ASPEK YURIDISPENGANTARUntuk mengetahui apakah suatu rencana bisnis diyakini layak dari sisi yuridis dapat dipelajari darib...
Perusahaan Negara (PN)   Perusahaan Negara adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang modalnya secara   kesel...
B. BISNIS APA YANG AKAN DILAKSANAKANBeberapa sisi yang perlu dianalisi mengenai bisnis apa yang akan dilaksanakan adalah s...
F. PERATURAN DAN PERUNDANGANSetiap usaha yang legal sudah tentu harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku baik dalam bent...
Bab ini menjelaskan dua hal, untuk laporan tahunan, setelah 5 bulan setelah tahun buku            perseroan ditutup, direk...
Bab 11   : Ketentuan Lain-lain           (Pasal 127).Bab 12   : Ketentuan Penutup           (Pasal 128-129).2. HAL-HAL UMU...
Pemungutan Suara dalam RUPS. Bagian ini menjelaskan aturan pemungutan suara, misalnya hanyapemegang saham yang berhak meng...
Pasal ini berisi ketentuan mengenai pejabat pegawai negeri sipil yang berwenang melakukan       penyidikan di bidang perli...
d. Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak      diakibatkan oleh barang/a...
b. Sanksi pidana pokok,sanksi ini merupakan sanksi yang dapat dikenakan dan dijatuhkan oleh      pengadilan atas tuntutan ...
Bab 15 : Ketentuan Peralihan       (Pasal 124-130)Bab 16 : Ketentuan Penutup       (Pasal 131-134)G. IMPLIKASI PADA SKBHas...
Komanditer (CV) merupakan suatu persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang yang masing-masing menyerahkan sejumlah uan...
Pada saat para pihak sudah sepakat untuk mendirikan CV, maka dapat datang ke kantorNotaris dengan membawa KTP. Untuk pendi...
4. Pas photo ukuran 3X4 sebanyak 4 lembar dengan latar belakang warna merah    Jangka waktu pengurusan semua ijin-ijin ter...
Persyaratan yang dibutuhkan :      a. Melampirkan asli Formulir dan Surat Kuasa Pendirian CV      b. Melampirkan copy KTP ...
UUG/SITU Ini diperlukan untuk proses Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau SIUP-Surat IzinUsaha Perdagangan atau ...
10. Foto copy Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;11. Pengesahan Rencana Tapak/Siteplan;12. Rekomendasi Rencana Teknis Bangun...
KESIMPULAN     Sebagai penutup, kami menyarankan agar dalam mendirikan suatu bidang usaha, alangkahbaiknya untuk dipertimb...
DAFTAR PUSTAKAUmar, Dr. Husein. 2007. Studi Kelayakan Bisnis-Edisi 3 Revisi.PT Gramedia Pustaka Umum,Jakarta.www.google.co...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Makalah

10,933

Published on

1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
10,933
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
162
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Makalah

  1. 1. ASPEK YURIDISPENGANTARUntuk mengetahui apakah suatu rencana bisnis diyakini layak dari sisi yuridis dapat dipelajari dariberbagai sisi. Bab ini akan memaparkan secukupnya kajian aspek yuridis dari berbagai sisipendekatan ini. Selanjutnya, pada bagian terakhir akan dipaparkan beberapa materi peraturan-peraturan yang berlaku berkaitan dengan bisnis agar kita dapat mengkaji lebih dalam sesuai denganrencana bisnis yang akan dilaksanakan. A. SIAPA PELAKSANA BISNIS Untuk menganalisis siapa pelaksana bisnis, pembahasannya dibagi menjadi dua macam.Yang pertama adalah badan usahanya dan yang kedua adalah orang-orang atau individu-individuyang terlibat sebagai decisions maker. Hal ini penting agar bisnis berjalan dalam koridor peraturan-peraturan yang berlaku. 1. Bentuk Badan UsahaBeberapa bentuk perusahaan di Indonesia, dari segi yuridisnya, adalah seperti di bawah ini : Perusahaan Perseorangan Jenis perusahaan ini merupakan perusahaan yang diawasi dan dikelola oleh seseorang. Di satu pihak ia memeroleh semua keuntungan perusahaan, di lain pihak juga menanggung semua resiko yang timbul dalam kegiatan perusahaan. Firma Firma adalah sebuah bentuk perkumpulan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama. Di dalam firma semua anggota mempunyai tanggung jawab sepenuhnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama terhadap utang-utang perusahaan pada pihak lain. Bila terjadi kerugian maka kerugian akan ditanggung bersama, bila perlu dengan seluruh kekayaan pribadi. Jika salah satu anggota keluar dari firma, firma otomatis bubar. Perseroan Komanditer (CV) Perseroan Komanditer (CV) merupakan suatu persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang yang masing-masing menyerahkan sejumlah uang dalam jumlah yang tidak perlu sama. Sekutu dalam Perseroan Komanditer ini ada dua macam, ada yang disebut sekutu komplementer yaitu orang-orang yang bersedia untuk mengatur perusahaan dan sekutu komanditer yang mempercayakan uangnya dan bertanggung jawab terbatas kepada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan. Perseroan Terbatas (PT) Badan jenis ini adalah suatu badan yang mempunyai kekayaan, hak, dan kewajiban yang terpisah dari yang mendirikan dan yang memiliki. Tanda keikutsertakan seseorang memiliki perusahaan adalah dengan memiliki saham perusahaan, makin banyak saham yang dimiliki makin besar pula andil dan kedudukannya dalam perusahaan tersebut. Jika terjadi utang, maka harta milik pribadi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas utang perusahaan tersebut, tetapi terbatas pada sahamnya saja. 1
  2. 2. Perusahaan Negara (PN) Perusahaan Negara adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang modalnya secara keseluruhan dimilki oleh negara, kecuali jika ada hal-hal khusus berdasarkan Undang-Undang. Tujuan dari pendirian perusahaan negara ini adalah untuk membangun ekonomi nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur. Perusahaan Pemerintah yang Lain Bentuk perusahaan pemerintah yang lain adalah Persero, Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Jawatan (Perjan), dan Perusahaan Daerah (PD). Persero dan Perusahaan Daerah (PD) merupakan perusahaan yang mencari keuntungan bagi negara, sedangkan untuk Perum dan Perjan bukanlah semata-mata mencari keuntungan finansial. Koperasi Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang bergerak di bidang ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang bersifat murni, pribadi dan tidak dapat dialihkan. Jadi ia merupakan suatu wadah yang penting untuk kesejahteraan anggotanya berdasarkan persamaan. Menurut bidang usaha, koperasi dikelompokkan menjadi Koperasi Produksi, Koperasi Konsumsi, Koperasi Simpan Pinjam, dan Koperasi Serba Usaha. Sedangkan menurut luas usahanya, koperasi dibagi atas Primer Koperasi (Primkop), ialah koperasi sebagai satuan terkecil yang melibatkan secara langsung anggotanya. Pusat Koperasi (Puskop) yang merupakan gabungan paling sedikit lima primer koperasi, sedangkan Gabungan Koperasi (Gakop) merupakan gabungan paling sedikit tiga Puskop serta Induk Koperasi (Inkud) yang merupakan gabungan paling sedikit tiga Gakop. Berkaitan dengan aspek yuridis dalam studi kelayakan bisnis ini, jenis perusahaan yang akanmengelola dan bertanggung jawab terhadap proyek yang akan dibangun perlu ditentukan karenamasing-masing jenis perusahaan memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. 2. Identitas Pelaksana BisnisAda beberapa peraturan pemerintah yang perlu diketahui berkaitan dengan identitas pelaksanabisnis, disesuaikan dengan jenis perusahaan yang dipilh. Beberapa sisi dari identitas pelaksana bisnisperlu diteliti, seperti berikut ini : Kewarganegaraan Kewarganegaraan sponsor proyek perlu diketahui, hal itu ada hubungannya dengan peraturan- peraturan yang berbeda antara warga negara dengan warga negara asing dalam kaitannya dengan pendirian suatu perusahaan. Informasi Bank Ketahui apakah sponsor proyek adalah debitur pada bank lain. Jika ya, perlu diketahui apakah ada keterlibatan lain misalnya terdapat kemacetan pembayaran kredit, cek kosong maupun jaminannya. Keterlibatan Pidana atau Perdata Perlu juga diketahui apakah pelaksana proyek tengah terlibat dalam suatu tindakan yang dapat menimbulkan gugatan atau tuntutan. Hubungan keluarga Jika terdapat hubungan suami-istri atau orangtua-anak sebagai individu-individu yang terlibat dalam rencana proyek bisnis, perlu diselidiki bagaimana mereka mengatur kebijakan hartanya. Untuk suami-istri apakah mereka nikah dengan harta campuran atau terpisah, untuk orangtua- anak bagaimana kebijakan harta warisan yang dibuat. 2
  3. 3. B. BISNIS APA YANG AKAN DILAKSANAKANBeberapa sisi yang perlu dianalisi mengenai bisnis apa yang akan dilaksanakan adalah sebagaiberikut.Bidang Usaha. Paling tidak bidang usaha dari proyek yang akan dibangun harus sesuai dengananggaran dasar perusahaan atau telah sesuai dengan corporate philosophy-nya.Fasilitas. Apabila proyek akan mendapatkan fasilitas-fasilitas tertentu, selidiki apakahpengurusannya telah diselesaikan secara sah.Gangguan Lingkungan. Proyek yang akan dibuat perlu memperhatikan lingkungan sekitar tempatproyek berada. Pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh proyek akan berdampak negatif padaproyek itu sendiri, seperti pencemaran udara, air, suara, dan modal masyarakat.Pengupahan. Proyek yang membutuhkan tenaga kerja dengan skill yang rendah biasanya tidakkesulitan memperolehnya dan mereka pun mau dibayar dengan rendah. Sistem pengupahan perlumemperhatikan standar upah minimun yang ditetapkan pemerintah setempat karena jika dilanggar,keresahan buruh akan berdampak negatif pada proyek.C. DIMANA BISNIS AKAN DILAKSANAKANLokasi di mana bisnis akan dibangun tidak akan terlepas dari pengaruh-pengaruh yang mungkin sajadapat merugikan perusahaan. Oleh karena itu, hendaknya lokasi bisnis dipersiapkan dengan baik.Perhatikan misalnya masalah perencanaan wilayah dan status tanah.Perencanaan Wilayah. Lokasi proyek harus disesuaikan dengan rencana wilayah yang telahditetapkan oleh pemerintah agar mudah mendapatkan izin-izin yang diperlukan. Di samping itu, jugaperlu diperhatikan prakiraan situasi dan kondisi lokasai proyek dalam waktu yang akan datang.Peneliti dapat mencari informasi tentang perencanaan wilayah ini, misalnya dengan menghubungikantor Pemda setempat yang mengurusi perencanaan wilayah di mana proyek bisnis akan berada.Status Tanah. Status kepemilikan tanah proyek harus jelas, jangan sampai menjadi masalah dikemudian hari. Peneliti dapat mencari informasi tentang status tanah ini, misalnya denganmenghubungi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.D. WAKTU PELAKSANAAN BISNISDalam kaitannya dengan waktu pelaksanaan bisnis, tinjauan aspek hukum terhadap izin pelaksanaanproyek bisnis menjadi penting diteliti. Semua izin harus masih berlaku dan izin-izin yang belumdimiliki haruslah dilengkapi terlebih dahulu (minimal izin prinsip).E. BAGAIMANA CARA PELAKSANAAN BISNISMisalnya perusahaan kekurangan modal untuk menyelesaikan proyek, meminjam uang dariperorangan atau lembaga keuangan adalah beberapa alternatif untuk mengatasi kesulitan itu.Lembaga keuangan sebagai peminjam telah menentukan syarat-syarat dalam rangka pengamanansecara hukum, baik yang bersifat pencegahan maupun penanggulangan. Syarat-syarat yangditetapkannya harus dipenuhi oleh pelaksana proyek. 3
  4. 4. F. PERATURAN DAN PERUNDANGANSetiap usaha yang legal sudah tentu harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku baik dalam bentukundang-undang maupun peraturan-peraturan lain sebagai penjabaran dari undang-undang tersebut,seperti Keputusan Menteri (Kepmen), Surat Keputusan (SK) Dirjen dan Peraturan Daerah (Perda).Dengan mengikuti aturan-aturan yang ada, maka secara hukum formal bisnis/usaha yang akandijalankan menjadi layak.Berikut ini disajikan intisari dari beberapa undang-undang yang berkaitan erat dengan sektorusaha/bisnis, yaitu undang-undang tentang Perseroan Terbatas (PT), dan tentang PerlindunganKonsumen. Dengan demikian, diharapkan pembaca paham bahwa bisnis tidak bisa lepas dari aturan-aturan. Juga, disampaikan tentang hal-hal umum yang dimuat dalam akta pendirian atau AnggaranDasar suatu PT. Dengan demikian, hendaknya pembaca menindaklanjuti isi aturan-aturan ini,disesuaikan dengan rencana bisnis yang akan dilaksanakan.1. UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1995 TENTANG DASAR HUKUM PERSEROAN TERBATASUndang-undang ini terdiri atas 12 bab dan 129 pasal. Paparan ringkasnya seperti berikut ini:Bab 1 : Ketentuan Umum Secara umum bab ini menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas, Organ Perseroan, RUPS, Direksi, Komisaris, Perseroan Terbuka dan Menteri. Menteri dalam hal ini adalah Menteri Kehakiman Republik Indonesia. (Pasal 1-6).Bab 2 : Pendirian, Anggaran Dasar, Pendaftaran, dan Pengumuman Bab ini menjelaskan tentang pendirian perseroan yang antara lain mengatakan bahwa perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendirian disahkan menteri. Akta pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dan sebagainya. Selanjutnya Direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan paling lambat 30 hari setelah tanggal penerimaan pelaporan. Selanjutnya direksi bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan. (Pasal 7-23).Bab 3 : Modal dan Saham Bab ini menjelaskan tentang modal, antara lain bahwa modal dasar perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham atas nama dan atau atas unjuk, minimal sebesar 200 juta rupiah tetapi dapat saja ditentukan lain tergantung dari PP-nya. Selanjutnya diatur pula tentang perlindungan terhadap modal dan kekayaan perseroan, penambahan modal, dan pengurangan modal. (Pasal 24-41). Bab ini menjelaskan saham, mulai dari nilai nominal dan mata uang yang dipakai, daftar pemegang saham, klasifikasi saham, pemindahan hak atas saham sampai pada penggadaian saham. (Pasal 42-45).Bab 4 : Laporan Tahunan dan Penggunaan Laba 4
  5. 5. Bab ini menjelaskan dua hal, untuk laporan tahunan, setelah 5 bulan setelah tahun buku perseroan ditutup, direksi menyusun laporan tahunan untuk diajukan kepada RUPS yang ditandatangani oleh semua anggota direksi dan komisaris. Juga dijelaskan tentang aturan mekanisme penilaian dan setelah penilaian laporan tahunan oleh RUPS. Untuk penggunaan laba, antara lain diatur mengenai kewajiban menyisihkan jumlah tertentu dari laba yang diputuskan oleh RUPS serta aturan mengenai pembagian deviden. (Pasal 56-62).Bab 5 : Papat Umum Pemegang Saham Bab ini menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan RUPS. Penjelasan RUPS antara lain mengenai siapa dan kapan dilaksanakannya RUPS, siapa pemberi izin RUPS, pemanggilan/undangan kepada pemegang saham, hak suara, syarat minimal anggota yang hadir dalam RUPS. (Pasal 63-78).Bab 6` : Direksi dan Komisaris Bab ini menjelaskan tentang direksi sebagai pengurus perusahaan dan jumlah minimal anggota direksi. Juga menjelaskan tentang syarat menjadi anggota, tugas, wewenang, hak, tanggung jawab serta penghasilan. Juga dijelaskan mengenai hal-hal kepailitan perusahaan serta pemberhentian direksi baik secara permanen maupun sementara. Mengenai perihal Komisaris, dijelaskan kewajiban perusahaan memiliki komisaris, bagaimana pengangkatannya, jangka waktu menjabat, tugas, kewajiban dan wewenangnya. Juga perihal pengaturan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentiannya. (Pasal 79-101).Bab 7 : Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Bab ini menjelaskan tentang seluk-beluk penggabungan satu atau lebih perseroan dengan perseroan lain yang telah ada atau meleburkan diri dengan perseroan lain dan membentuk perseroan baru. Mengenai pengambilalihan juga dijelaskan mengenai apa, bagaimana, kapan, oleh siapa pengambilalihan dilakukan. (Pasal 102-109).Bab 8 : Pemeriksaan Terhadap Perseroan Bab ini menjelaskan tentang tata cara pemeriksaan terhadap perseroan di mana telah diduga bahwa perusahaan atau direksi atau komisaris telah melakukan pelanggaran hukum. Bagian dari tata cara ini menjelaskan bahwa pemegang saham atau pihak lain dalam Anggaran Dasar terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri setempat. (Pasal 110-113).Bab 9 :Pembubaran Perseroan dan Likuidasi Bab ini antara lain menjelaskan tentang pembubaran persero, mulai dari alasan-alasan pembubaran, proses pembubaran, penundaan pembubaran, penunjukan likuidator, proses likuidasi sampai kepada pemberitahukan kepada kreditor. (Pasal 114-124).Bab 10 : Ketentuan Peralihan Bab ini berisi tentang akibat-akibat yang terjadi dengan diberlakukannya undang-undang ini terhadap undang-undang sebelumnya. (Pasal 125-126). 5
  6. 6. Bab 11 : Ketentuan Lain-lain (Pasal 127).Bab 12 : Ketentuan Penutup (Pasal 128-129).2. HAL-HAL UMUM YANG DIMUAT DALAM AKTA PENDIRIAN SEBUAH PTHal-hal umu yang dimuat dalam akta pendirian sebuah PT adalah sebagai berikut:Nama Perusahaan. Pada bagian ini dijelaskan secara rinci mengenai tata cara memberi nama suatuPT. Misalnya nama perusahaan tidak boleh sama dengan nama PT yang sudah ada baik yang sudahdipakai maupun yang masih dalam proses. Juga bukan nama dari salah satu pendiri, pahlawan ataunama yang disucikan atau dikeramatkan dan bukan nama perusahaan asing.Tempat Kedudukan PT. Harus dijelaskan sekurang-kurangnya Daerah Tingkat II tempat PT ituberdomisili.Maksud dan Tujuan Perusahaan. Yang penting tujuan berusaha tidak bertentangan denganketentuan yang ada, ketertiban umum dan kesusilaan (pasal 37 KUHD) serta ketentuan-ketentuandari instansi yang berwenang.Modal. Bagian ini menjelaskan tentang modal usaha. Misalnya modal usaha harus dinyatakan dalammata uang rupiah (Rp) kecuali jika dengan tegas diadakan ketentuan lain dengan berlandaskan padaundang-undang yang berlaku. Modal dasar PT, modal yang diambil bagian/ditempatkan serta modalyang disetor/dibayar memiliki ketentuannya sendiri-sendiri.Surat Saham. Bagian ini menjelaskan perihal saham perusahaan. Misalnya bentuk saham yangberlaku sekarang hanya dikenal saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya dan atausurat saham kolektif untuk dua atau lebih saham. Juga mengenai tata cara duplikasi saham danpengalihan saham.Rapat Direksi. Bagian ini menjelaskan tatacara pelaksanaan Rapat Direksi. Misalnya Rapat Direksidapat dipanggil oleh Direktur Utama atau salah satu anggota direksi. Rapat dipimpin oleh DirekturUtama, jika ia berhalangan hadir dapat digantikan oleh salah satu anggota direksi yang hadir. Jugadibicarakan perihal keputusan rapat, suara blanko, berita acara rapat dan lain-lain.Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris. Pada bagian ini dijelaskan mengenai hak dan kewajibanDewan Komisaris. Misalnya DK mempunyai tugas untuk mengawasi tindakan kepengurusan danpengelolaan PT oleh direksi, melaksanakan RUPS dan lain-lain.Rapat Dewan Komisaris. Bagian ini menjelaskan mengenai tata cara rapat Dewan Komisaris.Misalnya mengenai pemimpin rapat, jumlah pelaksanaan rapat per tahun, tempat, syarat sah hasilkeputusan rapat, maupun hasil berita acara rapat DK.Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Bagian ini menjelaskan bagia Rapat Umum PemegangSaham yang terdiri atas dua macam rapat, yaitu Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham (RUTPS)dan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham (RULBPS). 6
  7. 7. Pemungutan Suara dalam RUPS. Bagian ini menjelaskan aturan pemungutan suara, misalnya hanyapemegang saham yang berhak mengeluarkan suara dalam pemungutan suara.Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan. Bagian ini menjelaskan tentang perubahan anggarandasar, termasuk misalnya mengubah nama, tempat, kedudukan, mengubah modal dasarperusahaan. pengurangan modal dasar wajib diumumkan dalam Berita Acara RI.Langkah dalam Likuidasi. Bagian ini menjelaskan secara lengkap mekanisme dalam likuidasiperusahaan, misalnya likuidasi dilakukan oleh Direksi dibawah pengawasan Dewan Komisaris, caramengumumkan hasil keputusan likuidasi dan cara pencatatan likuidasi di Departemen Kehakiman.3. UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999L: TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMENUndang-undang ini terdiri atas 15 bab dan 65 pasal. Ringkasan isinya adalah sebagai berikut:Bab 1 : Ketentuan Umum (Pasal 1)Bab 2 : Asas dan Tujuan (Pasal 2-3)Bab 3 : Hak dan Kewajiban Terdiri atas dua bagian, yaitu bagian pertama tentang hak dan kewajiban konsumen (pasal 4- 5) dan hak kewajiban pelaku usaha (pasal 6-7).Bab 4 : Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha (Pasal 8-17)Bab 5 : Ketentuan Pencantuman Klausula Baku (Pasal 18)Bab 6 : Tanggungjawab Pelaku Usaha (Pasal 19-28)Bab 7 : Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 29-30)Bab 8 : Badan Perlindungan Konumen Nasional Berisi tentang peraturan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKS) (Pasal 31-43)Bab 9 : Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Pasal ini berisi tentang pengakuan pemerintah terhadap lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat. (Pasal 44)Bab 10 : Penyelesaian Sengketa Penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen (Pasal 45-48)Bab 11 : Badan Peyelesaian Sengketa konsumen Bahwa pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. (Pasal 49-58)Bab 12 : Penyidikan 7
  8. 8. Pasal ini berisi ketentuan mengenai pejabat pegawai negeri sipil yang berwenang melakukan penyidikan di bidang perlindungan konsumen. (Pasal 59)Bab 13 : Sanksi Pasal-pasal ini berisi ketentuan mengenai sanksi-sanksi terhadap pelanggaran undang- undang ini. (Pasal 60-63)Bab 14 : Ketentuan Peralihan (Pasal 64)Bab 15 : Ketentuan Penutup (Pasal 65)Beberapa Penjelasan:Hak Konsumen a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barangdan/atau jasa; b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa, serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi, serta jaminan yang dijanjikan; c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; e. Hak untuk mendapatkan advokasi,perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur serta idak deskriminatif; h. Hak untuk mendapatkan kompensasi,ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.Kewajiban Konsumen a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan; b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan /atau jasa ; c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut;Hak Pelaku Usaha a. Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; b. Mendapatkan perlindungan hukum dari tidakan konsumen yang beritikad tidak baik; c. Melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; 8
  9. 9. d. Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang/atau jasa yang diperdagangkan; e. Hak – hak yang diatyr dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.Kewajiban Pelaku Usaha a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatannya; b. Memberikan informasi yang benar,jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan,perbaikan dan pemeliharaan; c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak deskriminatif; d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan /atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan; f. Memberi kompensasi,ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; g. Memberi kompensasi,ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.Sanksi Hukum bagi Pelaku UsahaDidalam undang-undang mengenai perlindungan konsumen ini juga ditentukan mengenai larangan-larangan dan sanksi hukum bagi pelaku usaha yakni dalam Bab IV yang terdiri dari 10 pasal dimulaidari pasal 8 sampai dengan 17.LaranganPada dasarnya undang-undang ini tidak memberikan perlakuan yang berbeda kepada masing-masingpelaku usaha untuk menyelenggarakan kegiatan usaha, sepanjang para pelaku usaha tersebutmenjalankannya secara benar dan bertanggung jawab.Pasal 8 merupakan satu-satunya ketentuanumum, yang berlaku secara umum bagi kegiatan usaha.Sedangkan pasal 9 sampai pasal 16 berisiaturan mengenai promosi dan penawaran barang dan/atau jasa yang dilarang.Larangan tersebutsecara garis besar dapat dibagi dalam dua larangan pokok,yaitu : a. Larangan mengenai produk itu sendiri untuk dimanfaatkan konsumen; b. Larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar,dan tidak akurat sehingga dapat menyesatkan konsumen.Sanksi HukumSanksi – sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar undang-undangini terdapat pada pasal 60 sampai pasal 63 .Sanksi-sanksi yang dapat dikenakan meliputi sanksiadministratif,sanksi pdana pokok dan sanksi pidana tambahan. a. Sanksi administratif adalah penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan yang dikelola oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) 9
  10. 10. b. Sanksi pidana pokok,sanksi ini merupakan sanksi yang dapat dikenakan dan dijatuhkan oleh pengadilan atas tuntutan jasa penuntut umum terhadap pelanggaran yang dikenakan oleh pelaku usaha.Undang-undang tentang perilaku konsumen memungkinkan dilakukannya penuntutan pidana terhadap pelaku usahadan/atau pengurusnya. c. Sanksi pidana tambahan.Bahwa undang-undang ini memungkinkan diberikannya sanksi pidana tambahan diluar pidana pokokyang dapat dijatuhkan.sankssi-sanksi pidana tambahan dapat dijatuhkan berupa : 1. Perampasan barang tertentu; 2. Pengumuman keputusan hakim; 3. Pembayaran ganti rugi; 4. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; 5. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; 6. Pencabutan izin usaha.4. UNDANG-UNDANG NO.22 TAHUN 1999 : TENTANG PEMERINTAH DAERAHBab 1 : Ketentuan Umum (Pasal 1)Bab 2 : Pemerintahan Daerah (Pasal 2-3)Bab 3 : Pembentukan dan Susunan Daerah (Pasal 4-6)Bab 4 : Kewenangan Daerah (Pasal 7-13)Bab 5 : Bentuk dan Susunan Pemerintah (Pasal 14-68)Bab 6 : Peraturan Daerah dan Kepala Daerah (Pasal 69-74)Bab 7 : Kepegawaian Daerah (Pasal 75-77)Bab 8 : Keuangan Daerah (Pasal 78-86)Bab 9 : Kerjasama dan Penyelesaian Perselisihan (Pasal 87-89)Bab 10 : Kawasan Perkotaan (Pasal 90-92)Bab 11 : Desa (Pasal 93-111)Bab 12 : Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 112-114)Bab 13 : Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Pasal 115-116)Bab 14 : Ketentuan Lain-lain (Pasal 117-123) 10
  11. 11. Bab 15 : Ketentuan Peralihan (Pasal 124-130)Bab 16 : Ketentuan Penutup (Pasal 131-134)G. IMPLIKASI PADA SKBHasil studi kelayakan untuk aspek yuridis, hendaknya memberikan hasil kajian berupa informasiperihal: 1. Bentuk jenis perusahaan, identitas pelaksana bisnis, bisnis apa yang akan dikerjakan, waktu pelaksanaan, dan tempat di mana proyek bisnis berlokasi, sehingga, setelah dikaji secara seksama, akan tampak jelas layak atau tidaknya rencana bisnis tersebut. 2. Kajian yuridis terhadap rencana bisnis tersebut hendaknya menggunakan peraturan- peraturan yang berlaku, seperti undang-undang dan turunannya.Hasil AnalisisHasil analisis terhadap elemen-elemen yang dipaparkan di atas merupakan bagian dari aspek yuridisyang nanti akan berupa suatu pernyataan apakah rencana bisnis dianggap layak atau tidak layak.Jika, rencana bisnis dinyatakan layak, maka studi akan dilanjutkan ke aspek yang lain. Jika, rencanabisnis dinyatakan tidak layak, dapat dilakukan kajian ulang yang lebih realistis dan positif sehinggakajian menjadi layak. Apabila sulit untuk menjadi layak, maka sebaiknya rencana bisnis ini diakhirisaja.H. KASUSAda 3 orang bersahabat yang dulu kuliah bersama di suatu universitas. Sekarang mereka mempunyaikesibukan masing-masing. Ari bekerja di suatu kantor di Jakarta, Bari seorang konsultan dan Cerimenjadi kontraktor sukses di Bandung. Ketiga sahabat ingin menjalin keakraban kembali dengansuatu wadah bisnis. Bari mengusulkan untuk mendirikan pasar swalayan di daerah kelahirannya yangmenurutnya sangat prospektif dan layak. Ketiga sahabat karena kesibukan beritikad hanya maumenyertakan modal dalam pendirian usaha bersama ini. 1. Saudara diminta menentukan badan hukum apa yang tepat untuk mewadahi organisasi ketiga sahabat dalam rencana mendirikan pasar swalayan. 2. Setelah menentukan bentuk badan usahanya apa saja yang harus dipersiapkan dalam kaitannya dengan perizinan usaha? 3. Buatlah konsep kerjasama dalam rangka mendirikan pasar swalayan sebelum ke notaris untuk pembuatan anggaran dasar dan rumah tangganya? 4. Perizinan apa saja yang dibutuhkan agar usahanya dikatakan legal dan berizin?Jawaban1. RIZKE WILIYANTI (1002155519)Analisis Kasus : Dari kasus diketahui bahwa ketiga sahabat karena kesibukan beritikad hanya maumenyertakan modal dalam pendirian usaha bersama swalayan ini. Dari keterangan ini kita dapatmelihat bahwa bentuk usaha yang sebaiknya dipilih adalah Perseroan Komanditer (CV). Perseroan 11
  12. 12. Komanditer (CV) merupakan suatu persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang yang masing-masing menyerahkan sejumlah uang dalam jumlah yang tidak perlu sama. Sekutu dalam PerseroanKomanditer ini ada dua macam, ada yang disebut sekutu komplementer yaitu orang-orang yangbersedia untuk mengatur perusahaan dan sekutu komanditer yang mempercayakan uangnya danbertanggung jawab terbatas kepada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan. Ketigasahabat akan dikategorikan sebagai Sekutu Komanditer karena hanya mempercayakan modal saja,tapi tidak terlibat langsung dalam pengoperasian perusahaan. Ketiga sahabat harus dapat memilihorang keempat yang akan dijadikan sekutu komplementer yang akan mengelola swalayan ini.Mengapa ketiga sahabat sebaiknya mendirikan CV dan bukannya Firma, Perseroan Terbatas (PT),Koperasi, atau bentuk badan usaha lainnya? Karena jika badan usaha yang dipilih adalah : a. Firma Firma adalah sebuah bentuk perkumpulan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nama bersama. Di dalam firma yang menjalankan usaha adalah pihak yang memiliki modal, tidak ada pembagian sekutu seperti halnya CV. Sedangkan dari data diketahui bahwa ketiga sahabat hanya mau menyertakan modal, karena akibat kesibukan masing- masing mereka tidak dapat mengelola swalayan tersebut. b. Perseroan Terbatas (PT) Badan jenis ini adalah suatu badan yang mempunyai kekayaan, hak, dan kewajiban yang terpisah dari yang mendirikan dan yang memiliki. Pada saat pendirian PT, modal dasar minimal telah ditetapkan berdasarkan peraturan Pemerintah, yaitu sebesar Rp.50.000.000 dan harus disetorkan ke kas Perseroan minimal 25% nya. Dari data kasus, tidak diketahui besar modal yang akan ditanam oleh ketiga sahabat. Karena itu badan usaha PT tidak dapat dipilih sebagai bentuk usaha swalayan yang akan mereka dirikan. c. Koperasi Koperasi merupakan bentuk badan usaha yang bergerak di bidang ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya yang bersifat murni, pribadi dan tidak dapat dialihkan. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Sekilas mungkin kita akan mengkategorikan bentuk badan usaha yang sebaiknya didirikan oleh ketiga sahabat adalah koperasi. Namun jika kita pahami lebih dalam, koperasi tidak cocok karena Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Ketiga sahabat hanya menyetorkan modal, dan tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha. d. Perusahaan Negara (PN) Perusahaan Negara adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang modalnya secara keseluruhan dimilki oleh negara, kecuali jika ada hal-hal khusus berdasarkan Undang- Undang. Tujuan dari pendirian perusahaan negara ini adalah untuk membangun ekonomi nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur.2. NASTA AULIA LISTI (1002112249)CV dapat didirikan dengan syarat dan prosedur yang lebih mudah daripada PT, yaitu hanyamensyaratkan pendirian oleh 2 orang, dengan menggunakan akta Notaris yang berbahasa Indonesia.Walaupun dewasa ini pendirian CV mengharuskan adanya akta notaris, namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dinyatakan bahwa pendirian CV tidak mutlak harus dengan akta Notaris. 12
  13. 13. Pada saat para pihak sudah sepakat untuk mendirikan CV, maka dapat datang ke kantorNotaris dengan membawa KTP. Untuk pendirian CV, tidak diperukan adanya pengecekan nama CVterlebih dahulu. Oleh karena itu proses nya akan lebih cepat dan mudah dibandingkan denganpendirian PT. Namun demikian, dengan tidak didahuluinya dengan pengecekan nama CV, menyebabkan namaCV sering sama antara satu dengan yang lainnya. Pada waktu pendirian CV, yang harus dipersiapkansebelum datang ke Notaris adalah adanya persiapan mengenai: 1. Calon nama yang akan digunakan oleh CV tersebut 2. tempat kedudukan dari CV 3. Siapa yang akan bertindak selaku Persero aktif, dan siapa yang akan bertindak selaku persero diam. 4. Maksud dan tujuan yang spesifik dari CV tersebut (walaupun tentu saja dapat mencantumkan maksud dan tujuan yang seluas-luasnya).Untuk menyatakan telah berdirinya suatu CV, sebenarnya cukup hanya dengan akta Notaristersebut, namun untuk memperkokoh posisi CV tersebut, sebaiknya CV tersebut di daftarkan padaPengadilan Negeri setempat dengan membawa kelengkapan berupa Surat Keterangan DomisiliPerusahaan (SKDP) dan NPWP atas nama CV yang bersangkutan. Apakah itu akta, SKDP, NPWP dan pendaftaran pengadilan saja sudah cukup?Sebenarnya semua itu tergantung pada kebutuhannya. Dalam menjalankan suatu usaha yang tidakmemerlukan tender pada instansi pemerintahan, dan hanya digunakan sebagai wadah berusaha,maka dengan surat-surat tersebut saja sudah cukup untuk pendirian suatu CV. Namun, apabilamenginginkan ijin yang lebih lengkap dan akan digunakan untuk keperluan tender, biasanyadilengkapi dengan surat-surat lainnya yaitu: 1. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) 2. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) 3. Tanda Daftar Perseroan (khusus CV) 4. Keanggotaan pada KADIN Jakarta.Pengurusan ijin-ijin tersebut dapat dilakukan bersamaan sebagai satu rangkaian dengan pendirianCV dimaksud, dengan melampirkan berkas tambahan berupa:1. Copy kartu keluarga Persero Pengurus (Direktur) CV2. Copy NPWP Persero Pengurus (Direktur) CV3. Copy bukti pemilikan atau penggunaan tempat usaha, dimana a. Apabila milik sendiri, harus dibuktikan dengan copy sertifikat dan copy bukti pelunasan PBB th terakhir. b. Apabila sewa kepada orang lain, maka harus dibuktikan dengan adanya perjanjian sewa menyewa, yang dilengkapi dengan pembayaran pajak sewa (Pph) oleh pemilik tempat. sebagai catatan berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta, untuk wilayah Jakarta, yang dapat digunakan sebagai tempat usaha hanyalah Rumah toko, pasar atau perkantoran. Namun ada daerah-daerah tertentu yang dapat digunakan sebagai tempat usaha yang tidak membayakan lingkungan, asalkan mendapat persetujuan dari RT/RW setempat . 13
  14. 14. 4. Pas photo ukuran 3X4 sebanyak 4 lembar dengan latar belakang warna merah Jangka waktu pengurusan semua ijin-ijin tersebut dari pendirian sampai dengan selesai lebih kurang selama 2 bulan.3. LILIS ROHAYATI (100212)Konsep kerjasama dalam rangka mendirikan pasar swalayan sebelum ke notaris untuk pembuatananggaran dasa dan rumahnya tangganya adalah:Karena bentuk badan usaha sudah ditentukan (no. 1) maka konsep kerjasam selanjutnya adalah: a. Menentukan tujuan didirikannya pasar swalayan tersebut. Misalnya selain ingin menjalin keakraban adalah mencari laba atau keuntungan. b. Menentukan pembagian modal masing-masing individu. c. Menentukan rasio pembagian laba atau ruginya. d. Kesepakatan penentuan struktur kepengurusan badan usaha, misalnya penentuan pemimpin serta direktur-direkturnya. e. Survei tempat, dimana tempat apakah mendapat persetujuan masyarakat setempat atau tidaknya dan sesuai dengan pemenuhan kebutuhan masyarakatnya atau tidak. Sebab tanpa adanya izin dari masyarakat setempat, bisnis tidak akan berjalan. f. Menentukan nama tersebut sesuai tempatnya. g. Penentuan jenis barang dagangan apa saja yang dijual di pasar swalayan tersebut. h. Menentukan pemasok atas persediaan-persediaan yang dibutuhkan. i. Menentukan aset-aset lainnya yang dibutuhkan. Misalnya kendaraan untuk pengangkutan barang, komputer untuk pencatatan transaksi.4. APRIYANTI (100211)Usahanya yang akan didirikan oleh ketiga sahabat tersebut adalah CV.Tata cara perizinan yang diperlukan agar CV dikatakan legal dan berizin yaitu :TAHAPAN PROSES PENDIRIAN DAN PERIZINAN CVTAHAP 1 : Persiapan (Konsultasi, Pengisian Formulir Pendirian CV dan Surat Kuasa) Konsultasi diperlukan untuk mengetahui ruang lingkup pendirian CV, biaya dan cara pembayaran, prosedur dan persyaratan yang dibutuhkan untuk pendaftaran dan perizinan serta berbagai aspek terkait dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan perseroan. Persiapan dilakukan oleh para pendiri peseroan dengan mengisi formulir dan surat kuasa pendirian CV. Lama Proses; tergantung para pendiri perseroan.TAHAP 2 : Pembuatan Draft/Notulen Anggaran Dasar CV Draf/Notulen anggaran dasar dibuat berdasarkan informasi yang dibuat oleh para pendiri perseroan didalam Formulir pendirian CV dan Surat Kuasa. Lama proses; 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diajukan 14
  15. 15. Persyaratan yang dibutuhkan : a. Melampirkan asli Formulir dan Surat Kuasa Pendirian CV b. Melampirkan copy KTP para pendiri dan pengurus c. Melampirkan copy KK pimpinan perusahaan (pesero aktif/direktur perseroan)TAHAP 3 : Pembuatan Akta Pendirian CV Proses pembuatan Akta Pendirian dilakukan oleh Notaris yang berwenang AKTA PENDIRIAN CV akan dibuat dan ditandatangani oleh NOTARIS yang berwenang dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Lama Proses; 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diajukanTAHAP 4 : Surat Keterangan Domisili Perusahaan Permohonan Surat Keterangan Domisili diajukan kepada Kepala Kantor Kelurahan setempat sesuai dengan Alamat Kantor perusahaan berada, sebagai bukti keterangan/keberadaan alamat perusahaan, Lama Proses; 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diajukan Persyaratan lain yang dibutuhkan : a. Copy Kontrak/Sewa tempat usaha atau bukti kepemilikan tempat usaha b. Surat keterangan dari pemilik gedung apabila bedomisili di gedung perkantoran c. Copy PPB tahun terakhir sesuai tempat usaha untuk perusahaan yang berdomisili di RUKO/RUKANTAHAP 5 : NPWP-Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat Keterangan sebagai Wajib Pajak Permohonan pendaftaran nomor pokok wajib pajak diajukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan keberadaan domisili perusahaan. Lama Proses NPWP; 2 (dua) hari kerja permohonan diajukan dan Lama Proses SKT wajib pajak; 2 (dua) hari kerja permohonan diajukan Persyaratan lain yang dibutuhkan : a. Bukti PPN atas sewa/kontrak tempat usaha bagi yang berdomisili di gedung perkantoran.TAHAP 6 : Pendaftaran ke Pengadilan Negeri Permohonan ini diajukan kepada Kantor Penitera Pengadilan Negeri setempat sesuai keberadaan domisili atau tempat kedudukan perseroan. Lama Proses; 2 (dua) hari kerja setelah Permohonan diajukan Persyaratan lain yang dibutuhkan : a. Melampirkan Asli Akta Pendirian.TAHAP 7 : UUG/SITU-Surat Izin Tempat Usaha 15
  16. 16. UUG/SITU Ini diperlukan untuk proses Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau SIUP-Surat IzinUsaha Perdagangan atau untuk Izin kegiatan usaha yang dipersyaratkan adanya UUG/SITUberdasarkan Undang-undang Gangguan.TAHAP 8 : SIUP-Surat Izin Usaha Perdagangan Permohonan SIUP diajukan kepada Dinas Perdagangan Kota/Kabupaten/Propinsi sesuai dengan keberadaan domisili Perusahaan. Lama Proses; 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diajukan Penggolongan SIUP terdiri dari SIUP Besar, Menengah dan Kecil dengan ketentuan sebagai berikut : a. SIUP Besar untuk Modal disetor diatas 500 Juta, b. SIUP Menengah untuk Modal disetor diatas 200 juta s.d 500 juta. c. SIUP Kecil untuk Modal disetor s.d 200 juta.Untuk informasi prosedur & persyaratan SIUP,TAHAP 9 : TDP-Tanda Daftar Perusahaan Permohonan pendaftaran diajukan kepada Kantor Dinas Perindustrian & Perdagangan Kota/Kabupaten cq. Kantor Pendaftaran perusahaan sesuai dengan domisili perusahaan. Bagi perusahaan yang telah terdaftar akan diberikan sertifikat TANDA DAFTAR PERUSAHAAN sebagai bukti bahwa Perusahaan/Badan Usaha telah melakukan Wajib Daftar Perusahaan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 37/M- DAG/PER/9/2007 tentang “PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN” Lama Proses; 14 (empatbelas) hari kerja setelah permohonan diajukanUntuk informasi prosedur dan persyaratan Tanda Daftar PerusahaanTAHAP 10 : 1 (satu) set dokumen yang dilegalisir oleh Notaris Setelah semua dokumen selesai kami akan ajukan ke Notaris untuk dilegalisir sesuai dengan aslinya. Lama Proses; 1 (satu) hari kerja setelah permohonan diajukanPerizinan yang dibutuhkan untuk mendirikan PASAR SWALAYAN/MALL/INDUSTRI yaitu dilakukansebagai berikut :1. Surat Permohonan;2. Foto copy Surat Tanah ( Sertifikat/AJB/PPJB );3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);4. Foto copy Bukti Lunas PBB Terakhir;5. Aspek Tata Guna Lahan;6. Fotocopi Akte Pendirian Perusahaan;7. Gambar Rencana Bangunan;8. Perhitungan Konstruksi (untuk bangunan lebih dari dua lantai);9. Persetujuan Tetangga, diketahui Kelurahan dan Kecamatan; 16
  17. 17. 10. Foto copy Izin Peruntukan Penggunaan Tanah;11. Pengesahan Rencana Tapak/Siteplan;12. Rekomendasi Rencana Teknis Bangunan Gedung dari Dinas P2B Kota Bekasi;13. Rekomendasi ANDALL (analisa dampak lalu lintas);14. Rekomendasi AMDAL (analisa dampak lingkungan) dan atau UKL/UPL;15. Rekomendasi Pematangan Lahan;16. Rekomendasi Peil Banjir;17. Bukti Penyerahan Lahan TPU;18. Rekomendasi TKPRD dan atau Izin Lokasi (TKPRD : Luas tanah 10.000m2) ; 17
  18. 18. KESIMPULAN Sebagai penutup, kami menyarankan agar dalam mendirikan suatu bidang usaha, alangkahbaiknya untuk dipertimbangkan dari segala segi, tidak hanya dari segi kepraktisannya, namunjuga dari segi pembagian resiko di antara para pemilik suatu jenis entitas bisnis, agar tidak terjadipertentangan di kemudian hari. Selain itu, suatu bentuk usaha yang akan didirikan harus memilikikejelasan badan hukum agar legalitasnya jelas dan memiliki dasar hukum yang kuat. 18
  19. 19. DAFTAR PUSTAKAUmar, Dr. Husein. 2007. Studi Kelayakan Bisnis-Edisi 3 Revisi.PT Gramedia Pustaka Umum,Jakarta.www.google.com 19

×