Hubungan kepartaian dan pemilu

11,325 views
11,006 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
11,325
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
240
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hubungan kepartaian dan pemilu

  1. 1. HUBUNGAN KEPARTAIAN DAN PEMILIHAN UMUM<br />
  2. 2. PENGERTIAN PARTAI POLITIK<br />Partaipolitikmenurut Maurice Duvergeradalah group yang terorganisir yang mencarikekusaanpolitikbaiklewatpemilihanumum yang demokratismaupunlewatrevolusi. <br />Sven Quenter yang mendefenisikanpartaiadalahorganisasi yang menurunkankandidatnyamerebutkursiparlemennasionalsatunegaralewatpemilu.<br />
  3. 3. PENGERTIAN PEMILIHAN UMUM (PEMILU)<br />Pemilu adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan-jabatan tersebut beraneka-ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.<br />Menurut Dahl merupakan gambaran ideal dan maksimal bagi suatu pemerintahan demokrasi di zaman modern.<br />Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, public relations, komunikasi massa, lobby dan kegiatan lain-lain. Meskipun agitasi dan propaganda di Negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selalu komunikator politik.<br />
  4. 4. HUBUNGAN PARTAI POLITIK DENGAN PEMILU<br />Partaipolitikmerupakansatu-satunyaorganisasipolitik yang berkaitandenganpemilihanumum. Karenaperanpartaipolitikdalampemilihanumumsangatbesaruntukmencapaitujuandalampemilihandanmempergunakankekuasaandalampemerintahansetelahpartaitersebutmemenangkanpemilihan.<br />
  5. 5. PengertianSistemKepartaian<br />Sistemkepartaianialahpolaperilakudaninteraksidiantarasejumlahpartaipolitik. Untukmembedakanantarapartaipolitikdansistemkepartaianmakajelasnyaadalahbahwapartaipolitikadalah ”organisasi yang bertujuanmempengaruhidanmendapatkankekuasaanyang dilakukanmelaluipemilu”. sedangkansistemkepartaianadalah ” intraksipartai-partaisatusama lain danhubungannyadengansistempolitiksecarakeseluruhan”. Jadipartaipolitikadalahorganisasidalam (internal organization) sedangkansistemkepartaiansebagailingkunganya (ekternal environmental).<br />
  6. 6. SISTEM KEPARTAIAN<br />Berdasarkan jumlahnya terdapat tiga tipe sistem kepartaian, yaitu dominant partysystem (Partai Tunggal), dwi party system (sistem dua partai) dan, multiparty system (sistem partai banyak). <br />
  7. 7. SistemPemilihanUmum<br />Menurut G.Y Wolhoffterdapatduasistem/tipesistempemiluyaitu:<br />Sistempemilihanorganisadalahsebuahkelompok yang dalam organ-organ individu, kelompokinibiasanyaberdasarkangenekologis, lapisanmasyarakat, organisasikelembagaan. Dengandemikianpadasistemorganikhaksuaraterletakpadakelompok.<br />SistempemilihanmekanikadalahmelihatrakyatterdiriatasIndividu-individudimanahaksuaraberadapadamasing-masingindividu. Sistempemilihanmekanisbiasanyadibagiatasduasistemyaitusistemdistrikdansistemproporsional.<br />
  8. 8. SistemPerwakilanBerimbang<br />GagasanpokoksistemPerwakilanBerimbang(Proportional Representation)terletakpadasesuainyajumlahkursiparlemen yang diperolehsuatugolonganataupartaidenganjumlahsuara yang diperolehdarimasyarakat. Padasistemininegaradibagidalambeberapadaerahpemilihan yang besar, dansetiapdaerahpemilihanmemilihsejumlahwakilsesuaidenganbanyaknyapendudukdalamdaerahpemilihanitu. Dengandemikiankekuatansuatupartaidalammasyarakattercermindalamjumlahkursi yang diperolehnyadalamparlemen, artinyadukunganmasyarakatbagipartaiitusesuaiatauproporsionaldenganjumlahkursidalamparlemen.<br />
  9. 9. KelebihanSistemPerwakilanBerimbang<br />Dianggapdemokratisdanrepresentatif, olehkarenasemuaaliran yang adadalammasyarakatterwakilidalamparlemen, sedangkanjumlahwakildalambadanitusesuaidenganjumlahsuara yang diperolehdarimasyarakatdalammasing-masingdaerahpemilihan,<br />KemudianjugaDianggaplebihadilkarenagolongankecilsekalipunmempunyaikesempatanuntukmendudukkanwakildalamdepartemen;<br />Wakilrakyat yang dipilihdengancarainidiharapkanlebihcenderunguntukmengutamakankepentingannasionaldaripadakepentingandaerah;<br />
  10. 10. KelemahanSistemPerwakilanBerimbang<br />Mempermudahfragmentasipartaidanmenimbulkankecendrungankuatdikalangananggotauntukmemisahkandiridaripartainyadanmembentukpartaibaru;<br />Wakil yang terpilihmerasadirinyalebihterikatkepadapartaidaripadakepadadaerah yang mewakilinyadisebabkanpartailebihmenonjolperannyadaripadakepribadianseseorang;<br />Banyaknyapartai yang bersaingmenyulitkansuatupartaiuntukmeraihmayoritas (50%+1) yang perlumembentuksuatupemerintahan. Terpaksapartaiterbesarmengusahakansuatukoalisidenganbeberapapartai lain untukmemperolehmayoritasdalamparlemen. Koalisisemacaminiseringtidaklanggengsehinggatidakmembinastabilitaspolitik.<br />
  11. 11. BiasanyasistemPerwakilanBerimbanginiseringdikombinasikandenganbeberapaprosedur lain antara lain dengansistemdaftar(List System), yang kemudiandibagilagimenjadisistemdaftartertutupdansistemdaftarterbuka. <br />Dalamsistemdaftartertutupsetiappartaimengajukansatudaftarcalondansipemilihmemilihsatupartaidengansemuacalon yang dicalonkanolehpartaiitu, untukberbagaikursi yang diperebutkan.<br />
  12. 12. Kelemahan<br />Kelemahansistemini, yaknitidakdikenalnyacalonwakilolehpemilihdirevisiolehsistemdaftarterbukadenganpemilihmencobloswakilnyasecaralangsungdaridaftarnamacalonselainmemilihtandagambar.<br />
  13. 13. KelebihanProposional Terbuka <br />Representatif, dukunganmasyarakattercermindalamjumlahwakil DPR;<br />Memberipeluangbagiorang yang diseganididaerahuntukmendapattempatdi DPR;<br />Anggota DPR akanlebihindependendankedudukannyadalamhubungandenganpimpinanpartaidantidakusahterlalutakutakandirecalljikaberbedapendapatdenganpimpinanpartaidanpihak lain; Kedudukan yang lebihkuatdarimasing-masinganggota DPR akandapatmeningkatkankualitas DPR.<br />
  14. 14. SistemDistrik<br />Sistemdistrik, merupakansistempemilihan yang paling tuadidasarkanataskesatuangeografis. Setiapkesatuangeografismempunyaisatuwakildalamparlemen. Untukkeperluanpemilihan, negaradibagidalamsejumlahbesardistrikdanjumlahwakilrakyatdalamparlemenditentukanolehjumlahdistrik.<br />Calondalamsatudistrikmemperolehyang menangadalah yang memperolehsuaraterbanyak,sedangkansuara-suara yang diberikankepadacalon lain dalamdistrikitudianggaphilangdantidakdiperhitungkanlagi, bagaimanakecil pun selisihkekalahannya.<br />
  15. 15. KelebihanSistemDistrik :<br />Karenakecilnyadistrik, makawakil yang terpilihbiasanyadikenalolehpendudukdistrik, sehinggahubungannyadenganpenduduklebiherat. Dengandemikiandiaakanlebihterdoronguntukmemperjuangkankepentingandistrik. Kedudukanterhadappartailebihbebas, karenadalampemilihansemacaminifaktorkepribadianseseorangmerupakanfaktor yang penting;<br />Lebihmendorongintegrasiparpolkarenakursi yang diperebutkandalamsetiapdistrikpemilihanhanyasatu. Jugamendorongkearahpenyederhanaanpartaisecarailmiah;<br />Sederhanadanmudahuntukdiselenggarakan;<br />Terbatasnyajumlahpartaidanmeningkatnyakerjasamaantarpartaimempermudahterbentuknyapemerintahan yang stabildantercapainyastabilitasnasional.<br />
  16. 16. KekuranganSistemDistrik :<br />Kurangmenguntungkanbagipartaikecildangolonganminoritas;<br />Kurang representatives, calon yang kalahdalamsuatudistrikkehilangansemuasuara yang mendukungnya(banyaksuara yang hilang);<br />Bisaterjadikesenjanganantarajumlahsuara yang diperolehdarimasyarakatdanjumlahkursi yang diperolehatasparlemen, menguntungkanpartaibesar.<br />
  17. 17. HUBUNGAN SISTEM PEMILU DENGAN SISTEM KEPARTAIAN<br />Sistempemilihanmempengaruhijumlahdanukuranrelatifparpoldiparlemen. Sistempemilihandinegara yang menganutsistemduapartaiberbedadengan yang menganutmultipartai. Mekanismeregulasidalamsistempolitikotoriterdansentralistikberbedadengansistemdemokrasi yang umumnyapembatasandilakukandenganmemberikanprasyarat minimal. Artinyakebebasanmendirikanpartaitetapdijaminsepenuhnya (dimensisubstansi) tetapidisertaikondisionalitas agar kebebasanitudapatdipertanggungjawabkan, terkontroldanditerjemahkandalammekanismepolitik (dimensiprosedural).<br />Sistempemilihanmenentukanketerpaduan internal dandisiplinmasing-masingpartai, sebagiansistemmungkinsajamendorongterjadinyafaksionalisme, dimanabeberapasayap yang berbedadarisatupartaiterusmenerusbertentangansatudenganlainnya, sementarasistem yang lain mungkindapatmemaksapartai-partaiuntukbersatusuaradanmenekanpembangkangan.<br />Sebuahsistempemilujugabisamengarahpadapembentukankoalisiataupemerintahansatupartaidengankendala yang dihadapipartaimayoritas. Dengankata lain, sistempemilihanbisamendorongataumenghalangipembentukanalinasidiantarapartai-partai, yang padagilirannyaakanmempengaruhiiklimpolitik yang lebihluas.<br />
  18. 18. HubunganKepartaiandanPemiludi Indonesia<br />Padamasaberlakunyasistemparlementer, kombinasi yang digunakanadalahsistempemiluproportional representationdansistemmultipartai. Padamasaini, tidakhanyapartaisaja yang diberikankesempatanmenjadikontestanpemilu, akantetapiindividu (Perorangan) jugadiberikesempatanuntukmencalonkandiri. Pemilupada era inidianggapsebagaipemilu yang paling demokratisselamapemerintahandi Indonesia.<br />Walaupundemikian, partaipolitik yang dihasilkanmelaluipemiludemokratisinidianggaptelahmenyalahgunakankesempatanberkuasa, karenaterlalumementingkankepentingansertaideologimasing-masingkelompok, sehinggagagalmenciptakansuasana yang stabil yang kondusifuntukpembangunansecaraberkesinambungan. Karenapendeknyausiasetiapkabinetsebagaiakibatulahnyapartai-partai, tidakmungkinbagipemerintahmenyusundanmelaksanakansuaturencanakerjasecaramantap.<br />
  19. 19. MasaOrde Lama<br />DektritPresiden 4 Juli 1959 menghidupkankembali UUD 1945, Soekarnodalamusahamembentukdemokrasiterpimpinmenyatakanbeberapatindakanantara lain menyederhanakansistempartaidenganmengurangijumlahpartai. PenyederhanaandilakukandenganmencabutMaklumatPemerintahtertanggal 3 November 1945, melaluiPenetapanPresiden (Penpres) Nomor 7 tahun 1959 ditetapkansyarat-syarat yang harusdipenuhiolehpartaiuntukdiakuiolehpemerintah. Padatahun 1960 jumlahpartai yang memenuhisyarattinggal 10 partai.<br />
  20. 20. MasaOrdeBaru<br />OrdeBarudengansistempemerintahanPresidensialisme, menerapkansistempemilihanproporsionaldengandaftartertutupkombinasidengansistemmultipartai yang berangsur-angsurdisederhanakan. Selainsistemproporsionaltertutup yang digunakan, modifikasisistempemilihan yang digunakanOrdeBaruadalahmelaluipengangkatanutusangolongan/daerah.<br />Padawalnya, penyederhanaanSistemMultipartaiOrdeBarudilakukandengansuatukompromi (Konsensusnasional) antarapemerintahdanpartai-partaipadatanggal 27 Juli 1967 untuktetapmemakaisistemperwakilanberimbang, denganbeberapamodifikasi. Diantaranya, kabupatendijaminsekurang-kurangnya 1 kursi, dan 100 anggota DPR darijumlah total 460 diangkatdariABRI (75), Non ABRI (25). Sistemdistrikditolakdansangatdikecamparpol, denganalasankarenatidakhanyadikhawatirkanakanmengurangikekuasaanpimpinanpartai, tetapijugamencakupidebaru, sepertiduduknyawakil ABRI sebagaianggotaparlemen.<br />Karenakegagalanusahapenyederhanaanpartaiketikapemilihan, OrdeBarumelakukanpengurangandenganmengelompokkandari 10 partaimenjaditigapartaipadatahun 1973, sehinggasejakpemilu 1977 hingga 1992 hanyaadatigapesertapemiluyakni PPP, Golkar, dan PDI.<br />
  21. 21. MasaReformasi<br />SistemPemilu yang dianutadalahsistemproporsional (perwakilanberimbang) dengandaftarcalonterbukauntukmemilih DPR dan DPRD, sedangkanuntukmemilihDewanPerwakilan Daerah (DPD) menggunakansistemdistriksistemdistrikberwakilbanyak. SistemPemiluinidigunakansebagaievaluasisistem yang diterapkanpadamasaOrdeBaru, denganharapanrakyat agar pemilihancalon yang diajukanolehpartaipolitik (parpol) lebihdikenalolehpemilihnya.<br />Pembatasanpadamasainidilakukandenganmekanismekuota (Threshold)[8], yaitudenganmencantumkanprasyaratPartaiPolitikPesertaPemiluharusmemperolehsekurang-kurangnya 3% jumlahkursidi DPR, ataumemperolehsekurang-kurangnya 4% jumlahkursi DPRD Provinsi yang tersebarsekurang-kurangnya (setengah) darijumlahprovinsiseluruh Indonesia, ataumemperolehsekurang-kurangnya 4% jumlahkursi DPRD Kabupaten/Kota yang tersebardikabupaten/kotaseluruh Indonesia untukdapatmengikutiPemiluberikutnya.<br />
  22. 22. TERIMA KASIH<br />

×