11. Hukum adalah suatu ketentuan atau aturan yang bersifat memaksa danakan di-kenai sanksi bagi yang melanggar, yang berad...
2sebagainya yang di-pergunakan oleh suatu bangsa sebagai pedomanhidupnya pada masa tertentu. C.S.T. Kansil menyebutkan bah...
3publik. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan de-ngan negaraserta kepentingan umum seperti politik dan pemilu...
4kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum(hak dan kewajiban) antar lembaga negara, wilayah dan warg...
5pada syarat obyektif, maka secara tegas dinyatakan batal demi hukum.Akibat timbulnya perjanjian tersebut, maka para pihak...
6membuktikan bahwa tidak dilaksanakan-nya perikatan itu atau tidaktepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu di-sebab...
7orang yang sama adalah PT. BABA RAFI yang dimiliki oleh Hendi Septionoyang berbisnis kuliner Kebab Turki, Paramizzu dan s...
85. Antar PT (NV) dengan PT (persero) yang GO PUBLIK tidaklah sama, PTmerupakan badan usaha yang permodalannya sepenuhnya ...
9ditanggung bersama dengan investor, perusahaan menjadi lebih bonafit,karena sebelum go public, perusahaan harus menjalani...
10sesuatu yang disodorkan oleh perusahaan, dan corporate image adalahpersepsi khalayak terhadap identitas yang disodorkan....
11walaupun ter-kadang bank juga sesekali memakai tim penilai jaminan dariluar.8. Pembukuan perusahaan erat kaitannya denga...
12kebijakan yang hendak diambil. Pembukuan per-usahaan jugamemungkinkan penyelesaian urusan administrasi perusahaan ter-ka...
13Sedangkan sistem sewa beli adalah transaksi antara pedagang dan pembelinamun pembeli menyewa dengan membayar pada jatuh ...
14dimu-ngkinkan dapat dibubarkan. Obyek Hukum ialah segala sesuatu yangdapat men-jadi hak dari subyek hukum. Atau segala s...
15Akuisisi Aset memerlukan suara pemegang saham tetapi tidak memerlukanmayoritas suara pemegang saham seperti pada akuisis...
16serta kewajiban menanggung resiko kerugian yang diderita perusahaan.Orang yang memiliki saham suatu perusahaan memiliki ...
17kekeluargaan dengan menunjuk arbiter sebagai penengahnya atauhakimnya dan didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibu...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Aspek hukum ekonomi bisnis (done)

1,828 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,828
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Aspek hukum ekonomi bisnis (done)

  1. 1. 11. Hukum adalah suatu ketentuan atau aturan yang bersifat memaksa danakan di-kenai sanksi bagi yang melanggar, yang berada pada suatuwilayah/daerah/ Negara yang telah menjadi kesepakatan bersama dariseluruh unsur yang ada diwilayah/daerah/Negara tersebut. Hukum adalahsekumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang dibuat olehpihak yang berwenang sehingga dapat di-paksakan, pemberlakuannyaberfungsi untuk mengatur masyarakat demi tercip-tanya ketertiban disertaidengan sanksi bagi pelanggarnya. Hukum merupakan si-stem yangterpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Daribentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan mas-yarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalamhu-bungan sosial antar masyarakat maupun antar pemerintah. Hukum diIndonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum Agamadan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupunpidana, berbasis pada hukum Eropa continental/lama, khususnya dariBelanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayahjajahan dengan sebutan Hindia Be-landa. Hukum Agama, karena sebagianbesar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atauSyariat Islam lebih banyak terutama dalam bi-dang perkawinan,kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistemhukum Adat yang dalam perundang-undangan merupakan penerusan dariaturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada diwilayah Nusantara. Unsur-unsur hukum terdiri dari unsur idiil dan riil.Dikatakan unsur idiil, karena hal tersebut terletak dalam bidang yangsangat abstrak yang tidak da-pat diraba dengan panca indera, namunkehadirannya dapat dirasakan. Unsur ini terdapat dalam diri setiap pribadimanusia, yang terdiri dari Unsur cipta yang ha-rus diasah yang dilandasilogika dari berbagai aspek kognitif sehingga unsur ini menghasilkan ilmutentang pengertian. Unsur kar-sa, harus diasah, yang dilan-dasi etika danberaspek konatif. Unsur rasa,harus diasih, yang dilandasi estetika danberaspek afektif. Sedangkan unsur riil ter-diri dari manusia, alam dan kebu-dayaan yang akan melahirkan ilmu tentang kenyataan. Unsur ini mencakupaspek eksternsosial dalam pergaulan hidup dalam masyarakat. Sumberhukum yaitu segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, dan
  2. 2. 2sebagainya yang di-pergunakan oleh suatu bangsa sebagai pedomanhidupnya pada masa tertentu. C.S.T. Kansil menyebutkan bahwa yangdimaksud dengan sumber hukum ialah, segala apa saja yang menimbulkanaturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakniaturan-aturan apabila dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dannyata. Maksud dengan segala apa saja, adalah faktor-faktor yangberpengaruh terhadap timbulnya hukum. Sedang faktor-faktor yangmerupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal ialah, darimana hukum itu dapat ditemukan, dari mana asal mulanya hukum,dimana hukum dapat dicari atau dimana hakim dapat menemukan hukumsebagai dasar dari putusannya. Menurut Achmad Ali sumber hukum adalahtempat di mana kita dapat menemu-kan hukum. Namun perlu diketahuipula bahwa adakalanya sumber hukum juga sekaligus merupakan hukum,contohnya putusan hakim. Pada umumnya sumber hukum dibedakanmenjadi 2, yaitu sumber hukum formal dan sumber hukum material.Menurut Sudikno Mertokusumo, Sumber Hukum Materiil adalah tempatdari mana materiil itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakanfaktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial,hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangankeagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah (kriminologi, lalulintas),perkembangan internasional, keadaan geografis, dan lain-lain. SumberHukum Formal, merupakan tempat atau sumber dari mana suatuperaturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan deng-an bentukatau cara yang men-yebabkan peraturan hukum formal berlaku. Sum-berhukum formal yang diakui secara umum ialah UU, perjanjian antar Negara,yurisprudensi dan kebiasaan. Sumber-sumber hukum formal membentukpan-dangan-pandangan hukum menjadi aturan-aturan hukum, membentukhukum sebagai kekuasaan yang mengikat. Jadi, sumber hukum formal inimerupakan sebab dari berlakunya aturan-aturan hukum. Berikut yangtermasuk sumber-sumber hukum adalah Undang-Undang, Kebiasaan,Traktat atau perjanjian inter-nasional, Yurispudensi, dan doktrin. Jenis-jenis hukum pada umumnya adalah hukum perdata, hukum publik, hukumpidana, hukum acara, hukum tata negara, dan hukum internasional.Hukum perdata disebut pula hukum privat sebagai la-wan dari hukum
  3. 3. 3publik. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan de-ngan negaraserta kepentingan umum seperti politik dan pemilu (hukum tata ne-gara),kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha ne-gara), kejahatan (hukum pidana), maka hukum perdata mengaturhubungan an-tara penduduk atau warga negara sehari-hari, sepertikedewasaan seseorang, per-kawinan, perceraian, kematian, pewarisan,harta ben-da, kegiatan usaha dan tin-dakan-tindakan yang bersifat perdatalainnya. Hukum Perdata meliputi antara lain hukum keluarga, hukum hartabenda, hukum perikatan, dan hukum waris. Se-mentara itu hukum publikadalah hukum yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan tentangmasyarakat dan menjadi hukum perlindungan publik, mi-salnya hukumadministrasi dan tata usaha negara, hukum pidana, dan hukum tatanegara. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur perbuatan-perbuatanyang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukumanbagi barang siapa yang mela-kukannya dan memenuhi unsur-unsurperbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana. Sepertiperbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM dan sebagainya. Dalamhukum pidana dikenal 2 jenis perbuatan yaitu keja-hatan dan pelanggaran,kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasakeadilan masyarakat, contohnya mencuri, membunuh, berzina, memper-kosa dan sebagainya. Sedangkan pelanggaran ialah perbuatan yang hanyadilara-ng oleh undang-undang, seperti tidak pakai helm, tidakmenggunakan sabuk pe-ngaman dalam berkendaraan, dan sebagainya.Hukum acara adalah ketentuan yang mengatur bagaimana cara agarhukum (materiil) itu terwujud atau dapat di-terapkan/dilaksanakan kepadasubyek yang memenuhi perbuatannya . Tanpa hukum acara maka tidak adamanfaat hukum materiil. Untuk menegakkan ke-tentuan hukum pidanadiperlukan hukum acara pidana, untuk hukum perdata maka ada hukumacara perdata. Hukum acara ini harus dikuasai para praktisi hukum, polisi,jaksa, pengacara, hakim. Contoh hukum acara yaitu bentuk-bentuk surat dibidang kepengacaraan perdata. Hukum Tata Negara adalah hu-kum yangmengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian, struktur
  4. 4. 4kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum(hak dan kewajiban) antar lembaga negara, wilayah dan warga negara.Hukum Internasional adalah hukum yang mengatur tentang hubunganhukum antar negara satu deng-an negara lain secara internasionalUniversa, yang mengandung dua pengertian dalam arti sempit dan luas.Dalam arti sempit meliputi : Hukum publik internasi-onal. Dalam arti luasmeliputi : Hukum publik internasional dan hukum perdatainternasional.contohnya adalah hukum perdagangan antar negara.2. Hukum perjanjian dalam pasal 1313 KUH Perdata yang berisikanpengertian bah-wa perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orangatau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjiandisebut juga dengan persetuju-an karena di dalamnya terdapat persetujuankedua belah pihak atau lebih untuk melakukan sesuatu. Di dalamperjanjian harus terdapat interaksi aktif yang ber-sifat timbal balik di keduabelah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing.Untuk itu secara sederhana perjanjian dapat dirumuskan sebagai sebuahperbuatan dimana kedua belah pihak sepa-kat untuk saling mengikatkandiri satu sama lain. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata perjanjian harusmemenuhi 4 syarat agar dapat memiliki kekuatan hukum dan mengikatpara pihak yang me-mbuatnya. Hal tersebut adalah: (1) Adanyakesepakatan untuk mengikatkan diri, bahwa semua pihak menyetujuimateri yang diperjanjikan, tidak ada paksaan atau di bawah tekanan, (2)Para pihak mampu membuat suatu perjanjian, kata mampu maksudnyaadalah bahwa para pihak telah dewasa, tidak dibawah pengawasan karenaperilaku yang tidak stabil dan bukan orang yang dalam undang-undangdilarang membuat perjanjian, (3) Ada hal yang diperjanjikan, dalam hal inimak-sudnya adalah perjanjian menyangkut hal/objek yang jelas (4)Dilakukan atas se-bab yang halal/iktikad baik bukan untuk sebuahkejahatan. Dua hal yang per-tama disebut sebagai syarat subyektif dan duahal yang terakhir disebut syarat ob-yektif. Suatu perjanjian yangmengandung cacat pada syarat subyektif akan me-miliki konsekuensi untukdapat dibatalkan. Dengan demikian selama perjanjian yang mengandungcacat subyektif ini belum dibatalkan, maka ia tetap mengikat para pihaklayaknya perjanjian yang sah. Sedangkan perjanjian yang memiliki ca-cat
  5. 5. 5pada syarat obyektif, maka secara tegas dinyatakan batal demi hukum.Akibat timbulnya perjanjian tersebut, maka para pihak terikat didalamnyadituntut un-tuk melaksanakannya dengan baik seperti dalam undang-undang Pasal 1338 KUH Perdata, yaitu: (1) perjanjian yang dibuat oleh parapihak secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yangmembuatnya. (2) perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembalikecuali adanya kesepakatan dari para pihak atau karena adanya alasanyang dibenarkan oleh undang-undang. (3) Perjanjian harus dilaksanakandengan iktikat baik. Selanjutnya adalah tentang pelaksanaan perjanjian itusendiri. Menurut KUH Perdata, bila salah satu pihak tidak menjalan-kanatau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang tertuang dalamperjanjian atau pun telah memenuhi kewajibannya namun tidaksebagaimana yang ditentu-kan, maka perbuatannya tersebut dikategorikansebagai wanprestasi. Dalam prak-teknya untuk menyatakan seseorang telahmelanggar perjanjian dan dianggap me-lakukan wanprestasi, ia harus diberisurat peringatan terlebih dahulu (somasi). Surat somasi tersebut harusmenyatakan dengan jelas bahwa satu pihak telah me-langgar ketentuanperjanjian. Disebutkan pula dalam somasi tersebut tentang upaya hukumyang akan diambil jika pihak pelanggar tetap tidak mematuhi soma-si yangdilayangkan. Somasi yang tidak diindahkan biasanya akan diikuti dengansomasi berikutnya (kedua) dan bila hal tersebut tetap diabaikan, makapihak yang dirugikan dapat langsung melakukan lang-kah-langkah hukummisalnya berupa pengajuan gugatan kepada pengadilan yang berwenangatau pengadilan yang di-tunjuk/ditentukan dalam perjanjian. Mengenai halini Pasal 1238 KUHP men-yebutkan: “debitur dinyatakan lalai dengan suratperintah, atau dengan akta se-jenis itu, atau berdasarkan kekuatan dariperikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harusdianggap lalai dengan lewatnya waktu yang di-tentukan.” Sebagaikonsekuensi atas perbuatannya, maka pihak yang telah mela-kukanwanprestasi harus memberikan ganti rugi meliputi biaya-biaya yang telahdikeluarkan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian, kerugian yangtimbul aki-bat perbuatan wanprestsi tersebut serta bunganya. Selanjutnyaditegaskan kem-bali oleh Pasal 1244 KUHP bahwa debitur harus dihukumuntuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tidak dapat
  6. 6. 6membuktikan bahwa tidak dilaksanakan-nya perikatan itu atau tidaktepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu di-sebabkan oleh suatuhal yang tak terduga, walaupun tidak ada itikad buruk pada-nya. Berbedahalnya jika terjadi dalam keadaan memaksa atau hal-hal yang secarakebetulan satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban-nya, makakeharusan un-tuk mengganti segala biaya, kerugian dan bunga tidak perludilakukan. Hubungan antara hukum perjanjian dengan hukum perikatanadalah sangat erat kaitan-nya, perjanjian secara umum adalah su-atuperistiwa dimana seorang berjanji ke-pada seorang lainnya atau dimana duaorang itu saling berjanji untuk melaksana-kan sesuatu hal. Dari peristiwaitulah maka timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yangdinamakan perikatan. Dalam bentuknya, perjanjian merupa-kan suaturangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yangdiucapkan atau ditulis. Sedangkan definisi dari perikatan adalah suatu per-hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan manapihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, danpihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan. Perikatan adalahsuatu pengertian yang abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu hal yangkonkret atau suatu peristi-wa. Perikatan lahir karena suatu persetujuanatau karena undang-undang. Per-setujuan itu tidak dapat ditarik kembaliselain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasanyang ditentukan oleh undang-undang. Sebagai contohnya yaitu A membuatperjanjian untuk meminjamkan motor ke-pada B de-ngan syarat Bmembayar biaya sewa kepada A, dari perjanjian itu, muncul hak dankewajiban. A memiliki hak untuk mendapatkan uang sewa motor dari pihakB, sedangkan B berkewajiban untuk melunasi uang sewa danmengembalikan motor tersebut sesuai perjanjian kepada A. dari contoh ter-sebut dapat diketahui bahwa Perjanjiannya adalah A dengan B, sedangkanperikatannya adalah hak dan kewa-jiban yang timbul antara A dan Bsetelah terjadi perjanjian tersebut.3. Tidak. Karena Pengusaha adalah orang yang menjalankan perusahaan ataumenyuruh menjalankan perusahaan. Menjalankan perusahaan artinyamengelola sendiri perusahaannya, baik dilakukan sendiri maupun denganbantuan pekerja, Contoh pengusaha dan pimpinan perusahaan dengan
  7. 7. 7orang yang sama adalah PT. BABA RAFI yang dimiliki oleh Hendi Septionoyang berbisnis kuliner Kebab Turki, Paramizzu dan sebagainya. Di sisi laindia juga sebagai pimpinan perusahaan yang mengendalikan 356 outlet diseluruh Indonesia melalui kantor pusat Surabaya.. Sedangkan pemimpinperusahaan adalah orang yang diberi kuasa oleh pengusaha untukmenjalankan perusahaan atas nama pengusaha. Pemimpin perusahaanberfungsi sebagai wakil pengusaha dan berkuasa dalam segala hal yangberkenaan dengan pengelolaan perusahaan yang dipimpinnya. Pemimpinperusahaan adalah pemegang kuasa tertinggi dalam menjalankanperusahaan. Dia bertangguang jawab penuh mengenai kemjuan dankemunduran perusahaan.4. Hubungan kerja adalah merupakan suatu hubungan yang timbul akibatadanya perjajnjian atau interaksi antar pihak yang membutuhkan dalamdunia kerja. Ada dua macam hubungan kerja yaitu hubungan kerja internaldan hubungan kerja eksternal. Hubungan kerja internal adalah hubunganyang terjadi di dalam per-usahaan itu sendiri. Sedangkan hubungan kerjaeksternal yaitu hubungan ke luar perusahaan itu sendiri. Bagian terpentingdari hubungan kerja tersebut adalah sifat, karakter maupun jenishubungan kerja. Pembagian jenis hubungan kerja ini bisa bersifatfungsional, instruksional, koordinasi, informasi, konsultaasi, kemitra-anmaupun rekomendasi. Dalam hubungan kerja internal terkait puladengan hak dan kewajiban pekerja dan peng-usaha, hal ini disebabkankeduanya terikat per-janjian yang menyebabkan timbulnya hubungan kerja.Hubungan perusahaan se-cara internal salah satunya meliputi tenaga kerjaatau sumber daya manusia yang terbagi dalam bidang keuangan,pemasaran, HRD, operasioanal, dan sebagainya. Seperti hubungan tenagakerja (pegawai) yang secara umum terbagi menjadi tiga, antara lain:hubungan vertikal (pimpinan dengan bawahan). Hubungan horisontal(bawah-an dengan bawahan). Hubungan diagonal (bawahan denganmanager). Se-dangkan hubungan perusahaan secara eksternal meliputiperusahaan dengan pe-merintah (seperti legalitas perusahaan, pajak,otonomi daerah, dan sebagai-nya). Hubungan lainnya yaitu perusahaandengan perusahaan, seperti per-usahaan mie (mie sedap atau sarimi)dengan perusahaan tepung terigu PT. BOGASARI.
  8. 8. 85. Antar PT (NV) dengan PT (persero) yang GO PUBLIK tidaklah sama, PTmerupakan badan usaha yang permodalannya sepenuhnya swasta/pribadi.Sedangkan persero sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah.Selain itu, PT jika merujuk dari namanya merupakan badan usaha yangmemiliki jumlah tanggung jawab yang ter-batas dari jumlah nominal saham.Dalam pasal 1 bu-tir (1) UUPT disebutkan bah-wa perseroan/PT adalahbadan hukum yang didi-rikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatanusaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, danmemenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang sertaperaturan pelaksanaannya. Perseroan harus didirikan dengan akta otentiksesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) UUPT yaitu pendirian perseroan harusdibuat dengan akta otentik di muka notaris mengingat perseroan termasukbadan hukum. Me-nurut organ perseroan adalah Rapat Umum PemegangSaham (RUPS), Direksi, dan komisaris. RUPS adalah organ perseroan yangmemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segalawewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komi-saris.Sedangkan persero merupakan badan usaha dimana per-modalannyasebagian besar berasal dari pemerintah dan modal swasta dibatasi. Modalyang berasal dari swasta dibatasi hingga maksimal 49% dan sebesar 51%adalah milik Negara dari kekayaan negara yang dipisahkan, selain itupendirian persero harus diusulkan oleh menteri kepada presiden, pendiriandilakukan oleh menteri dengan memperhatikan perundang-undangan,menteri yang ditunjuk me-miliki kuasa sebagai pemegang saham milikpemerintah, dan pegawainya bersta-tus pegawai negeri. Fungsi RUPS dalampersero pemerintah ialah memegang se-gala wewenang yang ada dalamperusahaan tersebut. RUPS juga berwenang untuk mengganti komisaris dandireksi. Direksi persero adalah orang yang bertanggung jawab ataspengurus-an persero baik didalam maupun di-luar pengadilan. Peng-angkatan dan pemberhentian dilakukan oleh RUPS. Komisaris adalah organper-sero yang bertugas dalam pengawasan kinerja persero itu, danmelaporkannya pada RUPS. Untuk perusahaan yang GO PUBLIKmerupakan perusahaan yang menjual sahamnya ke masyarakat, sepertiyang dilakukan oleh Pertamina, man-faat yang dapat diperoleh dari GoPublik antar lain mendapat tambahan modal dari masyarakat, risiko
  9. 9. 9ditanggung bersama dengan investor, perusahaan menjadi lebih bonafit,karena sebelum go public, perusahaan harus menjalani proses yang ketatterlebih dahulu, dan perusaha-an go public akan mendapatkan potonganPPh sebesar 5%.6. Ditinjau dari segi hukum bisnis, arti penting dari nama perusahaan adalahsangat penting. Nama perusahaan dari aspek hukum bisnis di Indonesiamemiliki arti penting sebab dengan nama perusahaan itu suatu perusahaanbisa melakukan hubungan hukum dengan pihak lain serta bisa melakukankewajiban hukumnya, seperti memperoleh perizinan pendirian usaha,pendaftaran perusahaan, pemba-yaran pajak, dan pembayaran utang.Selain itu nama perusahaan itu akan men-jadi identitas khusus atausebutan bagi perusahaan berangkutan, sehingga untuk berbagai keperluanhukum dan bisnis akan me-mpermudah proses pengurusan-nya, contoh: PTGarudafood Tbk., PT Dua kelinci Tbk., dan lain sebagainya. Merk dagangadalah istilah, nama, sebutan, atau ciri khas suatu barang dagangan yangmembedakan dengan barang-barang lain (meskipun sejenis). Dalam Pasal 1ayat 2 UU Merek tahun 2001 disebutkan, “Merek dagang adalah merek yangdigunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapaorang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan denganbarang-barang sejenis lainnya”. Contoh Ardath, Mlindjo dll. Logo dagang,Logo mempunyai fungsi identitas yang membedakan sebuah sebuah produkdengan produk lainnya. Kesemuanya itu tak lepas dari hakikat logo itusendiri, sebagai sebuah karya seni rupa. Selain sebagai karya seni rupa,logo itu sendiri sebagai symbol dari merek atau perusahaan. Contoh LogoMilik PT Garudafood dengan gambar burung garuda. logo dagangmerupakan suatu bentuk gambar atau sekedar sket-sa dengan arti tertentu,dan mewakili suatu arti dari perusahaan, daerah, perkum-pulan, produk,negara, dan hal-hal lainnya yang dianggap me-mbutuhkan hal yang singkatdan mudah diingat sebagai pengganti dari nama sebenarnya. Logo menjadi“wakil” perusahaan dalam otak masyarakat. Ketika masyarakat dihadap-kan pada suatu bentuk grafis tertentu sebagai sebuah stimulus, otak akanmem-beri makna melalui asosiasi dengan atribut-atribut tertentu. Inilahyang memben-tuk citra (image), jika logo itu merupakan wakil sebuahperusahaan. Itulah yang disebut corporate image. Corporate identity adalah
  10. 10. 10sesuatu yang disodorkan oleh perusahaan, dan corporate image adalahpersepsi khalayak terhadap identitas yang disodorkan. Logo diharapkanmenjadi jendela untuk masuk ke dalam per-sepsi masyarakat dan padakondisi tertentu dapat digunakan untuk mengubah citra suatu perusahaan.7. Dalam mendirikan perusahaan kadangkala perusahaan merasa kesulitandalam pembiayaan financial sehingga harus melakukan pinjaman kepadalembaga kredi-tur semacam bank. Bank selaku kreditur sebelummemberikan pinjaman harus mendapatkan informasi yang akurat sepertikarakter calon peminjam, pengaruh kondisi ekonomi saat itu denganpendapatan calon debitur, jaminan yang ditawar-kan dan lain sebagainya.Setelah bank menyatakan calon debitur lulus seleksi ter-sebut, bankmemberikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur, ada-punsyarat dan prosedur pengajuan kredit ke bank yang dilakukan perusahaanantara lain: (1) Fotocopy identitas diri dari para pengurus perusahaan(direktur & komisaris), (2) Fotocopy NPWP (Nomor Pokok wajib pajak), (3)Fotocopy SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan ), (4) Fotocopy Akte PendirianPerusahaan dari Notaris, (5) Fotocopy TDP (Tanda Daftar Perusahaan), inidigunakan oleh bank untuk meme-riksa keabsahan/ legalitas antara apayang tercantum di akte pendirian dengan bidang usahanya, segala suratperizinannya dan kewajiban pajaknya terhadap ne-gara. Selanjutnya (6)Fotocopy rekening giro atau buku tabungan di bank mana-pun selama 6s/d 3 bulan terakhir. (7) Data keuangan lainnya, seperti neraca ke-uangan,laporan rugi laba, catatan penjualan & pembelian harian, dan data pem-bukuan lainnya, ini digunakan Bank untuk melakukan berbagai analisakeuangan terhadap calon debiturnya. Kesanggupan debitur dalammembayar kembali huta-ngnya akan dianalisa dari berbagai sisi, seperti:kesanggupan dalam membayar ke-mbali hutang jangka pendeknya,kemampuan dan efektivitas manajemen dalam mengelola sumber-sumberyang dimilikinya, kemampuan dalam mencetak laba, dan sebagainya. UntukKredit Usaha dan Kredit Serba Guna, jaminan yang dimin-ta biasanyabervariasi seperti tanah, rumah tinggal, ruko, apartemen, kendaraan, pabrikdan lain-lain. Untuk menilai apakah jaminan yang diajukan layak untuk di-jaminkan maka Bank akan menilai kembali jaminan yang diajukan,biasanya Bank memiliki tim penilai sendiri dalam menilai jaminan tersebut,
  11. 11. 11walaupun ter-kadang bank juga sesekali memakai tim penilai jaminan dariluar.8. Pembukuan perusahaan erat kaitannya dengan sistem akuntansi, sistemakuntan-si adalah metode dan prosedur untuk mencatat dan melaporkaninformasi keuang-an yang disediakan bagi perusahaan atau suatuorganisasi bisnis. pembukuan perusahaan mengatur dan mengendalikanmayoritas aspek keuangan yang men-jelaskan alokasi dana, sepertikeuangan bahan baku, tenaga kerja, proses produk-si, harga pokokproduksi, harga pokok penjualan, aktiva, pasiva dan lain-lainnya. Hal ituberfungsi untuk mengelola, menciptakan, dan memutuskan kebijakan dariinformasi-informasi yang didapat melalui pembu-kuan. Secara hukumbisnis hal ini dilakukan untuk menghindarkan pencuci-an uang, korupsi,dan hal-hal yang bersifat kriminal. Sistem akuntansi terdiri atas dokumenbukti transaksi, alat-alat pencatatan, laporan dan prosedur yang digunakanperusahaan untuk mencatat transaksi-transaksi serta melaporkan hasilnya.Pembukuan yang diwajibkan ada-lah pembukuan yang sesuai denganprinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dan dilaporkanberdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, Peng-ertianpembukuan sesuai dengan penjelasan pasal 16 UU 39/2007 tentang Cukaiberbunyi "Suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untukmengum-pulkan data dan informasi yang meliputi dan mempengaruhikeadaan harta, huta-ng, modal dan pendapatan, dan biaya yang secarakhusus menggambarkan jum-lah harga perolehan dan penyerahan barangatau jasa yang kemudian diikhtisar-kan dalam laporan keuangan”. Merekayang mempunyai kepentingan terhadap perkembangan suatu perusahaansangatlah perlu untuk mengetahui kondisi ke-uangan perusahaan tersebut,dimana kondisi keuangan suatu perusahaan tercer-min dalam laporankeuangannya. Pembukuan berguna sebagai alat kontrol, yaitu untukmengetahui dan mengatur pemasukan serta biaya-biaya yang dikeluarkanperusahaan. Pembukuan perusahaan dalam hukum bisnis di Indonesiamemiliki arti yang penting. Pembukuan perusahaan ber-fungsi sebagaipencatat kekayaan, kewajiban, modal, dan segala sesuatu men-yangkutlaporan keuangan perusaha-an. Maka pembukuan perusahaan ini me-mungkinkan perusahaan untuk menge-tahui tingkat ketercapaian dan
  12. 12. 12kebijakan yang hendak diambil. Pembukuan per-usahaan jugamemungkinkan penyelesaian urusan administrasi perusahaan ter-kaitsecara tertib dan rapi. Selain itu biasanya nilai dari laporan pembukuanper-usahaan ini nantinya juga mempengaruhi pada pemenuhankewajibannya dalam pembayaran pajak pada negara. Manfaat pembukuanyang berikutnya berkaitan erat dengan urusan perpajakan, tanpapembukuan, penghitungan pajak akan sangat sulit dilakukan. Pembukuanlaporan keuangan juga sangat diperlukan ke-tika mengajukan kredit kepadabank.9. Tidak. Karena, Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupunpenerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya,maupun memberikan ijin untuk dengan tidak mengurangi pembatasan –pembatasan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya tulis lainnya,film, karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), komposisi musik,rekaman suara, lukisan, ga-mbar, patung, foto, perangkat lunak komputer,siaran radio dan televisi, dan desain industri.. Untuk melindungi pencipta,pencipta harus mendaftarkan ciptaannya kepada lembaga cipta yang diaturdalam UU nomor 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Sedangkan hak patenadalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasilInvensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentumelaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikanpersetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Ciptaan yangdapat dipatenkan ada tiga yaitu proses, mesin, barang. Hak patendilindungi dalam UU nomor 14 tahun 2001. Ketidaksamaan antara hakcipta dan hak paten adalah pada ciptaannya hak cipta pada karya sastra,seni dan sains. Sedangkan untuk hak paten pada karya proses, mesin,barang.10. Sistem kredit adalah pembayaran atau transaksi antara pembeli danpelanggan dalam perdagangan namun pembeli belum dapat membayarkantagihan dari pembelian tersebut dan membayar pada jatuh tempo yang telahditetapkan. Meskipun pembeli belum dapat membayar hak barang sudahpindah pada pembeli meskipun belum dilunasi atau belum jatuh tempo.Contoh pembelian partai barang elekronik oleh CV. Malino pada CV. Molina.
  13. 13. 13Sedangkan sistem sewa beli adalah transaksi antara pedagang dan pembelinamun pembeli menyewa dengan membayar pada jatuh tempo yangditetapkjan dan dalam kurung waktu yang telah disepakati dan jika pembelidapat melunasi pada jatuh tempo dalam kurung waktu yang telahdisepakati maka barang menjadi milik pembeli. Tetapi apabila pembeli tidakdapat melunasi pada waktu yang telah disepakati maka barang diambil olehpenjual. Contoh pembelian sepeda motor, mobil rrumah dll.11. Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yangpada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus danditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negaraIndonesia. Pengertian huk-um positif diperluas bukan saja yang sedangberlaku sekarang, melainkan terma-suk juga hukum yang pernah berlakudimasa lalu. Hukum yang pernah berlaku adalah juga hukum yang berlakupada waktu dan tempat tertentu. Hukum mate-riil, yaitu segala kaidah yangmenjadi patokan manusia untuk bersikap tindak, misalnya tidak bolehmembunuh, harus melunasi hutang dan lain sebagainya.Dalam dunia hukum, subyek hukum dapat diartikan sebagai pembawa hak,yakni manusia dan badan hukum. (1) Manusia, menurut hukum, tiap-tiapseorang ma-nusia sudah menjadi subyek hukum secara kodrati atau secaraalami. Anak-anak serta balita pun sudah dianggap sebagai subyek hukum.Manusia dianggap seba-gai hak mulai ia dilahirkan sampai dengan iameninggal dunia. Bahkan bayi yang masih berada dalam kandungan punbisa dianggap sebagai subyek hukum bila terdapat urusan ataukepentingan yang menghendakinya. Namun, ada beberapa golongan yangoleh hukum dipandang sebagai subyek hukum yang "tidak cakap" hukum.Maka dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum mereka harus di-wakili atau dibantu oleh orang lain. (2) Badan Hukum adalah suatu badanyang terdiri dari kumpulan orang yang diberi status "person" oleh hukumsehingga me-mpunyai hak dan kewajiban. Badan hukum dapatmenjalankan perbuatan hukum sebagai pembawa hak manusia. Sepertimelakukan perjanjian, mempunyai keka-yaan yang terlepas dari paraanggotanya dan sebagainya. Perbedaan badan hukum dengan manusiasebagai pembawa hak adalah badan hukum tidak dapat melaku-kanperkawinan, tidak dapat diberi hukuman penjara, tetapi badan hukum
  14. 14. 14dimu-ngkinkan dapat dibubarkan. Obyek Hukum ialah segala sesuatu yangdapat men-jadi hak dari subyek hukum. Atau segala sesuatu yang dapatmenjadi obyek suatu perhubungan hukum. Obyek hukum dapat puladisebut sebagai benda. Merujuk pada KUHPerdata, benda adalah tiap-tiapbarang atau tiap-tiap hak yang dapat di-kuasai oleh hak milik. Benda itusendiri dibagi menjadi: (1) Berwujud/Konkrit (2) Tidak Berwujud/Abstrakcontoh gas, pulsa dsb. Ciri-ciri hukum antara lain: ter-dapat perintahataupun larangan dan perintah atau larangan tersebut harus dipa-tuhi olehsetiap orang. Tiap-tiap orang harus bertindak demikian untuk menjagaketertiban dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, hukum meliputi berbagaiper-aturan yang menentukan dan mengatur hubungan antara orang yangsatu dengan orang yang lain yang dapat disebut juga kaedah hukum yakniperaturan-peratur-an kemasyarakatan. Telah dideskripsikan bahwa agarterciptanya tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat, maka haruslahperaturan-peraturan itu dipatuhi oleh tiap-tiap orang. Tetapi karena padazaman dahulu pun sudah banyak yang ti-dak mau mematuhi hukum, makahukum harus mempunyai suatu sifat yang me-maksa. Dengan demikian,hukum itu mempunyai sifat mengatur dan memaksa. Hukum itu mengaturtingkah laku manusia dalam bermasyarakat. Hukum itu juga dapatmemaksa tiap-tiap orang untuk mematuhi tata tertib atau peraturan dalamkema-syarakatan. Sehingga bila terdapat orang yang melanggarnya dapatdikenakan sanksi yang tegas terhadap siapapun yang tidak menaatinya.Akuisisi adalah pengambil-alihan (takeover) sebuah perusahaan denganmembeli saham atau aset perusahaan tersebut, perusahaan yang dibelitetap ada. Kelebihan Akui- adalah sebagai berikut: (a) Akuisisi Saham tidakmemerlukan rapat pemegang sa-ham dan suara pemegang saham sehinggajika pemegang saham tidak menyukai tawaran Bidding firm, mereka dapatmenahan sahamnya dan tidak menjual kepa-da pihak Bidding firm. (b)Dalam Akusisi Saham, perusahaan yang membeli dapat berurusanlangsung dengan pemegang saham perusahaan yang dibeli dengan me-lakukan tender offer sehingga tidak diperlukan persetujuan manajemenperusaha-an. (c) Karena tidak memerlukan persetujuan manajemen dankomisaris perusa-haan, akuisisi saham dapat digunakan untukpengambilalihan perusahaan yang tidak bersahabat (hostile takeover). (d)
  15. 15. 15Akuisisi Aset memerlukan suara pemegang saham tetapi tidak memerlukanmayoritas suara pemegang saham seperti pada akuisisi saham sehinggatidak ada halangan bagi pemegang saham minoritas jika mereka tidakmenyetujui akuisisi (Harianto dan Sudomo, 2001). Kekurangan Akui-sebagai berikut: (a) Jika cukup banyak pemegang saham minoritas yangtidak me-nyetujui pengambilalihan tersebut, maka akuisisi akan batal. Padaumumnya anggaran dasar perusahaan menentukan paling sedikit dua pertiga (sekitar 67%) suara setuju pada akuisisi agar akuisisi terjadi. (b)Apabila perusahaan mengambil alih seluruh saham yang dibeli maka terjadimerger. (c) Pada dasarnya pembelian setiap aset dalam akui-sisi aset harussecara hukum dibalik nama sehingga me-nimbulkan biaya legal yang tinggi.(Harianto dan Sudomo, 2001). Divestasi adalah pengurangan beberapa jenisaset baik dalam bentuk finansial atau barang, dives-tasi dapat pula disebutpenjualan dari bisnis yang dimiliki oleh perusaha-an.Divestasi merupakankebalikan dari investasi pada aset yang baru. “Privatisasi (Menurut UUNomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN) adalah penjualan saham Per-sero(Perusahaan Perseroan), baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihaklain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan,memperbesar ma-nfaat bagi negara dan masyarakat, serta memperluassaham oleh masyarakat”. Pri-vatisasi dilakukan pada umumnya didasarkankepada berbagai pertimbangan an-tara lain sebagai berikut: (1) Mengurangibeban keuangan pemerintah, sekaligus membantu sumber pendanaanpemerintah (divestasi). (2) Meningkatkan efisiensi pengelolaan perusahaan.(3) Meningkatkan profesionalitas pengelolaan perusaha-an. (4) Mengurangicampur tangan birokrasi/pemerintah terhadap pengelolaan perusahaan. (5)Mendukung pengembangan pasar modal dalam negeri. (6) Sebagai flag-carrier(pembawa bendera) dalam mengarungi pasar global. Likuiditas adalahkemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.Pengerti-an lain adalah kemampuan seseorang atau perusahaan untukmemenuhi kewajib-an atau utang yang segera harus dibayar dengan hartalancarnya. Saham Biasa adalah suatu sertifikat atau piagam yang memilikifungsi sebagai bukti pemilikan suatu perusahaan dengan berbagai aspek-aspek penting bagi perusahaan. Pemilik saham akan mendapatkan hakuntuk menerima sebagaian pendapatan tetap/ de-viden dari perusahaan
  16. 16. 16serta kewajiban menanggung resiko kerugian yang diderita perusahaan.Orang yang memiliki saham suatu perusahaan memiliki hak untuk ambilbagian dalam mengelola perusahaan sesuai dengan hak suara yang dimiliki-nya berdasarkan besar kecil saham yang dipunyai. Semakin banyakprosentase sa-ham yang dimiliki maka semakin besar hak suara yangdimiliki untuk mengontrol operasional perusahaan. Saham Preferen adalahsaham yang pemiliknya akan memiliki hak lebih dibanding hak pemiliksaham biasa. Pemegang saham preferen akan mendapat dividen lebih duludan memiliki hak suara lebih dibanding pemeg-ang saham biasa seperti haksuara dalam pemilihan direksi sehingga jajaran ma-najemen akanberusahan sekuat tenaga untuk membayar ketepatan pembayaran dividenpreferen agar tidak lengser.12. Tidak sama. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/1/PBI/ tahun 2009tentang Bank Umum, pada pasal 5 dijelaskan bahwa modal disetor untukbank ditetapkan paling kurang Rp 3 triliun. Syarat untuk mendirikan BankUmum: (a) Warga nega-ra Indonesia dan atau badan hukum Indonesia. (b)Warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dengan wargaasing. Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 11 3/ PBI /2009 tentang BankUmum Syariah menyebutkan, kalau mau men-dirikan bank umum syariahmodal minimumnya harus Rp1 triliun. Beberapa per-syaratan pendirianBank Umum Syariah antara lain: (1) Kepemilikan dapat dimiliki oleh pihakdomestik atau pihak asing. (2) Berbadan hukum Indonesia, dan harusdimiliki se-dikitnya oleh dua pihak yang terdiri dari warga negara Indonesia(WNI) atau ba-dan hukum Indonesia (BHI), atau warga Negara asing/badanhukum asing dengan WNI/BHI secara kemitraan. (3) Modal disetorminimum Rp. 1 triliun (seta-ra dengan US$ 110 juta). (4) Bank didirikandengan izin/persetujuan Bank Indo-nesia (BI) melalui proses persetujuanizin prinsip dan izin usaha. Persyaratan un-tuk mendirikan BPR yang modaldisetornya berkisar antara Rp 500 juta sampai Rp 5 miliar.13. Tidak. Karena Pengertian arbitase adalah penyelesaian suatu perselisihanatau perkara oleh seorang atau beberapa orang yang sama – sama ditunjuksebagai penengah atau wasit oleh para pihak yang bersengketa dengan tidakdiselesaikan lewat pengadilan. Jadi, pengadilan arbitase adalahpenyelesaian perkara tanpa melalui pengadilan tetapi diselesaikan secara
  17. 17. 17kekeluargaan dengan menunjuk arbiter sebagai penengahnya atauhakimnya dan didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secaratertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pengadilan arbitase hanyamenyelesaikan sengketa dibidang komersial. Contohnya sengketa tentangsah tidaknya jual beli, asuransi, pengangkutan, perbankan dan lain – lain.Berikut adalah beberapa perbedaan antara arbitrase dengan pengadilan: (1)persidangan pengadilan berlangsung terbuka untuk umum, se-dangkanpersidangan arbitrase bersifat tertutup. (2) tuntutan perkara ke arbitrasehanya bisa dilangsungkan jika para pihak yang bersengketa terikat denganperjan-jian arbitrase, sedangkan tuntutan perkara ke pengadilan bisadiajukan oleh si-apapun. (3) proses beracara di pengadilan sangat formal,sangat kaku, sedangkan proses beracara di arbitrase tidak terlalu formal,tidak terlalu kaku. (4) arbiter di-pilih berdasarkan keahliannya, sedangkanhakim pada umumnya adalah genera-lis. (5) putusan arbitrase adalah finaldan mengikat, tidak dapat diajukan banding atau upaya hukum apa-pun,sedangkan putusan pengadilan bisa diajukan banding, kasasi dan bahkanpeninjauan kembali.14. Tidak Identik, karena Lisensi mempunyai wewenang untuk menjual danmem-produksi sedangkan Franchise hanya mempunyai wewenang untukmenjual saja ti-dak memproduksi. Contoh lisensi Coca Cola dan MC Donaldsedangkan Franchise Indomart, Alfamart dll.

×