• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Tata cara mendirikan koperasi
 

Tata cara mendirikan koperasi

on

  • 11,909 views

 

Statistics

Views

Total Views
11,909
Views on SlideShare
11,909
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
158
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Tata cara mendirikan koperasi Tata cara mendirikan koperasi Document Transcript

    • TULISAN EKONOMI KOPERASI TATA CARA MENDIRIKAN KOPERASI Disusun Oleh : Niken Laras Utami Fakultas EkonomiProgram Sarjana Manajemen Bisnis Universitas Gunadarma
    • 2013
    • Kata pengantarSegala puji kami ucapkan kehadirat ALLAH SWT yang senantiasa mencurahkan segalanikmat dan kerunianya kepada saya, yang senantiasa diberi kekuatan untuk menyelesaikantugas saya. Salah satunya adalah saya bisa menyelesaikan tugas membuat tulisan dalammata kuliah Ekonomi Koperasi ini selesai pada tepat waktunya.Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah membantu sayadalam menyelesaikan tugas makalah ini. Khususnya saya ucapkan kepada guru saya Bpk.Nurhadi selaku dosen mata kuliah Ekonomi Koperasi, yang telah 3ember tugas inisehingga 3ember saya pelajaran akan hal-hal yang baru buat saya dalam penyusunansebuah tulisan. Juga saya ucapkan kepada Orang tua dan teman-teman saya yangsenantiasa mendukung dan memotivasi saya, serta 3ember masukan-masukan yang sangatberguna dalam penyelesaian tugas makalah ini.Tulisan ini berjudul “ Tata Cara Mendirikan Koperasi ”.Maka dari tulisan ini saya susunsebagai tugas kuliah saya. Oleh karena itu saya berharap dari pembaca bisa terinspriasiatas tulisan yang disampaikan di dalam tulisan saya ini. Disni saya hanya mencantumkanbeberapa contoh saja. Adapun bila didalam tulisan saya ini ada kekurangan dalampenulisan ataupun ada kata-kata yang tidak patut disampaikan, mohon diberi maaf. Melihatini adalah suatu pembelajaran dari saya, dan harap pembaca memakluminya. Dan sayasangat mengharapkan saran dan pendapat dari pembaca sekalian yang mungkin akan sayaperbaiki pada tugas-tugas saya kemudian.. Bekasi , 23 Januari 2013 Niken Laras Utami
    • DAFTAR ISIHal.Kata Pengantar ……………………………………………………………………..…………iiDaftar Isi ……………………………………………………………………………………..iiiBAB 1. PENDAHULUANJenis Koperasi ……………………………………………...……………………………….…1Undang-undang Perkoperasian secara umum...……………………………………………….4Dasar Hukum…………………………………………………………………………………..6Pembentukan Koperasi………………………………………………………...………………6BAB II. PENGESAHANPengesahan Akta Pendiri Koperasi……………………………………………………………9Lampiran-lampiran……………………………………………...……………………………14BAB III.PENUTUP……………………………..……………..………………………………………25Undang-undang Tentang Perkoperasian……………..………………………………………26
    • BAB I PENDAHULUAN Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang-seorang atau BadanHukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligussebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluagaan. Dalam upayamembangun koperasi perlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomiannasional dan perkembangannya diarahkan agar koperasi benar-benar menerapkan prinsipKoperasi dan kaidah-kaidah ekonomi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan Peraturan Pelaksanaannya menegaskanbahwa pemberian status Badan Hukum Koperasi, Pengesahan Perubahan Anggaran DasarKoperasi dan pembubaran koperasi merupakan wewenang dan tanggung jawabpemerintah. Dengan demikian baik bagi masyarakat maupun pembina atau pejabat yangberwenang mempunyai suatu pedoman dan kesamaan langkah dalam rangka memprosespendirian koperasi sampai dengan mendapatkan status Badan Hukum dengan proseduryang pasti dan benar. JENIS KOPERASI Sebelum mendirikan koperasi harus ditentukan secara jelas jenis koperasi dan keanggotaan yang selalu berhubungan dengan kegiatan usaha dan dasar untuk menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktivitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya, seperti antara lain : - Koperasi Simpan Pinjam (KSP) - Koperasi Konsumen - Koperasi Produsen - Koperasi Pemasaran - Koperasi Jasa
    • Penjenisan koperasi tersebut sesuai dengan pasal 16 Undang-Undang Nomor 25Tahun 1992. a. Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 pasal 1, bahwa Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. Keanggotaan Koperasi Simpan Pinjam pada prinsipnya bebas bagi semua orang yang memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota koperasi dan orang-orang dimaksud mempunyai kegiatan usaha dan atau mempunyai kepentingan ekonomi yang sama, misalnya KSP dengan anggota petani, KSP dengan anggotanya nelayan, KSP dengan anggotanya karyawan. b. Koperasi Konsumen Sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi, anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi. Keanggotaan Koperasi Konsumen atau Pendiri Koperasi Konsumen adalah kelompok masyarakat misal : Kelompok PKK, Karang Taruna, Pondok Pesantren, Pemuda dan lain-lain yang membeli barang-barang untuk kebutuhan hidup sehari-hari seperti sabun, gula pasir, minyak tanah. Disamping itu Koperasi Konsumen membeli barang-barang konsumen dalam jumlah yang besar sesuai kebutuhan anggota. - Koperasi Konsumen menyalurkan barang-barang konsumsi kepada para anggota dengan harga layak, berusaha membuat sendiri barang-barang konsumsi untuk keperluan anggota dan disamping pelayan untuk anggota, Koperasi Konsumsi juga boleh melayani umum. c. Koperasi Produsen Koperasi Produsen adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari orang- orang yang mampu menghasilkan sesuatu barang misal : - Koperasi Kerajinan Industri Kecil anggotanya para pengrajin - Koperasi Perkebunan anggotanya produsen perkebunan rakyat. - Koperasi Produksi Peternakan anggotanya para peternak.
    • d. Koperasi Pemasaran Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang beranggotakan orang-orang yang mempunyai kegiatan dibidang pemasaran barang-barang dagangan misal : - Koperasi pemasaran ternak sapi anggotanya adalah pedagang sapi. - Koperasi pemasaran elektronik anggotanya adalah pedagang barang-barang elektronik. - Koperasi pemasaran alat-alat tulis kantor anggotanya adalah pedagang barang- barang alat tulis kantor.e. Koperasi Jasa Koperasi Jasa didirikan untuk memberikan pelayanan (jasa) kepada para anggotanya. Ada beberapa macam Koperasi Jasa antara lain : - Koperasi angkutan memberi jasa angkutan barang atau orang. Koperasi angkutan didirikan oleh orang-orang yang mempuyai kegiatan di bidang jasa angkutan barang atau orang. - Koperasi perumahan memberi jasa penyewaan rumah sehat dengan sewa yang cukup murah atau menjual rumah dengan harga murah. - Koperasi asuransi memberi jasa jaminan kepada para anggotanya seperti asuransi jiwa, asuransi pinjaman, asuransi kebakaran. Anggota Koperasi Asuransi adalah orang-orang yang bergerak dibidang jasa asuransi.
    • Undang-undang Perkoperasian UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1992 TENTANG PERKOPERASIAN UMUM Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwaperekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.Selanjutnya penjelasan Pasal 33 antara lain menyatakan bahwa kemakmuranmasyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang-seorang dan bangunperusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi. Penjelasan Pasal 33 menempatkanKoperasi baik dalam kedudukan sebagai sokoguru perekonomian nasional maupun sebagaibagian integral tata perekonomian nasional. Dengan memperhatikan kedudukan Koperasiseperti tersebut di atas maka peran Koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan danmengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasiekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, danketerbukaan Dalam kehidupan ekonomi seperti itu Koperasi seharusnya memiliki ruang gerakdan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomirakyat. Tetapi dalam perkembangan ekonomi yang berjalan demikian cepat, pertumbuhanKoperasi selama ini belum sepenuhnya menampakkan wujud dan perannya sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Demikian pula peraturan perundang-undangan yang ada masih belum sepenuhnya menampung hal yang diperlukan untukmenunjang terlaksananya Koperasi baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakanekonomi rakyat. Oleh karena itu, untuk menyelaraskan dengan perkembangan lingkunganyang dinamis perlu adanya landasan hukum baru yang mampu mendorong Koperasi agardapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri. Pembangunan Koperasiperlu diarahkan sehingga semakin berperan dalam perekonomian nasional. Pengembangannya diarahkan agar Koperasi benar-benar menerapkan prinsipKoperasi dan kaidah usaha ekonomi. Dengan demikian Koperasi akan merupakanorganisasi ekonomi yang mantap, demokratis, otonom, partisipatif, dan berwatak sosial.
    • Pembinaan Koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar Koperasimenjalankan kegiatan usaha dan berperan utama dalam kehidupan ekonomi rakyat.Undang-undang ini menegaskan bahwa pemberian status badan hukum Koperasi,pengesahan perubahan Anggaran Dasar, dan pembinaan Koperasi merupakan wewenangdan tanggung jawab Pemerintah. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah dapat melimpahkanwewenang tersebut kepada Menteri yang membidangi Koperasi. Namun demikian hal ini tidak berarti bahwa Pemerintah mencampuri urusaninternal organisasi Koperasi dan tetap memperhatikan prinsip kemandirian Koperasi.Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, menciptakan dan mengembangkan iklimserta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi. Demikian jugaPemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi. Selanjutnya Pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanyadapat diusahakan oleh Koperasi. Selain itu Pemerintah juga dapat menetapkan bidangkegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasiuntuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentinganekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha. Undang-undang inijuga memberikan kesempatan bagi koperasi untuk memperkuat permodalan melaluipengerahan modal penyertaan baik dari anggota maupun dari bukan anggota. Dengankemungkinan ini, Koperasi dapat lebih menghimpun dana untuk pengembangan usahanya. Sejalan dengan itu dalam Undang-undang ini ditanamkan pemikiran ke arahpengembangan pengelolaan Koperasi secara profesional. Berdasarkan hal tersebut di atas,Undang-undang ini disusun dengan maksud untuk memperjelas dan mempertegas jati diri,tujuan, kedudukan, peran, manajemen, keusahaan, dan permodalan Koperasi sertapembinaan Koperasi, sehingga dapat lebih menjamin terwujudnya kehidupan Koperasisebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
    • DASAR HUKUM1. UU nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian.2. PP. nomor 4 tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tatacara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi.3. PP. nomor 17 tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah4. PP nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi.5. PP. nomor 33 tahun 1998 tentang Modal Penyertaan pada Koperasi.6. Surat Keputusan Menteri Koperasi dan PPK nomor 36/Kep/M/II/1998 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggabungan dan Peleburan Koperasi.7. 7Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PKM nomor 19/KEP/Meneg/III/2000 tentang Pedoman kelembagaan dan Usaha Koperasi.8. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 01/Per/M.KUKM/I/2006 tanggal 9 Januari 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi. PEMBENTUKAN KOPERASI1. Dasar Pembentukan Orang atau masyarakat yang akan mendirikan Koperasi mengerti maksud dan tujuan koperasi serta kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi untuk meningkatkan pendapatan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mereka. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan koperasi adalah : a. Orang-orang mendirikan dan yang nantinya menjadi anggota koperasi harus mempunyai kegiatan dan atau kepentingan ekonomi yang sama. Hal itu mengandung arti bahwa tidak setiap orang dapat mendirikan dan atau menjadi anggota koperasi tanpa adanya kejelasan kegiatan atau kepentingan ekonominya. Kegiatan ekonomi yang sama diartikan, memiliki profesi atau usaha yang sama, sedangkan kepentingan ekonomi yang sama diartikan memiliki kebutuhan ekonomi
    • yang sama. Orang-orang yang akan mendirikan koperasi tersebut tidak dalam keadaan cacat hukum, yaitu tidak sedang menjalani atau terlibat masalah atau sengketa hukum, baik dalam bidang perdata maupun pidana. Juga termasuk orang- orang yang suka menghasut atau kena hasutan pihak lain yang merusak atau memecah belah persatuan gerakan koperasi. b. Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi. Layak secara ekonomi diartikan bahwa usaha tersebut akan dikelola secara efisien dan mampu menghasilkan keuntungan usaha dengan memperhatikan faktor-faktor tenaga kerja, modal dan teknologi. c. Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi. Hal itu dimaksudkan agar kegiatan usaha koperasi dapat segera dilaksanakan tanpa menutup kemungkinan memperoleh bantuan, fasilitas dan pinjaman dari pihak luar. d. Kepengurusan dan manejemen harus disesuaikan dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan agar tercapai efisiensi dalam pengelolaan koperasi. Perlu diperhatikan mereka yang nantinya ditunjuk/dipilih menjadi pengurus haruslah orang yang memiliki kejujuran, kemampuan dan kepemimpinan, agar koperasi yang didirikan tersebut sejak dini telah memiliki kepengurusan yang handal.2. Persiapan Pembentukan Koperasi a. Pembentukan Koperasi harus dipersiapkan dengan matang oleh para pendiri. Persiapan tersebut antara lain meliputi kegiatan penyuluhan, penerangan maupun latihan bagi para pendiri dan calon anggota untuk memperoleh pengertian dan kejelasan mengenai perkoperasian. b. Yang dimaksud pendiri adalah mereka yang hadir dalam rapat pembentukan koperasi dan telah memenuhi persyaratan keanggotaan serta menyatakan diri menjadi anggota. c. Para pendiri mempersiapkan rapat pembentukan dengan acara antara lain penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
    • 3. Rapat Pembentukan a. Rapat pembentukan koperasi dihadiri oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang untuk Koperasi Primer dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi untuk Koperasi Sekunder. b. Rapat pembentukan dipimpin oleh seorang/beberapa orang pendiri atau kuasa pendiri. c. Yang disebut kuasa pendiri yang diberi kuasa dan sekaligus ditunjuk oleh pendiri untuk pertama kalinya sebagai Pengurus Koperasi untuk memproses pengajuan permintaan pengesahan akta pendiri koperasi dan menandatangani anggaran dasar koperasi. d. Apabila diperlukan dan atas permohonan para pendiri, Pejabat Departemen Koperasi, PKM dapat hadir dalam rapat pembentukan untuk membantu kelancaran jalannya rapat dan memberikan petunjuk-petunjuk seperlunya. e. Dalam rapat pembentukan tersebut perlu dibahas antara lain mengenai kenggotaan, usaha yang akan dijalankan, modal sendiri, kepengurusan dan pengelolaan usaha serta penyusunan anggaran dasar/anggaran rumah tangga. f. Anggaran dasar harus memuat sekurang-kurangnya : daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta bidang usahnya, ketentuan mengenai keanggotaan, rapat anggota, pengelolaan, permodalan, jangka waktu berdiri, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dan ketentuan mengenai sanksi. g. Rapat harus mengambil kesepakatan dan keputusan terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud pada butir c dan e dan wajib membuat berita acara rapat pembentukan yang bentuknya sebagaimana terlampir.
    • BAB II PENGESAHAN ATAU PENOLAKAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI1. Pengajuan permintaan pengesahan akta pendirian a. Para pendiri atau kuasanya mengajukan permintaan pengesahan sacara tertulis kepada Pejabat yang berwenang sebagai berikut : 1) Sekretaris Jenderal Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah untuk koperasi sekunder yang beranggotakan koperasi-koperasi dari berbagai propinsi. 2) Kepala Kanwil Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi/DI untuk koperasi primer dan sekunder yang anggotanya berdomisili di beberapa Kabupaten/Kodya dalam wilayah propinsi yang bersangkutan serta koperasi primer yang anggotanya berdomisili di beberapa propinsi, dan kedudukan/domisili koperasi yang bersangkutan berada di lingkungan propinsi tempat Kantor Wilayah Departemen Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah berkedudukan; 3) Kepala Kantor/Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kodya untuk koperasi primer dan sekunder yang anggotanya berdomisili di wilayah Kabupaten/ Kodya yang bersangkutan. b. Permintaan pengesahan tersebut diajukan dengan melampirkan : 1) Dua rangkap akta pendirian koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup. Bentuk akta pendirian Koperasi tersebut sebagaimana lampiran 2) Berita acara rapat pembentukan koperasi termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permintaan pengesahan apabila ada; 3) Surat bukti penyetoran modal sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok; Surat bukti penyetoran modal dapat berupa surat keterangan yang dibuat pendiri koperasi dan harus menggambarkan jumlah sebenarnya jumlah yang telah disetor berupa kwitansi pembayaran simpanan pokok dan atau
    • simpanan wajib bukti penyetoran uang ke bank apabila jumlah modal yangtelah disetor tadi disimpan di bank.
    • 4) Rencana awal kegiatan usaha Koperasi Rencana awal kegiatan usaha koperasi yang dilampirkan dalam pengajuan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi adalah rencana kegiatan yang berkaitan dengan usaha yang layak secara ekonomi yang akan dilaksanakan oleh koperasi. c. Pejabat yang berwewenang memberikan surat tanda terima kepada pendiri atau kuasanya apabila surat permintaan pengesahan akta pendiri dan lampirannya sebagaimana dimaksud huruf b telah lengkap dipenuhi. Persyaratan untuk mendirikan Koperasi Sekunder seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 atau sama dengan 1,2,3 dan 4 di atas.Namun untuk persyaratan dimaksud perlu ditambah dengan surat kuasa dari Koperasiyang bermaksud mendirikan Koperasi Sekunder.Selain surat kuasa perlu dilampirkan foto copy pengesahan Akta Pendirian Koperasi dannomor Badan Hukum Koperasi yang akan mendirikan Koperasi Sekunder pada daftar namapendiri.2. Penelitian anggaran dasar Koperasi a. Pejabat yang berwenang melakukan penelitian terhadap materai anggaran dasar yang diajukan oleh pendiri atau kuasanya, terutama mengenai keanggotaan, permodalan, kepengurusan dan bidang usaha yang akan dijalankan oleh koperasi harus layak secara ekonomi. b. Materai anggaran dasar tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. c. Apabila hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa materai anggaran dasar koperasi tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan ketertiban umum atau kesusilaan maka Pejabat yang berwenang menyatakan persetujuan dan segera memproses permintaan pengesahan akta pendirian Koperasi tersebut.
    • d. Apabila hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa materi anggaran dasar Koperasi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan ketertiban umum atau kesusilaan maka Pejabat yang berwenang menolak permintaan pengesahan akta pendirian koperasi.3. Pengesahan Akta Pendirian Koperasi a. Apabila Pejabat yang berwenang berpendapat bahwa anggaran dasar tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dan ketertiban umum atau kesusilaan, maka Pejabat yang berwenang mengesahkan akta pendirian Koperasi, dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Koperasi, PKM, atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi, PKM atau Sekretaris jenderal departemen Koperasi, PKM atas nama Menteri Koperasi, PKM. Pengesahan akta pendirian Koperasi tersebut harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan pengesahan secara lengkap. b. akta pendirian koperasi merupakan nomor dan tanggal perolehan status badan Hukum Koperasi. c. Surat Keputusan pengesahan sebagaimana dimaksud pada butir 3 huruf b dihimpun dengan cara dicatat dalam Buku Daftar Umum, setiap pendiri dapat memperoleh salinan akta pendirian Koperasi dari Departemen Koperasi, PKM d. Surat Keputusan pengesahan akta pendirian Koperasi tersebut diumumkam dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Biaya pengumumannya dibebankan kepada Departemen Koperasi, PKM e. Surat Keputusan pengesahan akta pendirian Koperasi harus disampaikan kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak Surat Keputusan ditetapkan. f. Dengan pegesahan akta pendirian tersebut, akta pendirian koperasi yang bermeterai diserahkan kepada pendiri atau kuasanya dan yang tidak bermeterai disimpan oleh Pejabat yang berwenang sebagai pertinggal. g. Jika terdapat perbedaan antara kedua akta pendiri yang telah disyahkan tersebut maka akta pendirian yang disimpan Pejabat yang berwenang yang dianggap benar.
    • 4. Penolakan pengesahan akta pendirian Koperasi a. Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian koperasi ditolak, keputusan penolakan serta alasannya berikut berkas permintaan disampaikan kembali secara tertulis kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya pengesahan secara lengkap. b. Terhadap penolakan pengesahan tersebut, para pendiri atau kuasanya dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan atas akta pendirian koperasi, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan penolakan. c. Permintaan ulang tersebut diajukan secara tertulis dengan melampirkan : 1) Dua rangkap akta pendirian Koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup. 2) berita acara rapat pembentukan Koperasi, termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan apabila ada. 3) Surat bukti penyetoran modal, sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok. 4) Rencana awal kegiatan usaha koperasi. Lampiran yang diajukan tersebut adalah lampiran yang sudah diperbaiki sesuai dengan yang disarankan dalam surat penolakan. d. Pejabat yang berwenang memberikan tanda terima terhadap pengajuan permintaan ulang tersebut kepada pendiri atau kuasanya. e. Pejabat yang berwenang memberikan keputusan terhadap permintaan ulang tersebut dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak diterimanya permintaan ulang pengesahan secara lengkap. f. Apabila permintaan ulang pengesahan tersebut diterima, maka surat keputusan pengesahan akta pendirian disampaikan kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat keputusan pengesahan akta pendirian Koperasi ditetapkan. g. Apabila ditolak, maka keputusan penolakan beserta alasannya disampaikan kepada pendiri atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak keputusan penolakan ditetapkan. h. Keputusan terhadap permintaan ulang tersebut merupakan keputusan terakhir.
    • 5. Apabila Pejabat yang berwenang tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam butir 3 huruf a dan b atau 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud butir 4 huruf e, maka akta pendirian koperasi diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 Dengan demikian pengajuan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi tersebut harus disetujui dan diberikan pengesahan dengan surat keputusan pengesahan akta pendirian koperasi.6. Selama permintaan akta pendirian koperasi akta pendirian koperasi masih dalam penyelesaian, kuasa pendiri dapat melakukan kegiatan usaha atau tindakan hukum untuk kepentingan calon anggota atau koperasi. Setelah akta pendirian koperasi disahkan maka pendiri harus segera mengadakan rapat anggota, baik rapat anggota biasa atau Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk memutuskan menerima atau menolak tanggung jawab kuasa pendiri atas kegiatan usaha atau tindakan hukum yang telah dilaksanakan. Apabila rapat anggota menerima maka kegiatan usaha atau tindakan hukum yang telah dilaksanakan kuasa pendiri menjadi beban atau keuntungan koperasi. Jika ditolak maka segala akibat yang timbul dari kegiatan usaha atau tinadakanhukum tersebut menjadi tanggung jawab pribadi kuasa pendiri, baik sendiri-sendirimaupun bersama-sama.
    • Lampiran I A K O P E R A S I Nomor : …………..Tanggal……………….. Lampiran : ………………… Hal : Permohonan Badan Hukum Kepada Yth Kepala Kantor Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten/ Kotamadya…………………………….. di-……………………………………… Dengan hormat Bersama ini kami mengajukan permohonan agar koperasi kami dicatat dan untuk dapat memperoleh pengakuan/pengesahan sebagai Badan Hukum. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian bersama ini kami lampirkan : 1. Dua rangkap akta pendirian koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup. 2. Berita acara rapat pembentukan koperasi. 3. Surat bukti penyetoran modal. 4. Rencana awal kegiatan usaha. Demikian agar menjadi maklum dan terima kasih. Ketua Sekretaris (……………….) (………………..)
    • Lampiran I B K O P E R A S I Nomor :…………….Tanggal………………. Lampiran :……………. Hal : Permohonan Badan Hukum. Kepada Yth, Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Propinsi/DI ……………………………………………….. di- ………………………………….. Dengan hormat, Bersama ini kami mengajukan permohonan agar koperasi kami dicatat dan untuk dapat memperoleh pengakuan/pengesahan sebagai Badan Hukum. Srsuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian bersama ini kami lampirkan : 1. Dua rangkap akta pendirian koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup. 2. Berita acara rapat pembentukan koperasi. 3. Surat bukti penyetoran modal 4. Rencana awal kegiatan usaha. Demikian agar menjadi maklum dan terima kasih. Ketua Sekretaris (…………….) (………………..)
    • Lampiran I C K O P E R A S I Nomor : …………..Tanggal……………….. Lampiran : ………………… Hal : Permohonan Badan Hukum Kepada Yth Menteri Koperasi, PKM C/q Sekretaris Jenderal Departemen Koperasi, PKM Jl. HR Rasuna Said Kav. 3-5 di- Jakarta Dengan hormat Bersama ini kami mengajukan permohonan agar koperasi kami dicatat dan untuk dapat memperoleh pengakuan/pengesahan sebagai Badan Hukum. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian bersama ini kami lampirkan : (1) Dua rangkap akta pendirian koperasi, satu diantaranya bermaterai cukup. (2) Berita acara rapat pembentukan koperasi. (3) Surat bukti penyetoran modal. (4) Rencana awal kegiatan usaha. Demikian agar menjadi maklum dan terima kasih. Ketua Sekretaris (……………….) (………………..)
    • Lampiran II BERITA ACARA RAPAT PEMBENTUKAN KOPERASI Pada hari…………………tanggal………………tahun ……………telah diselenggarakan rapat pembentukan Koperasi …………….. di ………… yang dihadiri…………………orang/…………… Badan Hukum Koperasi yang telah menyatakan menjadi anggota koperasi. Rapat telah memutuskan : 1. Mengesahkan Anggaran Dasar Koperasi. 2. Menunjukkan orang-orang yang diberi kuasa untuk menanda tangani Anggaran Dasar dan Pengajuan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi sebagai berikut : a. ………………………..*) b. ………………………..*) c. ………………………..*) d. ………………………..*) e. ………………………..*) 1. Menetapkan nama dan alamat koperasi sebagai berikut : ………………………………………………………… …………. , …………199 RAPAT PEMBENTUKAN KOPERASI Ketua Sekretaris (…………..) (………….) *) Diisi nama orang
    • Lampiran III DAFTAR NAMA PENDIRI KOPERASI 1. Nama : ……………………………………………………. Pekerjaan : ……………………………………………………. Alamat : ……………………………………………………. 2. Nama : ……………………………………………………. Pekerjaan : ……………………………………………………. Alamat : ……………………………………………………. 3. Nama : …………………………………………………… Pekerjaan : …………………………………………………… Alamat : …………………………………………………… 4. Nama : …………………………………………………… Pekerjaan : …………………………………………………… Alamat : …………………………………………………… 5. Nama : …………………………………………………… Pekerjaan : …………………………………………………… Alamat : …………………………………………………… Dst s/d 20
    • Lampiran IV DAFTAR HADIR RAPAT PENBENTUKAN KOPERASI Hari : ……………………………………………………. Tanggal : …………………………………………………….. Tempat : …………………………………………………….. No Nama Alamat Tanda Tangan Ketua Pimpinan Rapat Sekretaris (…………..……..) (……………….)
    • Lampiran VRINCIAN SIMPANAN ANGGOTAKOPERASI ……………………… No Nama Simpanan Jumlah Tanda Tangan Pokok Wajib Lain2 Rp Rp Rp 1 2 3 4 5 6 7 Jumlah
    • Lampiran VI RENCANA AWAL KEGIATAN USAHA KOPERASI ……………………………………I. MODAL a. Simpanan Pokok………... Rp ………. b. Simpanan Wajib………… Rp………. c. Simpanan Khusus………. Rp………. d. Lain-lain ……………….. Rp ………. Jumlah RpII. KEGIATAN USAHA 1. Bidang Jasa : a. Kegiatan………………. Rp………. b. Kegiatan………………. Rp………. c. Kegiatan………………. Rp………. d. Dst…………………….. Rp……… Jumlah 2. Perdagangan Umum : a. ………………….. Rp ……… b. ………………….. Rp ……… c. ………………….. Rp ……… d. dst Rp ……… Jumlah Rp ……… 3. Simpan Pinjam : a. ………………………….. Rp…….. b. ………………………….. Rp…….. c. ………………………….. Rp…….. d. dst………………………. Rp…….. Jumlah Rp ……. 4. Lain-lain 5. Kegiatan Jangka Pendek : a. Menyediakan barang-barang kebutuhan pokok anggota. b. Memberi pinjaman kepada anggota. c. Menerima simpanan dari anggota.
    • Lampiran VIIBUKTI SETORAN MODALNo. ……………………………..Sudah terima dari : ………………………………Banyaknya uang : ………………………………Untuk Pembayaran a. Simpanan Pokok Rp ……… b. Simpanan wajib Rp ……… c. Lain-lain Rp ………Jumlah Rp. …… (…………………………) Bendahara, (…………….)
    • Lampiran VIINERACA AWALKOPERASI …………..PER. …………….. No Uraian Jumlah No Uraian Jumlah 1 Kas Rp….. 1 Simpanan 2 Bangunan Rp…… a.pokok Rp….. 3 Pealatan Rp… b.wajib Rp….. 4 Lain-lain Rp…. c.sukarela Rp…. Jumlah Rp….. Jumlah Rp… Jakarta, ………………………..,19Ketua Bendahara(…………………) (……….……….)
    • Lampiran IX AKTA PENDIRIAN Kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1. Nama : Alamat : Pekerjaan : 2. Nama : Alamat : Pekerjaan : 3. Nama : Alamat : Pekerjaan : 4. Nama : Alamat : Pekerjaan : 5. Nama : Alamat : Pekerjaan : Atas kuasa Rapat pembentukan ……………………………….yang diselenggarakan padatanggal…………… ditunjuk oleh pendiri selaku kuasa pendiri dan sekaligus untukpertama kalinya sebagai pengurus …………………. Dengan susunan sebagai berikut :1. Ketua :2. Ketua I :3. Ketua II :4. Sekretaris :5. Bendahara : Kuasa Pendiri menyatakan mendirikan Koperasi serta manadatangani AnggaranDasar Koperasi, dengan ketentuan sebagai berikut :
    • BAB III PENUTUPAN Koperasi adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badanhukum. Keanggotaan kopersi terdiri dari perorangan, yaitu orang yang secara sukarelamenjadi anggota koperasi. Badan hukum koperasi, yaitu suatu koperasi yang menjadianggota koperasi yang memiliki lingkup lebih luas. Salah satu kendala utama yang dihadapi koperasi adalah banyak partai politik yangmemanfaatkan koperasi untuk meluaskan pengaruhnya. Dan juga karena hambatan-hambatan yang di alami Indonesia di antaranya kesadaran masyarakat terhadap koperasiyang masih sangat rendah.
    • UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN1992 TENTANG Undang-undang Koperasi No. 25 Tahun 1992 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang:a) Bahwa koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan pancasila dan undang-undang dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;b) Bahwa koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip koperasi sehingga mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional;c) Bahwa pembangunan koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah dan seluruh rakyat;d) Bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut dan menyelaraskan dengan perkembangan keadaan, perlu mengatur kembali ketentuan tentang perkoperasian dalam suatu undang-undang sebagai pengganti undang-undang nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian;Mengingat :Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKOPERASIAN.
    • BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.2. Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.3. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang- seorang.4. Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.5. Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi. BAB II LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN Bagian Pertama Landasan dan Asas Pasal 2Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asaskekeluargaan. Bagian Kedua Tujuan Pasal 3Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakatpada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangkamewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila danUndang-Undang Dasar 1945.
    • BAB III FUNGSI, PERAN, DAN PRINSIP KOPERASI Bagian Pertama Fungsi dan Peran Pasal 4Fungsi dan peran Koperasi adalah:a) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;b) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;c) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya;d) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Bagian Kedua Prinsip Koperasi Pasal 5(1) Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut: a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka; b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis; c) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota; d) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; e) Kemandirian.(2) Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasisebagai berikut: a) Pendidikan perkoperasian; b) Kerja sama antarkoperasi.
    • BAB IV PEMBENTUKAN Bagian Pertama Syarat Pembentukan Pasal 6(1) Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang.(2) Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi. Pasal 7(1) Pembentukan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar.(2) Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Pasal 8Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya: a. Daftar nama pendiri; b. Nama dan tempat kedudukan; c. Maksud dan tujuan serta bidang usaha; d. Ketentuan mengenai keanggotaan; e. Ketentuan mengenai Rapat Anggota; f. Ketentuan mengenai pengelolaan; g. Ketentuan mengenai permodalan; h. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya; i. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha; j. Ketentuan mengenai sanksi. Bagian Kedua Status Badan Hukum Pasal 9Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan olehPemerintah. Pasal 10
    • (1) Untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian Koperasi.(2) Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan.(3) Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Pasal 11(1) Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan penolakan diberitahukan kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan.(2) Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan.(3) Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang. Pasal 12(1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh Rapat Anggota.(2) Terhadap perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha Koperasi dimintakan pengesahan kepada Pemerintah. Pasal 13Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan atau penolakan pengesahanakta pendirian, dan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9,Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 14(1) Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi usaha, satu Koperasi atau lebih dapat: a. Menggabungkan diri menjadi satu dengan Koperasi lain, atau b. Bersama Koperasi lain meleburkan diri dengan membentuk Koperasi baru.(2) Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan persetujuan Rapat Anggota masing- masing Koperasi. Bagian Ketiga Bentuk dan Jenis Pasal 15
    • Koperasi dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.
    • Pasal 16Jenis Koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. BAB V KEANGGOTAAN Pasal 17(1) Anggota Koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa Koperasi.(2) Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota. Pasal 18(1) Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.(2) Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak, dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Pasal 19(1) Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha Koperasi.(2) Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi.(3) Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindahtangankan.(4) Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar. Pasal 20(1) Setiap anggota mempunyai kewajiban: a.mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota; b.berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi; c.mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.(2)Setiap anggota mempunyai hak: a) Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota; b) Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas; c) Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
    • d) Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta; e) Memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota; f) Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar. BAB VI PERANGKAT ORGANISASI Bagian Pertama Umum Pasal 21Perangkat organisasi Koperasi terdiri dari:a. Rapat Anggota;b. Pengurus;c. Pengawas. Bagian Kedua Rapat Anggota Pasal 22(1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.(2) Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam AnggaranDasar. Pasal 23Rapat Anggota menetapkan: a. Anggaran Dasar; b. Kebijaksanaan umum dibidang organisasi manajemen, dan usaha Koperasi; c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas; d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan; e. Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya; f. Pembagian sisa hasil usaha; g. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.
    • Pasal 24(1) Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat(2) Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.(3) Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara.(4) Hak suara dalam Koperasi Sekunder dapat diatur dalam Anggaran Dasar dengan mempertimbangkan jumlah anggota dan jasa usaha Koperasi-anggota secara berimbang. Pasal 25Rapat Anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus danPengawasmengenai pengelolaan Koperasi. Pasal 26(1) Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.(2) Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau. Pasal 27(1) Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota.(2) Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi atau atas keputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.(3) Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Pasal 28Persyaratan, tata cara, dan tempat penyelenggaraan Rapat Anggota dan Rapat AnggotaLuarBiasa diatur dalam Anggaran Dasar.
    • Bagian Ketiga Pengurus Pasal 29(1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.(2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota.(3) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota Pengurus dicantumkan dalam akta pendirian.(4) Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun.(5) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Pasal 30(1) Pengurus bertugas a) Mengelola Koperasi dan usahanya; b) Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi; c) Menyelenggarakan Rapat Anggota; d) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; e) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib; f) Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.(2) Pengurus berwenang: a) Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan; b) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru sert c) Pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar; d) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota. Pasal 31Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi danusahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa.
    • Pasal 32(1) Pengurus Koperasi dapat mengangkat Pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha.(2) Dalam hal Pengurus Koperasi bermaksud untuk mengangkat Pengelola, maka rencana pengangkatan tersebut diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan.(3) Pengelola bertanggung jawab kepada Pengurus.(4) Pengelolaan usaha oleh Pengelola tidak mengurangi tanggung jawab Pengurus sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31. Pasal 33Hubungan antara Pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 denganPengurusKoperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan. Pasal 34(1) Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.(2) Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Pasal 35Setelah tahun buku Koperasi ditutup, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumdiselenggarakan rapat anggota tahunan, Pengurus menyusun laporan tahunan yangmemuat sekurang-kurangnya:a. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut;b. Keadaan dan usaha Koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai. Pasal 36(1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditanda-tangani oleh semua anggota Pengurus.
    • (2) Apabila salah seorang anggota Pengurus tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, anggota yang bersangkutan menjelaskan alasannya secara tertulis. Pasal 37Persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan perhitungan tahunan,merupakanpenerimaan pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota. Bagian Keempat Pengawas Pasal 38(1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota.(2) Pengawas bertanggung jawab kepada Rapat Anggota.Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai anggota(3) Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Pasal 39(1) Pengawas bertugas:a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasib. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.(2) Pengawas berwenang:a. meneliti catatan yang ada pada Koperasi ;b. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan;(3) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga. Pasal 40Koperasi dapat meminta jasa audit kepada akuntan public. BAB VII MODAL Pasal 41(1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.(2) Modal sendri dapat berasal dari :a. Simpanan Pokok;b. Simpanan Wajib ;
    • c. Dana Cadangan ;d. Hibah.
    • (3) Modal Pinjaman dapat berasal dari :a. Anggota;b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;c. Bank dan lembaga keuangan lainnya ;d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;e. Sumber lain yang sah. Pasal 42(1) Selain modal sebagai dimaksud dalam pasal 41,Koperasi dapat pula melakukan pemupukan Modal yang juga berasal dari Modal penyertaan .(2) Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan diatur Lebih lanjut dengan peraturan pemerintah . BAB VIII LAPANGAN USAHA Pasal 43(1) Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota ;(2) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi.(3) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat. Pasal 44(1) Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkan melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk ; a. anggota Koperasi yang bersngkutan ; b. Koperasi lain dan/atau anggotanya.(2) Kegitan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi.(3) Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.
    • BAB IX SISA HASIL USAHA Pasal 45(1) Sisa hasil usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya,penyusutan ,dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.(2) Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan ,dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk pendidikan Perkoperesian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.(3) Besarnya Pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota, BAB X PEMBUBARAN KOPERASI Bagian Pertama Cara Pembubaran Koperasi Pasal 46Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan :a. Keputusan Rapat Anggota,ataub. Keputusan Pemerintah. Pasal 47(1) Keputusan pembubaran oleh pemeritah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilakukan apabila : a. terdapat bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang undang ini; b. kegiatan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan ; c. kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan .(2) Keputusan pembubaran Koperasi oleh pemerintah dikeluarkan dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran tersebut oleh Koperasi yang bersangkutan.(3) Dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan pemberitahuan, Koperasi yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan.
    • (4) Keputusan Pemerintah mengenai diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana pembubaran diberikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pernyataan keberatan tersebut. Pasal 48Ketentuan mengenai pembubaran Koperasi oleh pemerintah dan tata cara pengajuankeberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 diatur lebih lanjut dengan PeraturanPemerintah. Pasal 49(1) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota kepada : a. semua kreditor; b. pemeritah .(2) Pemberitahuan kepada semua Kreditor dilakukan oleh pemerintah dalam hal pembubaran tersebut(3) Selama pemberitahuan pembubaran Koperasi belum diterima oleh kreditor maka pembubaran Koperasi belum berlaku baginya. Pasal 50Dalam pemberitahuan sebagamana dimaksud dalam pasal 49 disebutkan :a. nama dan alamat penyelesaian, danb. ketentuan bahwa semua kreditor dapat mengajukan tagihan dalam jangka waktu 3(tiga) bulan sesudah tanggal diterimanya surat pemberitahuan pembubaran. Bagian Kedua Penyelesaian Pasal 51Untuk kepentingan kredtor dan para anggota Koperasi terhadap pembubaran Koperasidilakukan penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut penyelesaian. Pasal 52(1) Penyelesaian dilakukan oleh penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut Penyelesai.(2) Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Rapat Anggota, penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota.
    • (3) Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan pemerintah , penyelesai dtunjuk oleh Pemerintah.(4) Selama dalam proses penyelesaian,Koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan ”Koperasi dalam penyelesaian”. Pasal 53(1) Penyelesaian segera dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan pembubaran Koperasi.(2) Penyelesai bertanggungjawab kepada kuasa Rapat Anggota dalam hal penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota dan kepada pemerintah dalam hal penyelesai ditunjuk oleh pemerintah. Pasal 54Penyelesai mempunyai hak,wewenang, dan kewajiban sebagai berikut :a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama “Koperasi dalam penyelesaian “.b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan ;c. memangil pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan,baik sendiri- sendiri maupun bersama-sama;d. memperoleh ,memeriksa ,dan mengunakan segala catatan yang dan arsip Koperasi ;e. menetapkan dan melaksanakan segal kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya ;f. menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban Koperasi;g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota ;h. membuat berita acara penyelesaian. Pasal 55Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi ,anggota hanya menanggung kerugian sebatassimpanan pokok, simpanan wajib dam modal penyertaan yang dimilikinya. Bagian Ketiga Hapusnya Status Badan Hukum Pasal 56(1) Pemerintah mengumumkan pembubaran Koperasi dalam berita Negara Republik Indonesia.
    • (2) Status Badan Hukum Koperasi hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran Koperasi tersebut dalam berita Negara Republik Indonesia.
    • BAB XI LEMBAGA GERAKAN KOPERASI Pasal 57(1) Koperasi secara bersama-sama mendirikan satu organisasi tunggal yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi Koperasi.(2) Organisasi ini berazaskan Pancasila.(3) Nama,tujuan,susunan, dan tata kerja organisasi diatur dalam Anggaran Dasar organisasi yang bersangkutan. Pasal 58(1) Organisasi tersebut melakukan kegiatan : a. memeperjuangkan dan menyalurkan aspirasi Koperasi; b. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat. c. melakukan pendidikan perkoperasian bagi anggota dan masyarakat; d. mengembangkan kerja sama antar Koperasi dan anggota Koperasi dengan Badan usaha lain, baik pada tingkat nasional maupun internasional.(2) Untuk melaksanakan kegiatan tersebut,Koperasi secara bersama-sama menghimpun dan Koperasi. Pasal 59Organisasi yang dibentuk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) disahkanoleh pemerintah. BAB XII PEMBINAAN Pasal 60(1) Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan Koperasi.(2) Pemerintah memberikan bimbingan,kemudahan dan perlindungan kepada Koperasi. Pasal 61Dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim yang kondisi yang mendorongpertumbuhan dan pemasyarakatan Koperasi,pemerintah ;
    • a. memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada Koperasi;b. meningkatkan dan memantapkan kemampuan Koperasi agar menjadi Koperasi yang sehat,tangguh,dan mandiri;c. mengupayakan tata hubungan usaha yang saling menguntungkan antara Koperasi dengan Badan usaha lainnya;d. membudayakan Koperasi dalam masyarakat. Pasal 62Dalam rangka memberikan bimbingan dan kemudahan kepada Koperasi ,pemerintah:a. membimbing usaha Koperasi yang sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya;b. mendorong, mengembangkan, dan membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian;c. memberikan kemudahan untuk memperkokoh pemodalan Koperasi serta mengembangkan lembaga keuangan Koperasi;d. membantu pengembangan jaringan usaha Koperasi dan kerja sama yang saling menguntungkan antar Koperasi;e. memberikan bantuan konsultasi guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar dan prinsip Koperasi. Pasal 63(1) Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi,pemerintah dapat : a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi ; b. menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.(2) Persyaratan dan tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal 64Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63dilakukan dengan memperhatikan keadaan dan kepentingan ekonomi nasional,sertapemerataan kesepakatan berusaha dan kesempatan kerja. BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 65
    • Koperasi yang telah memiliki status badan hukum pada saat Undang-undang iniberlaku,dinyatakan telah diperoleh status badan hukum berdasarkan Undang-undang ini.
    • BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 66(1) Dengan berlakunya Undang-undang ini,maka Undang-undang Nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian (lembaran Negara tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 2832) dinyatakan tidak berlaku lagi;(2) Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang pokok- pokok perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23,Tambahan Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 2832 ) dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum diganti berdasarkan Undang-undang ini. Pasal 67Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang inidengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta Pada tanggal 21 Oktober 1992 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTODiundangkan di JakartaPada tanggal 21 Oktober 1992MENTRI/SEKRETARIS NEGARAREPUBLIK INDONESIAttdMOERDIONO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TUHUN 1992 NOMOR 116