Your SlideShare is downloading. ×
Regulasi keuangan sektor publik di indonesia
Regulasi keuangan sektor publik di indonesia
Regulasi keuangan sektor publik di indonesia
Regulasi keuangan sektor publik di indonesia
Regulasi keuangan sektor publik di indonesia
Regulasi keuangan sektor publik di indonesia
Regulasi keuangan sektor publik di indonesia
Regulasi keuangan sektor publik di indonesia
Regulasi keuangan sektor publik di indonesia
Regulasi keuangan sektor publik di indonesia
Regulasi keuangan sektor publik di indonesia
Regulasi keuangan sektor publik di indonesia
Regulasi keuangan sektor publik di indonesia
Regulasi keuangan sektor publik di indonesia
Regulasi keuangan sektor publik di indonesia
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Regulasi keuangan sektor publik di indonesia

1,578

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,578
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
72
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Akuntansi Sektor PublikRINGKASAN MATA KULIAHBAB 2: REGULASI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DI INDONESIAKelompok 2: Amie Dhiza R. Helisa Pera Nasta Aulia Listi Diana Rovita AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS RIAU
  • 2. REGULASI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK DI INDONESIAKeberadaan sektor publik tidak bisa lepas dari regulasi. Dengan demikian, keberadaan sektor publiksudah dapat dipastikan selalu dipengaruhi oleh aspek politik dan hukum.A. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Undang-undang ini terdiri dari 11 bab dan 39 pasal. Dasar pemikiran ditetapkannya undang- undang ini adalah untuk mengakomodasi berbagai perkembangan yang terjadi dalam sistem kelembagaan negara dan pengelolaan keuangan pemerintah negara Republik Indonesia, meskipun sebagian masih menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama. Kelemahan perundang-undangan dalam bidang keuangan negara menjadi salah satu penyebab terjadinya berbagai bentuk penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam upaya menghilangkan penyimpangan tersebut dan mewujudkan sistem pengelolaan fiskal yang berkesinambungan sesuai aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar dan asas-asas umum yang berlaku secara universal, maka dalma penyelenggaraan pemerintahan negara diperlukan suatu undang-undang yang mengatur pengelolaan keuangan negara, oleh karena itu ditetapkanlah undang-undang ini. Undang-undang ikni mengatur tentang seluk beluk keuangan negara, yang meliputi: 1. Pengertian dan ruang lingkup keuangan negara 2. Asas-asas umum pengelolaan keuangan negara 3. Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara 4. Penyusunan dan penetapan APBN dan APBD 5. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, pemerintah daerah, pemerintah/lembaga asing, perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, serta badan pengelolaan dana masyarakat 6. Pelaksanaan APBN dan APBD 7. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara 1. Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Negara Keuangan negara dapat dirumuskan dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi objek, keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara atas pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh objek, sebagaimana yang telah tersebut diatas yang dimiliki negara, dan/atau badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan mengelolaan objek sebagaimana yang disebutkan diatas mulai dari perumusahan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Sedangkan dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelanggaraan pemerintahan negara.2|A k u n t a n s i S e k t o r P u b l i k ( K e l a s B )Kelompok 2
  • 3. Lingkup keuangan negara dikelompokan menjadi tiga, yaitu subbidang pengelolaan fiskal, subbidang pengelolaan moneter, dan subbidang pegelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. 2. Asas-Asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara Pengelolaan keuangan negara perlu memenuhi asas-asas umum seperti asas tahunan, asas universal, asas kesatuan, asas spesialitas, maupun asas-asas baru sebagai pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara, yang antara lain meliputi: akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, dan pemeriksaan keuangan oleh badan yang bebas dan mandiri. Dengan dianutunya asas-asas tersebut, undang-undang ini dimaksud untuk menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara. 3. Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan negara Persiden sebagai kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Presiden dibantu oleh Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan atau sebagai Chief Financial Officer (CFO) pemerintah RI dan Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Penggunan Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya atau sebagai Chief Operational Officer (COO) untuk suatu bidang tertentu pemerintahaan. Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelengaraan pemerintahan negara, sebagian kekuasaan Presiden tersebut diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku pengelola keuangan daerah. Demikian juga untuk mencapai kestabilan nilai rupiah, tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dilakukan oleh Bank Sentral. 4. Penyusutan dan Penetapan APBN dan APBD Ketentuan mengenai penyusutan dan penetapan APBN/APBD dalam undang-undang ini meliputi: a. Penegasan tujuan dan fungsi penganggaran pemerintahan b. Penegasan peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran c. Pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dalam sistem penganggaran d. Penyempurnaan klasifikasi anggaran e. Penyatuan anggaran f. Pengunaan kerangka pengeluaran jangka menengah dalam penyusunan anggaran Dalam undang-undang ini diatur secara jelas mekanisme pembahasan anggaran tersebut di DPR/DPRD, termasuk pembagian tugas antara panitia/komisi anggaran dan komisi-komisi pasangan kerja kementerian negara/lembaga/perangkat daerah di DPR/DPRD.3|A k u n t a n s i S e k t o r P u b l i k ( K e l a s B )Kelompok 2
  • 4. 5. Hubungan Keuangan antara Pmerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah Daerah, Pemerintah /Lembaga Asing, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta, serta Badan Pengelolaan Dana Masyarakat Dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan bank sentral, ditegaskan bahwa pemerintah pusat dan bank sentral berkoordinasi dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter. Dalam hubungan dengan pemerintah daerah, undang-undang ini menegaskan adanya kewajiban pemerintah pusat mengalokasikan dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang penerimaan pinjaman luar negeri pemerintah. Dalam hubungan antara pemerintah dengan perusahaan negara, perusahaan daerah, perusahaan swasta, dan badan pengelolaan dana masyarakat, ditetapkan bahwa oemrintah dapat memeberikan pinjaman/hibah dari perusahaan negara/daerah setelah mendapat persetujuan DPR/DPRD. 6. Pelaksaaan APBN dan APBD Setelah APDN ditetapkan secara rinci dengan undang-undang, pelaksanaannya dituangkan lebih lanjut dengan keputusan presiden sebagai pedoman bagi kementrian negara/lembaga dalam pelaksanaan anggaran. Penuangan dalam keputusan presiden tersebut terutama menyangkut hal-hal yang belum dirinci dalam undang-undang APBN, dan juga meliputi alokasi dana perimbangan untuk provinsi/kabupaten/kota serta alokasi subsidi sesuai dengan keperluan perusahaan/badan yang menerima. Dalam rangka memberkan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan APBN/APBD, pemerintah pusat/daerah perlu menyampaikan laporan realisasi semester pertama kepada DPR/DPRD pada akhir juli tahun anggaran yang bersangkutan. Informasi yang disampaikan dalam laporan tersebut menjadi bahan evaluasi pelaksanaan APBN/APBD semester pertama dan penyesuaian/perubahan APBN/APBD pada semester berikutnya. 7. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara Dalam undang-undang ini ditetapkan bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang paling tidak terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Laporan keuangan pemerintah pusat/daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan harus disampaikan kepada DPR/DPRD selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam rangka akuntabilitas pengelolaan negara, menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupaiti/ walikota selaku pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN atau peraturan daerah tentang APBD dari segi manfaat/hasil (outcome). Sedangkan pimpinan unit organisasi kementrian negara/lembaga bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN, demikian juga Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksaan kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dari segi barang dan/atau jasa yang disediakan (output).4|A k u n t a n s i S e k t o r P u b l i k ( K e l a s B )Kelompok 2
  • 5. B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Undang-undang ini terdiri dari 15 bab dan 74 pasal. dasar pemikiran diteapkannya undang- undang ini karena Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia yang terakhir, yaitu Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1968 yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia Tahun 1925 Nomor 448 sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan pengelolaan keuangan negara yang sesuai dengan tuntunan perkembangan demokrasi, ekonomi dan teknologi. Oleh karena itu, undang-undang tersebut perlu diganti dengan undang-undang baru yang mengatur kembali ketentuan di bidang perbendaharaan negara, yang sesuai dengan tuntutan perkembangan demokrasi, ekonomi dan teknologi modern. Beberapa hal yang akan diatur dalam undang-undang ini adalah: a. Pengertian, ruang lingkup, dan asas umum perbendaharaan negara b. Pejabat perbendaharaan negara c. Penerapan kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah d. Penatausaahan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran e. Penyelesaian kerugian negara f. Pengelolaan keuangan Badan Layana Umum a. Pengertian, Ruang Lingkup, dan Asas Umum Perbendaharaan Negara Perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Undang-undanga perbendaharaan negara ini menganut beberapa asas umum, yaitu: 1. Asas kesatuan yaitu asas yang menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara/daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. 2. Asas universal yaitu asas yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. 3. Asas tahunan yaitu asas yang membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu. 4. Asas spesialitas yaitu asas yang mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. b. Pejabat Perbendaharaan Negara Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, Kementerian Keuangan berwewenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan kewajiban negara secara nasional sementara kementerian negara/lembaga berwenang bertanggungjawab atas penyelengaraan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara dan pejabat lainnya yang ditunjuk sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara bukanlah hanya sekedar kasir yang berwenang melaksanakan penerimaan dan pengeluaran negara tanpa berhak menilai kebenaran penerimaan dan pengeluaran tersebut. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara adalah pengelolaan keuangan dalam arti seutuhnya, yaitu berfungsi sekaligus sebagai kasir, pengawas keuangan dan manajer keuangan.5|A k u n t a n s i S e k t o r P u b l i k ( K e l a s B )Kelompok 2
  • 6. c. Penerapan Kaidah Pengelolaan Keuangan yang Sehat di Lingkungan Pemerintahan Dalam rangka pengelolaan uang negara/daerah, dalam undang-undang ini ditegaskan kewenangan Menteri Keuangan untuk mengatur dan menyelenggarakna rekening pemerintahan, menyimpan uang negara dalam rekening kas umu negara pada bank sentral, serta ketentuan untuk mengharuskan dilakukannya optimalisasi pemanfaatan dana peemerintah. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah, diatur kewenangan penyelesaian piutang negara/daerah. Dalam melaksanakan pelaksanaan pembiayaan ditetapkan pejabat yang diberi kuasa untung mengadakan utang negara/daerah. Dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah, diatur tentang pelaksanaan investasi serta kewenangan mengelola dan menggunakan barang milik negara/daerah. d. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, laporan pertanggung jawaban keuangan pemerintah perlu disampaikan secara tepat waktu dan disusun berdasarkan standar akuntasi pemerintah. Sehubungan dengan itu, perlu ditetapkan ketentuan yang mengatur mengenai hal-hal tersebut agar: 1. Laporan keuangan pemerintah diperoleh melalui proses akuntansi 2. Laporan keuangan pemerintah disajikan sesuai standar akuntasi keuangan pemerintah, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas disertasi Catatan atas Laporan Keuangan 3. Laporan keuangan disajikan sebagai wujud pertanggungjawaban setiap entitas pelaporan yang meliputi laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan kementrian negara/lembaga, dan laporan keuangan pemerintah daerah 4. Laporan keuangan pemerintah pusat/daerah disampaikan kepada DPR/DPRD selambat- lambatnya 6 (enam ) bulan setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir 5. Laporan keuangan pemerintah diaudit oleh lembaga pemerinta ekstern yang independen dan profesional sebelum disampaikan kepada DPR 6. Laporan keuangan pemerintah dapat mengahasilkan statistik keuangan dapat memngacu pada manual statistik keuangan pemerintah, sehingga dapat memenuhi kebuuhan analisis perbandingan antarnegara, kegiatan pemerintahan, dan penyajian statistik keuangan pemerintah. e. Penyelesaian Kerugian Negara Pengenaan ganti rugi negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK, sedangkan pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota. Mereka yang telah ditetapkan mengganti kerugian tersebut dapat dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana jika tersebut melakukan pelanggaran administratif dan/atau pidana. f. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat dibentuk Badan Layanan Umum (BLU) yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa6|A k u n t a n s i S e k t o r P u b l i k ( K e l a s B )Kelompok 2
  • 7. penyediaan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdasan kehidupan bangsa. Pembinaan keuangan BLU dilakukan Menteri Keuangan, sedangkan pembinaan teknis dilakukan oleh menteri yang bertanggungjawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.C. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Undang-undang ini terdiri dari 8 bab dan 29 pasal. Dasar pemikiran ditetapkannya undang- undang ini adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tantang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, perlu dilakukan pemerikasaan oleh satu badan pemeriksaan keuangan yang bebas dan mandiri, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, sampai saat ini, BPK masih berpedoman pada Intructie en Verdere Bepalngen voor de Algemene Rekenkamer atau IAR. Agar BPK dapat mewujudkan fungsinya secara efektif, dalam undang-undang ini diatur hal- hal pokok yang berkaitan dengan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagai berikut: a. Pengertiaan pemeriksaan dan pemeriksaan b. Lingkup pemeriksaan c. Standar pemeriksaan d. Kebebasan dan kemandirian dalam pelaksanaan pemerikasaan e. Akses pemeriksa terhadap informasi f. Kewenangan untuk mengevaluasi pengendalian intern g. Hasil pemeriksaan dan tindak lanjut h. Pengenaan ganti kerugian negara i. Sanksi pidana a. Pengertian Pemeriksaan dan Pemeriksa Dalam undang-undang ini yamg dimaksud dengan pemeriksaan adalah proses identifikasi masalaha, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Pemeriksa adalah orang yang melaksakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK. b. Lingkup Pemeriksaan Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD RI Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab mengenai keuangan negara sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.7|A k u n t a n s i S e k t o r P u b l i k ( K e l a s B )Kelompok 2
  • 8. Sehubungan dengan itu, kepada BPK diberi kewenangan untuk melakukan tiga jenis pemeriksaan, yaitu: 1. Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan peerintah. 2. Pemeriksaan kinerja, adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasaan intern pemerintah. 3. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja, termasuk dalam bagian ini adalah pemeriksaan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif. c. Pelaksanaan Pemeriksaan BPK memiliki kebebasan dan kemandirian dalam ketiga tahap pemeriksaan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan. Untuk mewujudkan perencanaan yang komprehensif, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, memperhatikan masukan dari pihak lembaga perwakilan, serta informasi dari berbagi pihak. Sementara itu, kebebasan dalam penyelenggaraan pemeriksaan, antara lain meliputi kebebasan dalam penentuan waktu pelaksanaan metode pemeriksaan, termasuk metode pemeriksaan yang bersifat investigatif. Selain itu, kemandirian BPK dalam pelaksanaan keuangan negara termasuk ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana pendukung lainnya yang memadai. d. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikam dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomedasi. Sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPRD untuk ditindaklanjutkan sesuai kewenangannya, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait. e. Pengenaan Ganti Kerugian Negara Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, undang-undang ini mengatur lebih lanjut tentang pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara. BPK menerbitkan surat petetapan batas waktu pertanggungjawaban bendahara atas kerugian kas/barang dalam persediaan yang merugikan keuangan negara/daerah. Bendahara tersebut dapat mengajukan keberatan terhadap pemutusan BPK.D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah8|A k u n t a n s i S e k t o r P u b l i k ( K e l a s B )Kelompok 2
  • 9. Undang-undang ini berisi 16 bab dan 24 pasal. Dasar pemikiran ditetapkannya undang- undang ini adalah: a. Sesuai dengan amanat UUD RI tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. b. Prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, maksudnya untuk menangani urursan pemerintahan disasarkan tugas, wewenang dan kewajiban senyatanya, serta benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib memberikan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan, dan pengawasan. Diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Pemerintah wajib memberikan fasilitas yang berupa peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa hal pokok akan dibahas dalam undang-undang ini, yaitu antara lain: a. Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus Pembentukan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, selain sebagai saran pendidikan politik di tingkat lokal. Pemerintahan dapat menetapkan kawasan khusus di daerah otonom untuk menyelengarakan fungsi-fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus dan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya dalam bentuk kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, pengembangan teknologi tinggi, seperti pengembangan tenaga nuklir, peluncuran peluru kendali, pengembangan prasarana komunkasi, teklekomunikasi, trasportasi, pelabuhan dan daerah perdagangan bebas, pangkalan militer, serta wilayah eksploitasi, konservasi bahan galian strategis, penelitian dan pengembangan sumber daya nasional, laboratorium sosial, lembaga pemasyarakatan spesifik. Pemerintah wajib mengikutsertakan pemerintah daerah dalam pembentukan kawasan khusu tersebut. b. Pembagian Urusan Pemerintahan Penyelengaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dengan daerah otonom. Pembagian urusan pemerintahan tersebut didasarkan pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya/tetap menjadi kewenangan pemrintah, yang menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan tersebut meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, yustisi dan agama. c. Pemerintah Daerah9|A k u n t a n s i S e k t o r P u b l i k ( K e l a s B )Kelompok 2
  • 10. Pemerintahan daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yamg dilakukan oleh lembaga pemerintah daerah yaitu pemerintah daerah dan DPRD. Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukan setara dan bersifat kemitraan. Hubungan kemitraan bermakna bahwa pemerintah daerah dan DPRD sama-sama mitra pekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing. d. Perangkat Daerah Dalam penyelenggaran pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum, perangkat daerah diwadahi dalam tiga kelompok yaitu lembaga sekretariat, lembaga teknis daerah, dan lembaga dinas daerah. e. Keuangan Daerah Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan peraturan pemerintah daerah, yaitu undang-undang mengenai pemerintahan daerah. f. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Peraturan daerah dibuat oleh DPRD bersama pemerintah daerah, artinya prakarsa dapat berasal dari DPRD atau pemerintah daerah. Khusus peraturan tentang APBD, rancangan disiapkan oleh Pemerintah Daerah yang telah mencakup keuangan DPRD, untuk dibahas bersama DPRD. Peraturan daerah dan ketentuan daerah lainnya yang bersifat mengatur diundangkan dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah. g. Kepegawaian Daerah Kepegawaian daerah adalah suatu sistem dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sekurang-kurangnya meliputi perencanaa, persyaratan, pengangkatan, penempatan, pendidikan dan pelatihan, penggajian, pemberhentian, pensiiun, pembinaan, kedudukan, hak, kewajiban, tanggung jawab, larangan, sanksi, dan penghargaan berupa subsistem dari sistem kepegawaian secara nasional. h. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan atau gubernur selaku wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelangaraan otonomi daerah. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan penyelengaraan urusan pemerintahan dan yang utama terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan, pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggaraan pemerintah daerah apabila ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran. i. Desa10 | A k u n t a n s i S e k t o r P u b l i k ( K e l a s B )Kelompok 2
  • 11. Desa dalam undang-undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yuridiksi, berwenang umtuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945.E. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah Undang-undang ini berisi 15 bab dan 110 pasal. Pembentukan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dimaksud untuk mendukung pendanaan atas penyerahan urusan kepada pemerintah daerah yang diatur dalam undang- undang tentang pemerintah daerah. Pemerintah pada hakekatnya mengemban tuga fungsi utama, yaitu: a. Fungsi distribusi b. Fungsi stabilisasi c. Fungsi alokasi Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh pemerintah , sedangkan fungsi alokasi oleh pemerintah daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat. Pembagian ketiga fungsi tersebut sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah. a. Sumber-sumber Pelaksanaan Pemerintah Daerah Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan agar terlaksanakan secara efisien dan efektif, serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, maka diatur pendanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri dari: 1. Pendapatan Asli Daerah Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan asli daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaam kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan memeberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. 2. Dana Perimbangan Dana perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusuh (DAK). Dana perimbangan selain dimaksud untuk membantu daerah untuk mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketumpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah. 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Undang-undang ini juga memngatur hibah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun dalam bentuk11 | A k u n t a n s i S e k t o r P u b l i k ( K e l a s B )Kelompok 2
  • 12. barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli, dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali. 4. Pinjaman Daerah Pinjaman daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. b. Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Informasi Keuangan Daerah Pengelolaan keuangan dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemanggu kepentingan yang sudah enjadi tuntutan masyarakat. Semua penerimaan dan pengeluaran yang menjadi hak dan kewajiban daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan desentralisasi berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, diperlukan adanya dukungan sistem informasi keuangan daerah. Sistem tersebut antara lain dimaksudkan untuk perumusan kebijakan dan pengendalian fiskal nasional. Berdasarkan pemikiran tersebut, pokok-pokok muatan undang-undang ini adalah sebagai berikut: 1. Penegasan prinsip-prinsip dasar perimbangan pemerintah dan pemerintahan daerah sesuai dengan desentralisasi, demokrasi, dan tugas pembantuan 2. Penambahan jenis bagi hasil dari sektor penambahan panas bumi, pajak penghasilan pasal 25/29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21 3. Pengelompokan dana reboisasi yang semula termasuk dalam komponen Dana Alokasi Khusus menjadi Dana Bagi Hasil 4. Penyempurnaan prinsip pengalokasian Dana Alokasi Umum 5. Penyempurnaan prinsip pengalokasian Dana Alokasi Khusus 6. Penambahan dan pengaturan hibah dan dana darurat 7. Penyempurnaan persyaratan dan mekanisme pinjaman daerah, termasuk obligasi daerah 8. Pengaturan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan 9. Penegasan pengaturan sistem informasi keuangan daerah 10. Prinsip akuntabilitas dan responsibilitas dalam undang-undang ini dipertegas dengan pemberian sanksiF. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Dalam peraturan pemerintah ini terdapat 8 pasal yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Peraturan pemerintah ini merupakan pelaksanaan undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemerika Keuangan.12 | A k u n t a n s i S e k t o r P u b l i k ( K e l a s B )Kelompok 2
  • 13. 1. Pengertian Standar Akuntansi Pemrintahan, Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah dan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Menurut peraturan pemerintahan ini, standar akuntansi pemerintahan, yang selanjutnya disebut SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan melaporkan laporan laporan keuangan pemerintah. SAP dinyatakan dalam pertanyataan standar akuntansi pemerintah, yang selanjutnya disebut PSAK. PSAP tersebut dilengkapi dengan interpretasi pernyataan standar akuntansi pemerintahan (IPSAP), yang merupakan klarifikasi, penjelasan dan uraian lebih lanjuta atas pernyataan SAP serta dilengkapi pula dengan buletin teknis, yaitu informasi yang diterbitkan oleh komite standar akuntansi pemerintahan yang memberikan arahan/pedoman secara tepat waktu untuk mengatasi masalah-masalah akuntansi maupun laporan keuangan yang timbul. Sedangkan kerangka konseptual keuangan pemerintahan adalah dasar-dasar yang mendasari penyusunan dan pengembangan standar akuntansi pemerintahan bagi komite standar akuntansi pemerintahan, penyusunan laporan keuangan, dan pemeriksaan dalam mencari pemecahan atas suatu masalah yang belum diatur secara jelas dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan. 2. Hal-hal yang Diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Pada bagian awal peraturan pemerintah ini diuraikan tentang pengantar standar akuntansi pemerintahan dan kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Pada bagian selanjutnya, yaitu pasal empat (4) berisi tentang sebelas (11) PSAP yang mencakup hal-hal sebagai berikut: a. PASP nomor 01 tentang penyajian laporan keuangan, ditetapkan dalam laporan III b. PSAP nomor 02 tentang laporan realisai anggaran, ditetapkan dalam lampiran IV c. PSAP nomor 03 tentang laporan arus kas, ditetapkan dalam lampiran V d. PSAP nomor 04 tentang catatan atas laporan keuangan, ditetapkan dalam lampiran VI e. PSAP nomor 05 tentang akuntansi persediaan, ditetapkan dalam lampiran VII f. PSAP nomor 06 tentang akuntansi investasi, ditetapkan dalam lampiran VIII g. PSAP nomor 07 tentang akuntansi aset tetap, ditetapkan dalam lampiran IX h. PSAP nomor 08 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan, ditetapkan dalam lampiran X i. PSAP nomor 09 tentang akuntansi kewajiban, ditetapkan dalam lampiran XI j. PSAP nomor 10 tentang korelasi kesalahan, perubahan kewajiban akuntansi, dan peristiwa luar biasa, ditetapkan dalam lampiran XII k. PSAP nomor 11 tentang laporan keuangan konsilidasi, ditetapkan dalam lampiran XIIIG. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Pijaman Daerah Peraturan pemerintah tentang pinjaman daerah ini terdiri dari 45 pasal. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah menetapkan bahwa pinjaman daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang dicatat dan dikelola dalam APBN. Pinjaman daerah merupakan alternatif sumber pembiayaan APBD dan/atau untuk menutup kekurangan kas yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang merupakan inisiatif dan kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.13 | A k u n t a n s i S e k t o r P u b l i k ( K e l a s B )Kelompok 2
  • 14. Dalam pelaksanaannya, besaran pinjaman daerah perlu disesuaikan dengan kemampuan daerah karena dapat menimbulkan beban APBD tahun-tahun berikutnya, sehingga perlu didukung dengan keterampilan perangkat daerah dalam mengelola pinjaman daerah.H. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan pemerintah ini terdiri dari 18 bab dan 154 pasal. Peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah mengacu pada peraturan-peraturan perundangan yang telah ditetapkan sebelumnya, terutama UU No. 32 tentang pemerintah daerah dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan negara , UU No. 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, serta UU. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Ide dasar yang melatarbelakanginya tentu ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Pokok-pokok muatan peraturan pemerintah ini mencakup: 1. Perencanaan dan Penganggaran Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas, dan penetapam alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan tingkat efektifitas anggaran, maka dalam perencanaan anggaran perlu diperhatikan: (1) penetapan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional. 2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah Beberapa aspek pelaksanaan yang diatur dalam peraturan pemerintah ini adalah memberikan peran dan tanggungjawab yang lebih besar kepada para pejabat pelaksanaan anggaran, sistem pengawasan pengeluaran dan sistem pembayaran, manajemen kas dan perencanaan keuangan, pengelolaan piutang dan utang, pengeloaan invenstasi, pengelolaan barang milik daerah, larangan penyitaan utang dan barang milik daerah dan/atau yang dikuasai negara/daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban APBD, serta akuntansi dan pelaporan. 3. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa: (1) laporan realisasi anggaran; (2) neraca; (3) laporan arus kas; dan (4) catatan atas laporan keuangan. Laporan kuangan tersebut disusun sesuai dangn standar akuntansi pemerintahan. Sebelum dilaporkan pada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan perlu diperiksa dulu oleh BPK.I. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 ini terdiri dari 18 bab dan 336 pasal. Ruang lingkup keuangan daerah dalam peraturan menteri ini meliputi: a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman14 | A k u n t a n s i S e k t o r P u b l i k ( K e l a s B )Kelompok 2
  • 15. b. Kewajiban daerah untuk menyelenggaran urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga c. Penerimaan daerah d. Pengeluaran daerah e. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah f. Kekayaan pihak lain yang dikuasi oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.J. Ikhtisar Regulasi keuangan sektor publik di Indonesia didasarkan pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kedua Undang-Undang tersebut kemudian menjadi acuan bagi ketetapan/peraturan lain yang mengatur tentang keuangan pemerintahan, baik pusat maupun daerah, baik dalam bentuk Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah. Ketetapan/peraturan tentang keuangan daerah antara lain termuat dalam Undang- undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.15 | A k u n t a n s i S e k t o r P u b l i k ( K e l a s B )Kelompok 2

×