumHendra Suryadinata………………………………………………………………………………………. 16Kendala-Kendala Pembebanan Hak Tanggungan Bagi Tanah Yang BelumBersertipikatNi Luh Gede Purnamawati………………………………………………………………………………. 26Perampasan Benda Jaminan Fidusia Oleh NegaraRidwan Sidharta………………………………………………………………………………………….. 36Kedudukan Akta Notaris Dalam Proses Perolehan Status Badan Hukum KoperasiNi Putu Eka Aprillya Dewi………………………………………………………………………………. 43Pertanggungjawaban Pidana Oleh Notaris Yang Menyalahgunakan KewenanganDalam Pembuatan Akta Otentik Berdasarkan Pasal 15 Ayat (1) Undang-UndangNomor 30 Tahun 2004Tri Hastuti Setyo Hartiningsih…………………………………………………………………………… 50Petunjuk Penulisan Artikel iii
    • PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR Ol e h I Gusti Ngurah Bagus Eka Putra*, Putu Tuni Cakabawa Landra**, Adiwati*** Magister Kenotariatan Universitas Udayana E-mail : gung_exa@yahoo.com ABSTRACT In the regulation number 42 of 1999 on fiduciary requiring the registration of objects that have a fiduciary.Before the object registered in advance guarantees burdened with the fiduciary deed notarial called the impositionof fiduciary deed. However in the regulation number 42 of 1999 on fiduciary not set a clear if the registrationwithout then use of notarizied deed, and there is no application deadline fiduciary after the object encumbered orset forth in the deed notarized. Therefore, conducted research on Regsitration Fiduciary in Providing LegalProtection for Creditor. This research is normative, that process is to find the rule of law, legal principles, as well as legaldoctrines to answer the legal issues are the problem. This research originally done by reaserching primary legalmaterials by way of the reviewing all legislation relating the issues, supported by secondary legal materials form ofliterature relating to issues, and tertiary legal materials and legal dictionary form document that can be explainedthat the primary and the secondary legal materials.The result showed that the registration fiduciary must use the notarized so called fiduciary deed, because without inthe creditor can not register a fiduciary so that the lender does not have legal protection, similarly the fiduciarydeadline must be determined, this will affect the legal certainly of the law.Key words : Warranty registration, Legal protection, Notarial* Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan T.A. 2010/2011** Pembimbing I*** Pembimbing II I. PENDAHULUAN Dengan lahirnya perjanjian utang piutang tersebut antara pihak kreditor dengan pihak debitur Dalam kehidupan perekonomian sehari-hari maka lahir pulalah hak dan kewajiban antara pihakdana merupakan alat untuk melakukan kegiatan kreditor dengan pihak debitur. Kewajiban kreditorperekonomian, dana sangat dibutuhkan untuk modal adalah menyerahkan sejumlah uang kepada debituryang akan digunakan nantinya sebagai penunjang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dankegiatan usaha. Seperti diketahui tidak semua mempunyai hak untuk mendapat kembali uang yangmasyarakat yang mempunyai dana/modal untuk telah diserahkan kepada debitur sebagai pelunasan.melakukan kegiatan usaha. Disatu sisi ada kelompok Hak dari debitur adalah menerima dana yang telahmasyarakat yang memiliki dana/modal akan tetapi dijanjikan oleh pihak kreditor sesuai dengantidak mempunyai keberanian untuk membuka usaha, kesepakatan dan mempunyai kewajibandi lain sisi ada kelompok masyarakat yang memiliki mengembalikan dana tersebut kepada pihak kreditorkemampuan dan keberanian membuat suatu usaha sesuai dengan jumlah yang diterima tepat padaakan tetapi terbentur dengan ketidak adanya dana waktunya.atau modal. Permasalahan akan timbul dikemudian hari, Disparitas keadaan tersebut menyebabkan apabila pihak debitur lalai melakukan kewajibannyaadanya hubungan antara masyarakat yang memiliki kepada pihak kreditor. Sebagaimana diketahui bahwadana/modal akan tetapi tidak memunyai kemampuan setiap usaha pasti akan pernah merasakan rugi, tidakuntuk membuka usaha dengan masyarakat yang ada usaha yang untung terus. Biasanya dalammempunyai kemampuan akan tatapi tidak keadaan rugilah pihak debitur tidak melakukanmempunyai modal. Hubungan ini menyangkut kewajibannya untuk melakukan pembayaran kepadakelebihan dari masing-masing pihak untuk mengelola pihak kreditor.suatu usaha, hubungan inilah sebagai awal mula Keadaan seperti itulah yang membuat rasaterjadinya perjanjian khususnya perjanjian pinjam tidak nyamannya pada pihak kreditor sebagai pemilikmeminjam antara pihak yang memiliki modal dana untuk mendapatkan kembali dana yang telah(kreditor) dengan pihak yang meminjam modal dipinjamkan tersebut. Untuk mencegah hal tersebut(debitur). maka biasanya pihak kreditor meminta jaminan kepada debitur terhadap pengembalian utangnya. Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 1
    • Istilah jaminan merupakan terjemahan dari sebagai jaminan utangnya dengan kesepakatan bahwaistilah zakerheid atau cautie, yaitu kemampuan debitur tetap akan menguasai secara fisik bendadebitur untuk memenuhi atau melunasi tersebut dan kreditor akan mengalihkan kembaliperutangannya kepada kreditor, yang dilakukan kepemilikan tersebut kepada debitur bilamanadengan cara menahan benda tertentu yang bernilai utangnya sudah dibayar lunas4.ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau Fidusia, menurut asal katanya berasal dari katautang yang diterima debitur terhadap kreditornya1. “fides” yang berarti kepercayaan. Sesuai dengan arti Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun kata ini, maka hubungan hukum antara kreditor1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang- (penerima fidusia) dan debitur (pemberi fidusia)undang Nomor 10 Tahun 1998, diberi arti lain, yaitu merupakan hubungan hukum yang berdasarkan“keyakinan atas itikad dan kemampuan serta kepercayaan. Hubungan kepercayaan disini dapatkesanggupan nasabah debitur untuk melunasi diterjemahkan bahwasannya pihak debitur (pemberiutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud fidusia) percaya bahwa penerima fidusia akansesuai dengan diperjanjikan”2. mengembalikan hak milik barang yang telah Dalam sudut pandang hukum perbankan, diserahkannya setelah utangnya dilunasi, begitu pulaistilah jaminan ini dibedakan dengan agunan. Di dengan pihak kreditor (penerima fidusia) percayabawah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakantentang Pokok-pokok Perbankan, tidak dikenal barang jaminan (bentuk fisik) yang ada dalamdengan istilah agunan, yang ada istilah jaminan. penguasannya.Sementara itu dalam undang-undang Nomor 7 Tahun Undang-undang Nomor 42 Tahun 19991992 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah tentang Jaminan Fidusia diundangkan pada tanggaldengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, 30 September 1999. Sejak diundangkannya Undang-memberikan pengertian yang tidak sama dengan undang tersebut maka Indonesia secara resmiistilah jaminan menurut Undang-undang Nomor 14 mempunyai aturan tentang jaminan fidusia dalamTahun 1967. hukum positif nasional. Didalam kehidupan sehari- Adapun istilah “agunan”, menurut ketentuan hari, lembaga jaminan fidusia dikenal dalam bentukPasal 1 angka 23 Undang-undang Nomor 7 Tahun “fiduciaire eigendoms overdracht” yang disingkat1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang- dengan FEO. Kebiasaan tersebut lahir berdasarkanundang Nomor 10 Tahun 1998, adalah jaminan yurisprudensi yang diberlakukan di Belanda, olehtambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada Arrest HOGE RAAD tanggal 25 Januari 1929, yangbank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau dikenal dengan nama “Beirbrouwerij-Arrest”. FEOpembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. mempunyai maksud pengalihan hak milik secara Hal ini menunjukkan bahwa, istilah “agunan” kepercayaan. Peraturan jaminan FEO timbulmerupakan terjemahan dari istilah collateral yang berkenaan dengan ketentuan Pasal 1152 ayat (2)merupakan bagian dari istilah “jaminan” pemberian B.W. yang mengatur tentang gadai yang tidak dapatkredit atau pembiayaan. Pengertian “jaminan” lebih digunakan untuk lembaga fidusia, sehinggaluas daripada pengertian “agunan”, dimana penguasaan atas benda yang digadaikan tidak bolehpengertian agunan berkaitan dengan barang, berada pada pemberi gadai. Ketentuan ini berakibatsementara jaminan tidak hanya berkaitan dengan pemberi gadai tidak dapat memanfaatkan benda yangbarang, tetapi juga berkaitan dengan character, dijaminkan untuk keperluan usahanya5.capacity, capital dan condition of economy dari Keberadaan fidusia di Indonesia diakui olehnasabah debitur yang bersangkutan3. yurisprudensi berdasarkan keputusan Hooggerechtsh Untuk menampung kebutuhan masyarakat of (HGH) tanggal 18 Agustus 1932. Keberadaanmengenai pengaturan jaminan fidusia sebagai salah jaminan fidusia itu didasarkan atas kasus peminjamansatu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan uang oleh Pedro Clignett dari Bataafsche Petroleumuntuk memberikan kepastian hukum kepada para Maatschappij (BPM). Mengenai kasus tersebutpihak yang berkepentingan, oleh pemerintah disusun digambarkan oleh Gunawan Widjaja & Ahmad Yanisuatu peraturan mengenai fidusia dalam suatu adalah sebagai berikut:undang-undang. Di Indonesia jaminan fidusia Pedro Clignett meminjam uang darisebenarnya telah dilaksanakan sejak zaman Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) denganpenjajahan Belanda sebagai bentuk jaminan yang jaminan hak milik atas sebuah mobil secaralahir dari yurisprudensi, yang berasal dari jaman kepercayaan. Clignett tetap menguasai mobil itu atasRomawi. Di negeri asalnya jaminan fidusia ini selain dasar perjanjian pinjam pakai yang akan berakhir jikabentuk jaminan juga sebagai lembaga titipan. Clignett lalai membayar utangnya dan mobil tersebutDidalam hukum Romawi lembaga fidusia ini dikenal akan diambil oleh BPM. Ketika Clignett benar-benardengan nama fiducia cum creditore (artinya janji tidak melunasi utangnya pada waktu yang ditentukan,kepercayaan yang dibuat kreditor). Isi janji yang BPM menuntut penyerahan mobil dari Clignett,dibuat oleh debitur dengan kreditornya adalah debitur namun ditolaknya dengan alasan bahwa perjanjianakan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda yang dibuat itu tidak sah. Menurut Clignett jaminan 1 4  Racmadi Usman, 2009, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar  Ibid. 5Grafika, Jakarta, hal.66   Andi Prajitno, 2009, Hukum Fidusia (Problematika Yuridis 2  Ibid. Pemberlakuan Undang-undang No. 42 Tahun 1999), Bayumedia 3  Ibid. Publishing, Malang, hal. 3 Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 2
    • yang ada adalah gadai, tetapi barang gadai dibiarkan II. PEMBAHASANtetap berada dalam kekuasaan debitur maka gadaitersebut tidak sah sesuai dengan pasal 1152 ayat (2) Arti penting lembaga jaminan dalam berbagaiKitab Undang-undang Hukum Perdata. Dalam kegiatan (perkreditan, pengangkutan, perindustrian,putusan HGH menolak alasan Clignett karena penanaman modal dan lain-lain) yang menunjangmenurut HGH jaminan yang dibuat antara BPM dan peningkatan ekonomi dan pembangunan padaClignett bukanlah gadai, melainkan penyerahan hak umumnya, dengan cara memecahkan permasalahan-milik secara kepercayaan atau fidusia yang telah permasalahan yang ada menuju terciptanya lembagadiakui oleh Hoge Raad dalam Bierbrouwerij Arrest. jaminan yang ampuh dan menimbukan kepastianClignett diwajibkan untuk menyerahkan jaminan hukum, kemantapan dan bermanfaat dengan proseskepada BPM6. yang cepat, mudah, murah dan efisien7. Berdasarkan Ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang pemikiran tersebut dilakukan penelahan peraturan-Nomor 42 Tahun 1999 tentang Undang-undang peraturan yang berlaku sekarang dalam hal inijaminan fidusia yang menyatakan bahwa : “benda- Undang-undang Jaminan Fidusia untuk memecahkanbenda yang dibebani Jaminan Fidusia wajib permasalahan-permasalahan yang ada didalamdidaftarkan”. Pendaftaran fidusia ini dimaksudkan Undang-udang Jaminan Fidusia untukuntuk memberi kepastian hukum kepada penerima menciptakan/penyempurnaan peraturan yangfidusia (kreditor) untuk menerima pelunasan, apabila nantinya dapat memberikan kepastian hukum.pihak pemberi fidusia (debitur) lalai atau wanprestasi. Pendaftaran jaminan fidusia menjadiDengan didaftarkannya benda yang dijaminkan pertimbangan didalam konsideran Undang-undangdengan fidusia juga dapat memenuhi asas publisitas, Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia perlu didaftarkandimana setelah didaftarkan berarti benda tersebut pada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk menjamindicatatkan di kantor pendaftaran fidusia. Hal ini akan kepastian hukum dan serta mampu memberikanberpengaruh pula kepada kedudukan pihak lembaga perlindungan hukum bagi para pihak yangbank dan lembaga pembiayaan (finance) sebagai berkepentingan khususnya kreditor. Pendaftaranpihak penerima fidusia (kreditor), dalam hal pihak jaminan fidusia menjadi pertimbangan didalamdebitur wanprestasi. Pihak kreditor memiliki hak konsideran Undang-undang Jaminan Fidusia.didahulukan (preference) untuk mengambil Jaminan fidusia perlu didaftarkan pada Kantorpelunasan piutangnya dari hasil eksekusi benda yang Pendaftaran Fidusia untuk menjamin kepastiandifidusiakan. hukum dan serta mampu memberikan perlindungan Dengan tidak diaturnya ketentuan mengenai hukum bagi para pihak yang berkepentingandaluarsa/batas waktu pendaftaran Jaminan Fidusia khususnya kreditor. Kepastian hukum dalamsetelah diadakan pembebanan jaminan fidusia dengan pendaftaran jaminan fidusia bagi kreditor sangatlahakta notaris oleh Undang-undang tentang Jaminan penting, sebab dengan adanya kepastian hukum yangFidusia, hal tersebut akan membuka peluang bagi diatur dalam jaminan fidusia menjadi barometer olehlembaga finance dan lembaga bank untuk tidak kreditor untuk melakukan pendaftaran jaminanmendaftarkan obyek jaminan fidusia. Kantor fidusia. Kepastian hukum itu sangat penting, menurutPendaftaran Fidusia tidak mempunyai alasan untuk Direktur Analisa Peraturan Perundang – Undanganmenolak permohonan pendaftaran fidusia yang Bappenas, Arif Christiono, SH, MSi, pentingnyaperjanjian kreditnya sudah ditandatangani dalam kepastian hukum sesuai dengan pasal 28D ayat 1waktu yang lama (antara 2 -3 tahun sebelum Undang – Undang Dasar 1945 perubahan ketigadidaftarkan). bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan Berdasarkan pada apa yang telah diuraikan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sertamaka apa yang dituangkan didalam konsideran perlakuan yang sama dihadapan hukum”8Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, yang Proses pendaftaran jaminan fidusia diawalimenyatakan bahwa dibentuknya Undang-undang ini terlebih dahulu dengan membebankan benda jaminanuntuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih fidusia tersebut yang dituangkan kedalam aktamemacu pembangunan nasional dan untuk menjamin notariil oleh notaris dan disebut dengan Akta Jaminankepastian hukum serta mampu memberikan Fidusia (AJF). Setelah itu pembebanan bendaperlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan jaminan fidusia dilanjutkan dengan pendaftaran.belum terwujud, sehingga perlu dibentuk ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999yang lengkap mengenai batas waktu pendaftaran tentang jaminan fidusia tidak ada batas waktu antarajaminan tersebut pada Kantor Pendaftaran Fidusia. pembebanan benda jaminan fidusia dengan Dengan landasan pemikiran diatas, maka pendaftaran jaminan fidusia sehingga bisa memicumelalui tulisan ini, melakukan pengkajian yang lebih suatu bentuk perbuatan kesengajaan dari pihak-pihakdalam tentang ketentuan bagaimanakah pengaturan untuk menunda melakukan pendaftaran jaminanbatas waktu pendaftaran jaminan fidusia yang fidusia. Adanya batas waktu antara setelah objekdiharapkan dalam memberikan kepastian dan jaminan yang telah dibebani dengan pendaftaranperlindungan hukum bagi kreditor?. jaminan fidusia sangat berpengaruh kepada kepastian 7 Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 1982, Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan, Liberty, Yogyakarta, hal. 53 6 8  Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, Jaminan Fidusia,   http://www.bappenas.go.id/node/116/1945/pentingnya-Raja Grafindo Persada, Bandung, hal. 126 kepastian-hukum/, tanggal 16 Maret 2012 Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 3
    • hukum. Ketidaktegasan Undang-undang jaminan Norma sosial merupakan konsep yang menatafidusia tersebut menyebabkan adanya celah bagi tindakan manusia dalam pergaulan denganpenerima fidusia untuk tidak mendaftarkan jaminan sesamanya. Norma susila merupakan konsep yangfidusia baik terhadap benda yang sudah dibebani menata tingkah laku manusia dalam pergaulan sosialmaupun belum dibebani jaminan fidusia dengan akta dalam sehari-hari, seperti pergaulan antara pria dannotariil. Perbuatan yang bisa dilakukan dengan tidak wanita9.adanya ketegasan batas waktu pendaftaran jaminan Pembentuk undang-undang tidakfidusia setelah benda jaminan fidusia dibebani dan menyebutkan secara tegas asas-asas hukum jaminandituangkan dalam akta notariil adalah pihak penerima fidusia yang menjadi fondasi bagi pembentukanfidusia dapat menunda pendaftaran jaminan fidusia, norma hukumnya. Menurut Tan Kamelo menjabarkandan bahkan baru didaftarkan apabila kredit yang telah asas hukum jaminan fidusia dalam tiga belas asasdikeluarkan bermasalah atau betul-betul sudah sebagai berikut:bermasalah (macet). 1. Asas preferensi, yaitu kreditor penerima Permasalahan tersebut sangatlah mendasar dan fidusia berkedudukan sebagai kreditor yangsangat pokok, mengingat ada kemungkinan diutamakan dari kreditor-kreditor lainnya,kesengajaan dari kreditor untuk tidak mendaftarkan 2. Asas droit de suite, yaitu objek jaminanjaminan fidusia pada saat setelah benda jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadifidusia telah dibebani dengan jaminan fidusia. objek jaminan fidusia dalam tangan siapapunDikatakan sangat mendasar karena penerima fidusia benda tersebut berada.sangat lemah posisinya, apabila benda yang telah 3. Asas asesoritas, yaitu jaminan fidusia adalahdibebani jaminan fidusia tidak dilakukan pendaftaran. merupakan perjanjian ikutan, yangSelain memberikan perlindungan terhadap kreditor mengandung arti bahwa perjanjian fidusiapihak ketiga juga meski diberi perlindungan ditentukan oleh perjanjian lain yaitu perjanjianmanakala objek jaminan fidusia disewakan atau utama bagi jaminan fidusia atau perjanjiandipinjampakaikan kepada pihak ketiga. Undang- prinsipal.undang Jaminan fidusia memang dengan tegas 4. Asas bahwa jaminan fidusia dapat diletakkanmengatur mengenai pembenanan pendaftaran serta utang baru akan ada (kontinjen).sanksi akibat adanya perbuatan yang tidak 5. Asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankanmendaftarkan jaminan fidsuis tersebut, namun terhadap benda yang akan ada.Undang-undang tidak tegas mengatur batas waktu 6. Asas bahwa jaminan fidusia dapat dibebankanpendaftaran jaminan fidusia setelah benda jaminan terhadap bangunan yang terdapat diatas tanahfidusia dibebani jaminan fidusia. milik orang lain. Bisa saja setelah benda yang dibebani jaminan 7. Asas bahwa jaminan fidusia berisikan uraianfiduasia oleh notaris dalam bentuk notariil yang secara detail terhadap subjek dan objekdisebut Akta Jaminan Fidusia tidak langsung jaminan fidusia.didaftarkan oleh notaris atau bahkan akta tersebut 8. Asas bahwa pemberi jaminan fidusia harushanya dibuatkan salinan dan diberikan kepada pihak orang yang memiliki kewenangan hukum ataspenerima fidusia tanpa ada pendaftaran. Sebagai objek jaminan fidusia.gambaran awal jikalau ada batas waktu sehingga 9. Asas bahwa jaminan fidusia harus didaftar kenotaris setelah melakukan pembebanan benda kantor pendaftaran fidusia.jaminan fidusia bisa langsung melakukan pendaftaran 10. Asas bahwa benda yang dijadikan objektanpa mengulur-ngulur waktu lagi, begitu pula pihak jaminan fidusia tidak dapat dimiliki olehpenerima fidusia sebagai kreditor tidak bisa kreditor penerima jaminan fidusia sekalipunmenunggu lagi setelah kreditnya bermasalah baru hal itu diperjanjikan.mendaftarkan jaminan fidusia. Ketidak-adanya 11. Asas bahwa jaminan fidusia memberikan hakmengenai pengaturan batas waktu pendaftaran prioritas kepada kreditor penerima fidusiajaminan fidusia menggambarkan adanya norma terlebih dahulu mendaftarkan ke kantorkosong dalam Undang-undang jaminan fidusia pendaftaran fidusia.megenai pengaturan batas waktu pendaftaran jaminan 12. Asas bahwa pember jaminan fidusia yangfidusia. tetap menguasai benda jaminan harus Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mempunyai itikad baik (te goeder trouw, indikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan good faith).Kebudayaan, norma diartikan sebagai: pertama, 13. Asas bahwa jaminan fidusia mudahperaturan atau ketentuan yang mengikat warga dieksekusi10.kelompok dalam masyarakat dipakai sebagai Dengan hakekat asas hukum yang berifatpanduan, tatanan, dan kendali tingkah laku yang abstrak, sementara norma hukum merupakansesuai dan diterima. Kedua, peraturan, ukuran, atau konkretisasi asas hukum. Apabila tata carakaedah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai penormaan pembuatan undang-undang tidakdan membandingkan sesuatu. Selain norma hukum, didasarkan pada asas hukum, hal ini akan mempunyaiada juga norma sosial dan norma agama dan norma 9susila. Norma agama merupakan konsep yang menata   Anton M Muliono, et al, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen, Pendidikan dan Kebudayaan, Balaitingkah laku manusia dalam pergaulan dengan Pustaka, Jakarta, hal. 617-618sesamanya yang bersumber pada ajaran agamanya, 10 Tan Kamelo, 2006, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Alumni, Bandung, hal. 161-170 Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 4
    • dampak yang berbahaya, hal tersebut bukannya akan hukumnya tersebut tersedia beberapa metodemenciptakan kepastian hukum tapi akan penemuan hukum. Didalam ketidak-lengkapan danmenimbulkan permasalahan-permasalahan yang akan ketidak-jelasan peraturan perundang-undangan makamengganggu dan menjadi beban para pelaku usaha tersedialah metode interpretasi atau metodebaik perbankan ataupun lembaga pembiayaan. Dalam penafsiran. Ada berbagai macam interpretasi.hal ini permasalahan yang dapat dilihat adalah Bruggink mengelompokannya dalam 4 model yaitu:masalah batas waktu dalam pendaftaran jaminan 1. Interpretasi bahasa (de taalkundigefidusia yang tidak ditentukan dalam Undang-undang interpretatie)jaminan fidusia atau disebut pula dengan norma 2. Historis undang-undang (de wetshistorischekosong/kekosongan hukum (leemten in het recht). interpretative) Mempelajari ilmu hukum hanya dengan 3. Sistematis (de systematische interpretative)mempelajari kaedah hukumnya saja tidaklah cukup, 4. Kemasyarakatan (de maatschappelijkemengerti kaedah hukum belumlah berarti menguasai interpretative)14.hukumnya. Disamping kaedah hukumnya harus pula Disamping empat macam interpretasi tersebutdipelajari sistem hukumnya. Sistem merupakan diatas, juga dikenal juga interpretasi komparatif dantatanan atau kesatuan yang utuh yang terdiri dari interpretasi antisipatif. Selain interpretasi jugabagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan dikenal 3 (tiga) bentuk konstruksi hukum, yaknierat satu sama lain yaitu kaedah atau pernyataan (argumentum Per Analogiam (analogi), Argumentumtentang yang seharusnya, sehingga sistem hukum a Contrario (a contrario), Rechtsverfijningmerupakan sistem hukum normatif. Dengan kata lain (penyempitan hukum). Kontstruksi hukum sangatsistem hukum adalah suatu kumpulan unsur-unsur dibutuhkan dalam menghadapi kekosongan hukumyang ada dalam interaksi satu sama lain yang (leemten).merupakan satu kesatuan yang terorganisasi dan Undang-undang Jaminan Fidusia mempunyaikerjasama kearah tujuan kesatuan11. sistem penormaan yang mengarah atau mengaplikasi Menurut Prof. DR. M. Solly Lubis, SH sistem dari Undang-undang Nomor 4 tahun 1996sistem hukum adalah semua perangkat hukum yang tentang Hak Tanggungan. Apabila dilakukanberlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak perbandingan antara Undang-undang Nomor 42tertulis, baik produk Pemerintah Pusat maupun tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan Undang-Produk Pemerintah Daerah12. Salah satu dari sistem undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hakhukum adalah sistem hukum bersifat lengkap, yaitu Tanggungan (untuk selanjutnya cukup disebutmelengkapi kekosongan dan ketidak-jelasan hukum. Undang-undang Hak Tanggungan), maka tampakPeraturan perundang-undangan itu sifatnya tidak perbedaan-perbedaan salah satunya adalah jangkalengkap. Tidak ada dan tidak mungkin ada peraturan waktu kadaluwarsa (batas waktu) pendaftaran, padaperundang-undangan yang lengkap selengkap- Undang-undang Jaminan Fidusia tidak jelas,lengkapnya sifatnya dan sejelas-jelasnya. Tidak ada sedangkan dalam Undang-undang Hak Tanggunganperaturan perundang-undangan yang dapat mengatur adalah 7 hari kerja.seluruh kegiatan kehidupan manusia secara tuntas, Lebih jelas pendaftaran hak tanggungan yanglengkap, dan jelas, karena kegiatan manusia sangat termuat dalam Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwaluas, baik jenis maupun jumlahnya. Ketidak- “pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan padalengkapan, ketidak-jelasan atau kekosongan hukum Kantor Pertanahan”, dilanjutnya dalam Pasal 13 ayatitu diatasi oleh sistem hukum itu sendiri dengan (2) menyatakan bahwa “selambat-lambatnya 7 (tujuh)penemuan hukum13. hari kerja setelah penendatangan akta pemberian hak Masalah kekosongan norma dalam undang- tanggungan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 10undang jaminan fidusai mengenai batas waktu ayat (2), PPAT wajib mengirimkan Akta Pemberianpendaftaran jaminan fidusia merupakan permasalahan Hak Tanggungan yang bersangkutan dan wakah lainmendasar yang dapat menciptakan kepastian hukum. yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan”. DariMenurut Friedman dalam teori sistem hukumnya ketentuan diatas diketahui, kewajiban pendaftaranmenyebutkan setiap sistem hukum terdapat tiga hak tanggungan ada ditangan Pejabat Pembuat Aktaunsur, yaitu struktur, substansi, dan kultur hukum. Tanah (untuk selanjutnya cukup disebut PPAT).Permasalahan kekosongan norma batas waktu PPAT dalam jangka waktu yang sudah ditentukanpendaftaran jaminan fidusia merupakan permasalahan diwajibkan untuk segera mendaftarkan Aktapada norma hukum dan asas hukum dalam suatu Pembebanan Hak Tanggungan (untuk selanjutnyaperundang-undangan dalam hal ini adalah Undang- cukup disebut APHT) yang bersangkutan bersertaundang jaminan fidusia. dengan warkah lainnya kepada Kantor Pertanahan. Setelah dikemukakan bahwa peraturan Ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-undangperundang-undang itu tidak jelas atau tidak lengkap, Hak Tanggungan, juga ditentukan batas waktumaka harus diketemukan hukumnya dengan pengiriman APHT dan warkah lainnya yangmenjelaskan, menafsirkan atau melengkapi peraturan diperlukan dalam rangka pendaftaran Hakperundang-undangannya, untuk menemukan Tanggungan, ditentukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sudah APHT ditanda tangani para 11 Sudikno Mertokusumo, 2010, Penemuan Hukum,Unoversitas Atmajaya, Yogyakarta, hal. 24  12 14  Solly Lubis, 2009, Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan,   Philipus M. Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati, 2009,Mandar Maju, Bandung, hal.3 Argumentasi Hukum, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 13 Sudikno Mertokusumo, Op cit, hal. 33  hal. 26 Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 5
    • pihak. Ketentuan batas waktu pengiriman berkas melaksanakan kewajibannya, yakni pendaftaranpermohonan pendaftaran Hak Tanggungan, yang jaminan fidusia sesuai yang diatur oleh Undang-mewajibkan PPAT untuk mengirim berkas undang. Hal ini tidak saja bertujuan untukkelengkapannya kepada Kantor Pertanahan selambat- memberikan perlindungan maupun kepastian hukumlambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah bagi kreditor tetapi juga memberikan rasa keadilan.penandatanganan APHT ini menurut Angka 7 Berdasarkan hasil penalaran tersebut diatas,Penjelasan Umum atas Undang-undang Hak diperlukan pasal tambahan mengenai pengaturanTanggungan dimaksudkan dalam rangka memperoleh batas waktu pendaftaran jaminan fidusia. Perumusankepastian hukum mengenai kedudukan yang dari pasal tambahan tersebut dapat memenuhi asasdiutamakan bagi kreditor pemegang Hak Tanggungan peraturan perundang-undangan yakni asas ketertibantersebut”. dan kepastian hukum, yang dimaksud dengan asas Menemukan hukum baru untuk melengkapi ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiapkekosongan hukum (recht vacuum) dari Undang- Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harusundang Jaminan Fidusia mengenai permasalahan dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakatbatas waktu ini yang tepat adalah dengan cara melalui jaminan adanya kepastian hukum17.mengkonstruksi hukum menggunakan metode Perumusan pengaturan pasal batas waktukonstruksi hukum Argumentum Per Analogiam tersebut menggunakan teknik pengacuan. Teknik(analogi). Ada kalanya peraturan perundang- pengacuan ini pada dasarnya setiap pasal merupakanundangan terlalu sempit ruang lingkupnya, sehingga suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasaluntuk menerapkan undang-undang pada peristiwanya atau ayat yang lain. Hal tersebut untuk menghindarihakim akan memerluas dengan metode Argumentum pengulangan rumusan dapat digunakan teknikPer Analogiam (analogi). Dengan demikian analogi pengacuan. Teknik pengacuan dilakukan denganperistiwa yang serupa, sejenis atau mirip dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan Perundang-diatur dalam undang-undang diperlakukan sama15. undangan yang bersangkutan atau PeraturanAnalogi merupakan metode penemuan hukum Perundang-undangan yang lain dengan menggunakandimana hakim mencari esensi yang lebih umum dari frase sebagaimana dimaksud dalam pasal…. Atausebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik sebagaimana dimaksud pada ayat…18. Jadiyang telah diatur oleh undnag-undang manapun yang mengenai pasal yang ditambahkan dapat dirumuskanbelum ada peraturannya16. menjadi: “sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dalam permasalahan diatas dilihat dalam dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hariPasal 13 Undang-undang Hak Tanggungan, yang kerja setelah pendandatangan Akta Pembebananmengatur pemberi hak tanggungan wajib didaftarkan Jaminan Fidusia, Notaris wajib mendaftarkan Aktaselambat-lambatnya 7 hari kerja. Kemudian apakah Pembebanan Jaminan Fidusia pada Kantorpemberi fidusia wajib didaftarkan selambat- Pendaftaran Fidusia”. Dengan penambahan pasallambatnya 7 hari kerja? Karena didalam undang- tersebut sehingga pasal yang mengatur mengenaiundang jaminan fidusia hanya mengatur tentang pendaftaran jaminan fidusia, yakni Pasal 11 berbunyi:pendaftarannya saja tanpa ada batas waktu. Didalam (1) Benda yang dibebani dengan jaminan fidusiamelakukan penemuan hukum pertama-tama wajib didaftarkandilakukan mencari esensi dari hak tanggungan, yaitu (2) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1)jaminan utang. Kemudian dicari esensi dari fidusia, dilakukan selambat-lambatnya 14 (empatyaitu jaminan utang. Dengan demikian, ditemukan belas) hari kerja setelah pendandatanganbahwa jaminan utang merupakan genus (peristiwa Akta Pembebanan Jaminan Fidusia, Notarisumum), sedangkan hak tanggungan dan fidusia wajib mendaftarkan Akta Pembebananmasing-masing adalah species (peristiwa khusus). Jaminan Fidusia pada Kantor PendaftaranMetode analogi ini menggunakan penalaran induksi, Fidusia.yaitu berfikir dari peristiwa khusus ke peristiwa (3) Dalam hal benda yang dibebani denganumum. Jadi kesimpulannya Jaminan Fidusia juga Jaminan fidusia berada diluar wilayahwajib didaftarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari Negara republik Indonesia, kewajibankerja. sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap Batas waktu 7 (tujuh) hari tersebut kalau berlaku.ditinjau dari letak Kantor Pendaftaran JaminanFidusia yakni Kantor Kementrian Hukum dan Hak III. SIMPULANAsasi Manusia yang hanya ada di Wilayah Provinsisebagai tempat pendaftaran Jaminan Fidusia, maka Untuk mewujudkan kepastian hukum dalambatas waktu 7 (tujuh) hari tersebut terlalu singkat. pendaftaran jaminan fidusia, hendaknya notarisBerdasarkan jarak tersebut, maka idealnya batas segera melakukan pendaftaran benda yang telahwaktu ditetapkan 14 (empat belas) hari kerja. Hal ini dibebani jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaranakan membantu kreditor yang akan mendaftarkan Jaminan Fidusia, dan Kantor Pendaftaran Jaminanjaminan fidusia yang ada di kabupaten yang jauh dari Fidusia mengenakan sanksi berupa denda apabilaKantor Pendaftaran Jaminan Fidusia dapat 17 C.S.T. Kansil, Christine, S.T. Kansil, 2007, Memahami 15  Sudikno Mertokusumo, Op cit, hal 86 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Undang-undang 16 Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Nomor 10 Tahun 2004), Pradnya Paramitha, Jakarta, hal. 121. 18Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 75  Ibid, hal. 47 Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 6
    • notaris melakukan pendaftaran jaminan fidusia telah pendaftaran jaminan fidusia dalam Undang-undangmelawati batas waktu pendaftaran jaminan fidusia. Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia iniUntuk pemerintah sebagai lembaga eksekutif dan sehingga dapat menjamin kepastian hukum terhadapDewan Perwakilan Rakyat sebagai anggota legeslatif masyarakat.dapat merubah atau merevisi tentang batas waktu DAFTAR BACAANZainuddin Ali, 2009, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.Racmadi Usman, 2009, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta.Andi Prajitno, 2009, Hukum Fidusia (Problematika Yuridis Pemberlakuan Undang-undang No. 42 Tahun 1999), Bayumedia Publishing, Malang.Anton M Muliono, et al, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen, Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta.Ahmad Rifai, 2010, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta.Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, Jaminan Fidusia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.Kansil C.S.T, Christine, S.T. Kansil, 2007, Memahami Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Undang- undang Nomor 10 Tahun 2004), Pradnya Paramitha, Jakarta.Philipus M. Hadjon, Tatiek Sri Djatmiati, 2009, Argumentasi Hukum, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.Solly Lubis, 2009, Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, Mandar Maju, Bandung.Sudikno Mertokusumo, 2010, Penemuan Hukum, Unoversitas Atmajaya, Yogyakarta.Sri Soedewi Masjchun Sofwan, 1982, Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan, Liberty, Yogyakarta.Tan Kamelo, 2006, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Alumni, Bandung.http://www.bappenas.go.id/node/116/1945/pentingnya-kepastian-hukum/, tanggal 16 Maret 2012. Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 7
    • PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN (STUDI PADA BANK PERKREDITAN DI KABUPATEN GIANYAR) Oleh Dewa Putu Sastrawan*, Ni Nyoman Sukeni**, I Ketut Westra*** Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana E-mail : dewaputusas@yahoo.co.id ABSTRACT Today the role of rural banks (BPR) in extending credit to public sector businesses, especially for micro,small and medium enterprises (SMEs) has grown rapidly and received appreciation from the community. BPR takesthe role of the SME sector weakness, especially in terms of collateral accepted for credit with a moving object isperceived to be a motor vehicle less marketable. Article 11 paragraph (1) of Law No. 42 of 1999 concerning Guarantee Fiduciary determines that "it isburdened with the fiduciary must be registered". Fiduciary Warranty registration in order to provide legal certaintyto stakeholders and fiduciary registration entitles the precedence (preferred) to the recipient of a fiduciary to theother creditors. But in practice in BPR, the registration shall be made to the object that the object of such fiduciaryis not done well in accordance with, the various considerations and reasons. From the results of a study of 7 (seven) Respondents to the BPR in Gianyar regency showed that the factorscausing the object is not registered is a fiduciary with respect to bureaucratic problems regarding registration feesand burdensome for SME customers.Keywords: Fiduciary, Registration, and Settlement.* Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan T.A. 2010/2011** Pembimbing I*** Pembimbing II I. PENDAHULUAN (lacks of fund).20 Fungsi tersebut diwujudkan dalam kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam Upaya untuk memperkuat fundamental bentuk simpanan dan menyalurkannya kepadaindustri perbankan serta memberikan arah dan masyarakat dalam bentuk pinjaman atau disebutstrategi perbankan sebagai akibat dari krisis ekonomi pemberian kredit. Bank disamping memperhatikantahun 1997 yang melanda Negara Indonesia, maka prinsip kepercayaan juga harus memperhatikansejak awal tahun 2004 telah memiliki Arsitektur prinsip kehati-hatian (prudential pinciple). PeranPerbankan Indonesia (API) sebagai blueprint (cetak bank dan orang-orang yang terlibat didalamnya,biru) mengenai arah dan tatanan perbankan nasional terutama dalam membuat kebijaksanaan dankedepan. Dikatakan sebagai blueprint karena menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankanArsitektur Perbankan Indonesia (API) bukan hanya tugas dan wewenangnya masing-masing secaramerupakan suatu policy recommendation bagi cermat, teliti, dan profesional sehingga memperolehindustri perbankan nasional dalam menghadapi kepercayaan masyarakat.21segala perubahan yang terjadi pada masa mendatang, Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Republikmelainkan juga menjadi policy direction mengenai Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,arah yang harus ditempuh oleh perbankan dalam sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undangkurun waktu yang cukup panjang.19 Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, dikenal 2 Perbankan Indonesia dalam melakukan (dua) jenis bank yaitu Bank Umum dan Bankusahanya yang berasaskan atas demokrasi ekonomi Perkreditan Rakyat. Pengertian Bank Perkreditandengan menggunakan prinsip kehati-hatian, fungsi Rakyat sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Undang-utamanya mempunyai peran penting sebagai lembaga Undang Perbankan tersebut dalam ketentuan umumperantara (intermediary) antara pihak pemilik modal menyebutkan, “Bank Perkreditan Rakyat adalah bankdan pihak yang membutuhkan modal atau dengan yang melaksanakan kegiatan usaha secarakata lain sebagai perantara antara pihak-pihak yang konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariahmemiliki kelebihan dana (surplus of fund) dengan yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasapihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana dalam lalu lintas pembayaran.” Peraturan pelaksana yang mengatur lebih lanjut tentang usaha Bank 20   Hermansyah, 2009, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Edisi Revisi Cetakan V, Kencana Prenada Media 19 Daeng Naja H.R., 2005, Hukum Kredit dan Bank Group, Jakarta, hal. 20. 21Garansi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 15. Ibid., hal. 65-66. Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 8
    • Perkreditan Rakyat ini diatur melalui Peraturan Bank hak tanggungan sebagaimana ditentukan dalamIndonesia (PBI) Nomor 8/26/PBI/2006 Tanggal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 TahunNopember 2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat. 1996 Tentang Hak Tanggungan.23Bank Perkreditan Rakyat sebagai bagian dari Undang-Undang Jaminan Fidusia mengaturperbankan nasional mempunyai visi untuk tentang pembebanan jaminan fidusia. Untukmewujudkan industri yang sehat, dinamis, kuat, memberikan kepastian hukum, Pasal 5 ayat (1)produktif dan berdaya saing agar mampu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentangmeningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Jaminan Fidusia menyatakan, “pembebanan bendakhususnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK). dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris Sebagaimana dikenal dalam setiap pemberian dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminankredit yang menganut asas kehati-hatian (prudent fidusia”. Akta Notaris tentang jaminan fidusia yangbanking), maka dikenal dengan Formula 5 C’s yaitu : telah dibuat tersebut harus ditindak lanjuti denganCharacter (watak/kepribadian) Capacity melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Hal ini(kemampuan), Capital (permodalan), Collateral merupakan suatu kewajiban sebagaimana yang diatur(jaminan), Condition of economic (kondisi ekonomi). dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia Pasal 11Dalam perkembangannya Formula 5 C’s tersebut ayat (1) yang menyatakan “benda yang dibebaniberkembang menjadi Formula 6 C’s dengan dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”. Denganmenambahkan yang keenam yaitu “cash flow” (arus pendaftaran akan menjadi tanda lahirnya jaminankas). Berkenaan dengan Formula 5 C’s dalam proses fidusia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayatpersetujuan pemberian kredit di atas, maka salah satu (3), yang menyatakan “jaminan fidusia lahir padayang penting harus disediakan oleh calon debitor tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminanadalah menyangkut jaminan (collateral). Pengajuan fidusia dalam buku daftar fidusia”jaminan ini akan menjadi pertimbangan dalam Melalui pendaftaran jaminan fidusiamenentukan jumlah permohonan kredit yang akan merupakan salah satu wujud dari asas publisitas dandisetujui nanti, karena faktor jaminan merupakan melindungi kreditor dari debitor-debitor yangsecurity faktor bila terjadi permasalahan kredit mempunyai keinginan tidak baik sehingga terciptadikemudian hari. adanya suatu kepastian hukum bila mana dikemudian Antara pemberian kredit dengan jaminan hari terjadi permasalahan kredit sehingga diharapkanmempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan. dapat dilakukan eksekusi dengan mudah dan cepat.Jaminan hampir selalu dipersyaratkan dalam suatu Dengan pendaftaran jaminan fidusia, maka kreditorpemberian kredit. Sedangkan perjanjian pemberian mempunyai kedudukan yang utama dalam kaitannyajaminan tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya dengan kreditor lainnya. Sebagai hak kebendaan,perjanjian yang mendasari adanya utang piutang atau jaminan fidusia mempunyai hak didahulukanperjanjian kredit. Oleh karena itu kedudukan jaminan terhadap kreditor lain (droit de preference) untukadalah sebagai perjanjian accessoir (ikutan) dari mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusiperjanjian pokok, yaitu perjanjian kredit. benda jaminan. Hak tersebut tidak hapus walaupun Jaminan yang lasim dipersyaratkan oleh Bank terjadi kepailitan pada debitor. Pemegang fidusiaPerkreditan Rakyat dalam proses pengajuan kredit merupakan kreditor separatis sebagaimana yangadalah berupa jaminan benda bergerak yaitu berupa dicantumkan dalam Pasal 56 Undang-Undangkendaraan bermotor dan benda tidak bergerak dalam Kepailitan. Pengakuan hak separatis akanbentuk tanah dan/atau bangunan. Hak kebendaan memberikan perlindungan hukum bagi kreditoryang dapat dikategorikan dalam objek jaminan pemegang fidusia.24fidusia seperti; kendaraan bermotor, mesin pabrik, Namun dalam kenyataan Bank Perkreditanbangunan diatas hak sewa, dan rumah susun.22 Rakyat di Kabupaten Gianyar dalam pemberianTerhadap pembebanan jaminan benda begerak ini kredit dengan jaminan fidusia tidak melakukan prosesdilakukan melalui lembaga jaminan fidusia pendaftaran jaminan fidusia tersebut sesuai dengansebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang42 Tahun 1999 tentang Jiminan Fidusia yang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999. Dalam halsebelumnya dikenal dengan istilah Fiduciare ini dapat diasumsikan bahwa tidak semua debitorEigendoms Overdracht, atau disingkat dengan FEO.. akan melunasi pinjamannya dengan lancar dan tertib.Sedangkan untuk pembebanan jaminan benda tidak Dengan tidak dilakukannya pendaftaran ini jelasbergerak pembebananya mengikuti ketentuan merupakan suatu kelalaian dari pihak kreditor. Hal inisebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang akan mengakibatkan adanya konsekuensi hukumNomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. bilamana debitor atau pemberi fidusia terjadi Dalam penjelasan Undang-Undang Republik permasalahan kredit dalam memenuhi perjanjianIndonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan kredit yang telah dilakukan sebelumnya. Denganfidusia menyebutkan, bahwa objek atau ruang tidak didaftarkannya akta jaminan fidusia itu, sudahlingkup yang diatur dalam jaminan fidusia ini tentu tidak akan diterbitkanya sertifikat jaminandiberikan pengertian yang lebih luas yaitu benda fidusia yang mempunyai kekuatan titel eksekutorialbergerak yang berwujud maupun tidak berwujud, danbenda tak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan 23  Rachmadi Usman, 2009, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 178.  22 24 Andreas Albertus Andi Prajitno, 2010, Hukum Tan Kamelo, 2006, Hukum Jaminan Fidusia SuatuFidusia, Selaras, Malang, hal. 57. Kebutuhan Yang Didambakan, Alumni, Bandung, hal. 29.   Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 9
    • yang didalamnya berisi irah-irah “DEMI Lokasi penelitian ditentukan secara purposiveKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN yaitu pada Bank Perkreditan Rakyat di KabupatenYANG MAHA ESA” yang merupakan hak dari Gianyar.penerima fidusia untuk menjual benda yang menjadi 2.4. Jenis dan Sumber Dataobjek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri bila Jenis dan sumber data yang digunakan dalamterjadi cedera janji menjadi sulit dilaksanakan oleh penelitian ini bersumber dari 2 jenis data yaitu datapihak kreditor (bank). primer (lapangan) dan data sukunder (kepustakaan). Berdasarkan uraian tersebut, maka menarik Data primer atau lapangan diperoleh dari Bankuntuk dilakukan penelitian terhadap perjanjian kredit Perkreditan Rakyat di Kabupaten Gianyar dandengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan sukunder atau kepustakaan diperoleh dari buku-bukusebagai suatu studi pada Bank Perkreditan Rakyat di literatur yang ada kaitannya dengan masalah yangKabupaten Gianyar. diteliti. Adapun yang menjadi tujuan yang ingin 2.5. Populasi dan Teknik Penentuan Sampeldicapai dari penelitian ini meliputi tujuan umum dan Populasi yang diambil dalam penelitian initujuan khusus. Tujuan secara umum, untuk adalah Bank Perkreditan Rakyat di Kabupatenmengetahui secara mendalam terhadap pendaftaran Gianyar yang jumlahnya terdiri dari 28 Bankjaminan fidusia yang objeknya terutama adalah benda Perkreditan Rakyat.27 Sedangkan sampel yang ditelitibergerak yang berwujud sebagai jaminan, yang dari 28 buah populasi tersebut akan diteliti sebanyakbanyak dijumpai dalam proses pemberian kredit di 7 Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Gianyarperbankan pada umumnya. Sedangkan tujuan khusus, dengan menggunakan sistem Random Samplinguntuk mengetahui : (acak) melalui undian. Hal ini dilakukan karena sifat a. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak dan populasi adalah bersifat homogen, dalam arti didaftarkan jaminan fidusia dalam setiap populasi dapat mewakili dan tersedia daftar perjanjian kredit. dari seluruh unit populasi. b. Akibat hukum dari jaminan fidusia yang 2.6. Tehnik Pengumpulan data tidak didaftarkan dalam perjanjian kredit. Untuk mengumpulkan data lapangan c. Upaya-upaya penyelesaian permasalahan digunakan teknik wawancara dengan pedoman kredit dengan jaminan fidusia yang tidak wawancara yang dibuat sebelumnya dengan informan didaftarkan pada Bank Perkreditan Rakyat pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Gianyar. di Kabupaten Gianyar. Sedangkan mengumpulkan data kepustakaan digunakan teknik membaca dan mencari buku-buku II. METODE PENELITIAN literatur yang ada kaitannya dengan masalah. 2.7. Tehnik Analisa Data2.1. Jenis Penelitian Setelah semua data terkumpul, baik data Jenis penelitian yang digunakan dalam lapangan maupun data kepustakaan kemudianpenelitian ini secara yuridis empiris, yaitu mendekati diklasifikasi secara kualitatif sesuai dengan masalah.masalah dari peraturan perundang-undangan yang Data tersebut dianalisa dengan teori-teori yangberlaku dan penerapannya dalam kenyataan yang relevan, kemudian disimpulkan untuk menjawabterjadi dalam masyarakat dalam hal ini pada Bank permasalahan dan akhirnya data tersebut disajikanPerkreditan Rakyat di Kabupaten Gianyar. Melalaui secara deskriptif analitis.penelitian secara yuridis empiris, maka pendekatanyang dilakukan dengan cara menganalisis tentang III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASANsejauh manakah suatu peraturan perundang-undanganatau hukum yang sedang berlaku secara efektif atau 3.1. Gambaran Umum Bank Perkreditan Rakyatdengan kata lain untuk mengetahui sejauh mana di Kabupaten Gianyarbekerjanya hukum di dalam masyarakat.25 Berdasarkan data dari Bank Indonesia jumlah2.2. Sifat Penelitian seluruh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) per Sifat dalam penelitian ini adalah bersifat Desember 2011 yang ada di Propinsi Bali adalahdeskriptif, yaitu menggambarkan kenyataan yang sebanyak 138 BPR. Dari jumlah BPR tersebut di atas,terjadi, dalam hal ini pada Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Gianyar menduduki peringkat ketigadi Kabupaten Gianyar. Penelitian deskriptif terbanyak dengan jumlah 28 BPR setelah Kabupatenmerupakan penelitian yang bertujuan melukiskan Badung dan Kota Denpasar, dengan total asettentang sesuatu hal di daerah tertentu pada saat mencapai lebih dari Rp.800.000.000.000,- (delapantertentu dan untuk menentukan ada tidaknya ratus miliar rupiah), dan dana yang dihimpun darihubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya masyarakat baik dalam bentuk tabungan maupundalam masyarakat.26 deposito sebesar Rp.477.000.000.000,- (empat ratus2.3. Lokasi Penelitian tujuh puluh tujuh miliar rupiah), serta sebesar Rp.633.000.000.000,- (enam ratus tiga puluh tiga miliar rupiah) telah disalurkan kepada masyarakat 25 Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian 27Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, hal. 123. http://www.bi.go.id/biweb/Templates/Statistik/New_Laporan 26 Bambang Waluyo, 2008, Penelitian Hukum Dalam Praktek, BPR.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID. Diakses padaSinar Grafika, Jakarta, hal. 8.    hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2011. Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 10
    • dalam bentuk kredit; seperti kredit modal kerja, pendaftaran ke Kantor Wilayah Kementeriankonsumtif dan investasi. Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Berikut adalah 28 BPR yang ada di Kabupaten Bali. Terhadap akta jaminan yangGianyar, yaitu PD. PBR. Werdhi Sedana, PT. BPR. didaftarkan didasarkan pada jumlah kreditMitra Bali Srisedana Mandiri, PT. BPR. Pertiwi, PT. yang cukup besar dan terhadap kredit-kreditBPR. Angsa Sedanayoga, PT. BPR. Arta Bali Jaya, yang telah berpotensi menimbulkanPT. BPR. Aruna Nirmaladuta, PT. BPR. Ayudhana permasalahan.Semesta, PT. BPR. Bali Dewata, PT. BPR. Bank 3.4. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidakKertiawan, PT. BPR. Baskara Dewata, PT. BPR. didaftarkan jaminan fidusia dalamDewata Candradana, PT. BPR. Eka Ayu Artha perjanjian kreditBhuana, PT. BPR. Gianyar Parthasedana, PT. BPR. Beberapa alasan yang menjadi faktorHari Depan, PT. BPR. Krisna Yuna Dana, PT. BPR. penyebab tidak didaftarkannya jaminan fidusiaMas Giri Wangi, PT. BPR. Mulia Wacana, PT. BPR. dalam perjanjian kredit adalah menyangkut masalahNusamba Tegalalang, PT. BPR. Partha Kencana sebagai berikut:Tohpati, PT. BPR. Puskusa Balidwipa, PT. BPR. a. BiayaRaga Jayatama, PT. BPR. Sari Werdhi Sedana, PT. Pendaftaran jaminan fidusia oleh BankBPR. Suadana, PT. BPR. Sukawati Pancakanti, PT. Perkreditan Rakyat akan menjadi tambahanBPR. Suryajaya Ubud, PT. BPR. Tish, PT. BPR. beban biaya yang harus ditanggung olehUlatidana Rahayu, dan PT. BPR. Ukabima/Widhi debitor, karena disamping dalam pencairanPrima Asih.28 kredit oleh Bank Perkreditan Rakyat debitor3.2. Tahapan proses pemberian kredit pada Bank dikenakan biaya provisi, biaya administrasi, Perkreditan Rakyat di Kabupaten Gianyar biaya survey, biaya asuransi kredit, dan Adapun tahapan dalam proses kegiatan biaya akta notaris, jika ditambah lagi denganperkreditan yang berlangsung pada Bank Perkreditan biaya pendaftaran maka debitor merasaRakyat di Kabupaten Gianyar dapat dijelaskan terbebani dengan biaya-biaya yang harussebagai berikut : dipotong atau dikeluarkan untuk itu. Padahal 1. Tahap Pengajuan Permohonan Bank Perkreditan Rakyat dalam proses 2. Tahap Analisa Dokumen pemasaran kreditnya diperuntukkan untuk 3. Tahap Survey ke Lapangan (On the spot) golongan ekonomi menengah ke bawah 4. Tahap Analisa Kredit dengan sektor usaha mikro yang jumlah 5. Tahap Loan Komite Kredit kreditnya relatif kecil. 6. Tahap Keputusan Kredit b. Nilai jaminan objek fidusia yang relatif kecil 7. Tahap Pengikatan Kredit dan Jaminan Selain masalah biaya juga pendaftaran 8. Tahap Pemantauan/Pengawasan Kredit. jaminan fidusia tidak dilakukan oleh Bank3.3. Pembebanan dan pendaftaran jaminan Perkreditan Rakyat karena nilai jaminan fidusia padaBank Perkreditan Rakyat di yang diserahkan oleh debitor terutama yang Kabupaten Gianyar berjenis kendaraan roda dua (sepeda motor) Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang dinilai terlalu kecil dan kurang memadai bilaNomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusi ditaksir dengan harga pasarnya.menyatakan “pembebanan benda dengan jaminan c. Hambatan eksekusi jaminan fidusia jikafidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa objeknya hilangIndonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia”. Adanya anggapan bahwa walaupunSedangkan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang dilakukan pendaftaran jaminan fidusia sesuaiNomor 42 Tahun 1999 menyatakan: “benda yang dengan ketentuan yang berlaku dirasakandibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan”. tidak ada artinya atau tidak akan membawaFaktanya setelah dilakukan penelitian terhadap Bank manfaat yang berarti sebagai dasar eksekusiPerkreditan Rakyat di Kabupaten Gianyar tidak jika objek benda yang di jadikan jaminansepenuhnya melaksanakan ketentuan tersebut di atas. fidusia tersebut tidak ada, baik dengan caraHal ini didasarkan pada hasil penelitian dimana digadaikan, dijual, hilang, rusak, atau tidakkreteria pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia dapat diketemukan pada saat terjadi eksekusiyang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat di objek jaminan fidusia akibat adanyaKabupaten Gianyar adalah sebagai berikut : permasalahan kredit. 1. Tidak semua pembebanan jaminan yang d. Tidak adanya batas waktu kedaluarsa akta objeknya jaminan fidusia dibuatkan Akta jaminan fidusia yang harus didaftarkan ke Jaminan Fidusia. Pembenanan jaminan yang Kantor Pendaftaran Fidusia dibuatkan akta jaminan fidusia secara Tidak adanya batas waktu akta jaminan notariil didasarkan pada jumlah kredit yang fidusia yang harus didaftarkan, maka diberikan, yang diklasifikasikan menurut menimbulkan persepsi dikalangan Bank jenjang jumlah kreditnya setiap debitor. Perkreditan Rakyat di Kabupaten Gianyar 2. Tidak semua objek jaminan fidusia yang untuk melakukan pendaftaran akta jaminan telah dibebankan dengan Akta Jaminan fidusia nanti saja pada saat adanya Fidusia yang dibuat oleh notaris dilakukan permasalahan kredit dikemudian hari. 28 Ibid. Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 11
    • e. Keberadaan Kantor Pendaftaran Fidusia 1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima yang hanya ada di wilayah Propinsi saja fidusia; Terhadap keberadaan Kantor Wilayah 2. Penjualan benda yang menjadi obyek Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusi jaminan fidusia atas kekuasaan penerima sebagai Kantor Pendaftaran Fidusia yang fidusia sendiri melalui pelelangan umum hanya berada di wilayah Propinsi menjadi serta mengambil pelunasan piutangnya dari kendala dan hambatan dalam proses hasil penjualan; dan pendaftaran jaminan fidusia, karena 3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan mengingat Bank Perkreditan Rakyat tidak berdasarkan kesepakatan pemberi dan semua beroperasi di daerah Propinsi tetapi penerima fidusia jika dengan cara demikian ada juga di kabupaten, kecamatan, bahkan di dapat diperoleh harga tertinggi yang pedesaan karena kebanyakan yang dilayani menguntungkan para pihak. Pelaksanaan adalah masyarakat menengah ke bawah. penjualan di bawah tangan dilakukan setelah3.5. Akibat hukum jaminan fidusia yang tidak lewat waktu 1 (satu) bulan sejak didaftarkan dalam perjanjian kredit dibeitahukan secara tertulis oleh pemberi Kita ketahui bahwa maksud dan tujuan sistem dan atau penerima fidusia kepada pihak-pendaftaran jaminan fidusia adalah untuk pihak yang berkepentingan dan diumumkanmemberikan kepastian hukum, melahirkan ikatan sedikitnya 2 (dua) surat kabar yang beredarjaminan fidusia bagi kreditor (penerima fidusia), di daerah yang bersangkutan.memberikan hak yang didahulukan (preferen), dan Kendatipun dalam pelaksanaan pilihanmemenuhi asas publisitas.29 eksekusi yang dijamin dengan Undang-Undang Akibat dari tidak didaftarkanya akta jaminan tersebut tidak dapat terlaksana, namun perjanjianfidusia yang menjadi cikal bakal lahirnya jaminan kredit sebagai perjanjian pokok yang diadakan antarafidusia, maka pihak Bank Perkreditan Rakyat hanya kreditor dengan debitor tetap sah mengikat danberkedudukan sebagai kreditor konkuren bukan berlaku untuk para pihak sepanjang perjanjiansebagai kreditor preferen, sehingga apabila suatu tersebut memenuhi ketentuan syarat sahnya suatusaat debitor wanprestasi dan tidak dapat melunasi perjanjian. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan asashutangnya, maka Bank Perkreditan Rakyat tidak pacta sun servanda dan asas kebebasan berkontrak,mempunyai hak untuk didahulukan pembayaran atas yang menyatakan bahwa setiap orang bebaspiutangnya tersebut dari hasil penjualan benda yang melakukan perjanjian dan perjanjian yang dibuatmenjadi obyek jaminan, karena benda tersebut dengan itikad baik tersebut akan berlaku sebagaiberstatus sebagai jaminan umum. undang-undang. Jelas bahwa perjanjian kredit yang Pasal 1131 KUH Perdata menyebutkan dibuat oleh para pihak dengan memenuhi ketentuan”Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak dan didasarkan atas itikad baik tersebut tetapmaupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada mengikat dan mempunyai kepastian hukum diantaramaupun yang baru akan ada di kemudian hari, para pihak. Sedangkan perjanjian jaminan fidusiamenjadi tanggungan untuk segala perikatan yang merupakan perjanjian ikutan dari perjanjianperseorangan”. Pasal ini menetapkan bahwa semua pokok (accessoir) perjanjian itu tidak memberikanbenda milik seseorang dijadikan sebagai jaminan atas adanya kepastian hukum karena tidak memenuhisemua perikatannya. ketentuan peraturan yang berlaku dalam hal ini Dalam Pasal selanjutnya yaitu Pasal 1132 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentangKUH Perdata disebutkan ”Kebendaan tersebut Jaminan Fidusia. Oleh karena itulah dalammenjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang pelaksanaan eksekusi terhadap barang yangyang mengutangkan padanya; pendapatan- dibebankan sebagai jaminan dalam perjanjian kreditpendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi ditempuh melalui jalan gugatan ke pengadilan karenamenurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya pihak penerima fidusia atau kreditor tidakpiutang masing-masing, kecuali apabila di antara para mempunyai hak yang didahulukan (preferen) namunberpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk penerima fidusia atau kreditor ini kedudukannyadidahulukan” Pasal tersebut di atas mengatur sebagai kreditor biasa (konkuren).mengenai jaminan umum. Hal inilah yang akan 3.6. Upaya penyelesaian permasalahan kreditberlaku bagi pihak Bank Perkreditan Rakyat apabila dengan jaminan fidusia yang tidaksuatu saat debitor wanprestasi dan tidak bisa didaftarkan pada Bank Perkreditan Rakyatmelunasi hutangnya. di Kabupaten Gianyar Dengan tidak lahirnya jaminan fidusia, maka Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan,apabila debitor wanprestasi dan tidak dapat melunasi maka upaya-upaya yang dilakukan untukhutangnya, eksekusi terhadap benda jaminan tidak menyelesaikan permasalahan kredit dengan jaminandapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 29 fidusia yang tidak didaftar pada Bank PerkreditanUndang-Undang Jaminan Fidusia. Menurut ketentuan Rakyat di Kabupaten Gianyar dapat dijelaskanPasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia, sebagai berikut :pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dapat 1. Upaya pembinaan dan pengawasan kreditdilaksanakan dengan beberapa alternatif pilihan, yaitu Yaitu dengan cara melakukan kontrol secara: kontinyu dan berkesinambungan mulai dari saat kredit dicairkan hingga kredit tersebut 29 Rachmadi Usman, Op., cit., hal,201. Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 12
    • jatuh tempo, dimana setiap debitor ditangani pembayaran anggsuran oleh personil yang telah ditentukan, untuk keseluruhan. meminimalisir permasalahan pembayaran 2. Reconditioning ( Persyaratan kredit. Kembali)2. Upaya kekeluargaan Yaitu menyangkut perubahan Yaitu suatu upaya yang dilakukan oleh Bank sebagian atau seluruh persyaratan Perkreditan Rakyat dalam rangka perjanjian kredit, antara lain menyelesaian permasalahan kredit debitor perubahan jadwal pembayaran, yang mempunyai itikad baik dan bersifat jumlah angsuran, jangka waktu kooperatif untuk menyelesaikan seluruh dan/atau pemberian potongan pinjamannya yang dijamin dengan jaminan sepanjang tidak menambah sisa fidusia yang tidak didaftarkan dengan cara kewajiban debitor yang harus kekeluargaan. Cara kekeluargaan yang dibayarkan kepada Bank dimaksud antara lain yaitu : Perkreditan Rakyat. Persyaratan a. Negosiasi antara pihak Bank kembali ini dapat dilakukan denga Perkreditan Rakyat dengan debitor cara ; perubahan tingkat suku untuk segera melakukan pelunasan bunga atau pemberian keringan pinjaman tanpa melakukan penjualan denda. objek jaminan fidusia yang tidak 3. Restructuring (Penataan Kembali) didaftar, dengan cara debitor Yaitu perubahan persyaratan mengusahakan keuangannya secara perjanjian krdit yang tidak sendiri untuk dapat menepati komitmen terbatas pada rescheduling atau yang disepakati yaitu sebelum menjual reconditioning, antara lain objek jaminan fidusia. Cara ini meliputi ; penambahan fasilitas biasanya dengan memberikan Surat kredit, pembaharuan utang, Peringatan Pertama, Surat Peringatan subrogasi, dan cessie.30 Kedua dan Surat Peringatan Ketiga 3. Upaya Menghapus bukukan atau menghapus yang mempunyai tenggang waktu tagih kredit diantara Surat Peringatan itu masing- Yaitu suatu upaya atau tindaka masing adalah 7 (tujuh) hari. terakhir yang dilakukan oleh Bank b. Dengan kesepakatan menjual objek Perkreditan Rakyat dengan melakukan jaminan fidusia secara di bawah tangan penghapus buku atau hapus tagih kredit baik yang dilakukan oleh debitor atau terhadap kerugian yang diderita oleh Bank atas bantuan Bank Perkreditan Rakyat, Perkreditan Rakyat yang dijamin dengan tergantung mana yang lebih cepat jaminan fidusia yang tidak didaftarkan, mendapatkan calon pembeli dengan apabila debitor berikut jaminannya hilang harga yang paling menguntungkan. atau tidak diketahaui keberadaannya atau c. Melakukan pemblokiran pada Kantor kredit tersebut telah tergolong kredit macet Dinas Pendapatan Daerah (samsat) yang sudah tidak mungkin dapat dilakukan setempat atas objek jaminan fidusia penyelesaian lagi. Hal ini dimungkinkan yang tidak dilakukan pendaftaran untuk dilakukan oleh Bank Perkreditan dengan maksud untuk mengantisipasi Rakyat karena sesuai dengan ketentuan peralihan objek jaminan fidusia Pasal 25 PBI 8/19/PBI/2006, BPR dapat tersebut tanpa sepengetahuan bank. menghapus bukukan dan menghapus tagih Pemblokiran ini, maka debitor jika aktiva produktif yang mempunyai kualitas hendak melakukan perpanjangan masa macet yang tidak dapat diselesaikan. berlaku pajak kendaraan oleh kantor Berdasarkan upaya-upaya yang dilakukan samsat akan mengharuskan untuk tersebut di atas bahwa dalam menyelesaiakan mendapat surat keterangan persetujuan permasalahan kredit dengan objek jaminan fidusia dari Bank Perkreditan Rakyat sebagai yang tidak diaftarkan tidak pernah melakukan melalui dasar perpanjangannya. institusi hukum seperti dengan cara melakukan d. Melakukan restrukturisasi kredit; baik pelelangan atau parate eksekusi, atau melalui gugatan dengan cara : ke pengadilan, atau dengan kata lain apabila terjadi 1. Rescheduling (Penjadwalan sengketa antara Bank Perkreditan Rakyat dengan Kembali) debitor mengenai permasalahan kredit lebih banyak Yaitu perubahan jadwal mendahulukan dengan melakukan cara penyelesaian pembayaran atau jangka waktu secara non litigasi. Nampaknya hal ini sejalan kewajiban debitor yang dapat dengan konsep lembaga alternatif penyelesaian dilakukan dengan cara sengketa (APS) atau sering disebut dengan memperpanjang jangka waktu Alternative Dispute Resolution (ADR) tersebut. pelunasan utang pokok dan/atau Dalam hal ini yang sering digunakan dalam bunga sehingga akan berpengaruh tarhadap keringanan jumlah 30  Badriah Harun, 2010, Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 118 – 120.  Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 13
    • menyelesaikan permasalahan kredit (macet) adalah ruang dalam kewajiban pembebanan dandengan cara Negosiasi dan Mediasi.31 pendaftaran objek jaminan fidusia. IV. SIMPULAN DAN SARAN Untuk menjamin adanya kekuatan dan kepastian hukum terhadap jaminan fidusia, maka Bank4.1. Simpulan Perkreditan Rakyat di Kabupaten Gianyar dalam Berdasarkan pembahasan pada bab-bab membuat perjanjian kredit dengan jaminan fidusiasebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai haruslah dibuatkan dalam bentuk akta jaminan fidusiaberikut : yang diikuti dengan kewajiban melakukan 1. Faktor yang mempengaruhi Bank pendaftaran akta jaminan fidusia tersebut pada Perkreditan Rakyat di Kabupaten Gianyar Kantor Pendaftaran Fidusia (Kantor Wilayah tidak mendaftarkan benda jaminan fidusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Propinsi Bali), dalam perjanjian kredit yakni biaya yang agar mempunyai kedudukan preferen. dirasa sangat membebani debitor terutama untuk pemberian kredit kepada golongan ekonomi lemah, faktor nilai jaminan fidusia yang relatif kecil, faktor hilangnya jaminan fidusia apabila dilakukan eksekusi, faktor tidak adanya jangka waktu kedaluarsa akta jaminan fidusia, dan faktor keberadaan Kantor Pendaftaran Fidusia yang ada di wilayah propinsi saja. 2. Akibat hukum tidak didaftarkan jaminan fidusia, maka kedudukan Bank Perkreditan Rakyat selaku kreditor atau sebagai pemegang fidusia tidak lagi menjadi kreditor preferen atau hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia bilamana debitor cedera janji. Sebaliknya Bank Perkreditan Rakyat hanya mempunyai kedudukan sebagai kreditor konkuren, hanya terikat terhadap hak-hak yang memberikan jaminan secara umum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata. 3. Upaya-upaya yang ditempuh oleh Bank Perkredita Rakyat di Kabupaten Gianyar dalam penyelesaian permasalahan kredit dengan jaminan fidusia yang tidak didaftarkan lebih menekankan pada upaya pembinaan dan pengawasan kredit sedini mungkin, upaya kekeluargaan yaitu melalui negosiasi, mediasi dan restrukturasi kredit, serta upaya penghapus bukuan dan hapus tagih kredit.4.2 Saran 1. Pembentuk Undang-Undang Jaminan Fidusia seharusnya mengakomodir kepentingan dunia usaha mikro dalam menentukan kemanfaatan kewajiban pendaftaran jaminan fidusia, yang selama ini dirasa hanya bermanfaat bagi kreditor besar dalam hal ini Bank Umum yang mempunyai skala operasional besar dengan nilai jaminan yang besar pula. Untuk itu disarankan terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 perlu ditinjau kembali khusus terhadap pelaku usaha mikro finance agar diberikan 31  Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, HukumArbitrase, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 27.  Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 14
    • DAFTAR BACAANAndreas Albertus Andi Prajitno, 2010, Hukum Fidusia, Selaras, Malang.Bambang Waluyo, 2008, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.Badriah Harun, 2010, Penyelesaian Sengketa Kredit Bermasalah, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung.Daeng Naja H.R., 2005, Hukum Kredit dan Bank Garansi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001, Hukum Arbitrase, RajaGrafindo Persada, Jakarta.Hermansyah, 2009, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Edisi Revisi Cetakan V, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.Rachmadi Usman 2009, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta.Tan Kamelo, 2006, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Alumni, Bandung.http://www.bi.go.id/biweb/Templates/Statistik/New_LaporanBPR.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID. Diakses pada hari Sabtu, tanggal 24 Desember 2011. Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 15
    • OTENTISITAS AKTA STANDARD YANG DIBUAT DIHADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SEBAGAI PEJABAT UMUM Oleh Hendra Suryadinata*, I Gusti Ngurah Wairocana**, I Gede Yusa*** Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana E-Mail : Suryadinata_h@yahoo.co.id AB STR ACT PPAT undertook his position obligatory used the certificate form. Historically the use of the form waspreceeded with the Regulation Minister Agraria Nomor 11 Year 1961 about the Form of the Certificate, afterwardsafter being current the Government Regulation No. 24 Year 1997 about the Registration of the Land, the use of thecertificate form was arranged in PMNA/Ka BPN No. 3 Year 1997 about the implementation of PP No. 24 Year1997. This research was classified as normative research approach of legislation and conceptual approach. Legalmaterials used this study originated from the research literature in the form of primary legal materials, legalmaterials, secondary and tertiary legal materials obtained through a literature review supported techniqueinterview techniques. Legal materials and information that has been collected supporting the first step is thedescription, were analyzed qualitatively to obtain conclusions on these two issues are studied. Results of the research of pointing out PPAT in undertaking his authority were obliged to use the form of theland certificate, the final results of the two issues of this thesis, as for the conclusions obtained are : 1. The existence of the certificate form could help the achievement of the Temporary land certificate & PPAT that just was appointed to PPAT in the production of the certificate, and could facilitate BPN in the inspection, as well as in order to be gotten by the uniformity in the form of the PPAT Certificate. 2. Better be given by the authority or the authority to PPAT to make the certificate authentic in accordance with the form, that was determined without must use the form or the form of the certificate. As well as made by the regulations especially that arranged about PPAT, whichever in these regulations also arranged in detail the form and the format of the certificate that could be made by PPAT. So as stress that PPAT was correctly as the official of the Public who was given by the authority in making a deed authentic.Key words : Standard Documents, Deed Authentics, Government Officials Who Make land Deed (PPAT), Official OfThe Public* Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan T.A. 2010/2011** Pembimbing I*** Pembimbing II PENDAHULUAN pemeliharaan data pendaftaran tanah, kecuali perubahan data melalui lelang, digunakan akta yangA. Latar Belakang Masalah dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai dasar untuk mendaftarkan perubahan data Tanah memiliki fungsi dan kedudukan yang yang terjadi, untuk membuktikan bahwa benar-benarsangat penting dalam berbagai kehidupan terlebih telah terjadi suatu perbuatan hukum yanglagi sebagai tempat bermukim/ perumahan. Maraknya menyebabkan terjadinya perubahan tersebut. Aktapembangunan di berbagai bidang kehidupan tersebut harus merupakan akta otentik agar memilikimenyebabkan tanah menjadi komoditi yang kekuatan pembuktian yang sempurna.33mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi dan Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomorsulit dikendalikan. karena itu perlu diciptakan suatu 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanahkepastian hukum bagi setiap pemegang hak atas menyatakan bahwa setiap perjanjian yang bermaksudtanah maupun bagi masyarakat umum, melalui suatu memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatuproses pencatatan secara sistematis atas setiap bidang hak baru atas tanah, menggadaikan tanah, atautanah baik mengenai data fisik maupun data yuridis, meminjam uang dengan hak atas tanah sebagaidan kegiatan semacam ini dikenal dengan sebutan tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yangpendaftaran tanah. dibuat oleh dan dihadapan Penjabat yang ditunjuk Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi oleh Menteri Agraria.kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali (initial Secara khusus keberadaan PPAT diaturregistration) dan kegiatan pemeliharaan data Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentangpendaftaran tanah (maintenance).32 Dalam kegiatan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (diundangkan dalam Lembaran Negara Republik 32 Sri Sayekti, 2000, Hukum Agraria Nasional, 33Universitas Lampung, Bandar Lampung, hal 1. Ibid. hal. 475-476. Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 16
    • Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dikatakan,Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746) “Akta PPAT dibuat dengan bentuk yang ditetapkandalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa PPAT oleh menteri”.adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk Atas dasar uraian dari latar belakang masalahmembuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitiantertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas tentang tugas pokok PPAT dalam pendaftaran tanahsatuan rumah susun. apakah sudah memenuhi syarat sebagai pejabat Berdasarkan isi aturan hukum yang mengatur pembuat akta otentik, dan menuangkannya dalameksistensi PPAT sebagaimana diuraikan di atas, Tesis yang berjudul “OTENTISITAS AKTAbahwa kewenangan PPAT yaitu diberi wewenang STANDARD YANG DIBUAT DIHADAPANmembuat akta PPAT otentik. Kata membuat diartikan PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)dalam pengertian yang luas (verlijden) yaitu SEBAGAI PEJABAT UMUM”.memprodusir akta yang ditentukan oleh undang-undang termasuk mempersiapkan, menyusun dan B. Rumusan Masalahmembuat akta yang sesuai dengan bentuk yangditentukan. Lebih lanjut, pengertian membuat adalah 1. Apakah Akta PPAT dalam bentuk blankomenciptakan, membuat, mengerjakan.34 sudah memenuhi syarat sebagai akta otentik ? PPAT dalam membuat akta PPAT harusdibuat dengan bentuk yang ditetapkan dengan 2. Apakah kewenangan PPAT sebagai pejabatPeraturan Menteri. Dalam penjelasan Pasal 21 umum dalam pendaftaran tanah memenuhiPeraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang syarat sebagai pejabat pembuat akta otentik ?Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanahdikatakan, “untuk memenuhi syarat otentiknya suatu C. Tujuan Penelitianakta, maka akta PPAT dibuat dengan bentuk yang a. Tujuan umumditetapkan oleh menteri”. Hal ini diatur lebih lanjut pada Peraturan 1. Mengembangkan ilmu hukum terkaitMenteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan dengan paradigma “science is process”.Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang KetentuanPelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2. Untuk mengetahui dan menganalisis1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 96 angka 2 mengenai kewenangan PPAT sebagaiyang menegaskan bahwa pembuatan akta pejabat umum dalam pendaftaransebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 95 angka 1 tanah.dan 2 harus dilakukan dengan menggunakan formulirsesuai dengan bentuk sebagaimana dimaksud pada b. Tujuan khususangka 1 yang disediakan. Berdasarkan Pasal 51 Peraturan Kepala Badan 1 Memahami dan menganalisis secaraPertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang teoritis dan konseptual secaraKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor mendalam tentang akta PPAT dalam37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat bentuk blanko memenuhi syaratPembuat Akta Tanah, blanko akta PPAT dibuat dan sebagai akta otentik.diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia. Akta PPAT dibuat dengan mengisi blanko 2 Untuk mengetahui, mendeskripsikanakta yang tersedia sesuai dengan petunjuk pengisian. dan melakukan analisis secaraPengisian tersebut harus dilakukan sesuai dengan mendalam tentang PPAT sebagaikejadian, status dan data yang benar serta didukung pejabat pembuat akta otentik.dengan dokumen sesuai peraturan perundang-undangan. D. Manfaat Penelitian Satu-satunya pasal dalam Undang-Undangyang merupakan pilar keberadaan akta otentik dan a. Manfaat teoritispejabat umum di Indonesia diatur dalam Pasal 1868 Diharapkan hasil penelitian ini dapatKUHPerdata yang berbunyi: “akta otentik adalah akta memberikan sumbangan teoritis terhadapyang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang- ilmu kenotariatan.Undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum b. Manfaat praktisyang berwenang untuk itu ditempat di mana akta itudibuatnya.” Sedangkan dalam pembuatan akta PPAT Bersifat praktis, agar dapattidak memenuhi atau tidak sejalan dengan kriteria memberikan kontribusi untuk tujuan praktikakta otentik, dimana Bentuk dan isi akta PPAT tidak PPAT dan Instansi terkait.ditentukan oleh Undang-Undang melainkan hanya E. Kerangka Teoritisperaturan menteri dengan bentuk blanko/formulir.Sebagaimana dalam penjelasan Pasal 21 Peraturan a. Teori Negara HukumPemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Dalam tesis ini penulis menekankan 34 URL : http;//www.artikata.com/arti- pada batasan bahwa agar tercipta suatu tertib219454-buat.html Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 17
    • hukum (Negara yang baik), setiap organ komponen dasar hukum dimaksudkan bahwa Negara dan aparatur penegak hukum harus wewenang haruslah mempunyai dasar melaksanakan kewenangan jabatannya hukum yang sah, sedangkan komponen berdasarkan atas peraturan-peraturan hukum komformitas maksudnya bahwa wewenang yang sah, apabila hal ini dilanggar maka haruslah mempunyai standar. Negara atau suatu tertib hukum tidak akan Sedangkan Habib Adjie menyatakan tercapai. Hal ini sesuai pula dengan teori bahwa wewenang (atau sering pula ditulis kedaulatan hukum, yaitu hukum memegang dengan istilah kewenangan) merupakan kedaulatan tertinggi sehingga segala suatu tindakan hukum yang diatur dan kekuasaan dalam Negara harus berdasarkan diberikan kepada duatu jabatan berdasarkan atas hukum. peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan.37 b. Stuffenbau Theorie Hukum memerlukan suatu kekuasaan agar dapat diterapkan dalam suatu tatanan Stufenbau Theorie dari Hans Kelsen kehidupan masyarakat tertentu, dengan atau teori penjenjangan norma menyebutkan adanya penguasa yang memiliki bahwa norma hukum itu berjenjang-jenjang kewenangan tertentu38 yang berdasarkan atas dan berlapis-lapis dalam suatu hirarki tata dasar hukum yang sah diharapkan dapat susunan, dimana suatu norma yang lebih menciptakan suasana yang tertib dan teratur rendah berlaku bersumber dan berdasar pada sehingga tercapai suatu kesejahteraan norma yang lebih tinggi, sedangkan norma masyarakat yang adil dan makmur. yang lebih tinggi berlaku bersumber dan Dalam hukum administrasi wewenang berdasar pada norma yang lebih tinggi, bisa diperoleh secara atribusi, delegasi atau demikian seterusnya sampai pada suatu mandat. Wewenang secara atribusi adalah norma yang tidak dapat ditelusuri lebih pemberian wewenang yang baru kepada lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif, yaitu suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan norma dasar (grundnorm).35 perundang-undangan atau aturan hukum. Mengenai keselarasan stuffenbau Wewenang secara delegasi merupakan theorie dengan ketentuan tata urutan pemindahan/pengalihan wewenang yang ada (hierarki) peraturan perundang-undangan berdasarkan suatu peraturan perundang- yang berlaku di Indonesia secara jelas telah undangan atau aturan hukum. Dan mandat diatur dalam ketentuan Pasal 7 angka 2 UU sebenarnya bukan pengalihan wewenang, PPPU yaitu “Kekuatan hukum Peraturan tapi karena yang berkompeten Perundang-Undangan adalah sesuai dengan berhalangan.39 hierarki sebagaimana dimaksud pada angka 1”. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa d. Asas Preferensi “Dalam ketentuan ini yang dimaksud “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Berdasarkan atas ketentuan Pasal 7 peraturan perundang-undangan yang lebih angka 2 UU PPPU yaitu “Kekuatan hukum rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan perundang-undangan yang lebih sesuai dengan hierarki sebagaimana tinggi”. dimaksud pada angka 1”. Dalam hal mana suatu peraturan perundang- penjelasannya dinyatakan bahwa “Dalam undangan yang lebih rendah tidak boleh ketentuan ini yang dimaksud dengan mengatur suatu hal yang bertentangan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis dengan ketentuan yang diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yang peraturan perundang-undangan yang lebih didasarkan pada asas bahwa peraturan tinggi. perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan c. Teori Kewenangan perundang-undangan yang lebih tinggi”. Dalam ilmu hukum, asas yang dimaksud Philipus Mandiri Hadjon menyatakan sebagaimana diatur dalam ketentuan bahwa wewenang terdiri atas sekurang- penjelasan Pasal 7 angka 2 UU PPPU kurangnya 3 (tiga) komponen yaitu disebut sebagai asas lex superior derogat pengaruh, dasar hukum dan komformitas.36 legi inferiori. Komponen pengaruh, bahwa penggunaan Untuk memecahkan permasalahan wewenang dimaksudkan untuk dalam konflik norma tersebut dapat mengendalikan perilaku subjek hukum, dilakukan dengan mempergunakan asas preferensi sebagai pisau analisisnya, adapun 35        Bachsan  Mustafa,  1985,  Pokok‐Pokok  Hukum  Administrasi  asas preferensi terdiri dari tiga hal yaitu LexNegara, Alumni, Bandung, hal 93‐94.  36        Philipus  m.  Hadjon,  dkk,  1998,  Pengantar  hukum  37Administrasi  Negara  Indonesia  (Introduction  to  The  Indonesia          Habib Hadjie, loc.cit.  38Administrative  Law),  Cet.I.Gadjah  Mada  University  Press,          Ibid., hal 77‐78  39Yogyakarta, hal 135.          Ibid, hal. 77‐78  Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 18
    • superior derogat legi inferiori, Lex spesialis undangan itu memuat ketentuan yang saling derogat legi generali, lex posterior derogat bertentangan, maka asas ini menyatakan legi priori. bahwa ketentuan peraturan perundang- Dalam penulisan tesis ini, asas lex undangan yang lebih tinggi tingkatannya superior derogat legi imferiori merupakan mengenyampingkan berlakunya peraturan asas yang dipergunakan sebagai pisau perundang-undangan yang lebih rendah analisis untuk menjawab pokok tingkatannya. permasalahan yang sedang dibahas, hal e. Bagan Kerangka Teoritis mana apabila kedua peraturan perundang- Judul: PPAT Sebagai Pejabat Umum Rumusan Masalah Teori Korelasi dan Hasil1. Apakah Akta teori negara hukum sebagai - Teori stufenbau theory dan Asas lex superior derogat PPAT dalam dasar berpijak (Grand legi inferiori merupakan asas yang dipergunakan bentuk blanko Theory), sedangkan pisau sebagai pisau analisis untuk menjawab pokok sudah memenuhi analisisnya menggunakan permasalahan yang sedang dibahas, yaitu substansi syarat sebagai Teori stufenbau theory dan ketentuan pasal 1868 KUHPerdata dikesampingkan akta otentik ? asas preferensi Lex superior oleh ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 derogate legi inferiori Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. - Akta PPAT bukan sebagai akta otentik, karena bentuknya hanya ditentukan oleh Menteri dan bukan oleh Undang-Undang, sehingga akta PPAT hanya perjanjian biasa setingkat dengan akta dibawah tangan, dari segi fungsi hanya mempunyai pembuktian dengan kualifikasi sebagai bukti yang kuat, yang penilaian pembuktiannya apabila jika bermasalah akan diserahkan kepada hakim, jika hal tersebut diperiksa atau menjadi objek gugatan di pengadilan negeri. Alasan lain bahwa akta PPAT bukan akta otentik, karena para PPAT hanya mengisi formulir atau blangko akta yang telah disediakan oleh pihak lain (BPN), bukan membuat akta, sehingga akta PPAT bukanlah akta otentik tetapi adalah akta dengan bukti yang kuat karena dibuat dihadapan Pejabat yang merupakan subordinasi Pejabat Pemerintahan atau BPN.2. Apakah teori - Sebaiknya diberi otoritas atau kewenangan kepada kewenangan kewenangan PPAT untuk membuat akta otentik sesuai dengan PPAT sebagai dipergunakan untuk bentuk yang ditentukan tanpa harus menggunakan pejabat umum mengkaji keabsahan blangko atau formulir akta. Serta Dibuatnya Undang- dalam kewenangan dan Undang khusus yang mengatur tentang PPAT, yang pendaftaran tanah kedudukan PPAT mana dalam undang-undang tersebut juga mengatur memenuhi syarat sebagai pejabat secara terperinci bentuk dan format akta yang bisa sebagai pejabat umum pembuat akta dibuat oleh PPAT. Sehingga menegaskan bahwa PPAT pembuat akta otentik. adalah benar sebagai pejabat Umum yang diberi otentik ? kewenangan dalam membuat suatu akta otentik. pendekatan konseptual (conceptualF. METODE PENELITIAN approach).40 a. Jenis penelitian c. Jenis dan sumber bahan hukum Jenis penelitian yang diterapkan adalah Jenis bahan hukum yang dipergunakan dengan memakai metode pendekatan dalam penelitian ini adalah bahan hukum penelitian hukum normatif. primer, sekunder dan tersier. b. Jenis pendekatan d. Teknik pengumpulan bahan hukum Penelitian ini dilakukan dengan mempergunakan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan 40 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, hal. 93. Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 19
    • Bahan hukum yang telah didapatkan Akta dapat dibedakan menjadi akta kemudian ditulis pada suatu media otentik dan akta di bawah tangan. kemudian disimpan berdasarkan topik a) Akta Otentik permasalahan yang dibahas. Setelah bahan hukum terkumpul, kemudian diolah dan Pengertian Akta Otentik di atur dianalisa, selanjutnya dituangkan atau ditulis dalam pasal 1868 KUHPerdata, yaitu : kedalam tesis ini. “Suatu Akta Otentik adalah suatu e. Analisa bahan hukum akta yang dalam bentuk yang ditentukan Bahan hukum yang telah dikumpulkan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di terlebih dahulu dilakukan deskripsi dengan hadapan pejabat umum yang berkuasa penguraian proposisi-proposisi hukum untuk itu di tempat akta itu dibuat”. sesuai pokok permasalahan yang dikaji. untuk selanjutnya dilakukan sistematisasi/ b) Akta di Bawah Tangan pengklasifikasian terhadap bahan-bahan hukum tertulis. melalui proses analisis Akta di bawah tangan dirumuskan tentang isi-isinya. di Pasal 1874 KUHPerdata. Pasal 286 RBG Berdasarkan atas hasil sistematisasi d. Bentuk dan Jenis Akta Otentik tersebut, kemudian dilakukan interpretasi Ditinjau dari segi pembuatan, Pasal 1868 atau penafsiran secara normatif terhadap KUHPerdata mengenal dua bentuk cara proposisi-proposisi yang ada sehingga dapat mewujudkannya : diberikan argumentasi untuk mendapat 1) Dibuat oleh Pejabat kesimpulan atas pokok permasalahan yang 2) Dibuat dihadapan Pejabat akan diteliti dalam penulisan tesis ini. B. Tinjauan Umum PPAT TINJAUAN UMUM a. Pengertian PPAT Mengenai pengertian PPAT dapatA. Tinjauan Umum Akta ditemukan di dalam Pasal 1 angka 4 a. Pengertian dan Kedudukan Akta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Untuk dapat digolongkan dalam (diundangkan dalam Lembaran Negara pengertian akta maka surat harus Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan ditandatangani. Keharusan ditandatangani Lembaran Negara Nomor 3632) Tentang surat untuk dapat disebut sebagai akta dasar Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Pasal 1869 KUHPerdata yang berbunyi Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah, sebagai berikut : yang berbunyi : “Suatu akta, yang karena tidak “Pejabat Pembuat Akta Tanah berkuasa atau tidak cakapnya pegawai adalah Pejabat Umum yang diberi tersebut diatas atau karena suatu cacat dalam wewenang untuk membuat akta pemindahan bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai hak atas tanah, akta pembebanan hak atas akta otentik, namun demikian mempunyai tanah, dan akta pemberian kuasa kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan membebankan Hak Tanggungan menurut jika ia ditandatangani oleh para pihak”. peraturan Perundang-undangan yang Menurut Pitlo,41 berlaku”. “Suatu akta adalah surat yang Dengan demikian dapat ditandatangani, diperbuat untuk dipakai disimpulkan bahwa Pejabat Pembuat Akta sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh Tanah adalah Pejabat Umum yang diberi orang , untuk keperluan siapa surat itu dibuat”. kewenangan untuk membuat akta-akta tanah b. Syarat Sahnya Akta Otentik tertentu sebagaimana yang diatur dalam Untuk dapat digolongkan sebagai akta suatu peraturan perundang-undangan yangsurat harus ada tanda tangannya seperti yang bersangkutan, yaitu akta pemindahan dandisyaratkan dalam pasal 1869 KUHPerdata bahwa pembebanan hak atas tanah dan Hak Miliksuatu akta yang karena tidak berkuasa atau tidak Atas Satuan Rumah Susun, dan aktacakapnya pegawai dimaksud di atas Pasal 1868 pemberian kuasa untuk Hak Tanggungan.KUHPerdata, atau karena suatu cacat dalam b. Macam-Macam PPAT dan Wilayahbentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta Kerja PPATotentik namun demikian mempunyai kekuatan Macam-macam PPAT menurutsebagai tulisan di bawah tangan jika ia ditandatangani ketentuan dari Pasal 1 Peraturan Pemerintaholeh para pihak. Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan c. Macam-macam Akta Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah terdiri dari : 1. Pejabat Pembuat Akta Tanah 41 Pitlo, 1978, Hukum Pembuktian dan Daluarsa, 2. PPAT sementaraMenurut BW Belanda, hal. 64. Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 20
    • 3. PPAT khusus Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan Wilayah Kerja Pejabat Pembuat Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Akta Tanah Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Pendaftaran Tanah, telah ditegaskan kembali bahwa Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah harus dibuat dengan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta menggunakan blangko Akta Pejabat pembuat Akta Tanah. Tanah yang disediakan atau dicetak oleh Badan c. Pengangkatan dan Pemberhentian PPAT Pernanahan Nasional atau instansi lain yang ditunjuk, artinya tanpa blangko Akta Pejabat Pembuat Akta Di dalam Pasal 5 angka 1 dan Pasal Tanah yang dicetak, Pejabat Pembuat Akta Tanah 10 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun tidak boleh menjalankan jabatannya dalam membuat 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Akta-Akta PPAT. Pembuat Akta Tanah mengatur mengenai Fungsi Blangko Akta PPAT tidak lain adalah Pengangkatan dan Pemberhentian PPAT. sebagai syarat untuk dapat digunakan sebagai dasar Sedangkan syarat-syarat untuk pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah, hal ini dapat diangkat menjadi PPAT sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 96 angka 3 Peraturan Menteri ditentukan dalam Pasal 6 Peraturan Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, blangko Tanah Akta PPAT hanya berfungsi sebagai syarat d. Tugas , dan Kewenangan PPAT pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah artinya akta-akta PPAT tanpa menggunakan blangko akta Tugas dan Kewenangan PPAT yang disediakan BPN atau instansi lain yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan ditunjuk, tidak dapat dijadikan dasar pendaftarannya Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang di Kantor Pertanahan setempat. Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. B. Keotentikan Akta PPAT dengan Penggunaan e. Hak dan Kewajiban PPAT Formulir/Blanko Akta yang Dikeluarkan Oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam Menurut ketentuan Pasal 36 Pembuatan Akta PPAT Peraturan Kepala BPN No. 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah telah memberikan Tanah, mengatur mengenai hak PPAT. kedudukan bagi PPAT sebagai pejabat umum yang Berkaitan dengan kewajiban PPAT, berwenang membuat akta otentik mengenai maka sesuai dengan ketentuan Pasal 45 perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah Peraturan Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2006 dan hak milik atas satuan rumah susun. Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Berdasarkan isi aturan hukum yang mengatur Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang eksistensi PPAT sebagaimana diuraikan diatas, Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta bahwa kewenangan PPAT yaitu diberi wewenang Tanah, mengatur mengenai kewajiban membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum PPAT. tertentu mengenai hak atas tanah dan hak milik atas Kewajiban lain yang harus satuan rumah susun. Menurut Kamus Besar Bahasa dilaksanakan oleh PPAT adalah satu bulan Indonesia (KBBI), bahwa membuat adalah setelah pengambilan Sumpah Jabatan, menciptakan, melakukan, mengerjakan42, dengan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 demikian PPAT mempunyai kewenangan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 menciptakan, mengerjakan, melakukan, membuat Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat sendiri akta otentik yang menjadi kewenangannya Akta Tanah sebagaimana tersebut diatas dengan bentuk yang ditentukan sebagaimana tersebut dalam Pasal 95 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan OTENTISITAS AKTA STANDARD YANG Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang DIBUAT PPAT Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal 2A. Otentisitas Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Penggunaan blangko Akta PPAT dimulai pada Tanah, yaitu akta jual beli, tukar menukar, hibah,tahun 1961 melalui Peraturan Menteri Agraria Nomor pemberian Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas11 Tahun 1961 Tentang Bentuk Akta (yang mulaiditetapkan pada tanggal 7 September 1961,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2384) dan mengenai pembuatan akta dalamperkembangannya, dengan berlakunya Peraturan 42         http://kamusbahasaindonesia.org/membuat  Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 21
    • Hak Milik, Pemberian Hak Tanggungan, Surat Kuasa Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan PertanahanMembebankan Hak Tanggungan.43 Nasional. Kewenangan PPAT untuk membuat akta yang Menurut pemikiran penulis bahwa akta PPATmerupakan mutlak kewenangan PPAT menjadi belum sejalan dengan Pasal 1868 KUHPerdatacontradictioin terminis, manakala kita dengan uraian bahwa Pasal 7 angka 1 UU PPPUmenghubungkan kewenangan tersebut dengan Pasal menempatkan Peraturan Menteri tingkatannya berada38 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun di bawah Undang-Undang dalam tata urutan1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal 96 angka 2 peraturan perundang-undangan.Peraturan Menteri Negara Agraria atau Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 TentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor KEWENANGAN PPAT DALAM PEMBUATAN24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, AKTA OTENTIKdisebutkan bahwa pembuatan akta sebagaimana yangdimaksud dalam Pasal 95 angka 1 dan angka 2 harus A. Kedudukan PPAT Sebagai Pejabat Umummenggunakan formulir sesuai dengan bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahunsebagaimana dimaksud dalam bentuk 1997 Tentang Pendaftaran Tanah berserta semuaformulir/blangko yang sudah disediakan.44 peraturan yang diturunkan darinya, maka dalam Perlu mendapat kajian yaitu mengenai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hakformulir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yangbahwa formulir adalah lembar isian atau surat isian. Berkaitan Dengan Tanah, PPAT disebut secara tegasDengan kata lain formulir adalah lembaran yang sebagai pejabat umum yang diberi wewenang untukharus diisi oleh yang bersangkutan sesuai dengan membuat akta :maksud dan tujuannya yang sudah disediakan oleh 1) Pemindahan hak atas tanah;pihak lain.45 2) Pembebanan hak atas tanah; Dengan membandingkan kedua istilah 3) Pemberian kuasa membebankan haktersebut, maka akan terdapat perbedaan pengertian tanggungan atau pasal 1 ayat 4.yang signifikan, kewenangan PPAT membuat akta Dengan demikian, dalam kedudukan sepertiadalah menciptakan, melakukan, mengerjakan sendiri itu, lingkup tugas seorang PPAT bertambah satu jenisakta PPAT, bukan mengisi formulir atau blangko. lagi atau di luar Peraturan Pemerintah Nomor 10Oleh karena itu mengisi formulir bukan berarti Tahun 1961 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahunmembuat akta PPAT. Berdasarkan pengertian 1985, yaitu pemberian kuasa membebankan haktersebut jika PPAT masih mengisi formulir atau tanggungan. Untuk tugas yang terakhir ini, cakupanblangko membuktikan telah terjadi kesalah kaprahan objeknya pun luas, seperti yang diperintahkan olehdan penyesatan dalam memahami dan menerapkan pasal 37 UUPA, yaitu yang menyangkut semua tanahkewenangan PPAT sesuai tataran hukum yang yang dikuasai langsung oleh negara, dan yangbenar.46 menyangkut semua tanah hak milik. Berkaitan dengan pejabat umum dan otensitas Kedudukan PPAT sebagai pejabat umumsuatu akta, harus bersumber pada Pasal 1868 mempunyai implikasi pada bentuk akta yangKUHPerdata yang menyataan bahwa akta otentik dibuatnya, yakni akta yang otentik atau lihatadalah akta yang didalam bentuk undang-undang, penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Besertaberewenang ditempat dimana akta itu dibuatnya. Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah angka Apabila ditinjau dari bentuk aktanya, akta 7. Penegasan kedudukan sebagai pejabat dari seorangPPAT dibuat dengan bentuk yang ditetapkan oleh PPAT beserta akta yang dibuatnya itu memperolehMenteri yaitu dengan Peraturan Kepala Badan peneguhan kembali lewat Peraturan PemerintahPertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan JabatanKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pasal Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dimuat dalam51 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 pasal 1 angka 1 menetapkan bahwa PPAT adalahTentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta “Pejabat umum yang diberi kewenangan untukTanah Pasal 21 angka 1. Hal ini tidak sesuai dengan membuat akta-akta otentik mengenai perbuatanrumusan Akta otentik dalam Pasal 1868 yang hukum tertentu menyangkut hak atas tanah atau hakmenyatakan bahwa harus dalam bentuk yang milik atas satuan rumah susun”.ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam pasal 2 angka 1 Peraturan Pemerintah Akta PPAT sampai dengan saat ini belum Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatandiatur keberadaannya dalam bentuk Undang-Undang, Pejabat Pembuat Akta Tanah, ditetapkan cakupantapi hanya dalam Peraturan Pemerintah atau tugas pokok PPAT, yaitu melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum 43 tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas        Habibie Adjie, 2007, Telaah Ulang: kewenangan PPAT Untuk  satuan Rumah Susun yang akan dijadikan dasar bagiMembuat  Akta,  Bukan  Mengisi  Blangko/Formulir  Akta,  Penerbit:  pendaftar perubahan data pendaftaran tanah yangrenvoi 8.44, hal 71.  44        Ibid  diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. 45        Ibid, hal. 72.   B. Kewenangan PPAT Dalam Pembuatan Akta 46         Ibid  Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 22
    • Otentik Menurut Penulis, Kedudukan Pejabat Pembuat Dalam Pasal 19 angka 1 Undang-Undang akta Tanah sebagai Pejabat Umum yang dimaksudPokok Agraria yang meyatakan bahwa “Untuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997menjamin kepastian hukum oleh pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Pemerintahdiadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan JabatanRepublik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan Pejabat Pembuat Akta Tanah, tidak memenuhi syarat-yang diatur dalam Peraturan Pemerintah”. syarat yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 Tahun dan pendapat para ahli hukum, sehingga PPAT harus1961 Tentang Pendaftaran Tanah tidak merumuskan ditempatkan dalam hubungan fungsional denganpejabat PPAT sebagai pejabat umum dan juga tidak kegiatan pendaftaran tanah, yang menjalankanmemasukkan akta PPAT merupakan akta otentik. sebagian kewenangannya di bidang pendaftaran tanahBila dilihat dari fungsi dan peran PPAT yang yaitu membuat akta-akta PPAT dan mendaftarkandisebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 akta-akta PPAT di kantor Pertanahan setempat.Tahun 1961, kewenangan PPAT untuk membuat Kewenangan PPAT untuk membuat akta yangakta-akta tanah yang kemudian akta-akta tanah merupakan mutlak kewenangan PPAT, menjadi rancudidaftarkan dalam pendaftaran tanah pada Badan atau contradiction in terminis, manakala kewenanganPertanahan Nasional atau instansi vertikalnya. tersebut dikaitkan dengan Pasal 38 angka 2 Peraturan Rangkaian pendaftaran tanah dimulai dari Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangakta-akta tanah yang dibuat dihadapan PPAT yang Pendaftaran Tanah jo Pasal 96 angka 2 Peraturankemudian dijadikan dasar pendaftarannya di kantor Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahanpertanahan, sehingga jika akta-akta tanah tidak dibuat nasional Nomor 3 Tahun 1997, disebutkan bahwadihadapan PPAT, maka tidak dapat didaftarkan. pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal Kedudukan PPAT dalam Peraturan 95 angka 1 dan 2 harus menggunakan formulir sesuaiPemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jelas merupakan dengan bentuk sebagaimana dimaksud pada angka 1perpanjangan tangan dari Badan Pertanahan Nasional yang disediakan. Menurut Pasal ini bahwa akta yangkhusus dalam pembuatan akta-akta tanah yang dimaksud harus dalam bentuk folmulir/blangko yangmerupakan syarat konstitutif dalam pendaftarannya di sudah disediakan.Kantor Pertanahan. Perlu mendapat kajian yaitu mengenai Menurut Penulis, PPAT dikategorikan sebagai formulir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,Pejabat Umum awalnya didasarkan pada Undang- bahwa formulir adalah lembar isian atau surat isian.49Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Dengan kata lain formulir adalah lembaran yangTanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang harus diisi oleh yang bersangkutan sesuai denganBerkaitan Dengan Tanah, di mana dalam Pasal 1 maksud dan tujuannya yang sudah disediakan olehangka 4 dirumuskan bahwa PPAT adalah “Pejabat pihak lain.Umum yang diberi wewenang untuk membuat AktaPemindahan Hak Atas Tanah, Akta Pembebanan HakAtas Tanah, dan Akta Pemberian Kuasa KESIMPULANMembebankan Hak Tanggungan menurut peraturanperundang-undangan yang berlaku”. A. KESIMPULAN N.G. Yudara mengatakan Pejabat Umum 1. Akta PPAT tidak memenuhi atau tidakadalah organ Negara yang mandiri dan berwenang sejalan dengan kriteria akta otentik, dimanauntuk membuat akta otentik mengenai semua bentuk dan isi akta PPAT tidak ditentukanperbuatan perjanjian dan penetapan di bidang oleh Undang-undang melainkan hanyakeperdataan yang diharuskan oleh suatu peraturan peraturan menteri dengan bentukumum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki blanko/formulir. Sedangkan di dalam pasaluntuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin 1868 KUHPerdata yang mengatur kriteriakepastian tanggalnya, menyimpan asli aktanya dan akta otentik yaitu Akta itu harus dibuatmemberikan grosse, salinan dan kutipannya, dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu undang. Alasan lain bahwa akta PPATperaturan umum tidak juga ditugaskan atau bukan akta otentik, karena para PPAT hanyadikecualikan kepada Pejabat atau orang lain.47 mengisi formulir atau blangko akta yang Irfan Fachruddin mengatakan Pasal 1868 telah disediakan oleh pihak lain, bukanKUHPerdata secara implisit memuat perintah kepada membuat akta, sehingga akta PPATpembuat undang-undang yang mengatur tentang bukanlah akta otentik tetapi adalah aktaperihal Pejabat Umum, dimana harus ditentukan dengan bukti yang kuat karena dibuatkepada siapa masyarakat dapat meminta bantuan dihadapan Pejabat yang merupakanbantuannya jika perbuatan hukumnya ingin subordinasi Pejabat Pemerintahan atau BPN.dituangkan dalam suatu akta otentik.48 2. Kedudukan PPAT dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah jelas merupakan 47 N.G. Yudara, kedudukan akta PPAT sebagai alat bukti perpanjangan tangan dari Badan Pertanahantertulis yang otentik , makalah, jakarta , 8 Juni 2001, hal. 3. 48 Irfan Fachrudin. Kedudukan Akta Notaris dan Akta- Nasional khusus dalam pembuatan akta-aktaAktanya dalam Sengketa Tata Usaha Negara, Varia Peradilan 49111(1994), Hal. 146. kamusbahasaindonesia, loc.cit. Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 23
    • tanah yang merupakan syarat konstitutif b. Mengurangi pembebanan terhadap dalam pendaftarannya di Kantor Pertanahan. anggaran belanja Negara guna PPAT bukanlah Pejabat Umum yang pencetakan blangko tersebut. berwenang membuat akta otentik, tetapi c. Menghindari adanya kelangkaan atau adalah Pejabat yang berwenang membuat kekosongan blangko, sehingga tidak akta tanah sebagai bukti yang kuat. Hal ini ada alasan bagi PPAT untuk tidak sesuai dengan jiwa dan kehendak yang membuat akta atau tidak melayani ditetapkan dalam pasal 19 UUPA. masyarakat; 2. Untuk mengatasi ketidakpastian kedudukanB. SARAN PPAT sebagai pejabat umum, perlu adanya 1. Sebaiknya Badan Pertanahan Nasional undang-undang yang mengatur secara tegas memberikan otoritas atau kewenangan mengenai tugas, wewenang dan bentuk akta kepada PPAT untuk membuat akta otentik PPAT. Peraturan-peraturan yang membatasi sesuai dengan bentuk yang ditentukan tanpa kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah harus menggunakan blangko atau formulir seperti keharusan penggunaaan blanko akta akta. Hal ini akan mempunyai banyak dalam pembuatan akta, dalam hal ini manfaat, antara lain : mengenai ketentuan penggunaan blanko akta a. Menghindari adanya pungutan biaya- segera direvisi, agar semakin jelas biaya diluar peraturan yang telah kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat ditetapkan terkait terbitnya blangko Pembuat Akta Tanah (PPAT) sehingga akta yang anggarannya telah ditetapkan menegaskan bahwa Pejabat Pembuat Akta dalam APBN. Tanah adalah benar sebagai pejabat Umum yang diberi kewenangan dalam membuat suatu akta otentik. DAFTAR BACAAN A. LITERATUR / BUKUBachsan Mustafa, 1985, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Alumni, Bandung.Boedi Harsono, 1999, Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan UUPA, isi dan pelaksanannya, jilid 1, Hukum Tanah Indonesia, Djambatan, Jakarta.Chidir Ali, 1982, Yurisprudensi Indonesia Tentang Hukum Agraria, Bumi Cipta, Jakarta.Dahlan Thaib, 1993, Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945, Liberty, Yogyakarta.G.H.S. Lumban Tobing, 1992, Peraturan Jabatan Pejabat Umum, Penerbit Erlangga, Jakarta.Habibie Adjie, 2007, Telaah Ulang: kewenangan PPAT Untuk Membuat Akta, Bukan Mengisi Blangko/Formulir Akta, Penerbit: renvoi 8.44. , 2008, Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 tahun 2004 Tentang jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung. , 2009, Menoropong Khazanah Notaris dan PPAT di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti Bandung.Hans Kelsen, 1961, General Theory Of law And State,Translated by Anders Wedberg, New York : Russel & Russel, Dikutip oleh Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang-Undang, Rajawali pers, Jakarta.Herlien Boediono, 2007, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, Citra Aditya Bakti, Bandung.I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na’a, 2009, Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara, Refika Aditama, Bandung.Irawan Soerojo, 2003, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia, Arkola, Surabaya.Irfan Fachrudin. Kedudukan Akta Notaris dan Akta-Aktanya dalam Sengketa Tata Usaha Negara, Varia Peradilan 111(1994).J.H.A. Logemann, 1975, Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif, Ikhtiar Baru- Van Hoeve, Jakarta.Jimly asshiddiqie, 2005, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta.Lili rasjidi, Ira Thania Rasjidi, 2002, Pengantar Filsafat Hukum, Mandar maju, Bandung.M. Ali Boediarto, 2005, Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad, Swa Justitia, Jakarta.Muhamad Bakri, 2007, Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria, Cetakan I, Citra Media, Yogyakarta.N.G. Yudara, kedudukan akta PPAT sebagai alat bukti tertulis yang otentik , makalah, jakarta.Paulus Effendi Lotulung, Pengertian Pejabat Tata Usaha Negara Dikaitkan Dengan Fungsi PPAT Menurut PP No 10 Tahun 1961, makalah, Surabaya 1 juni 1966.Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta.Philipus m. Hadjon, dkk, 1998, Pengantar hukum Administrasi Negara Indonesia (Introduction to The Indonesia Administrative Law), Cet.I.Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. , 2001, Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik, Surabaya Post, 31 Januari 2001. Pitlo, 1978, Hukum Pembuktian dan Daluarsa, Menurut BW Belanda.R. Subekti, dan R. Tjitrosoedibio, 1980, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta.R. Subekti, 1980, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta. Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 24
    • Satjipto Rahardjo, 1991, Ilmu Hukum, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.Soetomo, 1993, Ilmu Negara, Usaha Nasional, Surabaya.Sri Sayekti, 2000, Hukum Agraria Nasional, Universitas Lampung, Bandar Lampung.Sudargo Gautama,1983, Pengertian Tentang Negara Hukum, Penerbitan Alumni, Bandung.Sudikno Mertokusumo, 1988, Hukum Acara Perdata di Indonesia, Liberty, Yogyakarta.Urip Santoso, 2005, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Kencana Prenada Media Group Jakarta.Walter Siregar, 1951, Bij J. B. Wolter uitgeversmaat schappij, N. V. Gronogen, Jakarta. B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGANUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945Kitab Undang-Undang Hukum PerdataUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan TanahPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran TanahPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran TanahPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran TanahPeraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta TanahPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah C. INTERNEThttp://kamusbahasaindonesia.org/ Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 25
    • KENDALA-KENDALA PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN BAGI TANAH YANG BELUM BERSERTIPIKAT Oleh Ni Luh Gede Purnamawati*, R.A Retno Murni**, Ida Bagus Agung Putra Santika*** Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana E-mail : purnamawati_notariat@yahoo.com ABSTRACT Uncertified land can be used as Security’s Right as long as the Security’s Right is processed at the same timeas the application of registration on the right of the land itself. The problem of the study is obstacles of charges forthe security’s right on uncertified land. The study used the method of normative law concerning primary and secondary law materials; secondarily,based on law materials from library, literature, dictionary and encyclopedia; primarily, it was taken from theinterview as a comparison to literature. The result of the study shows that there is a contradiction between regulation in Chapter 10 Article (3) andChapter 8 Article (1) of Bank Regulation which is principally to regulate that the uncertified land can be used as thesecurity of a bank credit and in other words that the bank credit cannot receive uncertified land as the security ofthe credit.Keywords: Security’s Right, Certificate* Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan T.A. 2010/2011* Pembimbing I* Pembimbing II PENDAHULUAN 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah1.1 Latar Belakang dikemukakan di atas, maka dapat ditarik rumusan Pembangunan ekonomi memerlukan modal. masalah sebagai berikut:Ketersediaan dan peningkatan modal dapat 1. Kapankah terjadinya peristiwa hukumbersumber salah satunya dari lembaga perbankan pembebanan hak tanggungan dari debitor ke(bank) melalui suatu proses kredit dengan berbagai kreditor terhadap tanah yang masih dalampersyaratan yang sebelumnya harus penuhi oleh para proses pensertipikatan?calon peminjam/nasabah bank (debitor). 2. Apakah kendala-kendala pembebanan hak Kegiatan pinjam meminjam dengan tanggungan atas tanah yang dalam prosesmenggunakan hak tanggungan diatur dalam Undang- pensertipikatan?Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang HakTanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang 1.3 Tujuan PenelitianBerkaitan dengan Tanah (UUHT). Hal ini ditegaskan Tujuan penelitian ini dapat dikualifikasikandalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 atas tujuan yang bersifat umum dan tujuan yangsebagaimana yang telah Diubah dengan Undang- bersifat khusus sebagai berikut:Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 a. Tujuan UmumTentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 1. Mengetahui dan mengkaji perlindunganTahun 1992 Tentang Perbankan (UU Perbankan) hukum pembebanan hak tanggungan atas Untuk lebih mengamankan dana yang tanah yang belum bersertipikat yangdisalurkan kreditor kepada debitor, bank memerlukan meliputi proses, tata cara, syarat-syarat dantambahan pengamanan berupa jaminan khusus dan jangka waktu penyelesaianyang banyak digunakan adalah jaminan kebendaan 2. Menganalisa akibat hukum yang dihadapiberupa tanah. bank sebagai kreditor apabila menerima Dalam praktek, tanah-tanah yang digunakan jaminan debitor berupa hak atas tanah yangsebagai obyek hak tanggungan sebagaimana diatur di belum bersertipikat.atas ada yang telah bersertipikat namun ada pula b. Tujuan Khususyang belum bersertipikat. Dalam pelaksanaan, tanah Sebagai kelengkapan persyaratanyang belum bersertipikat tidak diterima pihak bank untuk memperoleh gelar Magistersebagai agunan dengan alasan-alasan tertentu. Kenotariatan pada Program Magister Untuk itulah dalam penulisan tesis ini akan Kenotariatan Fakultas Hukum Universitasdibahas lebih lanjut dengan mengangkat judul Udayana, Denpasar.“Kendala-kendala Pembebanan Hak TanggunganBagi Tanah Yang Belum Bersertipikat”. Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 26
    • 1.4 Manfaat Penelitian antara satu dengan yang lainnya secara Penulis berharap penelitian ini bisa memberi logismanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada 2. All-inclusive, artinya bahwa kumpulanumumnya serta memiliki kegunaan praktis pada norma hukum tersebut cukup mampukhususnya sehingga penelitian ini bermanfaat secara menampung permasalahan hukum yangteoritis dan praktis ada sehingga tidak aka nada kekosongan hukum1.5 Landasan Teori 3. Systematic, yaitu bahwa di samping Mengkaji dan menjawab masalah yang ada bertautan antara satu dengan yangdalam tesis ini digunakan teori sebagai berikut: lainnya, norma-norma hukum tersebut 1.5.1 Teori Kewenangan tersusun secara hierarkis51. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang diberikan 1.6.3 Sumber Bahan Hukum oleh Undang-undang atau legislatif dari Adapun sumber bahan hukum yang kekuasaan eksekutif atau administratif. dipergunakan dalam penulisan tesis ini melalui 1.5.2 Teori Perlindungan Hukum penelitian hukum normatif dokumentatif, yang Perlindungan hukum kepada kreditor terdiri dari: secara umum telah diatur dalam Pasal 1131 1. Bahan Hukum Primer KUHPerdata yang menentukan bahwa : Bahan hukum yang bersifat “segala kebendaan si berutang, baik autoritatif artinya mempunyai otoritas bergerak maupun yang tidak bergerak, yaitu: yang sudah ada maupun yang akan ada 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikemudian hari, menjadi tanggungan (KUHPerdata). untuk segala perikatan perseorangan.” 2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 1.5.3 Teori Kepastian Hukum Tentang Undang-Undang Pokok Beberapa asas yang terkandung dalam Agraria (UUPA). kepastian hukum adalah: 3. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 1. Asas legalitas, konstitusionalitas dan Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah supremasi hukum. Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan 2. Asas undang-undang menetapkan Dengan Tanah (UUHT). berbagai perangkat aturan tentang 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun cara pemerintah dan para pejabatnya 1997 Tentang Pendaftaran Tanah melakukan tindakan pemerintahan. 5. Peraturan Menteri Negara 3. Asas non-retroaktif perundang- Agraria/Kepala Badan Pertanahan undangan : sebelum mengikat, Nasional Republik Indonesia Nomor 3 undang-undang harus diumumkan Tahun 1997 Tentang Ketentuan secara layak. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 4. Asas peradilan bebas : objektif- Nomor 24 Tentang Pendaftaran Tanah. imparsial dan adil-manusiawi. 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 5. Hak asasi manusia harus dirumuskan 1998 Tentang Perubahan Undang- dan dijamin perlindungannya dalam Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang undang-undang dasar50. Perbankan (UUPerbankan). 7. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan1.6. Metode Penelitian Nasional. 1.6.1 Jenis Penelitian 2. Bahan Hukum sekunder Jenis penelitian yang digunakan yaitu Bahan hukum sekunder yaitu berupa penelitian hukum normatif dan sebagai semua publikasi tentang hukum yang bukan pembanding atas ketentuan Undang-Undang merupakan dokumen-dokumen resmi yang dianalisa dalam penelitian ini, maka yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus dimaksud pula dengan bahan hukum primer hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar- adalah wawancara yang dilakukan terhadap komentar atas putusan. sumber informasi yang telah ditentukan 3. Bahan hukum tersier sebelumnya berdasarkan pedoman studi Bahan hukum tersier yaitu bahan dokumen. yang memberikan petunjuk maupun 1.6.2 Metode Pendekatan penjelasan terhadap bahan hukum primer Pendekatan masalah yang digunakan dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedi dalam penelitian ini yaitu Pendekatan dan seterusnya52. Perundang-undangan (Statute Approach), yang 1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 1. Comprehensive, artinya norma-norma 51 hukum yang ada di dalamnya terkait Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang, Boymedia Publishing, hal. 303 52 Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam 50 alikibe.blogspot.com, rule of law ground, 2008 Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 23. Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 27
    • Bahan hukum yang digunakan dalam yang setiap kali kita jumpai dalam praktik penelitian ini adalah bahan hukum yang perkreditan54. diperoleh melalui penelitian kepustakaan yaitu Menurut ketentuan hukum yang berlaku memahami dan mengkaji lebih mendalam maka asas-asas penting dalam perjanjian antara tentang literatur dan peraturan perundang- lain: undangan yang ada kolerasinya dengan 1. Asas kebebasan berkontrak pembahasan baik langsung maupun tidak 2. Asas konsensualisme langsung53. 3. Asas itikad baik 1.6.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan 4. Asas Pacta Sun Servanda Hukum 5. Asas berlakunya suatu perjanjian Bahan hukum yang telah dikumpulkan, 2.1.2 Dasar-Dasar Pemberian Kredit baik bahan hukum primer maupun bahan hukum Formula 4P dalam perbankan yaitu: sekunder, diolah dan dianalisis secara diskriptif Personality, Purpose, Prospect, Payment sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang Formula 5C dapat diuraikan sebagai berikut: obyektif untuk mendapatkan gambaran Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition mengenai obyek permasalahan yang diteliti of Economiy yaitu Kendala-kendala pembebanan hak Dari uraian di atas maka prinsip pemberian Tanggungan bagi tanah yang belum kredit oleh bank kepada calon debitor berpedoman bersertipikat. pada 2 prinsip, yaitu: 1. Prinsip kepercayaan KAJIAN PUSTAKA 2. Prinsip kehati-hatian (prudential principle) 2.1.3. Pengertian Dan Jenis-Jenis Jaminan2.1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit Jaminan secara harfiah selalu dikaitkanDan Jaminan dengan pemberian kepercayaan kepada pihak lain 2.1.1. Pengertian Dan Jenis-Jenis Kredit atas sesuatu prestasi. Secara etimologis kredit berasal dari Adapun jenis-jenis jaminan sebagai bahasa latin, credere yang berarti berikut: kepercayaan. Unsur-unsur yang terkandung 1. Jaminan Perorangan. dalam perjanjian kredit sebagai berikut: 2. Jaminan Kebendaan a. Kepercayaan yaitu keyakinan dari pemberi 2.1.4 Sifat Dan Kedudukan Perjanjian Jaminan kredit bahwa prestasi yang diberikannya Sebagai perjanjian yang bersifat accessoir baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa juga memperoleh akibat hukum seperti halnya akan benar-benar diterimanya kembali perjanjian accessoir yang lain, yaitu : dalam jangka waktu tertentu dimasa yang a. Adanya tergantung pada perjanjian pokok akan datang b. Hapusnya tergantung pada perjanjian pokok b. Tenggang waktu yaitu suatu masa yang c. Jika perjanjian pokok batal, ikut batal memisahkan antara pemberian prestasi d. Ikut beralih dengan beralihnya perjanjian dengan kontraprestasi yang akan diterima pokok pada masa yang akan datang. Dalam unsur e. Jika perutangan pokok beralih karena cessi, waktu terkandung pengertian nilainya dari subrograsi, akan ikut beralih juga tanpa uang yang akan datang. adanya penyerahan khusus.55 c. Degree of risk, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara 2.2 Ketentuan Umum Tentang Pendaftaran Tanah pemberian prestasi dengan kontraprestasi Di Indonesia yang akan diterima kemudian hari. Semakin 2.2.1Pendaftaran Tanah Menurut PP Nomor kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat 10 Tahun 1961 Pada tanggal 24 September 1960 resikonya karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos masa depan itu telah diundangkan Undang-Undang Nomor 5 maka selalu terdapat unsur ketidak tentuan Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria yang dimuat didalam Lembaran yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko. Negara Nomor 104 Tahun 1960, dan Dengan adanya unsur resiko inilah timbul kemudian lebih dikenal sebagai Undang- Undang Pokok Agraria (UUPA). jaminan dalam pemberian kredit d. Prestasi atau objek kredit itu tidak saja 2.2.2 Pendaftaran Tanah Menurut PP Nomor diberikan dalam bentuk uang tetapi juga 24 Tahun 1997 Setelah berlangsung 3 (tiga) dekade dapat berbentuk barang atau jasa, namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ternyata PP Nomor 10 Tahun 1961 dianggap ini didasarkan kepada uang maka transaksi- tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan perkembangan dan hasilnya tidak memuaskan. transaksi kredit yang menyangkut uanglah Peraturan pendaftaran tanah hasil 54 Mohammad Djumhana, 1993, Hukum Perbankan di 53 Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Indonesia, Bandung, Citra Aditya, hal. 218 55Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 58. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, loc.cit Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 28
    • penyempurnaan itu dituangkan dalam d. Memberikan kedudukan yang diutamakan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-2.3 Tinjauan Umum Tentang Hak Tanggungan kreditor lainnya56. 2.3.1 Pengertian Hak Tanggungan Unsur pokok dari hak tanggungan yaitu: 2.3.4 Asas-Asas Dalam Hak Tanggungan 1) Hak Tanggungan adalah hak jaminan Di dalam UUHT dikenal beberapa asas untuk pelunasan hutang. Hak Tanggungan yaitu : 2) Objek Hak Tanggungan adalah hak 1. Mempunyai kedudukan yang diutamakan atas tanah sesuai UUPA. bagi kreditur pemegang hak tanggungan. 3) Hak Tanggungan dapat dibebankan 2. Tidak dapat dibagi-bagi. atas tanahnya (hak atas tanah) saja, 3. Hanya dibebankan pada hak atas tanah tetapi dapat pula dibebankan berikut yang telah ada. benda-benda lain yang merupakan satu 4. Dapat dibebankan selain tanah juga kesatuan dengan tanah itu. berikut benda-benda lain yang berkaitan 4) Hutang yang dijamin harus suatu dengan tanah tersebut. hutang tertentu. 5. Dapat dibebankan atas benda lain yang 5) Memberikan kedudukan yang berkaitan dengan tanah yang baru akan diutamakan kepada kreditor tertentu ada di kemudian hari. terhadap kreditor-kreditor lain. 6. Sifat perjanjiannya adalah tambahan 2.3.2 Subyek dan Obyek Hak Tanggungan (accessoir). Subyek hak tanggungan ini diatur 7. Dapat dijadikan jaminan untuk hutang dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UUHT. Objek- yang baru akan ada. objek Hak Tanggungan adalah: Hak Milik, 8. Dapat menjamin lebih dari satu hutang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, berdasar. Hak Pakai atas tanah Negara yang menurut 9. Mengikuti objek dalam tangan siapa pun sifatnya dapat dipindahtangankan, Hak objek itu berada. Pakai atas Hak Milik (masih akan diatur 10. Tidak dapat diletakan sita oleh dengan Peraturan Pemerintah). pengadilan. 2.3.3 Unsur-unsur Hak Tanggungan 11. Hanya dapat dibebankan atas tanah Unsur-Unsur yang tercantum dalam tertentu. pengertian hak tanggungan adalah: 12. Wajib didaftarkan. a. Hak jaminan yang dibebankan hak atas 13. Pelaksanaan eksekusi lebih mudah dan tanah pasti. Yang dimaksud dengan hak 14. Dapat dibebankan dengan disertai janji- jaminan atas tanah adalah hak janji tertentu. penguasaan yang secara khusus dapat 15. Objek Hak Tanggungan tidak boleh diberikan kepada kreditur, yang memberi diperjanjikan untuk dimiliki sendiri oleh wewenang kepadanya untuk, jika debitur pemegang Hak Tanggungan bila debitor cidera janji, menjual lelang tanah yang cidera janji. secara khusus pula ditunjuk sebagai agunan piutang dan mengambil seluruh atau sebagian hasilnya untuk pelunasaan PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN ATAS hutangnya tersebut, dengan hak TANAH DALAM mendahulu daripada kreditur-kreditur PERJANJIAN KREDIT BANK lain (droit de preference). Selain kedudukannya mendahulu, kreditor 3.1 Pengertian Akta Pemberian Hak pemegang hak jaminan dan mengambil Tanggungan Yang Dibuat Oleh Pejabat pelunasan piutangnya dari hasil Pembuat Akta Tanah (PPAT). penjualan tersebut, sungguhpun tanah Akta PPAT merupakan akta yang dibuat tersebut telah dipindahkan kepada pihak oleh PPAT mengenai perbuatan-perbuatan lain (droit de suite); hukum yang dilakukan oleh orang-orang b. Hak atas tanah berikut atau tidak berikut (subyek hukum) tentang tanah atau atas satuan benda-benda lain yang merupakan kesatuan rumah susun. dengan tanah itu. Pada dasarnya, hak 3.2 Kedudukan Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggungan dapat dibebankan pada hak atas Dalam Perjanjian Kredit Bank tanah semata-mata, tetapi dapat juga hak APHT merupakan pelaksanaan (accessoir) atas tanah tersebut berikut dengan benda- dari sebagian ketentuan suatu perjanjian kredit. benda yang ada diatasnya; Hal itu dapat ditujukkan melalui kerangka c. Untuk pelunasan hutang tertentu berpikir sebagai berikut: Maksud untuk pelunasan hutang tertentu adalah hak tanggungan itu dapat membereskan dan selesai dibayar hutang- hutang debitor yang ada pada kreditor; 56 H. Salim HS., 2007, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Hal.96 Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 29
    • dan ketentuanan Pasal 8 Ayat (1) UU DEBITOR KREDITOR Perbankan. Kedua ketentuan di atas secara PERJANJIAN KREDIT eksplisit telah memberikan dasar hukum atau landasan yuridis tentang pemanfaatan tanah yang belum bersertipikat dapat dijadikan agunan kredit. Di dalam JAMINAN prakteknya ternyata tanah-tanah yang belum bersertipikat tidak dengan mudah dapat diterima untuk dijadikan agunan kredit oleh bank. BARANG TIDAK BERGERAK / TANAH Dengan menggunakan metode pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) yang digunakan dalam penulisan tesis ini dapat ditelusuri makna UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 (UUHT) dan maksud yang terkandung dalam ketentuan Pasal 10 Ayat (3) UUHT dan Pasal 8 Ayat (1) UU Perbankan bahwa tanah-tanah yang belum bersertipikat dapat PERLINDUNGAN HUKUM diagunkan sekaligus dapat dibebankan hak tanggungan dengan menggunakan APHT, di satu sisi bersamaan dengan proses konversi atas tanah bekas milik adat Bentuk Perlindungan Hukum dan Penafsiran Pasal dalam UUHT yang memberikan Perlindungan Hukum bagi tersebut sementara disisi lain tanah-tanah Kreditor apabila debitor wanprestasi bekas milik adat yang bukti pemilikannya berdasarkan pada hukum adat seperti girik, petuk, dan bukti-bukti lain yang sejenis3.3 Lahirnya Hak Tanggungan Bagi Bank tanpa dilakukan konversi haknya dapat (Kreditor) Berdasarkan Akta Pemberian dijadikan agunan kredit yang berarti pula Hak Tanggungan Yang Dibuat Pejabat dapat dibebankan hak tanggungan Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan APHT. Yang dimaksud dengan lahirnya hak Menurut hemat penulis, praktek pembebanan tanggungan bagi bank berdasarkan Akta hak tanggungan di Kantor Pertanahan Pemberian Hak Tanggungan Yang Dibuat oleh Kota/Kabupaten yang lahir dari suatu perjanjian PPAT dalam tesis ini adalah suatu peristiwa kredit lebih mendasar pada ketentuan Pasal 10 Ayat hukum yang lahir dari suatu proses pemberian (3) UUHT yang tidak selaras dengan makna dan hak tanggungan berdasarkan APHT yang maksud pada ketentuan Pasal 8 Ayat (1) UU memberikan wewenang dan kedudukan berupa Perbankan. Makna Pasal 10 Ayat (3) UUHT hak Tanggungan kepada kreditor terhadap Pendaftaran hak tanggungan dilakukan setelah jaminan (tanah dan bangunan) yang diagunkan terbitnya sertipikat menyimpang dan mengingkari oleh debitor dalam suatu perjanjian kredit. substansi ketentuan Pasal di atas. 3.3.1 Terhadap Agunan/Jaminan Tanah Yang Telah Bersertipikat APHT mengatur persyaratan dan AKIBAT HUKUM YANG LAHIR DARI ketentuan mengenai pemberian hak PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN ATAS tanggungan dari debitor kepada kreditor TANAH YANG BELUM BERSERTIPIKAT untuk memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor yang 1.1 Pendaftaran Hak Tanggungan Atas Tanah bersangkutan (kreditor preferen) daripada Yang Belum Bersertifikat kreditor-kreditor lain (kreditor konkuren). PP Nomor 10 Tahun 1961 dan diganti 3.3.2 Terhadap agunan/jaminan yang belum dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 menentukan bersertipikat bahwa pendaftaran tanah berdasarkan pada asas Tanah yang belum bersertipikat sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan pada umumnya dipahami tanah-tanah yang terbuka yang pada dasarnya bertujuan untuk belum memiliki bukti pemilikan berupa memberikan kepastian hukum dan perlindungan buku tanah lazimnya disebut sertipikat. Di hukum. masyarakat tanah belum bersertipikat Untuk hak tanggungan bagi tanah yang pemilikannya disebut pipil, girik, padol, belum bersertipikat Hak Tanggungan tersebut kitir dan bahkan pemilikannya dibuktikan baru akan didaftarkan bersama-sama dengan melalui surat pemberitahuan pajak keluarnya sertipikat tersebut. Pendaftaran Hak terhutang (SPPT) atas tanah. Tanggungan yang objeknya berupa hak atas Hal tersebut secara normatif tanah bekas milik adat yang belum terdaftar, ditentukan dalam Pasal 10 Ayat (3) UUHT PPAT yang bersangkutan juga melampirkan Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 30
    • Peta Bidang Tanah atau Gambar Situasi dari serta merta dapat diterbitkan sertipikat hak tanah yang bersangkutan yang dibuat oleh tanggungan oleh kantor pertanahan bukankah dalam Kantor Pertanahan dan juga Surat Keterangan proses pensertipakatan pasti diterbitkan sertipikat hak Pendaftaran Tanah dari Kepala Kantor miliknya dan dengan demikian dapat pula diterbitkan Pertanahan. Hal ini dilakukan untuk menjamin sertipikat hak tanggungannya. Selanjutnya terhadap pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah yang kendala-kendala perihal kurang jelasnya asal-usul bersangkutan telah dilaksanakan dan tanah maupun terjadi sengketa di pengadilan, tanah- pendaftaran Hak Tanggungan atas tanah tanah yang telah bersertipikatpun tidak tertutup tersebut juga tidak akan mengalami hambatan. kemungkinan terjadi sengketa atau kurang jelasnya1.2 Kendala–Kendalah Yang Dihadapi Oleh tanah sebagai obyek yang ditentukan dalam sertipikat Bank/Kreditor Dalam Menerima tersebut. Dengan demikian bagi tanah-tanah yang Jaminan/Agunan Tanah Yang Belum belum bersertipikat seyogyanya tidak dijadikan Bersertipikat alasan bagi kreditor/bank untuk tidak menerima Terhadap kendala-kendala yang dihadapi sebagai jaminan kredit. Pasal 10 Ayat (3) UUHT dan oleh bank untuk menerima tanah yang belum Pasal 8 Ayat (1) UU Perbankkan mengandung suatu bersertipikat sebagai agunan kredit antara lain kepastian hukum anah-tanah yang belum sebagai berikut: bersertipikat dapat dijadikan jaminan kredit. 1. Saat Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan. a. Kewenangan pemilik tanah KESIMPULAN DAN SARAN Kewenangan dari pemberi hak tanggungan atas objek Hak Tanggungan 1.1 Kesimpulan yang diberikan tersebut masih diragukan. Berdasarkan uraian dan analisa yang b. Kelengkapan data fisik dan data yuridis dilakukan dalam bab-bab di atas terhadap masalah Kelengkapan dan kebenaran data yang dikaji dalam tesis ini maka dapat disimpulkan fisik dan data yuridis atas objek Hak sebagai berikut: Tanggungan tersebut juga harus benar- 1. Peristiwa hukum lahirnya pembebanan hak benar dipastikan keaslian dan tanggungan dari debitor ke kreditor terhadap kebenarannya. tanah-tanah yang dalam proses c. Pemeriksaan di Kantor Pertanahan pensertipikatan adalah pada saat didaftarkan Pemeriksaan sertipikat hak atas tanah untuk pertama kalinya (konversi) terhadap pada Kantor Pertanahan, apakah data-data hak-hak atas tanah tersebut bersamaan yang tercantum pada sertipikat tersebut dengan pendaftaran pembebanan hak-hak sesuai dengan data-data yang ada di tanggungan. Untuk dan atas kepentingan Kantor Pertanahan. bank (kreditor), lahirnya pembebanan hak 2. Saat Pendaftaran di Kantor Pertanahan. tanggungan seperti tersebut berdasarkan a. Tanah Tidak Jelas Asal Usulnya ketentuan Pasal 10 Ayat (3) UUHT dan b. Tanah ada sanggahan atau dalam Pasal 8 Ayat (1) UU Perbankan yang lebih sengketa di Pengadilan jelas lagi diatur dalam Surat Menteri Negara c. Persyaratan Administrasi Tidak Dapat Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Dipenuhi Nomor 110-1544 tanggal 30 Mei 1996 Adapun akibat-akibat yang dapat tentang Penyampaian Peraturan Menteri timbul bagi kreditor apabila APHT tidak dapat Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan didaftarkan adalah: Nasional Nomor 5 Tahun 1996 Tentang 1. Kreditor tidak mempunyai kepastian hukum Pendaftaran Hak Tanggungan. atas objek jaminan yang diterima dengan 2. Kendala-kendala pembebanan atas tanah tidak dapat didaftarkannya APHT yang dalam proses pensertipikatan adalah 2. Memberi peluang kredit macet adanya pandangan dan sikap dalam 3. Tidak mempunyai kedudukan preferen pelaksanaan kegiatan perbankan maupun 4. Tidak dapat melakukan parate eksekusi dalam proses pembebanan hak tanggungan Terhadap kendala-kendala bahwa kreditor di Kantor Pertanahan bahwa hanya tanah-tidak memiliki kedudukan preferen disebabkan tanah yang telah bersertipikat saja yangkarena obyek hak tanggungan tidak dapat didaftarkan dapat diterima sebagai jaminan/agunanserta tidak dapat dilaksanakan parate eksekusi akibat kredit dan hanya tanah-tanah yangbelum adanya sertipikat Hak tanggungan tidaklah bersertipikat saja yang dapat didaftarkandemikian adanya. Hak tanggungan untuk dan bukan pembebanan hak tanggungannya.untuk kepentingan bank/kreditor sesungguhnya sudah 3. Adanya kontradiksi antara ketentuan Pasaldapat didaftarkan bersamaan dengan dilakukannya 10 Ayat (3) UUHT dan Pasal 8 Ayat (1) UUpendaftaran konversi hak-hak atas tanah tersebut, Perbankan, yang pada prinsipnya mengaturdemikian pula terhadap belum adanya sertipikat hak bahwa tanah-tanah yang belum bersertipikattanggungan dengan sendirinya akan terjawab seiring dapat dijadikan agunan kredit bank dengandengan proses pensertipikatan dari tanah yang pelaksanaan pemberian kredit perbankandidaftarkan tersebut. Jika pada saat didaftarkan tidak Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 31
    • yang tidak menerima tanah-tanah yang memperpendek waktu pengajuan, dan belum bersertipikat sebagai agunan. menekan biaya yang harus dikeluarkan, akan 4. Adapun kendala-kendala bagi bank/kreditor memotivasi masyarakat untuk di dalam menerima jaminan kredit berupa menyertipikasikan tanah mereka, selain obyek jaminan yang belum memiliki masyarakat tetap bisa mendapatkan kredit kepastian hukum, memberi peluang kredit dengan agunan tanah belum terdaftar, meski macet, tidak memberikan kedudukan yang untuk kredit jangka pendek sehingga hal ini preferent sebagai kreditor serta tidak dapat sejalan dengan makna yang terkandung dilakukannya parate eksekusi apabila debitor dalam Pasal 33 UUD 1945. wanprestasi dikemudian hari. Dalam hal 2. PPAT disarankan membuat langsung APHT demikian, menjadikan tanah-tanah yang untuk jaminan tanah yang belum belum bersertipikat mengalami kendala- bersertipikat karena lebih memberikan kendala bagi pemiliknya dalam rangka tanah kepastian hukum pada pihak perbankan dapat meningkatkan taraf hidup maupun sebagai kreditor. kesejahteraannya. Seyogyanya tanah-tanah 3. Pemerintah diharapkan mengeluarkan yang belum bersertipikat dapat diterima peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 10 pihak perbankan serta dapat diproses Ayat (3) UUHT dan Pasal 8 Ayat (1) UU pembebanan hak tanggungannya di Kantor Perbankan sehingga hal tersebut dapat Pertanahan jikalau di dalam pelaksanaannya memberikan kepastian hukum bagi para senantiasa dan tetap mengacu kepada norma pihak yang menggunakan tanah yang belum yang terkandung dalam Pasal 10 Ayat (3) bersertipikat sebagai objek hak tanggungan UUHT dan Pasal 8 Ayat (1) UU Perbankan. sekaligus sebagai wujud atas pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945, sebesar-besarnya bagi1.2 Saran-Saran kemakmuran rakyat. 1. Sesuai dengan Pasal 10 Ayat (3) UUHT dan Peneliti mengharapkan adanya penulisan lebih Pasal 8 Ayat (1) UU Perbankan, tanah tanpa lanjut dari tesis ini yang mengkaji lebih jauh upaya sertipikat atau belum terdaftar bisa dijadikan hukum apa yang dapat dilakukan apabila terjadinya agunan kredit hanya saja harus dibebani hak wanprestasi oleh debitor yang menggunakan tanah- tanggungan. Solusi untuk dapat mengurangi tanah yang belum bersertipikat sebagai masalah yang timbul akibat penyertipikatan jaminan/agunan kredit. tanah adalah mempermudah aturan, DAFTAR BACAANBUKUAP. Parlindungan, 2008, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Cet I, CV Mandar Maju, BandungAndrian Sutedi, 2008, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Cet. 2, Sinar Grafika, JakartaAmiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada, JakartaBoedi Harsono, 1997, Hukum Agraria Indonesia-Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya Jilid I Hukum Tanah Nasional, cetakan 7, Djambatan, Jakarta_______, 1999, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Edisi Revisi, Cetakan ke-8, Djambatan, JakartaBambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, JakartaBachsan Mustafa, 2000, Hukum Agraria Dalam Perspektif, Bandung, CV Remadja KaryaDjunaedi Hasan, 1996, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Azas PemisahanHorisontal, Penerbit PT. Citra Aditya Bhakti, BandungDepartemen Pendidikan Nasional, Kamus besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, edisi 3Edy Putra Tje’Aman, 1989, Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis, Liberty, YogyakartaE. Utrecht, 1963, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Penerbitan dan balai Buku Ichtiar, DjakartaGerarld M. Mwier, 1970, Leading Issues In Ekonomic Development Studies In International Poverty, Oxford University PressGunawan Wijaya & Ahmad Yani, 2003, Jaminan Fidusia, Cet. 3, PT Rajagrafindo Persada, JakartaG.H.S Lumban Tobing, 1983, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, JakartaHabib Adjie III, 2009, Hukum Notaris di Indonesia; Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, PT Citra Aditya, Bandung, hal. 55Hermansyah, SH., M.Hun., 2009, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, cet.5, Kencana Prenada Media GroupHasanuddin Rahman, 1996, Aspek-aspek Hukum Perikatan Kredit Perbankan, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, hal.164H. Salim HS., 2007, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, PT Raja Grafindo PersadaHabib Adjie, 1999, Hak Tanggungan Sebagai Lembaga Hak Jaminan Atas Tanah, CV Mandar Maju, Bandung, hal. 21Irawan Soerojo, 2003, Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah Di Indonesia, Cet. Pertama, Surabaya : Arkola Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 32
    • Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang, Boymedia PublishingM. Bahsan, 2007, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Cet. I, PT Rajagrafindo Persada, JakartaMhd. Yamin Lubis & Abd Rahim Lubis, 2008, Hukum Pendaftaran Tanah, Cet I, CV Mandar Maju, BandungMunir Fuady, 2003, Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidak Berdayaan Hukum), PT Citra Aditya Bakti, Cet 1, Bandung, , hal. 40.Dr. Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, MH, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan I, Pustaka PelajarMuhamad Djumhana, 2000, Hukum Perbankan Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, BandungM. Ali Boediarto, 2005, Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad, Swa Justisia, JakartaNasution Bahder Johan, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum , Mandar Maju, BandungPerangin, Effendi, 1991, Hukum Agraria Indonesia: Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Rajawali, JakartaPurwahid Patrik, 1994, Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari perjanjian dan dari Undang- Undang), Bandung, Mandar MajuPurwahid Patrik dan Kashadi, 2000, Hukum Jaminan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, SemarangPhilipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia; Sebuah Studi tentang prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum. Surabaya, PT Bina IlmuPurwaka I Gede, 1999, Keterangan Hak Mewaris Yang Dibuat Oleh Notaris, Program Spesialis Notariat Dan Pertanahan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, JakartaR.Subekti, R Tjitrosudibio, 2001, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Agraria dan Undang- Undang Perkawinan, Jakarta, PT Pradnya ParamitaRudi Tri Santoso, 1996, Kredit Usaha Perbankan, Cet. I, Andi, YogjakartaRonny Hanitijo Soemitro,1988, Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, JakartaRonny Hanitijo Soemitro, 1983, Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan I, Ghalia Indonesia, JakartaR. Setiawan, 1994, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bandung, Bina CiptaR.Subekti, 1991, Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia, PT. Citra AdityBakti, BandungRobert J Lumampouw dalam Nur Hayatan Nufus, 2010, Proses Pembebanan Hak Tanggungan Terhadap Tanah yang Belum Bersertipikat, Program Studi Kenotariatan Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, SemarangSutan Remy Sjahdeini, 1999, Hak Tanggungan, Asas-asas Ketentuan Pokok dan Masalah Yang dihadapi Oleh Perbankan (Suatu kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan), Cet. I, Alumni, BandungS,F. Marbun, 1997, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty, Yogjakarta, Suriansyah Murhaini, 1997, Kewenangan Pemerintah Daerah dan Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty, YogjakartaSudikno Mertokusumo, 1993, Bab-bab Tentang Penemuan Hukum, PT Citra Aditya Bakti Bekerjasama dengan: Konsorsium Ilmu Hukum, Departemen P & K dan The Asian Foundation, cet 1Soerjono Soekanto, 1983, Penegakan Hukum, Binacipta, Bandung,Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Grafindo Persada, JakartaSri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1981, Hukum Benda, Liberty, YogyakartaSri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, Liberty, YogyakartaSudikno Mertokusumo, 1987, Perundang-Undangan Agraria Indonesia, Yogyakarta, LibertySutan Remy Sjahdeini, 1999, Hak Tanggungan Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok Dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-Undang Hak Tanggungan, Alumni, BandungSudikno Mertokusumo, 1998, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, YogyakartaW.Friedmann, 1993, Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Susunan I), Judul Asli: Legal Theory, Penerjemah: Mohamad Arifin, Cet. Kedua, PT Rajagrafindo PersadaW.Arthur Lewis, 1955, The Theory Of Economic Growth, Richard D. Irwin, INC.Homewood, IllinoisMAKALAHRetno Sutantio, 1996, Beberapa Hal yang Perlu Diperhatikan oleh Bank dalam Menerima Hak Atas Tanah sebagai Obyek Hak Tanggungan, Bandung, MakalahSatrio J., 2003, Peralihan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Berdasarkan Warisan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan, Makalah Untuk Kongres III Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Jakarta.Mariam Darus Badrulzaman, Posisi Hak Tanggungan Dalam Hukum Jaminan Nasional makalah yang disajikan dalam Seminar Nasional. Kesiapan Dan Persiapan Dalam Rangka Pelaksanaan Undang-Undang Hak Tanggungan. yang diseleggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Pada tanggal 27 Mei 1996 di Bandung dan dalam Seminar Nasional Sehari. Persiapan Pelaksanaan Hak Tanggungan Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 33
    • Di Lingkungan Perbankan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tanggal 25 Juli 1996 di Medan.UNDANG-UNDANG1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).3. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT).4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah5. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tentang Pendaftaran Tanah.6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UUPerbankan).7. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional. Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 34
    • PERAMPASAN BENDA JAMINAN FIDUSIA OLEH NEGARA Oleh Ridwan Sidharta*, I Made Pasek Diantha**, Anak Agung Ngurah Gede Dirksen*** Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana E-mail : sidharta_line@yahoo.com ABSTRACT The background of this thesis is the existence of legal vacuum on the Act No. 42 Year 1999 regardingFiduciary Security, therefore two issues are raised; (1) whether the confiscation of the fiduciary security goods bythe state eliminates the legal certainty of the fiduciary security goods that has been owned by the creditor, and (2)how is the debtor’s obligation towards the consumers finance institution if the fiduciary security goods areconfiscated by the state. The theoretical basis used are the legal function theory, the concept of rights and property right, the legalcertainty principle, and legal finding to solve the issues in this research. The type of research in this research is normative legal research with the issues of the existence of legalvacuum, and this research is based on the use of primary legal materials, secondary legal materials and tertiarylegal materials.. Types of approach used in this research are statute approach and conceptual approach. Theanalysis from legal materials collected uses the techniques of description, interpretation, construction, evaluationand argumentation as a way to solve the issues in this research. From the steps taken in this research, it is concluded that; (1) the confiscation of the fiduciary securitygoods by the state does not eliminate the legal certainty from the fiduciary security goods that has been owned bythe creditor, in accordance with the legal function theory, the concept of rights and property right, and the legalcertainty principle that affirm the status of creditor based on what has been established by the law, and (2) thedebtor’s obligation towards the consumers finance institution if the fiduciary security goods are confiscated by thestate is the debtor is obliged to pay off his debts, and during the repayment of the debts in question, the debtor isrequired to replace the fiduciary security goods which are confiscated by the state with other fiduciary securitygoods that are equal in value to the confiscated goods.Keywords : Confiscation of Fiduciary Security Goods by the State, Legal Certainty, Debtor’s Obligation, FiduciarySecurity Goods.* Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan T.A. 2010/2011**Pembimbing I*** Pembimbing II PENDAHULUAN pembiayaan tersebut. Jaminan tersebut dibuat dalam bentuk fiduciary transfer of ownership1.1. Latar Belakang Masalah (fidusia)”.57 Manusia sehari-hari melakukan kegiatan “Pemberian jaminan fidusia dilakukan bisnis, dan untuk itu diperlukan dana. Dana melalui proses yang disebut dengan yang dibutuhkan dapat disediakan oleh lembaga constitutum prossesorium (penyerahan perbankan melalui fasilitas kredit atau alternatif kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik lainnya yaitu melalui lembaga pembiayaan. bendanya)”.58 Berdasarkan Keppres No. 9 Tahun 2009 Fokus perhatian dalam penelitian ini disebutkan “Lembaga pembiayaan adalah adalah : dalam jaminan fidusia, kreditur badan usaha yang melakukan kegiatan mempunyai kedudukan didahulukan terhadap pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau kreditur lainnya dari pelunasan/kewajiban barang modal”. debitur, yang disebut hak preferensi. Fasilitas pembiayaan yang diberikan Hak preferensi yang dimiliki oleh perusahaan pembiayaan kepada konsumen penerima fidusia sebagaimana dimaksud mengandung risiko cukup tinggi dari menjadi tidak bermakna manakala benda yang kemungkinan konsumen tidak dapat dijadikan jaminan fidusia itu tidak lagi berada memenuhi kewajibannya. Guna menghindari dalam kekuasaan debitur karena benda risiko kerugian itu, perusahaan pembiayaan tersebut dirampas oleh negara akibat meminta adanya jaminan. perbuatan pidana yang dilakukan debitur “Terhadap transaksi pembiayaan konsumen sebagai jaminan pokoknya adalah 57 Munir Fuady, 2006, Hukum Tentang Pembiayaan, PT. Citra barang yang dibeli dengan dana atau Aditya Bakti, Bandung, h. 168.  58 pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan Munir Fuady, 2002, Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 52. Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 35
    • terkait dengan kasus penebangan liar (illegal Fidusia merupakan hak kebendaan logging).59 yang bersifat memberi jaminan, memberikan kekuasaan langsung terhadap Seperti kasus yang menimpa PT. Astra benda jaminan dan hak mana dapat Sedaya Finance sebagai penerima fidusia.60 dipertahankan kepada siapapun juga. PT. Astra Sedaya Finance sebagai 3. Asas Kepastian Hukum. perusahaan pembiayaan dirugikan akibat Kepastian dalam pengertian hukum benda jaminan fidusia dirampas dari tangan memberikan aturan secara tegas dan pasti, pemberi fidusia selaku debitur karena yang yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun, bersangkutan melakukan perbuatan pidana karena melanggar berarti berakibat pada (kejahatan illegal logging). munculnya sanksi. PT. Astra Sedaya Finance haknya telah 4. Penemuan Hukum (Rechtvinding); terdiri dikesampingkan dengan pemberlakukan pasal dari Interpretasi Hukum dan Konstruksi 78 ayat (15) Undang-undang No. 41 Tahun Hukum. 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan 1.6. Metode Penelitian bahwa : “Semua hasil hutan dari hasil 1.6.1. Jenis Penelitian, yaitu jenis penelitian kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat hukum normatif. termasuk alat angkutnya yang dipergunakan 1.6.2. Jenis Pendekatan , menggunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pendekatan perundang-undangan ( pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam statute approach), dan pendekatan pasal ini dirampas untuk negara”. konsep hukum (conceptual Undang-undang No. 42 Tahun 1999 approach). tentang Jaminan Fidusia tidak mengatur 1.6.3. Sumber Bahan Hukum dari penelitian (adanya kekosongan norma/rechtsvaccum), hukum normatif mencakup: bahan tentang akibat hukum jika benda jaminan hukum primer, bahan hukum fidusia dirampas negara karena tindakan sekunder, dan bahan hukum tertier. pidana yang dilakukan oleh pemberi fidusia 1.6.4. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum, sebagai debitur. melalui studi pustaka.1.2. Rumusan Masalah 1.6.5. Tehnik Analisis Bahan Hukum, Masalah yang dirumuskan adalah dianalisis dengan dibantu teori yang sebagai berikut : didapat sebelumnya, dan analisis 1. Apakah perampasan benda jaminan bahan hukum ini dengan teknik fidusia oleh negara meniadakan kepastian deskripsi, interpretasi, konstruksi, hukum benda jaminan fidusia yang telah evaluasi, dan argumentasi. dimiliki kreditur? 2. Bagaimanakah kewajiban debitur kepada lembaga pembiayaan konsumen apabila TINJAUAN UMUM TENTANG FIDUSIA benda jaminan fidusia dirampas oleh negara? 2.1. Sejarah dan Pengertian Fidusia1.3. Tujuan Penelitian 2.1.1. Jaman Romawi dan Belanda. 1.3.1. Tujuan Umum. Pranata jaminan fidusia sudah dikenal 1.3.2. Tujuan Khusus. dan diberlakukan dalam masyarakat hukum1.4. Manfaat Penelitian Romawi. 1.4.1. Manfaat Teoritis. Ketika gadai dan hipotik berkembang 1.4.2. Manfaat Praktis. sebagai hak-hak jaminan, fidusia menjadi1.5. Landasan Teoritis terdesak dan bahkan akhirnya hilang sama Pada penelitian ini, digunakan landasan sekali dari hukum Romawi. teortis, yaitu : Perkembangan selanjutnya adalah ketika 1. Teori Fungsi Hukum (Sebagai hukum Belanda meresepsi hukum Romawi, Pengayoman/Perlindungan). di mana fidusia sudah lenyap, fidusia tidak Hukum sebagai kaedah ikut diresepsi. Itulah sebabnya dalam berfungsi untuk menjamin kepastian Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang hukum, keadilan sosial dan Hukum Perdata Belanda) tidak ditemukan mengayomi/melindungi hak-hak yang pengaturan tentang fidusia. dimiliki oleh manusia (pengayoman Dalam Burgerlijk Wetboek, pranata bersifat preventif). jaminan yang diatur adalah gadai untuk 2. Konsep Hak dan Hak Kebendaan. barang bergerak dan hipotik untuk barang tidak bergerak. Kemudian ditetapkan pranata jaminan dengan jaminan penyerahan hak 59 www.kompas.com.  Akibat Penebangan Liar, Jumat, milik secara kepercayaan yang dikenal23 Agustus 2002, diakses pada 11 Juni 2011. sebagai fidusia. 60 Henry Subagiyo, 2006, Tinjauan Yuridis TerhadapPerlindungan Hak Kepemilikan Jaminan Fidusia Dalam Upaya 2.1.2. Pengaturan Fidusia di Indonesia.Pemberantasan Illegal Logging, Jurnal Konstitusi, Volume 3No. 2, Mei 2006, h. 84. Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 36
    • Seperti halnya di Belanda, keberadaan kepemilikan tersebut dilakukan dengan cara fidusia di Indonesia diakui oleh constitutum prossessorium. yurisprudensi berdasarkan keputusan 2.2.2. Kedudukan Para Pihak dalam Fidusia. Hooggerrechtshof (HGH) tanggal 18 Penyerahan hak milik kepada kreditur Agustus 1932. dalam fidusia bukanlah suatu penyerahan Berlakunya Undang-undang Pokok hak milik dalam arti sesungguhnya seperti Agraria (UU Nomor 5 Tahun 1960), halnya dalam jual beli, sehingga perbedaaan antara barang bergerak dan tidak kewenangan kreditur hanya setaraf dengan bergerak menjadi kabur karena undang- kewenangan yang dimiliki seorang yang undang tersebut menggunakan pembedaan berhak atas barang-barang jaminan. berdasarkan tanah dan bukan tanah. 2.2.3. Ruang Lingkup dari Objek Jaminan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Fidusia. tentang Jaminan Fidusia objek fidusia Pasal 2 UU Jaminan Fidusia meliputi benda bergerak baik yang berwujud memberikan batas ruang lingkup berlakunya maupun tidak berwujud dan benda tidak yaitu terhadap setiap perjanjian yang bergerak khususnya bangunan hak-hak atas bertujuan untuk membebani benda dengan tanah yang tidak dapat dibebani Hak jaminan fidusia, yang dipertegas dalam pasal Tanggungan sebagai dimaksud dalam 3 UU Jamina Fidusia, yang ditegaskan tidak Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 berlaku terhadap : tentang Hak Tanggungan. a. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan, 2.1.3. Pengertian Fidusia dan Jaminan Fidusia. sepanjang peraturan perundang- Dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang undangan yang berlaku Jaminan Fidusia pada pasal 1 ayat (1) menentukan jaminan atas benda- didefinisikan pengertian fidusia sebagai benda tersebut wajib didaftar. berikut: Namun demikian bangunan di atas “Fidusia adalah pengalihan hak milik orang lain yang tidak dapat kepemilikan dengan ketentuan bahwa benda dibebani hak tanggungan yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut berdasarkan Undang-undang tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Nomor 4 Tahuin 1996 tentang Hak Dan pada pasal 1 ayat (2) didefinisikan Tanggungan, dapat dijadikan objek pengertian jaminan fidusia sebagai berikut : jaminan fidusia. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas b. Hipotik atas kapal yang terdaftar benda bergerak baik yang berwujud maupun dengan isi kotor berukuran 20 (dua yang tidak berwujud dan benda tidak puluh) M3 atau lebih. bergerak khususnya bangunan yang tidak c. Hipotik atas pesawat terbang. dapat dibebani dengan hak tanggungan d. Gadai. sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak KEPASTIAN HUKUM BENDA JAMINAN Tanggungan yang tetap dalam penguasaan FIDUSIA YANG DIMILIKI KREDITUR pemberi fidusia, sebagai agunan pelunasan 3.1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Jaminan utang tertentu yang memberikan kedudukan 3.1.1. Pengertian dan Ruang Lingkup yang diutamakan kepada penerima fidusia Hukum Jaminan. terhadap kreditur lainnya. Dalam pemberian kredit, 2.1.4. Sifat Jaminan Fidusia. menurut Sutan Remy Sjahdeini, Jaminan Fidusia mempunyai sifat “jaminan kredit adalah segala sesuatu sebagai berikut : yang mempunyai nilai, mudah untuk droit de suite, memberikan hak preferent, diuangkan yang diikat dengan janji mempunyai kekuatan eksekutorial, sebagai jaminan untuk pembayaran spesialitas dan publisitas, accessoir, dari hutang debitur berdasarkan menjamin utang yang telah ada atau akan perjanjian kredit yang dibuat kreditur ada, menjamin lebih dari satu utang, serta dan debitur”.61 berisi hak untuk melunasi utang. Ruang lingkup hukum jaminan di Indonesia mencakup : KUH2.2.Ruang Lingkup Fidusia. Perdata, KUH Dagang, UU No. 4 2.2.1. Hakikat Fidusia. /1996 tentang Hak Tanggungan, dan Dari definisi fidusia yang diberikan UU No.42/1999 tentang Jaminan Undang-undang Jaminan Fidusia dapat Fidusia. dikatakan bahwa dalam jaminan fidusia 3.1.2. Pentingnya Lembaga Jaminan. terjadi pengalihan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan dengan janji benda yang kepemilikannya dialihkan tetap dalam 61 Sutan Remy Sjahdeini, 1999, Hak Tanggungan, Azas-azas, penguasaan pemilik benda. Pengalihan hak Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan, Alumni, Bandung, h. 132.   Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 37
    • Pemberian fasilitas kredit selalu 4. Mudah dan pasti pelaksanaan memerlukan adanya jaminan, hal ini eksekusinya (pasal 29). demi keamanan pemberian kredit Kepastian hukum benda jaminan tersebut dalam arti piutang dari pihak fidusia adalah sebagai benda jaminan kreditur akan terjamin dengan adanya yang bersifat droit de suite. jaminan. Di sinilah letak penting 3.2.2. Subjek dan Objek Jaminan Fidusia. adanya lembaga jaminan. Yang dimaksud dengan subjek Hukum Jaminan merupakan dalam UU Jaminan Fidusia adalah bidang hukum yang populer yang pemberi fidusia/debitur dan penerima juga disebut the economic law fidusia/kreditur. Debitur adalah orang (Hukum Ekonomi), wiertschaftrecht perseorangan atau korporasi pemilik atau droit de economique yang benda yang menjadi objek jaminan berfungsi menunjang kemajuan fidusia, sedangkan kreditur adalah ekonomi dan kemajuan pembangunan orang perseorangan atau korporasi pada umumnya. Sehingga bidang yang mempunyai piutang yang hukum demikian pengaturannya pembayarannya dujamin dengan dalam undang-undang perlu jaminan fidusia. diprioritaskan.62 Benda yang menjadi objek 3.1.3. Sumber Hukum Jaminan. jaminan fidusia adalah benda yang Hukum jaminan berasal dari sumber dapat dimiliki dan dialihkan hak hukum tertulis, yaitu : Buku II KUH kepemilikannya, baik benda itu Perdata, KUH Dagang, UU No. 4 berwujud maupun tidak berwujud, /1996 tentang Hak Tanggungan, UU terdaftar maupun tidak terdaftar, No. 42 /1999 tentang Jaminan bergerak maupun tidak bergerak yang Fidusia, UU No. tidak dapat dibebani hak tanggungan 21 /1992 tentang Pelayaran. atau hipotik. 3.1.4. Jaminan dalam Lembaga Pembiayaan 3.2.3. Proses Terjadinya Jaminan Fidusia. Konsumen. 1. Pembebanan jaminan fidusia. Sebagai lembaga pembiayaan, Tahap-tahap pembebanan pembiayaan konsumen akan fidusia sebagai berikut : a) tahap menghadapi risiko, oleh karenanya pertama pembuatan perjanjian diperlukan jaminan tertentu dari pokok, b) tahap kedua pembuatan debitur untuk mengamankan akta jaminan fidusia, c) tahap pembiayaan yang diberikan kreditur. ketiga pendaftaran jaminan Jaminan yang ada dalam fidusia. pembiayaan konsumen pada Setelah dilakukan pendaftaran prinsipnya sama dengan jaminan jaminan fidusia, guna dalam kredit bank khususnya kredit membuktikan adanya jaminan konsumen, yaitu jaminan utama, fidusia, Kantor Pendaftaran jaminan pokok, dan jaminan Fidusia menerbitkan sertifikat tambahan. jaminan fidusia3.2. Fidusia Sebagai Pranata Jaminan dengan 2. Pendaftaran jaminan fidusia. Hak Kebendaan Tujuan pendaftaran fidusia 3.2.1. Kepastian Hukum Benda Jaminan adalah melahirkan jaminan fidusia Fidusia Berdasarkan Undang-undang. bagi kreditur, dan memberikan Undang-undang Nomor 42 hak yang didahulukan terhadap Tahun 1999 menjelaskan jaminan kreditur. fidusia mempunyai kepastian hukum dari benda jaminan fidusia , yaitu Pendaftaran jaminan fidusia diatur sebagai berikut : dalam pasal 11 sampai dengan 1. Memenuhi asas spesialitas dan pasal 18 Undang-undang Nomor publisitas (pasal 6 dan pasal 11). 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 2. Selalu mengikuti objek yang Fidusia dan Peraturan Pemerintah dijaminkan di tangan siapapun Nomor 86 Tahun 2000 tentang objek itu berada, sifat droit de Tata Cara Pendaftaran Jaminan suite (pasal 20). Fidusia dan Biaya Pembuatan 3. Jaminan fidusia memberikan Akta Jaminan Fidusia. kedudukan yang mendahulukan 3.2.4. Pengalihan dan Hapusnya Jaminan kepada kreditur terhadap kreditur Fidusia. lainnya (pasal 27). 1. Pengalihan jaminan fidusia. Pengalihan hak atas piutang 62 yang diatur pasal 19 UU Jaminan Purwahid Patrik dan Kashadi, 2001, Hukum Jaminan, Diktat Fakultas Fidusia ini, disebut dengan cessie, Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, h.2-3.  yaitu pengalihan piutang yang Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 38
    • dilakukan dengan akta otentik atau akta di bawah tangan. 2. Hapusnya jaminan fidusia. KEWAJIBAN DEBITUR KEPADA LEMBAGA Pasal 25 UU Jaminan Fidusia PEMBIAYAAN KONSUMEN menyatakan secara tegas bahwa 4.1. Lembaga Pembiayaan jaminan fidusia hapus karena : a) 4.1.1. Pengertian dan Pengaturan Lembaga hapusnya utang yang dijamin Pembiayaan. dengan fidusia, b) pelepasan hak Pasal 1 ayat (1) Perpres No. 9 Tahun atas jaminan fidusia oleh penerima 2009 ditegaskan bahwa lembaga fidusia, c) musnahnya benda yang pembiayaan adalah badan usaha yang menjadi objek jaminan fidusia. melakukan kegiatan pembiayaan3.2.5. Eksekusi Jaminan Fidusia. dalam bentuk penyediaan dana atau Pasal 29 UU Jaminan Fidusia barang modal. menyatakan bahwa apabila debitur 4.1.2. Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan. cidera janji, eksekusi terhadap benda Peraturan Presiden No. 9 Tahun yang menjadi objek jaminan fidusia 2009 menyatakan kegiatan lembaga dapat dilakukan dengan cara : pembiayaan ada 4 (empat) bidang a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh usaha, yaitu : sewa guna usaha penerima fidusia. (leasing), anjak piutang (factoring), b. Penjualan benda yang menjadi pembiayaan konsumen (consumer objek jaminan fidusia atas finance), dan kartu kredit (credit card). kekuasaaan penerima fidusia 4.2. Lembaga PembiayaanKonsumen sendiri melalui pelelangan umum 4.2.1. Pentingnya dan Batasan Pembiayaan serta mengambil pelunasan Konsumen. piutangnya dari hasil penjualan. 1. Pentingnya pembiayaan konsumen. c. Penjualan di bawah tangan yang Perkembangan pembiayaan dilakukan berdasarkan konsumen disebabkan dengan adanya kesepakatan pemberi dan kendala-kendala bagi masyarakat penerima fidusia jika dengan cara berpenghasilan rendah untuk dapat demikian dapat diperoleh harga mengakses dana dari sumber tertinggi yang menguntungkan pembiayaan lain, sehingga mereka para pihak. lebih menyukai dan memanfaatkan jasa pembiayaan konsumen yang fleksibel, sesuai dengan tingkat Setiap janji untuk kemampuan dan keperluan konsumen. melaksanakan eksekusi terhadap 2. Batasan pembiayaan konsumen. benda jaminan fidusia dengan cara Transaksi pembiayaan konsumen yang bertentangan dengan ketentuan didasarkan pada perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal pembiayaan konsumen yang berisikan 29 dan pasal 31, adalah batal demi tentang berbagai hak dan kewajiban hukum (pasal 32 UU Jaminan yang harus dilaksanakan dengan itikad Fidusia). baik antara perusahaan pembiayaan3.2.6. Kepastian Hukum dari Benda konsumen dengan konsumen, serta Jaminan Fidusia Jika Dirampas perjanjian jual beli antara supplier dan oleh Negara. konsumen. Dalam kegiatan Pada peristiwa perampasan pembiayaan konsumen terdapat 3 benda jaminan fidusia perlu dilihat (tiga) pihak yang terlibat, yaitu apakah benda jaminan fidusia perusahaan pembiayaan konsumen, tersebut tetap ada atau dimusnahkan konsumen dan supplier. oleh negara. Jika benda tersebut tidak 4.2.2. Dasar Hukum Lembaga Pembiayaan dimusnahkan oleh negara berdasarkan Konsumen. kaitannya dengan pengertian, Dasar hukum pembiayaan konsumen pengaturan, hakikat, kedudukan para menyangkut pengaturan dari lembaga pihak, ruang lingkup, subjek dan pembiayaan konsumen yang telah objek, pembebanan dan pendaftaran, diklasifikasikan menjadi dasar hukum pengalihan dan hapusnya, sifat-sifat, substantif dan dasar hukum serta eksekusi dari benda jaminan administratif. fidusia, jelas bahwa kepastian hukum benda jaminan fidusia tetap dimiliki 4.3. Kewajiban Debitur kepada Kreditur Apabila kreditur sesuai ditetapkan dalam UU Debitur Wanprestasi. No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Kewajiban debitur kepada perusahaan Fidusia, kreditur tidak boleh dan tidak pembiayaan konsumen apabila benda jaminan dapat dirugikan, walaupun oleh fidusia dirampas oleh negara adalah debitur negara. diwajibkan untuk melunasi hutangnya kepada Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 39
    • kreditur, dan selama masa pelunasan adalah debitur diwajibkan untuk melunasi hutangnya, debitur diwajibkan mengganti hutangnya kepada kreditur, dan selama benda jaminan fidusia yang dirampas oleh masa pelunasan hutangnya, debitur negara tersebut dengan benda jaminan lain diwajibkan mengganti benda jaminan yang setara dengan nilai benda jaminan fidusia yang dirampas oleh negara fidusia yang sebelumnya. tersebut dengan benda jaminan lain yang setara dengan nilai benda jaminan fidusia yang sebelumnya. PENUTUP 5.2. Saran-saran 1. Negara dalam melakukan perampasan benda5.1. Simpulan jaminan fidusia karena perbuatan 1. Kepastian hukum benda jaminan fidusia penebangan liar (illegal logging) oleh yang dirampas oleh negara (dalam hal debitur, perlu memperhatikan kepastian benda jaminan fidusia tidak hukum benda jaminan fidusia telah berada dimusnahkan) tetap dimiliki kreditur, dalam kekuasaan kreditur sesuai ketetapan dilihat kaitannya dengan pembebanan dan dalam UU Jaminan Fidusia. pendaftaran, sifat-sifat, dan pengalihan Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap dan hapusnya benda jaminan fidusia, kreditur, di dalam UU Jaminan Fidusia perlu diatur sesuai yang ditentukan dalam UU No.42 tentang kewajiban debitur kepada penerima Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. fidusia/kreditur apabila benda jaminan fidusia 2. Kewajiban debitur kepada lembaga dirampas oleh negara (dalam hal benda jaminan pembiayaan konsumen apabila benda fidusia tidak dimusnahkan) karena perbuatan jaminan fidusia dirampas oleh negara melawan hukum (illegal logging) dari debitur. DAFTAR BACAANBuku :Fajar ND., Mukti, & Yulianto Ahmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.Fuady, Munir, 1996, Hukum Perkreditan Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.⎯⎯⎯, 2002, Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.⎯⎯⎯, 2006, Hukum Tentang Pembiayaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.Patrik, Purwahid, dan Kashadi, 2001, Hukum Jaminan, Diktat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.Sjahdeini, Sutan Remy, 1999, Hak Tanggungan, Azas-azas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan, Alumni, Bandung.Subekti, 1996, Jaminan-jaminan Pemberian Kredit Termasuk Hak Tanggungan Menurut Hukum Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.Artikel :Subagiyo, Henry, 2006, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Kepemilikan Jaminan Fidusia Dalam Upaya Pemberantasan Illegal Logging, Jurnal Konstitusi, Volume 3 No. 2, Mei 2006.Internet :www.kompas.com. Akibat Penebangan Liar, Jumat, 23 Agustus 2002, diakses pada tanggal 11 Juni 2011.Peraturan Perundang-Undangan :Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No. 19Tahun 2005 Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2005 menjadi Undang-undang.Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK-012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan. Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 40
    • KEDUDUKAN AKTA NOTARIS DALAM PROSES PEROLEHAN STATUS BADAN HUKUM KOPERASI Oleh Ni Putu Eka Aprillya Dewi*, Herman Suryokumoro**, I Ketut Sandhi Sudarsana*** Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana E-mail : - ABSTRACT Ni Putu Eka Aprillya Dewi, student of Notarial Study Program of joint cooperation between Faculty ofBrawijaya University of malang and Faculty of Law of Udayana University of 2009/2010 academic year, “TheStatus of a Notarial Deed in the Process of Acquiring a Co-operative Legal Entity Status.” Supervisor I : HermanSuryokumoro, S.H., M.S., Supervisor II : I Ketut Sandhi Sudarsana, S.H., M.H. This thesis derived from a norm vagueness in the provision of Article 6 paragraph (1) of the Regulation ofthe State Minister for Co-operatives and Small and Medium Enterprises of the Republic of Indonesia Number :01/Per/M.KUKM/I/2006 concerning Implementation Guidline if Incorporation and Authorization of the Deeds ofCo-operative Incorporation and its Article of Association Amendments from the State Minister for Co-operativesand Small and Medium Enterprises of The Republic of Indonesia that regulates that co-operative foundersthemselves are able to prepare a co-operative incorporation deed for them. This provision certainly affects thestatus of a notarial deed in the process of acquiring a co-operative legal entity status. Therefore, it has a legalimplication toward a co-operative incorporation deed concluded by a notary. This study adopted the normative study of law namely though the literaty study. Meanwhile, the arroachesapplied in this study are the statute approach and the conceptual approach. This study is aimed at determining the status of notarial deed in the process of acquiring a co-operative legalentity status so that co-operative founders are able to legitimize their legal acts in preparing pre co-oprative entityto become a legitimate co-operative entity. Besides that, a legal consequence of a notarial deed for a co-opeerativeentity is that the relevant co-operative can become a legal entity having legitimate status and become a legal subjecthaving rights and oblogations.Keywords : deed, notary, co-operative.* Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan T.A. 2009/2010**Pembimbing I***Pembimbing II PENDAHULUAN Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada :1.1. Latar Belakang ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil Indonesia adalah negara hukum, menganut dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatankonsep welfare state (kesejahteraan umum).63 Oleh yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalamThe Founding Fathers diproklamirkan pada tanggal permusyawaratan/perwakilan, serta dengan17 Agustus 1945 bertujuan untuk mewujudkan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyatkesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat. Indonesia.”. Untuk mewujudkan tujuan tersebut di dalam Dalam rangka mewujudkan dan menjabarkanPembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke- tujuan di atas, selanjutnya dirumuskan Pasal 33 AyatIV menentukan : (3) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut ”Kemudian daripada itu untuk membentuk dengan UUD 1945) yang menentukan:suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang “Perekonomian disusun sebagai usaha bersamamelindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh berdasar atas kekeluargaan.” Selanjutnya dalamtumpah darah Indonesia dan untuk memajukan penjelasannya, ditentukan bahwa badan usahakesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan yang dimaksud adalah koperasi. Koperasibangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang dipandang penting sebagai salah satuberdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan bentuk usahakeadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, karenaKebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang- merupakan gerakan ekonomi rakyat dan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan  makmur sesuai dengan tata perekonomian nasional   Sukamto Satoto, Fungsi Jabatan Fungsional 63 yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atasPerencana Dalam Menentukan Tujuan Pemerintah, (Jambi: asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.Buku Ajar Bagian Hukum Administrasi Negara FakultasHukum Unja, 2005), hlm. 2.    Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 41
    • Dalam pendirian badan usaha koperasi secara Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahannormatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran DasarTahun 1992 Tentang Perkoperasian yang Koperasi diatur mengenai pengesahan akta pendiriandiundangkan pada tanggal 21 Oktober 1992 dalam koperasi.Lembaran Negara Nomor 116 Tahun 1992 dan Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (1)Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502 Tahun Peraturan Menteri Koperasi Nomor1992 yang selanjutnya disebut UU Perkoperasian. 01/Per/M.KUKM/I/2006 Tentang PetunjukSebelum berlakunya UU Perkoperasian, koperasi Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Aktadiatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967 Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi :Tentang Pokok-pokok Perkoperasian. Undang- “Para pendiri koperasi atau kuasanya dapatUndang tersebut tidak mengatur tentang pemberian mempersiapkan sendiri akta pendirian koperasi, ataustatus badan hukum bagi pendirian koperasi. melalui bantuan notaris pembuat akta koperasi”. Undang-Undang Perkoperasian disusun dan Ketentuan Pasal 6 Ayat (1) di atasdiundangkan untuk menyesuaikan gerak langkah menimbulkan kabur norma, yang menimbulkankoperasi dengan perkembangan perekonomian pada implikasi yuridis baik secara normatif maupunumumnya. Undang-undang ini dimaksudkan untuk empiris. Secara normatif ketentuan tersebutmemperjelas dan mempertegas jati diri, tujuan, mengandung makna bahwa dalam pendirian koperasikedudukan, peran, manajemen, keusahaan, dan para pendiri dapat mempersiapkan sendiri aktapermodalan koperasi serta pembinaan koperasi pendiriannya, sedangkan di sisi lain juga ditentukansehingga dapat lebih menjamin terwujudnya bahwa akta pendirian koperasi, akta perubahankehidupan koperasi sebagaimana diamanatkan UUD anggaran dasar koperasi dan akta-akta lain yang1945.64 UU Perkoperasian menegaskan bahwa terkait dengan kegiatan koperasi dibuat secara otentikpemberian status badan hukum dalam pendirian oleh Notaris, dengan mengacu ketentuan Pasal 3koperasi, pengesahan perubahan Anggaran Dasar dan Keputusan Menteri Koperasi Nomorpembinaan koperasi merupakan wewenang dan 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 Tentang Notaris Sebagaitanggung jawab pemerintah.65 Pembuat Akta Koperasi. Dalam UU Perkoperasian, pendirian koperasi Secara empiris, kabur norma seperti di atasdiatur dalam Bab IV Tentang Pembentukan. menimbulkan keragu-raguan atau ketidakpastianBerdasarkan ketentuan pasal-pasal dalam Bab IV hukum dalam proses pendirian koperasi. Padahal,Tentang Pembentukan, pendirian koperasi harus koperasi sebagai badan usaha senantiasa diarahkanmemenuhi syarat didirikan dan dibentuk dengan oleh dan didorong untuk ikut berperan secara nyatasekurang-kurangnya dua puluh orang untuk koperasi meningkatkan kesejahteraan anggotanya denganprimer dan untuk koperasi sekunder dibentuk oleh memberikan status badan hukum koperasi melaluisekurang-kurangnya tiga koperasi, pembentukan pengesahan dari pemerintah dalam hal ini Menterikoperasi dilakukan dengan akta pendirian yang Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.memuat anggaran dasar, koperasi mempunyai Dalam menghadapi perkembangankedudukan dalam wilayah negara Republik perekonomian yang semakin kompleks, maka dalamIndonesia, dan ditentukan juga bahwa koperasi dunia usaha diperlukan kepastian hukum. Salah satumemperoleh status badan hukum setelah akta cara untuk memperoleh kepastian hukum yaitu daripendiriannya disahkan oleh Pemerintah. Secara dokumen-dokumen yang dibuat oleh pelaku usaha.eksplisit pendirian koperasi hanya diatur secara Hal ini juga berlaku bagi koperasi sebagai salah satuumum dan juga tidak adanya ketentuan yang pelaku usaha. Koperasi memerlukan adanyamengatur bahwa akta pendirian koperasi dan akta- kepastian hukum menyangkut dokumen-dokumenakta lainnya yang berkaitan dengan kegiatan koperasi yang dibuatnya.menggunakan akta notaris. Dalam rangka peningkatan mutu pelayanan Ketentuan-ketentuan di atas kemudian hukum dalam bidang perkoperasian, khususnya yangditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Negara berkaitan dengan proses, prosedur dan tata caraKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik pendirian, perubahan anggaran dasar dan akta yangIndonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/IX/2004 terkait dengan kegiatan koperasi, diperlukan adanyaTentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi dan upaya untuk menjamin kepastian hukum terhadapPeraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil akta-akta perkoperasian melalui akta otentik. Sebab,dan Menengah Republik Indonesia Nomor: akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat01/Per/M.KUKM/I/2006 Tentang Petunjuk yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa,Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan,Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang Pada Bab IV Peraturan Menteri Negara berkepentingan, yang mencatat apa yangKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik dimintakan untuk dimuat dalamnya oleh yangIndonesia Nomor: 01/Per/M.KUKM/I/2006 Tentang berkepentingan.66 Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan Andjar Pachta W., Myra Rosana Bachtiar, Nadia 64Maulina Benemay, Hukum koperasi Indonesia Pemahaman,Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha, (Jakarta : Kencana, Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata 662008), hlm. 71. Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 119. Ibid., hlm. 72. 65   Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 42
    • masyarakat. Melalui akta otentik menentukan secara pelayanan hukum yang baik kepadajelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum masyarakat dan dapat menciptakandan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari kepastian hukum.terjadinya sengketa. Berdasarkan hal-hal di atas, penulis tertarik 1.5. Kerangka Teoritikuntuk melakukan penelitian hukum yang hasilnya Untuk dapat melakukan kajian terhadapakan dituangkan ke dalam bentuk tesis, dengan judul: permasalahan dalam tesis ini, penulis berpijak pada“Kedudukan Akta Notaris Dalam Proses Perolehan beberapa teori hukum, konsep-konsep dan asas-asasStatus Badan Hukum Koperasi”. hukum, diantaranya adalah Teori Badan Hukum dan Teori Kepastian Hukum.1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang 1.6. Metode Penelitian diatas, maka dapat dirumuskan 1.6.1. Jenis Penelitian permasalahan sebagai berikut : Penelitian ini tergolong penelitian 1. Bagaimanakah kedudukan akta notaris hukum normatif, karena obyek dalam proses perolehan status badan hukum penelitiannya meneliti kaidah hukum itu koperasi? sendiri (peraturan perundang-undangan, 2. Akibat hukum apakah yang ditimbulkan yurisprudensi, hukum adat atau hukum oleh akta notaris bagi koperasi? tidak tertulis lainnya dan asas-asas hukum). 671.3. Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan diatas, maka 1.6.2. Jenis Pendekatan tujuan dari penelitian ini adalah : Pendekatan yang dipergunakan 1. Tujuan Umum adalah pendekatan yuridis normatif. Untuk pengembangan ilmu hukum Pendekatan secara yuridis normatif adalah pada umumnya terutama memberikan suatu pendekatan dalam pemecahan gambaran secara garis besar mengenai masalah dengan permasalahan yang berkaitan dengan cara pendekatan menggunakan kedudukan akta notaris dalam proses legislasi dan regulasi (the statute perolehan status badan hukum koperasi. approach).68 2. Tujuan Khusus a. Untuk mengetahui kedudukan akta 1.6.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum notaris dalam proses perolehan status Penelitian ini dititikberatkan pada badan hukum koperasi. penelitian kepustakaan, berasal dari hasil b. Untuk mengetahui akibat hukum yang penelitian kepustakaan terhadap bahan ditimbulkan oleh akta notaris bagi hukum primer, sekunder, dan tersier. koperasi.1.4. Manfaat Penelitian 1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Setiap penelitian yang dilakukan diharapkan Adapun teknik yang diterapkandapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. dalam penelitian ini adalah melalui teknikAdapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, telaah kepustakaan.yaitu: 1. Manfaat Teoritis 1.6.5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat Hukum memberikan manfaat dan sumbangan bagi Bahan-bahan hukum yang telah perkembangan ilmu hukum pada umumnya, terkumpulkan kemudian dianalisis dengan dan khususnya hukum perusahaan maupun menggunakan teknik analisis dengan hukum koperasi. tahapan sebagai berikut : tahapan 2. Manfaat Praktis pendeskripsian atau penggambaran dengan - Bagi para pendiri dan anggota koperasi menguraikan proposisi-proposisi hukum diharapkan dapat memberi manfaat dan sesuai pokok permasalahan yang dikaji, masukan dalam pengelolaan koperasi untuk selanjutnya dilakukan interpretasi. sehingga dapat menjalankan manajemen Oleh karena dalam tesis ini mengkaji pengelolaan yang baik bagi koperasi. adanya kabur norma maka digunakan - Bagi Pemerintah, sebagai pembentuk metode interpretasi. Setelah tahap Undang-Undang diharapkan penelitian ini sebagai masukan dalam membuat 67 Bagir Manan, Penelitian Bidang Hukum, kebijakan yang terkait dengan (Bandung : Jurnal Hukum, Puslitbangkum Unpad Perdana, pengaturan masalah koperasi di Januari, 1999), hlm 4, Selanjutnya juga dikatakan bahwa : Indonesia. “.... tidak ada kesamaan dalam penggunaan istilah metoda penelitian hukum. Penelitian hukum berdasarkan kajiannya - Bagi Notaris, sebagai konsultan atau dapat dikelompokkan menjadi : 1. Penelitian hukum (secara) pendamping dalam pembentukan normatif, 2. Penelitian hukum (secara) sosiologis, 3. koperasi sehingga dapat memberikan Penelitian hukum (secara) teori dan falsafah (hukum). Ibid., hlm. 97.   68 Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 43
    • interpretasi, kemudian tahap sistematisasi merupakan bentuk jamak dari kata actum yang berupa upaya-upaya mencari kaitan merupakan bahasa latin yang mempunyai arti rumusan suatu konsep hukum atau perbuatan-perbuatan.70 Akta merupakan suatu tulisan proposisi hukum antara peraturan yang semata-mata dibuat untuk membuktikan sesuatu perundang-undangan yang sederajat atau peristiwa, karenanya suatu akta harus maupun antara yang tidak sederajat. Dan ditandatangani.71 Ada juga yang mengatakan bahwa tahapan evaluasi atau analisis adalah akta merupakan tulisan, dimana akta merupakan dengan memberi penilaian berupa tepat tulisan yang khusus dibuat untuk dijadikan bukti atas atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, hal yang disebut di dalamnya.72 benar atau salah, sah atau tidak sah oleh Akta adalah surat yang diberikan tanda peneliti terhadap suatu pandangan, tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang proposisi, pernyataan rumusan norma, menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang dibuat keputusan, baik yang tertera dalam bahan sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.73 hukum primer maupun dalam bahan hukum Jadi untuk dapat digolongkan dalam pengertian akta, sekunder. Hasil penerapan dari keempat maka surat itu harus ditandatangani, keharusan tanda tahapan tersebut kemudian diberikan tangan ini tersirat dalam Pasal 1869 Kitab Undang- argumentasi hukum untuk mendapatkan Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan kesimpulan atas kedua pokok permasalahan KUH Perdata) keharusan adanya tanda tangan yang akan dibahas dalam tesis ini. tidak lain bertujuan untuk membedakan antara akta yang satu dengan akta yang lain, jadi1.7. Sistematika Penulisan fungsi tanda tangan pada suatu akta adalah untuk BAB I Dalam bab ini akan memberi ciri sebuah akta.74 diuraikan secara runtun gambaran mengenai materi kedudukan akta notaris 2.2. Tinjauan Umum Tentang Notaris dalam proses perolehan status badan 2.2.1. Notaris sebagai Pejabat Umum hukum bagi koperasi dalam latar belakang Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan masalah, rumusan masalah, tujuan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, penelitian, manfaat penelitian, kerangka serta tanggung jawab yang berat untuk melayani teoritik dan metode penelitian. kepentingan umum dan yang merupakan inti dari BAB II Dalam bab ini akan tugas notaris adalah mengatur secara tertulis dan diuraikan mengenai konsep-konsep serta otentik tentang hubungan-hubungan hukum antara teori-teori yang relevan dengan para pihak yang secara mufakat meminta jasa permasalahan yang diteliti dalam penulisan notaris.75 penelitian ini yaitu mengenai Kedudukan Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Akta Notaris Dalam Proses Perolehan Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris ( selanjutnya Status Badan Hukum Koperasi. disebut dengan UUJN), Notaris adalah pejabat umum BAB III Dalam bab ini akan yang berwenang untuk membuat akta otentik dan diuraikan mengenai hasil penelitian dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pembahasan dari permasalahan yang Undang-Undang ini. diteliti, yaitu mengenai kedudukan akta Dalam Penjelasan UUJN ditentukan bahwa Notaris dalam proses perolehan status Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk badan hukum koperasi dan akibat hukum membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik yang ditimbulkan oleh akta notaris bagi tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum koperasi. lainnya. Pembuatan akta otentik yang diharuskan BAB IV Bab ini merupakan bab oleh perundang-undangan dalam rangka menciptakan terakhir yang menguraikan mengenai kepastian ketertiban dan perlindungan hukum. Selain kesimpulan dari pembahasan permasalahan diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, yang diteliti serta mencantumkan pula tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang mengenai saran-saran yang relevan dengan berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban pokok permasalahan yang dibahas dalam para pihak demi kepastian, ketertiban dan penulisan penelitian ini. perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan. KAJIAN PUSTAKA R. Soebekti dan Tjitrosudibio, Kamus Hukum, 702.1. Tinjauan Umum Tentang Akta (Jakarta : Pradnya, 1980), hlm. 9. Suatu akta ialah suatu tulisan yang dengan 71 R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata,sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu (Jakarta: Intermasa, 1995), hlm. 178.peristiwa dan ditandatangani.69 Menurut Undang- 72 Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak AtasUndang, surat-surat dapat dibagi menjadi dua, yaitu Tanah Di Indonesia, (Surabaya: Arkola, 2002), hlm. 131. Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata 73surat-surat akta dan surat-surat lain. Menurut R. Indonesia, (Yogyakarta : Liberty, 1998), hlm. 121.Soebekti dan Tjitrosudibio, bahwa kata acta 74 Ibid., hlm. 21. Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi Notaris Dalam 75 R. Subekti, Hukum Pembuktian, (Jakarta: Penengakan Hukum Pidana, (Yogyakarta : BIGRAF 69Pradnya Paramita, 2003), hlm. 32. Publishing, 1995), hlm. 86. Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 44
    • 2.2.2. Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta pendukung hak dan kewajiban. Batasan Koperasi ataupun definisi dari badan hukum telah Dalam upaya memberikan landasan hukum banyak dikemukakan oleh para sarjana,terhadap akta-akta perkoperasian, maka dilakukan tetapi dapatlah disimpulkan tentangkerjasama antara Kementerian Koperasi dan Usaha pengertian badan hukum yang juga sebagaiKecil dan Menengah dengan Ikatan Notaris Indonesia subyek hukum itu mencakup hal-hal(INI) untuk pembuatan akta koperasi. Kerjasama sebagai berikut :tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman (MoU) - perkumpulan orang (organisasi);antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan - dapat melakukan perbuatanMenengah Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris hukum dalam hubungan-hubungan hukum;Indonesia (INI) yang ditandatangani di Jakarta pada - mempunyai harta kekayaantanggal 4 Mei 2004. sendiri; Sebagai langkah konkret dari adanya - mempunyai pengurus;penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tersebut, - mempunyai hak dan kewajiban;maka tanggal 24 September 2004, Pemerintah - dapat menggugat dan digugat dimelalui Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan depan pengadilan.79Menengah (UKM) mengeluarkan Keputusan MenteriNegara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 2.4. Tinjauan Umum Tentang KoperasiRepublik Indonesia Nomor : 98/ KEP/M.KUKM/ IX/ 2.4.1. Pengertian Koperasi2004 Tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Dalam Pasal 1 UU Perkoperasian ditentukanKoperasi. bahwa : Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (4) “Koperasi adalah badan usaha yangKeputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil beranggotakan orang seorang atau badandan Menengah Republik Indonesia Nomor : 98/ KEP/ hukum koperasi dengan melandaskanM.KUKM/ IX/ 2004 Tentang Notaris Sebagai kegiatannya berdasarkan prinsip koperasiPembuat Akta Koperasi : sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat “Notaris pembuat akta koperasi adalah pejabat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.”umum yang diangkat berdasarkan peraturan Jabatan Koperasi adalah suatu perkumpulan yangNotaris, yang diberi kewenangan antara lain untuk beraggotakan orang-orang atau badan-badan hukum,membuat akta pendirian, akta perubahan anggaran yang memberikan kebebasan masuk dan keluarnyadasar dan akta-akta lainnya yang terkait dengan sebagai anggota, dengan bekerja sama secarakegiatan koperasi”. kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya.802.3.Konsep Badan Hukum Koperasi merupakan suatu sistem dan Dalam subyek hukum berkaitan erat dengan sebagaimana diketahui sistem itu merupakanhak dan kewajiban. Dalam hukum, perkataan ”orang” himpunan komponen-komponen atau bagian yangatau ”person” berarti pembawa hak, yaitu segala saling berkaitan yang secara bersama-sama berfungsisesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban, yang mencapai tujuan. Tujuan yang dimaksud adalahterdiri atas : tujuan ekonomi atau dengan kata lain bahwa koperasi a. Manusia (natuurlijke person) harus berdasarkan atas motif ekonomi atau mencari b. Badan hukum (rechtpersoon) 76 keuntungan, sedangkan bagian-bagian yang saling Hukum positif di semua negara berkaitan tersebut merupakan unsur-unsur ekonomi termasuk negara kita mengakui dan seperti digunakannya sistem pembukuan yang baku, menentukan bahwa manusia dan diadakannya pemeriksaan secara periodik, adanya badan hukum adalah subyek hukum.77 cadangan, dan sebagainya. Sedangkan unsur sosial, Badan hukum adalah badan-badan bukan dalam arti kedermawanan, tetapi lebih untuk atau perkumpulan-perkumpulan yang menerangkan kedudukan anggota dengan pengurus. memiliki hak-hak dan melakukan Juga unsur sosial ditemukan dalam cara koperasi perbuatan-perbuatan hukum seperti yang demokratis, kesamaan derajat, kebebasan keluar manusia. Badan-badan dan perkumpulan- masuk anggota, calon anggota, persaudaraan, perkumpulan itu dapat memiliki kekayaan pembagian sisa hasil usaha kepada anggota secara sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum proporsional dengan jasanya, serta menolong diri dengan perantaan pengurusnya, dapat sendiri.81 digugat dan menggugat di muka hakim.78 Badan hukum merupakan konstruksi yuridis yang menganggap bahwa “sesuatu” itu dianggap sebagai C.S.T. Kansil, Hukum Perusahaan Indonesia 76(Aspek Hukum Dalam Ekonomi) Bagian I, (Jakarta: Pradnya Chidir Ali, op.cit., hlm. 21. 79Paramita, 2005), hlm. 397. Arif Chaniago, Perkoperasian Indonesia, 80   Chidir Ali, Badan Hukum, (Bandung: Alumni, 77 (Bandung: Angkasa, 1984), hlm. 1.1991), hlm. 11. Andjar Pachta W., Myra Rosana Bachtiar, Nadia 81 C.S.T. Kansil, op.cit., hlm. 19-20 78 Maulisa Benemay, op.cit., hlm. 22. Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 45
    • HASIL DAN PEMBAHASAN teknik pembuatan akta serta materi-materi hukum lainnya sebagai pendukung jabatnnya dalam3.1. Kedudukan Akta Notaris Dalam Proses memverikan nasehat-nasehat berkaitan dengan Perolehan Status Badan Hukum Koperasi keberadaan Seperti diketahui bahwa dalam UU koperasi sebagai badan hukum dalamPerkoperasian tidak ada satu pasal pun yang melakukan kegiatan bisnis.82 Sehingga dapatmenentukan bahwa akta pendirian koperasi yang dikatakan bahwa akta pendirian koperasi yang dibuatmemuat anggaran dasar harus dibuat dengan akta oleh para pendiri dengan dibantu oleh pejabat darinotaris secara otentik, artinya pendirian koperasi dinas/ kantor yang membidangi perkoperasianhanya disyaratkan dalam bentuk tertulis (akta) yaitu merupakan akta di bawah tangan, karena tidak adabisa dengan akta dibawah tangan atau dengan akta yang menjamin kebenaran dari isi akta tersebutotentik. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan sebagaimana akta otentik yang dibuat oleh pejabatPasal 7 Ayat (1) UU Perkoperasian : “Pembentukan yang berwenang untuk itu.koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Setelah Penulis melakukan klarifikasi kepadadilakukan dengan Akta Pendirian yang memuat Bagian Penyuluhan dan Badan Hukum DinasAnggaran Dasar.” Pasal 6 UU Perkoperasian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupatenmengatur tentang: Tabanan, Bapak Kadek Sardika, bahwa sekalipun Ayat (1): “Koperasi primer dibentuk Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Koperasi sekurang-kurangnya 20 (dua dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 01/ Per/ puluh) orang.” M.KUKM/ I/ 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ayat (2) “Koperasi sekunder dibentuk oleh Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi menentukan koperasi.” bahwa akta pendirian koperasi dapat dipersiapkan Ketentuan tentang pendirian dan perubahan sendiri oleh para pendiri koperasi atau kuasanya,anggaran dasar koperasi yang diatur dalam UU tetapi kenyataannya di masyarakat saat ini sebuahPerkoperasian memberikan kebebasan bagi koperasi dapat diberikan status badan hukum hanyamasyarakat yang akan mendirikan koperasi untuk dengan akta notaris yg dibuat secara otentik.membuat akta sendiri atau dengan bantuan notaris Salah satu aspek penting dalam pendiriansebagai pejabat umum untuk membuat akta otentik. suatu koperasi adalah diperolehnya status badanBegitu pula dalam Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri hukum bagi koperasi, dan untuk memperoleh statusNegara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah badan hukum hal penting yang harus dipenuhi adalahNomor : 01/ Per/ M.KUKM/ I/ 2006 Tentang dibuatnya akta pendirian koperasi. DenganPetunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan ditetapkannya Keputusan Menteri Negara KoperasiAkta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 98/ KEP/Koperasi menentukan bahwa : “ Para pendiri koperasi M.KUKM/ IX/ 2004 Tentang Notaris Pembuat Aktaatau kuasanya dapat mempersiapkan sendiri akta Koperasi, maka tugas pembuatan akta pendirian,pendirian koperasi, atau melalui bantuan Notaris perubahan anggaran dasar serta pembubaran koperasipembuat akta koperasi.” dilaksanakan oleh Notaris dengan akta otentik. Ketentuan Pasal 7 UU Perkoperasian dan Menurut hemat Penulis kedudukan aktaPasal 6 Ayat (1) Peraturan Mneteri Negara Koperasi notaris bukan sekedar syarat formil untuk pendiriandan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 01/ Per/ sebuah badan hukum koperasi sebagaimanaK.KUKM/ I/ 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dimaksud dalam Keputusan Menteri Negara KoperasiPembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan dan Usaha Kecil dan Menengah Republik IndonesiaPerubahan Anggaran Dasar Koperasi telah Nomor : 98/Kep/M.KUKM/IX/2004, akan tetapimenimbulkan kabur norma di tengah-tengah lebih daripada itu yaitu menjadi “alat” bagi paramasyarakat, yang menimbulkan ketidakpastian pendiri koperasi dalam rangka melegitimasihukum dalam proses pengesahan status badan hukum perbuatan hukumnya yang disebut sebagaibagi koperasi. Ketidakpastian hukum dimaksud perkumpulan pra koperasi menjadi sebuah badanmisalnya, bagi masyarakat yang ingin mendirikan hukum koperasi. Lebih jauh lagi, sebagai sebuahkoperasi berpendirian bahwa anggaran dasarnya “alat”, akta notaris mengandung makna bahwa dalamcukup dibuat di bawah tangan sejalan dengan rangka pendirian badan hukum koperasi menjadikanketentuan Pasal 7 UU Perkoperasian. Di sisi lain ada perubahan tanggung jawab dari dari para pendirimasyarakat yang hendak mendirikan koperasi dengan secara sendiri-sendiri atau tanggung jawab rentengmenggunakan akat notaris sebagai alat untuk sebagai konsekuensi logis dari status pra koperasimendapatkan permohonan status badan hukum menjadi tanggung jawab koperasi sebagai sebuahkoperasi. badan hukum yang berdiri sendiri. Pejabat yang selama ini memberikan bantuan Oleh karenanya sebagai sebuah “alat” dalamdalam penyusunan akta pendirian koperasi meskipun pendirian koperasi, akta notaris menjadikan koperasisudah diberikan pelatihan-pelatihan khusus untuk itu berkedudukan sebagai subyek hukum yang memilikimasih dianggap kurang memenuhi kualifikasi yang hak dan kewajiban hukumnya sendiri, terlepas daridibutuhkan untuk menjadikan akta yang dibuatnyasebagai akta otentik. Di samping itu, pejabat tersebut 82 Kantor Menteri Negara Koperasi dan UKM, Bukutidak diberi bekal yang cukup tentang dasar-dasar Panduan Pelatihan Calon Pejabat Pembuat Akta Koperasi, (Jakarta, 2001), hlm. 2. Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 46
    • hak dan kewajiban masing-masing para pendiri atau tuntutan untuk suatu tanggung jawab badan, karenaanggotanya. memang telah terjadi pemisahan yang tegas antara status hukum dan kekayaan pribadi dari para anggota3.2. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Oleh dengan organisasi badan hukum tersebut. Selain itu, Akta Notaris Bagi Koperasi sebagai subyek hukum, koperasi juga dapat bertindak dan berwenang untuk melakukan perikatan atau Akta notaris merupakan “alat’ untuk tindakan hukum lainnya sebagaimana layaknya orangmemperoleh status badan hukum bagi koperasi. pribadi atau badan hukum pribadi dan dapat pulaBadan hukum merupakan badan-badan atau dituntut atau dikenakan sanksi dan hukuman.perkumpulan-perkumpulan yang memiliki hak-hak Sehingga, bagi orang perorangan atau badan hukumdan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti lainnya yang hendak membuat hubungan hukummanusia. Badan-badan dan perkumpulan- dengan koperasi tersebut menjadi jelas untukperkumpulan itu dapat memiliki kekayaan sendiri, mendudukkan posisinya atauikut serta dalam lalu lintas hukum dengan kepentingannya dalam berhubungan denganperantaraan pengurusnya, dapat digugat dan koperasi tersebut.85menggugat di muka hakim.83 Meski demikian akan sangat baik dan menjadi Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 lebih tegas bila dalam ketentuan perundang-undanganTahun 1994 Tentang Persyaratan dan Tata Cara tentang koperasi mengatur mengenai prinsip-prinsipPengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran umum hukum perusahaan dalam koperasiDasar Koperasi ditentukan bahwa : “Koperasi sebagaimana yang terdapat dalam ketentuanmemperoleh status badan hukum setelah akta perundang-undangan yang mengatur tentangpendiriannya disahkan”. Dalam Penjelasan Pasal 3 perseroan terbatas, seperti mengenai tingkat dantersebut dengan status badan hukum bagi koperasi bentuk tanggung jawab dari para pendiri, paramengikat baik ke dalam maupun keluar. Mengikat ke anggota, para pengurus dan para manager dari suatudalam artinya pengurus maupun anggota koperasi koperasi dalam kaitan dengan status koperasi sebagaiterikat pada ketentuan-ketentuan yang telah suatu badan hukum.ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga. Sedangkan mengikat keluar artinya,semua perbuatan hukum yang dilakukan oleh PENUTUPpengurus atas nama koperasi dan untuk kepentingankoperasi menjadi tanggung jawab koperasi. 4.1. Kesimpulan Akibat hukum yang ditimbulkan oleh akta Berdasarkan hasil penelitian dan analisis sertanotaris bagi koperasi adalah koperasi resmi pembahasan yang telah dilakukan pada bab-babmemperoleh status sebagai badan hukum yang terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yangmerupakan subyek hukum yang memiliki hak dan merupakan jawaban terhadap permasalahan dalamkewajiban. Sehingga koperasi dapat melakukan penelitian ini sebagai berikut :perbuatan hukum, dan terhadap pihak ketiga apabila 1. Kedudukan akta notaris dalam proses perolehandiperlukan dapat dengan jelas dan tegas mengetahui status badan hukum koperasi adalah sebagaisiapa yang dapat diminta bertanggung jawab atas “alat” bagi koperasi untuk memperoleh statusjalannya usaha badan hukum koperasi tersebut. badan hukum. Apabila koperasi tersebut tidak Koperasi diakui sebagai badan hukum mempunyai akta pendirian koperasi yang dibuatadalah suatu badan yang ada karena hukum dan oleh notaris, maka koperasi tersebut tidak dapatmemang diperlukan keberadaannya sehingga disebut memperoleh pengesahan status badan hukum.legal entity.84 Apabila suatu koperasi sudah Akta pendirian koperasi yang dibuat oleh Notarismerupakan suatu badan hukum, maka koperasi secara otentik inilah yang menjadi dasar hukumtersebut berpredikat sebagai subyek hukum, yang dari koperasi dan bagi anggota-anggotanyadapat bertindak dan berwenang untuk melakukan berlaku sebagai undang-undang. Akta pendirianperikatan atau tindakan hukum lainnya sebagaimana koperasi tersebut merupakan anggaran dasarlayaknya orang pribadi atau badan hukum pribadi koperasi yang mengikat dan harus dipatuhi olehyang dapat pula dituntut atau dikenai sanksi dan semua anggota dan pengurus koperasi.hukuman. Sehingga, bagi para orang perorangan atau 2. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh akta notarisbadan hukum lainnya yang akan membuat hubungan bagi koperasi adalah dengan akta notaris koperasihukum dengan koperasi menjadi jelas untuk resmi memperoleh status sebagai badan hukummendudukkan posisinya atau kepentingannya dalam sehingga berkedudukan sebagai subyek hukumberhubungan dengan koperasi tersebut. yang memiliki hak dan kewajiban. Dengan Badan hukum koperasi merupakan subyek demikian koperasi dapat melakukan perbuatanhukum yang berdiri sendiri seperti layaknya manusia hukum, dapat memiliki kekayaan sendiri, dapatyang dapat memiliki harta kekayaan dan kewajiban. menggugat dan digugat di muka pengadilan, danJadi, apabila di kemudian hari terjadi hal-hal yang yang bertindak keluar adalah pengurus darimenyangkut pertanggungjawaban hukum, maka harta koperasi tersebut. Bagi para orang peroranganmilik pribadi para anggotanya tidak menjadi obyek atau badan hukum lainnya yang akan membuat C.S.T. Kansil, op.cit., hlm. 19-20. 83 Andjar Pachta W., Myra Rosana Bachtiar, Nadia 85 Budi Untung, op.cit., hlm. 31. 84 Maulisa Benemay, op.cit., hlm. 95. Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 47
    • hubungan hukum dengan koperasi menjadi jelas perlindungan hukum di bidang perkoperasian untuk mendudukkan posisinya atau khususnya kepastian hukum dalam proses kepentingannya dalam berhubungan dengan pengesahan status badan hukum koperasi. koperasi tersebut. 2. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh akta notaris bagi koperasi adalah koperasi resmi memperoleh4.2. Saran status sebagai badan hukum yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban.1. Ketentuan Pasal 7 UU Perkoperasian dan Pasal 6 Sehingga koperasi dapat melakukan perbuatan Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan hukum, dan terhadap pihak ketiga apabila Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 01/ Per/ diperlukan dapat dengan jelas dan tegas K.KUKM/ I/ 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan mengetahui siapa yang dapat diminta bertanggung Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan jawab atas jalannya usaha badan hukum koperasi Perubahan Anggaran Dasar Koperasi telah tersebut. Hendaknya akan sangat baik dan menimbulkan kabur norma di tengah-tengah menjadi lebih tegas bila dalam ketentuan masyarakat, yang menimbulkan ketidakpastian perundang-undangan tentang koperasi mengatur hukum dalam proses pengesahan status badan mengenai prinsip-prinsip umum hukum hukum bagi koperasi. Untuk itu hendaknya Pasal perusahaan dalam koperasi sebagaimana yang 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Koperasi terdapat dalam ketentuan perundang-undangan dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 01/ Per/ yang mengatur tentang perseroan terbatas, seperti K.KUKM/ I/ 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai tingkat dan bentuk tanggung jawab dari Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan para pendiri, para anggota, para pengurus dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi direvisi, para manager dari suatu koperasi dalam kaitan sehingga tidak menimbulkan kabur norma atau dengan status koperasi sebagai suatu badan perbedaan persepsi ditengah-tengah masyarakat hukum. sehingga tujuan untuk menjamin kepastian dan DAFTAR PUSTAKABuku dan Hasil PenelitianAbulkadir Muhammad, Penelitian Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004.Andjar Pachta W., Myra Rosana Bachtiar, Nadia Maulisa Benemay, Hukum Koperasi Indonesia; Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha, Jakarta: Kencana, 2008.A.M. Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.Amiruddin, Zainal Asikin., Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2008.Arif Chaniago, Perkoperasian Indonesia, Bandung: Angkasa, 1984.Bagir Manan, Penelitian Bidang Hukum, Bandung : Jurnal Hukum Puslitbangkum Unpad Perdana, 1999.Budi Untung, Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia, Yogyakarta: Andi, 2005.E. Sumarsono, Etika Profesi Hukum, Yogyakarta : Kanisius, 1999.G. H. S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Erlangga, 1980.Chidir Ali, Badan Hukum, Bandung : Alumni, 2005.C. S. T. Kansil, Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) Bagian I, Jakarta : Pradnya Paramita, 2005.C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, Modul Hukum Perdata Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata, Jakarta : Pradnya Paramita, 2000.Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Telematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Bandung: Refika Aditama, 2008.Ignatius Ridwan Widyadharma, Hukum Pefesi Tentang Profesi Hukum, Jakarta : CV. Ananta, 1994.Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia, Surabaya: Arkola, 2003.Jazim Hamidi, Hermeneutika Hukum, Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks, Yogyakarta : UII Press, 2005.J. Kartini Sudjendro, Perjanjian Peralihan Hak atas Tanah yang Berpotensi Konflik, Yogyakarta : Kanisius, 2001.Kantor Menteri Negara Koperasi dan UKM, Buku Panduan Pelatihan Calon Pejabat Pembuat Akta Koperasi, Jakarta, 2001.Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana, Yogyakarta : BIGRAF Publishing, 1995._________________, Revolusi Hukum Indonesia, Jakarta : Konstitusi Press, 2006.Mochammad Dja’is, RMJ Koosmargono, Membaca dan Mengerti HIR, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2010.Muhammad Siddiq Tgk. Armia, Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum, Jakarta : Pradnya Paramita, 2008.Nico, Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Yogyakarta : Center For Documentation And Studies of Business Law, 2003.Peter Mahmud Mazduki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005. Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 48
    • Philipus M. Hadjon, Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik, Surabaya Post, 21 Januari 2001.Revrisond Baswir, Koperasi Indonesia, Yogyakarta : BPFE, 1997.R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa, 1995.________, Hukum Pembuktian, Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.________, Tjitrosudibyo, Kamus Hukum, Jakarta : Pradnya, 1980.R. T. Sutantya Rahardja Hadikusuma, Hukum Koperasi Indonesia, Cet. II, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2001.Sagimun M. D. dan Dimyet Myru, Indonesia Berkoperasi, Jakarta: Balai Pustaka, 1965.Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Rineka cipta, 1995.Sudarsono, Edilius, Koperasi Dalam Teori dan Praktek, Jakarta : Rineka Cipta, 2005.Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta : Liberty, 1988.__________________, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty, 1998.Sukamto Satoto, Fungsi Jabatan Fungsional Perencana Dalam Menentukan Tujuan Pemerintah, Jambi : Buku Ajar Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Unja, 2005.Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat Di Indonesia (Suatu Penjelasan), Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993.Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarat : UI-Press, 1986.Tan Thong Kie, Studi Notariat Beberapa Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.Theo Huijbers, Filasafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Jakarta : Kanisius, 1982.Jurnal dan MakalahBudi Untung, Makalah Pembekalan Dasar Notaris Pembuat Akta Koperasi, Makalah disampaikan pada Seminar Pembekalan Notaris Pembuat Akta Koperasi, Bali, 5 Juni 2004.Evy Hybridawati, Sosialisasi Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi, RENVOI, 3 April 2005.Guritno Kusumo, Tien Norman, Ary Suprapto, RENVOI, Juli, 2004.Revrisond Baswir, Ekonomi Kerakyatan : Amanat Konstitusi Untuk Mewujudkan Demokrasi Ekonomi Di Indonesia, Surabaya : Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi, Universitas Airlangga, 2008.Untung Tri Basuki, Notaris Titik Sentral dari Dunia Koperasi, RENVOI, 3 Juni 2006.InternetDawam Rahardjo, “Ekonomi Pancasila Dalam Tinjauan Filsafat Ilmu”, http//www.ekonomikerakyatan.ugm.ac.id, 29/09/2011.Fully Handayani R., “Pengantar Ilmu Hukum Pengertian Pokok Dalam Sistem Hukum”, http://repisitory.ui.ac.id., 23/09/2011.Inspirasi, “Demokrasi Ekonomi Sebagai Filsafat Ekonomi Alternatif Terhadap Sosialisme Maupun Kapitalisme”, htpp//www.inspirasitabloid.wordpress.com., 29/09/2011.Yance Arizona, “Kepastian Hukum”, http://groups.yahoo.com., 5/08/2010.Raimond Flora Lamandasa, “Penegakan Hukum”, http://www.scribd.com., 5/08/2010.Peraturan Perundang-undanganUndang-Undang Dasar 1945Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris. UU Nomor 30 Tahun 2004. LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117. Republik Indonesia. Undang-Undang Tentang Perkoperasian. UU Nomor 25 Tahun 1992. Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116. Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 98/ KEP/ M. KUKM/ IX/ 2004tentang Notaris Sebagai Pembuat Akta Koperasi.Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 01/Per/M.KUKM//I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 49
    • PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH NOTARIS YANG MENYALAHGUNAKANKEWENANGAN DALAM PEMBUATAN AKTA OTENTIK BERDASARKAN PASAL 15 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 Oleh Tri Hastuti Setyo Hartiningsih*, I Ketut Rai Setiabudhi, I Wayan Suardana** Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana E-Mail : trihastuti1001@yahoo.com ABSTRACT The Act No. 30 of 2004 regarding Notary Service has not yet regulated the existence of legal sanctions to theNotary public officer who has abused the authority/position to the violation of Article 15 paragraph (1) UUJNassociated with criminal aspect. Therefore, this research attempts to analyze and answer the issues regarding inwhat cases the Notary can be assumed conducting the abuse of authority based on Article 15 paragraph (1) UUJNand what is the procedure of Notary’s responsibility who has conducted the abuse of authority based on Article 15paragraph (1) UUJN. The research is qualified as the normative legal research departing from the void of norms.The resources of the research’s law materials are obtained from the primary law materials and secondary lawmaterials. The law materials collected further systemized, analyzed and given argumentation to get the conclusionto both issues discussed in this thesis. The result of a study shows that the Notary can be classified conducting the abuse of authority based onarticle 15 paragraph (1) UUJN if allegedly conducting law violation to the physical, formal, and material aspects ofdeed intentionally, full awareness, consciousness, and well planned and the legal action in making the deed so thatif measured based on UUJN is not suitable in accordance with the authorized institution. The responsibilityprocedure of the Notary who conducted the abuse of authority based on article 15 paragraph (1) UUJN is adjustedwith the clause of UUJN being violated. Meanwhile to the Notary who based on the Court decision is proven guilty,then the form of Notary’s responsibility in Criminal Law as regulated in Article 10 KUHP can be in the form of (1)Basic Punishment that is imprisonment, jail, fine and/or (2) Additional Punishment that is the revocation of severalcertain rights and confiscation of several certain things which becomes the evidence of the activity against the lawconducted by the Notary.Key words: Abuse, Authority, Notary, Criminal Responsibility* Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan T.A. 2010/2011**Pembimbing I***Pembimbing II BAB I PENDAHULUAN pembuatan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan1.1. Latar Belakang Masalah akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan Hukum Positif di Indonesia telah mengatur kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkanjabatan notaris dalam suatu undang-undang khusus oleh undang-undang. Penegasan itu dapat dijumpaiyakni Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang pada Pasal 15 ayat (1) UUJN.Jabatan Notaris (Lembaga Negara RI No. 117 Th UUJN memberikan batasan kepada Notaris2004, Tambahan Lembaran Negara RI.No.4432) dalam menjalankan tugas jabatannya mengenaiyang diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004. perbuatan atau tindakan hukum hanya yang wajibselanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan dan dilarang untuk dilakukan di dalam membuat aktaUUJN. Hal ini berarti landasan hukum notaris dalam otentik dengan disertai sanksi-sanksi, berupa sanksimenjalankan jabatannya untuk membuat akte otentik perdata, administrasi dan kode etik jabatan Notaris,telah diatur pada UUJN khususnya pada Pasal 1 baik sanksi yang mengakibatkan suatu akta hanyaangka 1 dan Pasal 15 ayat (1). Dalam Pasal 1 angka mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di1 UUJN mengatur tentang yang dimaksud dengan bawah tangan hingga sanksi dengan memberhentikannotaris yaitu “Pejabat umum yang berwenang untuk Notaris dari jabatannya dengan tidak hormatmembuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 dan 85 UUJNsebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. serta Kode Etik INI (Ikatan Notaris Indonesia) bagiSementara itu, mengenai kewenangan notaris dalam para Notaris hanya sampai pada tataran sanksi moralmembuat akta otentik meliputi semua perbuatan, serta administratif. Namun ketentuan sanksi dalamperjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh UUJN tersebut tidak mengatur tentang sanksi bagiperaturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki Notaris apabila dalam melaksanakan jabatannyaoleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam melanggar kewenangan yang diberikan oleh undang-akta otentik, dengan menjamin kepastian tanggal undang kepadanya, khususnya sanksi pidana. Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 50
    • Sementara itu, mengkaji pekerjaan dan fungsi Notaris Pendapat lain menyatakan :notaries”yang begitu penting yaitu salah satunya memberikan berasal dari kata “nota literaria” (letterkepastian hukum bagi para pihak, sangatlah merk atau karakter) yang berartiberbahaya jika seorang Notaris dalam menjalankan perkataan86. Pada Pasal 1 angka 1 UUJNjabatannya melakukan suatu pelanggaran dengan disebutkan bahwa: “Notaris adalah pejabatmenyalahgunakan kewenangan yang diberikan oleh umum yang berwenang untuk membuatundang-undang kepadanya, namun tidak ada sanksi akta otentik dan kewenangan lainnyahukum yang mengaturnya. Maka apabila tidak sebagaimana dimaksud dalam Undang-diantisipasi lebih awal oleh Notaris bersangkutan Undang ini. Apabila didasarkan padayang membuat akta, tidak tertutup kemungkinan uraian di atas menunjukkan bahwa Notarispihak yang merasa dirugikan melaporkan merupakan salah satu pejabat umum,persoalannya kepada pihak Kepolisian untuk ditindak namun jika dikaitkan dengan tugas danlanjuti secara pidana. Bahkan sudah ada beberapa wewenang Notaris sebagaimana Pasal 15pejabat Notaris yang diperkarakan di Pengadilan, ayat (1) UUJN, bahwa Notaris berwenangdiantaranya di Pengadilan Negeri Denpasar dalam membuat akta otentik mengenai semuaperkara perdata dengan Putusan Perkara Nomor: perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang121/Pdt.G/2007/PN.Dps, tanggal 6 Pebruari 2008 ; diharuskan oleh peraturan perundang-Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : undangan, maka Notaris merupakan satu-65/PDT/2008/PT.DPS, tanggal 23 Juni 2008 dan satunya pejabat umum. Hal ini dipertegasperkara pidana di Pengadilan Negeri Denpasar pula oleh Pasal 1868 KUHPerdata bahwadengan Putusan Perkara Nomor: Notaris mempunyai wewenang membuat47/Pid.B/2009/PN.Dps, tanggal 19 Oktober 2009 akta otentik, selain juga mempunyaiserta di Pengadilan Negeri Semarapura dengan kewenangan untuk mengesahkan suatu aktaPutusan Perkara Nomor: 101/Pid.B/2011/Pn.SP yang dibuat oleh pihak-pihak yangtanggal 27 Maret 2012. menghadap sebagai bukti adanya suatu Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis hubungan hukum.tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Sehubungan dengan kewenangan Notarisartikel: “Pertanggungjawaban pidana oleh notaris dalam membuat akta sebagaimana dimaksudkanyang menyalahgunakan kewenangan dalam dalam Pasal 15 ayat (1), maka dalam Pasal 15 ayatpembuatan akta otentik berdasarkan pasal 15 (2) dijelaskan bahwa Notaris berwenang pula:ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004“. a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan1.2. Rumusan Masalah dengan mendaftar dalam buku khusus; Sehubungan dengan latar belakang yang b. membukukan surat-surat dibawah tangantelah dikemukakan, maka pokok pokokpermasalahan dengan mendaftar dalam buku khusus;yang dibahas dalam artikel ini adalah sebagai berikut: c. membuat kopi dari asli surat-surat dibawah 1. Dalam hal apa saja Notaris dianggap tangan berupa salinan yang memuat uraian melakukan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN surat yang bersangkutan; 2. Bagaimanakah prosedur d. melakukan pengesahan kecocokan foto copy pertanggungjawaban Notaris yang dengan surat aslinya; melakukan penyalahgunaan kewenangan e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN? dengan pembuatan akta;1.3. Landasan Teoritis f. membuat akta yang berkaitan dengan 1. Teori pertanggungjawaban dalam hukum pertanahan; atau pidana g. membuat akta risalah lelang. Teori ini digunakan untuk membahas dan Kewenangan Notaris pada dasarnya meliputi 4 hal menganalisis masalah dalam hal apa saja yaitu: notaris dianggap melakukan penyalahgunaan a. Sepanjang yang menyangkut akta yang kewenangan berdasarkan Pasal 15 ayat (1) dibuatnya UUJN, dikaitkan dengan aspek pidana b. Sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan akta itu dibuat 2. Teori Kewenangan c. Sepanjang mengenai tempat dimana akta itu Teori ini digunakan karena setiap wewenang dibuat yang diberikan kepada jabatan harus d. Sepanjang mengenai waktu pembuatan akta dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan itu. agar jabatan tersebut dapat berjalan dengan Terkait dengan wewenang Notaris untuk baik. membuat akta otentik tentang semua perbuatan, 3. Tinjauan Umum Terhadap Jabatan Notaris perjanjian, dan penetapan sebagaimana diuraikan Istilah Notaris berasal dari dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan perkataan “notarius” (bahasa Latin), yakni Notaris, yang perlu mendapat perhatian mengenai istilah yang diberikan pada orang Romawi yang bertugas sebagai pembuat catatan. 86. Notodisoerjo, Soegondo,R, Hukum Notariat di Indonesia suatu Penjelasan, Rajawali Jakarta, 1982, hal. 13 Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 51
    • perbuatan-perbuatan, perjanjian-perjanjian dan undangan diterapkan untuk mendapatpenetapan-penetapan yang harus dibuat oleh Notaris ketentuan yang melandasiialah: pertanggungjawaban pidana terhadap a. Bilamana yang demikian itu dikehendaki Notaris yang melakukan penyalahgunaan oleh mereka atau pihak-pihak yang kewenangan berdasarkan Pasal 15 ayat (1) berkepentingan. UUJN sesuai dengan amanat yang b. Apabila oleh perundang-undangan umum dipersyaratkan sebagai negara hukum. hal tersebut harus dinyatakan dalam akta Penelitian ini lebih menitik otentik. beratkan pada penelitian kepustakaan UUJN menyebutkan bahwa para Notaris (library research)87 serta bahan-bahan lainmerealisir apa yang dikemukan para pihak. Isi akta yang dapat menunjang dalam kaitannyaNotaris yaitu akta pihak atau partij-acte yang dengan pembahasan permasalahan.memuat sepenuhnya apa yang dikehendaki dan Adapun bahan-bahan hukum yang akandisepakati oleh para pihak. Notaris berhak untuk dijadikan sumber penelitian kepustakaanmemberikan saran perubahan mengenai isi perjanjian ini meliputi:baku, yang berat sebelah apabila para pihak terutama a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukumpihak yang kedudukannya lebih kuat tetap pada yang bersifat autoritatif, artinya bahanpendiriannya, untuk membuat akta yang diminta. hukum yang mempunyai otoritas, berupa :Notaris sebagai Pejabat Umum memperoleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004,wewenang secara Atribusi, karena wewenang Kitab Undang-Undang Hukum Pidanatersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN sendiri. (KUHP), Kitab Undang-Undang HukumJabatan Notaris merupakan salah satu bidang Acara Pidana (KUHAP), Kode Etik Notaris.pekerjaan yang sengaja diadakan untuk keperluan b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukummelayani kepentingan umum dan diberikan yang dapat memberikan penjelasan terhadapwewenang oleh undang-undang serta kehadirannya bahan hukum primer berupa: buku-bukudikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud literature; karya ilmiah (makalah danuntuk membantu dan melayani masyarakat yang artikel); majalah, tabloid, bahan bacaanmembutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik lainnya; hasil penelitian yang terdahulu;mengenai keadaan, atau perbuatan hukum. pendapat praktisi hukum; berbagai buku yang relevan, kode etik profesi Notaris.1.4. Metode Penelitian c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum Penelitian ini berangkat dari yang memberikan petunjuk dan penjelasan adanya kekosongan norma pada UUJN terhadap bahan hukum primer dan sekunder berkaitan dengan belum adanya sanksi yang berupa: kamus hukum umum; kamus terhadap pejabat Notaris yang hukum Belanda; Kamus Bahasa Indonesia; menyalahgunakan kewenangan/jabatan atas kamus bahasa Inggris. pelanggaran Pasal 15 ayat (1) UUJN dalam Setelah bahan hukum kaitannya dengan aspek pidana. Oleh dikumpulkan berkenaan dengan masalah karena itu, penelitian ini adalah penelitian bentuk penyalahgunaan jabatan oleh hukum normatif .Dengan kata lain Notaris atas pelanggaran Pasal 15 ayat (1) penelitian ini menekankan kepada UUJN, akan dianalisa secara deskriptif penelitian terhadap bahan-bahan hukum analitis dengan menggunakan metode yang ada mengenai adanya aspek pidana penemuan/pembentukan hukum. Metode terhadap pejabat Notaris yang melakukan analisis tersebut dipergunakan untuk penyalahgunaan jabatan atas pelanggaran membantu membahas permasalahan Pasal 15 ayat (1) UUJN. kekosongan norma terhadap pelanggaran Pendekatan yang Pasal 15 ayat (1) UUJN. Hasil analisis diterapkan untuk membahas permasalahan selanjutnya diberikan argumentasi untuk dalam artikel ini adalah melalui pendekatan mendapatkan kesimpulan atas pokok kasus (the case approach) dan pendekatan permasalahan yang dibahas pada penelitian perundang-undangan (the statute ini. approach). Pendekatan kasus dilakukan untuk menemukan jawaban tentang hal-hal BAB II HASIL DAN PEMBAHASAN apakah yang dapat menjadi penyebab Notaris melakukan penyalahgunaan 2.1. Penyalahgunaan Kewenangan oleh Notaris kewenangan dalam pembuatan akta otentik Dikaji Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN dan Undang-Undang Jabatan Notaris bagaimanakah prosedur Notaris sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 pertanggungjawaban pidana terhadap angka 1 UUJN adalah pejabat umum yang berwenang Notaris yang melakukan penyalahgunaan untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya wewenang dalam pembuatan akta otentik berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN. 87. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, Selanjutnya pendekatan perundang- Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hal.12   Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 52
    • sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. c. Tanggung jawab hukum Notaris adalahKewenangan Notaris sebagai penjabaran dari pasal 1 tanggung jawab secara hukum apabila aktaangka 1 UUJN terdapat dalam pasal 15 ayat (1) yang dibuatnya mengalami masalah. DalamUUJN. Terkait dengan wewenang Notaris untuk hal ini tanggung jawab hukum yang dipikulmembuat akta otentik tentang semua perbuatan, Notaris meliputi tanggung jawab perdataperjanjian dan penetapan sebagaimana diuraikan dan pidana.dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, yang perlu mendapat Tanggung jawab perdata bilamana Notarisperhatian mengenai perbuatan-perbuatan, perjanjian- melakukan kesalahan karena ingkar janjiperjanjian dan penetapan-penetapan yang harus sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuandibuat oleh Notaris ialah: Pasal 1243 KUHPerdata atau perbuatan melanggar a. Bilamana yang demikian itu dikehendaki hukum sebagaimana yang ditentukan dalam oleh mereka atau pihak-pihak yang ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, Notaris berkepentingan. dimintakan pertanggungjawaban perdata apabila b. Apabila oleh perundang-undangan umum kesalahan tersebut telah menimbulkan kerugian pihak hal tersebut harus dinyatakan dalam akta klien atau pihak lain. Sedangkan tanggung jawab otentik. pidana bilamana Notaris telah melakukan perbuatan Sejak awal keberadaannya, Notaris hukum yang dilarang oleh undang-undang ataudikonstruksikan untuk mencatatkan keinginan para melakukan kesalahan/perbuatan melawan hukumpihak ke dalam bentuk yang sudah ditentukan baik karena sengaja atau lalai yang menimbulkan(formalitas), yang mempunyai kekuatan alat bukti kerugian pihak lain.yang sempurna untuk para pihak dan siapapun. Oleh Mengenai ketentuan pidana tidak diatur dalamkarena itu, salah satu syarat dalam pembuatan akta Undang-Undang Jabatan Notaris, namun tanggungNotaris, yaitu harus ada keinginan para pihak, jawab Notaris secara pidana dikenakan apabilasehingga tanpa ada keinginan para pihak, Notaris Notaris melakukan perbuatan pidana. Undang-tidak akan membuat akta untuk siapapun. Undang Jabatan Notaris hanya mengatur sanksi atas Namun kenyataannya telah ditemukan dalam pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadappraktek terdapat beberapa Notaris yang bermasalah Undang-Undang Jabatan Notaris, sanksi tersebutsampai ke sidang pengadilan karena melakukan dapat berupa akta yang dibuat oleh Notaris tidakpenyalahgunaan kewenangan yang diberikan memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyaikepadanya. Contoh kasus pejabat Notaris yang kekuatan akta sebagai akta dibawah tangan. Terhadapmenyalahgunakan kewenangan dalam pembuatan Notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yangakta otentik berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN, berupa teguran hingga pemberhentian dengan tidaksehingga digugat perdata oleh kliennya yang merasa hormat.dirugikan dapat disimak melalui kasus Putusan Perbuatan pidana adalah perbuatan yangPengadilan Negeri Denpasar Perkara Perdata Nomor: dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan tersebut121/Pdt. G/2007/ PN. Dps. disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana Notaris sebagai pejabat umum (openbaar tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.ambtenaar) yang berwenang membuat akta otentik Dalam teori pertanggungjawaban, tanggung jawabdapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya pejabat Notaris dalam tindak pidana sangatsehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat diperlukan meskipun ranah pekerjaan Notaris dalamakta tersebut. Ruang lingkup pertanggungjawaban ranah hukum perdata dan hukum administrasi sertaNotaris meliputi kebenaran materiil atas akta yang pertanggungjawaban moral dan etika, namundibuatnya. Akta otentik mempunyai kekuatan terhadap akta yang dibuat dan menimbulkan adanyapembuktian yang sempurna bagi para pihak, ahli perbuatan pidana maka Notaris harus bertanggungwaris dan orang-orang yang mendapatkan hak jawab secara pidana, mulai pemeriksaan dalamkarenanya. Dengan demikian akta otentik hanya proses penyidikan hingga proses pembuktian didapat dikalahkan oleh bukti lawan. Adapun tanggung persidangan dan melaksanakan keputusan hakimjawab Notaris meliputi tiga hal, yaitu tanggung jawab yang mempunyai kekuatan hukum tetap.etis, tanggung jawab profesi dan tanggung jawab Tuntutan tanggung jawab ini muncul sejakhokum sebagaimana dijabarkan sebagai berikut: terjadinya sengketa berkaitan dengan akta yang a. Tanggung jawab etis Notaris berkaitan dibuat telah memenuhi unsur-unsur dalam perbuatan dengan norma moral yang merupakan pidana meliputi: ukuran bagi Notaris untuk menentukan a. Perbuatan (manusia); benar-salahnya atau baik-buruknya tindakan Perbuatan adalah tindakan dan kejadian yang dilakukan dalam menjalankan yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. profesinya. Dalam hukum pidana perbuatan pada b. Tanggung jawab profesi menuntut Notaris hakikatnya ada yang bersifat positif maupun untuk memiliki keterampilan teknik dan negatif. Positif berarti terdakwa berbuat keahlian khusus di bidang pembuatan akta sesuatu, sedangkan negatif berarti seseorang otentik secara professional, memiliki tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan kualitas ilmu yang tidak diragukan, serta atasnya. mampu bekerja secara mandiri. b. Memenuhi rumusan peraturan perundang- undangan; Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 53
    • Agar suatu perbuatan dapat disebut tindak yang dilanggar oleh Notaris harus diukur berdasarkan pidana harus memenuhi rumusan undang- UUJN, artinya apakah perbuatan yang dilakukan undang. Artinya berlaku asas legalitas, yang Notaris melanggar pasal-pasal tertentu dalam UUJN, menyatakan bahwa nullum delictum nulla karena ada kemungkinan menurut UUJN bahwa akta poena sine praevia lege poenali, yang yang bersangkutan telah sesuai dengan UUJN, tapi bermakna bahwa tidak ada perbuatan yang menurut pihak penyidik perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana jika hal merupakan suatu tindak pidana. Beberapa bentuk tersebut tidak atau belum dinyatakan dalam pelanggaran yang dimaksudkan adalah: suatu aturan undang-undang. Arti penting a. Adanya tindakan hukum dari Notaris adanya asas legalitas adalah untuk menjamin terhadap aspek lahir, formal, dan materil adanya kepastian hukum dan demi keadilan. akta yang dilakukan secara sengaja, penuh c. Bersifat melawan hukum. kesadaran, dan keinsyafan serta Adanya sifat melawan hukum dalam tindak direncanakan, bahwa akta yang dibuat di pidana merupakan syarat mutlak dan juga hadapan Notaris atau oleh Notaris bersama- merupakan syarat materiil88. sama (sepakat) para penghadap untuk Indonesia menganut ajaran sifat melawan dijadikan dasar untuk melakukan suatu hukum dalam arti materiil namun dalam tindak pidana; fungsinya yang negatif. Artinya meskipun b. Adanya tindakan hukum dari Notaris dalam apa yang dituduhkan adalah suatu delik membuat akta dihadapannya atau olehnya formil namun hakim secara materiil harus jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai memperhatikan juga adanya kemungkinan menurut instansi yang berwenang. keadaan dari terdakwa atas dasar mana Berkaitan dengan aspek formal akta Notaris, mereka tidak dapat dihukum, sehingga maka pihak penyidik, penuntut umum akan terdakwa bebas dari segala tuntutan hukum. memasukkan Notaris telah melakukan tindakan Tanggung jawab pejabat Notaris dalam hukum, antara lain berupa:pembuktian perkara pidana dapat terjadi manakala 1. Atas dasar dugaan membuat surat palsu atauakta tersebut menjadi pemasalahan, sehingga memalsukan (disebut kejahatan pemalsuanmewajibkan Notaris tersebut memberikan keterangan surat), memakai surat palsu atau surat yangdan kesaksiannya berkaitan dengan aspek formil dipalsukan (Pasal 263 ayat (1) dan (2)maupun materiil akta. Berdasarkan pengertian dari KUHP).tindak pidana maka konsekuensi dari perbuatan 2. Atas dasar dugaan memalsukan ataupidana dapat melahirkan pertanggungjawaban pidana. menggunakan surat-surat yang dipalsukanPertanggungjawaban pidana ada apabila subyek (Pasal 264 KUHP).hukum melakukakn kesalahan, karenanya dikenal 3. Atas dasar dugaan telah menyuruhadanya pameo yang mengatakan geen straf zonder memasukkan keterangan palsu ke dalamschuld atau tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan akta otentik (Pasal 266 KUHP).dapat berupa kesengajaan (dolus) maupun kealpaan 4. Atas dasar dugaan telah melakukan,(culpa). menyuruh melakukan, turut serta melakukan Pejabat Notaris yang melakukan tindak (Pasal 55 jo. Pasal 263 ayat (1), (2), Pasalpidana baru boleh dihukum apabila pejabat Notaris 264, Pasal 266 KUHP).tersebut sanggup mempertanggungjawabkan 5. Atas dasar dugaan telah membantuperbuatan yang telah diperbuatnya. Masalah melakukan suatu perbuatan (Pasal 56 ayatpertanggungjawaban erat kaitannya dengan (1) dan (2) jo. Pasal 263 ayat (1), (2), Pasalkesalahan, oleh karena adanya asas 264 dan Pasal 266 KUHP).pertanggungjawaban yang menyatakan dengan tegas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang“Tidak ada tindak pidana tanpa ada kesalahan”. Jabatan Notaris yang diundangkan pada tanggal 6Untuk menentukan apakah pejabat Notaris tersebut Oktober 2004 mengandung hukum materiil maupunpada saat melakukan tindak pidan mempunyai hukum formal, misalnya ketentuan-ketentuankesalahan. Secara doktriner kesalahan diartikan mengenai kedudukan dan fungsi Notaris. Selanjutnyasebagai keadaan psykis tertentu pada orang yang sebagai suatu jabatan kepercayaan yang menjalankanmelakukan perbuatan tindak pidana dan ada sebagian dari wewenang pemerintah, maka darihubungan antara kesalahan tersebut dengan perbuatan seorang Notaris juga dituntut adanya sikap dan watakyang dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga yang tidak tercela dengan suatu ukuran lebih dariorang tersebut dapat dicela karena melakukan pada yang berlaku pada para anggota masyarakatperbuatan pidana. pada umumnya. Mengenai hal ini tentunya Pemidanaan terhadap Notaris dapat terjadi diperlukan suatu tolok ukur utama bagi sikap danapabila Notaris bersangkutan dapat dibuktikan telah watak dari seorang Notaris dan tolok ukur tersebutmelakukan pelanggaran hukum. Adapun batasan termuat dalam Kode Etik Indonesia. Kode Etik Notaris adalah tuntutan, bimbingan 88. atau pedoman moral/kesusilaan Notaris baik selaku Abdul Ghofur Anshori, Lembaga KenotariatanIndonesia (Persfektif Hukum dan Etika), Yogyakarta: UII Perss., pribadi maupun pejabat umum yang diangkat2009, hal. 39 pemerintah dalam rangka pemberian pelayanan umum, khususnya dalam bidang pembuatan akta. Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 54
    • Kode Etik ini umumnya memberikan petunjuk terbitnya akta Notaris tidak sesuai dengan prosedurkepada para anggotanya untuk berpraktek dalam sehingga menimbulkan kerugian. Pada pihak lain,profesi, khususnya yang menyangkut bidang-bidang jika suatu akta sampai dibatalkan, maka Notaris yangsebagai berikut: bersangkutan dapat dipertanggungjawaban menurut 1. Hubungan antara klien dan tenaga ahli Hukum administrasi, Hukum Perdata dan/atau dalam profesi; Hukum Pidana. 2. Pengukuran dan standar evaluasi yang Pemeriksaan atas pelanggaran yang dilakukan dipakai dalam profesi; oleh Notaris harus dilakukan pemeriksaan yang 3. Penelitian dan publikasi/penertiban profesi; holistik-integral dengan melihat aspek lahiriah, 4. Konsultasi dari praktek pribadi; formal dan materiil akta Notaris, serta pelaksanaan 5. Tingkat kemampuan/kompensasi yang tugas jabatan Notaris terkait dengan wewenang umum; Notaris. Dengan demikian, disamping berpijak pada 6. Administrasi personalia; aturan hukum yang mengatur tindakan pelanggaran 7. Standar-standar untuk pelatihan89. yang dilakukan Notaris juga perlu dipadukan dengan Dalam pembuatan akta otentik, Notaris harus realitas praktik Notaris. Akta yang dibuat dihadapanbertanggung jawab apabila atas akta yang dibuatnya atau oleh Notaris harus mempunyai capitalterdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja intellectual yang baik dalam menjalankan tugasoleh Notaris. Sebaliknya apabila unsur kesalahan jabatannya. Pemeriksaan terhadap Notaris kurangatau pelanggaran itu terjadi dari para pihak memadai jika dilakukan oleh mereka yang belumpenghadap, maka sepanjang Notaris melaksanakan mendalami dunia Notaris, artinya mereka yang akankewenangannya sesuai peraturan, Notaris memeriksa Notaris harus dapat membuktikanbersangkutan tidak dapat diminta kesalahan besar yang dilakukan oleh Notaris secarapertanggungjawabannya, kerena Notaris hanya intelektual, dalam hal ini kekuatan logika (hukum)mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak yang diperlukan dalam memeriksa Notaris, bukanuntuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu logika kekuatan ataupun kekuasaan yang diperlukanyang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi dalam memerisa Notaris.tanggung jawab para pihak 90. Dengan kata lain, yang Segala sesuatu yang berhubungan dengandapat dipertanggungjawabkan kepada Notaris ialah kegiatan Notaris yang menimbulkan permasalahanapabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber hukum pidana harus mendapatakan persetujuan daridari Notaris sendiril91. Selama Notaris tidak berpihak Majelis Pengawas Notaris. Untuk kelancaran prosesdan hati-hati dalam menjalankan jabatannya, maka penyidikan atau pemeriksaan terhadap Notaris yangNotaris akan lebih terlindungi dalam menjalankan menjadi tersangka dan terdakwa, perlu kiranya polisikewajibannya. Namun dalam pembuatan Akta Rapat atau kejaksaan konsultasi terlebih dahulu denganUmum Pemegang Saham, itu sepenuhnya merupakan Majelis Pengawas Daerah. Pemanggilan terhadaptanggung jawab Notaris. seorang pejabat umum sebagai saksi dalam perkara Apabila Notaris sebagai pejabat umum dalam tindak pidana tidak sama dengan pemanggilanmenjalankan kewenangannya membuat akta otentik terhadap masyarakat umum. Pemanggilan terhadapmengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan seorang pejabat memerlukan ijin ataupun harussesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka sepengetahuan atasan ataupun lembaga. DemikianNotaris sebagai pejabat umum tidak dapat dimintakan juga pemanggilan terhadap Notaris sebagai seorangpertanggungjawaban dari segi hukum atas akta yang pejabat umum harus ada ijin dari Majelis Pengawasdibuatnya tersebut. Namun apabila dikaitkan dengan Daerah. Hal ini sesuai dengan yang dimaksud dalamketentuan Pasal 84 UUJN, akta yang dibuat oleh Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004Notaris tersebut tidak mempunyai kekuatan notariil tentang Jabatan Notaris.sebagai akta otentik, melainkan hanya mempunyai Sebelum memberikan persetujuan, makakekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan Majelis Pengawas Daerah akan melakukanatau suatu akta menjadi batal demi hukum. Pada pemeriksaan terlebih dahulu terhadap Notariskondisi yang demikian ini, Notaris dapat dimintai tersebut dan bersamaan dengan itu Majelis Pengawaspertanggungjawaban dari segi hukum. Mengenai Notaris juga akan meminta keterangan dari penyidikpertanggungjawahan Notaris dari segi hukum tidak atau penuntut umum/jaksa, tentang mengapa sampailepas dari pertanggungjawaban dari segi hukum memanggil Notaris sebagai saksi/tersangka. Hasilpidana, perdata maupun Hukum Administrasi. Hal ini pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah inilah yangsejalan dengan asas yang berlaku bahwa siapa saja akan menentukan relevansi atau tidaknya Notaris ituyang dirugikan berhak melakukan tuntutan atau dipanggil oleh polisi/penyidik atau penuntutgugatan. Gugatan terhadap Notaris dapat terjadi jika umum/jaksa untuk diperiksa. Dengan demikian pemanggilan terhadap Notaris tersebut tidak semena- 89. mena langsung ditanggapi oleh Majelis Pengawas Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000,hal. 13 Daerah (MPD). MPD akan memperlajari terlebih 90. Andi Mamminanga, Pelaksanaan Kewenangan dahulu pemanggilan tersebut dan melakukanMajelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas pemeriksaan adakah ditemukan indikasi bahwaJabatan Notaris berdasarkan UUJN, Artikel yang ditulis pada Notaris tersebut melakukan penyimpangan prosedurFakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008,hal32 pembuatan akta dari Kode Etik, maka MPD baru 91. Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia (suatu memberikan ijin ataupun persetujuan kepadapenjelasan), Rajawali Pers, Jakarta, 1982, hal. 229 Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 55
    • kepolisian terhadap pemanggilan tersebut. Namun mengenai Syarat Dan Tata Cara Pemanggilan Notarisapabila dalam pemeriksaan Notaris tersebut MPD Pasal 14. Dalam hal pemanggilan Notaris olehtidak menemukan adanya indikasi melakukan tindak Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai saksi,pidana, maka MPD mempunyai kewenangan untuk penyidik Polri harus mendapat persetujuan terlebihtidak memberikan persetujuan terhadap pemanggilan dahulu dari Majelis Pengawas Daerah. Penyidik akantersebut. Persetujuan dari MPD akan diberikan menyurati terlebih dahulu Majelis Pengawas Daerahmelalui surat resmi atau secara tertulis. yang tembusannya diberikan kepada Notaris yang Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang- bersangkutan. Dalam surat pemanggilan tersebutUndang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan penyidik harus mencantumkan alasan pemanggilanNotaris, menyatakan bahwa: Notaris tersebut. Dalam tingkat penyidikan awal 1. Untuk kepentingan proses peradilan, Notaris yang dipanggil pada umumnya statusnya penyidik, penuntut umum atau hakim masih sebagai saksi. Pemanggilan terhadap Notaris dengan persetujuan Majelis Pengawas tersebut berkaitan dengan akta Notaris yang Daerah berwenang: dibuatnya. a. Mengambil foto copy minuta akta Namun demikian, apabila tindak kejahatan dan/atau surat-surat yang dilekatkan Notaris tersebut tidak menyangkut jabatan maka pada minuta akta atau protokol Notaris kepolisian tidak perlu meminta ijin dari Majelis yang berada dalam penyimpanan Pengawas Daerah. Sementara itu, sebagai penuntut Notaris ; dan umum, kejaksaan tidak perlu lagi meminta ijin b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam kepada Majelis Pengawasan Daerah dalam hal pemeriksaan yang berkaitan dengan pemanggilan seorang Notaris yang melakukan tindak akta yang dibuatnya atau protokol pidana, karena kejaksaan hanya menerima Notaris yang berada dalam pelimpahan kasus dari kepolisian. Apabila berkas penyimpanan Notaris. perkara telah dilengkapi oleh penyidik/kepolisian 2. Pengambilan foto copy mminuta akta atau sesudah terlebih dahulu berkoordinasi /mendapat surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat petunjuk dari kejaksaan. Kemudian pihak kejaksaan (1) huruf a, dibuag berita acara penyerahan. menyatakan berkas perkara telah lengkap (P. 21). Menurut Pasal 66 UUJN, jika Notaris Setelah itu penyidik menyerahkan tersangka Notarisdipanggil oleh kepolisian, kejaksaan, atau hakim, yang bersangkutan dan barang bukti kepada pihakinstansi yang ingin memanggil tersebut wajib kejaksaan selaku penuntut umum. Maka sejak saat itumeminta persejuan dari Majelis Pengawas Daerah status tersangka berpindah menjadi tanggung jawab(MPD). Ketentuan Pasal 66 UUJN tersebut bersifat /kewenangan Kejaksaan.imperatif atau perintah. Dalam praktek ada juga Pihak kejaksaan memproses kasus tersebutNotaris yang dipanggil oleh kepolisian, kejaksaan, dengan melakukan penahanan (bilamana dipandangatau hukim yang langsung datang menghadap kepada perlu, sesuai Pasal 20 ayat (2) KUHAP), membuatinstansi yang memanggilnya, tanpa diperiksa dulu surat dakwaan,melimpahkan perkara dimaksud keoleh MPD , berarti menganggap sepele terhadap Pengadilan Negeri setempat. Maka sejak saat ituMPD. Apabila Notaris melaksanakan seperti ini, ststus tersangka beralih menjadimenjadi tanggung jawab Notaris sendiri,misalnya kewenangan/tanggung jawab Pengadilan Negeriapabila terjadi perubahan status dari saksi menjadi setempat tersebut. Kemudian pihak kejaksaantersangka atau terdakwa. Ketentuan Pasal 66 UUJN menunggu penetapan hari/tanggal persidangan daritersebut bagi kepolisian, kejaksaan, atau hakim pihak Pengadilan. Setelah pihak kejaksaan menerimabersifat imperatif, artinya jika kepolisian, kejaksaan, penetapan hari/tanggal persidangan, Jaksa Penuntutatau hakim menyepelekan ketentuan Pasal 66 Umum memanggil para saksi dan terdakwa untukUUJN, terhadap kepolisian, kejaksaan, atau hakim hadir dipersidangan sesuai penetapan hari/tanggaldapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap persidangan dimaksud.undang-undang. Maka dari itu, jika hal ini tejadi, Sidang pertama, didahului dengan pembacaanNotaris dapat melaporkan kepolisian, kejaksaan, dan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum denganhakim kepada atasannya masing-masing. Di sisi lain, didampingi oleh Penasehat Hukumnya (bilamanaperkara yang disidik atau diperiksa tersebut dapat perlu, sesuai Pasal 155 KUHAP). Setelah dilakukandikategorikan cacat hukum (dari segi hukum acara pemeriksaan terhadap para saksi, terdakwa danpiidana) yang tidak dapat dilanjutkan (ditunda untuk barang bukti, kemudian Hakim memberi kesempatansementara) sampai ketentuan Pasal 66 UUJN kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukandipenuhi. Surat Tuntutan. Demikian pula terhadap Dalam pemeriksaan terhadap seorang Notaris terdakwa/Penasehat Hukumnya diberikanyang dilaporkan telah melakukan perbuatan tindak kesempatan oleh Hakim untuk mengajukanpidana diatur didalam Undang-Undang Jabatan pembelaan/pledoi. Sesudah itu Jaksa PenuntutNotaris Pasal 66. Namun hal pemanggilan tersebut Umum diberikan kesempatan oleh Hakim untuklebih rinci lagi diatur dalam Peraturan Menteri menanggapi pembelaan/pledoi dariHukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terdakwa/Penasehat Hukumnya (Replik). KemudianNomor: M. 03. HT. 03. 10 Tahun 2007 Tentang dari pihak terdakwa/Penasehat Hukumnya diberiPengambilan Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris, kesempatan oleh Hakim untuk menanggapi ReplikProsedur pemanggilan tersebut diatur dalam BAB IV dari Jaksa Penuntut Umum (Duplik). Kemudian Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 56
    • Majelis Hakim memberitahukan kepastian kewenangan berdasarkan pasal 15 ayat (1)hari/tanggal pembacaan putusan kepada UUJN disesuaikan dengan ketentuan UUJNterdakwa/Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut yang dilanggar. Terhadap Notaris yangUmum. Setelah Ketua Majelis Hakim membacakan berdasarkan putusan Pengadilan terbuktiputusan, diberitahukankan kepada bersalah, maka bentuk pertanggungjawabanterdakwa/Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Notaris secara Hukum Pidana sesuaiUmum atas putusan dimaksud, apakah menyatakan ketentuan Pasal 10 KUHP dapat berupa (1)menerima atau pikir-pikir ( dalam waktu satu minggu Hukuman Pokok yakni pidana penjara,terhitung sejak pembacaan putusan Ketua Majelis kurungan, denda dan/atau (2) HukumanHakim) guna menentukan sikap menerima atau tambahan yakni pencabutan beberapa hakmelakukan upaya hukum (Banding atau Kasasi). tertentu serta perampasan beberapa benda tertentu yang menjadi barang bukti dari BAB III. PENUTUP tindakan melawan hukum yang dilakukan Notaris.3.1. Kesimpulan 3.2. Saran-Saran Berdasarkan pada uraian pembahasan Beberapa saran yang dapat disampaikanterhadap kedua permasalahan yang diteliti dalam terkait dengan hasil pembahasan artikel ini adalahartikel ini, maka kesimpulan yang dapat sebagai berikut:dikemukakan adalah sebagai berikut: 1. Kepada para Notaris yang melaksanakan 1. Notaris bertugas membantu tugas mulia membantu masyarakat memformulasikan keinginan/tindakan menyelesaikan persoalan hukum yang penghadap/para penghadap ke dalam bentuk dihadapinya agar selalu bertindak cermat, akta otentik, dengan memperhatikan hati-hati, dan belajar meningkatkan kewenangannya yang diatur pada Pasal 15 pengetahuannya untuk dengan mendalami ayat (1) UUJN. Oleh karena itu, Notaris mengenai peraturan perundang-undangan dapat dianggap melakukan penyalahgunaan yang berlaku ,sehingga dapat seminimal kewenangan berdasarkan Pasal 15 ayat (1) mungkin terjadinya perbuatan atau akta yang UUJN bilamana diduga telah melakukan dilahirkan dipersengektakan oleh para pihak tindakan pelanggaran hukum terhadap aspek yang berkepentingan; lahir, formal, dan materiil akta yang 2. Kepada pembentuk undang-undang, maka dilakukan secara sengaja, penuh kesadaran, ketentuan Pasal 15 UUJN perlu dan keinsyafan serta direncanakan. Dan disempurnakan untuk mempertegas Tindakan hukumnya dalam membuat akta tindakan-tindakan yang dilarang oleh otentik tersebut sehingga jika diukur Notaris dalam melaksanakan tugasnya, baik berdasarkan UUJN tidak sesuai menurut dalam perspektif tindakannya yang berkaitan instansi yang berwenang; dengan Hukum Administrasi, Hukum 2. Bahwa prosedur pertanggungjawaban Perdata, maupun Hukum Pidana. Notaris yang melakukan penyalahgunaan DAFTAR PUSTAKAAnshori, Abdul Ghofur, Lembaga Kenotariatan Indonesia (Persfektif Hukum dan Etika), Yogyakarta: UII Perss., 2009.Mamminanga, Andi, Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN, Artikel yang ditulis pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008.Notodisoerjo, Hukum Notariat di Indonesia (suatu penjelasan), Rajawali Pers, Jakarta, 1982.Notodisoerjo, Soegondo,R, Hukum Notariat di Indonesia suatu Penjelasan, Rajawali Jakarta, 1982.Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.  Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika), 2000. Jurnal Ilm iah Prodi Magister Kenotariatan, 2012-2 013 Page 57
    • PETUNJUK PENULISAN JURNALJurnal Kertha Pertiwi adalah publikasi ilmiah dibidang Kenotariatan. Naskah yang diterima yaitu karya tulisyang merupakan hasil penelitian atau hasil pemikiran (konseptual) yang ada hubungannya dengan Kenotariatandan belum pernah dipublikasikan di media lain.Petunjuk Penulisan1. Penulis bertanggung jawab terhadap isi naskah. Korespondensi mengenai naskah dialamatkan kepada penulis dengan mencantumkan institusi, alamat institusi, dan e-mail salah satu penulis;2. Naskah akan dinilai dari 3 unsur, yang meliputi kebenaran isi, derajat orisinalitas, relevansi isi serta kesesuaian dengan misi jurnal;3. Naskah dapat ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris;4. Judul Naskah harus ditulis secara ringkas, tetapi cukup informatif untuk menggambarkan isi tulisan;5. Naskah ditulis rapi dengan program Microsoft Word pada kertas berukuran A4 (satu sisi), dan setiap lembar tulisan diberi nomor halaman dengan jumlah halaman maksimal 20. Jarak spasi 1.5 kecuali abstrak dan daftar pustaka yang mempunyai jarak spasi 1. Model huruf yang digunakan adalah Times New Roman dengan font 12 kecuali judul berupa huruf kapital dengan dengan font 14. Margin masing-masing adalah 2.5 cm. naskah diserahkan dalam bentuk soft copy dan hard copy;6. Naskah yang ditulis dalam Bahasa Indonesia mencantumkan abstrak dalam Bahasa Inggris, dan sebaliknya dengan jumlah kata antara 150 sampai 200. Kata kunci harus dipilih untuk menggambarkan isi makalah dan paling sedikit 4 (empat) kata kunci;7. Sistematika artikel hasil penelitian : • Judul, • Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama lembaga/institusi, dan email, • Abstrak, • Kata kunci, • Pendahuluan (latar belakang dan dukungan kepustakaan yang diakhiri dengan tujuan penelitian), • Metode, • Hasil, • Pembahasan, • Simpulan dan saran, • Ucapan terima kasih (bila ada), • Daftar rujukan/daftar pustaka (hanya memuat sumber yang dirujuk), dan • Lampiran (bila ada)8. Sistematika artikel hasil pemikiran (artikel konseptual yang argumentatif-ilmiah, sistematis dan logis) meliputi : • Judul, • Nama penulis (tanpa gelar akademik), nama lembaga/institusi, dan email, • Abstrak, • Kata kunci, • Pendahuluan (latar belakang dan dukungan kepustakaan yang diakhiri dengan tujuan atau ruang lingkup tulisan), • Bahasan utama, • Simpulan dan saran, • Ucapan terima kasih (bila ada), • Daftar rujukan/daftar pustaka (hanya memuat sumber yang dirujuk), dan • Lampiran (bila ada)9. Sumber rujukan sedapat mungkin merupakan pustaka mutakhir (terbitan 10 tahun terakhir) dan diutamakan dari sumber data primer berupa artikel-artikel penelitian dalam jurnal atau majalah ilmiah dan/atau laporan penelitian;
    • 10. Daftar rujukan (pustaka) disusun dengan tata cara seperti contoh berikut, dan diurutkan berdasarkan nama penulis secara alfabetis. a) Buku Arsyad, S. 1989. Konservasi Tanah dan Air. IPB Press, Bogor. b) Buku kumpulan artikel Dahuri, R. dan Sulistiono. (eds.). 2004. Metode dan Teknik Analisa Biota Perairan. (edisi ke-2, cetakan ke-1). Lembaga Penelitian IPB, Bogor. c) Artikel dalam buku kumpulan artikel Huffman, G.J., R.F. Adler, D.T. Bolvin, and E.J. Nelkin. 2010. “The TRMM Multi-satellite Precipitation Analysis (TMPA)”. In M. Gebremichael and F. Hossain (Ed.). Satellite Rainfall Applications for Surface Hydrology (pp. 3-22). Springer Verlag, Netherlands. d) Artikel dalam jurnal atau majalah Haylock, M. and J.L. McBridge. 2003. “Spatial coherence and predictability of Indonesian wet season rainfall”. Journal of Climate, 14. 3882-3887. e) Artikel dalam dokumen resmi KLH. 1997. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Jakarta. f) Buku terjemahan Hempel, L.C. 1996. Pengelolaan Lingkungan: Tantangan Global. Terjemahan oleh Hardoyo dan Jacobs. 2005. Penerbit Kanisius, Yogyakarta. g) Skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian Rastina, I.K. 2004. Studi Kualitas Air Sungai Ho Kabupaten Tabanan, Bali. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Udayana, Denpasar. h) Makalah seminar, lokakarya, penataran Waseso, M.G. 2001. “Isi dan Format Jurnal Ilmiah”. Makalah disajikan dalam Seminar Lokakarya Penulisan Artikel dan Pengelolaan Jurnal Ilmiah. Universitas Lambungmangkurat, Banjarmasin tanggal 9-11 Agustus 2001. i) Prosiding Franke, J. and D.D. Lichti. 2008. MillMapper – A Tool for Mill Liner Condition Monitoring and Mill Performance Optimization. Proceedings of the 40th Annual Meeting of the Canadian Mineral Processors. Ottawa-Canada, 22-24 January 2008. 391-400. j) Artikel dalam internet (bahan diskusi) USGS. 2010. Water Quality. http://ga.water.usgs.gov/edu/waterquality.html. diakses tanggal 15 Desember 2010. k) Artikel atau berita dalam koran Bagun, R. 31 Juli 2006. Identitas Budaya Terancam. KOMPAS, hlm 40. Nusa Bali, 31 Juli 2006. Mengukur Kedasyatan Tsunami di Laut Selatan Bali. Hlm. 1 & 11.