Dokumen tersebut membahas konsep good governance dan implementasinya di Indonesia. Good governance merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab sesuai prinsip demokrasi dan pasar bebas. Indonesia berusaha menerapkan good governance namun masih menghadapi tantangan seperti korupsi, ketidaksetaraan ekonomi, dan konflik sosial. Diperlukan penegakan prinsip- prinsip good governance seperti partisipasi masyarak

1. Tugas Individu Hukum dan Administrasi Perencanaan Page 1
NISRINA SARI ARDHITAMA
3612100058
SKEMA
KONSEP GOOD GOVERNENCE
Good governance di perkenalkan pertama kali oleh World Bank dimana good Governance adalah suatu
penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip
demokrasi dan pasar yang efisien, sebagai upaya dalam menghindari kesalahan alokasi dana investasi
dan korupsi serta menjalankan kedisiplinan anggaran dan menciptakan legal and political framework bagi
tumbuhnya aktivitas usaha.
Good Government mewujukan Pemerintahan yang baik. Cita negara berdasarkan hukum, di mana
masyarakatnya merupakan self regulatory society. Dengan demikian, pemerintah sudah dapat mereduksi
perannya sebagai pembina dan pengawas implementasi visi dan misi bangsa dalam seluruh sendi-sendi
kenegaraan melalui pemantauan terhadap masalah-masalah hukum yang timbul dan menindaklanjuti
keluhan-keluhan masyarakat dan sebagai fasilitator yang baik.
Dalam hal ini actor Negara(pemerintah ), bisnis dan civil society harus bersinergi membangun consensus
dan peran Negara tidak lagi bersifat regulator, hanya sebatas fasilitator saja, Krena untuk membangun
kepemerintahan yang baik maka peran pemerintah harus dikurangi karena di sinyalir jika pemerintahan
yang besar akan menjadi sumber dari kepemerintahan yang buruk. Kepemerintahan yang buruk dapat
ditandai dengan pemerintah yang tidak representative.Dengan pengembangan sistem informasi yang
KONSEPGOOD
GOVERNENCE
PRINSIP
• 10 PRINSIP
GOOD
GOVERNANCE
BIDANG YANG
HARUS
DIMILIKI
• POLITIK
• EKONOMI
• SOSIAL
• HUKUM
IMPLENTASI DI
INDONESIA
KRITIK

2. Tugas Individu Hukum dan Administrasi Perencanaan Page 2
baik, kegiatan pemerintahan menjadi lebih transparan, dan akuntabel, karena pemerintah mampu
menangkap feedback dan meningkatkan peran serta masyarakat.
Agar memahami konsep good governance sehingga dalam penerapannya sesuai tujuan maka harus
mengertahui dan memahami prinsip-prinsip good governance, Prinsip-prinsip tersebut meliputi
(Hardjasoemantri,2003):
 Partisipasi masyarakat: semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan
keputusan, baik secara langsung maupun melalui institusi perwakilan yang legitimate sah yang
mewakili kepentingan mereka.Partisipasi harus informative dan terorganisir.Menurut Jeff dan
Shah (1998: 67) good governance digunakan untuk melihat partisipasi melalui: Tingkat
kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam
pembangunan daerah, tingkat kuantitas dan kualitas masukan (kritik dan saran) untuk
pembangunan daerah dan terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap
setiap langkah pembangunan
 Tegaknya supremasi hukum: kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu,
termasuk didalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
 Transparasi: transparansi dibangun atas dasar informasi yang bebas. Seluruh proses
pemerintah, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang
berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan
dipantau.
 Peduli dan stakeholder: lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintah harus berusaha
melayani semua pihak yang berkepentingan.
 Berorientas pada consensus: tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-
kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu consensus menyeluruh dalam hal apa yang
terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-
kebijakan dan prosedur-prosedur
 Kesetaraan: semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau
mempertahankan kesejahteraan mereka.
 Efektifitas dan efisiensi: proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil
sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada
seoptimal mungkin.
 Akuntabilitas: para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta, dan organisasi
masyarakat bertanggungjawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga
yang berkepentingan.
 Visi strategis:
Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan
datang. Kualifikasi ini menjadi penting dalam kerangka perwujudan goodgovernance, karena
perubahan dunia dengan kemajuan teknologinya yang begitu cepat

3. Tugas Individu Hukum dan Administrasi Perencanaan Page 3
BIDANG YANG HARUS DIMILIKI
Good governance sebagai upaya untuk mencapai pemerintahan yang baik maka harus memiliki
beberapa bidang yang dilakukan agar tujuan utamanya dapat dicapai, yang meliputi (Efendi,
2005):
1. Politik
Politik merupakan bidang yang sangat riskan dengan lahirnya msalah karena seringkali menjadi
penghambat bagi terwujudnya good governance. Konsep politik yang kurang bahkan tidak
demokratis yang berdampak pada berbagai persoalan di lapangan.
2. Ekonomi
perekonomian yang baik merupakan implementasi good governance yang berhail, karena jika
terjadi krisis ekonomi bisa melahirkan berbagai masalah sosial yang bila tidak teratasi akan
mengganggu kinerja pemerintahan secara menyeluruh..
3. Sosial
Masyarakat yang sejahtera dengan terwujudnya setiap kepentingan masyarakat yang tercover
dalam kepentingan umum adalah perwujudan nyata good governance. Masyarakat selain
menuntut perealisasikan haknya tetapi juga harus memikirkan kewajibannya dengan
berpartisipasi aktif dalam menentukan berbagai kebijakan pemerintahan. Hal ini sebagai
langkah nyata menjalankan fungsi pengawasan yang efektif dalam pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan.
4. Hukum
Dalam menjalankan pemerintahan pejabat negara memakai hukum sebagai istrumen
mewujudkan tujuan negara. Hukum adalah bagian penting dalam penegakan good governance.
Setiap kelemahan sistem hukum akan memberikan influence terhadap kinerja pemerintahan
secara keseluruhan, karena good governanance tidak akan dapat berjalan dengan baik dengan
hukum yang lemah. Penguatan sistem hukum atau reformasi hukum merupakan kebutuhan
mutlak bagi terwujudnya good governance. Hukum saat ini lebih dianggap sebagai komiditi
daripada lembaga penegak keadilan dan kalangan kapitalis lainnya. Kenyataan ini yang
membuat ketidakpercayaan dan ketidaktaatan pada hukum oleh masyarakat.
Implemetasi di Indonesia
Semnejak masa reformasi konsep good government mulai popular di masyrakat dann pemerintah,
namun masih banyak pelanggaran atau ketidak sesuaian dengan indicator atau prinsip dari good
government ,sehingga terjadi hal hal sebagai berikut
Prektek KKN di Indonesia sangat tinggi dan Indonesia termasuk peringkat atas dalam tingakt korupsi di
Dunia.
Dalam BIdang Ekonomi
Ekonomi Indonesia memang sempat terlepas dari krisis global yang bahkan bisa menimpa Amerika
Serikat. Namun keadaan Indonesia saat ini masih terbilang krisis karena masih banyaknya pihak yang
belum sejahtera dengan ekonomi ekonomi rakyat. Krisis politik yang saat ini terjadi di Indonesia dewasa
ini tidak lepas dari penataan sistem politik yang kurang demokratis. Maka perlu dilakukan pembaharuan
politik yang menyangkut berbagai masalah penting.
Dalam Bidang Sosial

4. Tugas Individu Hukum dan Administrasi Perencanaan Page 4
Indonesia saat ini masih belum mampu memberikan kedudukan masyarakat yang berdaya di hadapan
negara. Karena diberbagai bidang yang didasari kepentingan sosial masih banyak timbul masalah sosial.
Sesuai dengan UUD NRI Pasal 28 bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan
pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Masyarakat
diberikan kesempatan untuk membentuk golongan dengan tujuan tertentu selama tidak bertentangan
dengan tujuan negara. Namun konflik antar golongan yang masih sering terjadi sangat kecil kemungkinan
good governance bisa ditegakkan. Maka good governance harus ditegakkan dengan keadaan
masyarakat dengan konflik antar golongan tersebut.
Dalam Hubungan Internasional
Indonesia memiliki hubungan internasional yang buruk pada masa pemerintah SBY disebabkan konflrik
Indonesia dengan Negara Malaysia.
Kritik
Indonesia merupakan Negara yang berusaha untuk mengimplentasikan konsep Good Governance
,namun pada prakteknya msasih banyak masalh-masalah nasional yang muncul agar teratasi masalh
tersebut dibutuhkan hubungan yang baik adara masyarakat dan pemerintahj selain itu
. Untuk mencapai good governance dalam tata pemerintahan di Indonesia, maka prinsip-prinsip good
governance hendaknya ditegakkan dalam berbagai institusi penting pemerintahan, prinsp-prinsip tersebut
meliputi: Partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparasi, peduli dan stakeholder,
berorientas pada consensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis.
Sehingga apa yang didambakan Indonesia menjadi negara yang Clean and good governance dapat
terwujud dan hilangnya faktor-faktor Kepentingan politik, KKN, peradilan yang tidak adil, bekerja di luar
kewenangan, dan kurangnya integritas dan transparansi adalah beberapa masalah yang membuat
pemerintahan yang baik masih belum bisa tercapai. Dengan melaksanakan prinsip-prinsip good
governance maka tiga pilarnya yaitu pemerintah, korporasi, dan masyarakat sipil saling menjaga, support
dan berpatisipasi aktif dalam penyelnggaraan pemerintahan yang sedang dilakukan. Terutama antara
pemerintah dan masyarakat menjadi bagian penting tercapainya good governance. Jika tidak akan sulit
ter apabila integritas pemerintah dalam menjalankan pemerintah tidak dapat dijamin. Hukum hanya akan
menjadi bumerang yang bisa balik menyerang negara dan pemerintah menjadi lebih buruk apabila tidak
dipakai sebagaimana mestinya. Konsistensi pemerintah dan masyarakat harus terjamin sebagai wujud
peran masing-masing dalam pemerintah. Setiap pihak harus bergerak dan menjalankan tugasnya sesuai
dengan kewenangan masing-masing.
Sumber
http://www.banyumaskab.go.id/read/1139/pelaksanaan-good-governance-di-indonesia#.VSb54PmUeSo