Makalah
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Makalah

on

  • 555 views

 

Statistics

Views

Total Views
555
Views on SlideShare
555
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
6
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Makalah Makalah Document Transcript

  • 1 Contents BAB I PENDAHULUAN.......................................................................................................... 2 BAB II PERMASALAHAN....................................................................................................... 9 2.1 Bagaimana cara mengurangi kekerasan terhadap TKI ? ........................................... 9 2.2 Bagaimana cara mengatasi pelecehan terhadapTKI ? .............................................. 9 2.3 Bagaimana perlindungan pemerintah terhadap TKI?............................................... 9 BAB III TINJAUAN PUSTAKA............................................................................................... 10 3.1 Pengertian-pengertian............................................................................................ 10 3.2 Hak Asasi Manusia .................................................................................................. 11 3.3 undang-undang....................................................................................................... 16 BAB IV PEMBAHASAN ....................................................................................................... 20 4.1 Cara mengatasi kekerasan terhadap TKI ................................................................. 20 4.2 mengatasi pelecehan terhadap TKI......................................................................... 22 4.3 Perlindungan Pemerintah terhadap TKI.................................................................. 23 BAB V PENUTUP................................................................................................................ 27 5.1 Kesimpulan.............................................................................................................. 27 5.2 Saran ....................................................................................................................... 27
  • 2 BAB IPENDAHULUAN Di Negara Indonesia, setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini sesuai dengan isi UUD pasal 27 mengenai ketenagakerjaan yang disebutkan bahwa “setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.1 Kenyataannya, jumlah lapangan pekerjaan yang ada di salam negeri sangat terbatas, sedangkan jumlah dari angkatan kerja yang semakin meningkat. Sebuah kenyataan yang berdampak pada kesejahteraan rakyat, karena semakin lama jumlah pengangguran semakin meningkat.Tenaga Kerja Indonesia adalah tenaga kerja yang dapat bekerja dengan sopan, baik, serta memiliki akhlak yang baik sehingga bisa diterima dengan baik oleh masyarakat luar negeri. Hanya saja keterbatasan komunikasi dan ketidaktahuan alat‐alat rumah tangga yang dipergunakan, dan situasi rumah yang menimbulkan persoalan bagi TKI sehingga menimbulkan kekerasan dan pelecehan yang selama ini kerap terjadi kepada TKI. TKI tersebut dibagi menjadi dua, yaitu TKI formal dan TKI informal. TKI formal merupakan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang nantinya ditempatkan berdasarkan kompetensi tersebut, misalnya tenaga kesehatan. Sedangkan tenaga kerja Indonesia informal merupakan tenaga kerja yang masih minim keterampilan dan kompetensi. Tenaga kerja seperti ini biasanya ditempatkan sebagai pembantu rumah tangga. TKI formal memiliki peluang pekerjaan yang lebih baik dibandingkan dengan TKI informal. Karena mereka bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Namun, jumlah TKI yang formal jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan TKI informal.2 Dari sekian banyak tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, kebanyakan bekerja di sektor rumah tangga sebagai pembantu rumah tangga, terutama Tenaga Kerja Wanita. hanya sepertiganya saja yang bekerja diluar dari sektor rumah tangga. Sehingga melalui penempatan Tenaga Kerja Indonesia serta Tenaga kerja Wanita di luar negeri menjadi suatu upaya dalam perwujudan hak
  • 3 dan kewajiban bagi warga Negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta dalam perlindungan hukum. Dengan demikian, Negara seharusnya lebih aktif untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap Hak Asasi warga Negara yang bekerja di Negara Indonesia maupun Negara lain. Jaminan dan perlindungan tersebut harus sama berdasarkan persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan gender, dan anti perdagangan manusia. Sejarahnya, pengerahan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri bukan merupakan hal baru, karena pada zaman kolonial, hal tersebut sudah terjadi. Namun, di masa kolonial penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri dilakukan oleh pemerintah kolonial untuk melengkapi kebutuhan tenaga kerja di perkebunan-perkebunan dan pabrik-pabrik milik mereka. Berbeda dengan saat ini, Tenaga Kerja Indonesia yang di luar negeri, penempatannya tidak bersifat langsung. Karena pihak pemerintah dan pengarah jasa tenaga kerja Indonesia hanya bertindak sebagai perantara untuk menjembatani antara pihak pengguna di luar negeri dengan para calon pekerja di dalam negeri. Sekarang ini, permasalahan mengenai Tenaga kerja Indonesia semakin menjadi logika bisnis saja, karena pemerintah dan pengeraj jasa tenaga kerja Indonesia ini sebagai perantara mendapatkan keuntungan yang besar.3 Sejalan dengan berkembangnya globalisasi ekonomi dalam beberapa tahun terakhir terjadi perbedaan kesempatan diberbagai Negara, terutama diantara Negara-negara ASEAN. Salah satu penyebab perbedaan tersebut merupakan dari proses globalisasi ekonomi. Sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi kemampuan berbagai nrgara untuk menyerap tenaga kerja diberbagai sektor pekerjaan. Indonesia merupakan salah satu Negara yang secara demografis merupakan Negara terbesar di kawasan ASEAN memiliki potensi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, karena Indonesia memiliki sumber daya alam serta sumber daya manusia yang cukup besar.3 Dalam kenyataannya, banyak Tenaga Kerja Wanita yang diperlakukan tidak semestinya, tidak jarang juga terdengar berita mengenai kekerasan terhadap Tenaga Kerja wanita, pemerkosaan terhadap Tenaga Kerja wanita, dan masih banyak lagi. Hal-hal seperti itu menyebabkan banyak dari Tenaga Kerja Wanita
  • 4 yang pulang / kembali ke Indonesia dan tidak bisa melakukan apa-apa lagi karena banyak yang cacat akibat perlakuan yang tidak baik. Seperti berita yang akhir- akhir ini terdengar mengenai Tenaga Kerja Wanita asal Garut yang menjadi korban kekerasan di Malaysia menjadi sorotan banyak pihak.4 Selain itu, kebanyakan dari Tenaga Kerja yang mendapat kekerasan ataupun pelecehan tersebut kebanyakan tidak diberi gaji oleh majikannya selama bekerja. Setiap keluarga dari tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri tentu menanti- nanti kabar gembira serta penghidupan yang lebih layak, namun apabila kenyataan berbalik karena adanya kekerasan dan pelecehan terhadap Tenaga Kerja Indonesia membuat sebagian dari mereka pulang dengan cerita sedih sekaligus menahan sakit ataupun cacat. Tidak sedikit juga Tenaga Kerja Indonesia yang sampai meninggal di luar negeri akibat kelakuan dari majikannya. Hal tersebut membuat setiap orang yang mengetahui kabar tersebut menjadi sangat geram. Sebagian dari mereka pasti berfikir seberapa tidak berhaganya tenaga kerja Indonesia yang ada disana. Perlakuan para majikan tersebut jelas-jelas telah melanggar Hak Asasi Manusia.Hal-hal tersebut membuat nasib Tenaga Kerja Indonesia / Tenaga Kerja Wanita yang tidak kunjung membaik. Berita-berita mengenai Tenaga Kerja Indonesia / Tenaga Kerja Wanita masih terus bertambah. Pernyataan tersebut bertolak belakang dengan peran Tenaga Kerja Indonesia / Tenaga Kerja Wanita yang sangat besar dalam menyumbang devisa Negara. Pengiriman uang Tenaga Kerja Indonesia / Tenaga Kerja Wanita sepanjang tahun 2011 tercatat berjumlah 6,11 US$ miliar atau setara dengan RP. 53,36 trilyun rupiah dengan nilai kurs sebesar Rp. 9200.5 Peran yang sangat besar yang telah disumbangkan oleh Tenaga Kerja Indonesia / Tenaga Kerja Wanita ternyata tidak diimbangi dengan perlindungan hukum yang memadai terhadap keberadaan mereka. Fenomena-fenomena yang terjadi pada buruh migran Indonesia sangat penuh misteri dan begitu banyak permasalahan yang sulit untuk dipecahkan. Beberapa hal yang sering dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia terutama Tenaga kerja Wanita adalah keretakan dalam hubungan keluarga, lemahnya perlindungan jaminan sosial tenaga kerja, korban penipuan calo, korban penipuan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia ataupun oknum- oknum Depnaker. Selain itu tidak sedikit dari mereka juga mengalami pemerasan,
  • 5 pelecehan seksual, pelacuran, pemerkosaan, bahkan pelanggaran Hak Asasi Manusia juga sering dialami oleh para Tenaga Kerja Indonesia pada saat proses recruitement, pelatihan, pengurusan dokumen, saat pemberangkatan, sesampainya di Negara tujuan, bahkan pada saat kembali lagi ke tanah air. Terkait dengan fenomena-fenomena permasalahan yang dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia, penanganan dan tindakan yang telah diambil oleh pemerintah masih terkesan sangat menyederhanakan permasalahan seperti ini. Melihat kenyataan tersebut, pemerintah Indonesia harusnya lebih memikirkan lagi bagaimana penempatan serta pelindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia maupun Tenaga Kerja wanita. Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) saat ini masih menjadi perhatian karena Tenaga Kerja Indonesia sering dijadikan objek perdagangan manusia, kekerasan, kerja paksa, perbudakan, serta perlakuan-perlakuan lain yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Berbagai macam kasus yang menimpa para Tenaga kerja Indonesia tersebut merupakan hal yang sangat ironis, karena dengan adanya kasus-kasus tersebut semakin menunjukkan bahwa Negara tidak melindungi warga negaranya yang bekerja di luar negeri. Beberapa pihak yang terkait dengan urusan Tenaga Kerja Indonesia saling melemparkan tanggung jawab dalam melakukan perlindungan Tenaga kerja Indonesia. Diluar factor kekejaman majikan di tempat Tenaga Kerja Indonesia bekerja, faktor lain yang menjadi penyebab adanya kasus-kasus tersebut adalah karena kesalahan dari penyelenggara Tenaga Kerja Indonesia sejak awal. Banyak pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan oleh penyelenggara Tenaga Kerja Indonesia. Diantaranya, fasilitas penampungan dan pelatihan yang kurang layak, tidak memberi kepastian pemberangkatan dan menahan calon Tenaga Kerja Indonesia selama masa pendidikan, pemalsuan sertifikat pelatihan Tenaga Kerja Indonesia, pemalsuan usia calon tenaga Kerja Indonesia, serta manipulasi rekam medis dan kelengkapan dokumen diri lainnya yang tidak sesuai dengan data asli dan nyata dari calon Tenaga Kerja Indonesia. Selain itu, sekarang ini juga banyak Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Wanita illegal. Mereka para Tenaga Kerja Indonesia yang tidak mengerti, hanya mengikuti aturan darik pihak yang kurang bertanggung jawab jadi ikut menanggung dari masalah tersebut.5
  • 6 Dalam penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Wanita pemerintah dan DPR telah mengeluarkan beberapa peraturan. Peraturan- peraturan yang telah diterapkan pemerintah dan DPR antara lain : Pemerintah pernah melakukan moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Wanita ke luar negeri, dalam rangka membatasi jumlah Tenaga Kerja Indonesia dan dalam rangka perlindungan Tenaga Kerja Indonesia serta pemberian peringatan kepada Negara yang telah menggunakan jasa Tenaga kerja Indonesia untuk memperhatikan nasib dari Tenaga kerja Indonesia. Namun karena kebutuhan akan lapangan kerja yang kurang tersedia di Indonesia, maka pemerintah mencabut moratorium tersebut.4 Kemudian pada tahun 2006, presiden juga pernah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 mengenai Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Presiden menginstruksikan menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri perhubungan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, para Gubernur, dan para Bupati ataupun Walikota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing, dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Reformasi system penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Sedangkan untuk penanganan kasus Tenaga kerja Indonesia yang terancam hukuman mati, presiden telah membentuk Satuan Tugas (satgas) melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Satuan Tugas Penangana Kasus Warga Negara Indonesia atau Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri yang terancam hukuman amti. Keputusan Presiden tersebut diperbarui dengan Keputusan presiden Nomor 8 tahun 2012, dimana tugas dari Satuan Tugas selain melanjutkan pemberian advokasi dan bantuan hukum, juga memberikan pendampingan hukum secara maksimal kepada warga Negara Indonesia terurama Tenaga Kerja Indonesia yang terancam hukuman mati di luar negeri. Untuk penanganan hukuman mati, Kejaksaan
  • 7 Indonesia juga telah melakukan penandatanganan memorandum of understanding dengan kejaksaan Malaysia tentang pemberitahuan tentang warga Negara Indonesia yang terancam hukuman mati di Malaysia.4 Namun demikian, nasib Tenaga Kerja Indonesia sampai sekarang ini ternyata tidak kunjung membaik. Begitu banyak kasus mengenai Tenaga Kerja Wanita Indonesia yang bekerja di luar negeri masih sering mewarnai pemberitaan di media masa.Bebagai kasus yang menimpa TKI tersebut merupakan hal yang ironis karena negara tidak melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri. Pihak-pihak yang terkait dengan urusan TKI saling melempar tanggung jawab dalam melakukan perlindungan TKI. Berbagai kasus tersebut terjadi tidak lepas dari kesalahan penyelenggara TKI sejak awal. Pada umumnya, pelanggaran yang sering dilakukan perusahaan penyelenggara TKI adalah fasilitas penampungan dan pelatihan yang tidak layak, tidak memberi kepastian pemberangkatan dan menahan calon TKI selama masa pendidikan, pemalsuan sertifikat pelatihan TKI, pemalsuan umur calon TKI, serta manipulasi hasil rekam medis dan kelengkapan dokumen diri lainnya yang tidak sesuai dengan data asli dan nyata dari calon TKI. Mereka para TKI adalah korban dari pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab. Latar belakang pendidikan mereka kebanyakan juga sangat rendah sehingga memudahkan para pelaksana pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia untuk melakukan penipuan terhadap para calon TKI ataupun TKI. Meskipun sudah banyak berita-berita tersebut, hal itu tidak mengurungkan niat para calon Tenaga Kerja yang akan diberangkatkan. Antusias warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri juga masih sangat besar. Selain karena sangat rendahnya kesempatan yanga ada di dalam negeri, mereka juga mempertimbangkan tingginya perbedaan upah. Upah di luar negeri jauh lebih besar jika dibandingan dengan upah dalam negeri. Oleh karena itu, selama adanya perbedaan upah yang besar, maka pembatasan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dirasa masih kurang efektif. Selain itu, tuntutan hidup mereka yang semakin besar, misalnya untuk menyekolahkan anak, mensejahterakan hidup keluarga, dan memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Tidak jarang juga kalau di lingkungan tempat tinggal mereka masyarakatnya telah menjadi TKI secara turun temurun. Hal inilah yang menjadikan keluarga bisa menjadi link sekaligus orang
  • 8 yang bisa dipercaya untuk bisa menjaga anggota keluarga lain yang berniat untuk pergi merantau sebagai TKI. Sehingga pembatasan pemberangkatan TKI dinilai kurang efektif.
  • 9 BAB II PERMASALAHAN 2.1 Bagaimana cara mengurangi kekerasan terhadap TKI ? 2.2 Bagaimana cara mengatasi pelecehan terhadapTKI ? 2.3 Bagaimana perlindungan pemerintah terhadap TKI?
  • 10 BAB III TINJAUAN PUSTAKA 3.1 Pengertian-pengertian Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.6 Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri, maupun untuk masyarakat. Sedangkan pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dngan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.6 Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, didiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.6 Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya.6 Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.6 Kesejahteraan pekerja atau buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik didalam maupun diluar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.6
  • 11 3.2 Hak Asasi Manusia Hak asasi manusia berkaitan dengan konsep dasar tentang manusia dan hak. Konsep tentang manusia itu sendiri, sudah jamak kita pahami semua. Manusia, dalam Bahasa Inggris disebut human being. Pada umumnya, begitu kita mendengar kata manusia, maka secara otomatis kita berpikir tentang sosok makhluk hidup yang memiliki cita rasa, akal budi, naluri, emosi, dan seterusnya.Wujud konkret dari konsep ini adalah orang.7 Briand Orend menguraikan kriteria mengenai konsep manusia. Menurutnya, manusia yang boleh memiliki Hak Asasi Manusia mestilah manusia yang hidup. Manusia yang telah meninggal, atau yang belum ada, semestinya tidak masuk kategori orang yang memiliki Hak Asasi Manusia. Orend menyebut ini sebagai biological humanity.7 Orend selanjutnya menguraikan, konsep manusia harusnya berkaitan dengan adanya metaphysical humanity. Sayang saja, terlampau sedikit uraian yang disiapkan oleh Orend mengenai hal ini. Ia menegaskan bahwa metaphysical humanity itu ibarat pedang bermata dua. Satu sisi tidak bisa disangkali, tetapi sisi lain, juga pelik membuktikannya. Namun, yang dimaksudkan oleh Orend adalah manusia itu harus memiliki unsur rohani.7 Kriteria lain untuk mengukur keberadaan manusia ialah, ia harus memiliki unsur rasionalitas. Orend menyebut ini dengan istilah rational agency.Sembari mengutip Aristoteles bahwa manusia itu adalah manusia yang berakal, Orend menegaskan bahwa dengan rasiolah manusia menjadi amat istimewa di muka bumi ini, sebab hanya manusialah yang memiliki akal. Bagi Orend, manusia yang berakal adalah manusia yang bertindak dengan pemikiran rasional. Jadi, baginya, hanyalah rasio yang membuat manusia bertindak secara cepat.Orend lebih lanjut mengguraikan bahwa kriteria berikut seseorang dapat dikatakan manusia yang memiliki Hak Asasi Manusia, adalah sosok yang memiliki emotional responsiveness. Ia menilai bahwa perasaan, emosi, simpati, empati adalah unsur yang merespons kenyataan yang dihadapi. Faktor inilah yang membuat manusia menjadi seorang manusia.7 Kriteria selanjutnya, kata Orend adalah contractarian reciprocity. Ini berkaitan dengan sikap seseorang yang bisa membalas kebaikan orang lain. Ia menggunakan postulat, If you respect my human rights, then I will respect yours. Orend menyimpulkan aspek ini dengan prinsip: returning the favor.7
  • 12 Unsur lain yang harus dimiliki agar kita bisa menjadi manusia yang memiliki Hak Asasi Manusia, adalah: orang itu mesti memiliki moral goodness. Bagi Orend, seseorang mesti memiliki prinsip untuk beritikad dan berbuat baik kepada orang lain.7 Terakhir, kata Orend, seseorang dikategorikan sebagai manusia manakala ia memiliki keinginan atau kepentingan untuk mengejar pencapaian minimal dalam kehidupan. Pencapaian minimal yang dimaksud adalah kenyamanan dan kebahagiaan.7 Dengan pemahaman seperti ini, dengan mudah kita memahami bahwa Hak Asasi Manusia ada karena manusia. Artinya hak tersebut diperuntukkan semata-mata untuk manusia.7 Dengan perspektif inilah, Jack Donnelly berkesimpulan bahwa HAM adalah hak tiap orang karena orang itu adalah manusia. Karena itu, HAM ada karena ada manusia. Karena hanya individu yang jadi manusialah yang memiliki HAM.7 Sama dengan Donnelly, Ruth Gavison menegaskan bahwa HAM adalah hak tiap rang tanpa memandang siapa dia, dan tidak boleh dikaitkan dengan siapa yang berhak dan yang memberi hak. Keberadaan HAM tidak terkait dengan sistem hukum dan sosial di mana kita berada. HAM bukan pemberian orang, dan sekaligus tidak bisa direnggut oleh siapapun. HAM hanya bisa ditegakkan ataukah dilanggar.7 Michael Walzer malah lebih tegas lagi. Katanya, karena hanya manusialah yang memiliki HAM, maka kita tidak memiliki lagi pilihan, kecuali membela hak-hak yang dimiliki oleh manusia tersebut. Karena orang (manusia) memiliki hak, dengan sendirinya ia juga harus memiliki hak agsr hsknys itu bisa efektif. Pemilik HAM semestinya memiliki hak dalam bentuk adanya mekanisme agar hak-haknya dapat dijalankan. Dalam konteks ini, Walzer membayangkan adanya lembaga atau agen yang bernama Negara, yang menjalankan fungsi ini. Negaralah yang harus pro-aktif agar HAM tiap orang dapat dijalankan.7 Bagaimana bisa kita bersandar pada Negara, jika Negara itu sendiri acapkali melanggar HAM? Walzer menjawab bahwa dalam keadaan Negara tidak bisa berfungsi dan tak dipercaya untuk menegakkan HAM warga Negara, kita harus berpaling kepada
  • 13 Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki organ tersendiri untuk memonitor pelanggaran HAM. Kita juga harus mempercayai lembaga non-negara yang mengkhususkan diri pada penegakan HAM, misalnya Human Rights Watch. Malah kata Walzer, tekanan media masa yang memberitakan tentang terjadinya pelanggaran HAM disebuah Negara, juga adalah salah satu jalan efektif untuk penegakkan HAM.7 Bagaimana bila nyawa manusia sudah benar-benar dalam keadaan bahaya? Walzer berpandangan bahwa dalam keadaan bahaya yang nyata dan serius, posisi warga Negara bukan lagi individu yang memiliki hak negative yang tidak boleh dibunuh, tetapi individu sudah memasuki batas kepemilikan hak positif, yakni harus dilindungi dari pembunuh.7 Hak positif itulah, kata Walzer, yang memberi legitimasi moral dan hukum untuk segera melakukan intervensi demi kemanusiaan untuk menghentikan pembunuhan masal dan pemusnahan etnik. Walzer dengan tegas berpendapat bahwa: when everything has failed, and mass murder is in progress, then use of force is just and necessary. Jelas posisi Walzer disini, membenarkan intervensi dan penggunaan kekerasan bila terjadi pembunuhan masal dan pemusnahan etnis di suatu Negara. Namun, tindakan intervensidan penggunaan kekerasan oleh PBB, harus didahului oleh otorisasi dari Dewan Keamanan PBB sendiri.7 Apa yang terjadi bila lembaga PBB sendiri tidak efektif atau gagal menjalankan misi ini? Maklum, anggota PBB adalah Negara yang tentu saja memiliki agenda dan kepentingan masing-masing, yang boleh jadi berbeda satu sama lain. Apalagi, dalam PBB sendiri ada Negara kuat yang cenderung mendominasi Negara yang lain.7 Resep Welzer tentang ini adalah kita berpaling saja kepada Negara atau lembaga regional yang bisa melakukan itu. Disini berlaku prinsip, orang yang dibunuh atau terancam untuk dibunuh, memiliki hak untuk diselamatkan oleh siapapun yang mampu untuk menyelamatkannya. Malah, Walzer berpendapat bahwa Negara semestinya tidak perlu menunggu terjadinya pembunuhan masal untuk bertindak.7 Hak, sebagaimana yang diyakini oleh Jack Donnelly, dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, hak berarti rectitude yang menekankan pada aspek normative: sesuatu yang salah atau benar. Kedua, hak bisa juga berarti entitlement, yakni
  • 14 seseorang memiliki hak terhadap sesuatu. Bila aspek pertama berkaitan dengan standart of conduct yang menekankan pada kewajiban si pemegang hak untuk memenuhi standar-standar tertentu yang telah ditetapkan, maka aspek kedua memfokuskan diri pada hak yang dimiliki oleh seseorang untuk menikmati sesuatu yang menjadi haknya. Yang tampak sekali berkembang sekarang adalah pemahaman hak hanya sebatas entitlement. Aspek rectitude seolah tidak diberi tempat sebagai bagian integral dari prinsip HAM. Karena itu, acapkali kita menyaksikan banyak orang yang secara demonstrative menuntut dan mengekspresikan penggunaan HAM yang dimilikinya, tetapi disaat yang sama, ia melanggar prinsip HAM lain, yakni rectitude.7 Satu sisi ia menuntut pihak tertentu memenuhi dan memahami hak-hak yang dimilikinya, disaat yang bersamaan, ia melanggar hak orang atau pihak lain yang dituntut atau diharapkan menghargai hak-haknya. Lihat misalnya, sekelompok orang dengan jumlah sedikit, demi HAM yang diklaimnya, membakar ban dan menutup jalan yang dilalui oleh puluhan ribu orang yang mencari nafkah. Jelas penggunaan kebebasan mengemukakan pendapat adalah HAM, tetapi menutup jalan amat mengganggu orang lain, yang berarti, HAM orang lain itu direnggutnya secara sepihak. Nah, disini aspek rectitude tidak terpenuhi.7 Lebih nyata lagi, konsep hak ini dipaparkan oleh Jerome J. Shestack. Ia mengatakan, hak selalu berkaitan dengan adanya kepemilikan seseorang terhadap sesuatu yang mewajibkan pihak lain untuk menghargai hak kepemilikiannyaitu. Hak juga berkaitan denga kekebalan seseorang untuk melakukan sesuatu. Terakhir, hak bermakna adanya kewenangan atau kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk mengikat secara legal tentang sesuatu yang menjadi haknya itu.7 Mirip dengan Jerome J. Shestack, W.N. Hohfeld berpendapat bahwa unsur utama dari hak adalah : klaim, kebebasan, kewenangan (kekuasaan) dan kekebalan. Hohfeld berpandangan bahwa klaim adalah tuntutan seseorang mengenai sesuatu terhadap orang lain atau institusi. Klaim mengandung makna bahwa ada seseorang yang menuntut orang lain atau lembaga untuk menjalankan kewajiban mengenai hal yang dituntut tersebut.7 Bila klaim mengandung implikasi adanya seseorang yang harus berkewajiban untuk melakukan sesuatu, maka kebebasan dalam konteks hak, sama sekali tidak
  • 15 mewajibkan orang lain atau lembaga untuk berbuat sesuatu. Disini hak bersifat duty-free. Hak dalam konteks kewenangan atau kekuasaan, Hohfeld menjelaskan bahwa seseorang bisa melakukan sesuatu karena ia memperoleh legitimasi dan kewenangan untuk melakukannya.bagaimana dengan hak dalam konteks kekebalan?. Hohfeld menjelaskan bahwa kekebalan berarti adanya kebebasan untuk tidak menjalankan kewajiban (freedom from an obligation).7 Dengan uraian secara terpisah diatas ini, menjelaskan bahwa HAM adalah hak setisp orang karena orang tersebut adalah manusia. Maka, HAM dalam perspektif ini, sekaligus dapat dipersepsikan sebagai hak yang bersifat equal. Artinya, semua orang mrmiliki kesempatan yang sama untuk memiliki hak tersebut.7 HAM bersifat universal karena standar tentang konsep dan parameter mengenai atau menjadi manusia, berlaku universal. Lantaran konsep dan parameter tentang manusia bersifat universal, tentu saja hak-hak yang melekat dalam manusia juga dengan sendirinya berlaku universal.7 Prinsip-prinsip ini sebenarnya, secara normative telah tertuang dalam pasal 1 Deklarasi HAM Universal 1948: all human beings are born free and equal in dignity are derived from the dignity and worth in the human person.7 Disini HAM tidak lagi boleh dipandang atau dianalogikan sebagai pilihan menu makanan yang bisa kita pilih berdasarkan kebutuhan dan selera. HAM adalah sesuatu yang bersifat melekat secara permanen. Karena itulah Deklarasi Wina menegaskan bahwa semua HAM bersifat universal, tidak bisa dipisah-pisah dan saling tergantung dan terkait antara satu dengan yang lainnya.7 Cara pandang yang berbeda dalam membicarakan pendekatan HAM dating dari Steven Lukes. Dalam tulisannya: Five Fables about Human Rights (1993), Lukes mengatakan, dalam perdebatan masalah HAM, ada lima pendekatan yang bisa kita pakai.Pertama, pendekatan utilitarians, yang intinya, HAM adalah sesuatu yang menghadirkan atau memberikan kebahagiaan setinggi-tingginya kepada sebanyak- banyak orang. Bila hal itu tercapai, maka HAM sungguh-sungguh sudah ada dijalankan.Kedua, pendekatan communitarrians yang mengutamakan adanya prinsip dan nilai-nilai khusus yang dipakai oleh komunitas-komunitas tertentu. Maka, dalam prespektif ini, tidak ada nilai-nilai yang bisa berlaku
  • 16 universal.Ketiga, pendekatan proletarian. Disini, kata Luke HAM selalu dipandang dari perspektifkelas sosial.7 Konflik mengenai hak adalah refleksi dari pembagian kerja dan distribusi ekonomi yang timpang dan tak adil, antara individu dan Negara.Keempat, pendekatan libertarian yang menekankan bahwa penilaian mengenai HAM haruslah didasarkan pada analisis cost and benefits dan secara fundamental, pendekatan ini sangat tidak mempercayai negarauntuk menegakkan HAM.Kelima, adalah pendekatan Lukes sendiri, yang menolak keempat pendekatan di atas. Ia menyebut pendekatannya adalah pendekatan egalitarian. Ia mengutamakan prinsip-prinsip kebebasan utama; adanya hukum yang tegak, tingkat toleransi yang tinggi, dan adanya kesempatan bagi siapapun. Semuanya ini harus dijamin agar tiap orang memilikinya, terlepas dari agama yang dianutnya, kelas mana ia berasal, etnis apa yang dipunyainya, dan jenis gender yang dimilikinya.7 3.3 undang-undang Mengenai masalah perlindungan pemertintah terhadap Tenaga Kerja Indonesia/Wanita, terdapat beberapa undang-undang yang mengatur, diantaranya: 1. Ketenagakerjaan Pasal 2 Pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.6 Pasal 3 Pembangunan ketenagakerjaan diselenggarakan atas asas keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoranl pusat dan daerah.6 Pasal 4 Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan : a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi; b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah; c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
  • 17 d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.6 Pasal 7 (1) Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan kebijakan dan penyusun perencanaan tenaga kerja. (2) Perencanaan tenaga kerja meliputi : a. Perencanaan tenaga kerja makro; dan b. Perncanaan tenaga kerja mikro (3) Dalam menyusun kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan, pemerintah harus berpedoman pada perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)6 Pasal 8 (1) Perncanaan tenaga kerja disusun atas dasar informasi ketenagakerjaan yang antara lain meliputi : a. Penduduk dan tenaga kerja; b. Kesempatan kerja; c. Pelatihan kerja termasuk kompetensi kerja; d. Produktivitas tenaga kerja; e. Hubungan industrial; f. Kondisi lingkungan kerja; g. Pengupahan dan kesejahteraan tenaga kerja; dan h. Jaminan sosial tenaga kerja. (2) Informasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diperoleh dari semua pihak yang terkait, baik instansi pemerintah maupun swasta. (3) Ketentuan mengenai tata cara memperoleh informasi ketenagakerjaan dan penyusunan serta pelaksanaan perencanaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.6 Pasal 9 Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktifitas, dan kesejahteraan.6 Pasal 10
  • 18 (1) Pelatihan kerja dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik didalam maupun diliar hubungan kerja. (2) Pelatihan kerja diselenggarakan berdasarkan progam pelatihan yang mengacu pada standar kompetensi kerja. (3) Pelatihan kerja dapat dilakukan secara berjenjang. (4) Ketentuan mengenai tata cara penetapan standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.6 Pasal 13 (1) Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah dan/atau lembaga pelatihan kerja swasta. (2) Pelatihan kerja dapat diselenggarakan di tempat pelatihan atau tempat kerja. (3) Lembaga pelatihan kerja pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam menyelenggarakan pelatihan kerja dapat bekerja sama dengan swasta.6 Pasal 14 (1) Lembaga pelatihan kerja swasta dapat berbentuk badan hukum Indonesia atau perorangan. (2) Lembaga pelatihan kerja swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperoleh izin atau mendaftar ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota. (3) Lembaga pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah mendaftarkan kegiatannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di kabupaten/kota. (4) Ketentuan mengenai tata cara perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Keputusan Menteri.6 Pasal 15 Penyelenggara pelatihan kerja wajib memenuhi persyaratan : a. tersedianya tenaga kepelatihan; b. adanya kurikulum yang sesuai dengan tingkat pelatihan; c. tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kerja; dan d. tersedianya dana bagi kelangsungan kegiatan penyelenggaraan pelatihan kerja.6
  • 19 Pasal 26 (1) Penyelenggaraan pemagangan di luar wilayah Indonesia harus memperhatikan: a. harkat dan martabat bangsa Indonesia; b. penguasaan kompetensi yang lebih tinggi; dan c. perlindungan dan kesejahteraan peserta pemagangan, termasuk melaksanakan ibadahnya. (2) Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat menghentikan pelaksanaan pemagangan di luar wilayah Indonesia apabila di dalam pelaksanaannya ternyata tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).6 2. Undang-Undang no. 39 tahun 2004
  • 20 BAB IV PEMBAHASAN 4.1 Cara mengatasi kekerasan terhadap TKI Masalah kekerasan terhadap TKI yang berada diluar negeri masih belum juga teratasi. Namun, dengan memperhatikan beberapa hal, masalaha tersebut dapat teratasi. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah penyelesaian masalah TKI mulai dari masa prapenempatan, masa penempatan, hingga masa purnapenempatan. Pada masa prapenempatan, institusi berperan sebagai fasilitator yang bertanggung jawab untuk mengurusi keperluan TKI yang akan berangkat ke luar negeri. Institusi membuka pelayanan yang dibagi menjadi dua macam, yaitu pelayanan administrasi dan pelayanan praktek. Pertama, pelayanan administrasi berkaitan dengan pengurusan dokumen, kelangkapan administrasi, dan surat- menyurat. Pada layanan ini, prosedur pelayanan harus jelas dan tidak berbelit- belit. Kedua, pelayanan praktek yang berkaitan dengan proses pembekalan kompetensi pada calon TKI. Misalnya Balai Latihan Kerja. Pada pelayanan ini, harus benar-benar dipastikan bahwa pembekalan kemampuan TKI berlangsung optimal. Dengan demikian para calon TKI kita mendapatkan keterampilan yang baik dan bisa menjadi bekal mereka untuk merantau ke luar negeri. Kegiatan pada prapenempatan meliputi pengurusan Surat Izin Pengerahan (SIP), perekrutan dan seleksi, pendidikan dan pelatihan kerja, pemeriksaan kesehatan dan psikologi, pengurusan dokumen, uji kompetensi, Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP), dan pemberangkatan.8 Pertama, pengurusan SIP yang wajib dimiliki oleh setiap badan-badan penyelenggara dalam melakukan perekrutan TKI. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya badan-badan penyelenggara secara illegal. Untuk mendapatkan SIP, Pelaksana Penempatan TKI swasta harus memiliki: perjanjian kerjasama penempatan, surat permintaan TKI dari pengguna TKI, rancangan perjanjian penempatan, dan rancangan perjanjian kerja.8 Kedua, perekrutan dan seleksi yang dilakukan agar para penyelenggara TKI tidak salah pilih dalam menentukan siapa saja orang-orang yang layak menjadi TKI, karena pada proses
  • 21 seleksi dan perekrutan tersebut terdapat beberapa syarat yang wajib dipenuhi oleh para calon TKI. Ketiga, pendidikan dan pelatihan yang dimaksudkan agar para TKI mendapatkan kompetensi sesuai dengan bidangnya. Keempat, pemeriksaan kesehatan dan psikologi yang dimaksudkan agar para calon TKI dipastikan memiliki kesehatan dan psikologi yang baik. Kelima, pengurusan dokumen yang wajib dilakukan oleh setiap Pelaksana Penempatan TKI Swasta demi kebaikan TKI. Keenam, uji kompetensi, apabila calon TKI tidak lulus uji kompetensi, TKI tersebut tidak boleh diberangkatkan. Dan yang terakhir pembekalan akhir serta pemberangkatan dilakukan setelah semua langkah diatas dilakukan dengan baik. Pada masa penempatan, institusi berperan sebagai pengawas. Mereka bertanggung jawab untuk mengawasi keselamatan para TKI dan memberikan perlindungan bagi mereka. Di sinilah saat pemerintah dan institusi TKI harus benar-benar bekerja keras agar tidak teradi kasus kekerasan majikan pada TKI, penahanan gaji, dan lain-lain. Apabila penempatan TKI telah diatur sebaik mungkin, maka akan menghasilkan perlindungan TKI yang baik pula. Penempatan TKI yang dilakukan tentu saja tidak sesuka pemerintah atau penyelenggara. Tapi, harus sesuai dengan Undang-undang yang menyatakan bahwa “penempatan TKI di luar negeri oleh Pemerintah hanya dapat dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah Negara pengguna TKI atau pengguna berbadan hukum di Negara tujuan”.8 Sementara itu, Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta dilakukan oleh perusahaan yang mendapat ijin tertulis berupa Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI dari menteri. Suatu perusahaan dapat memperoleh surat izin tersebut apabila telah memenuhi beberapa persyaratan, doantaranya: 1. Berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Orang perseorangan dilarang menempatkan warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri. 2. Memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan, sekurang-kurangnya sebesar Rp. 3.000.000.000,00 3. Menyetor uang kepada bank sebagai jaminan dalam bentuk deposito sebesar Rp. 15.000.000,00 pada bank pemerintah atas nama pemerintah. Jaminan bank tersebut dimaksudkan agar ada jaminan untuk biaya
  • 22 keperluan penyelesaian perselisihan atau sengketa Surat izin tersebut memiliki jangka waktu tertentu, dan untuk memperpanjang izin, suatu perusahaan harus memenuhi beberapa syarat lagi. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 pasal 14 ayat (2). Penempatan TKI di luar negeri hanya dapat dilakukan ke Negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan pemerintah RI.8 Pernyataan tersebut dilakukan untuk mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya : perlindungan terhadap TKI, Pemerataan kesempatan kerja dan pemberhentian atau pelarangan penempatan TKI di Negara tertentu. Siapapun dilarang menempatkan calon TKI/TKI pada jabatan pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keasusilaan serta perundang-undangan, baik di Indonesia maupun di Negara tujuan yang telah dinyatakan tertutup untuk pengiriman calon TKI/TKI.8 Terakhir, masa purnapenemtatan, Pada masa ini institusi TKI berperan sebagai fasilitator kembali. Artinya institusi bertanggung jawab untuk mengurusi dokumen dan administrasi kepulangan para TKI. Selain itu, mereka juga harus memberikan pembekalan pada purna-TKI tentang cara berwirausaha, mengatur keuangan, dan merencanakan kehidupan masa depan. Pembekalan macam ini sangat penting agar kehidupan para purna-TKI akan lebih baik. Selain pemerintah, masyarakat juga berperan penting dalam mengatasi masalah kekerasan yang terjadi pada TKI. Pemerintah mengurusi masalah prapenempatan, penempatan dan purnapenempatan seperti yang disebutkan diatas. Sedangkan masyarakat disini berpartisipasi aktif dalam upaya perlindungan terhadap hak dan keselamatan TKI, serta melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila terjadi penyelewengan pada instansi yang menangani TKI. 4.2 mengatasi pelecehan terhadap TKI Kasus pelecehan yang terjadi pada TKI sering dialami oleh TKI yang berada di Malaysia. Jenis pelecehan yang sering terjadi adalah pemerkosaan. Seperti kasus yang pernah terjadi beberapa waktu lalu, seorang TKI yang diperkosa oleh polisi Malaysia. Dengan adanya hal tersebut, seharusnya pemerintah lebih tegas lagi dalam mengatasi permasalahan yang sering terjadi itu. Beberapa TKI yang
  • 23 menjadi sasaran pelecehan harus segera dipulangkan demi keselamatan para TKI tersebut. Selain itu, seharusnya pemerintah tidak hanya melakukan moratorium (pemberhentian sementara) TKI ke Malaysia, tapi harus sudah benar-benar menghetikan TKI ke Malaysia, terutama kepada para TKI yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga.Tindakan ini langsung diambil karena keberadaan TKI di Malaysia tidak akan bisa aman. Selain di Malaysia, di Negara-negara lain juga sering terjadi pelecehan terhadap TKI meskipun kasusnya tidak sebanyak di Malaysia. Kasus pelecehan ini termasuk dalam pelanggaran HAM, Karena menyangkut kehormatan serta keselamatan seseorang, oleh karena itu, untuk menghadapi masalah yang seperti ini, pemerintah harusnya bersikap lebih tegas lagi. Untuk mengatasinya sama halnya dengan kasus kekerasan, kasus pelecahan tidak lepas dari kelengkapan- kelengkapan aturan yang diterapkan pada saat masa prapenempatan, masa penempatan, hingga masa purnapenempatan. Apabila di masa-masa tersebut kelengkapan serta aturannya telah dilaksanakan dengan baik, maka pelecehan yang sering terjadi bisa teratasi. 4.3 Perlindungan Pemerintah terhadap TKI Setiap TKI yang bekerja di luar negeri memiliki hak yang sama dalam hal perlindungan dari pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan beberapa perlindungan terhadap mereka. Sesuai dengan Undang-undang nomer 39 tahun 2004, pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri.8 Selain itu, pemerintah juga memiliki berbagai kewajiban dalam hal melaksanakan tugasnya serta tanggung jawabnya dalam perlindungan TKI. Beberapa kewajiban tersebut diantaranya: menjamin terpenuhinya hak-hak calon TKI/TKI, baik yang bersangkutan berangkat melalui pelaksana penempatan TKI, maupun yang berangkat secara mandiri; mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI; membentuk dan mengembangkan system informasi penempatan calon TKI di luar negeri; melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secata optimal di Negara tujuan; dan memberikan perlindungan kepada TKI selama masa sebelumnya pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.8
  • 24 Agar tidak terjadi kasus-kasus seperti kekerasan, pembunuhan serta pelecehan yang menimpa TKI selama mereka berada di luar negeri, maka pemerintah Indonesia wajib memberikan perlindungan. Perlindungan tersebut dilakukan oleh wakil dari republik Indonesia yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan internasional. Jika diperlukan, pemerintah dapat menetapkan jabatan atas ketenagakerjaan pada perwakilan RI tertentu untuk perlindungan TKI di luar negeri.8 Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap TKI, pemerintah RI juga memberikan beberapa pembinaan dan pengawasan terhadap TKI. Beberapa pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah terdiri dari beberapa bidang diantaranya : a. Bidang informasi Pembinaan oleh pemerintah dalam bidang informasi dilakukan dengan cara: 1. Membentuk system dan jaringan informasi yang terpadu mengenai pasar kerja luar negeri yang dapat diakses secara meluas oleh masyarakat; 2. Memberikan informasi keseluruhan proses dan prosedur mengenai penempatan TKI di luar negeri termasuk resiko bahaya yang mungkin terjadi selama masa penempatan TKI di luar negeri.8 b. Bidang sumber daya manusia Pembinaan oleh pemerintah dalam bidang Sumber Daya Manusia dilakukan dengan cara : 1. Meningkatkan kualitas keahlian dan/atau keterampilan kerja calon TKI/TKI yang akan ditempatkan di luar negeri termasuk kualitas kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing; 2. Membentuk dan mengembangkan pelatihan kerja yang sesuai dengan standard an persyaratan yang ditetapkan.8 c. Bidang perlindungan TKI Pembinaan oleh pemerintah dalam bidang perlindungan TKI dilakukan dengan cara : 1. Memberikan bimbingan dan advokasi bagi TKI mulai dari prapenempatan, masa penempatan dan purna penempatan;
  • 25 2. Memfasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa calon TKI/TKI dengan pengguna dan/atau pelaksana penempatan TKI; 3. Menyusun dan mengumumkan daftar mitra usaha dan pengguna bermasalah secara berkala sesuai dengan peratutan perundang- undangan; 4. Melakukan kerja sama internasional dalam rangka perlindungan TKI sesuai dengan peraturan perundang-undangan.8 Meskipun sudah banyak peraturan serta perundang-undangan yang telah dibuat, hal tersebut masih belum terlaksana dengan baik. Keadaan yang seperti ini membuat masalah yang terjadi pada TKI tak kunjung selesai. Oleh karena itu perlu diadakan beberapa perbaikan terhadap institusi TKI serta kualitas layanannya. Pertama, perbaikan jajaran pemimpin di institusi TKI. Pemimpin harus orang yang kompeten, tegas, dan jujur. Karena pemimpin yang kompeten akan mengeluarkan berbagai kebijakan yang mampu mempermudah dan memfasilitasi kebutuhan TKI. Sikap tegas sangat dibutuhkan dalam menindak tegas para oknum yang melakukan penyelewengan terhadap TKI dan bergegas pula dalam menyikapi, menindak, dan memutuskan berbagai persoalan yang membelit ruang lingkup TKI. Kedua, perbaikan staff dan petugas di setiap layanan di institusi TKI. Staff dan petugas harus jujur dan kompeten, karena kompetensi ini diperlukan agar setiap kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan dari segi profesionalisme kerja. Sedangkan jujur menjadi hal yang wajib dimiliki agar terjadi upaya-upaya penyelewengan atau pungutan liar pada TKI. Ketiga, institusi harus memperbaiki kualitas layanan, prosedur pelayanan harus jelas dan tidak berbelit-belit. Keempat, setiap layanan harus disosialisasikan pada masyarakat umumnya dan pada calon TKI khususnya, sosialisasi ini harus dilakukan pada berbagai media seperti media cetak, media elektronik, dan website. Sosialisasi ini sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman terhadap layanan yang diperuntukkan pada TKI. Selain itu, sosialisasi juga mencegah munculnya layanan TKI palsu yang merugikan masyarakat. Terakhir, mengadakan evaluasi atas layanan yang telah dijalankan. Evaluasi tersebut meliputi kinerja para petugas yang melakukan pelayanan, respon para pengguna layanan, efektivitas layanan , efisiensi layanan, dan upaya perbaikan yang bisa dilakukan.
  • 26 Dengan melaksanakan beberapa hal diatas, diharapkan perlindungan terhadap TKI yang berada di luar negeri menjadi semakin baik.
  • 27 BAB VPENUTUP 5.1 Kesimpulan Dari uraian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa meskipun pemerintah telah melakukan perlindungan terhadap TKI yang bekerja di luar negeri, namun permasalahan yang menyangkut TKI tak kunjung selesai. Beberapa faktor yang membuat masalah tersebut tak kunjung selesai adalah penyediaan prasarana, SDM, dan dana dalam upaya perlindungan dan pembinaan TKI, serta lemahnya koordinasi antar lembaga seringkali menjadi permasalahan klasik. Apabila peraturan-peraturan serta syarat-syarat yang ada pada masa pra penempatan, masa penempatan, serta masa purna penempatan telah dilaksanakan oleh beberapa pihak, dalam hal ini penyelenggara TKI, pemerintah, serta calon TKI itu sendiri. Maka permasalahan yang menimpa para TKI bisa berkurang. 5.2 Saran 1. Para pemerintah dan Pelaksana Penempatan TKI harus lebih selektif dalam memilih calon TKI. 2. Pemerintah dan Pelaksana Penempatan TKI harus menjalankan kewajibannya untuk melindungi serta memantau calon TKI/TKI. 3. Para calon TKI harus sungguh-sungguh saat menjalani masa pra penempatan, penempatan, dan purna penempatan.
  • 28 DAFTAR PUSTAKA UUD pasal 27 tentang ketenagakerjaan http://benitoramio-nugroho.blogspot.com/2012/07/yuk-mengatasi-masalah-tki- lewat.html http://risalah.fhunmul.ac.id/wp-content/uploads/2012/02/8.-Suatu-Pendekatan- Ontologi-Epistemologi-Aksiologi-dan-Ideologi-Solehoddin.pdf www.garutkab.go.id/download_files/article/Artikel%20TKI.pdf http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2012/06/Penempatan-dan-Perlindungan- TKI.pdf UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Awaludin, Hamid. 2012. HAM, Politik, Hukum, & Kemunafikan Internasional. Jakarta: Kompas UU Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri