NEGARA HUKUM DALAM ISLAM : TINJAUANTERHADAP PIAGAM MADINAH DAN PRINSIPNEGARA HUKUM MODERNPosted December 15, 2011 by regaf...
zaman. Perkembangan konsep negara hukum itu terjadi akibat ekses perkembangan dari konsepdemokrasi dan munculnya konsep ne...
1. Apa perbedaan dan persamaan prinsip negara hukum dalam Islam dan negara hukum      modern?   2. Bagaimana prinsip-prins...
Sementara itu umat muslim di Mekkah selalu mendapat penyiksaan,pencacian, dan pengucilanoleh kaum kafir quraisy. Hingga ti...
kami berjanji akan membelamu sebagaimana kami membela diri kami sendiri. Baiatlah kami,wahai Rasulullah! Demi Allah, kami ...
(c) Membuat perjanjian (dustur) yang mengatur kehidupan sesame kaum muslimin danmenjelaskan hubungan mereka dengan orang-o...
Pasal 7: Banu al-Najjar, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat diantara mereka (seperti) semula, d...
Pasal 20: Orang musyrik (Yatsrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik) Quraisy,dan tidak boleh bercampur tan...
Pasal 36: Tidak seorang pun dibenarkan (untuk perang), kecuali seizin Muhammad SAW. Iatidak boleh dihalangi (menuntut pemb...
Jika kita kaji muatan materi piagam Madinah secara mendalam, kita akan mendapat gambarantentang karakteristik masyarakat (...
kerja hakama-yahkumu-hukman yang dipergunakan 30 kali. Kata hukm ini dialihbahasakanmenjadi kata hukum dalam bahasa Indone...
Selanjutnya perintah dari ayat tersebut memerintahkan agar menetapkan hukum dengan adil.Menurut Al Baidhawi (w.685H/1286M)...
(i) Prinsip ketaatan rakyat   1. 4.   Negara Hukum di Era Moderna) Perkembangan Negara Hukum dan DemokrasiBerbicara negara...
Di zaman modern,konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan oleh Julius Stahldengan istilah Rechstaat. Menurut J...
syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis dibawah panji Rule of Lawialah:[46]a) Perlindungan Konsti...
(a) Kekuasaan pemrintah (dalam arti luas)(b) Hak-hak yang diperintah(c) Hubungan antara pemerintah dan yang diperintah (me...
Supremacy of law merupakan salah satu unsure didalam Negara hukum. konstitusi sebagai dasarhukum yang tertinggi dibentuk a...
dalam arti sempit yaitu bagian yang tertulisnya namun dalam arti luas konstitusi dalam negaramadinah tersebut juga mencaku...
prinsip negara modern yang menolak negara atas dasar agama. Perbedaan ini sangatlah prinsipilkarena agama adalah suatu lan...
Dari ayat tersebut terlihat adanya unsure ketaatan. Ketaatan juga merupakan dasar dalamkehidupan bermasyarakat. Tanpa keta...
Persamaan selanjutnya adalah mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasimanusia. Negara Madinah yang didiri...
Dari apa yang telah di uraikan di atas dapatlah kita tarik suatu prinsip-prinsip yang mendasarinegara hukum dalam pandanga...
(f) Prinsip kesamaan di hadapan hukumIslam menganut prinsip kesamaan di hadapan hukum karena manusia dihadapan Allah SWTse...
[1] Muhammad Sa‟id Ramadhan Al-Buthy, Fiqhus Sirah : Dirasat Manhajiah „Ilmiyah LiSiratil-Musthafa „Alaihish-Shalatu was-S...
[22] Dahlan Thaib, et al, Teori dan Hukum Konstitusi, Rajagrafindo Persada , Jakarta,2008, hlm.41-42[23] Sunardji Dahri Ti...
Eleventh, he should by nature be a lover of justice and a hater of injustice; fair in dealing withthe oppressed and quick ...
[48] Ibid.[49] Ibid.[50] Ibid. Hlm. 8[51] Dahlan Thaib, Op. Cit. Hlm 16[52] Ibid. Hlm. 12[53] Ibid., hlm. 1[54] Ibid, Hlm....
Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Gama Media ,Yogyakarta:, 1999Majid Fakhry, Al Farabi Founder of Islamic NeoPla...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Negara hukum dalam islam

12,331

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
12,331
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
73
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Negara hukum dalam islam

  1. 1. NEGARA HUKUM DALAM ISLAM : TINJAUANTERHADAP PIAGAM MADINAH DAN PRINSIPNEGARA HUKUM MODERNPosted December 15, 2011 by regafelix in Hukum. 2 CommentsOleh Rega Felix 1. A. PENDAHULUAN1.Latar BelakangBelakangan ini banyak wacana mengenai pendirian negara Islam di berbagai belahan dunia.Metode yang dilakukan dalam rangka mendirikan negara islam pun bermacam-macam. Akibatdari banyak berbagai macam metode ini pun banyak perbedaan-perbedaan dalam kalangan umatIslam sendiri. Ada golongan yang biasa disebut sebagai islam garis keras yang melegitimasipemikirannya yang paling benar sehingga pemikiran-pemikiran lain mereka anggap salahmereka anggap sebagai menyimpang dari agama dan dianggap sebagai kafir, merekamenganggap prinsip-prinsip dari era modern yang mereka anggap dari barat merupakan hukumkafir (thagut). Mereka mendasarkan pada simbol-simbol mereka secara formal untukmendasarkan pemikiran mereka dalam bernegara dalam islam. Adapula yang melihat bahwadalam bernegara berdasarkan Islam kita bisa melihat Islam sebagai nilai-nilai yang dinamisdalam bermasyarakat dan bernegara. Mereka tidak menafikkan perkembangan zaman, merekamengikuti dinamika perputaran dunia selama perkembangan tersebut tidak bertentangan dengannilai-nilai Islam secara substantif. Perbedaan seperti itu janganlah menjadi perpecahan dalamumat Islam itu sendiri. Persatuan umat Islam berdasarkan ukhuwah Islamiyah haruslahberlandaskan pada Islam sebagai agama yang Rahmatan Lil Alamin yaitu Islam sebagai Rahmatbagi seluruh alam semesta. Perlu adanya peninjauan terhadap konsepsi bernegara hukum dalampandangan Islam dan perkembangan konsepsi negara hukum di era modern ini. Sehinggatercapai suatu dasar yang komprehensif yang tidak sepotong-potong sehingga tercapainya Islamsebagai Rahmatan Lil Alamin.Sebelumnya penulis mencoba memberikan gambaran umum mengenai konsepsi negara hukum.secara umum apabila kita melihat prinsip negara hukum kita akan merujuk kepada dua konsepnegara hukum yaitu The Rule of Law yang dikemukakan oleh A.V. Dicey dan Rechstaat yangdikemukakan oleh Julius Stahl. Ahli-ahli tersebut memang merupakan pionir dalam merumuskankonsep negara hukum. bahkan Dicey ada yang menyebutnya sebagai maha guru negara hukum.kedua konsep antara The Rule of Law dan Rechstaat itu memang mempunyai perbedaan-perbedaan. Namun, pada hakikatnya tetap sama yaitu suatu prinsip negara yang didasarkan padahukum. perbedaan yang muncul tersebut terjadi karena perbedaan sudut pandang mereka dalammenyusun konsep negara hukum. konsepsi negara hukum inilah yang biasa dijadikan rujukanuntuk membentuk suatu negara berdasarkan hukum di era modern ini.Dalam perkembangan, konsepsi negara hukum bukanlah sebuah konsep yang statis. Tetapikonsep negara hukum itu berkembang secara dinamis sesuai dengan perkembangan tuntutan
  2. 2. zaman. Perkembangan konsep negara hukum itu terjadi akibat ekses perkembangan dari konsepdemokrasi dan munculnya konsep negara kesejahteraan (welfare state). akibat dari itu terjadinyausaha-usaha untuk mengembangkan konsep negara hukum tersebut dalam konteks welfare state.salah satu yang mengembangkannya ialah oleh International Commision of Jurist yangmengemukakan The Dynamic Aspect of The Rule of Law. Konsep welfare state pada era modernini hampir telah diterima oleh hampir seluruh negara di dunia. Welfare state yang merupakanreaksi atas merebaknya ketidakadilan dalam suatu negara terutama negara dengan prinsip liberalyang menerapkan prinsip laissez faire laissez alle dimana negara hanya menjadi sebagai negarapenjaga malam saja menyebabkan penerimaan konsep welfare state diseluruh dunia ini. Tuntutanzaman berkembang dan banyak tuntutan akan adanya legitimasi terhadao kesejahteraan yangdijamin dalam hukum. pergeseran paradigm ini yang mendinamisasi konsep the rule of law ini.Sekitar abad 7 masehi muncul ajaran Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW.Munculnya ajaran Islam merupakan tonggak bersejarah bagi peradaban manusia yang merubahsecara menyeluruh dan fundamental paradigm kehidupan manusia. Ajaran yang disampaikanbukanlah ajaran sepotong-potong melainkan menyeluruh dalam segala bidang kehidupanmanusia. Karena ajaran Islam adalah ajaran yang menyeluruh berarti islam juga mengaturkehidupan bernegara. Namun bukan berarti terdapat sebuah sistem pemerintahan dan strukturketatanegaraan yang dapat kita ambil sebagai bentuk yang apriori bagi umat islam untukditerapkan secara mutlak. Sistem dan bentuk pemerintahan itu sendiri mengalami dinamikadalam dunia Islam itu sendiri. Karena dalam Al-Quran yang merupakan sumber utama hukumIslam tidak memberikan suatu bentuk yang tetap melainkan hanya asas dan prinsipnya saja untukberkehidupan bernegara. Terdapat kebebasan untuk menetapkan sistem dan bentuk pemerintahanuntuk diterapkan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam.Secara historis, pada periode Nabi Muhammad SAW, beliau telah membentuk suatu masyarakatyang dapat dikatakan sebagai negara yaitu negara Madinah. Karena syarat berdirinya suatunegara telah dipenuhi yaitu adanya wilayah,rakyat,pemerintahan, dan kedaulatan. Dan terlebihlagi pada masa itu terdapat suatu piagam yang menjadi dasar negara yang disebut sebagai piagammadinah. Ada yang menyebutnya juga sebagai konstitusi madinah. Dapat dilihat bahwa padaperiode Nabi Muhammad SAW telah terdapat prinsip-prinsip negara berdasarkan hukum. karenaadanya hukum dasar negara yang dijadikan acuan dalam kehidupan bernegara. Negara madinahtersebut dapatlah dijadikan rujukan untuk melihat suatu negara hukum yang berdasarkan Islam.Karena Nabi Muhammad SAW merupakan rasul Allah SWT yang segala sikap tindaknyamerupakan contoh teladan.Oleh karena itu perlu adanya peninjauan terhadap prinsip-prinsip negara hukum dengan melihatkepada perkembangan zaman dan apa yang telah di laksanakan oleh Nabi Muhammad SAWsebagai contoh teladan umat manusia. 1. 2. Identifikasi MasalahBerdasarkan pada latar belakang yang telah di paparkan yang menjadi titik tolak permasalahankarya tulis ini adalah :
  3. 3. 1. Apa perbedaan dan persamaan prinsip negara hukum dalam Islam dan negara hukum modern? 2. Bagaimana prinsip-prinsip negara hukum dalam Islam di era modern? 1. TINJAUAN TEORITIS TERHADAP NEGARA MADINAH DAN NEGARA HUKUM MODERN 1. 1. Sejarah Lahirnya Negara MadinahPada setiap musim haji, nabi Muhammad SAW biasa mendatangi kabilah-kabilah yang datangke Baitul Haram (Mekkah), membacakan kitab Allah kepada mereka dan mengajak untukmentauhidkan Allah.[1] Rasullulah SAW berseru kepada mereka, “Wahai manusia! UcapkanlahLa Illaha ilallah niscaya kalian beruntung, dengan mengucapkan kalimat ini, kalian akanmenguasai bangsa Arab dan orang-orang „ajam. Jika Kalian beriman, kalian akan menjadi rajadi surga”.[2] Hingga pada tahun kesebelas dari kenabian, nabi Muhammad SAW bertemudengan sekelompok orang dari kabilah khazraj dan berdialog seperti berikut :[3]“siapa kalian ini?”, Tanya beliau setelah saling bertemu muka dengan mereka.“kami orang dari khazraj”, jawab mereka.“sekutu orang-orang Yahudi?”, Tanya Beliau.“Benar”,Jawab mereka.“maukah kalian duduk-duduk agar aku bisa berbincang-bincang dengan kalian?”“baiklah”, Jawab mereka.Setelah duduk bersama, Nabi Muhammad SAW. Menjelaskan hakikat Islam dan dakwahnya,membacakan Al-Quran, dan mengajak mereka masuk Islam. Mereka kemudian berkata : “DemiAllah, kalian tahu sendiri bahwa memang dia benar-benar seorang nabi seperti yang dikatakanorang-orang Yahudi. Janganlah mereka mendahului kalian. Oleh karena itu, segeralahmemenuhi seruannya dan masuklah Islam”.[4] Tak lama kemudian, keenam pemuda itu masukIslam.[5]Setelah kembali ke Yastrib (sekarang Madinah), mereka membawa risalah Islam danmenyebarkannya disana, sehingga hampir semua penghuni rumah di Yastrib menyebut namaNabi Muhammad SAW.[6] Sosok nabi Muhammad SAW telah dikenal sebelum beliau hijrah,hal ini dikarenakan penyebaran oleh para pemuda yang telah masuk Islam tersebut. Penerimaanajaran nabi Muhammad SAW di Madinah di karenakan kondisi madinah yang pada saat sebelumitu banyak terjadi peperangan antar kabilah-kabilah sehingga rakyat Madinah sangatmengharapkan ada sebuah agama yang dapat mempersatukan barisan mereka dan mengakhiriperselisihan berkepanjangan tersebut. [7] hingga sampai pada saatnya datang ajaran agama Islammereka percaya bahwa ajaran tersebut akan mengakhiri permasalahan tersebut.
  4. 4. Sementara itu umat muslim di Mekkah selalu mendapat penyiksaan,pencacian, dan pengucilanoleh kaum kafir quraisy. Hingga tiba sampai pada datangnya perintah untuk Hijrah kepada nabiMuhammad SAW untuk pindah ke Madinah. Sebelum Nabi Muhammad SAW beserta parasahabatnya melakukan hijrah, Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu melakukan Bai‟at AlAqabah Pertama dan disusul dengan Bai‟at Al-Aqabah kedua.a) Bai’at Al-Aqabah PertamaPada musim haji berikutnya yaitu setahun setelah bertemunya nabi Muhammad SAW denganenam pemuda khazraj, Datang dua belas orang lelaku dari Anshar untuk menemui nabiMuhammad SAW di Aqabah. Mereka kemudia berbai‟at (berjanji) kepada nabi MuhammadSAW yang dikenal dengan Bai‟at Al-Aqabah pertama.[8]Dalam sebuah riwayat isi bai‟at tersebut adalah :Nabi Muhammad SAW mengatakan“berbai‟atlah kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan apapun, tidak mencuri, tidakberzina, tidak membunuh anak-anakmu, tidak akan berdusta untuk menutup-nutupi apa yangada di depan atau di belakangmu, dan tidak akan membantah perintahku dalam hal kebaikan.Jika kamu memenuhi, pahalanya terserah kepada Allah. Jika kamu melanggar sesuatu dari janjiitu, lalu dihukum di dunia maka hukuman itu merupakan kafarat baginya. Jika kamu melanggarsesuatu dari janji itu, kemudian Allah menutupinya maka urusannya kepada Allah. Bilamenghendaki, Allah akan menyiksanya atau member ampunan menurut kehendaknya”.[9]Kemudian pemuda tersebut berbaiat kepada nabi Muhammad SAW.Setelah pembaiatan itu, para utusan kaum Anshar itu pulang ke Madinah. Bersama mereka nabiMuhammad SAW mengikutsertakan Mushab bin Umair untuk mengajarkan Al-Quran danhukum-hukum agama kepada mereka sehingga akhirnya Mushab bin Umair dikenal sebagaimuqri‟ul Madinah.[10] selanjutnya mereka semua diutus ke Madinah untuk berdakwah. Amanatnabi Muhammad SAW tersebut dijalankan dengan baik dan sukses, sehingga sebelum musimhaji tahun berikutnya, ia telah kembali mendahului peserta rombongan peziarah ke mekkah,sekaligus melaporkan pelaksanaan amanat yang dipercayakan kepadanya.[11]b) Bai’at Al-Aqabah KeduaSukses dakwah yang dilakukan Mushab bin Umair di Madinah telah meningkatkan jumlahpemeluk Islam, terutama dua pemimpin suku Bani Abdul Asyhal yang sangat disegani, yaituSa‟ad bin Muadz dan Usaid bin Hudzair.[12] Tahun 622 Masehi, jumlah Jama‟ah haji darimadinah bertambah menjadi 75 orang, terdiri dari 73 laki-laki dan 2 perempuan. Keduaperempuan itu adalah Nasibah binti Ka‟ab Ummu Imarah dan Ummu Mani, keduanya ikut dalamBai‟at Al-Aqabah Kedua.[13]Saat dilakukannya Bai‟at Barra bin Ma‟rur menjabat tangan nabi Muhammad SAW serayamengucapkan , “ya, demi Allah yang mengutusmu sebagai nabi dengan membawa kebenaran,
  5. 5. kami berjanji akan membelamu sebagaimana kami membela diri kami sendiri. Baiatlah kami,wahai Rasulullah! Demi Allah, kami adalah orang-orang yang ahli perang dan senjata secaraturun temurun” disaat Barra‟ masih berbicara dengan Rasulullah SAW, Abul Haitsam binTaihan menukas dan berkata, “Wahai Rasulullah, kami terikat suatu perjanjian dengan orang-orang Yahudi dan perjanjian itu akan kami putuskan! Kalau semuanya itu telah kami lakukan,kemudian Allah memenangkan engkau (dari kaum musyrik). Apakah engkau akan kembali lagikepada kaummu dan meninggalkan kami?” mendengar itu Rasulullah SAW tersenyumkemudian berkata, “Darahmu adalah darahku, negerimu adalah negeriku, aku darimu dan kamudariku, aku berpegang melawan siapa saja yang memerangimu dan aku akan berdamai dengansiapa saja yang berdamai denganmu”[14]Bai‟at Al-Aqabah kedua ini dilihat dari isinya telah merambah wilayah politik, karenamenyangkut perlindungan di antara kedua belah pihak : pemutusan hubungan perjanjian antaraorang-orang Yahudi madinah, Nabi Muhammad juga menjamin tidak akan meninggalkanmereka, dan kembali kepada kaumnya kelak jika nabi Muhammad SAW memperolehkemenangan.[15] selain itu bai‟at kedua ini merupakan landasan bagi hijrahnya nabi MuhammadSAW ke Madinah karena Bai‟at inimenyebutkan prinsip-prinsip yang akan disyariatkan setelahhijrah ke Madinah, terutama mengenai masalah Jihad dan membela dakwah Islam dengankekuatan.[16] Menurut Muhammad Tahir Azhary Perjanjian Al-Aqabah ini merupakanperjanjian antara nabi Muhammad SAW dan delegasi Madinah yang telah memilih NabiMuhammad SAW sebagai pemimpin politik ataupun pemimpin agama.[17] Menurut MuhammadAlim[18] Bai‟at Al-Aqabah kedua dapat dianggap sebagai perjanjian masyarakat (socialcontract), bahkan bisa dinilai sebagai usaha menegakkan negara Republik.[19] Bai‟at Al-AqabahKedua ini dapat dikatakan sebagai pemilihan pemimpin politik yang demokratis berdasarkanpada perjanjian masyarakat.c) Hijrah Nabi Muhammad SAW dan berdirinya negara MadinahTekanan kaum musyrik Quraisy terhadap umat Islam di Mekkah semakin berat. Hal inimenyebabkan umat Islam harus berpindah tempat ke tempat yang lebih aman (hal ini disebutdengan Hijrah). Akibat dari tekanan kaum musyrik Quraisy tersebut maka umat Islam punmelakukan hijrah secara terpisah-pisah, sebagian sahabat terlebih dahulu hijrah yang kemudiandisusul oleh nabi Muhammad SAW.Sesampainya di Madinah nabi Muhammad SAW disambut gembira oleh masyarakat Madinah.Saat itulah nabi Muhammad SAW harus membangun masyarakat Madinah yang sebelumnyaNabi Muhammad SAW telah dipilih menjadi pemimpin politik sekaligus agama dengan Bai‟atAl-Aqabah. Karena itu, pekerjaan yang pertama dilakukan Nabi Muhammad SAW ialahmeletakkan asas-asas penting bagi negara Madinah ini. Asas-asas tersebut tercermin pada tigapekerjaan berikut :[20](a) Pembangunan Mesjid(b) Mempersaudarakan sesame kaum muslimin secara umum serta antara kaum Muhajirin dankaum Anshar secara khusus
  6. 6. (c) Membuat perjanjian (dustur) yang mengatur kehidupan sesame kaum muslimin danmenjelaskan hubungan mereka dengan orang-orang di luar Islam secara umum dan dengan kaumYahudi secara khusus.Perjanjian (dustur) yang mengatur kehidupan masyarakat Madinah itulah yang kemudian disebutsebagai piagam Madinah atau Konstitusi Madinah yang menjadi dokumen politik yang otentiksebagai manifesto politik pertama Negara Islam untuk mengatur pemerintahan Negara Madinahsuatu negara dengan masyarakat yang plural.[21] 1. 2. Piagam Madinah sebagai Dasar Hukum Negara MadinahPiagam madinah merupakan dasar dari berdirinya negara Madinah, didalam piagam madinahtersebut mengatur kehidupan bermasyarakat yang plural. Adapun isi dari piagam Madinahtersebut adalah sebagai berikut :Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah piagam dariMuhammad, Rasulullah SAW, di kalangan mukminin dan muslimin (yang berasal) dari Quraisydan Yatsrib (Madinah), dan yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersamamereka.Pasal 1: Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komunitas) manusia lain.Pasal 2: Kaum Muhajirin (pendatang) dari Quraisy sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan carayang baik dan adil di antara mukminin.Pasal 3: Banu „Awf, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat diantara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan baik dan adildi antara mukminin.Pasal 4: Banu Sa‟idah, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat diantara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yangbaik dan adil di antara mukminin.Pasal 5: Banu al-Hars, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat diantara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yangbaik dan adil di antara mukminin.Pasal 6: Banu Jusyam, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat diantara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yangbaik dan adil di antara mukminin.
  7. 7. Pasal 7: Banu al-Najjar, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat diantara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yangbaik dan adil di antaramukminin.Pasal 8: Banu „Amr Ibn „Awf, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayardiat di antara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan carayang baik dan adil di antara mukminin.Pasal 9: Banu al-Nabit, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat diantara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yangbaik dan adil di antaramukminin.Pasal 10: Banu al-‟Aws, sesuai keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diat diantara mereka (seperti) semula, dan setiap suku membayar tebusan tawanan dengan cara yangbaik dan adil di antara mukminin.Pasal 11: Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggungutang di antara mereka, tetapi membantunya dengan baik dalam pembayaran tebusan atau diat.Pasal 12: Seorang mukmin tidak dibolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukminlainnya, tanpa persetujuan dari padanya.Pasal 13: Orang-orang mukmin yang takwa harus menentang orang yang di antara merekamencari atau menuntut sesuatu secara zalim, jahat, melakukan permusuhan atau kerusakan dikalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari salahseorang di antara mereka.Pasal 14: Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran (membunuh)orang kafir. Tidak boleh pula orang mukmin membantu orang kafir untuk (membunuh) orangberiman.Pasal 15: Jaminan Allah satu. Jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang dekat.Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak tergantung pada golongan lain.Pasal 16: Sesungguhnya orang Yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan dansantunan, sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan ditentang (olehnya).Pasal 17: Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaiantanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Allah Allah, kecuali atasdasar kesamaan dan keadilan di antara mereka.Pasal 18: Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu-membahu satu sama lain.Pasal 19: Orang-orang mukmin itu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam peperangan dijalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada petunjuk yang terbaik dan lurus.
  8. 8. Pasal 20: Orang musyrik (Yatsrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musyrik) Quraisy,dan tidak boleh bercampur tangan melawan orang beriman.Pasal 21: Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas perbuatannya,harus dihukum bunuh, kecuali wali si terbunuh rela (menerima diat). Segenap orang berimanharus bersatu dalam menghukumnya.Pasal 22: Tidak dibenarkan bagi orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya pada Allahdan Hari Akhir, untuk membantu pembunuh dan memberi tempat kediaman kepadanya. Siapayang memberi bantuan atau menyediakan tempat tinggal bagi pelanggar itu, akan mendapatkutukan dan kemurkaan Allah di hari kiamat, dan tidak diterima daripadanya penyesalan dantebusan.Pasal 23: Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah„azza wa jalla dan (keputusan) Muhammad SAW.Pasal 24: Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.Pasal 25: Kaum Yahudi dari Bani „Awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudiagama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagisekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akanmerusak diri dan keluarganya.Pasal 26: Kaum Yahudi Banu Najjar diperlakukan sama seperti Yahudi Banu „Awf.Pasal 27: Kaum Yahudi Banu Hars diperlakukan sama seperti Yahudi Banu „Awf.Pasal 28: Kaum Yahudi Banu Sa‟idah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu „Awf.Pasal 29: Kaum Yahudi Banu Jusyam diperlakukan sama seperti Yahudi Banu „Awf.Pasal 30: Kaum Yahudi Banu al-‟Aws diperlakukan sama seperti Yahudi Banu „Awf.Pasal 31: Kaum Yahudi Banu Sa‟labah diperlakukan sama seperti Yahudi Banu „Awf, kecualiorang zalim atau khianat. Hukumannya hanya menimpa diri dan keluarganya.Pasal 32: Suku Jafnah dari Sa‟labah (diperlakukan) sama seperti mereka (Banu Sa‟labah).Pasal 33: Banu Syutaybah (diperlakukan) sama seperti Yahudi Banu „Awf. Sesungguhnyakebaikan (kesetiaan) itu lain dari kejahatan (khianat).Pasal 34: Sekutu-sekutu Sa‟labah (diperlakukan) sama seperti mereka (Banu Sa‟labah).Pasal 35: Kerabat Yahudi (di luar kota Madinah) sama seperti mereka (Yahudi).
  9. 9. Pasal 36: Tidak seorang pun dibenarkan (untuk perang), kecuali seizin Muhammad SAW. Iatidak boleh dihalangi (menuntut pembalasan) luka (yang dibuat orang lain). Siapa berbuat jahat(membunuh), maka balasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, kecuali iateraniaya. Sesungguhnya Allah sangat membenarkan (ketentuan) ini.Pasal 37: Bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya, dan bagi kaum muslimin ada kewajibanbiaya. Mereka (Yahudi dan muslimin) bantu-membantu dalam menghadapi musuh Piagam ini.Mereka saling memberi saran dan nasihat. Memenuhi janji lawan dari khianat. Seseorang tidakmenanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. Pembelaan diberikan kepada pihak yangteraniaya.Pasal 38: Kaum Yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peperangan.Pasal 39: Sesungguhnya Yatsrib itu tanahnya “haram” (suci) bagi warga Piagam ini.Pasal 40: Orang yang mendapat jaminan (diperlakukan) seperti diri penjamin, sepanjang tidakbertindak merugikan dan tidak khianat.Pasal 41: Tidak boleh jaminan diberikan, kecuali seizin ahlinya.Pasal 42: Bila terjadi suatu peristiwa atau perselisihan di antara pendukung Piagam ini, yangdikhawatirkan menimbulkan bahaya, diserahkan penyelesaiannya menurut (ketentuan) Allah„azza wa jalla, dan (keputusan) Muhammad SAW. Sesungguhnya Allah paling memelihara danmemandang baik isi Piagam ini.Pasal 43: Sungguh tidak ada perlindungan bagi Quraisy (Mekkah) dan juga bagi pendukungmereka.Pasal 44: Mereka (pendukung Piagam) bahu-membahu dalam menghadapi penyerang kotaYatsrib.Pasal 45: Apabila mereka (pendukung piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak lawan)memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka perdamaian itu harus dipatuhi.Jika mereka diajak berdamai seperti itu, kaum mukminin wajib memenuhi ajakan danmelaksanakan perdamaian itu, kecuali terhadap orang yang menyerang agama. Setiap orangwajib melaksanakan (kewajiban) masing-masing sesuai tugasnya.Pasal 46: Kaum yahudi al-‟Aws, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban sepertikelompok lain pendukung Piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semuapendukung Piagam ini. Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu berbeda dari kejahatan(pengkhianatan). Setiap orang bwertanggungjawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allahpaling membenarkan dan memandang baik isi Piagam ini.Pasal 47: Sesungguhnya Piagam ini tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar(bepergian) aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat.Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa. Dan Muhammad Rasulullah SAW.
  10. 10. Jika kita kaji muatan materi piagam Madinah secara mendalam, kita akan mendapat gambarantentang karakteristik masyarakat (ummah) dan negara Islam pada masa-masa awal kelahiran danperkembangannya yaitu :[22](a) Masyarakat pendukung piagam ini adalah masyarakat majemuk yang terdiri atas berbagaisuku dan agama(b) Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama, wajib saling menghormati danwajib kerja sama antara sesame mereka, serta tidak seorang pun yang diperlakukan secara buruk,bahkan orang yang lemah di antara mereka harus di lindungi dan di bantu(c) Negara mengakui, melindungi, dan menjamin kebebasan menjalankan ibadah dan agamabaik bagi orang-orang muslim maupun non muslim(d) Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum(e) Hukum adat (kelaziman mereka pada masa lalu), dengan berpedoman pada kebenaran dankeadilan tetap di berlakukan(f) Semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap warga negara(g) Sistem pemerintahannya adalah desentralisasi dengan Madinah sebagai pusatnya.Dari apa yang dikemukakan diatas terlihat adanya gambaran tentang prinsip-prinsip negarahukum modern yang sekarang ini berkembang. 1. 3. Perkembangan Pemikiran Negara Hukum IslamKarekteristik utama pemikiran Islam adalah mendasarkan pada Al-Quran dan Hadits sebagailandasan pemikiran. Hal ini terlihat ketika masuknya filsafat Yunani ke dunia Islam yang dimanafilsafat Yunani tersebut tidak diterima begitu saja oleh pemikir Islam melainkan dikaji terlebihdahulu dan menolak segala yang bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini terlihat padaperkembangan Filsafat Islam seperti yang dikembangkan oleh Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, Al-Farabi,Al-Ghazali, dan lain sebagainya mereka melakukan perpaduan antara ajaran Islam denganpemikiran Yunani. Usahanya dilakukan untuk menghilangkan perlawanan antara keduanya. Halini tidak berarti bahwa kepercayaan mereka terhadap filsafat Islam, tidak kurang darikepercayaan mereka terhadap agamanya.[23]Begitupula pemikiran-pemikiran berkaitan dengan konsepsi negara haruslah dilandaskan kepadaAl-Quran dan Hadits. Dalam meninjau pemikiran negara dalam Islam dapat pertama-tamameninjaunya dari Al-Quran sebagai sumber utama pemikiran Islam. Negara sangat terkait eratdengan kekuasaan (politik), kekuasaan politik disini relevan dengan kata Al-Hukm.[24] Kata Al-hukm dan kata-kata yang terbentuk dari kata tersebut dipergunakan dalam Al-Quran sejumlah210 buah. Diantaranya terdapat kata kerja dengan pola hakama “memutuskan perkara,membuatkeputusan” 45 buah ; pola ahkama “mengokohkan” dua kali; dan pola tahakama “berhakimkanatau mengikuti keputusan seseorang” sekali.[25] Kata Al Hukm sendiri merupakan masdar kata
  11. 11. kerja hakama-yahkumu-hukman yang dipergunakan 30 kali. Kata hukm ini dialihbahasakanmenjadi kata hukum dalam bahasa Indonesia dengan arti “peraturan, ketentuan, atau putusan”.Dalam bahasa arab kata tersebut dapat dipergunakan secara konotatif perbuatan atau sifat.[26].bertolak dari sini, sebagai perbuatan, hukm bermakna membuat atau menjalankan keputusan; dansebagai sifat, dalam hal ini obyek atau hasil perbuatan, kata tersebut merujuk kepada sesuatuyang diputuskan, yakni keputusan atau peraturan seperti yang dikenal dalam bahasa Indonesiadengan kata hukum. makna tersebut apabila dikaitkan dengan kehidupan masyarakat maka katatersebut dapat mengandung makna pembuat kebijaksanaan atau sebagai upaya pengaturanmasyarakat.Dari pengertian kata diatas ini dapat dikatakan bahwa Al-quran telah mengatur tentangkehidupan politik Manusia. Ayat yang biasa menjadi rujukan dalam mengatur kekuasaan politikadalah surat An Nisa ayat 58 dan ayat 59 yang menyatakan :(QS An-Nisa ayat 58)“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhakmenerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supayakamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah member pengajaran yang sebaik-baiknyakepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat”(QS An-Nisa ayat 59)“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(nya), dan ulil amridiantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlahia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepadaAllah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.Menurut Munawir Sjadzali, ayat-ayat diatas mengandung unsure proses hubungan yangkomunikatif dan harmonis antara pemimpin dan yang dipimpin (rakyat) dalam rangka mencapaitujuan yang saling member manfaat bagi kedua pihak. Rais (pemimpin) sebagai pemegangamanah harus berlaku adil terhadap mar‟us (yang dipimpin). Pemimpin inilah yang ditunjuk olehayat pertama, sebagaimana ayat kedua menunjuk kepada yang dipimpin agar mematuhipimpinan.[27] Menurut Ibn Jabir amanat yang dimaksud adalah ditujukan kepada para pemimpinumat agar mereka menunaikan hak-hak umat Islam seperti pembagian jarah dan penyelesaianperkara rakyat yang diserahkan kepada mereka untuk ditangani dengan baik dan adil. Danmenurut Muhammad Abduh ia mengaitkan amanat disini dengan pengetahuan dan maknatanggung jawab mengakui dan mengembangkan kebenaran.[28]Menurut Al Farabi seorang Filsuf besar Islam menerangkan pentingnya seorang pemimpin (Rais)yang amanat. Ia mengkualifikasikan yang dapat dijadikan seorang pemimpin umat adalah yangmemenuhi kriteria : lengkap anggota badannya, baik daya pemahamannya, tinggi kecerdasannya,pandai mengemukakan pendapat dan mudah dipahami, cinta pendidikan dan cinta mengajar,tidak rakus dan loba terhadap makanan, minuman dan wanita, cinta kejujuran dan bencikebohongan, berjiwa besar dan berbudi luhur, tidak memandang penting kekayaan dankesenangan duniawi yang lain, teguh pendiriannya.[29]
  12. 12. Selanjutnya perintah dari ayat tersebut memerintahkan agar menetapkan hukum dengan adil.Menurut Al Baidhawi (w.685H/1286M) menyatakan bahwa al adl bermakna al inshaf wa alsawiyat “berada di pertengahan dan mempersamakan” pendapat seperti ini dikemukakan pulaoleh Al Raghib dan Rasyid Ridha. Sejalan dengan pendapat ini, Sayid Quthb menyatakan bahwadasar persamaan itu adalah sifat kemanusiaan yang dimiliki setiap orang.[30] Dari pernyataan inidapatlah kita lihat bahwa Islam sangat menjunjung keadilan berdasarkan rasa kemanusiaan,hukum yang harus ditegakkan Islam haruslah bersifat adil tanpa memandang perbedaanras/golongan manusia.Selain itu ayat tersebut juga memerintahkan taat kepada ulil amri. Seperti yang telah dikatakanMunawir Sadzjali bahwa ayat diatas mempunyai hubungan yang harmonis, yaitu hubunganantara pemimpin dan yang dipimpin. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya mempunyai dimensiganda yaitu sebagai faktor intuitif sebagai indicator keimanan seseorang dan faktor persatuan dankesatuan, bahkan sebagai faktor ketertiban sosial.[31] Dalam artian bahwa taat kepada kepadaAllah dan rasulnya berarti juga harus taat kepada ulil amri-nya dalam rangka menjaga kesatuanumat dan ketertiban sosial.Surat An-Nisa ayat 59 juga memberikan petunjuk yang menjadi sumber hukum dalam Islam.Dari ayat tersebut terlihat adanya tata urutan yang menjadi hukum Islam yaitu taat kepada Allah(dalam artian Al-Quran), taat kepada Rasul (dalam artian Sunnah), dan taat kepada ulil amriyaitu kepada pemimpin yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Ulil Amri inilah yang menjadiacuan munculnya perkembangan hukum Islam melalui ijtihad. Menurut Muhammad TahirAzhary yang menjadi Hakikat hukum Islam ialah syari‟ah (dalam artian Alquran dan sunnah)yang merupakan cara hidup yang berasal dari nilai-nilai abadi dan mutlak, diwahyukan denganjalan keseluruhan amanat Quran.[32] Jadi dapatlah dikatakan Al- Quran sebagai sumber utamaHukum Islam.Berdasarkan tinjauan terhadap hukum Islam inilah Muhammad Tahir Azhary merumuskanprinsip negara hukum yang baik yaitu :[33](a) Prinsip kekuasaan sebagai amanah(b) Prinsip musyawarah(c) Prinsip keadilan(d) Prinsip persamaan(e) Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia(f) Prinsip peradilan yang bebas(g) Prinsip perdamaian(h) Prinsip kesejahteraan
  13. 13. (i) Prinsip ketaatan rakyat 1. 4. Negara Hukum di Era Moderna) Perkembangan Negara Hukum dan DemokrasiBerbicara negara hukum di era modern kita tentu harus berbicara demokrasi. Secara sederhanademokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Istilahdemokrasi digunakan dalam berbagai konsep. Terkadang digunakan untuk menyebut suatubentuk pemerintahan dan terkadang dikonotasikan dengan kondisi suatu masyarakat.[34] Studitentang demokrasi sebagai sistem politik tidak dapat dilepaskan dari studi tentang hukum sebabantara keduanya dapat diibaratkan dua sisi dari sekeping mata uang.[35] Hal senada juga berlakudalam konsep negara hukum dan demokrasi. Negara hukum juga disebut sebagai negarakonstitusional atau constitutional state yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi.[36] Dalamkonteks yang sama gagasan negara demokrasi atau kedaulatan rakyat disebut pula denganconstitutional democracy yang dihubungkan dengan pengertian negara demokrasi yangberdasarkan atas hukum.[37] Dengan demikian maka sebuah negara demokrasi harus tumbuhdan berkembang sesuai dengan garis haluan kaidah hukum yang terdapat dalam negara hukum.Dengan perkataan lain tarian demokrasi harus sejalan dengan irama yang dilantunkan negarahukum.Menurut Bagir Manan dalam bukunya Teori dan politik Konstitusi, untuk melaksanakan prinsipNegara berdasarkan hukum harus memenuhi syarat tegaknya tatanan kerakyatan atau demokrasi,karena Negara berdasarkan atas hukum tidak mungkin tumbuh berkembang dalam tatanankediktatoran, merendahkan hukum dan melecehkan hukum merupakan bawaan kediktatoran,tidak ada paham kediktatoran yang menghormati hukum, yang ada dalam kediktatoran adalahkesewenang-wenangan, kalaupun ada hukum semata-mata dilakukan untuk mempertahankankepentingan rezim kediktatoran tersebut.[38] Dalam hal tersebut rakyat semata-mata menjadiobjek hukum dan bukan subjek hukum, karena itu setiap upaya untuk mewujudkan tatananNegara berdasarkan hukum tanpa diikuti dengan usaha mewujudkan tatanan kerakyatan ataudemokrasi akan sia-sia.[39]Disisi lain demokrasi juga dapat berkembang menjadi demokrasi overbodig yaitu mengepakansayap kebebasan tanpa keteraturan dan kepastian, alhasil negara tersebut kacau. Negarademokrasi yang seperti ini bukanlah demokrasi ideal. Demokrasi ideal merupakan demokrasiteratur berdasarkan tatanan hukum. Karena itu, antara ide demokrasi dan Negara hukum(nomokrasi) dipandang harus bersifat sejalan dan seiring, baru suatu Negara itu dapat disebutsebagai Negara demokrasi dan sekaligus sebagai Negara hukum.[40] demokrasi dan Negarahukum tidak dapat dipisahkan, oleh karena itu kualitas demokrasi suatu Negara akanmenentukan kualitas hukum Negara tersebut, begitu pula sebaliknya.
  14. 14. Di zaman modern,konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan oleh Julius Stahldengan istilah Rechstaat. Menurut Julius Stahl konsep negara hukum yang disebutnya denganistilah rechstaat itu mencakup empat elemen penting, yaitu :[41]a) Perlindungan hak asasi manusiab) Pembagian kekuasaanc) Pemerintahan berdasarkan undang-undangd) Peradilan tata usaha negaraSedangkan dalam tradisi anglo saxon yang berkembang di Inggris, negara hukum dikembangkanoleh kepeloporan A.V. Dicey yang memprakarsai istilah The Rule of Law. Ia menguraikanadanya cirri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah The Rule of Lawitu yaitu :[42]a) Supremacy of Lawb) Equality before the lawc) Due process of lawTerdapat perbedaan dalam pandangan Dicey dengan Julius Stahl, dimana dalam konsepsi Diceytidak terdapat peradilan administrasi negara. Hal ini dikarenakan menurut pandangan Diceydalam suatu negara hukum adanya Persamaan dihadapan hukum (equality before the law)dimaksudkan bahwa semua warga negara sama kedudukannya dihadapan hukum, Hal ini berartibahwa tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat pemerintahan negara maupunwarganegara biasa, berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama. The rule of law dalampengertian ini bahwa para pejabat negara tidak bebas dari kewajiban untuk mentaati hukum yangmengatur warganegara biasa atau dari yurisdiksi peradilan biasa. Dengan demikian tidak dikenalperadilan administrasi negara dalam sistem Anglo Saxon yang menggunakan the rule of law.Terlepas dari perbedaan tersebut, kedua prinsip negara hukum baik yang berasal dari eropacontinental maupun anglo saxon keduanya sama-sama menekankan pentingnya hukum dalamkehidupan bernegara sehingga hukum diletakkan di tempat yang tertinggi.Perlahan tapi pasti tuntutan untuk memperluas konsep the rule of law semakin nyata. Pada abad20 International Commission of Jurist yang merupakan organisasi ahli hukum internasionaldalam konferensi di Bangkok tahun 1965 memperluas konsep mengenai rule of law, danmenekankan apa yang dinamakannya the dynamic aspects of the Rule of Law in the modernage.[43] Dianggap bahwa, disamping hak-hak politik, hak-hak sosial dan ekonomi juga harusdiakui dan dipelihara, dalam arti bahwa harus dibentuk standar-standar dasar sosial danekonomi.[44] Penyelesaian soal kelaparan, kemiskinan, dan pengangguran merupakan syaratagar supaya Rule of Law dapat berjalan dengan baik.[45] Selanjutnya dikemukakan bahwa syarat
  15. 15. syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang demokratis dibawah panji Rule of Lawialah:[46]a) Perlindungan Konstitusional, dalam ari bahwa konsitusi selain menjamin hak-hak individu,harus menentukan pula prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.b) Badan kehakiman yang bebas atas hak-hak yang dijaminc) Pemilihan umum yang bebasd) Kebebasan untuk menyatakan pendapate) Kebebasan untuk berserikat/berorganisasi dan beroposisib) Negara Hukum, Konstitusi, dan KonstitusionalismeNegara hukum sangat erat kaitannya dengan konstitusi. Istilah konstitusi ini berasal dari bahasaPerancis (constituer) yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkanialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara.[47] Sedangkanistilah undang-undang dasar merupakan terjemahan istilah yang dalam bahasa belandanyaGronwet.[48] Dalam bahasa latin, kata konstitusi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu cumedan stature, cume merupakan proposisi yang berarti “bersama dengan…”, sedangkan statuereberasal dari kata sta yang membentuk kata kerja pokok stare yang berarti berdiri. Atas dasar itukata statuere mempunyai arti “membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan/menetapkan”dengan demikian bentuk tunggal (constitutio) berarti menetapkan sesuatu secara bersama-samadan bentuk jamak (constitutiones) berarti segala sesuatu yang telah ditetapkan.[49] Mencermatidikotomi antara istilah constitution dengan gronwet (Undang-Undang Dasar) diatas, L.J. VanApeldoorn telah membedakan secara jelas di antara keduanya, kalau Gronwet adalah bagiantertulis dari suatu konstitusi, sedangkan constitution (konstitusi) memuat baik peraturan tertulismaupun yang tidak tertulis.[50] Dari pendapat Apeldoorn tersebut dapat kita lihat bahwakonvensi ketatanegaraan (kebiasaan ketatanegaraan) dapat dikatakan sebagai suatu konstitusiyang tidak tertulis. Hal ini dapat kita lihat di negara Inggris dimana konstitusinya berdasarkankepada kebiasaan ketatanegaraan.Pada umumnya suatu konstitusi itu mempunyai materi muatan yang menurut J.G Steenbeekberisi :[51](a) Adanya jaminan terhadap hak asai manusia dan warga negaranya(b) Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental(c) Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamentalDan menurut C.F Strong yaitu berisi :[52]
  16. 16. (a) Kekuasaan pemrintah (dalam arti luas)(b) Hak-hak yang diperintah(c) Hubungan antara pemerintah dan yang diperintah (menyangkut yang didalamnya masalahhak asasi manusia).berbicara konstitusi tidak dapat dilepaskan dari konstitusionalisme. Konstitusionalisme adalahsuatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melaluikonstitusi.[53] Menurut Carl J Friedrich, konstitusionalisme merupakan gagasan bahwapemerintah merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas namarakyat, tetapi yang dikenakan beberapa pembatasan yang diharapkan akan menjamin bahwakekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yangmendapat tugas untuk memerintah.[54]Yang menjadi dasar dari konstitusionalisme adalah kesepakatan umum atau persetujuan(consensus) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang di idealkan berkenaan denganNegara. Organisasi Negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentinganmereka bersama dapat dilindungi atau di promosikan melalui pembentukan dan penggunaanmekanisme yang disebut Negara.[55] Konsensus tersebut yang menjamin tegaknyakonstitusionalisme di zaman modern pada umumnya, dipahami bersandar pada tiga elemenkesepakatan (consensus), yaitu :[56]a) Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersamab) Kesepakatan tentang the rule of the law sebagai landasan pemerintahan ataupenyelenggaraan Negarac) Kesepakatan tentang bentuk-bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraanKesepakatan yang pertama berkenaan dengan cita-cita bersama adalah puncak abstraksi palingmungkin mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan diantara sesame warga masyarakatyang dalam kenyataannya harus hidup ditengah pluralism atau kemajemukan. Oleh karena itusuatu masyarakat untuk menjamin kebersamaan dalam kerangka kehidupan bernegara,diperlukan perumusan tentang tujuan atau cita-cita bersama.[57] Kesepakatan kedua adalahkesepakatan bahwa basis pemerintahan didasarkan atas aturan hukum dan konstitusi,kesepakatan kedua ini juga sangat prinsipil, karena dalam setiap Negara harus ada keyakinanbersama bahwa apapun yang hendak dilakukan dalam konteks penyelenggaraan Negara haruslahdidasarkan atas the rules of the game yang ditentukan bersama.[58] Kesepakatan yang ketigaadalah berkenaan dengan bangunan organ Negara dan prosedur-prosedur yang mengaturkekuasaannya,hubungan-hubungan antar organ Negara itu satu sama lain, serta hubungan antaraorgan Negara dengan warga Negara.[59]Kesepakatan-kesepakatan itulah yang dirumuskan didalam konstitusi. Kesepakatan itu menjadipegangan hidup dalam bernegara sehingga ditempatkan di posisi yang tinggi. Karenaditempatkan diposisi yang tinggi maka konstitusi dijadikan sebagai supremacy of law.
  17. 17. Supremacy of law merupakan salah satu unsure didalam Negara hukum. konstitusi sebagai dasarhukum yang tertinggi dibentuk atas dasar kesepakatan rakyat sehingga konstitusi haruslahmempunyai nilai-nilai demokrasi. Oleh karena suatu konstitusi yang baik harus menjaminkedaulatan hukum yang mengedepankan demokrasi.Atas uraian diatas suatu negara hukum yang mendasarkan kepada konstitusi sebagai dasarhukum haruslah memegang teguh pada prinsip konstitusionalisme yang telah disepakati. negarahukum tanpa tegaknya prinsip konstitusionalisme hanya negara kekuasaan semata. 1. C. ANALISIS TERHADAP NEGARA HUKUM DALAM ISLAM BERDASARKAN PIAGAM MADINAH DAN NEGARA HUKUM MODERN 1. 1. Perbedaan dan Persamaan Prinsip Negara Hukum dalam Islam dan Negara Hukum ModernSebelum membicarakan perbedaan dan persamaan antara prinsip negara hukum dalam Islamdengan negara hukum modern, penulis ingin memaparkan terkait dengan kedudukan piagammadinah sebagai konstitusi negara Madinah. Apabila melihat kepada pendapat J.G Steenbeekyang menyatakan materi muatan konstitusi adalah :(d) Adanya jaminan terhadap hak asai manusia dan warga negaranya(e) Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental(f) Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamentalDan menurut C.F. Strong adalah :(d) Kekuasaan pemrintah (dalam arti luas)(e) Hak-hak yang diperintah(f) Hubungan antara pemerintah dan yang diperintah (menyangkut yang didalamnya masalahhak asasi manusia).Apakah piagam Madinah dapat disebut sebagai suatu konstitusi dengan melihat pada pendapatkedua ahli tersebut? Piagam madinah pada umumnya hanya merinci terkait dengan permasalahanHak asasi manusia sehingga tidaklah memenuhi kriteria materi muatan konstitusi seperti yangdikatakan oleh steenbeek maupun C.F.Strong. namun apabila kita melihat kepada pendapatApeeldorn bahwa konstitusi memuat baik peraturan tertulis maupun yang tidak tertulis. Dalamarti luas memang konstitusi tidaklah kita lihat sebagai bentuk tertulis saja, karena hukum tidakhanya terkait kedalam bentuk tertulis saja karena masih ada hukum sebagai living law yang tidaktertulis. Dengan demikian kebiasaan ketatanegaraan (konvensi ketatanegaraan) dapatdikategorikan sebagai konstitusi. Piagam Madinah dapatlah kita kategorikan sebagai konstitusi
  18. 18. dalam arti sempit yaitu bagian yang tertulisnya namun dalam arti luas konstitusi dalam negaramadinah tersebut juga mencakup kebiasaan ketatanegaraan yang dilakukan oleh nabiMuhammad SAW yang dapat dikatakan sebagai perbuatan nabi (sunnah).Selanjutnya apakah piagam Madinah telah memenuhi prinsip konstitusionalisme? Dasar dariprinsip konstitusionalisme adalah adanya kesepakatan (consensus). Dilihat dari sejarahberdirinya negara Madinah perjanjian nabi Muhammad SAW dengan warga Madinah dalamBai‟at Al-Aqabah kedua dapatlah dikatakan sebagai consensus yang mendasari berdirinyanegara Madinah dan nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin negara Madinah. Berdasarkantiga elemen consensus dalam prinsip konstitusionalisme yaitu :d) Kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersamae) Kesepakatan tentang the rule of the law sebagai landasan pemerintahan ataupenyelenggaraan Negaraf) Kesepakatan tentang bentuk-bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraanDapatlah kita lihat dalam piagam Madinah terdapat kesepakatan bersama mengenai cita-citabersama yaitu mendirikan negara yang berdasarkan Islam demi mencapai perdamaian yangabadi. Selanjutnya terdapat kesepakatan mengenai penerapan the rule of the law dengan Al-Quran dan sunnah nabi sebagai dasar hukum utama dan piagam Madinah sebagai dasarkehidupan bernegara, kesepakatan mengenai bentuk dan institusi dan prosedur ketatanegaraan itusendiri dilaksanakan dengan konvensi ketatanegaraan yang dilakukan oleh Nabi MuhammadSAW. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa negara Madinah merupakan negaraberdasarkan konstitusil yang menganut prinsip konstitusionalisme. 1. 2. Perbedaan Prinsip Negara Hukum dalam Islam dengan Negara Hukum ModernSeperti yang kita ketahuai nabi Muhammad SAW merupakan utusan Allah SWT sebagai Rasuldi muka bumi ini. Beliau di amanatkan untuk mengajarkan ajaran agama Islam di muka bumi iniagar manusia tidak tersesat ke jurang nestapa. Posisi nabi Muhammad SAW sebagai rasulullahmenyebabkan setiap perbuatan dan tindakan yang dilakukan rasulullah adalah semata-mata untukmenegakkan agama. Hal ini berimplikasi kepada ajarannya tentang bermasyarakat selaludisandarkan kepada agama sebagai landasan kebenaran. perjuangan nabi Muhammad SAWmendakwahkan Islam di Mekkah membuahkan hasil dengan banyaknya masyarakat Madinahyang memeluk agama Islam. Hingga pada akhirnya nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinahdan membentuk suatu masyarakat baru di Madinah yang banyak yang menyebutnya dengannegara Madinah. Pembentukan negara Madinah tersebut diletakkan atas dasar Islam. MasyarakatMadinah yang kala itu sangat pluralistis menerima Islam dengan senang hati karena ajarannyayang rahmatan lil alamin sehingga masyarakat Madinah merasa bahwa Islam merupakan suatukebenaran dan nabi Muhammad SAW merupakan pembawa kebenaran. Dari sini kita dapatmelihat pendirian negara oleh Nabi Muhammad SAW didasari oleh Agama berbeda dengan
  19. 19. prinsip negara modern yang menolak negara atas dasar agama. Perbedaan ini sangatlah prinsipilkarena agama adalah suatu landasan penarikan kebenaran, ketika suatu negara tanpa dasar agamamaka akan sulit dalam mencari landasan penarikan kebenaran yang semata-mata hanyadidasarkan pada kehendak manusia.Adanya pemisahan antara negara dan agama dalam negara hukum era modern yang padaumumnya berkembang di barat terjadi karena adanya trauma terhadap prinsip kedaulatan tuhan(teokrasi) yang telah dilaksanakan di negara barat yang menimbulkan absolutism yang kurangmengedepankan nilai-nilai Hak asasi manusia. Maka muncullah gerakan-gerakan yangmenentang absolutism berdasarkan pada agama yang dimulai pada masa renaissance.Gelombang pemikiran berkembang terus dan nilai-nilai hak asasi manusia terus berkembang. Halinilah yang mengakibatkan adanya pemisahan antara agama dan negara.Uniknya yang terjadi di dalam pendirian negara oleh nabi Muhammad SAW yang mendasarkanpada agama Islam justru mengembangkan nilai-nilai hak asasi manusia dan bahkan demokrasi.karena nilai-nilai itulah yang diajarkan dalam agama Islam. Walaupun sumber kedaulatan utamaIslam adalah Tuhan tetapi berbeda dengan prinsip teokrasi yang berkembang di barat. Hal inilahyang kemudian membedakan dalam penarikan asas-asas dalam bernegara antara negara hukumIslam dan negara hukum moderndalam surat An-Nisa ayat 58 :“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhakmenerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supayakamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah member pengajaran yang sebaik-baiknyakepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat”Terlihat adanya mandat dari Allah SWT berupa suatu amanah kepada manusia untukmenetapkan hukum-hukum terhadap sesama manusia untuk ditetapkan secara adil. Sifat amanahini berbeda dengan prinsip negara hukum modern karena amanah dalam konsep negara hukumIslam itu perintah langsung dari Allah SWT. Atas dasar itu amanah yang diberikan kepadamanusia mempunyai nilai transcendental sehingga mempunyai nilai yang berbeda dan lebihmempunyai kekuatan mengikat secara batin. Atas dasar itu amanah ini merupakan tanggungjawab yang besar bagi manusia karena akan berimplikasi pada kehidupan di dunia maupun diakhirat. Sebaliknya dalam konsepsi negara hukum modern yang memisahkan antara negaradengan agama dalam kehidupan berpolitiknya tidak mempunyai implikasi kepada dunia akhiratsehingga sifat amanah tersebut tidak mempunyai nilai transcendental dan hanya bersifat duniawisaja.Dalam surat An-Nisa ayat 59 :“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-(nya), dan ulil amridiantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlahia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepadaAllah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
  20. 20. Dari ayat tersebut terlihat adanya unsure ketaatan. Ketaatan juga merupakan dasar dalamkehidupan bermasyarakat. Tanpa ketaatan tidak akan tercipta suatu masyarakat yang harmonisyang ada hanya pertentangan antar masyarakat yang dapat menyebabkan perpecahan. Dalamteori hukum ketaatan ini menjadi suatu perhatian karena salah satu tujuan hukum adalahketertiban. Dalam teori hukum barat ketaatan ini didasarkan pada suatu kehendak bersama akanadanya kepentingan umum. Dasar yang paling utama dari ketaatan adalah kehendak bersamayang merupakan consensus dari para masyarakat. Menurut pandangan penulis ketaatan yanghanya didasarkan kepada suatu kesepakatan antar masyarakat tidak akan mencapai pada tahapanketaatan yang sempurna, karena manusia bukanlah malaikat ia mempunyai kehendak dan tujuanyang antar satu dengan lainnya berbeda, atas dasar ini tidak akan pernah tercapai suatu consensusyang benar satu tujuan sama, Masing-masing mengunggulkan tujuannya. Akibat dari ini tidaklahpernah tercapai satu tujuan yang harmonis. Dasar teori hukum barat seperti inilah yang dijadikanrumusan dalam konsepsi negara hukum modern. Berbeda dengan konsepsi negara hukum dalamIslam. Dalam surat An-Nisa dijelaskan “taatilah Allah dan taatilah Rasul-(nya), dan ulil amri…”ketaatan yang paling utama adalah taat kepada Allah SWT dari ketaatan ini mempunyai nilai-nilai transcendental yang kemudian menurun kepada ketaatan kepada rasul dan ulil amri. Tiadapemisahan antara ketaatan kepada hukum negara dan ketaatan kepada Allah SWT. Ketaatandalam Islam mempunyai satu tujuan yaitu semata-mata untuk taat kepada Allah SWT. Dengantujuan ketaatan yang jelas yaitu semata-mata untuk taat kepada Allah SWT menjamin suatumasyarakat yang harmonis dan tidak selalu dalam pertentangan. 1. 3. Persamaan Prinsip Negara Hukum dalam Islam dengan Negara Hukum ModernDidalam prinsip negara hukum dalam Islam juga mempunyai banyak persamaan dengan prinsipnegara hukum modern. Salah satu yang paling menonjol dalam prinsip negara hukum modernadalah adanya demokrasi. Secara sederhana demokrasi diartikan sebagai pemerintahan darirakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, dalam artian negara demokrasi tidak menerima adanyasuatu pemerintahan yang tidak mengutamakan hak-hak rakyat. Demokrasi dalam Islam disebutdengan Musyawarah. Islam sangat menganjurkan untuk bermusyawarah dalam setiap mengambilkeputusan, hal ini tercantum di dalam Al Quran surat Assyura ayat 38 yang menyatakan ”…sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka…” dan surat Ali Imranayat 159 yang menyatakan : ”… dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan(tertentu)…”.. Musyawarah inilah yang sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalammemimpin negara Madinah. Nabi Muhammad SAW tidak mendasarkan negaranya denganprinsip absolutisme tetapi juga mengedepankan musyawarah yang dalam era modern ini dapatdisebut dengan demokrasi. Selain itu pendirian negara Madinah tidaklah atas dasar kehendakseorang semata, tetapi berdasarkan perjanjian yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAWdengan warga Madinah itu sendiri, jadi perjanjian tersebut (Bai‟at Al Aqabah) dapatlahdikatakan sebagai kontrak sosial sebagai dasar mendirikan negara yang mengedepankandemokrasi. Islam yang sangat mengedepankan musyawarah sebagai demokrasi inipun sejalandengan prinsip negara hukum modern seperti yang dikemukakan oleh International Commisionof Jurist yang menyatakan salah satu syarat negara demokratis dibawah panji the rule of lawadalah adanya kebebasan menyatakan pendapat, yang dalam Islam melalui mekanismemusyawarah.
  21. 21. Persamaan selanjutnya adalah mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasimanusia. Negara Madinah yang didirikan oleh nabi Muhammad beserta warga Madinahsangatlah mengedepankan hak asasi manusia. Terlihat dari piagam Madinah yang menjadilandasan bernegara tersebut sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ditengah masyarakatyang majemuk di Madinah nabi Muhammad SAW dapat menghargai kemajemukan tersebut,nabi Muhammad SAW menghargai perbedaan yang ada di masyarakat sehingga beliaupunmengakui adanya hukum adat yang masih berlaku di Madinah dan memperbolehkan wargaMadinah untuk melaksanakan ibadahnya masing-masing sesuai dengan kepercayaannya. Hal inimenunjukkan betapa pedulinya nabi Muhammad SAW terhadap kemanusiaan dan perbedaan,walaupun mendasarkan negara kepada agama tetapi tidaklah menegasikan hak asasi manusiamelainkan justru menegakkannya. Hal ini merupakan keagungan dari ajaran Islam. Perintahmenegakkan hak asasi manusia ini dalam prinsip negara hukum modern juga ditempatkan padatempat yang utama, baik menurut konsepsi Rechtstaat oleh Julius Stahl, Rule of Law oleh A.V.Dicey, maupun yang dikembangkan oleh International Commision of Jurist. J.G. Steenbeekmaupun C.F.Strong pun menempatkan Jaminan Hak asasi manusia sebagai materi muatan utamadari konstitusi.Persamaan selainnya adalah mengenai supremasi hukum. hakekat dari negara hukum adalahsuatu negara didasarkan oleh hukum, hukumlah yang menjadi komando dari kehidupanbernegara. Baik dalam rechstaat maupun the rule of law. Hukum ditempatkan diposisi yangtinggi. Sama halnya dengan Islam. Pada saat periode negara Madinah piagam Madinahtersebutlah yang dijadikan dasar dalam kehidupan bernegara. Piagam Madinah itu didasarkankepada Al-Quran dan sunnah Nabi jadi hukum yang diberikan Allah SWT ditempatkan di posisitertinggi. Wahyu Allah SWT itu dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum. jadi yangmenjadi supremasi hukum dalam negara hukum Islam itu sendiri adalah Hukum Tuhan atauAllah SWT. Hukum Allah SWT itulah sebagai dasar kebenaran dari segala bidang kehidupan,karena ketidakmampuan manusia dalam menentukan arah kebenaran hakiki maka Allah SWTmemberikan petunjuk kepada manusia. Dengan demikian supremasi hukum di Islam bertujuanuntuk membawa manusia kearah kebenaran hakiki.Persamaan selanjutnya adalah prinsip kesamaan dihadapan hukum (equality before the law).Prinsip ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh A.V.Dicey dalam the rule of law. Dalamnegara Madinah, nabi Muhammad SAW tidak membedakan antar satu warga negara denganwarga negara. Walaupun masyarakat Madinah merupakan masyarakat yang plural tetapi merekasemua mempunyai hak dan kewajiban yang sama tidak dibeda-bedakan berdasarkanras/golongan atau apapun. Semua orang di hadapan hukum semua sama. Islam tidakmengajarkan membeda-bedakan manusia berdasarkan ras/golongan karena semua manusiadihadapan Allah SWT adalah sama hanya yang membedakannya adalah tingkat ketaqwaannyakepada Allah SWT. Sehingga di negara Madinah siapapun yang bersalah ia haruslah di hukumtanpa melihat apakah ia dari golongan/ras tertentu. Atas dasar persamaan di hadapan hukuminilah di butuhkan suatu badan kehakiman yang bebas (tidak memihak) seorang hakim (pembuatkeputusan) harus memandang secara objektif dan tidak memihak salah satu pihak dikarenakansemua warga adalah sama di hadapan hukum. 1. 4. Prinsip Negara Hukum dalam Islam di Era Modern
  22. 22. Dari apa yang telah di uraikan di atas dapatlah kita tarik suatu prinsip-prinsip yang mendasarinegara hukum dalam pandangan Islam di era modern ini. Prinsip yang mendasari antara lainadalah sebagai berikut :(a) Prinsip AmanahSejalan dengan surat An-Nisa ayat 58 adalah telah diberikannya amanah kepada manusia.Amanah merupakan landasan utama dalam negara hukum Islam karena dengan amanah inimerupakan perintah langsung dari Allah SWT. Atas dasar itu amanah ini merupakan tanggungjawab yang besar bagi manusia karena akan berimplikasi pada kehidupan di dunia maupun diakhirat. Dalam menjalankan prinsip amanah ini sudah mencakup untuk berlaku adil di mukabumi ini, jadi amanah mempunyai korelasi yang erat dengan keadilan.(b) Prinsip ketaatanKetaatan juga merupakan dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Tanpa ketaatan tidak akantercipta suatu masyarakat yang harmonis. ketaatan yang paling utama dalam Islam adalah taatkepada Allah SWT. ketaatan ini mempunyai nilai-nilai transcendental yang kemudian menurunkepada ketaatan kepada rasul dan ulil amri. Ketaatan dalam Islam mempunyai satu tujuan yaitusemata-mata untuk taat kepada Allah SWT. Dengan tujuan ketaatan yang jelas yaitu semata-matauntuk taat kepada Allah SWT menjamin suatu masyarakat yang harmonis dan tidak selalu dalampertentangan.(c) Prinsip MusyawarahMekanisme pelaksanaan demokrasi dalam Islam adalah dengan musyawarah. Islam sangatmenganjurkan untuk bermusyawarah dalam setiap mengambil keputusan. Islam tidamenghendaki adanya suatu absolutisme yang di lakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.(d) Prinsip pengakuan dan penegakkan Hak asasi manusiaIslam sangat menghargai hak asasi manusia. Hal inipun telah dilakukan oleh nabi MuhammadSAW semasa hidupnya. Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan umat Islam untuk berbuattidak manusiawi. Di era modern ini hak asasi manusia tidaklah dilihat sebagai hak sipil danpolitik saja, tetapi terkait juga dengan hak ekonomi,sosial dan budaya. Hal ini disebabkan denganberkembangnya konsep welfare state. oleh karena itu perihal kesejahteraan manusia jugamerupakan bagian dari hak asasi manusia. Dan Islam sangat menjunjung tinggi kesejahteraanumat manusia.(e) Prinsip supremasi hukumDalam Islam hukum yang menjadi komando kehidupan manusia. Al Quran adalah sebagai dasarkebenaran dari segala bidang kehidupan, karena ketidakmampuan manusia dalam menentukanarah kebenaran hakiki maka Allah SWT memberikan petunjuk kepada manusia. Dengandemikian supremasi hukum di Islam bertujuan untuk membawa manusia kearah kebenaranhakiki.
  23. 23. (f) Prinsip kesamaan di hadapan hukumIslam menganut prinsip kesamaan di hadapan hukum karena manusia dihadapan Allah SWTsemuanya sama tidak dibedakan berdasarkan dari ras/golongan. Atas dasar itulah dalam Islamsemua manusia dianggap sama di hadapan hukum. prinsip kesamaan di hadapan hukum inilahyang melahirkan kekuasaan kehakiman yang bebas. Karena hakim harus memandang sama orangyang berada dalam sengketa hukum. ia tidak boleh subjektif dan harus menempatkan pihak-pihak dalam keadaan yang sama tanpa membedakan berdasarkan ras/golongan.(g) Prinsip PerdamaianAjaran islam mengantarkan manusia kedalam kebenaran yang hakiki, sehingga Islam sangatmenjunjung tinggi perdamaian yang abadi yaitu perdamaian dalam hal duniawi dan dalam halakhirat. Hukum dalam Islam bukanlah hanya menyangkut hal-hal yang bersifat duniawi sajamelainkan juga menyangkut hal akhirat. tujuan perdamaian dalam Islam merupakan perdamaianyang sempurna bagi umat manusia 1. D. PENUTUP 1. 1. Kesimpulana) Perbedaan antara prinsip negara hukum dalam Islam dengan negara hukum modern adalahpenempatan letak agama dalam kehidupan bernegara. Tidak ada pemisahan antara agama dengannegara dalam Islam, berbeda halnya dengan prinsip negara hukum modern yang terdapatpemisahan antar keduanya. Tidak adanya pemisahan antara agama dengan negara dalam Islamberakibat pada nilai-nilai prinsipil yaitu nilai amanah dan ketaatan yang berbeda dengan prinsipnegara hukum modern.b) Islam juga sejalan dengan perkembangan dunia modern sehingga terdapat persamaan prinsipnegara hukum baik dalam Islam maupun modern. Prinsip-prinsip itu antara lain adalah : prinsipdemokrasi, pengakuan dan perlindungan HAM, prinsip supremasi hukum, dan prinsip kesamaandi hadapan hukum.c) Yang menjadi prinsip negara hukum dalam Islam di era modern ini adalah : prinsipamanah,prinsip ketaatan, prinsip musyawarah, prinsip pengakuan dan penegakkan HAM, prinsipsupremasi hukum, prinsip kesamaan dihadapan hukum, prinsip perdamaian 1. 2. SaranDalam menegakkan negara hukum Islam tidak perlu secara simbol-simbol semata. Islammempunyai nilai universal yang secara substantif dapat diterapkan diseluruh umat manusia.Perlu adanya pemahaman yang komprehensif dengan melihat kepada perkembangan zamansehingga Islam benar-benar dapat menjadi sebagai Rahmatan Lil Alamin dimuka bumi ini.
  24. 24. [1] Muhammad Sa‟id Ramadhan Al-Buthy, Fiqhus Sirah : Dirasat Manhajiah „Ilmiyah LiSiratil-Musthafa „Alaihish-Shalatu was-Salam diterjemahkan oleh Aunur Rafiq Shaleh Tamhid,SIRAH NABAWIYAH : Analisis Ilmiah Manhajiah Sejarah Pergerakan Islam di MasaRasulullah SAW, Robbani Press, Jakarta,1999. Hlm.143[2] Ibid.[3] Muhammad Alim, Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam, LKIS, Yogyakarta, 2010.Hlm. 69-70. Lihat pula Muhammad Sa‟id Ramadhan Al-Buthy, op.cit. Hlm.144[4] Muhammad Alim, ibid. Hlm. 70[5] Ibid. Keenam pemuda Khazraj itu adalah : 1. Asaad bin Zurafah, 2. Auf bin Al Harts, 3. Rafibin Malik, 4. Quthbal bin Amr, 5. Uqbah bin Amir bin Naby, 6. Jabri bin Abdullah bin Ri‟ab.[6] Ibid. Hlm. 71[7] Muhammad Sa‟id Ramadhan Al-Buthy, Op. Cit. Hlm. 149[8] Muhammad Alim, op.cit. Hlm. 71[9] Muhammad Sa‟id Ramadhan Al-Buthy, Op. Cit. Hlm. 146[10] Ibid.[11] Muhammad Alim, op.cit. Hlm. 72[12] Ibid.[13] Ibid.[14] Muhammad Sa‟id Ramadhan Al-Buthy, Op. Cit. Hlm. 155[15] Muhammad Alim, op.cit. Hlm.74[16] Muhammad Sa‟id Ramadhan Al-Buthy, Op. Cit. Hlm. 158[17] Muhammad Alim, Loc.Cit.[18] Seorang Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia[19] Ibid.[20] Muhammad Sa‟id Ramadhan Al-Buthy, Op. Cit. Hlm. 185[21] Muhammad Alim, op. cit. Hlm. 78
  25. 25. [22] Dahlan Thaib, et al, Teori dan Hukum Konstitusi, Rajagrafindo Persada , Jakarta,2008, hlm.41-42[23] Sunardji Dahri Tiam, Berkenalan dengan Filsafat Islam, Bumi Jaya, Pamekasan. Hlm. 25[24] Abd.Muin Salim, Fiqh Siyasah : Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran, RajawaliPress, Jakarta, 1994. Hlm. 159[25] Ibid.[26] Ibid.[27] Muhammad Alim, Op. Cit. Hlm. 17[28] Abd.Muin Salim, Op. Cit. Hlm. 198[29] Majid Fakhry, Al Farabi Founder of Islamic NeoPlatonism, oneworld publication oxford,England, 2002. Hlm 103-104 menyatakan syarat pemimpin yaituFirstly, the chief ruler should be sound of body and limb, so as to be able to perform everyfunction he chooses with great facility.Secondly, he should be by nature capable of good understanding and grasp of whatever he istold, according to the intent of the speaker.Thirdly, he should be endowed with a good power of retention of what he understands, sees,hears or perceives.Fourthly, he should be intelligent and quick-witted, so as to grasp the import of any proof as it isgiven.Fifthly, he should be eloquent and his tongue pliant in articulating fully whatever he wishes toexpress.Sixthly, he should be a lover of learning, fully receptive of instruction, not deterred by the painattendant on it or the exertion it calls for.Seventhly, he should not be a glutton in matters of food, drink or sex, detesting play by natureand shunning the pleasures it gives rise to.Eighthly, he should be a lover of truth and its adepts, and a hater of falsehood and its adepts.Ninthly, he should be magnanimous and a lover of honor, who detests by nature whatever isshameful.Tenthly, he should have no interest in money and the fleeting goods of the world.
  26. 26. Eleventh, he should by nature be a lover of justice and a hater of injustice; fair in dealing withthe oppressed and quick to respond to the call for redress.Twelfthly, he should be firm in his resolve to do what he deems right, daring and brave.[30] Abd.Muin Salim, Op. Cit. Hlm. 213[31] Ibid. Hlm 225[32] Muhammad Alim, Op. Cit. Hlm. 109[33] Jimmly Asshidiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara pasca reformasi,Bhuana IlmuPopuler, Jakarta,2007, Hlm. 308[34] C.F. Strong, Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study ofTheir History and Existing Form, dialihbahasakan oleh SPA Teamwork, Konstitusi-KonstitusiPolitik Modern : Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-bentuk Konstitusi Dunia. NusaMedia, Bandung, 2008, hlm.17.[35] Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Gama Media ,Yogyakarta:, 1999, hlm. 1.[36] Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu hukum Tata Negara Jilid II, Sekretariat Jenderal danKepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ,Jakarta, 2006, hlm.11.[37] Ibid.[38] Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, FH UII Press, Yogyakarta, 2004, Hlm. 125-126[39] ibid[40] Jimmly Asshidiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara pasca reformasi,Bhuana IlmuPopuler, Jakarta,2007, Hlm. 147[41] Ibid. Hlm.304[42] Ibid.[43] Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta,2008, Hlm. 115[44] Ibid.[45] ibid[46] Ibid, Hlm. 116[47] Dahlan Thaib, et al, Op. Cit. hlm. 7
  27. 27. [48] Ibid.[49] Ibid.[50] Ibid. Hlm. 8[51] Dahlan Thaib, Op. Cit. Hlm 16[52] Ibid. Hlm. 12[53] Ibid., hlm. 1[54] Ibid, Hlm. 19[55] Jimmly Asshidiqie, Konstitusi dan konstitusionalisme, Konstitusi Press , Jakarta, 2005,Hlm. 20[56] Ibid, Hlm. 21[57] ibid[58] Ibid, Hlm. 22[59] ibidDAFTAR PUSTAKAAbd.Muin Salim, Fiqh Siyasah : Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran, Rajawali Press,Jakarta, 1994Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, FH UII Press, Yogyakarta, 2004C.F. Strong, Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of TheirHistory and Existing Form, dialihbahasakan oleh SPA Teamwork, Konstitusi-Konstitusi PolitikModern : Studi Perbandingan tentang Sejarah dan Bentuk-bentuk Konstitusi Dunia. NusaMedia, Bandung, 2008Dahlan Thaib, et al, Teori dan Hukum Konstitusi, Rajagrafindo Persada , Jakarta,2008Jimmly Asshidiqie, Konstitusi dan konstitusionalisme, Konstitusi Press , Jakarta, 2005_______________, Pengantar Ilmu hukum Tata Negara Jilid II, Sekretariat Jenderal danKepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ,Jakarta, 2006_______________, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara pasca reformasi,Bhuana Ilmu Populer,Jakarta,2007
  28. 28. Mahfud MD, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Gama Media ,Yogyakarta:, 1999Majid Fakhry, Al Farabi Founder of Islamic NeoPlatonism, oneworld publication oxford,England, 2002Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta,2008Muhammad Alim, Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam, LKIS, Yogyakarta, 2010Muhammad Sa‟id Ramadhan Al-Buthy, Fiqhus Sirah : Dirasat Manhajiah „Ilmiyah Li Siratil-Musthafa „Alaihish-Shalatu was-Salam diterjemahkan oleh Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, SIRAHNABAWIYAH : Analisis Ilmiah Manhajiah Sejarah Pergerakan Islam di Masa Rasulullah SAW,Robbani Press, Jakarta,1999Sunardji Dahri Tiam, Berkenalan dengan Filsafat Islam, Bumi Jaya, Pamekasan.

×