buku bendahara mahir pajak
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

buku bendahara mahir pajak

on

  • 3,254 views

 

Statistics

Views

Total Views
3,254
Views on SlideShare
3,127
Embed Views
127

Actions

Likes
2
Downloads
167
Comments
0

2 Embeds 127

http://neeaniio.blogspot.com 126
http://neeaniio.blogspot.no 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment
  • 53 49 49 49 46 54
  • 55 51 51 51 48 56
  • 56 52 52 52 49 57
  • 57 53 53 53 50 58
  • 65 61 61 61
  • 66 62 62 62
  • 66 62 62 62
  • 67 63 63 63
  • 68 64 64 64
  • 69 53 53 53 50 58

buku bendahara mahir pajak buku bendahara mahir pajak Presentation Transcript

  • ASPEK-ASPEK PERPAJAKAN DALAM PENGELOLAAN DANA APBN/D DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG CANDISARI 2012
  • DASAR HUKUM KEWAJIBAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN BENDAHARA • UU No.6 Tahun 1983 sttd UU No.16 Tahun 2009 (KUP) UU • UU No.7 Tahun 1983 sttd UU No.36 Tahun 2008 (PPh) UU No.8 Tahun 1983 sttd UU No.42 Tahun 2009 (PPN dan PPnBM) • PP 74 Tahun 2012 (Peraturan Pelaksanaan KUP) • PP 01 Tahun 2012 (Peraturan Pelaksanaan PPN dan PPnBM) PP • PP No 68 Th 2009 (Pesangon, THT, JHT) • PP No 80 Th 2010 (PPh Ps 21 Pejabat, PNS, TNI POLRI ) • No.244/PMK.03/2008 (Jenis Jasa Lain Pasal 23)PERATURAN • No.250/PMK.03/2008 (Biaya Jabatan dan Pensiun) MENKEU • No.252/PMK.03/2008 (Petunjuk pelaks. Pemot.PPh Ps 21) • No.254/PMK.03/2008 (Penetapan Bag.Pengh.utk Peg.Harian) • No. 154/PMK.03/2010 (Pemungutan PPh Ps 22) • No. 262/PMK.03/2010 (PPh Ps 21 Pejabat, PNS, TNI POLRI) • Per-31/PJ/2009 Jo Per-57/PJ/2009 (Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan,PERATURAN Penyetoran, dan Pelaporan PPh Ps 21/26) • PER-57/PJ/2010 Jo PER-15/PJ/2011 (PPh Pasal 22) DIRJEN 2
  • Objek Pemotongan & Pemungutan yg Dilakukan BendaharaPPh Pasal 21 : Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan kepada org pribadi sehubungan dengan pekerjaan jabatan jasa & kegiatanPPh Pasal 22 : Pemungutan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan dengan pembelian BarangPPh Pasal 23 : Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan berupa hadiah, bunga, deviden, sewa, royalty dan jasa-jasa selain Objek PPh Pasal 21PPh Pasal 26 : Pembayaran atas penghasilan kepada Wajib Pajak Luar NegeriPPh Pasal 4 (2) : Pemotongan atas penghasilan yg dibayarkan sehubungan jasa tertentu & sumber tertentuPPN dan PPnBM : Pemungutan atas pajak konsumsi yg dibayar sendiri sehubungan penyerahan Barang Kena Pajak & Jasa Kena PajakBea Meterai : Pembayaran atas pemanfaatan dokumen2 tertentu 3
  • Kewajiban Mendaftarkan Diri Pasal 2 ayat (1) UU KUP Bendahara Bendahara yang Mengelola APBN/APBD yang Mengelola APBN/APBD 7- SI .4 56. BE KA 123 0 KOT Wajib 0 0 . . 0 0E M Wajib P 4 0 7A R Mendaftarkan Diri HA Mendaftarkan Diri N DABE Untuk Mendapatkan NPWP Untuk Mendapatkan NPWP Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 4
  • Tempat Mendaftarkan Diri Per. Dirjen No. PER-44/PJ./2008 Tempat Pendaftaran Tempat Pendaftaran KPP/KP2KP KPP/KP2KP di mana di mana Bendahara Bendahara Berkedudukan Berkedudukan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 5
  • Tata Cara Pendaftaran Per. Dirjen No. PER-44/PJ./2008 MENGISI FORMULIR MENGISI FORMULIR BENDAHARA BENDAHARA PENDAFTARAN PENDAFTARAN MENUNJUKAN SK PENUNJUKAN SBG BENDAHARAWAN MENUNJUKAN TANDA PENGENAL BENDAHARA (KTP/SIM) KARTU NPWP 1 KARTU NPWP 2 DAN SKT (SURAT DAN SKT (SURAT 3 KETERANGAN TERDAFTARKETERANGAN TERDAFTAR KPP/KP2KP KPP/KP2KP Arsip Tanda Terima Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 6
  • Penghapusan NPWP Per. Dirjen No. PER-44/PJ./2008 PerubahanPerubahan Proyek Proyek OrganisasiOrganisasi Telah Selesai Telah Selesai Permohonan Tertulis/ Permohonan Tertulis/ Mengisi Formulir Mengisi Formulir KP.PDIP.4.1-00 KP.PDIP.4.1-00 KPP/KP2KP KPP/KP2KP NPWP Dihapuskan NPWP Dihapuskan Catatan : : Catatan Bila terjadi penggantian Pejabat Bendahara, NPWP Bila terjadi penggantian Pejabat Bendahara, NPWP tidak perlu diganti/ meminta NPWP baru, tetapi cukup tidak perlu diganti/ meminta NPWP baru, tetapi cukup dilaporkan secara tertulis kepada KPP/KP2KP dilaporkan secara tertulis kepada KPP/KP2KP 7
  • Pengertian PPh Pasal 21/26 Pajak Penghasilan al as Sehubungan Dengan21 h P • Pekerjaan atau jabatan • Jasa dan PP • Kegiatan Yang Dilakukan Subjek Pajak Orang Pribadi Atas Penghasilan Berupa: Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan, dan Pembayaran lain dengan nama/bentuk apapun Subjek Pajak DN Subjek Pajak LN PPh Pasal 21 PPh Pasal 26
  • Pemotong PPh Pasal 21/26• Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan• Bendahara atau pemegang kas pemerintah• Dana pensiun, badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan badan-badan lain• Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan• Penyelenggara kegiatanPasal 2 ayat (1)
  • Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21/26• Pegawai• Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, THT, JHT, termasuk ahli warisnya• Bukan pegawai : – Tenaga ahli – Seniman/pekerja seni, pembawa acara – Olahragawan – Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator – Pengarang, peneliti, penerjemah – Pemberi jasa dalam segala bidang – Agen iklan – Pengawas dan pengelola proyek – Pembawa pesanan/yang menemukan langganan/perantara – Petugas penjaja barang dagangan – Petugas dinas luar asuransi – Distributor MLM, Direct Selling• Peserta kegiatan – Peserta perlombaan – Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, kunjungan kerja – Peserta/anggota kepanitiaan – Peserta pendidikan, pelatihan dan magang – Peserta kegiatan lainnya
  • Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21/26• Penghasilan Pegawai Tetap baik teratur maupun tidak teratur• Penghasilan Penerima Pensiun secara teratur• Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan sehubungan pensiun yang diterima sekaligus• Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan• Imbalan kepada bukan pegawai• Imbalan kepada peserta kegiatan TERMASUK Natura/Kenikmatan dari :• Bukan Wajib Pajak• Wajib Pajak PPh Final• Wajib Pajak Norma Penghitungan Khusus Pasal 5
  • Penghasilan Yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21• Pembayaran manfaat atau santunan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan bea siswa• Natura/kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah• Iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disahkan Menkeu, iuran THT/JHT yang dibayar pemberi kerja• Zakat/sumbangan wajib keagamaan dari badan/lembaga yang dibentuk/disahkan pemerintah• Bea siswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l UU PPhPasal 8 ayat (1)
  • Metode Penghitungan PPh Pasal 21 1. Simple Method 2. Cumulative Method 3. Hybrid / Year-End Adjusted MethodPasal 8 ayat (1)
  • Simple Method• Perhitungan setiap bulan tidak dipengaruhi atau mempengaruhi perhitungan di bulan yang lain• Cara penghitungan: – Penghasilan neto sebulan disetahunkan, dihitung PPh terutang dengan menerapkan tarif PPh yang berlaku, PPh untuk bulan ybs = PPh atas jumlah yang disetahunkan dibagi 12; atau – Penghasilan neto sebulan diterapkan tarif PPh yang telah disesuaikan untuk penghasilan proporsional satu bulan• Diterapkan bagi: – Pegawai tetap (untuk Masa Januari s.d. November) – Pegawai tidak tetap – Peserta kegiatan
  • Cummulative Method• Perhitungan suatu bulan dipengaruhi dan mempengaruhi perhitungan di bulan yang lain• Perhitungan memerlukan effort yang lebih bagi pemotong pajak• Cara Penghitungan: – Perhitungan PPh selalu disesuaikan untuk setiap bulan, yaitu berdasarkan jumlah akumulasi penghasilan dan ada perhitungan dengan akumulasi PPh yang telah dipotong s.d. bulan sebelumnya• Diterapkan kepada bukan pegawai, Kecuali Peserta Kegiatan
  • Year-End Adjusted Method• Memadukan beberapa feature dari Simple Method dan Cumulative Method• Mekanisme: – Perhitungan bulanan (kecuali bulan Desember) sama dengan Simple Method – Year-End Adjustment dilakukan bulan Desember, atau bulan dimana pegawai berhenti• Diterapkan kepada pegawai tetap
  • PPh Pasal 21: Pegawai Tetap & Penerima Pensiun Berkala Penghasilan Bruto Pegawai Tetap Penerima Pensiun Gaji, Tunjangan, Premi Asuransi Uang Pensiun Berkala Dibayar Pemberi Kerja Dikurangi Dengan Dikurangi Dengan1. Biaya Jabatan, 5% dari pengh. Biaya Pensiun, 5% dari pengh. Bruto Bruto maks. Rp6.000.000 per maks. Rp2.400.000 per tahun atau tahun atau Rp500.000 per bulan Rp200.000 perbulan2. Iuran pensiun, THT/JHT yang dibayar sendiri PENGHASILAN NETO (SETAHUN/DISETAHUNKAN) Dikurangi: PTKP Penghasilan Kena Pajak Dikenakan Tarif Pasal 17
  • BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) Tahun 2009 Pasal 7 AYAT (1)Rp 15.840.000 UNTUK DIRI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TAMBAHAN UNTUK WAJIB PAJAK KAWINRp 1.320.000 TAMBAHAN UNTUK SETIAP ANGGOTA KELUARGA SEDARAH SEMENDA DALAM GARIS KETURUNAN LURUSRp 1.320.000 SERTA ANAK ANGKAT YG MENJADI TANGGUNGAN SEPENUHNYA MAKSIMAL 3 ORANG PENERAPAN PTKP DITENTUKAN OLEH KEADAAN PADA AWAL TAHUN KALENDER ATAU AWAL BULAN DARI BAGIAN TAHUN KALENDER (Pasal 7 Ayat (2)
  • PTKP UTK KARYAWATI STATUS KAWIN SUAMI STATUS TDK STATUS KAWIN TDK MENERIMA/ KAWIN MEMPEROLEH PENGHASILAN - UTK DIRI SENDIRI - UTK DIRI SENDIRI SEBAGAI WP HANYA UTK DIRI SEBAGAI WP - STATUS KAWIN SENDIRI - TANGGUNGAN - TANGGUNGAN MAKS 3 ORANG MAKS 3 ORANG SYARAT:MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI PEMERINTAH DAERAH SETEMPATSERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN BAHWA SUAMI TIDAK MENERIMA/ MEMPEROLEH PENGHASILAN Pasal 11 ayat (3) dan (4)
  • TARIF PPh Ps. 17 ayat (1) huruf a UU PPhLAPISAN PENGHASILAN TARIF KENA PAJAK SAMPAI DENGAN 5% Rp 50 JUTA DI ATAS Rp 50 JUTA SAMPAI DENGAN 15% Rp 250 JUTA DIATAS Rp 250 JUTA SAMPAI DENGAN 25% Rp 500 JUTA DI ATAS Rp 500 JUTA 30%
  • Masa Perolehan Penghasilan Kurang Dari 12 Bulan DISETAHUNKAN TIDAK DISETAHUNKAN1. WP OP DN meninggal dunia atau 1. WP OP DN mulai bekerja di meninggalkan Indonesia untuk pertengahan tahun selama-lamanya di pertengahan 2. WP OP DN pindah kerja ke tahun pemberi kerja lain2. Orang Asing mulai bekerja di Indonesia di pertengahan tahun untuk jangka waktu lebih dari 6 bulan3. Karyawan pindah cabang
  • PPh Pasal 21:Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kerja Lepas, Pemagang dan Calon Pegawai Upah/Uang Saku Harian, Dibayarkan Bulanan Atau Mingguan, Satuan, Borongan Jumlah Upah Kumulatif satu bulan melebihi Rp 6.000.000 Upah/Uang Saku Harian Dikali 12 ≤ 150.000 > 150.000 Dikurangi PTKP SetahunTidak Dipotong Dikurangi 150.000 Penghasilan Kena Pajak Dipotong 5% Dikenakan Tarif Ps 17Upah kumulatif > Rp1,32 jt s.d. Rp6 jt sebulan PPh Ps 21 Setahun Upah sehari dikurangi PTKP sehari Dibagi 12 Tarif PPh 21 : 5% PPh Pasal 21 Sebulan
  • PENGHITUNGAN PPh Ps 21 BAGI ORANGPRIBADI YG BERSTATUS BUKAN PEGAWAIIMBALAN YG BERSIFAT IMBALAN YANG TIDAK BERKESINAMBUNGAN BERKESINAMBUNGAN
  • Penghitungan PPh Pasal 21: Bukan Pegawai Atas Imbalan Berkesinambungan Memiliki NPWP dan Hanya Tidak Punya NPWP Atau Menerima Penghasilan Dari Menerima Penghasilan Dari Selain Pemotong Pajak Yang Pemotong Pajak Yang Bersangkutan Bersangkutan Tarif Pasal 17 atas Jumlah Tarif Pasal 17 atas JumlahKumulatif Penghasilan Kena Pajak Kumulatif 50% X Penghasilan Bruto PKP adalah 50% X Penghasilan Bruto Dikurangi PTKP per bulan Menyerahkan fotokopi kartu NPWPdan bagi wanita kawin menyerahkanfotokopi NPWP suami serta fotokopi surat nikah & KK
  • Penghitungan PPh Pasal 21:Bukan PegawaiAtas Imbalan Yg Tidak Bersifat Berkesinambungan Atas Imbalan Yang Tidak Bersifat Berkesinambungan TARIF PS. 17 X (50% x PENGHASILAN BRUTO)
  • PPh Pasal 21: Peserta Kegiatan TARIF PS. 17 DITERAPKAN ATAS : JUMLAH PENGHASILAN BRUTOPEMBAYARAN YANG BERSIFAT UTUH DAN TIDAK DAPAT DIPECAH
  • Tatacara Pemotongan PPh Pasal 21 ATAS Uang Pesangon Uang Manfaat Pensiun THT/JHT Yang Dibayarkan SekaligusDIATUR DALAM KETENTUAN YANG DITETAPKAN KHUSUS (PP 68 Th 2009)
  • Tatacara Pemotongan dan Pengenaan PPh Pasal 21 Penghasilan Bersumber Dari APBN/D yang Diterima oleh : Pejabat Negara PNS Anggota TNI/Polri dan Pensiunannya DIATUR DALAM KETENTUAN YANG DITETAPKAN KHUSUS (PP 80 Tahun 2010)
  • PPh Pasal 21: Pejabat Negara, PNS, TNI Polri, dan Pensiuanannya, Sumbaer Dana APBD/N PenghasilanTetap & Teratur Penghasilan Tidak Tetap & Teratur Penghasilan Bruto Ph Bruto (Honorarium/Imbalan Lain) Dikurangi Dengan PPh Pasal 21 Bersifat Final1. Biaya Jabatan/Biaya Pensiun  0% utk PNS Gol I dan II, Anggota2. Iuran pensiun TNI dan Polri Gol Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya PENGHASILAN NETO 5% utk PNS Gol III, Anggota TNI dan (SETAHUN/DISETAHUNKAN) Polri Gol Pangkat Perwira pertama, Dikurangi: PTKP dan Pensiunannya Penghasilan Kena Pajak 15% utk PNS Gol IV, Anggota TNI dan Polri Gol Pangkat Perwira Dikenakan Tarif Pasal 17 Menengah dan Perwira Tinggi, dan PPh Ditanggung Pemerintah Pensiunannya Bendahara Pemerintah Dipotong Oleh
  • PPh Pasal 26: WP Luar Negeri 20% Final X PENGHASILAN BRUTOMEMPERHATIKAN KETENTUAN P3B
  • Penerima Penghasilan Tidak Ber NPWP DIKENAKAN TARIF LEBIH TINGGI 20% DIPOTONG PPh PASAL 21 SEBESAR 120% DARI PPh PASAL 21 YANG SEHARUSNYA DIPOTONG JIKA BER NPWP TIDAK BERLAKU JIKA PEGAWAI TETAP, BER-UNTUK PPh PASAL 21 NPWP SEBELUM FINAL PEMOTONGAN BULAN DESEMBER DIPERHITUNGKAN OLEH PEMOTONG DENGAN PPh PASAL 21 TERUTANG BULAN-BULAN BERIKUTNYA
  • Saat Terutang PPh Pasal 21/26 Bagi Penerima Bagi Pemotong PPh Penghasilan Pasal 21/26 SAAT DILAKUKAN UNTUK SETIAP MASA PAJAK PEMBAYARAN ATAU SAAT TERUTANGNYA PENGHASILAN AKHIR BULAN DILAKUKANNYA PEMBAYARAN ATAU AKHIR BULAN TERUTANGNYA PENGHASILANPasal 21
  • Kewajiban Pemotong• Wajib Mendaftarkan Diri ke KPP• Wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender.• PPh Pasal 21/26 yang dipotong wajib disetor ke Kantor Pos atau Bank paling lama 10 hari setelah Masa Pajak berakhir.• Pemotong Pajak wajib lapor sekalipun nihil, paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.• Wajib Membuat Catatan atau Kertas Kerja Perhitungan PPh Ps. 21/26 Untuk Setiap Masa Pajak• Wajib Menyimpan Catatan atau Kertas Kerja Sesuai Ketentuan• Wajib Membuat Bukti Potong dan Memberikannya Kepada Penerima Penghasilan
  • Bukti Pemotongan PPh Pasal 21• Untuk pegawai tetap/penerima pensiun berkala: – dibuat sekali setahun (Form 1721 A1/A2) – diberikan paling lama 1 bulan setelah akhir tahun atau pegawai berhenti• Untuk selain pegawai tetap/penerima pensiun berkala: – Dibuat setiap kali ada pemotongan – Jika dalam satu bulan > 1 kali pembayaran maka bukti potong dapat dibuat sekali dalam satu bulan• Bukti Potong PPh Pasal 21 Tidak wajib dilampirkan dalam SPT Masa PPh Pasal 21
  • PPh Pasal 21: Pejabat Negara, PNS, TNI Polri, dan Pensiuanannya, (Penghaslan Rutin/Gaji) RIFKY ZAIN RAHMAT W DODY HERI NASRUNNO KETERANGAN (K/3) (K/2) (TK/-) (K/-) (K/-) 1 Gaji Pokok 2,870,000 2,240,000 2,570,700 2,750,500 2,035,500 Tunjangan Istri 287,000 224,000 0 275,050 203,550 Tunjangan anak 114,800 89,600 0 0 0 Tujangan jabatan 540,000 440,000 0 520,000 0 Tunjangan beras 198,000 198,000 49,500 99,000 99,000 Pembulatan 0 0 0 0 0 Penghasilan bruto 4,009,800 3,191,600 2,620,200 3,644,550 2,338,0502 Pengurang Biaya jabatan (5%) 200,490 159,580 131,010 182,228 116,903 Iuran pensiun (4.75% X Gapok, Tunj Istri, Tunj Anak) 155,411 121,296 122,108 143,714 106,355 Jumlah Pengurangan 355,901 280,876 253,118 325,941 233,2573 Penghasilan neto 3,653,900 2,910,724 2,367,082 3,318,609 2,114,793 Penghasilan neto disetahunkan 43,846,794 34,928,688 28,404,981 39,823,307 25,377,5124 PTKP Untuk Wajib Pajak 15,840,000 15,840,000 15,840,000 15,840,000 15,840,000 Status WP Kawin 1,320,000 1,320,000 1,320,000 1,320,000 Tanggungan 3,960,000 2,640,000 Jumlah PTKP 21,120,000 19,800,000 15,840,000 17,160,000 17,160,0005 PKP 22,726,794 15,128,688 12,564,981 22,663,307 8,217,512 Pembulatan 22,726,000 15,128,000 12,564,000 22,663,000 8,217,0006 PPh Pasal 21 Setahun (Tarif Pasal 17) 1,136,300 756,400 628,200 1,133,150 410,850 PPh Pasal 21 Sebulan 94,692 63,033 52,350 94,429 34,238
  • PPh Pasal 21: Pejabat Negara, PNS, TNI Polri, dan Pensiuanannya, (Penghaslan Tidak Rutin /Honorarium/Ph Lain, Sumber Dana APBN/D) Nama Gol Jabatan Honorarium Tarif PPh Ps 21Rifki IV / a Ketua 1.200.000 15% 180.000Dody III / c Wakil Ketua 1.000.000 5% 50.000Heri III / d Sekretaris 900.000 5% 45.000Nasrun II / d Anggota 900.000 0% 0Kewajiban Bendahara:1.Memotong PPh Ps 21 Final2.Buat Bukti Potong Final3.Menyetorkan Paling lambat tgl 10 bulan berikutnya4.Melaporkan paling lambat tgl 20 bulan berikutnya
  • BUKAN PEGAWAI : PPh Pasal 21 Atas Imbalan Yang Tidak Bersifat BerkesinambunganNASHRUDIN BERLIANTO melakukan jasaperbaikan komputer kepada Bend. Kementerian…dengan fee sebesar Rp 5.000.000,00PPh Pasal 21 yang terutang :5% x 50% x Rp 5.000.000,00 = Rp 125.000,00(NPWP)120% X 5% X 50% X Rp 5.000.000 = Rp 150.000,00(TDK PUNYA NPWP)
  • PESERTA KEGIATAN : PPh Pasal 21 atas Penghasilan yang Diterim Peserta KegiatanTAUFIK HIDAYAT adalah seorang pemainbulutangkis profesional. Ia menjuarai turnamenBulutangkis yang diselenggarakan oleh KementerianXYZ dan memperoleh hadiah sebesar Rp200.000.000,00PPh Pasal 21 yang terutang :5% x Rp 50.000.000,00 = Rp 2.200.000,0015% x Rp 150.000.000,00 = Rp 22.500.000,00 = Rp 25.000.000,00
  • BENDAHARAWAN SEBAGAI PEMUNGUT PPh PASAL 22 l sa Pa22 h PP  DITJEN ANGGARAN  BENDAHARAWAN PEMERINTAH PUSAT/DAERAH  BENDAHARAWAN BEA & CUKAI YG MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAS PEMBELIAN BARANG TIDAK PERLU DITUNJUK SECARA KHUSUS Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 39
  • PPh PASAL 22 DIPUNGUTBERKENAAN DENGAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG OLEH WAJIB PAJAK (REKANAN) Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 40
  • DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPh PSL 22PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG YANGJUMLAHNYA PALING BANYAK Rp.2.000.000,- DAN TIDAKMERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TERPECAH-PECAHDILAKUKAN OTOMATIS TANPA SKBPEMBAYARAN UNTUK PEMBELIAN BAHAN BAKARMINYAK, LISTRIK, GAS, AIR MINUM / PDAM, DAN BENDABENDA POS DILAKUKAN OTOMATIS TANPA SKBPEMBAYARAN OLEH BENDAHARA BOS Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 41
  • SAAT PEMUNGUTANPADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG OLEH REKANAN TARIF 1,5% DARI HARGA/NILAI PEMBELIAN BARANG JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 42
  • BUKTI PEMUNGUTAN SSP KP.PDIP 5.1.98LEMBAR KE-1 WAJIB PAJAK REKANANLEMBAR KE-2 KPP MELALUI KPPNLEMBAR KE-3 KPP SBG LAMPIRAN SPT MASA BENDAHARAWAN KANTOR PENERIMA PEMBAYARANLEMBAR KE-4 (BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO)LEMBAR KE-5 PEMUNGUT PPh PSL 22 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 43
  • TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PPh PASAL 22DIPUNGUT PADA SETIAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN DISETOR PADA HARI YANG SAMA KE BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO SSP DIISI OLEH DAN ATAS NAMA REKANAN DITANDATANGANI OLEH BENDAHARAWAN Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 44
  • TATA CARA PELAPORAN PELAPORAN PPh PASAL 22 SPT MASA F.1.1.32.02 KE KPP/KAPENPA SELAMBAT-LAMBATNYA 14 HARI SETELAH BULAN TAKWIM BERAKHIR JIKA JATUH PADA HARI LIBURPADA HARI KERJA BERIKUTNYA Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 45
  • CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 22Drs. Slamet, Bendahara Madrasah Negeri Depok membeli komputer Rp11.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -.Penghitungan PPh Pasal 22Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, makaRp 11.000.000,- x 100/110 x 1,5% = Rp 150.000,-*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera dikuitansi tsb dikalikan 100/110Apabila rekana tidak memiliki NPWP makaPPh pasal 22 terutang :Rp 11.000.000,- x 100/110 x 1,5% x 200% =Rp300.000,- Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 46
  • PEMOTONG PPh PASAL 23/26 al as23 h P PP BENDAHARAWAN PEMERINTAH PUSAT BENDAHARAWAN PEMERINTAH DAERAH YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAS OBJEK PPh Pasal 23 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 47
  • PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23HADIAH DAN PENGHARGAAN SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATANSELAIN YANG TELAH DIPOTONG PPh. 21SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGANPENGGUNAAN HARTAIMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN:• JASA TEKNIK;• JASA MANAJEMEN;• JASA KONSULTAN HUKUM,• JASA KONSULTAN PAJAK,• JASA LAIN SELAIN JASA YG TELAH DIPOTONG PPh PSL 21YANG BERASAL DARI MODAL :• DEVIDEN• BUNGA• ROYALTI Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 48
  • TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN PPh PASAL 23 HADIAH DAN SEWAPENGHARGAAN, DANDEVIDEN, BUNGA JASA LAINNYA DAN ROYALTI TARIF TARIF 15 % 2 % PENGHASILAN BRUTO DASAR PEMOTONGAN JIKA REKANAN TDK MEMILIKI NPWP MAKA Direktorat Penyuluhan Pelayanan TARIFNYAdan Humas 100% LEBIH TINGGI 49
  • Objek Pemotongan PPh Pasal 23 No Objek Tarif Dasar Sifat Batas waktu Batas waktu Penghitungan penyetoran pelaporan 1. Dividen, Bunga, Royalti, Hadiah 15% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln berikutnya berikutnya 2. Sewa dan penghasilan lain sehubungan 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln dengan penggunaan harta kecuali Sewa berikutnya berikutnya Tanah dan/atau Bangunan 3. Imbalan Jasa Lain 1. Jasa Penilai (appraisal) 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln berikutnya berikutnya 2. Jasa Aktuaris 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln berikutnya berikutnya 3. Jasa Akuntansi,pembukuan dan 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln atestasi laporan keuangan berikutnya berikutnya 4. Jasa Perancanag (design) 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln berikutnya berikutnya 5. Jasa pengeboran (drilling) di 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln bidang penambangan migas,kecuali berikutnya berikutnya yg dilakukan BUT 6. Jasa penunjang di bidang 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln penambangan Migas berikutnya berikutnya 7. Jasa penambangan dan jasa 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln penunjang di bidang penambangan berikutnya berikutnya selain migas Direktorat Penyuluhan Pelayanan *tidak termasuk PPN dan Humas 50
  • PPh Pasal 23 Objek Pemotongan PPh Pasal 23 …lanjutanNo Objek Tarif Dasar Sifat Batas waktu Batas waktu Penghitungan penyetoran pelaporan 8. Jasa penunjang di bidang 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln penerbangan dan bandar udara berikutnya berikutnya 9. Jasa penebangan hutan 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln berikutnya berikutnya 10. Jasa pengelolaan limbah 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln berikutnya berikutnya 11. Jasa penyediaan tenaga kerja 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln (outsourcing service) berikutnya berikutnya 12. Jasa perantara atau keagenan 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln berikutnya berikutnya 13. Jasa di bidang perdagangan surat- 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln surat berharga, kecuali yg di lakukan berikutnya berikutnya Bursa Efek, KSEI dan KPEI 14. Jasa kostodian/penyimpanan/penitipan, 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln kecuali yg dilakukan KSEI berikutnya berikutnya 15. Jasa pengisian suara (dubbing dan/atau sulih suara Direktorat Penyuluhan Pelayanan *tidak termasuk PPN dan Humas 51
  • Objek Pemotongan PPh23 PPh Pasal Pasal 23 …lanjutanNo Objek Tarif Dasar Sifat Batas waktu Batas waktu Penghitungan penyetoran pelaporan 16. Jasa mixing film 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln berikutnya berikutnya 17. Jasa sehubungan dengan software 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln komputer, termasuk perawatan, berikutnya berikutnya pemeliharaan dan perbaikan 18. Jasa instalasi/pemasangan mesin, 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, berikutnya berikutnya dan/atau TV Kabel, selain yg dilakukan oleh Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikat sbg pengusaha konstruksi 19. Jasa perawatan/perbaikan 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln /pemeliharaan mesin, peralatan, listrik berikutnya berikutnya telepon, air, gas, AC, dan/atau TV Kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yg dilakukan Wajib Pajak yg ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai sertifikat sbg pengusaha konstruksi 20. Jasa maklon 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln berikutnya berikutnya 21. Jasa penyelidikan dan keamanan 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln berikutnya berikutnya Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 52*tidak termasuk PPN 
  • Objek Pemotongan PPh Pasal 23No Objek Tarif Dasar Sifat Batas waktu Batas waktu Penghitungan penyetoran pelaporan 22. Jasa penyelenggara kegiatan 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln berikutnya berikutnya 23. Jasa pengepakan 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln berikutnya berikutnya 24. Jasa penyediaan tempat dan/atau 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln waktu dalam media masa, media luar berikutnya berikutnya ruang atau media lain untuk penyampaian informasi 25. Jasa pembasmi hama 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln berikutnya berikutnya 26. Jasa kebersihan atau cleaning service 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln berikutnya berikutnya 27. Jasa katering atau tata boga 2% Jumlah Bruto* 10 bln 20 bln berikutnya berikutnya*tidak termasuk PPN Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 53
  • TATA CARA PEMOTONGAN PPh PASAL 23 DILAKUKAN PADA SAAT MEMBAYARKAN PENGHASILAN OLEH BENDAHARA BUKTI PEMOTONGANF.1.1.33.06 atau 1 UNTUK REKANANF.1.1.33.07 2 LAMPIRAN SPT MASA PPh 3 PASAL 23/26 ARSIP BENDAHARA Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 54
  • TATA CARA PENYETORAN PPh PASAL 23 JUMLAHKAN PPh PSL 23/26 DALAM BUKTI PEMOTONGAN SELAMA SATU BULAN TAKWIM DISETOR KE BANK PERSEPSI ATAUKANTOR POS DAN GIRO DGN MENGGUNAKAN SSP PALING LAMBAT TGL 10 BULAN TAKWIM BERIKUTNYA SETELAH BULAN SAAT TERUTANGNYA PAJAK APABILA TGL 10 JATUH PD HARI LIBUR, MAKA PENYETORAN DILAKUKAN PADA HARI KERJA BERIKUTNYA Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 55
  • TATA CARA PELAPORAN PPh PASAL 23 MENGISI DGN LENGKAP DAN BENAR SPT MASA PPh PSL 23/26 (F.1.1.32.03) RANGKAP 2 LAMPIRAN* LEMBAR KE-3 SSP BUKTI SETORAN PPh PSL 23/26* DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh PSL 23/26* LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN SELAMBAT-LAMBATNYA KE KPP/ 20 HARI SETELAH KAPENPA BULAN TAKWIM BERAKHIRPD HARI KERJA JIKA JATUH PD BERIKUTNYA HARI LIBUR Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 56
  • CONTOH PENGHITUNGAN PPh PASAL 23Drs. Slamet, Bendahara Madrasah Negeri Depok menggunakan jasa rentalmobil sebesar Rp 11.000.000, (harga yg tertulis di kuitansi) -.Penghitungan PPh Pasal 23Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, makaRp 11.000.000,- x 100/110 x 2% = Rp 200.000,-*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera dikuitansi tsb dikalikan 100/110Apabila rekanan tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 23 terutang :Rp11.000.000 x 100/110 x 2% x200%= Rp400.000,- Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 57
  • OBJEK PEMOTONGAN PPh PASAL 4 AYAT (2) Penghasilan dari Penghasilan dari Penghasilan dari Jasa Persewaan atas Jasa Pengalihan Jasa Tanah &/ Bangunan Hak atas Tanah &/ Konstruksi bangunan YANG DIBAYARKAN OLEH BENDAHARA DIPOTONG DGN TARIF PELAKSANAAN : 1. DIPOTONG DGN TARIF - 2% DARI JUMLAH BRUTO UTK YG 5% DARI JUMLAH BRUTO MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA KECIL (UTK OP… KECUALI < Rp 60 jt, - 4% DARI JUMLAH BRUTO UTK TIDAK PH DIBAWAH PTKP) DIPOTONG DGN TARIF MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA10% DARI JUMLAH BRUTO - 3% DARI JUMLAH BRUTO YG MEMILIKI 2. DIPOTONG DGN TARIF KUALIFIKASI MENENGAH DAN BESAR 1% JUMLAH BRUTO KHUSUS UNTUK RUMAH PERENCANAAN & PENGAWASAN : SEDERHANA & - 4% DARI JUMLAH BRUTO UTK YG RUMAH SUSUN SEDERHANA MEMILIKI KLASIFIKASI USAHA Direktorat Penyuluhan Pelayanan - 6% DARI JUMLAH Humas UTK dan BRUTO 58 YG TDK MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA
  • PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ( PP No. 29 TAHUN 1996 jo. PP No.5 Tahun 2002 ) DASAR HUKUMPERATURAN KEPUTUSAN KEPUTUSANPEMERINTAH MENTERI KEUANGAN DIRJEN PAJAK KEP-5O/PJ/1996 PP No. 29 No. : 394/TAHUN 1996 KMK.04/1994 KEP-227/PJ/2002 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 59
  • TIDAK TERMASUK OBJEK PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN YG MERUPAKAN OBJEK PAJAK HOTEL DAN RESTORAN (PAJAK DAERAH) YAITU PELAYANAN YG DISEDIAKAN DGN PEMBAYARAN DI HOTEL ATAU RESTORAN, TERMASUK :1. FASILITAS PENGINAPAN ATAU FASILITAS TINGGAL JANGKA PENDEK;2. PELAYANAN PENUNJANG SBG KELENGKAPAN FASILITAS PENGINAPAN ATAU TINGGAL JANGKA PENDEK YG SIFATNYA MEMBERIKAN KEMUDAHAN DAN KENYAMANAN3. JASA PERSEWAAN RUANG UNTUK KEGIATAN ACARA ATAU PERTEMUAN HOTEL Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 60
  • PELUNASAN PPh PENYEWA ORANG ORANG PRIBADI YANG PRIBADI DITETAPKAN OLEH DIRJEN PAJAK (KEP-50/PJ/1996) * BADAN PEMERINTAH * SUBJEK PAJAK BADAN BUKAN DALAM NEGERI SUBJEK * PENYELENGGARA KEGIATAN PAJAK * BENTUK USAHA TETAP * KERJA SAMA OPERASI * PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA PEMBAYARAN SENDIRI PEMOTONGANOLEH PIHAK YG OLEHMENYEWAKAN Direktorat Penyuluhan Pelayanan PENYEWA dan Humas 61
  • BESARNYA TARIF PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YANG MENYEWAKAN BADAN DENGAN ORANG BADAN KEPEMILIKAN PRIBADI ORANG PRIBADI 10% 10% 10% DARI JUMLAH BRUTO NILAI PERSEWAANSEMUA JUMLAH YG DIBAYARKAN/TERUTANG OLEH PENYEWA DGN NAMA DAN DALAMBENTUK APAPUN YG BERKAITAN DGN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YG DISEWATERMASUK :BIAYA PERAWATAN; BIAYA PEMELIHARAAN; BIAYA KEAMANAN; BIAYA FASILITASLAINNYA DAN SERVICE CHARGE BAIK YG PERJANJIANNYA DIBUAT SECARATERPISAH/DISATUKAN Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 62
  • KEWAJIBAN PENYEWA SEBAGAI PEMOTONG PAJAK PENYEWA SEBAGAI PEMOTONG PAJAK WAJIB :MEMOTONG PPh PADA SAAT PEMBAYARAN ATAU TERUTANGNYA SEWA,DAN MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PPh FINALMENYETORKAN PPh YG TELAH DIPOTONG DGN MENGGUNAKAN SSP PADABANK PERSEPSI/KANTOR POS , SELAMBAT-LAMBATNYATGL 10 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULANMEMBAYARAN/TERUTANGNYA SEWA MELAPORKAN PEMOTONGAN/PENYETORAN KPD KEPALA KPP SETEMPAT, SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 20 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN PEMBAYARAN/ TERUTANGNYA SEWA DENGANLAPORAN PEMOTONGAN/PENYETORAN PPh ATAS PERSEWAANTANAH DAN/ATAU BANGUNAN DENGAN DILAMPIRI :- LEMBAR KE-3 SSP;- LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 63
  • PAJAK PENGHASILAN ATASPENGHASILAN ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI DASAR HUKUM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008 PERATURAN PEMERINTAH NO 40 TAHUN 2009 Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 64
  • PENGERTIAN-PENGERTIANJasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi,layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansipengawasan konstruksi.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatanperencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaanarsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing besertakelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yangdinyatakan ahli yg profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yg mampumewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yangdinyatakan ahli yg p[rofesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yg mampumenyelenggarakan kegiatannya utk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadibentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksiterintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dlm model penggabunganperencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement andconstruction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design andbuild). Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 65
  • PENGERTIAN-PENGERTIANPengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi ataubadan yang dinyatakan ahli yg profesional di bidang pengawasan jasakonstruksi, yg mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awalpelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan.Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetapyang memerlukan layanan jasa konstruksi.Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan termasuk bentuk usahatetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa kontruksi baiksebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawaskonstruksi maupun sub-subnyaNilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam suatukontrak jasa konstruksi secara keseluruhan Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 66
  • TARIF DAN DASAR PENGENAAN PPh USAHA JASA KONSTRUKSI IMBALAN JASA KONSTRUKSI FINAL JASA PELAKSANAAN JASA PERENCANAAN & PENGAWASAN YG MEMILIKI YG TIDAK MEMILIKI YG MEMILIKI YG MEMILIKI YG TIDAK MEMILIKI KUALIFIKASI KUALIFIKASI USAHA KUALIFIKASI USAHA KUALIFIKASI KUALIFIKASI USAHAUSAHA KECIL MENENGAH ATAU USAHA KUALIFIKASI BESAR 2% 4% 3% 4% 6% DARI JUMLAH PEMBAYARAN ATAU JUMLAH PENERIMAAN YG Direktorat Penyuluhan Pelayanan MERUPAKAN BAGIAN NILAI KONTRAK TIDAK TERMASUK PPN dan Humas 67
  • PELUNASAN PPh USAHA JASA KONSTRUKSI PEMBERI HASIL• BADAN PEMERINTAH,• SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI,• PENYELENGGARA KEGIATAN• BUT• KERJASAMA OPERASI • ORANG PRIBADI• PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR • BUKAN SUBJEK PAJAK NEGERI LAINNYA• ORANG PRIBADI YANG DITETAPKAN OLEH DIRJEN PAJAK PELUNASAN PPh MELALUI PEMOTONGAN OLEH PENYETORAN SENDIRI OLEH PEMBERI HASIL PEMBERI JASA Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 68
  • TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh OLEH PEMBERI HASIL PEMBERI HASIL WAJIB : MEMOTONG PPh PADA SAAT PEMBAYARAN UANG MUKA DAN TERMIJN, DAN MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL ATAU BUKTI POTONG PPh PASAL4 AYAT (2)MENYETORKAN PPh YG TELAH DIPOTONG DENGAN MENGGUNAKAN SSP PADA BANK PERSEPSI / KANTOR POS , SELAMBAT-LAMBATNYA TANGGAL 10 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN PEMBAYARAN IMBALAN MELAPORKAN PEMOTONGAN/PENYETORAN KPD KPP SETEMPAT, SELAMBAT- LAMBATNYA TGL 20 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN PEMBAYARAN IMBALAN DENGAN LAPORAN PEMOTONGAN/PENYETORAN PPh ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI DENGAN DILAMPIRI : - LEMBAR KE-3 SSP; - LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 69
  • NPP PENGERTIAN PAJAK PAJAK PENJUALAN PERTAMBAHAN ATAS BARANG MEWAH NILAI (PPN) (PPn BM) PAJAK YG DIKENAKAN PAJAK YG DIKENAKAN ATAS KONSUMSI BARANG ATAS KONSUMSI YG BERDSRKAN KMK BARANG DAN JASA TERGOLONG BRG MEWAH DI DALAM DAERAH PABEAN WILAYAH RI YG DI DALAMNYA BERLAKU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PABEAN Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 70
  • SYARAT PEMUNGUTAN PPN :•• ADANYA PENYERAHAN DI DALAM ADANYA PENYERAHAN DI DALAM DAERAH PABEAN; DAERAH PABEAN;•• YANG DISERAHKAN BARANG KENA YANG DISERAHKAN BARANG KENA PAJAK // JASA KENA PAJAK; PAJAK JASA KENA PAJAK;•• YANG MENYERAHKAN ADALAH YANG MENYERAHKAN ADALAH PENGUSAHA KENA PAJAK. PENGUSAHA KENA PAJAK. Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 71
  • BARANG KENA PAJAK (BKP) BARANG BARANG BERWUJUD TIDAK BERWUJUDSIFAT/HUKUMNYA BARANG BERGERAK YANG DIKENAKAN YANG DIKENAKAN PPN PPN BARANG TIDAK BERGERAK Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 72
  • JASA KENA PAJAK (JKP) SETIAP KEGIATAN PELAYANAN BERDASARKAN SUATU PERIKATAN/PERBUATAN HUKUM YANG MENYEBABKAN BARANG/FASILITAS/KEMUDAHAN/HAK, TERSEDIA UTK DIPAKAI TERMASUKJASA YANG DILAKUKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG KARENA PESANAN/PERMINTAAN DGN BAHAN DAN ATAS PETUNJUK DARI PEMESAN DIKENAKAN PPN DIKENAKAN PPN Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 73
  • PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) ORANG PRIBADI/ BADAN DALAM BENTUK APAPUN DALAM LINGKUNGAN DALAM LINGKUNGAN PERUS AHAAN ATAU PEKERJAANNYA PERUS AHAAN ATAU PEKERJAANNYA- MENGHASILKAN BARANG;- MENGIMPOR BARANG;- MENGEKSPOR BARANG;- MELAKUKAN USAHA PERDAGANGAN;- MEMANFAATKAN BRG TDK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN;- MELAKUKAN USAHA JASA; ATAU- MEMANFAATKAN JASA DARI LUAR DAERAH PABEAN YG MELAKUKAN PENYERAHAN BKP DAN/ATAU JKP YG DIKENAKAN PPN; TIDAK TERMASUK PENGUSAHA KECIL YG MEMILIH KECUALI Direktorat Penyuluhan Pelayanan PENGUSAHA KECIL dan Humas UTK DIKUKUHKAN MENJADI PKP. 74
  • PENGUSAHA KECIL PENGUSAHA YG DLM LINGKUNGAN PERUSAHAAN/PEKERJAANNYA MELAKUKAN PENYERAHAN BKP DAN ATAU JKP PEREDARAN BRUTO TDK LEBIH DARI Rp 600 JUTA SETAHUNCatatan :Apabila sampai dengan suatu Masa Pajak dalam satu tahun bukuperedaran bruto lebih dari Rp 600.000.000,- maka pengusaha inimemenuhi syarat sebagai PKP sehingga wajib melaporkan usahanyauntuk dikukuhkan sebagai PKP selambat-lambatnya pada akhir bulan Direktorat Penyuluhan Pelayananberikutnya. dan Humas 75
  • DASAR PENGENAAN PAJAKHARGA JUAL HARGA PENGGANTI SEBAGAI DASARNILAI IMPOR PENGHITUNGAN PPN YANG TERUTANGNILAI EKSPOR NILAI LAINYG DITETAPKAN MENKEU Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 76
  • PEMUNGUT PPN (Sejak 1 Januari 2004) KMK No. 563/KMK.03/2003 BENDAHARAWANBENDAHARAWAN PEMERINTAH KPKN PUSAT/DAERAH Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 77
  • OBJEK PEMUNGUTAN PPn BM PENYERAHAN BKP YANG BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TERGOLONG SEBAGAI BARANG MEWAH OLEH PABRIKAN Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 78
  • JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAKAN PPN DIDASARKAN ATAS KELOMPOK BARANG SBB : BARANG HASIL PERTAMBANGAN ATAU HASIL PENGEBORAN YANG DIAMBIL LANGSUNG DARI SUMBERNYA SEPERTI MINYAK MENTAH, GAS BUMI, PASIR DAN KERIKIL, BIJI BESI/TIMAH/EMAS BARANG-BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG SANGAT DIBUTUHKAN OLEH RAKYAT BANYAKMAKANAN DAN MINUMAN YG DISAJIKAN DI HOTEL, RESTORAN, RUMAH MAKAN,WARUNG DAN SEJENISNYA MELIPUTI MAKANAN DAN MINUMAN YG DIKONSUMSIDI TEMPAT ATAU TIDAK, TERMASUK MAKANAN DAN MINUMAN YG DISERAHKAN OLEH USAHA JASA BOGA ATAU KATERING UANG, EMAS BATANGAN, DAN SURAT-SURAT BERHARGA
  • JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPN 1. JASA DI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN MEDIK, SEPERTI DOKTER UMUM , DOKTER SPESIALIS 2. JASA DI BIDANG PELAYANAN SOSIAL, SEPERTI PANTI ASUHAN, JASA PEMAKAMAN 3. JASA DI BIDANG PENGIRIMAN SURAT DENGAN PERANGKO 4. JASA DI BIDANG KEUANGANI 5. JASA DI BIDANG ASURANSI 6. JASA DI BIDANG KEAGAMAAN 7. JASA DI BIDANG PENDIDIKAN 8. JASA DI BIDANG KESENIAN DAN HIBURAN 9. JASA DI BIDANG PENYIARAN YANG BUKAN BERSIFAT IKLAN10. JASA DI BIDANG ANGKUTAN UMUM DI DARAT & DI AIR SERTAJASA ANGKUTAN UDARA DN YG MENJADI BAGIAN YG TDK TERPISAHKAN DR JASA ANGKUTAN UDARA LN 11. JASA TENAGA KERJA 12. JASA PERHOTELAN
  • JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PPN13. JASA YANG DISEDIAKAN OLEH PEMERINTAH DALAM RANGKA MENJALANKAN PEMERINTAHAN SECARA UMUM 14. JASA PENYEDIAAN TEMPAT PARKIR15. JASA TELEPON UMUM DENGAN MENGGUNAKAN UANG LOGAMI 16. JASA PENGIRIMAN UANG DENGAN WESEL POS 17. JASA BOGA ATAU KATERING
  • TARIF PPN DAN PPnBM PPN PPnBM 10% PALING RENDAH 10% PALING TINGGI 200%PPN DAN PPnBM ATAS EKSPOR 0%
  • SAAT DAN DASAR PEMUNGUTAN PPN DAN PPn BM PEMUNGUTAN PPN DAN PPn BM SAAT PEMBAYARAN OLEH BENDAHARAWAN KEPADA PKP REKANAN DASAR PEMUNGUTAN PEMBAYARAN OLEH BENDAHARAWAN TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM CONTOHTIDAK TERUTANG PPn BM TERUTANG PPn BM 20% YG DIPUNGUT PPN YG DIPUNGUT • PPN 10/130 10/110 • PPn BM 20/130 Direktorat Penyuluhan Pelayanan DASAR PEMUNGUTAN dan Humas 83
  • TATA CARA PEMUNGUTAN REKANAN MENYAMPAIKAN TAGIHAN KEPADA BENDAHARAWAN FAKTUR PAJAK SSP 1DIISI OLEH DAN 2 ATAS NAMA 3 REKANAN KPP ARSIP PKP REKANAN DITANDATANGI OLEH BENDAHARAWANBENDAHARAWAN DICAP OLEH BENDAHARAWAN Direktorat Penyuluhan Pelayanan DISETOR TGL ..... DAN dan Humas DITANDATANGANI BENDAHARAWAN 84
  • TATA CARA PENYETORAN PPN/PPn BM YANG DIPUNGUT BENDAHARAWAN DISETOR 1 PKP REKANAN SSP KPP MELALUI BANK/POS 2 3 LAMPIRAN SPT MASA PPN (REKANAN) 4 BANK PERSEPSI/POS & GIRO 5 ARSIP BENDAHARAWAN BANK PERSEPSI/ KANTOR POS DAN GIRO A. BEND PENGELUARAN : SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 7 BLN TAKWIM BERIKUT- DLM HAL TGL 7 NYA SETELAH MASA PAJAK BERAKHIR BERTEPATAN DGN HARI LIBUR, B. PEJABAT PENANDATANGAN SPM SBG PEMUNGUT PPN:MAKA PENYETORAN DILAKUKAN PD HARI YG SAMA DG PELAKS PEMBYRN KPD REKANAN PD HARI KERJA BERIKUTNYA MELALUI KPKN 85
  • TATA CARA PELAPORAN PPN DAN PPn BM YANG DIPUNGUT OLEH BENDAHARAWAN KPP DGN DILAMPIRI 1LAPORAN FP LEMBAR KE-3PEMUNGUTAN 2 ATASAN BENDAHARAWAN)* 3PPN/PPn BM ARSIP BENDAHARAWAN*) *) DLM HAL PEMUNGUT PPN/PPn BM ADALAH BENDAHARAWAN PEMERINTAH PUSAT, LEMBAR KE-2 ADALAH ARSIP BENDAHARAWAN DALAM HAL JATUH TEMPO SELAMBAT-LAMBATNYA JATUH PADA HARI LIBURAKHIR BULAN BERIKUTNYA SETELAH PELAPORAN DILAKUKAN MASA PAJAK BERAKHIR PADA HARI KERJA BERIKUTNYA Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 86
  • PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPUNGUT PPN OLEH BENDAHARAWAN DALAM HAL PEMBAYARAN TDK MELEBIHI DARI JML Rp 1.000.000,00 TERMASUK PPN DAN/ATAU PPn BM DAN MERUPAKAN PEMBAYARAN YG TDK DIPECAH-PECAH BBM DAN NON-BBM YG PENYERAHANNYA DILAKUKAN OLEH PERTAMINA ATAS JASA ANGKUTAN UDARA YG DISERAHKAN OLEH PERUSAHAAN PENERBANGAN ATAS PENYERAHAN BKP/JKP YG MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU, MENDAPAT FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT DAN ATAU DIBEBASKAN DARI PENGENAAN PPN UNTUK PEMBEBASAN TANAH, KECUALI PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN TANAH OLEH REAL ESTATE ATAU INDUSTRIAL ESTATEUNTUK PENYERAHAN BKP/JKP YG MEMPEROLEH FASILITAS PPN TDK DIPUNGUT Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 87
  • PEMBAYARAN YANG TIDAK MELEBIHI JUMLAH Rp 1.000.000,00 DAN MERUPAKAN PEMBAYARAN YANG TIDAK DIPECAH-PECAH YANG DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PPN/PPn BM CONTOHA HARGA JUAL Rp 800.000,00 PPN= 10 % X Rp 800.000 Rp 80.000,00 PPn BM=20 % X Rp 800.000 Rp 160.000,00 HARGA JUAL TERMSK PPN/PPn BM Rp 1.040.000,00 DIPUNGUT Rp 1.040.000,- > Rp 1.000.000,- PPN/PPn BMB HARGA JUAL Rp 800.000,00 PPN= 10 % X Rp 800.000 Rp 80.000,00 PPn BM= 10 % X Rp 800.000 Rp 80.000,00 HARGA JUAL TERMSK PPN/PPn BM Rp 960.000,00 TIDAK DIPUNGUT Rp 960.000,- ≤ Rp 1.000.000,- PPN/PPn BM PPN/PPn BM TERUTANG DISETOR SENDIRI OLEH PKP 88
  • Hubungi kami di: Kring Pajak 500-200 SMS 0813 178 72525 ( 0813 178 PAJAK ) Email : humas@pajak.go.id pengaduan@pajak.go.id Website : www.pajak.go.id Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas 89