SlideShare a Scribd company logo
1 of 84
Download to read offline
1




                                      BAB I

                               PENDAHULUAN




1.1    Latar Belakang Penelitian

       Dalam proses kegiatan operasional, setiap perusahaan mempunyai tujuan

utama yaitu, mencari laba. Selain itu juga untuk pertumbuhan yang terus-menerus

(Growth), kelangsungan hidup (Survival), kesan positif di mata publik (Image).

       Untuk mencapai tujuan ini manajemen sebagai pihak yang diserahi hak

dan tanggung jawab memiliki atau menguasai faktor-faktor produksi yang

digunakan seperti Money, Man, Material, dan Method. Proses ini sering juga

disebut proses produksi. Proses ini dimaksudkan untuk menghasilkan penerimaan

kas melalui penjualan produksi tersebut yang menjadi salah satu sumber dana

utama bagi pelaksanaan kegiatan perusahaan

       Untuk menghasilkan produk ini maka aset tetap memegang peranan yang

sangat besar, seperti lahan sebagai tempat berproduksi bagi usaha pertambangan

pertanian, perkebunan dan perikanan. Bangunan sebagai tempat pabrik, kantor

dan kegiatan lainnya. Mesin dan peralatan sebagai alat untuk berproduksi.

Kendaraan pengangkutan sebagai alat untuk mengangkut produk atau hasil

lainnya. Inventaris berupa inventaris kantor, perabot, meja, kursi lemari dan lain-

lain sebagai alat yang mendukung kegiatan perusahaan semuanya.

       Bahkan ada aset tetap yang tidak berwujud tetapi yang sangat penting

dalam kegiatan produksi dan tanpa aset ini barangkali perusahaan tidak dapat
2




beroperasi misalnya, HPH (Hak Penguasaan Hutan), HGU (Hak Guna Usaha),

HGB (Hak Guna Bangunan), Patent, Franchise, Hak Cipta, dan lain-lain.

       Peranan aset tetap ini sangat besar dalam perusahaan baik ditinjau dari segi

fungsinya, dari segi jumlah dana yang diinvestasikan, dari pengolahannya yang

melibatkan banyak orang, dari segi pembuataanya yang sering jangka panjang,

maupun dari segi pengawasannya yang agak rumit.

       Setiap perusahaan pasti memiliki aset tetap baik yang berwujud maupun

yang tidak berwujud. Namun jenis aset tetap yang dimiliki suatu perusahaan akan

berbeda dengan perusahaan lainnya seperti perusahaan jasa, aset tetapnya berbeda

dengan aset tetap perusahaan perkebunan, perkapalan, perminyakan, perdagangan

dan lain-lain.

       Pada kenyataanya kegiatan utama yang dilakukan untuk mencapai tujuan

dalam suatu perusahaan terkadang tidak terlalu memanfaatkan aset tetap yang

dimiliki secara optimal sehingga ada aktiva tetap yang menganggur. Dengan

berbagai pengorbanan yang telah dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap

tersebut hal ini dianggap merugikan bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan

dirasa perlu untuk lebih mengoptimalkan aset berupa aset tetap yang dimilikinya

salah satu diantaranya dengan meleasekan atau menyewagunausahakan aset tetap

tersebut.

       Usaha leasing di luar negeri sudah mengalami perkembangan yang lama

sekali. Di Indonesia leasing baru mulai berkembang sejak dikeluarkanya peraturan

kegiatan usaha leasing yang sementara masih terbatas dalam bentuk Surat

Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri
3




Perdagangan Nomor      122/MK/IV/2/1979, nomor 32/M/SK/1974 dan nomor

30/Kpb/I/1974 tertanggal 7 Februari 1974 tentang ”Tentang Perjanjian Leasing”.

Kemudian keputusan ditindaklanjuti lagi antara lain oleh: Surat Edaran Direktur

Jenderal Moneter Dalam Negeri No. SE/499/MD/1984 tanggal 24 Januari 1984

tentang Ketentuan dan Tata Cara Penyampaian Laporan Perusahaan Leasing. Dan

Kep.Menteri No.1251/KMK.013/88 tanggal 20 Desember 1988. Dan dari

berbagai rujukan maka lahirlah PAI Pernyataan No.6 “Standar Khusus Akuntansi

Sewa Guna Usaha” tanggal 19 September 1990.

       Beberapa tahun terakhir ini khususnya di kota-kota besar, telah

berkembang perusahaan-perusahaan leasing. Masalah leasing (Sewa Guna Usaha)

ini semakin berkembang sebagai alternatif pembiayaan di Indonesia dimana lease

mendatangkan keuntungan bagi pengusaha. Di Indonesia pembiayaan leasing

meliputi pengadaan barang modal untuk tujuh sektor leasing. Ketujuh sektor

tersebut antara lain: sektor transportasi, industri, pertanian, konstruksi,

pertambangan, perkantoran dan kesehatan.

       Lease merupakan suatu cara untuk memperoleh hak untuk menggunakan

aset berwujud tertentu dalam jangka waktu tertentu. Pihak yang memberikan

asetnya untuk digunakan orang lain disebut lessor sedangkan pihak yang

mendapatkan hak menggunakan aktiva tersebut disebut lessee.

       PT INTI (Persero) Bandung merupakan salah satu BUMN yang bergerak

di bidang industri telekomunikasi sebagi penyedia jasa dan penjualan peralatan

telekomunikasi. Dalam menjalankan aktivitasnya, PT INTI memberikan

pelayanan jasa dan penjualan peralatan telekomunikasi kepada instansi yang
4




membutuhkan. Pelaksanaan kegiatan perusahaan ini dilakukan oleh beberapa

Divisi (bagian) yang telah ditentukan sesuai dengan SK Direksi PT INTI (Persero)

Bandung tentang struktur perusahaannya.

       Disamping kegiatan operasional utamanya dalam pelayanan jasa dan

penjualan peralatan telekomunikasi, PT INTI juga melakukan lease terhadap

properti yang dimiliki sebagai salah satu cara mengoptimalkan aset berupa aset

berwujud yang dimilikinya untuk meningkatan pendapatan perusahaan.

       Namun jika melihat kondisi laporan keuangan lima tahun ke belakang,

pendapatan khususnya pendapatan lain-lain (Sewa) yang diperoleh PT INTI

(Persero) cenderung terus menurun dari tahun ke tahun (lampiran 1). Hal ini

mungkin disebabkan adanya penurunan jumlah lessee yang berminat untuk

menyewa asset yang dimiliki oleh PT INTI (Persero). Indikasi lain, adanya

ketidaktepatan dalam penentuan komponen biaya-biaya yang dibebankan kepada

lessee juga bisa menyebabkan pengurangan nilai pendapatan yang diterima oleh

PT INTI (Persero)

       Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 30 (Revisi 2007) tentang

”Sewa” telah menetapkan standar umum pengakuan pendapatan dan komponen-

komponen biaya yang dapat dibebankan kepada lessee. Diharapkan dengan

penerapan PSAK tersebut secara konsisten, maka penentuan pendapatan sewa

yang akan diterima akan tepat dan terjadi peningkatan pendapatan sewa yang

diperoleh PT INTI (Persero).

       Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud mengadakan suatu

penelitian dengan judul: “ANALISIS KONSISTENSI PENERAPAN PSAK
5




NO      30 ATAS      SEWA GUNA USAHA AKTIVA TETAP DALAM

MENENTUKAN KETEPATAN PENENTUAN PENDAPATAN SEWA PT

INTI (Persero)”



1.2      Identifikasi Masalah

         Berdasakan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, penulis

membatasi masalah yang akan diteliti dengan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan komponen biaya-biaya yang dibebankan kepada lessee

      dalam PSAK No 30 (Sewa)?

2. Seberapa besar kosistensi PT INTI (Persero) dalam penerapan PSAK No 30?

3. Apakah penerapan PSAK secara konsisten dapat menentukan pendapatan

      sewa PT INTI (Persero) yang tepat?



1.3      Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1    Maksud Penelitian

         Maksud     penelitian   yang      penulis   lakukan   diantaranya   untuk

mengumpulkan data dan informasi baik secara ekstern maupun intern tentang

sejauh mana penerapan PSAK No 30 (sewa) atas sewa guna usaha aktiva tetap

secara konsisten di PT INTI (Persero) dapat menentukan pendapatan sewa yang

tepat kemudian menganalisis data dan informasi tersebut yang dituangkan dalam

bentuk laporan akhir sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan

Diploma III.
6




1.3.2    Tujuan Penelitian

         Adapun tujuan penelitian ini antara lain:

1.      Untuk mengetahui penentuan komponen biaya yang sesuai dengan PSAK

        No 30 (sewa)

2.      Untuk mengetahui sejauh mana konsistensi penerapan PSAK No 30 di PT

        INTI (Persero)

3.      Untuk mengetahui penerapan PSAK No.30 secara konsisten dapat

        menentukan pendapatan sewa PT INTI (Persero) yang tepat.



1.4      Kegunaan Hasil Penelitian

         Dengan maksud dan tujuan yang telah disampaikan sebelumnya,

diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat diantaranya:

1.      Bagi Penulis

        Memberikan pengetahuan dan wawasan tentang penerapan PSAK No 30

        atas sewa guna usaha aktiva tetap

2.      Bagi Perusahaan

        Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan serta sebagai

        pertimbangan dalam menentukan kebijakan khususnya yang terkait dengan

        pelaksanaan Leasing Property yang dilaksanakan.

3.      Bagi Pembaca

        Dengan adanya Laporan Tugas Akhir ini semoga dapat menambah

        perbendaharaan kepustakaan dan sebagai acuan serta tambahan informasi
7




      dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir selanjutnya dengan ruang lingkup

      yang sama.



1.3     Lokasi dan Jadwal Penelitian

        Untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Laporan Tugas Akhir

ini, penulis melakukan penelitian pada PT INTI (Persero) Bandung Jl. Moch Toha

No.77 Bandung dimulai pada bulan Agustus sampai selesai. Adapun jadwal

penelitian, dapat terlihat pada tabel sebagai berikut:



                                          Tabel 1.1

                                     Jadwal Penelitian

N                                                  Agustus    Septeber    Oktober
O                   KEGIATAN                      1 2 3 4    1 2 3 4     1 2 3 4
1     Penentuan Masalah dan Judul
2     Pengajuan Judul
4     Pengumpulan Data
5     Menyusun Laporan
6     Bimbingan
7     Sidang




                                       BAB II
8




      KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS




2.1     Kajian Pustaka

2.1.1   Beban

        Istilah beban dapat dinyatakan sebagai biaya yang secara langsung

maupun tidak langsung telah dimanfaatkan di dalam usaha menghasilkan

pendapatan dalam suatu periode, atau yang sudah tidak memberikan manfaat

ekonomis untuk kegiatan masa berikutnya. Yang dimaksud dengan biaya adalah

pengorbanan ekonomis yang diperlukan untuk memperoleh barang atau jasa.

        Menurut Standar Akuntansi Keungan Bab Pendahuluan paragraf 70 (b)

disebutkan bahwa:

        ”Beban (expense) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu
        periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau
        terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak
        menyangkut pembagian kepada penanam modal”.


        Selanjutnya paragraf 78, 79, 80, menyebutkan:

Paragraf 78

        Definisi beban mencakup baik kerugian maupun beban yang timbul dalam

pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Beban yang timbul dalam

pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa, meliputi, misalnya, beban pokok

penjualan, gaji dan penyusutan. Beban tersebut biasanya bebrbentuk arus keluar

atau berkurangnya aset seperti kas (dan setara kas), persediaan, dan aset tetap.

Paragraf 79
9




       Kerugian mencerminkan pos yang lain yang memenuhi definisi beban

yang mungkin timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa. Kerugian tersebut

mencerminkan berkurangnya manfaat ekonomi dan pada hakikatnya tidak berbeda

dari beban lain. Oleh karena itu, kerugian tidak dipandang sebagai unsur terpisah

dala kerangka dasar ini.

Paragraf 80

       Kerugian dapat timbul, misalnya dari bencana kebakaran, banjir, seperti

juga yang timbul dari pelepasan aset tidak lancar. Definisi beban juga mencakup

kerugian yang belum direalisasi, misalnya, kerugian yang timbul dari pengaruh

kenaikan kurs valuta asing dalam hubungannya dengan pinjaman perusahaan

dalam mata uang tersebut. Kalau kerugaian diakui dalam laporan laba rugi,

biasanya disajikan secara terpisah karena pengetahuan mengenai pos tersebut

berguna untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi. Kerugian sering kali

dilaporkan dalam jumlah bersih stelah dikurangi dengan penghasilan yang

bersangkutan.

       Carl S Warren, et all (2005: 63) mendefinisikan beban sebagai aktiva

atau jasa yang digunakan dalam menghasilkan pendapatan. Contoh beban meliputi

beban upah, beban sewa, beban perlengkapan, beban utilitas, dan beban rupa.

       Menurut Soemarso (2003: 234), beban adalah penurunan modal bruto,

sehubungan dengan kegiatan usaha perusahaan. Penurunan modal bruto terjadi

karena penurunan aktiva atau kenaikan kewajiban.
10




       Definisi beban menurut Suwardjono (2003: 73) adalah aliran keluar

sumber daya atau asset yang melekat pada produk atau jasa yang diserahhkan

perusahaan kepada konsumen dalam rangka menimbulkan pendapatan

       Menurut S. Munawir (2003: 230)

       ”Biaya adalah nilai kas atau setara dengan kas yang dikorbankan untuk
       memperoleh barang atau jasa yang diperkirakan akan memberikan manfaat
       saat kini atau masa depan pada organisasi (pengorbanan yang terjadi
       dalam rangkan untuk memperoleh suatu barang atau jasa yang
       bermanfaat). Pada perusahaan yang bertujuan mencari laba, manfaat masa
       depan berarti pendapatan. Cost atau harga perolehan yang digunakan
       untuk memperoleh pendapatan disebut beban”.

       Sedangkan Harnanto (2002: 92) menyatakan bahwa

       ”Beban adalah aliran keluar atau penggunaan aktiva atau kenaikan
       kewajiban (atau keduanya) dalam suatua periode akuntansi yang terjadi
       dalam aktivitas produksi dan penjualan barang, penyerahan jasa dan
       aktivitas lain yang berhubungan dengan usaha pokok perusahaan”.

       Menurut   Prinsip   Akuntansi   Indonesia,   beban   diartikan   sebagai

pengorbanan ekonomis yang dilakukan dalam rangka memperoleh pendapatan.

Konsep beban untuk tujuan pajak terbatas pada beban untuk mendapatkan,

menagih, dan memelihara penghasilan. Untuk beban terdapat kemungkinan layak

menurut akuntansi, namun tidak layak menurut pajak. (Soemarso, 2003: 257)

       Dari berbagai pendapat tentang definisi diatas, maka penulis dapat

menyimpulkan bahwa beban adalah suatu aliran keluar sebagai pengorbanan

ekonomis yang dilakukan baik berupa penggunaan aktiva atau penurunan

kewajiban untuk memperoleh pendapatan
11




2.1.1.1. Pengakuan Beban.

       Dalam Peryataan Atandar Akuntansi Keuangan paragraf 94, 95, 96, 97,

dan 98, menyebutkan bahwa:

Paragraf 94

       Beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan manfaat ekonomi

masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan kewajiban telah

terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan beban terjadi

bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aset (misalnya,

akrual hak karyawan atau penyusutan aset tetap).

Paragraf 95

       Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara

biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Proses yang

biasanya disebut pengaitan biaya dengan pendapatan (matching of costs with

revenue) ini melibatkan pengakuan penghasilan dan beban secara gabungan atau

bersamaan yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama transaksi atau

peristiwa lain yang sama; misalnya, berbagai komponen beban yang membentuk

beban pokok penjualan (cost or expense of goods sold) diakui pada saat yang

sama sebagai penghasilan yang diperoleh dari penjualan barang. Namun

demikian, penerapan konsep matching dalam kerangka dasar ini tidak

memperkenankan pengakuan pos dalam neraca yang tidak memenuhi definisi aset

atau kewajiban.
12




Paragraf 96

       Jika manfaat ekonomi diharapkan timbul selama beberapa periode

akuntansi dan hubungannya dengan penghasilan hanya dapat ditentukan secara

luas atau tidak langsung, beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar prosedur

alokasi yang rasional dan sistematis. Hal ini sering diperlukan dalam pengakuan

bebab yang berkaitan dengan penggunaan aset seperti aset tetap, goodwill, paten

dan merek dagang. Dalam kasus semacam itu, beban ini disebut penyusutan atau

amortisasi. Prosedur alokasi ini dimaksudkan untuk mengakui beban dalam

periode akuntansi yang menikmati manfaat ekonomi aset yang besangkutan.

Paragraf 97

       Beban segera diakui dalam laporan laba rugi kalau pengeluaran tidak

menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau kalau sepanjang manfaat

ekonomi masa depan tidak memenuhi syarat, atau tidak lagi memenuhi syarat,

untuk diakui dalam neraca sebaga aset.

Pargraf 98

       Beban juga diakui dalam laporan laba rugi pada saat timbul kewajiban

tanpa adanya pengakuan aset, seperti apabila timbul kewajiban akibat garansi

produk.



1.1.1.2 Penentuan Komponen Biaya

       Berbagai kegiatan, transaksi dan peristiwa menghasilkan pengaruh yang

berbeda terhadap stabilitas, resiko dan prediksi. Pengungkapan unsur-unsur

kinerja membantu memahami hasil yang dicapai dan menilai hasil yang akan
13




diperoleh pada masa akan datang. Dalam rangka menyajikan laporan laba rugi

secara wajar, dapat dilakukan penambahan pos dan perubahan istilah yang dipakai

serta perubahan urutan dari pos-pos yang terdapat dalam laporan laba rugi.

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam melakukan penambahan dan

perubahan tersebut meliputi materialistis, hakikat dan fungsi dari berbagai

komponen pendapatan dan beban. (IAI, 2007: 1.11 paragraf 57)

       Perusahaan menyajikan, di Laporan Laba Rugi atau di Catat atas Laporan

Keuangan, rincian beban dengan menggunakan kalsifikasi yang didasarkan pada

sifat atau fungsi beban dalam perusahaan. (IAI, 2007: 1.11 paragraf 58)

       Dalam penentuan komponen biaya-biaya untuk memperoleh pendapatan,

satu perusahaan dengan perusahaan lain akan berbeda tergantung sifat dan fungsi

beban itu sendiri. Pos-pos beban disub-klasifikasikan lebih lanjut dalam rangka

cakupan komponen kinerja keuangan yang mungkin berbeda dalam hal stabilitas,

potensi menghasilkan laba atau rugi, dan prediksi.

       Adapun komponen biaya atau beban yang diakui dalam penentuan

pendapatan sewa dalam PSAK No 30 (Sewa) untuk sewa operasi (operating

lease) adalah sebagai berikut:

   1. Biaya penyusutan yang terjadi untuk memperoleh pendapatn sewa diakui

       sebagai beban. Beban penyusutan adalah beban yang timbul karena

       pemakaian aktiva berwujud. Kebijakan penyusutan untuk asset sewaan

       harus kosisten dengan kebijakan penyusutan normal untuk asset sejenis,

       dan penyusutan tersebut dihitung sesuai dengan PSAK No 16 dan PSAK

       No 19
14




   2. Biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh lessor dalam proses negosiasi

        dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset

        sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang

        sama dengan pendapatan sewa. Beberapa komponen biaya langsung

        adalah sebagai berikut:

           a. Beban Bank, adalah beban yang timbul karena adanya transaksi

               melalui bank.

           b. Beban     Pemeliharaan     Gedung,     adalah     pengeluaran   yang

               berhubungan dengan upaya perawatan gedung agar selalu dalam

               keadaan siap pakai.

           c. Beban Akte Notaris, adalah beban yang timbul karena pengeluaran

               atas kelengkapan legalitas yang berkaitan dengan objek sewa.

           d. Beban Fasilitas, adalah beban yang timbul karena pengeluaran atas

               penyediaan kelengkapan obejek sewa. Misalnya, beban listrik,

               telepon, air, pendingin ruangan, dan lain-lain



2.1.2   Pengertian Pendapatan

        Kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan adalah hal

yang penting untuk dapat melanjutkan operasi perusahaan. Keuntungan yang

dihasilkan oleh suatu badan usaha adalah suatu ukuran keberhasilan manajer,

investor dan kreditor yang menggunakannya untuk mengevaluasi prospek

perusahaan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu salah satu bagian terpenting

dalam proses akuntansi adalah penentuan, pengukuran dan pengakuan pendapatan
15




serta pengukuran pencatatan ekonomi yang berhubungan dengan pendapatan

perusahaan.

       Dalam kaitannya dengan operasi perusahaan yang utama, pendapatan

diklasifikasikan menjadi komponen-komponen, yaitu pendapatan operasi,

pendapatan nonoperasi (pendapatan lain-lain), dan untung luar biasa.

       Menurut Suwardjono (2003: 82)

       ”Pendapatan nonoperasi adalah pendapatan selain yang diperoleh dari
       kegiatan utama perusahaan yang sifatnya insidental atau yang tidak secara
       langsung berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan. Pendapatan ini
       sering disebut pendapatan lain-lain. Contohnya pendapatan yang berasal
       dari bunga, dividen, royalti dan lain-lain”.

       Menurut Harnanto (2002:100)

       ”Pendapatan di luar usaha sebagai pendapatan yang dapat diidentifikasi
       sebagai kegiatan periperal perusahaan. Contohnya pendapatan yang
       berasal dari kegiatan finansial perusahaan. Misalnya, sewa, bunga,
       dividen, dan lain-lain.”

       Menurut Soemarso S.R (2004: 227), ”pendapatan lain-lain adalah

pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan utama perusahaan atau pendapatan

non usaha, termasuk didalam kelompok ini adalah keuntungan dari penjualan

aktiva tetap dan pendapatan sewa.”

       Carl S Warren, et all (2005:21) mendefinisikan pendapatan sewa sebagai

uang yang diterima dari penyewaan.

       Sedangkan menurut Soemarso S.R (2003:230)

       ”Pendapatan adalah peningkatan manfaat ekonomi selama satu periode
       akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau
       penurunan kewajiban yang mengakibatkan ekuitas yang tidak berasal dari
       kontribusi penanam modal. Pendapatn yang diperoleh dari kegiatan di luar
       kegiatan utama disebut pendapatan lain-lain.”
16




        Berdasarkan definisi-difinisi diatas, maka penulis dapat menyimpulkan

bahwa pendapatan lai-lain atau pendapatan luar usaha adalah arus masuk yang

berasal dari penambahan atau penurunan kewajiban selain pendapatan yang

berasal dari kegiatan utama perusahaan. Pendapatan sewa termasuk dalam

pendapatan lain-lain apabila kegiatan utama perusahaan bukan bergerak dalam

bidang sewa-menyewa atau rental.



2.1.3   Aktiva Tetap

         Aktiva tetap merupakan salah satu bentuk kekayaan perusahaan berupa

sumber ekonomi untuk menciptakan pendapatan. Kedudukannya sangat penting

karena fungsinya sebagai alat produksi, karena itu aktiva tetap merupakan sarana

mutlak untuk mencapai sasaran perusahaan.

        Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi

Keuangan No.16 tahun 2007:


        “Aset tetap adalah aset berwujud yang:
         (a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau
             jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan
             administratif; dan
         (b) diharapkan      untuk   digunakan   selama     lebih    dari   satu
             periode.”(2007:16.2 paragraf 6)

        Soemarso (2004: 226) mendefinisikan aktiva tetap sebagai aktiva bernilai

besar yang digunakan untuk kegiatan perusahaan, bersifat tetap atau permanen

dan tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal.

        Selanjutnya Harnanto (2002: 313) mendefinisikan aktiva tetap berwujud

sebagai berikut:
17




       ”Aktiva tetap berwujud adalah setiap barang yang dimiliki atau dikuasai
       oleh perusahaan yang diapakai atau digunakan secara aktif dalam
       operasional dan mempunyai umur atau masa kegunaan yang relatif
       permanen”


       Sedangkan definisi aktiva tetap menurut James O Gill (2006: 6) adalah

sebagai berikut:

       “Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap
       pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi
       perusahaan. Aktiva tetap meliputi aktiva yang tidak dapat disusutkan dan
       yang disusutkan.”


       Dari berbagai pendapat tentang pengertian aktiva tetap berwujud

tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu aktiva dapat disebut

sebagai aktiva tetap apabila memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Bersifat relatif permanen yang artinya aktiva-aktiva tersebut dapat digunakan

   untuk jangka panjang, biasanya dipakai lebih dari satu tahun atau lebih dari

   satu periode akuntansi.

2. Aktiva tetap dipakai atau digunakan secara aktif di dalam kegiatan normal

   perusahaan atau dimiliki tidak sebagai suatu investasi dan atau untuk dijual

   kembali.

3. Pengeluaran untuk memperoleh aktiva tetap biasanya merupakan pengeluaran

   yang cukup besar, sehigga perusahaan perlu mempunyai kebijaksanaan

   kapitalisasi yang menetapkan jumlah minimum pengeluaran yang dapat

   dikapitalisasi.
18




2.1.3.1 Klasifikasi Aktiva Tetap Berwujud

       Dari macam-macam bentuk aktiva tetap berwujud untuk tujuan akuntansi

dilakukan pengelompokan sebagai berikut :

a) Aktiva tetap yang umurnya dan masa kegunaannya tidak terbatas dan

   dilaporkan berdasarkan harga perolehannva tanpa disusutkan atau dideplesi.

   Contoh : tanah untuk letak perusahaan. tempat berdirinya gedung, tanah

   pertanian, tanah peternakan tanah perkebunan.

b) Aktiva tetap yang umur dan masa kegunaannya tidak dapat diganti dengan

   aktiva yang sejenis atau disebut aktiva tetap yang dideplesi Contoh : sumber

   alam seperti pertambangan , hutan kayu.

c) Aktiva tetap yang umurnya dan masa kegunaannva terbatas dan apabila sudah

   habis masa penggunaannya bisa diganti dengan aktiva yang sejenis atau

   disebut juga aktiva tetap yang disusutkan. Contoh : Bangunan, gedung , mesin

   dan peralatan , furniture , kendaraan.



2.1.4 Pengertian Leasing (Sewa Guna usaha)

        Dalam menjalankan operasinya perusahaan membutuhkan aktiva tetap

dan untuk memperolehnya perusahaan dapat menggunakan cara yang berbeda-

beda. Salah satu yang paling mudah adalah dengan cara membelinya.

Memperoleh aktiva tetap dengan cara pembelian menimbulkan berbagai

keuntungan   dan    kerugian    bagi   perusahaan   dan   memerlukan   berbagai

pertimbangan. Perusahaan perlu memikirkan apakah dana yang ada mencukupi
19




atau diperlukan suatu pinjaman, dan resiko lain seperti ketinggalan zaman

sehingga tidak ekonomis lagi bila dipakai ataupun ada resiko kegagalan memakai

serta kemungkinan biaya pemeliharaan yang terlalu tinggi.

       Cara lain dalam memperoleh aktiva yang dapat diterapkan adalah dengan

cara leasing. Leasing berasal dari kata lease yang berarti sewa atau lebih umum

diartikan sewa menyewa yaitu pembiayaa peralatan atau barang modal untuk

digunakan pada proses produksi suatu pernsahaan baik secara langsung maupun

tidak langsung. Industri leasing menciptakan konsep baru untuk mendapatkan

barang modal serta menggunakannya sebaik mungkin tanpa harus membeli atau

memiliki barang tersebut. Ditinjau dari sudut ekonomi, leasing dapat pula

dikatakan sebagai salah satu cara untuk menghimpun dana yang terdapat didalam

masyarakat dan menginvestasikannya kembali dalam sektor-sektor ekonomi

tertentu yang dianggap produktif. Karena itu, sarana leasing merupakan alternatif

yang baik bagi perusahaan yang kurang modal atau hendak menghemat

pemakaian tanpa harus kehilangan kesempatan untuk melakukan investasi

kembali dalam sektor-sektor ekonomi tertentu yang dianggap produktif. Untuk

lebih jelasnya, ada beberapa defenisi leasing yaitu sebagai berikut :

       Menurut Financial Accounting Standar Board (FASB) :”..An agreement

coonveying the right to use property, plant or equipment (land and/or depreciable

assets) usulally for a stated period of time”.

       Definisi diatas menjelaskan adanya kesepakatan antara dua pihak, lessor

(pihak yang menyewakan) dan lessee (penyewa). Dalam perjanjian ini terdapat

persetujuan penyerahan atau pengalihan hak guna atau hak pakai atas aktiva yang
20




dimilikinya yang dapat disiapkan selama periode tertentu dari lessor pada lessee.

Selama periode yang dimaksud dalam perjanjian sebagai balas jasa dari hak pakai

yang diberikan lessor kepada lessee dituntut untuk membayar sejumlah uang sewa

atau kompensasi yang lain sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Lamanya jangka

waktu suatu perjanjian lease tergantung pada perjanjian yang dibuat oleh lessor

dan lessee, sehingga jangka waktu perjanjian lease ini dapat bervariasi tergantung

pada kesepakatan bersama.

       International Accounting Standard Committee mendefenisikan leasing

sebagai berikut :

       "Lease: An agreement where by the lessor conveys to the lessee in return
       forrent the right to use an asset for an agreed period of time. The
       definition of lease includes contracts for the heire of an asset whiech
       contain of provision giving the hirer an option to acquire title of the asset
       upon to the fufilment of agreed conditioons. These contracts are described
       as hire puchase contracts In some countries, different names are used for
       agreement which have the characteristic of a lease (e. g. baeboat
       characters).

       Definisi dan pengertian leasing menurut IAS No. 17 hampir sama dengan

pengertian leasing yang didefinisikan oleh FASB No. 13, tetapi IASC

menambahkan dalam definisinya bahwa dalam pengertian leasing tersebut

terdapat hak opsi bagi lessee untuk membeli aktiva yang dileasekan atau

memperpanjang waktu leasing berdasarkan nilai yang disepakati bersama.

       Menurut hubungan dengan opsi ini, pemerintah Republik Indonesia

melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan

Menteri Perindustrian Keputusan No. 122/MK/2/1974, No. 32/MSK/2/1974 dan

No. 30/KPB/1/1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang "Perijinan Usaha Leasing",

menyatakan bahwa:
21




       ”Sewa guna usaha adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam
       bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu
       perusahaan untuk suatu jangka tertentu secara berkala, disertai dengan hak
       pilih (option) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang
       modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu sewa guna
       usaha berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.”(Waluyo,
       2008:280)

       Definisi ini tampaknya hanya menampung satu jenis sewa guna usaha

yang lazim disebut finance lease atau sewa guna usaha pembiayaan, diartikan

sebagai suatu kegiatan pembiayaan dalam penyediaan barang-barang modal atau

aktiva yang disusutkan lainnya (depreciable assets) dan tidak selalu berakhir

dengan pemilikan barang oleh si penyewa (hak pilih/opsi) dan adanya

pembayaran secara berkala. Namun demikian dengan ditetapkannya keputusan

Menteri Keuangan No. 1251/KMK.O13/1988 tanggal 20 Desember 1988, jenis

kegiatan 8013 telah diperluaskan sebagai mana tersirat dalam pasal 1 keputusan

tersebut yang menampung definisi sebagai berikut :

       ”Perusahaan sewa guna usaha (leasing company/lessor) adalah badan
       usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan
       barang modal, baik secara financial lease maupun operating lease untuk
       digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu
       berdasarkan pembayaran secara berkala.” (Waluyo, 2008:280)

       Definisi diatas menunjukkan perluasan batasan jenis kegiatan sewa guna

usaha yang diikuti pula batasan untuk finance lease, operating lease, dan lessee

(penyewa guna usaha) sebagai berikut:

1. Sewa Pembiayaan (finance lease) adalah kegiatan sewa guna usaha di mana

   penyewa guna usaha pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk

   membeli objek sewa guna usaha bedasarkan nilai sisa yang disepakati

   bersama.
22




2. Sewa Opersai (operating lease) adalah kegiatan sewa guna usaha di mana

   penyewa guna usaha tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa

   guna usaha.

3. Penyewa guna usaha (lessee) adalah perusahaan atau perorangan yang

   menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari pihak perusahaan sewa

   guna usaha (lessor)

       Menurut Earl K Stice, dkk (2004: 13-14) mendefinisikan sewa guna

usaha sebagai berikut:

       “Sewa guna usaha adalah suatu kontrak di mana satu pihak (penyewa-
       lessee) diberikan hak untuk menggunakan aktiva yang dimiliki oleh pihak
       lain, yaitu pihak yang menyewakan (lessor) untuk suatu periode waktu
       tertentu dan untuk suatu biaya periodic tertentu.”

       Menurut Harnanto (2002:315)

       “Sewa guna usaha merupakan suatu kontrak atau perjanjian yang
       memberikan hak kepada penyewa untuk menggunakan aktiva tetap atau
       barang modal yang dimiliki oleh pihak yang menyewakan (lessor) dalam
       jangka waktu tertentu dan dengan pemabayaran sewa tertentu.”

       Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi

Keungan No.30 tahun 2007 :

       ”Sewa (Lease) adalah suatu perjanjian di mana lessor memberikan hak
       kepada lessee untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang
       disepakati. Sebagai imbalannya, lessee melakukan pembayaran atau
       serangkaian pembayaran kepada lessor.”(2007:30.1 paragraf 4)

       Keputusan         Menteri     Keuangan   Republik   Indonesia   Nomor

1169/KMK.01/1991 tanggal 27 November 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna

Usaha (Leasing) mendefinisikan beberapa istilah yang sering dipakai dalam

transaksi leasing sebagai berikut:
23




a. Sewa-guna-usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk

   penyediaan barang modal baik secara sewa-guna-usaha dengan hak opsi

   (finance lease) maupun sewa-guna-usaha tanpa hak opsi (operating lease)

   untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan

   pembayaran secara berkala;

b. Barang Modal adalah setiap aktiva tetap berwujud, termasuk tanah sepanjang

   di atas tanah tersebut melekat aktiva tetap berupa bangunan (plant), dan tanah

   serta aktiva yang dimaksud merupakan satu kesatuan pemilikan, yang

   mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dan digunakan secara

   langsung untuk menghasilkan, atau meningkatkan, atau memperlancar

   produksi dan distribusi barang atau jasa oleh Lessee;

c. Lessor adalah perusahaan pembiayaan atau perusahaan sewa-guna-usaha yang

   telah telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan melakukan

   kegiatan sewa guna-usaha;

d. Lessee adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal

   dengan pembiayaan dari Lessor;

e. Pembayaran sewa-guna-usaha (Lease Payment) adalah jumlah uang yang harus

   dibayar secara berkala oleh Lessee kepada Lessor selama jangka waktu yang

   telah disetujui bersama sebagai imbalan penggunaan barang modal

   berdasarkan perjanjian sewa-guna-usaha;

f. Piutang sewa-guna-usaha (Lease Receivable) adalah jumlah seluruh

   pembayaran sewa-guna-usaha selama masa sewa-guna-usaha;
24




g. Harga Perolehan (Acquisition Cost) adalah harga beli barang modal yang

     dilease ditambah dengan biaya langsung;

h. Nilai Pembiayaan adalah jumlah pembiayaan untuk pengadaan barang modal

     yang secara riil dikeluarkan oleh Lessor;

i. Angsuran Pokok Pembiayaan adalah bagian dari pembayaran sewa-guna-usaha

     yang diperhitungkan sebagai pelunasan atas nilai pembiayaan;

j. Imbalan jasa sewa-guna-usaha adalah bagian dari pembayaran sewa-guna-

     usaha yang diperhitungkan sebagai pendapatan sewa-guna-usaha bagi Lessor.

k. Nilai sisa (Residual Value) adalah nilai barang modal pada akhir masa sewa-

     guna-usaha yang telah di sepakati oleh Lessor dengan Lessee pada awal masa

     sewa-guna-usaha.

l.    Simpanan Jaminan (Security Deposit) adalah jumlah uang yang diterima

     Lessor dari Lessee pada permulaan masa lease sebagai jaminan untuk

     kelancaran pembayaran lease;

m. Masa Sewa-guna-usaha(Lease term) adalah jangka waktu sewa-guna-usaha

     yang dimulai sejak diterimanya barang modal yang disewa-guna- usaha oleh

     Lessee sampai dengan perjanjian sewa-guna-usaha berakhir;

n. Masa Sewa-guna-usaha pertama adalah jangka waktu sewa-guna-usaha barang

     modal untuk transaksi sewa-guna-usaha yang pertama kalinya;

o. Opsi adalah hak Lessee untuk membeli barang modal yang disewa-guna-usaha

     atau memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa-guna-usaha.

        Dari definisi-definisi di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa

leasing (sewa guna usaha) adalah kegiatan pembiayaan atau transaksi dalam
25




bentuk penyediaan barang modal atau aktiva, baik secara sewa guna usaha dengan

hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating

lease), untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan

pembayaran secara berkala.”



2.1.4.1 Karakteristik Akuntansi Sewa (Lease) bagi Lessor

       Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan

No.30 tahun 2007 klasifikasi sewa antara lain:

        ”a. Sewa Pembiayaan

         b. Sewa Operasi.”(2007:30,07)


     Beberapa karakteristik yang mengarah pada sewa yang diklasifikasi sebagai

sewa pembiayaan, antara lain:

       (a) Sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada lessee pada akhir masa

           sewa.

       (b) Lessee mempunyai hak opsi untuk membeli asset pada harga yang

           cukup rendah jika dibandingkan dengan dengan nilai wajar pada

           tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan, sehingga pada awal sewa dapat

           dipastikan bahwa opsi memang akan dilaksanakan.

       (c) Masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset meskipun

           hak milik tidak dialihkan.

       (d) Pada awal sewa, nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum secara

           substansial mendekati nilai wajar aset sewaan.
26




       (e) Aset sewaan bersifat khusus dan hanya              lessee yang dapat

           menggunakan tanpa perlu modifikasi secara material.

       Jika salah satu dari karakteristik diatas dan tiga indikator lain dibawah ini

terpenuhi, maka sewa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan.

Sedangkan bila tidak terpenuhi, maka diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Indikator tambahan tersebut adalah:

       1. Jika lessee dapat membatalkan sewa, maka rugi lessor yang terkait

           dengan pembatalan ditanggung oleh lessee.

       2. Laba atau rugi dari fluktuasi nilai wajar residu dibebankan kepada

           lessee (contoh, dalam bentuk potongan harga rental dan yang setara

           dengan sebagian besar hasil penjualan residu pada akhir sewa).

       3. Lessee memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode

           selanjutnya dengan nilai rental yang secara substansial lebih rendah

           dari nilai pasar.



2.1.4.2 Perjanjian Leasing

       Dalam Keputusan Menteri Keuangan No 1169/KMK.01/1991 tentang

Kegiatan Sewa Guna Usaha (leasing) Bab III Pasal 9, memuat tentang ketentuan

perjanjian sewa guna usaha, sebagai berikut:

(1) Setiap transaksi sewa-guna-usaha wajib diikat dalam suatu perjanjian sewa-

     guna-usaha (lease agreement).

(2) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini sekurang-

     kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
27




         a. Jenis transaksi sewa-guna-usaha;

         b. Nama dan alamat masing-masing pihak;

         c. Nama, jenis, type dan lokasi penggunaan barang modal;

         d. Harga perolehan, nilai pembiayaan, pembayaran sewa-guna-usaha

             angsuran pokok pembiayaan, imbalan jasa sewa-guna-usaha, nilai

             sisa, simpanan jaminan, dan ketentuan asuransi atas barang modal

             yang disewa-guna-usahakan;

         e. Masa sewa-guna-usaha;

         f. Ketentuan mengenai pengakhiran transaksi sewa-guna-usaha yang

             dipercepat, dan penetapan kerugian yang harus ditanggung lessee

             dalam hal barang modal yang disewa-guna-usaha dengan hak opsi

             hilang, rusak atau tidak berfungsi karena sebab apapun;

         g. Opsi bagi penyewa guna usaha dalam hal transaksi sewa-guna-usaha

             dengan hak opsi;

         h. Tanggung jawab para pihak atas barang modal yang disewa-guna-

             usaha.

(3)   Perjanjian sewa-guna-usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini

      wajib dibuat dalam bahasa Indonesia, dan apabila dipandang perlu dapat

      diterjemahkan ke dalam bahasa asing.



2.1.4.3 Keuntungan dan Kerugian Leasing

       Menurut Sofyan Syafri Harahap (1995:171-173) beberapa keuntungan

dan kerugian pembiayaan dengan menggunakan leasing adalah sebagai berikut
28




Keuntungan bagi Lessee

   1. Lessee akan terhindar dari kebutuhan dana besar dan biaya bunga yang

       tinggi

   2. Lesee mengurangi resiko keusangan, karena ia dapat mengoperkan barang

       yang dilease kepada pihak lessor setelah pemakainnya

   3. Perjanjian lease lebih fleksibel karena lebih bebas dibandingkan perjanjian

       utang lainnya

   4. Daya pembiayaannya jauh lebih murah dari pada pembiayaan sekaligus

   5. Lease tidak menambah pos utang di neraca dan tidak mempengaruhi rasio

       leverage

Kerugian bagi lessee

   1. Lessee wajib memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan lessor untuk

       melindungi peralatannya

   2. Lessee bisa saja kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan

       barang pada saat akhir lease untuk beberapa jenis barang

   3. Lease khususnya financial lease mungkin kurang tepat bila lessee hanya

       membutuhkan aktiva dalam jangka pendek, karena jika dibatalkan

       sebelum perjanjian selesai, akan menimbulkan biaya yang cukup besar.

   4. Karena barang yang dilease tidak dapat dicatat sebagai asset maka tidak

       dapat dijadikan jaminan kredit di Bank

   5. Hak menggunakan barang lease merupakan intangable asset yang tidak

       dapat dimunculkan dalam neraca
29




Keuntungan bagi lessor

   1. Hak kepemilikan masih di pihak lessor, sehingga merupakan faktor

       pengaman yang lebih kuat dibandingakan dengan barang jaminan berupa

       hipotek sekalipun

   2. Lessor berhak secara hukum untuk menjual barang yang dilease dan

       biasanya lebih mudah dan lebih cepat dibandingakan dengan penjualan

       melalui lelang

   3. Dalam operating lease, lessor secara akuntansi masih berhak untuk

       melakukan pembebanan penyusutan atas barang yang dilease untuk tujuan

       penghematan pajak

Kerugian bagi lessor

   1. Sebagai pemilik, lessor memiliki risiko besar jika barang yang dilease

       mendapat tuntutan dari pihak ketiga

   2. Dalam hal adanya complaint, lessor tidak bisa mengklaim pabrik atau

       suppliernya secara langsung, tindakan tersebut ahrus dilakukan oleh lessee

       sebagai pemakai barang tersebut

   3. Walaupun mempunyai hak secara hukum menjual barang lease, namun

       lessor belum tentu bebas dari berbagai ikatan seperti gadai atau kewajiban

       lain.
30




2.2 Kerangka Pemikiran

       Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi

Keuangan No.16 tahun 2007:

      “Aset tetap adalah aset berwujud yang:
       (c) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau
           jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan
           administratif; dan
       (d) diharapkan      untuk   digunakan   selama     lebih    dari   satu
           periode.”(2007:16.2 paragraf 6)


       Aktiva tetap adalah sumber ekonomi yang digunakan dalam operasi

perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, meliputi: tanah,

bangunan, mesin-mesin, peralatan-peralatan, serta sumber-sumber alam. Aktiva

tetap merupakan salah satu bentuk kekayaan perusahaan berupa sumber ekonomi

untuk menciptakan pendapatan. Namun aktiva juga merupakan pengeluran yang

besar bagi perusahaan. Selain membutuhkan dana yang besar pada saat perolehan

aktiva, tetapi juga pascaperolehan. Selama umur ekonomis, timbul pengeluaran-

pengeluaran reguler dan khusus. Pengeluaran tersebut diperlukan untuk

memelihara dan memperbaiki aktiva, sementara pengeluaran lain untuk

menambah umur ekonomis atau kapasitas aktiva. (Stice dan Skousen, 2004: 28)

       Kadang kala kegiatan utama yang dilakukan untuk mencapai tujuan dalam

suatu perusahaan tidak terlalu memanfaatkan aset tetap yang dimiliki secara

optimal sehingga ada aktiva tetap yang menganggur. Dengan berbagai

pengorbanan yang telah dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut hal ini

dianggap merugikan bagi perusahaan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk

lebih mengoptimalkan aset berupa aset tetap yang dimilikinya salah satu
31




diantaranya dengan menyewagunausahakan atau meleasingkan aktiva tetap

tersebut.

       Keputusan     Menteri    Keuangan      Republik     Indonesia    Nomor

1169/KMK.01/1991 tanggal 27 November 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna

Usaha (Leasing) mendefinisikan sewa guna usaha sebagai berikut:

       ”Sewa-guna-usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk
       penyediaan barang modal baik secara sewa-guna-usaha dengan hak opsi
       (finance lease) maupun sewa-guna-usaha tanpa hak opsi (operating lease)
       untuk digunakan oleh Lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan
       pembayaran secara berkala”

       Dalam kegiatan sewa guna usaha, pihak lessor menyediakan barang modal

berupa aktiva tetap dan memberikan hak untuk menggunakan aktiva yang

dimilikinya kepada pihak lessee untuk jangka waktu tertentu dan untuk suatu

biaya periodik tertentu yang biasa disebut dengan operating leases. Atau dengan

sewa guna usaha lain yang disebut capital leases yang secara secara ekonomis

sama dengan penjualan aktiva yang disewagunausahakan dimana pemberi sewa

mengizinkan penyewa untuk membayar aktiva tersebut dengan suatau rangkaian

pembayaran ”sewa guna usaha” selama beberapa waktu. (Stice dan Skousen,

2004: 14)

       Sewa guna usaha memberikan keuntungan yang menarik bagi lesee dan

lessor. Salah satu keuntungan sewa guna usaha bagi lessor adalah dalam banyak

perjanjian sewa guna usaha kepemilikan properti sewa guna usaha tidak pernah

dialihkan kepada pihak lessee. Lessor dapat memperoleh keuntungan apabila

kondisi ekonomi menghasilkan nilai sisa yang signifikan pada akhir masa sewa

(Stice dan Skousen, 2004: 296). Selain itu, dengan sewa guna usaha perusahaan
32




dapat kembali mengoptimalisasikan aktiva tetap yang dimilikinya sehingga dapat

menutupi biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh dan menjadi

salah satu sumber penerimaan di luar kegiatan utama perusahaan atau pendapatan

lain-lain berupa pendapatan sewa yang dapat menambah keuntungan perusahaan.

       Sebagaimana pendapat yang diungkapkan oleh Soemarso S.R (2004: 227)

yang menyatakan bahwa pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang bukan

berasal dari kegiatan utama perusahaan atau pendapatan non usaha, termasuk

didalam kelompok ini adalah keuntungan dari penjualan aktiva tetap dan

pendapatan sewa.

       Tujuan pokok dijalankannya suatu kegiatan usaha adalah untuk

memperoleh pendapatan, dimana pendapatan tersebut dapat digunakan untuk

memenuhi kebutuhan hidup dan kelangsungan hidup usaha. ( Samuelson dan

Nordhaus, 1997 : 36 ). Semakin besar pendapatan yang diperoleh perusahaan

maka semakin besar pula keuntungan yang diperolehnya.       Keuntungan yang

dihasilkan perusahaan menjadi suatu ukuran untuk menentukan prospek kegiatan

operasional perusahaan di masa yang akan datang.

       Dalam persamaan akuntansi dijelasakan bahwa transaksi-transaksi

pendapatan dan beban dicatat sebagai penambah dan pengurang modal. Dalam

sistem pencatatan dengan menggunakan akun transaksi. Akun transaksi tersebut

dicatat dalam akun terpisah. Pendapatan dapat berasal dari bermacam-macam

kegiatan, misalnya, penjualan barang, pemberian jasa, penyewaan aktiva,

peminjaman uang atau kegiatan-kegiatan lain dalam rangaka usaha dan dengan

tujuan memperoleh laba. (Soemarso, 2004: 54)
33




       Namun pengungkapan pendapatan dapat dilakukan setelah diketahui

beban-beban yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Sebagaimana yang

diungkapkan oleh Suwardjono (2003: 73) bahwa beban adalah aliran keluar

sumber daya atau asset yang melekat pada produk atau jasa yang diserahkan

perusahaan kepada konsumen dalam rangka menimbulkan pendapatan.

       Pendapatan timbul setelah adanya pengakuan atau pengungkapan beban.

Penentuan komponen beban yang akan dibebankan dapat mempengaruhi nilai

pendapatan yang diperoleh perusahaan. Di dalam PSAK No 30 terdapat kebijakan

tentang komponen-kompen biaya yang dapat dibebankan kepada lessee dalam

penentuan pendapatan sewa. Diharapkan dengan penerapan PSAK No 30 secara

konsisten, perusahaan dapat menentukan pendapatan sewa dengan tepat.



2.3 Hipotesis

   Menurut      Sugiono   (1999:39)   dalam   Metode   Penelitian Administrasi

mengemukakan bahwa ”hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap

rumusan masalah penelitian” Sebagaimana jawaban sementara dari identifikasi

masalah diatas dengan mengacu pada kerangka pemikiran. Maka penulis

mengajukan hipotesis, “semakin perusahaan konsisten dalam menerapkan PSAK

No 30 (Sewa), maka penentuan pendapatan sewa yang diterima oleh perusahaan

akan semakin tepat”
34




                                   BAB III

              SUBJEK/OBJEK DAN METODE PENELITIAN




3.1    Objek Penelitian

       Perusahaan yang menjadi subjek penelitian penulis dalam penyusunan

Tugas Akhir ini adalah PT INTI (Persero) yang berlokasi di Jalan Moh Toha No

77 Bandung dan objek yang akan diteliti adalah konsistensi penerapan PSAK No

30 atas sewa guna usaha aktiva tetap dalam menentukan ketepatan penentuan

pendapatan sewa pada PT INTI (Persero)

       Penulis memilih PT INTI (Persero) sebagai subjek penelitian, karena

dalam upaya pengoptimalan aktiva tetap yang dimilikinya, PT INTI (Persero)

meleasekan atau menyewagunausahaakan aktiva tetap tersebut dengan harapan

dapat meningkatkan pendapatannya. Namun jika melihat kondisi laporan

keuangan lima tahun ke belakang, pendapatan yang diperoleh khususnya

pendapatan lain-lain dari tahun ke tahun cenderung menurun. Berdasarkan hal

tersebut, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam sejauh mana PT INTI (Persero)

telah secara konsisten menerapkan PSAK No 30 dalam penentuan pendapatn

sewanya khususnya dalam penentuan komponen-komponen biaya yang

dibebankan kepada lesee.
35




3.2     Metode Penelitian

        Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, termasuk ke

dalam metode penelitian studi kasus. Penelitian ini memusatkan diri secara

intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data

studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain

data dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber (Nawawi, 2003). Sebagai

sebuah studi kasus maka data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber dan

hasil penelitian ini hanya berlaku pada kasus yang diselidiki. Lebih lanjut

Arikunto (1986) mengemukakan bahwa metode studi kasus sebagai salah satu

jenis pendekatan deskriptif, adalah penelitian yang dilakukan secara intensif,

terperinci dan mendalam terhadap suatu organisme (individu), lembaga atau

gejala tertentu dengan daerah atau subjek yang sempit



3.2.1   Desain Penelitian

        Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Menurut

Maman (2002; 3) penelitian deskriptif berusaha menggambarkan suatu gejala

sosial. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat

sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Metode kualitatif ini

memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan

ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah

(Husein Umar, 1999:81). Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada

studi kasus yang merupakan penelitian yang rinci mengenai suatu obyek tertentu

selama kurun waktu tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh. Menurut
36




Vredenbregt (1987: 38) Studi kasus ialah suatu pendekatan yang bertujuan untuk

mempertahankan      keutuhan    (wholeness)   dari   obyek,   artinya   data   yang

dikumpulkan dalam rangka studi kasus dipelajari sebagai suatu keseluruhan yang

terintegrasi, di mana tujuannya adalah untuk memperkembangkan pengetahuan

yang mendalam mengenai obyek yang bersangkutan yang berarti bahwa studi

kasus harus disifatkan sebagai penelitian yang eksploratif dan deskriptif.

       Penelitian case study atau penelitian lapangan (field study) dimaksudkan

untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan

posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan

unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (given). Subjek penelitian dapat

berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Penelitian case study

merupakan studi mendalam mengenai unit sosial tertentu dan hasil penelitian

tersebut memberikan gambaran luas serta mendalam mengenai unit sosial tertentu.

Subjek yang diteliti relatif terbatas, namun variabel-variabel dan fokus yang

diteliti sangat luas dimensinya (Danim, 2002).

       Penelitian studi kasus akan kurang kedalamannya bilamana hanya

dipusatkan pada fase tertentu saja atau salah satu aspek tertentu sebelum

memperoleh gambaran umum tentang kasus tersebut. Sebaliknya studi kasus akan

kehilangan artinya kalau hanya ditujukan sekedar untuk memperoleh gambaran

umum namun tanpa menemukan sesuatu atau beberapa aspek khusus yang perlu

dipelajari secara intensif dan mendalam. Disamping itu, studi kasus yang baik

harus dilakukan secara langsung dalam kehidupan sebenarnya dari kasus yang

diselidiki. Walaupun demikian, data studi kasus dapat diperoleh tidak saja dari
37




kasus yang diteliti, tetapi juga dapat diperoleh dari semua pihak yang mengetahui

dan mengenal kasus tersebut dengan baik. Dengan kata lain, data dalam studi

kasus dapat diperoleh dari berbagai sumber namun terbatas dalam kasus yang

akan diteliti tersebut (Nawawi, 2003).

        Pengertian yang lain, studi kasus bisa berarti metode atau strategi dalam

penelitian, bisa juga berarti hasil dari suatu penelitian sebuah kasus tertentu.

Dalam konteks tulisan ini, penulis lebih memfokuskan pada pengertian yang

pertama yaitu sebagai metode penelitian. Studi kasus adalah suatu pendekatan

untuk mempelajari, menerangkan, atau menginterpretasikan suatu kasus dalam

konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi pihak luar. Pada intinya studi

ini berusaha untuk menyoroti suatu keputusan atau seperangkat keputusan,

mengapa keputusan itu diambil, bagaimana diterapkan dan apakah hasilnya

(Salim, 2001).

        Jadi dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah bagian keuangan

yang bekerja di PT INTI (Persero)




3.2.2   Operasionalisasi Variable

        Menurut Sugiyono (1999:20) variabel penelitian adalah suatu atribut atau

sifat atau aspek dari orang maupun objek yang mempunyai variasi tertentu yang

diterapkan oleh penelitian untuk dipelajari dari tarik kesimpulan

        Setiap variabel pada dasarnya bersumber dari konsep. Konsep sendiri

bersifat abstrak, tetapi menunjuk pada obyek – obyek tertentu yang konkret. Suatu

konsep disebut variabel jika ia menampakkan variasi pada objek – objek yang
38




ditunjuknya pada tingkat realitas (empiris) sehingga dimungkinkan dilakukan

pengukuran. Salah satu cara untuk mencapainya dengan membuat definisi

operasionalisasi variabel, sebagaimana dinyatakan oleh Sekaran (2000: 178):

”operationalizing, or operationally defining a concept, to render it measurables,

is done by looking at the behavioral dimensions, facets or properties denoted by

the concept”.

        Dengan demikian setiap variabel yang akan diteliti, diukur melalui

operasionalisasi variabel dalam tabel sebagai berikut:

                                      Tabel 3.1
                         Operasional Variabel Penelitian
     Variabel          Definisi Konsep             Indikator               Skala
Penerapan PSAK Suatu kebijakan yang 1.              Beban                  ordinal
No 30 atas sewa mengantur         perjanjian    Penyusutan                 ordinal
guna usaha aktiva yang mengalihkan hak 2.           Beban Bank
tetap             untuk menggunakan asset 3.        Beban                  ordinal
                  meskipun             tetap    Pemeliharaan               ordinal
                  diperlukan keterlibatan       gedung                     ordinal
                  lessor              dalam 4.      Beban      Akte
                  mengoperasikan        atau    Notaris
                  memelihara asset tersebut 5.      Beban Fasilitas
                  (IAI,     2007:       30.1
                  paragraf 1)


3.2.3   Teknik Pengambilan Sampel

        Teknik pengambilan sampel merupakan teknik untuk menentukan sampel

yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan

oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik sampling jenuh.

        Teknik sampling jenuh merupakan teknik pengambilan sampel bila semua

anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah

populasi relatif kecil kurang dari 30 orang. Istilah lain sampel jenuh adalah
39




sensus, dimana anggota semua anggota populasi dijadikan sampel (Sugiyono,

2004: 78).

        Kuesioner ini diberikan kepada bagian–bagian yang terkait dengan objek

penelitian di PT INTI (Persero) yaitu bagian keuangan.



3.2.4   Teknik Pengumpulan Data

        Dalam penelitian ini data yang digunakan oleh penulis adalah data primer

dan data skunder. Dimana, lebih jelas Nur dan Bambang (1999:147),

menyebutkan bahwa:

        Sumber data terdiri dari data primer dan data skunder. Data primer adalah
        data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli. Data primer
        secara khusus dikumpulkan peneliti untuk menjawab pertannyaan
        penelitian. Sedangkan data skunder merupakan data yang diperoleh
        peneliti secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan dicatat dari
        pihak luar).

        Adapun data primer yang diperoleh dari responden melalui hasil penelitian

dilapangan dengan melakukan penyebaran kuisioner secara langsung pada bagian

keuangan PT INTI (Persero). Sedangkan data skunder diperoleh melalui studi

pustaka, yaitu dengan cara melakukan penelitian perpustakaan yang meliputi

berbagai teori yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, yaitu tentang teori

yang bersangkutan dengan system informasi akuntansi.

        Teknik/ prosedur pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam

penelitian ini adalah :

   1. Wawancara (Interview)

        Sebagai teknik komunikasi langsung untuk memperoleh data-data yang

        diperlukan    serta   ditunjukan   kepada    pihak    perusahaan.    Teknik
40




   pengumpulan data melalui wawancara ini dilakukan denagn wawancara

   tidak trstruktur yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-

   pertanyaan yang pihak-pihak berwenang yang bertanggung jawab.

2. Pengamatan (Observasi)

   Observasi dilakuakn denagn mengamati kegiatan perusahaan yang

   berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Penulis sekaligus

   melaksanakan Praktek Kerja di perusahaan ini untuk mengetahui dan

   membandingkan denagn hasil yang didapat dari teknik pengumpulan data

   melalui wawancara.

3. Penyebaran Kuisioner (Field Research)

Teknik pengumpulan data melalui penebaran kuisioner pada penelitian ini

   adalah diberikan data-data berupa pertannyaaan yang bersifat tertutup

   dengan pertanyaan dan jawaban yang telah disediakan oleh penulis dan

   keterangan berupa pendapat-pendapat responden yang berkaitan denagn

   masalah yang akan diteliti. Adapun prosedur yang dilakukan pada saat

   penyebaran kuisioner terdiri dari :

    Menentukan populasi dan sampel

    Membuat rancangan kuisioner

    Membagikan kuisioner kepada responden

    Menarik kembali kuisioner yang telah diberikan pada responden

    Mengolah data yang telah ada dari jawaban kuisioner tersebut.

4. Penelitian Kepustakaan (Library Reseach)
41




    Penelitian kepustakaan penulis dilakukan denagn maksud untuk mendapatkan

        data skunder yaitu dengan cara mencari dan mempelajari berbagai teori

        yang berhubungan langsung dengan maslah yang sedang diteliti. Seperti

        mempelajari buku-buku (text book), majalah, koran, skripsi serta artikel

        dari internet.



3.2.5   Rancangan Analisis Data

3.2.5.1 Transformasi Data

        Untuk analisis menggunakan statistic parametik diperlukan data denagn

ukuran paling tidak interval. Oleh karena itu, dalam penelitian ini data ordinal

terlebih dahulu di transformasikan tingkat pengukurannya ke tingkat interval.

Cara mentransformasikan data dari ordinal ke interval dengan Method Succesive

Interval (Harun Al-Rasyid, 1994:134), langkah kerjanya sebagai berikut:

   a. berdasarkan hasil jawaban responden untuk setiap pertanyaan, hitung

        frekuensi setiap jawaban.

   b. Berdasarkan frekuansi yang diperoleh dari setiap pertanyaan, hitung

        proporsi setiap pilihan jawaban.

   c. Bedasarkan proporsi tersebut, untuk masing-masing pertanyaan, hitung

        proporsi kumulatif dan tentukan nilai batas-batas untuk setiap pilihan

        jawaban.

   d. Hitung nilai numeric penskalaan (scale Value) untuk setiap pilihan

        jawaban melalui persamaan berikut:

            SV= Densityatlower lim it – densityatupper lim it
                Areaunderupper lim it – areaunderlower lim it
42




            Dimana:
            SV           : Scale Value respon jawaban ke-1
            DLL          : Kepadatan atas bawah
            DUL          : Kepadatan batas atas
            AUUL         : Daerah dibawah batas atas
            AULL         : Daerah dibawah batas bawah


    e. hitung skor nilai hasil transformasi untuk setiap pilihan jawaban denagn
        persamaan sebagai berikut :
        Score= SV-SV minimum + 1
        Perhitungan transformasi data pada penelitian ini dilakukan denagn
bantuan computer Microsoft excel 2003.


3.2.5.2 Uji Kualitas Data

        Uji kualitas data dilakukan agar data yang diproses sebagai sumber

penentuan kesimpulan terjamin kualitasnya dimana uji ini terdiri dari 2 uji yaitu

uji validitas dan uji reliabilitas.



3.2.5.2.1 Uji Validitas

        Sebelum pengumpulan data dilakukan, perlu dilakukan uji coba instrument

terlebih dahulu guna mengetahui tingkat validitas da realiabilitasnya. Dan hasil uji

validitas dan reliabilitas, maka dapat diketahui apakan instrument tersebut layak

atau tidak untuk digunakan.

        Moh nazir (2003:133) menyatakan bahwa : “jika reliabilitas dan validitas

tidak diketahui, maka akibatnya menjadi fatal dalam memberikan kesimpulan

ataupun dalam memberikan alas an terhadap hubungan-hubungan antar variable,
43




bahkan secara luas reliabilitas dan validitas mencakup seluruh pengumpulan data

sejak konsep disiapkan sampai kepada data siap untuk dianalisis.”

        Menurut Sugiyono (1999;109), “instrument yang valid berarti alat ukur

yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti

instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.

        Pengujian validitas instrument dilakukan dengan tingkat pengukuran

likert’s,   dilakukan   melalui    teknik        kolerasi           antara       masing-masing   item

pertanyaan/pernyataan dengan total item pertanyaan. Teknik kolerasi yang

digunakan adalah teknik kolerasi product Moment dengan rumus sebagai berikut :

                                                ∑ xy − ( ∑ x )( ∑ y )
                           Rxy =            n

                                   [ ∑x
                                    n
                                            2
                                                − ( ∑ x)
                                                           2
                                                               ][ ∑ y
                                                                n
                                                                        2
                                                                            − ( ∑ y)
                                                                                       2
                                                                                           ]
        Keterangan :

        Rxy     = koefisien validitas item yang dicari

        X       = skor yang diperoleh dari subjek dalam tiap item

        Y       = skor total item instrument

        ∑X      = jumlah skor dalam distribusi X

        ∑Y      = jumlah skor ddalam distribusi Y

        ∑X2     = jumlah kuadrat pada masing-masing skor X

        ∑Y2     = jumlah kuadrat pada masing-masing skor Y

        n       = jumlah responden.

        Setelah angka kolerasinya diketahui, kemudian dihitung nilai t dan r

dengan rumus :

                                         r n−2
                                    t=                ; db = n − 2
                                            1− r 2
44




        Setelah itu dibandingkan dengan nilai kritiknya. Jika r hitung > rtabel pada

=0.05 berarti data tersebut signifikan (valid) dan layak digunakan dalam

pengujian hipotesis penelitian. Sebaliknya jika rhitung < rtabel berarti data tersebut

tidak signifikan (tidak valid) dan tidak dapat diikutsertakan dalam pengujian

hipotesis penelitian. Pertanyaan-pertayaan yang valid selanjutnya dilakukan uji

reliabilitas.



3.2.5.2.2 Uji Reliabilitas

        Setelah dilakukan pengujian validitas, maka langkah selanjutnya adalah

melakukan pengujian reliabilitas. Suharsimi (2002 : 154) menyatakan bahwa

reliabilitas menunjuk pada tingkat keterandalan sesuatu. Reliabel artinya, dapat

dipercaya, jadi dapat diandalkan.

        Sugiyono (2004 : 147) menyatakan bahwa pengujian reliabilitas instrumen

dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Secara eksternal pengujian

dapat dilakukan dengan test-retest (stability), equivalent, dan gabungan keduanya.

Secara internal reliabilitas instrumen dapat diuji dengan menganalisis konsistensi

butir-butir yang ada dengan teknik tertentu.

        Dalam penelitian ini, pengujian reliabilitas instrument menggunakan

internal consistency, dimana instrument dicobakan sekali saja. Data yang

diperoleh kemudian di analisis, dalam hal ini digunakan teknik belah dua dari

Spearman Brown (split half). Adapun langkah-langkah kerjanya sebagai berikut :

    a. Membagi pernyataan-pernyataan menjadi dua belah
45




     b. Skor untuk masing-masing pernyataan pada tiap belahan dijumlahkan,

          sehingga menghasilkan dua skor total untuk masing-masing responden.

          Mengkolerasikan skor total belahan pertama dengan belahan kedua,

          dengan menggunakan teknik kolerasi product moment.

          Angka kolerasi yang diperoleh adalah angka kolerasi dari alat pengukur

yang dibelah (split half), maka angka kolerasi yang lebih rendah daripada angka

yang diperoleh jika alat ukur itu tidak dibelah seperti pada teknik test-retest. Oleh

karena itu dicari angka reliabilitasnya untuk keseluruhan item tanpa dibelah

dengan rumus Spearman Brown

          Menurut Sugiyono (2005 : 149), rumus yang digunakan adalah sebagai

berikut :

                  2rb
          ri =
                 1 + rb

Di mana :

ri    =      reliabilitas internal seluruh instrumen

rb    =      korelasi product moment antara belahan pertama dengan belahan kedua

          Keputusan uji reliabilitas ditentukan dengan menggunakan ketentuan : jika

reliabilitas internal seluruh item (ri) rtab (taraf signifikan 5%) maka item instrumen

dinyatakan reliabel.      Tetapi jika reliabilitas internal seluruh item (r i) < rtab (taraf

signifikan 5%) maka instrumen dinyatakan tidak reliabel.




                                          BAB IV
46




                 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN




4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Perusahaan

       Dari cikal bakal Laboratorium Penelitian & Pengembanagn Bidang Pos

dan Telekomunikasi (LPPI-POSTEL), pada 30 Desember 1974 berdirilah PT

Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) sebagai Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) dengan misi untuk menjadi basis dan tulang punggung pembangunan

Sistem Telekomunikasi Nasional (SISTELNAS). Seiring waktu dan berbagai

dinamika yang harus diadaptasi, seperti perkembangan teknologi, regulasi, dan

pasar, maka selama lebih dari 30 tahun berkiprah dalam bidang telekomunikasi,

INTI telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan.

1. Periode 1974-1984. Kerjasama Teknologi yang pernah dilakukan pada era ini

 antara lain dengan Siemen, BTM, PRX, JRC, dan NEC. Pada era tersebut

 produk Pesawat Telepon Umum Koin (PTUK) INTI menjadi standar perumtel

 (sekarang Telkom).

2. Periode 1984-1994. Kerjasama teknologi yang pernah dilakukan pada era ini

 antara lain : Bidang sentral dengan Siemens, Bidang transmisi dengan Siemens,

 NEC, dan JRC, Bidang CPE dengan Siemens, BTM, Tamura, Shapura dan

 Tatung TEL. Pada era ini, PT INTI memiliki reputasi dan prestasi yang

 signifikan yaitu :
47




 Menjadi pionir dalam proses digitalisasi sistem dan jaringan telekomunikasi di

 Indonesia & Bersama Telkom telah berhasil dalam proyek otomatisasi telepon di

 hampir seluruh ibu kota kabupaten dan ibu kota kecamatan di seluruh Indonesia.

3. Periode 1994-2000. Selama 20 tahun sejak berdiri, kegiatan inti adalah murni

   manufaktur. Namun dengan adanya perubahan dan perkembangan kebutuhan

   teknologi, regulasi, dan pasar, PT INTI mulai melakukan transisi ke bidang

   jasa engineering. Pada masa ini aktivitas manufaktur di bidang switching,

   transmisi, CPE dan mekanik-plastik masih dilakukan. Namun situasi pasar

   yang berubah, kompetensi yang semakin ketat dan regulasi telekomunikasi

   yang makin terbuka menjadikan posisi INTI di pasar bergeser sehingga tidak

   lagi sebagai market leader. Kondisi ini mengharuskan INTI memiliki

   kemampuan sales force dan networking yang lebih baik.

4. Periode 2000-2004. Pada era ini kerjasama teknologi tidak lagi bersifat single

   suorce, tetapi dilakukan secara multi sorce dengan beberapa perusahaan

   multinasional dari Eropa dan Asia. Aktivitas manufaktur tidak lagi ditangani

   sendiri oleh INTI, tetapi secara spin-of      dengan mendirikan anak-anak

   perusahaan dan usaha patungan.

5. Periode 2005 – Sekarang. PT INTI bertekad untuk menjadi mitra terpercaya di

   bidang penyediaan jasa proffesional dan solusi total yang fokus pada Infocom

   System & Technology Integration (ISTI).




4.1.2   Gambaran Umum Responden
48




       Dalam penelitian ini penulis melakukan penyebaran kuesioner kepada 20

responden yang bekerja di PT INTI (Persero) pada bagian keuangan dan jumlah

yang terkumpul sebanyak 20 kuesioner. Berdasarkan hasil kuesioner yang

diperoleh, maka gambaran umum responden yang terdiri dari jenis kelamin, usia

dan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

                                   Tabel 4.1
                             Gambaran Responden
                           Berdasarkan Jenis Kelamin
N
    Jenis Kelamin        Jumlah        Presentase
o
1      Laki-Laki        16 Orang           80%
2     Perempuan          4 Orang           20%
      Jumlah            20 Orang          100%
               Sumber: hasil pengolahan kuesioner

       Dari tabel 4.1 dapat terlihat bahwa mayoritas responden yang bekerja di

bagian keuangan berjenis kelamin laki-laki yakni 16 orang atau 80% dari jumlah

keseluruhan, sedangkan jumlah perempuan jauh lebih sedikit yakni hanya 4 orang

atau 20% dari jumlah keseluruhan responden.

                                   Tabel 4.2
                              Gambaran Responden
                               Berdasarkan Usia
N
    Jenis Kelamin        Jumlah        Presentase
o
1       21-30            3 Orang           15%
2       31-40            5 Orang           25%
3        >40            12 Orang           60%
      Jumlah            20 Orang          100%
               Sumber: hasil pengolahan kuesioner

       Dari tabel 4.2 dapat kita lihat bahwa usia responden mayoritas di atas 40

tahun yakni sebanyak 12 orang atau 60% dari jumlah keseluruhan responden. Hal

ini menunjukkan bahwa responden yang bekerja di bagian keuangan rata-rata

telah memiliki pengalaman dan skill yang matang.
49




                                    Tabel 4.3
                              Gambaran Responden
                          Berdasarkan Jenjang Pendidikan
N
    Jenis Kelamin          Jumlah        Presentase
o
1          D3              5 Orang           25%
2          S1             11 Orang           55%
3          S2              4 Orang           20%
        Jumlah            20 Orang          100%
                 Sumber: hasil pengolahan kuesioner

        Dari tabel 4.3 kita dapat melihat bahwa responden yang bekerja pada

bagian keuangan telah memiliki jenjang pendidikan yang cukup tinggi. Jenjang

pendidikan terendah yaitu D3 yakni sebanyak 5 orang, sedangkan jenjang

pendidikan tertinggi yaitu S2 yakni sebanyak 4 orang. Namun mayoritas

responden memiliki jenjang pendidikan S1 yaitu sebanyak 11 orang.

4.1.3   Analisis Tanggapan Responden

        Untuk menganalisis tanggapan responden, jawaban responden akan

dibobotkan yaitu dengan mengalikan jumlah responden yang menjawab dengan

nilai skala likert dari jawaban tersebut. Setelah itu, nilai bobot tersebut

dibandingkan dengan nilai bobot standar untuk mengetahui kinerjanya. Nilai

bobot standar ini dibagi ke dalam tiga (3) rentang penilaian yaitu konsisten, cukup

konsisten, dan tidak konsisten.

        Untuk mencari nilai bobot stanar dilakukan dengan mencari panjang

rentang bobot ketiga pengklasifikasian di atas. Adapun rumusnya sebagai berikut:

              Bmaks - B min
         R=
                   3

              (30 x 20) - (1 x 20)
         R=
                      3
50




       R = 13

Keterangan:

R      = panjang rentang

Bmaks = bobot jawaban maksimum (3)

Bmin = bobot jawaban minimum (1)

       Setelah itu pembobotan dibagi ke dalam tiga (3) tingkatan berdasarkan

pengklasifikasian di atas yang dimulai dari 20. Adapun klasifikasi nilai bobot

standar yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

                                       Tabel 4.4
                                 Nilai Bobot Standar
     Nilai Bobot                       Kategori
        20-32                      Tidak Konsisten
        33-45                     Cukup Konsisten
        46-58                          Konsisten
          Sumber: hasil perhitungan

       Dengan membandingkan nilai bobot jawaban responden dengan nilai

bobot stnadar tersebut di atas, maka dapat diketahui mengenai bobot Penerapan

PSAK No 30 Atas Sewa Guna Usaha Aktiva Tetap pada PT INTI (Persero) apakah

tergolong Tidak Konsisten, Cukup Konsisten, Konsisten. Hal ini dapat diketahui

dengan melihat bobot jawaban berada di golongan yang mana sesuai dengan

kategori pada table 4.4 di atas. Adapun rinciannya sebagai berikut:



4.1.3.1 Penerapan PSAK No 30 Atasa Sewa Guna Usaha Aktiva Tetap Pada

       Tahun 2003

       PSAK No 30 (Sewa) merupakan suatu peryataan yang mengatur kebijakan

akuntansi dan pengungkapan yang sesuai, baik bagi lessor maupun lessee dalam
51




hubungannya dengan sewa (lease). Peryataan ini digunakan sebagai panduan bagi

penyusun laporan keuangan di dalam menyusun laporan keuangannya khususnya

mengenai sewa. Variabel ini terdiri dari 5 item pertanyaan yang diambil dari

standar penentuan pendapatan sewa operasi pada PSAK No 30. Adapun hasilnya

adalah sebagai berikut:

                               Tabel 4.5
                           Item peryataan 1
      Apakah dalam penentuan pendapatan sewa Saudara memasukkan
                           beban penyusutan
    Jawaban        Skor    Frekuensi Persentase Bobot
Selalu               3         17          85%      51
Kadang-kadang        2          3          15%       6
Tidak Pernah         1          0           0%       0
Total                          20         100%      57
Kategori                          Konsisten
       Sumber: data dioleh dari hasil kuesioner

       Dari tabel 4.5 di atas dapat kita lihat bahwa item peryataan 1 yang

menyatakan tentang ”Apakah dalam penentuan pendapatan sewa Saudara

memasukkan beban penyusutan”, mayoritas responden menjawab selalu yakni

sebesar 85%. Item ini mempunyai bobot sebesar 57. Bobot ini berada pada

rentang 46-58, dengan kategori konsisten (Tabel 4.4). artinya PT INTI (Persero)

telah memasukkan beban penyusutan dalam penentuan pendapatan sewa secara

konsisten.

                               Tabel 4.6
                           Item peryataan 2
      Apakah dalam penentuan pendapatan sewa Saudara memasukkan
                              beban bank
    Jawaban        Skor    Frekuensi Persentase Bobot
Selalu               3         17         85%       51
Kadang-kadang        2          3         15%        6
Tidak Pernah         1          0          0%        0
Total                          20        100%       57
52




Kategori                                   Konsisten
       Sumber: data dioleh dari hasil kuesioner

       Untuk item peryataan 2 yang menyatakan tentang ”Apakah dalam

penentuan pendapatan sewa Saudara memasukkan beban bank”, mayoritas dari

responden menjawab selalu yakni sebesar 85%. Item ini juga mempunyai bobot

yang cukup besar yaitu 57. bobot ini berada pada rentang 46-58, dengan kategori

konsisten (tabel 4.4). artinya dalam setiap penentuan pendapatan sewa PT INTI

(Persero) selalu memasukkan beban bank secara konsisten.

                                Tabel 4.7
                            Item peryataan 3
      Apakah dalam penentuan pendapatan sewa Saudara memasukkan
                       beban pemeliharaan gedung
    Jawaban        Skor    Frekuensi Persentase Bobot
Selalu               3         15          75%      45
Kadang-kadang        2          3          15%       6
Tidak Pernah         1          2          10%       2
Total                          20         100%      53
Kategori                          Konsisten
       Sumber: data dioleh dari hasil kuesioner

       Dari tabel 4.7 di atas dapat kita lihat bahwa item peryataan 3 yang

menyatakan tentang ”Apakah dalam penentuan pendapatan sewa Saudara

memasukkan beban pemeliharaan gedung”, 75% dari keseluruhan responden

menjawab selalu, sedangkan 10% dari keseluruhan responden menjawab tidak

pernah. Item ini mempunyai bobot sebesar 53. bobot ini berada pada rentang 46-

58, dengan kategori konsisten (Tabel 4.4). Artinya PT INTI (Persero)

memasukkan beban pemeliharaan gedung dalam penentuan pendapatan sewa

secara konsisten.
53




                                    Tabel 4.8
                               Item peryataan 4
      Apakah dalam penentuan pendapatan sewa Saudara memasukkan
              beban fasilitas (air, telepon, pendingin ruangan)
    Jawaban        Skor       Frekuensi Persentase Bobot
Selalu                3            11           55%        33
Kadang-kadang         2             9           45%        18
Tidak Pernah          1             0            0%         0
Total                              20          100%        51
Kategori                              Konsisten
       Sumber: data dioleh dari hasil kuesioner
       Untuk item peryataan 4 yang menyatakan tentang ”Apakah dalam

penentuan pendapatan sewa Saudara memasukkan beban fasilitas (air, telepon,

pendingin ruangan)”, sebesar 55% responden menyatakan selalu. Item ini juga

mempunyai bobot yang cukup besar yaitu 51. Bobot ini berada pada rentang 46-

58 dengan kategori konsisten (Tabel 4.4). artinya dalam penentuan pendapatan

sewa PT INTI (Persero) memasukkan beban fasilitas secara konsisten.

                                Tabel 4.9
                            Item peryataan 5
      Apakah dalam penentuan pendapatan sewa Saudara memasukkan
                           beban akte notaris
    Jawaban        Skor    Frekuensi Persentase Bobot
Selalu               3          8          40%      24
Kadang-kadang        2         12          60%      24
Tidak Pernah         1          0           0%       0
Total                          20         100%      48
Kategori                          Konsisten
       Sumber: data dioleh dari hasil kuesioner

       Dari tabel 4.9 di atas dapat kita lihat bahwa item peryataan 5 menyatakan

tentang ”Apakah dalam penentuan pendaptan sewa Saudara memasukkan beban

akte notaris”, lebih dari setengah dari keseluruhan responden menjawab kadang-

kadang yaitu sebesar 60%, item ini mempunyai bobot sebesar 48. bobot ini berada
54




pada rentang 46-58 dengan kategori konsisten (Tabel 4.4). artinya beban akte

notaris secara konsisten dimasukkan dalam penentuan pendapatan sewa oleh PT

INTI (Persero).

                                Tabel 4.10
            Bobot Total Penerapan PSAK No 30 pada tahun 2003
        Indikator         Bobot Rata-rata Persentase   Kategori
Beban Penyusutan                 57         21,43%     Konsisten
Beban Bank                       57         21,43%     Konsisten
Beban       Pemeliharaan
                                 53         19,92%     Konsisten
Gedung
Beban Fasilitas     (air,
telepon,       pendingin         51         19,17%     Konsisten
ruangan)
Beban Akte Notaris               48         18,05%     Konsisten
         Jumlah                 266        100,00%
        Rata-rata              53,2          20%       Konsisten
  Sumber: data dioleh dari hasil kuesioner

       Dari tabel 4.10 di atas dapat kita lihat bahwa bobot rata-rata variabel

Penerapan PSAK No 30 pada tahun 2003 adalah sebesar 53,2. bobot ini berada

pada rentang 46-58 dengan kategori konsisten (Tabel 4.4). Indikator yang sangat

berpengaruh terhadap konsistensi penerapan PSAK No 30 pada tahun 2003 yaitu

beban penyusutan dan beban bank yakni sebesar 21,43%. Sedangkan indikator

yang memiliki persentase terkecil yakni beban akte notaris yakni sebesar 18,05%.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK No 30 pada tahun 2003

dalam penentuan pendapatan sewa oleh PT INTI (Persero) telah dilakukan secara

konsisten.



4.1.3.1 Penerapan PSAK No 30 Atasa Sewa Guna Usaha Aktiva Tetap Pada

       Tahun 2004
55




       PSAK No 30 (Sewa) merupakan suatu peryataan yang mengatur kebijakan

akuntansi dan pengungkapan yang sesuai, baik bagi lessor maupun lessee dalam

hubungannya dengan sewa (lease). Peryataan ini digunakan sebagai panduan bagi

penyusun laporan keuangan di dalam menyusun laporan keuangannya khususnya

mengenai sewa. Variabel ini terdiri dari 5 item pertanyaan yang diambil dari

standar penentuan pendapatan sewa operasi pada PSAK No 30. Adapun hasilnya

adalah sebagai berikut:

                               Tabel 4.5
                           Item peryataan 6
      Apakah dalam penentuan pendapatan sewa Saudara memasukkan
                           beban penyusutan
    Jawaban        Skor    Frekuensi Persentase Bobot
Selalu               3         17          85%      51
Kadang-kadang        2          3          15%       6
Tidak Pernah         1          0           0%       0
Total                          20         100%      57
Kategori                          Konsisten
       Sumber: data dioleh dari hasil kuesioner

       Dari tabel 4.11 di atas dapat kita lihat bahwa item peryataan 6 yang

menyatakan tentang ”Apakah dalam penentuan pendapatan sewa Saudara

memasukkan beban penyusutan”, mayoritas responden menjawab selalu yakni

sebesar 85%. Item ini mempunyai bobot sebesar 57. Bobot ini berada pada

rentang 46-58, dengan kategori konsisten (Tabel 4.4). artinya dalam tahun 2004

PT INTI (Persero) telah memasukkan beban penyusutan dalam penentuan

pendapatan sewa secara konsisten
56




                               Tabel 4.12
                           Item peryataan 7
      Apakah dalam penentuan pendapatan sewa Saudara memasukkan
                              beban bank
    Jawaban        Skor    Frekuensi Persentase Bobot
Selalu               3         13          65%      39
Kadang-kadang        2          7          35%      14
Tidak Pernah         1          0           0%       0
Total                          20         100%      53
Kategori                          Konsisten
       Sumber: data dioleh dari hasil kuesioner

       Untuk item peryataan 7 yang menyatakan tentang ”Apakah dalam

penentuan pendapatan sewa Saudara memasukkan beban bank”, mayoritas dari

responden menjawab selalu yakni sebesar 85%. Item ini juga mempunyai bobot

yang cukup besar yaitu 53. Bobot ini berada pada rentang 46-58, dengan kategori

konsisten (tabel 4.4). artinya dalam setiap penentuan pendapatan sewa PT INTI

(Persero) selalu memasukkan beban bank secara konsisten.

                               Tabel 4.13
                            Item peryataan 8
      Apakah dalam penentuan pendapatan sewa Saudara memasukkan
                       beban pemeliharaan gedung
    Jawaban        Skor    Frekuensi Persentase Bobot
Selalu               3         12          60%      36
Kadang-kadang        2          8          40%      16
Tidak Pernah         1          0           0%       0
Total                          20         100%      52
Kategori                          Konsisten
       Sumber: data dioleh dari hasil kuesioner

       Dari tabel 4.13 di atas dapat kita lihat bahwa item peryataan 8 yang

menyatakan tentang ”Apakah dalam penentuan pendapatan sewa Saudara

memasukkan beban pemeliharaan gedung”. Item ini mempunyai bobot sebesar 52.
57




Bobot ini berada pada rentang 46-58, dengan kategori konsisten (Tabel 4.4).

Artinya PT INTI (Persero) memasukkan beban pemeliharaan gedung dalam

penentuan pendapatan sewa secara konsisten.

                                   Tabel 4.14
                               Item peryataan 9
      Apakah dalam penentuan pendapatan sewa Saudara memasukkan
              beban fasilitas (air, telepon, pendingin ruangan)
    Jawaban        Skor       Frekuensi Persentase Bobot
Selalu                3            12           60%        36
Kadang-kadang         2             8           40%        16
Tidak Pernah          1             0            0%         0
Total                              20          100%        52
Kategori                              Konsisten
       Sumber: data dioleh dari hasil kuesioner

       Untuk item peryataan 9 yang menyatakan tentang ”Apakah dalam

penentuan pendapatan sewa Saudara memasukkan beban fasilitas (air, telepon,

pendingin ruangan)”, sebesar 60% responden menyatakan selalu. Item ini juga

mempunyai bobot yang cukup besar yaitu 52. Bobot ini berada pada rentang 46-

58 dengan kategori konsisten (Tabel 4.4). artinya dalam penentuan pendapatan

sewa PT INTI (Persero) memasukkan beban fasilitas secara konsisten.

                               Tabel 4.15
                           Item peryataan 10
      Apakah dalam penentuan pendapatan sewa Saudara memasukkan
                           beban akte notaris
    Jawaban        Skor    Frekuensi Persentase Bobot
Selalu               3         10          50%      30
Kadang-kadang        2          9          45%      18
Tidak Pernah         1          1           5%       1
Total                          20         100%      49
Kategori                          Konsisten
       Sumber: data dioleh dari hasil kuesioner

       Dari tabel 4.15 di atas dapat kita lihat bahwa item peryataan 10

menyatakan tentang ”Apakah dalam penentuan pendaptan sewa Saudara
58




memasukkan beban akte notaris”, item ini mempunyai bobot sebesar 49. bobot ini

berada pada rentang 46-58 dengan kategori konsisten (Tabel 4.4). artinya beban

akte notaris secara konsisten dimasukkan dalam penentuan pendapatan sewa oleh

PT INTI (Persero).

                                Tabel 4.10
            Bobot Total Penerapan PSAK No 30 pada tahun 2003
        Indikator         Bobot Rata-rata Persentase   Kategori
Beban Penyusutan                 57         21,43%     Konsisten
Beban Bank                       57         21,43%     Konsisten
Beban       Pemeliharaan
                                 53         19,92%     Konsisten
Gedung
Beban Fasilitas     (air,
telepon,       pendingin         51         19,17%     Konsisten
ruangan)
Beban Akte Notaris               48         18,05%     Konsisten
         Jumlah                 266        100,00%
        Rata-rata              53,2          20%       Konsisten
  Sumber: data dioleh dari hasil kuesioner



       Dari tabel 4.10 di atas dapat kita lihat bahwa bobot rata-rata variabel

Penerapan PSAK No 30 pada tahun 2003 adalah sebesar 53,2. bobot ini berada

pada rentang 46-58 dengan kategori konsisten (Tabel 4.4). Indikator yang sangat

berpengaruh terhadap konsistensi penerapan PSAK No 30 pada tahun 2003 yaitu

beban penyusutan dan beban bank yakni sebesar 21,43%. Sedangkan indikator

yang memiliki persentase terkecil yakni beban akte notaris yakni sebesar 18,05%.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK No 30 pada tahun 2003

dalam penentuan pendapatan sewa oleh PT INTI (Persero) telah dilakukan secara

konsisten.
59




4.1.3.2 Penerapan PSAK No. 30 Atas Sewa Guna Usaha Aktiva Tetap Pada

        Tahun 2004

       PSAK No. 30 (Sewa) merupakan suatu peryataan yang mengatur

kebijakan akuntansi dan pengungkapan yang sesuai, baik bagi lessor maupun

lesse dalam hubungannya dengan sewa (lease). Peryataan ini digunakan sebagai

panduan bagi penyusun laporan keuangan di dalam menyusun laporan

keuangannya khususnya mengenai sewa. Variabel ini terdiri dari 5 item

pertanyaan yang diambil dari standar penentuan pendepatan sewa operasi pada

PSAK No. 30. Adupun hasilnya adalah sebagai berikut:

                              Tabel 4.11
                           Item Peryataan 6
         Apakah dalam penentuan pendapatan sewa Saudara memasukkan
                           beban penyusutan
    Jawaban         Skor   Frekuensi Persentase Bobot
Selalu               3         17          85%      51
Kadang-kadang        2          3          15%       6
Tidak Pernah         1          0           0%       0
Total                          20         100%      57
Kategori                          Konsisten
       Sumber: data olahan dari hasil kuesioner



       Dari tabel 4.11 diatas dapat kita lihat bahwa item peryataan 6 yang

menyatakan ”Apakah dalam penentuan pendapatan sewa Saudara memasukkan

beban penyusutan”. Mayoritas responden menjawab selalu yaitu sebesar 85%.

Item ini mempunyai bobot sebesar 57. bobot ini berada pada rentang 46-58,

dengan kategori konsisten (Tabel 4.4). Artinya dalam tahun 2004 PT INTI

(Persero) telah memasukkan beban penyusutan dalam penentuan pendapatan sewa

secara konsisten.
60




                             Tabel 4.12
                          Item Peryataan 7
  Apakah dalam penentuan pendapatan sewa Saudara memasukkan beban
                                 bank
    Jawaban       Skor    Frekuensi Persentase Bobot
Selalu              3         13          65%      39
Kadang-kadang       2          7          35%      14
Tidak Pernah        1          0           0%       0
Total                         20         100%      53
Kategori                         Konsisten
       Sumber: data diolah dari hasil kuesioner

       Untuk item peryataan 7 yang menyatakan ”Apakah dalam penentuan

pendapatn sewa Saudara memasukkan beban bank”. Mayoritas dari responden

menjawab selalu yakni sebesar 65%. Item ini juga mempunyai bobot yang besar

yaitu 53. bobot ini berada pada rentang 46-58 dengan kategori konsisten (Tabel

4.4). artinya dalam setiap penentuan pendapatan sewa PT INTI (Persero) selalu

memasukkan beban bank dengan konsisten.

                             Tabel 4.13
                          Item peryataan 8
  Apakah dalam penentuan pendapatan sewa Saudara memasukkan beban
                        pemeliharaan gedung
    Jawaban       Skor    Frekuensi Persentase Bobot
Selalu              3        12          60%       36
Kadang-kadang       2         8          40%       16
Tidak Pernah        1         0           0%        0
Total                        20         100%       52
Kategori                        Konsisten
       Sumber: data diolah dari hasil kuesioner.

       Dari tabel 4.13 di atas dapat kita lihat bahwa item peryataan 8 yang

menyatakan tentang ”Apakah dalam penentuan pendapatn sewa Saudara

memasukkan beban pemeliharaan gedung”, item ini mempunyai bobot sebesar 52.

bobot ini berada pada rentang 46-58, dengan kategori konsisten (Tabel 4.4).
61




Artinya PT INTI (Persero) memasukkan beban pemeliharaan gedung dalam

penentuan pendapatn sewa secara konsisten.

                                   Tabel 4.14
                               Item peryataan 9
  Apakah dalam penentuan pendapatan sewa Saudara memasukkan beban
                fasilitas (air, telepon, pendingin ruangan)
    Jawaban        Skor       Frekuensi Persentase Bobot
Selalu                3            12          60%        36
Kadang-kadang         2             8          40%        16
Tidak Pernah          1             0           0%         0
Total                              20         100%        52
Kategori                              Konsisten
       Sumber: data diolah dari hasil kuesioner

       Untuk item peryataan 9 yang menyatakan tentang ”Apakah dalam

penentuan pendapatan sewa Saudara memasukkan beban fasilitas (air, telepon,

pendingin ruangan)”, sebesar 60% responden menyatakan selalu. Item ini juga

mempunyai bobot yang cukup besar yaitu 52. boot ini berada pada rentang 46-58

dengan kategori konsisten (Tabel 4.4). Artinya dalam penentuan pendapatan sewa

PT INTI (Persero) memasukkan fasilitas secara konsisten.

                              Tabel 4.15
                          Item peryataan 10
  Apakah dalam penentuan pendapatan sewa Saudara emmasukkan beban
                             akte notaris
    Jawaban       Skor    Frekuensi Persentase Bobot
Selalu              3         10           50%     30
Kadang-kadang       2          9           45%     18
Tidak Pernah        1          1            5%      1
Total                         20          100%     49
Kategori                         Konsisten
       Sumber: data diolah dari hasil kuesioner

       Dari tabel 4.15 di atas dapat kita lihat bahwa item peryataan 10 yang

menyataka tentang ”Apakah dalam penentuan pendapatan sewa Saudara

emmasukkan beban akte notaris”, item ini mempunyai bobot sebesar 49. bobot ini
“Analisis konsistensi penerapan psak no 30 atas sewa guna usaha aktiva tetap dalam menentukan ketepatan penentuan pendapatan sewa pt inti (persero)”
“Analisis konsistensi penerapan psak no 30 atas sewa guna usaha aktiva tetap dalam menentukan ketepatan penentuan pendapatan sewa pt inti (persero)”
“Analisis konsistensi penerapan psak no 30 atas sewa guna usaha aktiva tetap dalam menentukan ketepatan penentuan pendapatan sewa pt inti (persero)”
“Analisis konsistensi penerapan psak no 30 atas sewa guna usaha aktiva tetap dalam menentukan ketepatan penentuan pendapatan sewa pt inti (persero)”
“Analisis konsistensi penerapan psak no 30 atas sewa guna usaha aktiva tetap dalam menentukan ketepatan penentuan pendapatan sewa pt inti (persero)”
“Analisis konsistensi penerapan psak no 30 atas sewa guna usaha aktiva tetap dalam menentukan ketepatan penentuan pendapatan sewa pt inti (persero)”
“Analisis konsistensi penerapan psak no 30 atas sewa guna usaha aktiva tetap dalam menentukan ketepatan penentuan pendapatan sewa pt inti (persero)”
“Analisis konsistensi penerapan psak no 30 atas sewa guna usaha aktiva tetap dalam menentukan ketepatan penentuan pendapatan sewa pt inti (persero)”
“Analisis konsistensi penerapan psak no 30 atas sewa guna usaha aktiva tetap dalam menentukan ketepatan penentuan pendapatan sewa pt inti (persero)”
“Analisis konsistensi penerapan psak no 30 atas sewa guna usaha aktiva tetap dalam menentukan ketepatan penentuan pendapatan sewa pt inti (persero)”
“Analisis konsistensi penerapan psak no 30 atas sewa guna usaha aktiva tetap dalam menentukan ketepatan penentuan pendapatan sewa pt inti (persero)”
“Analisis konsistensi penerapan psak no 30 atas sewa guna usaha aktiva tetap dalam menentukan ketepatan penentuan pendapatan sewa pt inti (persero)”
“Analisis konsistensi penerapan psak no 30 atas sewa guna usaha aktiva tetap dalam menentukan ketepatan penentuan pendapatan sewa pt inti (persero)”
“Analisis konsistensi penerapan psak no 30 atas sewa guna usaha aktiva tetap dalam menentukan ketepatan penentuan pendapatan sewa pt inti (persero)”
“Analisis konsistensi penerapan psak no 30 atas sewa guna usaha aktiva tetap dalam menentukan ketepatan penentuan pendapatan sewa pt inti (persero)”
“Analisis konsistensi penerapan psak no 30 atas sewa guna usaha aktiva tetap dalam menentukan ketepatan penentuan pendapatan sewa pt inti (persero)”
“Analisis konsistensi penerapan psak no 30 atas sewa guna usaha aktiva tetap dalam menentukan ketepatan penentuan pendapatan sewa pt inti (persero)”
“Analisis konsistensi penerapan psak no 30 atas sewa guna usaha aktiva tetap dalam menentukan ketepatan penentuan pendapatan sewa pt inti (persero)”
“Analisis konsistensi penerapan psak no 30 atas sewa guna usaha aktiva tetap dalam menentukan ketepatan penentuan pendapatan sewa pt inti (persero)”
“Analisis konsistensi penerapan psak no 30 atas sewa guna usaha aktiva tetap dalam menentukan ketepatan penentuan pendapatan sewa pt inti (persero)”
“Analisis konsistensi penerapan psak no 30 atas sewa guna usaha aktiva tetap dalam menentukan ketepatan penentuan pendapatan sewa pt inti (persero)”
“Analisis konsistensi penerapan psak no 30 atas sewa guna usaha aktiva tetap dalam menentukan ketepatan penentuan pendapatan sewa pt inti (persero)”
“Analisis konsistensi penerapan psak no 30 atas sewa guna usaha aktiva tetap dalam menentukan ketepatan penentuan pendapatan sewa pt inti (persero)”

More Related Content

What's hot

BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN - "SEWA GUNA USAHA (LEASING)"
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN - "SEWA GUNA USAHA (LEASING)"BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN - "SEWA GUNA USAHA (LEASING)"
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN - "SEWA GUNA USAHA (LEASING)"Miftah Iqtishoduna
 
Presentasi Sewa Guna Usaha (leasing)
Presentasi Sewa Guna Usaha (leasing)Presentasi Sewa Guna Usaha (leasing)
Presentasi Sewa Guna Usaha (leasing)Rose Meea
 
Leasing.
Leasing.Leasing.
Leasing.khallad
 
Power point leasing
Power point leasingPower point leasing
Power point leasingAgunggung
 
Dasar hukum leasing di indonesia
Dasar hukum leasing di indonesiaDasar hukum leasing di indonesia
Dasar hukum leasing di indonesiaeropisah
 
Makalah leasing
Makalah leasingMakalah leasing
Makalah leasingkhallad
 
Akuntansi Ijarah Dalam Bank Syari'ah
Akuntansi Ijarah Dalam Bank Syari'ahAkuntansi Ijarah Dalam Bank Syari'ah
Akuntansi Ijarah Dalam Bank Syari'ahmadureh
 
Asset Ijarah-Akuntansi Syariah
Asset Ijarah-Akuntansi SyariahAsset Ijarah-Akuntansi Syariah
Asset Ijarah-Akuntansi SyariahMiftah Iqtishoduna
 
Psak 107 ijarah
Psak 107 ijarahPsak 107 ijarah
Psak 107 ijarahcitra Joni
 
Makalah Manajemen Keuangan Leasing
Makalah Manajemen Keuangan LeasingMakalah Manajemen Keuangan Leasing
Makalah Manajemen Keuangan LeasingDoni Ramdhani
 
Leasing (Sewa Guna Usaha)
Leasing (Sewa Guna Usaha)Leasing (Sewa Guna Usaha)
Leasing (Sewa Guna Usaha)Sarah Fadhila
 
Akad ijarah muntahiyah bittamlik fix
Akad  ijarah  muntahiyah  bittamlik fixAkad  ijarah  muntahiyah  bittamlik fix
Akad ijarah muntahiyah bittamlik fixYati Araya
 
Leasing (Hukum Pembiayaan)
Leasing (Hukum Pembiayaan)Leasing (Hukum Pembiayaan)
Leasing (Hukum Pembiayaan)Fenti Anita Sari
 

What's hot (20)

Makalah leasing
Makalah leasingMakalah leasing
Makalah leasing
 
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN - "SEWA GUNA USAHA (LEASING)"
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN - "SEWA GUNA USAHA (LEASING)"BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN - "SEWA GUNA USAHA (LEASING)"
BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN - "SEWA GUNA USAHA (LEASING)"
 
Presentasi leasing
Presentasi leasingPresentasi leasing
Presentasi leasing
 
Presentasi Sewa Guna Usaha (leasing)
Presentasi Sewa Guna Usaha (leasing)Presentasi Sewa Guna Usaha (leasing)
Presentasi Sewa Guna Usaha (leasing)
 
Leasing.
Leasing.Leasing.
Leasing.
 
Power point leasing
Power point leasingPower point leasing
Power point leasing
 
3. leasing
3. leasing3. leasing
3. leasing
 
Leasing
LeasingLeasing
Leasing
 
Bab i
Bab iBab i
Bab i
 
Dasar hukum leasing di indonesia
Dasar hukum leasing di indonesiaDasar hukum leasing di indonesia
Dasar hukum leasing di indonesia
 
Makalah leasing
Makalah leasingMakalah leasing
Makalah leasing
 
Makalah leasing
Makalah leasingMakalah leasing
Makalah leasing
 
Akuntansi Ijarah Dalam Bank Syari'ah
Akuntansi Ijarah Dalam Bank Syari'ahAkuntansi Ijarah Dalam Bank Syari'ah
Akuntansi Ijarah Dalam Bank Syari'ah
 
Asset Ijarah-Akuntansi Syariah
Asset Ijarah-Akuntansi SyariahAsset Ijarah-Akuntansi Syariah
Asset Ijarah-Akuntansi Syariah
 
Leasing
Leasing Leasing
Leasing
 
Psak 107 ijarah
Psak 107 ijarahPsak 107 ijarah
Psak 107 ijarah
 
Makalah Manajemen Keuangan Leasing
Makalah Manajemen Keuangan LeasingMakalah Manajemen Keuangan Leasing
Makalah Manajemen Keuangan Leasing
 
Leasing (Sewa Guna Usaha)
Leasing (Sewa Guna Usaha)Leasing (Sewa Guna Usaha)
Leasing (Sewa Guna Usaha)
 
Akad ijarah muntahiyah bittamlik fix
Akad  ijarah  muntahiyah  bittamlik fixAkad  ijarah  muntahiyah  bittamlik fix
Akad ijarah muntahiyah bittamlik fix
 
Leasing (Hukum Pembiayaan)
Leasing (Hukum Pembiayaan)Leasing (Hukum Pembiayaan)
Leasing (Hukum Pembiayaan)
 

Similar to “Analisis konsistensi penerapan psak no 30 atas sewa guna usaha aktiva tetap dalam menentukan ketepatan penentuan pendapatan sewa pt inti (persero)”

Analisis anggran dan profitabilitas sebagai alat bantu manajemen guna mengopt...
Analisis anggran dan profitabilitas sebagai alat bantu manajemen guna mengopt...Analisis anggran dan profitabilitas sebagai alat bantu manajemen guna mengopt...
Analisis anggran dan profitabilitas sebagai alat bantu manajemen guna mengopt...Titik Indraini
 
FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYUSUNAN ANGGARAN ADMINISTRASI DAN UMUM P...
FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYUSUNAN ANGGARAN ADMINISTRASI DAN UMUM P...FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYUSUNAN ANGGARAN ADMINISTRASI DAN UMUM P...
FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYUSUNAN ANGGARAN ADMINISTRASI DAN UMUM P...IrsyadArighi
 
1. bab i pendahuluan
1. bab i pendahuluan1. bab i pendahuluan
1. bab i pendahuluanIda Fitriyani
 
13, wira usaha, diah asih relawanti, hapzi a li, enterpreneurship, universita...
13, wira usaha, diah asih relawanti, hapzi a li, enterpreneurship, universita...13, wira usaha, diah asih relawanti, hapzi a li, enterpreneurship, universita...
13, wira usaha, diah asih relawanti, hapzi a li, enterpreneurship, universita...diahasihre
 
Daftar Riwayat Hidup - Yus Mansyur
Daftar Riwayat Hidup - Yus MansyurDaftar Riwayat Hidup - Yus Mansyur
Daftar Riwayat Hidup - Yus MansyurYus Mansyur
 
Budgeting, product costing, and foreign exchange risk management
Budgeting, product costing, and foreign exchange risk managementBudgeting, product costing, and foreign exchange risk management
Budgeting, product costing, and foreign exchange risk managementNirwan Suparwan
 
Resume manajemen keuangan sebelum uas
Resume manajemen keuangan sebelum uasResume manajemen keuangan sebelum uas
Resume manajemen keuangan sebelum uasainamarsela
 
P2 dasar manajemen keuangan 2018
P2 dasar manajemen keuangan 2018P2 dasar manajemen keuangan 2018
P2 dasar manajemen keuangan 2018Lailani Fitria
 
Tugas resume materi uts m. keu
Tugas resume materi uts m. keuTugas resume materi uts m. keu
Tugas resume materi uts m. keuPermataShary
 
Tugas resume materi uts m. keu
Tugas resume materi uts m. keuTugas resume materi uts m. keu
Tugas resume materi uts m. keuPermataShary
 
KORUPSI PROYEK PEMBANGUNAN FASILITAS PAMERAN KAWASAN NTT FAIR
KORUPSI PROYEK PEMBANGUNAN FASILITAS PAMERAN KAWASAN NTT FAIRKORUPSI PROYEK PEMBANGUNAN FASILITAS PAMERAN KAWASAN NTT FAIR
KORUPSI PROYEK PEMBANGUNAN FASILITAS PAMERAN KAWASAN NTT FAIRPaul SinlaEloE
 

Similar to “Analisis konsistensi penerapan psak no 30 atas sewa guna usaha aktiva tetap dalam menentukan ketepatan penentuan pendapatan sewa pt inti (persero)” (20)

Analisis anggran dan profitabilitas sebagai alat bantu manajemen guna mengopt...
Analisis anggran dan profitabilitas sebagai alat bantu manajemen guna mengopt...Analisis anggran dan profitabilitas sebagai alat bantu manajemen guna mengopt...
Analisis anggran dan profitabilitas sebagai alat bantu manajemen guna mengopt...
 
FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYUSUNAN ANGGARAN ADMINISTRASI DAN UMUM P...
FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYUSUNAN ANGGARAN ADMINISTRASI DAN UMUM P...FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYUSUNAN ANGGARAN ADMINISTRASI DAN UMUM P...
FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYUSUNAN ANGGARAN ADMINISTRASI DAN UMUM P...
 
BISNIS INTERNASIONAL
BISNIS INTERNASIONALBISNIS INTERNASIONAL
BISNIS INTERNASIONAL
 
Psak30 leasing
Psak30 leasingPsak30 leasing
Psak30 leasing
 
1. bab i pendahuluan
1. bab i pendahuluan1. bab i pendahuluan
1. bab i pendahuluan
 
B200040345
B200040345B200040345
B200040345
 
BCA 2009-2019.pptx
BCA 2009-2019.pptxBCA 2009-2019.pptx
BCA 2009-2019.pptx
 
13, wira usaha, diah asih relawanti, hapzi a li, enterpreneurship, universita...
13, wira usaha, diah asih relawanti, hapzi a li, enterpreneurship, universita...13, wira usaha, diah asih relawanti, hapzi a li, enterpreneurship, universita...
13, wira usaha, diah asih relawanti, hapzi a li, enterpreneurship, universita...
 
Sudy kelayakan usaha
Sudy kelayakan usahaSudy kelayakan usaha
Sudy kelayakan usaha
 
Daftar Riwayat Hidup - Yus Mansyur
Daftar Riwayat Hidup - Yus MansyurDaftar Riwayat Hidup - Yus Mansyur
Daftar Riwayat Hidup - Yus Mansyur
 
modul 6 kb 4 kuliner
modul 6 kb 4 kulinermodul 6 kb 4 kuliner
modul 6 kb 4 kuliner
 
Budgeting, product costing, and foreign exchange risk management
Budgeting, product costing, and foreign exchange risk managementBudgeting, product costing, and foreign exchange risk management
Budgeting, product costing, and foreign exchange risk management
 
Resume manajemen keuangan sebelum uas
Resume manajemen keuangan sebelum uasResume manajemen keuangan sebelum uas
Resume manajemen keuangan sebelum uas
 
P2 dasar manajemen keuangan 2018
P2 dasar manajemen keuangan 2018P2 dasar manajemen keuangan 2018
P2 dasar manajemen keuangan 2018
 
Hukum Dagang - Pasar Modal
Hukum Dagang - Pasar ModalHukum Dagang - Pasar Modal
Hukum Dagang - Pasar Modal
 
Bab 3 - Laporan Keuangan
Bab 3 - Laporan KeuanganBab 3 - Laporan Keuangan
Bab 3 - Laporan Keuangan
 
Tugas resume materi uts m. keu
Tugas resume materi uts m. keuTugas resume materi uts m. keu
Tugas resume materi uts m. keu
 
Tugas resume materi uts m. keu
Tugas resume materi uts m. keuTugas resume materi uts m. keu
Tugas resume materi uts m. keu
 
KORUPSI PROYEK PEMBANGUNAN FASILITAS PAMERAN KAWASAN NTT FAIR
KORUPSI PROYEK PEMBANGUNAN FASILITAS PAMERAN KAWASAN NTT FAIRKORUPSI PROYEK PEMBANGUNAN FASILITAS PAMERAN KAWASAN NTT FAIR
KORUPSI PROYEK PEMBANGUNAN FASILITAS PAMERAN KAWASAN NTT FAIR
 
MONEV.ppt
MONEV.pptMONEV.ppt
MONEV.ppt
 

Recently uploaded

Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi IbrahimpptxNasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi IbrahimpptxSuGito15
 
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASIBMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASIwanalifhikmi
 
MATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptx
MATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptxMATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptx
MATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptxSuarniSuarni5
 
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...Aminullah Assagaf
 
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1LailaTulangRusukMaha
 
KISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docx
KISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docxKISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docx
KISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docxrulimustiyawan37
 
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada MuridAksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada MuridDonyAndriSetiawan
 
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIK
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIKcontoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIK
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIKTaufik241763
 
KELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama Islam
KELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama IslamKELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama Islam
KELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama IslamabdulhamidalyFKIP
 
DOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdf
DOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdfDOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdf
DOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdfssuserb45274
 
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUTeric214073
 
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptx
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptxDinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptx
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptxFritzPieterMichaelNa
 
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptxanisakhairoza
 
materi PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smp
materi PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smpmateri PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smp
materi PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smpAanSutrisno
 
Tanqihul Qoul Bab 14 - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
Tanqihul Qoul Bab 14  - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptxTanqihul Qoul Bab 14  - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
Tanqihul Qoul Bab 14 - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptxMMuminSholih
 
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdfPTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdfSMP Hang Kasturi, Batam
 
Kisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdeka
Kisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdekaKisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdeka
Kisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdekahellenchanel31
 
MATERI PESANTREN KILAT SD PUASA II .pptx
MATERI PESANTREN KILAT SD PUASA II .pptxMATERI PESANTREN KILAT SD PUASA II .pptx
MATERI PESANTREN KILAT SD PUASA II .pptxSuarniSuarni5
 
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdfK1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdfbayuputra151203
 

Recently uploaded (20)

Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi IbrahimpptxNasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
Nasab Nabi Muhammad SAW. dari Nabi Ibrahimpptx
 
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASIBMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
 
MATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptx
MATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptxMATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptx
MATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptx
 
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
 
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
 
KISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docx
KISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docxKISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docx
KISI-KISI DAN KARTU SOAL INFORMATIKA PAKET A.docx
 
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada MuridAksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
Aksi Nyata Guru Penggerak Modul 3.3. Program Berdampak Positif pada Murid
 
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIK
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIKcontoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIK
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIK
 
KELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama Islam
KELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama IslamKELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama Islam
KELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama Islam
 
DOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdf
DOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdfDOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdf
DOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdf
 
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT
 
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptx
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptxDinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptx
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptx
 
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
 
materi PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smp
materi PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smpmateri PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smp
materi PPT tentang cerita inspiratif kelas 9 smp
 
Tanqihul Qoul Bab 14 - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
Tanqihul Qoul Bab 14  - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptxTanqihul Qoul Bab 14  - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
Tanqihul Qoul Bab 14 - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
 
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdfPTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
 
Kisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdeka
Kisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdekaKisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdeka
Kisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdeka
 
DEFINISI DAN KONTEKS MANAJEMEN ISU DAN KRISIS.pptx
DEFINISI DAN KONTEKS MANAJEMEN ISU DAN KRISIS.pptxDEFINISI DAN KONTEKS MANAJEMEN ISU DAN KRISIS.pptx
DEFINISI DAN KONTEKS MANAJEMEN ISU DAN KRISIS.pptx
 
MATERI PESANTREN KILAT SD PUASA II .pptx
MATERI PESANTREN KILAT SD PUASA II .pptxMATERI PESANTREN KILAT SD PUASA II .pptx
MATERI PESANTREN KILAT SD PUASA II .pptx
 
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdfK1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
 

“Analisis konsistensi penerapan psak no 30 atas sewa guna usaha aktiva tetap dalam menentukan ketepatan penentuan pendapatan sewa pt inti (persero)”

  • 1. 1 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Penelitian Dalam proses kegiatan operasional, setiap perusahaan mempunyai tujuan utama yaitu, mencari laba. Selain itu juga untuk pertumbuhan yang terus-menerus (Growth), kelangsungan hidup (Survival), kesan positif di mata publik (Image). Untuk mencapai tujuan ini manajemen sebagai pihak yang diserahi hak dan tanggung jawab memiliki atau menguasai faktor-faktor produksi yang digunakan seperti Money, Man, Material, dan Method. Proses ini sering juga disebut proses produksi. Proses ini dimaksudkan untuk menghasilkan penerimaan kas melalui penjualan produksi tersebut yang menjadi salah satu sumber dana utama bagi pelaksanaan kegiatan perusahaan Untuk menghasilkan produk ini maka aset tetap memegang peranan yang sangat besar, seperti lahan sebagai tempat berproduksi bagi usaha pertambangan pertanian, perkebunan dan perikanan. Bangunan sebagai tempat pabrik, kantor dan kegiatan lainnya. Mesin dan peralatan sebagai alat untuk berproduksi. Kendaraan pengangkutan sebagai alat untuk mengangkut produk atau hasil lainnya. Inventaris berupa inventaris kantor, perabot, meja, kursi lemari dan lain- lain sebagai alat yang mendukung kegiatan perusahaan semuanya. Bahkan ada aset tetap yang tidak berwujud tetapi yang sangat penting dalam kegiatan produksi dan tanpa aset ini barangkali perusahaan tidak dapat
  • 2. 2 beroperasi misalnya, HPH (Hak Penguasaan Hutan), HGU (Hak Guna Usaha), HGB (Hak Guna Bangunan), Patent, Franchise, Hak Cipta, dan lain-lain. Peranan aset tetap ini sangat besar dalam perusahaan baik ditinjau dari segi fungsinya, dari segi jumlah dana yang diinvestasikan, dari pengolahannya yang melibatkan banyak orang, dari segi pembuataanya yang sering jangka panjang, maupun dari segi pengawasannya yang agak rumit. Setiap perusahaan pasti memiliki aset tetap baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Namun jenis aset tetap yang dimiliki suatu perusahaan akan berbeda dengan perusahaan lainnya seperti perusahaan jasa, aset tetapnya berbeda dengan aset tetap perusahaan perkebunan, perkapalan, perminyakan, perdagangan dan lain-lain. Pada kenyataanya kegiatan utama yang dilakukan untuk mencapai tujuan dalam suatu perusahaan terkadang tidak terlalu memanfaatkan aset tetap yang dimiliki secara optimal sehingga ada aktiva tetap yang menganggur. Dengan berbagai pengorbanan yang telah dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut hal ini dianggap merugikan bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dirasa perlu untuk lebih mengoptimalkan aset berupa aset tetap yang dimilikinya salah satu diantaranya dengan meleasekan atau menyewagunausahakan aset tetap tersebut. Usaha leasing di luar negeri sudah mengalami perkembangan yang lama sekali. Di Indonesia leasing baru mulai berkembang sejak dikeluarkanya peraturan kegiatan usaha leasing yang sementara masih terbatas dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri
  • 3. 3 Perdagangan Nomor 122/MK/IV/2/1979, nomor 32/M/SK/1974 dan nomor 30/Kpb/I/1974 tertanggal 7 Februari 1974 tentang ”Tentang Perjanjian Leasing”. Kemudian keputusan ditindaklanjuti lagi antara lain oleh: Surat Edaran Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri No. SE/499/MD/1984 tanggal 24 Januari 1984 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penyampaian Laporan Perusahaan Leasing. Dan Kep.Menteri No.1251/KMK.013/88 tanggal 20 Desember 1988. Dan dari berbagai rujukan maka lahirlah PAI Pernyataan No.6 “Standar Khusus Akuntansi Sewa Guna Usaha” tanggal 19 September 1990. Beberapa tahun terakhir ini khususnya di kota-kota besar, telah berkembang perusahaan-perusahaan leasing. Masalah leasing (Sewa Guna Usaha) ini semakin berkembang sebagai alternatif pembiayaan di Indonesia dimana lease mendatangkan keuntungan bagi pengusaha. Di Indonesia pembiayaan leasing meliputi pengadaan barang modal untuk tujuh sektor leasing. Ketujuh sektor tersebut antara lain: sektor transportasi, industri, pertanian, konstruksi, pertambangan, perkantoran dan kesehatan. Lease merupakan suatu cara untuk memperoleh hak untuk menggunakan aset berwujud tertentu dalam jangka waktu tertentu. Pihak yang memberikan asetnya untuk digunakan orang lain disebut lessor sedangkan pihak yang mendapatkan hak menggunakan aktiva tersebut disebut lessee. PT INTI (Persero) Bandung merupakan salah satu BUMN yang bergerak di bidang industri telekomunikasi sebagi penyedia jasa dan penjualan peralatan telekomunikasi. Dalam menjalankan aktivitasnya, PT INTI memberikan pelayanan jasa dan penjualan peralatan telekomunikasi kepada instansi yang
  • 4. 4 membutuhkan. Pelaksanaan kegiatan perusahaan ini dilakukan oleh beberapa Divisi (bagian) yang telah ditentukan sesuai dengan SK Direksi PT INTI (Persero) Bandung tentang struktur perusahaannya. Disamping kegiatan operasional utamanya dalam pelayanan jasa dan penjualan peralatan telekomunikasi, PT INTI juga melakukan lease terhadap properti yang dimiliki sebagai salah satu cara mengoptimalkan aset berupa aset berwujud yang dimilikinya untuk meningkatan pendapatan perusahaan. Namun jika melihat kondisi laporan keuangan lima tahun ke belakang, pendapatan khususnya pendapatan lain-lain (Sewa) yang diperoleh PT INTI (Persero) cenderung terus menurun dari tahun ke tahun (lampiran 1). Hal ini mungkin disebabkan adanya penurunan jumlah lessee yang berminat untuk menyewa asset yang dimiliki oleh PT INTI (Persero). Indikasi lain, adanya ketidaktepatan dalam penentuan komponen biaya-biaya yang dibebankan kepada lessee juga bisa menyebabkan pengurangan nilai pendapatan yang diterima oleh PT INTI (Persero) Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 30 (Revisi 2007) tentang ”Sewa” telah menetapkan standar umum pengakuan pendapatan dan komponen- komponen biaya yang dapat dibebankan kepada lessee. Diharapkan dengan penerapan PSAK tersebut secara konsisten, maka penentuan pendapatan sewa yang akan diterima akan tepat dan terjadi peningkatan pendapatan sewa yang diperoleh PT INTI (Persero). Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud mengadakan suatu penelitian dengan judul: “ANALISIS KONSISTENSI PENERAPAN PSAK
  • 5. 5 NO 30 ATAS SEWA GUNA USAHA AKTIVA TETAP DALAM MENENTUKAN KETEPATAN PENENTUAN PENDAPATAN SEWA PT INTI (Persero)” 1.2 Identifikasi Masalah Berdasakan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, penulis membatasi masalah yang akan diteliti dengan identifikasi masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana penentuan komponen biaya-biaya yang dibebankan kepada lessee dalam PSAK No 30 (Sewa)? 2. Seberapa besar kosistensi PT INTI (Persero) dalam penerapan PSAK No 30? 3. Apakah penerapan PSAK secara konsisten dapat menentukan pendapatan sewa PT INTI (Persero) yang tepat? 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 1.3.1 Maksud Penelitian Maksud penelitian yang penulis lakukan diantaranya untuk mengumpulkan data dan informasi baik secara ekstern maupun intern tentang sejauh mana penerapan PSAK No 30 (sewa) atas sewa guna usaha aktiva tetap secara konsisten di PT INTI (Persero) dapat menentukan pendapatan sewa yang tepat kemudian menganalisis data dan informasi tersebut yang dituangkan dalam bentuk laporan akhir sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan Diploma III.
  • 6. 6 1.3.2 Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini antara lain: 1. Untuk mengetahui penentuan komponen biaya yang sesuai dengan PSAK No 30 (sewa) 2. Untuk mengetahui sejauh mana konsistensi penerapan PSAK No 30 di PT INTI (Persero) 3. Untuk mengetahui penerapan PSAK No.30 secara konsisten dapat menentukan pendapatan sewa PT INTI (Persero) yang tepat. 1.4 Kegunaan Hasil Penelitian Dengan maksud dan tujuan yang telah disampaikan sebelumnya, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat diantaranya: 1. Bagi Penulis Memberikan pengetahuan dan wawasan tentang penerapan PSAK No 30 atas sewa guna usaha aktiva tetap 2. Bagi Perusahaan Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan serta sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan khususnya yang terkait dengan pelaksanaan Leasing Property yang dilaksanakan. 3. Bagi Pembaca Dengan adanya Laporan Tugas Akhir ini semoga dapat menambah perbendaharaan kepustakaan dan sebagai acuan serta tambahan informasi
  • 7. 7 dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir selanjutnya dengan ruang lingkup yang sama. 1.3 Lokasi dan Jadwal Penelitian Untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, penulis melakukan penelitian pada PT INTI (Persero) Bandung Jl. Moch Toha No.77 Bandung dimulai pada bulan Agustus sampai selesai. Adapun jadwal penelitian, dapat terlihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 1.1 Jadwal Penelitian N Agustus Septeber Oktober O KEGIATAN 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 Penentuan Masalah dan Judul 2 Pengajuan Judul 4 Pengumpulan Data 5 Menyusun Laporan 6 Bimbingan 7 Sidang BAB II
  • 8. 8 KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 2.1 Kajian Pustaka 2.1.1 Beban Istilah beban dapat dinyatakan sebagai biaya yang secara langsung maupun tidak langsung telah dimanfaatkan di dalam usaha menghasilkan pendapatan dalam suatu periode, atau yang sudah tidak memberikan manfaat ekonomis untuk kegiatan masa berikutnya. Yang dimaksud dengan biaya adalah pengorbanan ekonomis yang diperlukan untuk memperoleh barang atau jasa. Menurut Standar Akuntansi Keungan Bab Pendahuluan paragraf 70 (b) disebutkan bahwa: ”Beban (expense) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal”. Selanjutnya paragraf 78, 79, 80, menyebutkan: Paragraf 78 Definisi beban mencakup baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa, meliputi, misalnya, beban pokok penjualan, gaji dan penyusutan. Beban tersebut biasanya bebrbentuk arus keluar atau berkurangnya aset seperti kas (dan setara kas), persediaan, dan aset tetap. Paragraf 79
  • 9. 9 Kerugian mencerminkan pos yang lain yang memenuhi definisi beban yang mungkin timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa. Kerugian tersebut mencerminkan berkurangnya manfaat ekonomi dan pada hakikatnya tidak berbeda dari beban lain. Oleh karena itu, kerugian tidak dipandang sebagai unsur terpisah dala kerangka dasar ini. Paragraf 80 Kerugian dapat timbul, misalnya dari bencana kebakaran, banjir, seperti juga yang timbul dari pelepasan aset tidak lancar. Definisi beban juga mencakup kerugian yang belum direalisasi, misalnya, kerugian yang timbul dari pengaruh kenaikan kurs valuta asing dalam hubungannya dengan pinjaman perusahaan dalam mata uang tersebut. Kalau kerugaian diakui dalam laporan laba rugi, biasanya disajikan secara terpisah karena pengetahuan mengenai pos tersebut berguna untuk tujuan pengambilan keputusan ekonomi. Kerugian sering kali dilaporkan dalam jumlah bersih stelah dikurangi dengan penghasilan yang bersangkutan. Carl S Warren, et all (2005: 63) mendefinisikan beban sebagai aktiva atau jasa yang digunakan dalam menghasilkan pendapatan. Contoh beban meliputi beban upah, beban sewa, beban perlengkapan, beban utilitas, dan beban rupa. Menurut Soemarso (2003: 234), beban adalah penurunan modal bruto, sehubungan dengan kegiatan usaha perusahaan. Penurunan modal bruto terjadi karena penurunan aktiva atau kenaikan kewajiban.
  • 10. 10 Definisi beban menurut Suwardjono (2003: 73) adalah aliran keluar sumber daya atau asset yang melekat pada produk atau jasa yang diserahhkan perusahaan kepada konsumen dalam rangka menimbulkan pendapatan Menurut S. Munawir (2003: 230) ”Biaya adalah nilai kas atau setara dengan kas yang dikorbankan untuk memperoleh barang atau jasa yang diperkirakan akan memberikan manfaat saat kini atau masa depan pada organisasi (pengorbanan yang terjadi dalam rangkan untuk memperoleh suatu barang atau jasa yang bermanfaat). Pada perusahaan yang bertujuan mencari laba, manfaat masa depan berarti pendapatan. Cost atau harga perolehan yang digunakan untuk memperoleh pendapatan disebut beban”. Sedangkan Harnanto (2002: 92) menyatakan bahwa ”Beban adalah aliran keluar atau penggunaan aktiva atau kenaikan kewajiban (atau keduanya) dalam suatua periode akuntansi yang terjadi dalam aktivitas produksi dan penjualan barang, penyerahan jasa dan aktivitas lain yang berhubungan dengan usaha pokok perusahaan”. Menurut Prinsip Akuntansi Indonesia, beban diartikan sebagai pengorbanan ekonomis yang dilakukan dalam rangka memperoleh pendapatan. Konsep beban untuk tujuan pajak terbatas pada beban untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Untuk beban terdapat kemungkinan layak menurut akuntansi, namun tidak layak menurut pajak. (Soemarso, 2003: 257) Dari berbagai pendapat tentang definisi diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa beban adalah suatu aliran keluar sebagai pengorbanan ekonomis yang dilakukan baik berupa penggunaan aktiva atau penurunan kewajiban untuk memperoleh pendapatan
  • 11. 11 2.1.1.1. Pengakuan Beban. Dalam Peryataan Atandar Akuntansi Keuangan paragraf 94, 95, 96, 97, dan 98, menyebutkan bahwa: Paragraf 94 Beban diakui dalam laporan laba rugi kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aset (misalnya, akrual hak karyawan atau penyusutan aset tetap). Paragraf 95 Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Proses yang biasanya disebut pengaitan biaya dengan pendapatan (matching of costs with revenue) ini melibatkan pengakuan penghasilan dan beban secara gabungan atau bersamaan yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama transaksi atau peristiwa lain yang sama; misalnya, berbagai komponen beban yang membentuk beban pokok penjualan (cost or expense of goods sold) diakui pada saat yang sama sebagai penghasilan yang diperoleh dari penjualan barang. Namun demikian, penerapan konsep matching dalam kerangka dasar ini tidak memperkenankan pengakuan pos dalam neraca yang tidak memenuhi definisi aset atau kewajiban.
  • 12. 12 Paragraf 96 Jika manfaat ekonomi diharapkan timbul selama beberapa periode akuntansi dan hubungannya dengan penghasilan hanya dapat ditentukan secara luas atau tidak langsung, beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar prosedur alokasi yang rasional dan sistematis. Hal ini sering diperlukan dalam pengakuan bebab yang berkaitan dengan penggunaan aset seperti aset tetap, goodwill, paten dan merek dagang. Dalam kasus semacam itu, beban ini disebut penyusutan atau amortisasi. Prosedur alokasi ini dimaksudkan untuk mengakui beban dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat ekonomi aset yang besangkutan. Paragraf 97 Beban segera diakui dalam laporan laba rugi kalau pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau kalau sepanjang manfaat ekonomi masa depan tidak memenuhi syarat, atau tidak lagi memenuhi syarat, untuk diakui dalam neraca sebaga aset. Pargraf 98 Beban juga diakui dalam laporan laba rugi pada saat timbul kewajiban tanpa adanya pengakuan aset, seperti apabila timbul kewajiban akibat garansi produk. 1.1.1.2 Penentuan Komponen Biaya Berbagai kegiatan, transaksi dan peristiwa menghasilkan pengaruh yang berbeda terhadap stabilitas, resiko dan prediksi. Pengungkapan unsur-unsur kinerja membantu memahami hasil yang dicapai dan menilai hasil yang akan
  • 13. 13 diperoleh pada masa akan datang. Dalam rangka menyajikan laporan laba rugi secara wajar, dapat dilakukan penambahan pos dan perubahan istilah yang dipakai serta perubahan urutan dari pos-pos yang terdapat dalam laporan laba rugi. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam melakukan penambahan dan perubahan tersebut meliputi materialistis, hakikat dan fungsi dari berbagai komponen pendapatan dan beban. (IAI, 2007: 1.11 paragraf 57) Perusahaan menyajikan, di Laporan Laba Rugi atau di Catat atas Laporan Keuangan, rincian beban dengan menggunakan kalsifikasi yang didasarkan pada sifat atau fungsi beban dalam perusahaan. (IAI, 2007: 1.11 paragraf 58) Dalam penentuan komponen biaya-biaya untuk memperoleh pendapatan, satu perusahaan dengan perusahaan lain akan berbeda tergantung sifat dan fungsi beban itu sendiri. Pos-pos beban disub-klasifikasikan lebih lanjut dalam rangka cakupan komponen kinerja keuangan yang mungkin berbeda dalam hal stabilitas, potensi menghasilkan laba atau rugi, dan prediksi. Adapun komponen biaya atau beban yang diakui dalam penentuan pendapatan sewa dalam PSAK No 30 (Sewa) untuk sewa operasi (operating lease) adalah sebagai berikut: 1. Biaya penyusutan yang terjadi untuk memperoleh pendapatn sewa diakui sebagai beban. Beban penyusutan adalah beban yang timbul karena pemakaian aktiva berwujud. Kebijakan penyusutan untuk asset sewaan harus kosisten dengan kebijakan penyusutan normal untuk asset sejenis, dan penyusutan tersebut dihitung sesuai dengan PSAK No 16 dan PSAK No 19
  • 14. 14 2. Biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh lessor dalam proses negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui sebagai beban selama masa sewa dengan dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Beberapa komponen biaya langsung adalah sebagai berikut: a. Beban Bank, adalah beban yang timbul karena adanya transaksi melalui bank. b. Beban Pemeliharaan Gedung, adalah pengeluaran yang berhubungan dengan upaya perawatan gedung agar selalu dalam keadaan siap pakai. c. Beban Akte Notaris, adalah beban yang timbul karena pengeluaran atas kelengkapan legalitas yang berkaitan dengan objek sewa. d. Beban Fasilitas, adalah beban yang timbul karena pengeluaran atas penyediaan kelengkapan obejek sewa. Misalnya, beban listrik, telepon, air, pendingin ruangan, dan lain-lain 2.1.2 Pengertian Pendapatan Kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan adalah hal yang penting untuk dapat melanjutkan operasi perusahaan. Keuntungan yang dihasilkan oleh suatu badan usaha adalah suatu ukuran keberhasilan manajer, investor dan kreditor yang menggunakannya untuk mengevaluasi prospek perusahaan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu salah satu bagian terpenting dalam proses akuntansi adalah penentuan, pengukuran dan pengakuan pendapatan
  • 15. 15 serta pengukuran pencatatan ekonomi yang berhubungan dengan pendapatan perusahaan. Dalam kaitannya dengan operasi perusahaan yang utama, pendapatan diklasifikasikan menjadi komponen-komponen, yaitu pendapatan operasi, pendapatan nonoperasi (pendapatan lain-lain), dan untung luar biasa. Menurut Suwardjono (2003: 82) ”Pendapatan nonoperasi adalah pendapatan selain yang diperoleh dari kegiatan utama perusahaan yang sifatnya insidental atau yang tidak secara langsung berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan. Pendapatan ini sering disebut pendapatan lain-lain. Contohnya pendapatan yang berasal dari bunga, dividen, royalti dan lain-lain”. Menurut Harnanto (2002:100) ”Pendapatan di luar usaha sebagai pendapatan yang dapat diidentifikasi sebagai kegiatan periperal perusahaan. Contohnya pendapatan yang berasal dari kegiatan finansial perusahaan. Misalnya, sewa, bunga, dividen, dan lain-lain.” Menurut Soemarso S.R (2004: 227), ”pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan utama perusahaan atau pendapatan non usaha, termasuk didalam kelompok ini adalah keuntungan dari penjualan aktiva tetap dan pendapatan sewa.” Carl S Warren, et all (2005:21) mendefinisikan pendapatan sewa sebagai uang yang diterima dari penyewaan. Sedangkan menurut Soemarso S.R (2003:230) ”Pendapatan adalah peningkatan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Pendapatn yang diperoleh dari kegiatan di luar kegiatan utama disebut pendapatan lain-lain.”
  • 16. 16 Berdasarkan definisi-difinisi diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa pendapatan lai-lain atau pendapatan luar usaha adalah arus masuk yang berasal dari penambahan atau penurunan kewajiban selain pendapatan yang berasal dari kegiatan utama perusahaan. Pendapatan sewa termasuk dalam pendapatan lain-lain apabila kegiatan utama perusahaan bukan bergerak dalam bidang sewa-menyewa atau rental. 2.1.3 Aktiva Tetap Aktiva tetap merupakan salah satu bentuk kekayaan perusahaan berupa sumber ekonomi untuk menciptakan pendapatan. Kedudukannya sangat penting karena fungsinya sebagai alat produksi, karena itu aktiva tetap merupakan sarana mutlak untuk mencapai sasaran perusahaan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan No.16 tahun 2007: “Aset tetap adalah aset berwujud yang: (a) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan (b) diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.”(2007:16.2 paragraf 6) Soemarso (2004: 226) mendefinisikan aktiva tetap sebagai aktiva bernilai besar yang digunakan untuk kegiatan perusahaan, bersifat tetap atau permanen dan tidak untuk dijual kembali dalam kegiatan normal. Selanjutnya Harnanto (2002: 313) mendefinisikan aktiva tetap berwujud sebagai berikut:
  • 17. 17 ”Aktiva tetap berwujud adalah setiap barang yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan yang diapakai atau digunakan secara aktif dalam operasional dan mempunyai umur atau masa kegunaan yang relatif permanen” Sedangkan definisi aktiva tetap menurut James O Gill (2006: 6) adalah sebagai berikut: “Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan. Aktiva tetap meliputi aktiva yang tidak dapat disusutkan dan yang disusutkan.” Dari berbagai pendapat tentang pengertian aktiva tetap berwujud tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu aktiva dapat disebut sebagai aktiva tetap apabila memenuhi syarat sebagai berikut : 1. Bersifat relatif permanen yang artinya aktiva-aktiva tersebut dapat digunakan untuk jangka panjang, biasanya dipakai lebih dari satu tahun atau lebih dari satu periode akuntansi. 2. Aktiva tetap dipakai atau digunakan secara aktif di dalam kegiatan normal perusahaan atau dimiliki tidak sebagai suatu investasi dan atau untuk dijual kembali. 3. Pengeluaran untuk memperoleh aktiva tetap biasanya merupakan pengeluaran yang cukup besar, sehigga perusahaan perlu mempunyai kebijaksanaan kapitalisasi yang menetapkan jumlah minimum pengeluaran yang dapat dikapitalisasi.
  • 18. 18 2.1.3.1 Klasifikasi Aktiva Tetap Berwujud Dari macam-macam bentuk aktiva tetap berwujud untuk tujuan akuntansi dilakukan pengelompokan sebagai berikut : a) Aktiva tetap yang umurnya dan masa kegunaannya tidak terbatas dan dilaporkan berdasarkan harga perolehannva tanpa disusutkan atau dideplesi. Contoh : tanah untuk letak perusahaan. tempat berdirinya gedung, tanah pertanian, tanah peternakan tanah perkebunan. b) Aktiva tetap yang umur dan masa kegunaannya tidak dapat diganti dengan aktiva yang sejenis atau disebut aktiva tetap yang dideplesi Contoh : sumber alam seperti pertambangan , hutan kayu. c) Aktiva tetap yang umurnya dan masa kegunaannva terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya bisa diganti dengan aktiva yang sejenis atau disebut juga aktiva tetap yang disusutkan. Contoh : Bangunan, gedung , mesin dan peralatan , furniture , kendaraan. 2.1.4 Pengertian Leasing (Sewa Guna usaha) Dalam menjalankan operasinya perusahaan membutuhkan aktiva tetap dan untuk memperolehnya perusahaan dapat menggunakan cara yang berbeda- beda. Salah satu yang paling mudah adalah dengan cara membelinya. Memperoleh aktiva tetap dengan cara pembelian menimbulkan berbagai keuntungan dan kerugian bagi perusahaan dan memerlukan berbagai pertimbangan. Perusahaan perlu memikirkan apakah dana yang ada mencukupi
  • 19. 19 atau diperlukan suatu pinjaman, dan resiko lain seperti ketinggalan zaman sehingga tidak ekonomis lagi bila dipakai ataupun ada resiko kegagalan memakai serta kemungkinan biaya pemeliharaan yang terlalu tinggi. Cara lain dalam memperoleh aktiva yang dapat diterapkan adalah dengan cara leasing. Leasing berasal dari kata lease yang berarti sewa atau lebih umum diartikan sewa menyewa yaitu pembiayaa peralatan atau barang modal untuk digunakan pada proses produksi suatu pernsahaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Industri leasing menciptakan konsep baru untuk mendapatkan barang modal serta menggunakannya sebaik mungkin tanpa harus membeli atau memiliki barang tersebut. Ditinjau dari sudut ekonomi, leasing dapat pula dikatakan sebagai salah satu cara untuk menghimpun dana yang terdapat didalam masyarakat dan menginvestasikannya kembali dalam sektor-sektor ekonomi tertentu yang dianggap produktif. Karena itu, sarana leasing merupakan alternatif yang baik bagi perusahaan yang kurang modal atau hendak menghemat pemakaian tanpa harus kehilangan kesempatan untuk melakukan investasi kembali dalam sektor-sektor ekonomi tertentu yang dianggap produktif. Untuk lebih jelasnya, ada beberapa defenisi leasing yaitu sebagai berikut : Menurut Financial Accounting Standar Board (FASB) :”..An agreement coonveying the right to use property, plant or equipment (land and/or depreciable assets) usulally for a stated period of time”. Definisi diatas menjelaskan adanya kesepakatan antara dua pihak, lessor (pihak yang menyewakan) dan lessee (penyewa). Dalam perjanjian ini terdapat persetujuan penyerahan atau pengalihan hak guna atau hak pakai atas aktiva yang
  • 20. 20 dimilikinya yang dapat disiapkan selama periode tertentu dari lessor pada lessee. Selama periode yang dimaksud dalam perjanjian sebagai balas jasa dari hak pakai yang diberikan lessor kepada lessee dituntut untuk membayar sejumlah uang sewa atau kompensasi yang lain sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Lamanya jangka waktu suatu perjanjian lease tergantung pada perjanjian yang dibuat oleh lessor dan lessee, sehingga jangka waktu perjanjian lease ini dapat bervariasi tergantung pada kesepakatan bersama. International Accounting Standard Committee mendefenisikan leasing sebagai berikut : "Lease: An agreement where by the lessor conveys to the lessee in return forrent the right to use an asset for an agreed period of time. The definition of lease includes contracts for the heire of an asset whiech contain of provision giving the hirer an option to acquire title of the asset upon to the fufilment of agreed conditioons. These contracts are described as hire puchase contracts In some countries, different names are used for agreement which have the characteristic of a lease (e. g. baeboat characters). Definisi dan pengertian leasing menurut IAS No. 17 hampir sama dengan pengertian leasing yang didefinisikan oleh FASB No. 13, tetapi IASC menambahkan dalam definisinya bahwa dalam pengertian leasing tersebut terdapat hak opsi bagi lessee untuk membeli aktiva yang dileasekan atau memperpanjang waktu leasing berdasarkan nilai yang disepakati bersama. Menurut hubungan dengan opsi ini, pemerintah Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, dan Menteri Perindustrian Keputusan No. 122/MK/2/1974, No. 32/MSK/2/1974 dan No. 30/KPB/1/1974 tanggal 7 Februari 1974 tentang "Perijinan Usaha Leasing", menyatakan bahwa:
  • 21. 21 ”Sewa guna usaha adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan untuk suatu jangka tertentu secara berkala, disertai dengan hak pilih (option) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.”(Waluyo, 2008:280) Definisi ini tampaknya hanya menampung satu jenis sewa guna usaha yang lazim disebut finance lease atau sewa guna usaha pembiayaan, diartikan sebagai suatu kegiatan pembiayaan dalam penyediaan barang-barang modal atau aktiva yang disusutkan lainnya (depreciable assets) dan tidak selalu berakhir dengan pemilikan barang oleh si penyewa (hak pilih/opsi) dan adanya pembayaran secara berkala. Namun demikian dengan ditetapkannya keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.O13/1988 tanggal 20 Desember 1988, jenis kegiatan 8013 telah diperluaskan sebagai mana tersirat dalam pasal 1 keputusan tersebut yang menampung definisi sebagai berikut : ”Perusahaan sewa guna usaha (leasing company/lessor) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara financial lease maupun operating lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.” (Waluyo, 2008:280) Definisi diatas menunjukkan perluasan batasan jenis kegiatan sewa guna usaha yang diikuti pula batasan untuk finance lease, operating lease, dan lessee (penyewa guna usaha) sebagai berikut: 1. Sewa Pembiayaan (finance lease) adalah kegiatan sewa guna usaha di mana penyewa guna usaha pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha bedasarkan nilai sisa yang disepakati bersama.
  • 22. 22 2. Sewa Opersai (operating lease) adalah kegiatan sewa guna usaha di mana penyewa guna usaha tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. 3. Penyewa guna usaha (lessee) adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari pihak perusahaan sewa guna usaha (lessor) Menurut Earl K Stice, dkk (2004: 13-14) mendefinisikan sewa guna usaha sebagai berikut: “Sewa guna usaha adalah suatu kontrak di mana satu pihak (penyewa- lessee) diberikan hak untuk menggunakan aktiva yang dimiliki oleh pihak lain, yaitu pihak yang menyewakan (lessor) untuk suatu periode waktu tertentu dan untuk suatu biaya periodic tertentu.” Menurut Harnanto (2002:315) “Sewa guna usaha merupakan suatu kontrak atau perjanjian yang memberikan hak kepada penyewa untuk menggunakan aktiva tetap atau barang modal yang dimiliki oleh pihak yang menyewakan (lessor) dalam jangka waktu tertentu dan dengan pemabayaran sewa tertentu.” Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keungan No.30 tahun 2007 : ”Sewa (Lease) adalah suatu perjanjian di mana lessor memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Sebagai imbalannya, lessee melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor.”(2007:30.1 paragraf 4) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 November 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing) mendefinisikan beberapa istilah yang sering dipakai dalam transaksi leasing sebagai berikut:
  • 23. 23 a. Sewa-guna-usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa-guna-usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa-guna-usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala; b. Barang Modal adalah setiap aktiva tetap berwujud, termasuk tanah sepanjang di atas tanah tersebut melekat aktiva tetap berupa bangunan (plant), dan tanah serta aktiva yang dimaksud merupakan satu kesatuan pemilikan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dan digunakan secara langsung untuk menghasilkan, atau meningkatkan, atau memperlancar produksi dan distribusi barang atau jasa oleh Lessee; c. Lessor adalah perusahaan pembiayaan atau perusahaan sewa-guna-usaha yang telah telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan melakukan kegiatan sewa guna-usaha; d. Lessee adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari Lessor; e. Pembayaran sewa-guna-usaha (Lease Payment) adalah jumlah uang yang harus dibayar secara berkala oleh Lessee kepada Lessor selama jangka waktu yang telah disetujui bersama sebagai imbalan penggunaan barang modal berdasarkan perjanjian sewa-guna-usaha; f. Piutang sewa-guna-usaha (Lease Receivable) adalah jumlah seluruh pembayaran sewa-guna-usaha selama masa sewa-guna-usaha;
  • 24. 24 g. Harga Perolehan (Acquisition Cost) adalah harga beli barang modal yang dilease ditambah dengan biaya langsung; h. Nilai Pembiayaan adalah jumlah pembiayaan untuk pengadaan barang modal yang secara riil dikeluarkan oleh Lessor; i. Angsuran Pokok Pembiayaan adalah bagian dari pembayaran sewa-guna-usaha yang diperhitungkan sebagai pelunasan atas nilai pembiayaan; j. Imbalan jasa sewa-guna-usaha adalah bagian dari pembayaran sewa-guna- usaha yang diperhitungkan sebagai pendapatan sewa-guna-usaha bagi Lessor. k. Nilai sisa (Residual Value) adalah nilai barang modal pada akhir masa sewa- guna-usaha yang telah di sepakati oleh Lessor dengan Lessee pada awal masa sewa-guna-usaha. l. Simpanan Jaminan (Security Deposit) adalah jumlah uang yang diterima Lessor dari Lessee pada permulaan masa lease sebagai jaminan untuk kelancaran pembayaran lease; m. Masa Sewa-guna-usaha(Lease term) adalah jangka waktu sewa-guna-usaha yang dimulai sejak diterimanya barang modal yang disewa-guna- usaha oleh Lessee sampai dengan perjanjian sewa-guna-usaha berakhir; n. Masa Sewa-guna-usaha pertama adalah jangka waktu sewa-guna-usaha barang modal untuk transaksi sewa-guna-usaha yang pertama kalinya; o. Opsi adalah hak Lessee untuk membeli barang modal yang disewa-guna-usaha atau memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa-guna-usaha. Dari definisi-definisi di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa leasing (sewa guna usaha) adalah kegiatan pembiayaan atau transaksi dalam
  • 25. 25 bentuk penyediaan barang modal atau aktiva, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease), untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.” 2.1.4.1 Karakteristik Akuntansi Sewa (Lease) bagi Lessor Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan No.30 tahun 2007 klasifikasi sewa antara lain: ”a. Sewa Pembiayaan b. Sewa Operasi.”(2007:30,07) Beberapa karakteristik yang mengarah pada sewa yang diklasifikasi sebagai sewa pembiayaan, antara lain: (a) Sewa mengalihkan kepemilikan aset kepada lessee pada akhir masa sewa. (b) Lessee mempunyai hak opsi untuk membeli asset pada harga yang cukup rendah jika dibandingkan dengan dengan nilai wajar pada tanggal opsi mulai dapat dilaksanakan, sehingga pada awal sewa dapat dipastikan bahwa opsi memang akan dilaksanakan. (c) Masa sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset meskipun hak milik tidak dialihkan. (d) Pada awal sewa, nilai sekarang dari pembayaran sewa minimum secara substansial mendekati nilai wajar aset sewaan.
  • 26. 26 (e) Aset sewaan bersifat khusus dan hanya lessee yang dapat menggunakan tanpa perlu modifikasi secara material. Jika salah satu dari karakteristik diatas dan tiga indikator lain dibawah ini terpenuhi, maka sewa tersebut dapat diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Sedangkan bila tidak terpenuhi, maka diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Indikator tambahan tersebut adalah: 1. Jika lessee dapat membatalkan sewa, maka rugi lessor yang terkait dengan pembatalan ditanggung oleh lessee. 2. Laba atau rugi dari fluktuasi nilai wajar residu dibebankan kepada lessee (contoh, dalam bentuk potongan harga rental dan yang setara dengan sebagian besar hasil penjualan residu pada akhir sewa). 3. Lessee memiliki kemampuan untuk melanjutkan sewa untuk periode selanjutnya dengan nilai rental yang secara substansial lebih rendah dari nilai pasar. 2.1.4.2 Perjanjian Leasing Dalam Keputusan Menteri Keuangan No 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (leasing) Bab III Pasal 9, memuat tentang ketentuan perjanjian sewa guna usaha, sebagai berikut: (1) Setiap transaksi sewa-guna-usaha wajib diikat dalam suatu perjanjian sewa- guna-usaha (lease agreement). (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini sekurang- kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
  • 27. 27 a. Jenis transaksi sewa-guna-usaha; b. Nama dan alamat masing-masing pihak; c. Nama, jenis, type dan lokasi penggunaan barang modal; d. Harga perolehan, nilai pembiayaan, pembayaran sewa-guna-usaha angsuran pokok pembiayaan, imbalan jasa sewa-guna-usaha, nilai sisa, simpanan jaminan, dan ketentuan asuransi atas barang modal yang disewa-guna-usahakan; e. Masa sewa-guna-usaha; f. Ketentuan mengenai pengakhiran transaksi sewa-guna-usaha yang dipercepat, dan penetapan kerugian yang harus ditanggung lessee dalam hal barang modal yang disewa-guna-usaha dengan hak opsi hilang, rusak atau tidak berfungsi karena sebab apapun; g. Opsi bagi penyewa guna usaha dalam hal transaksi sewa-guna-usaha dengan hak opsi; h. Tanggung jawab para pihak atas barang modal yang disewa-guna- usaha. (3) Perjanjian sewa-guna-usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini wajib dibuat dalam bahasa Indonesia, dan apabila dipandang perlu dapat diterjemahkan ke dalam bahasa asing. 2.1.4.3 Keuntungan dan Kerugian Leasing Menurut Sofyan Syafri Harahap (1995:171-173) beberapa keuntungan dan kerugian pembiayaan dengan menggunakan leasing adalah sebagai berikut
  • 28. 28 Keuntungan bagi Lessee 1. Lessee akan terhindar dari kebutuhan dana besar dan biaya bunga yang tinggi 2. Lesee mengurangi resiko keusangan, karena ia dapat mengoperkan barang yang dilease kepada pihak lessor setelah pemakainnya 3. Perjanjian lease lebih fleksibel karena lebih bebas dibandingkan perjanjian utang lainnya 4. Daya pembiayaannya jauh lebih murah dari pada pembiayaan sekaligus 5. Lease tidak menambah pos utang di neraca dan tidak mempengaruhi rasio leverage Kerugian bagi lessee 1. Lessee wajib memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan lessor untuk melindungi peralatannya 2. Lessee bisa saja kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan barang pada saat akhir lease untuk beberapa jenis barang 3. Lease khususnya financial lease mungkin kurang tepat bila lessee hanya membutuhkan aktiva dalam jangka pendek, karena jika dibatalkan sebelum perjanjian selesai, akan menimbulkan biaya yang cukup besar. 4. Karena barang yang dilease tidak dapat dicatat sebagai asset maka tidak dapat dijadikan jaminan kredit di Bank 5. Hak menggunakan barang lease merupakan intangable asset yang tidak dapat dimunculkan dalam neraca
  • 29. 29 Keuntungan bagi lessor 1. Hak kepemilikan masih di pihak lessor, sehingga merupakan faktor pengaman yang lebih kuat dibandingakan dengan barang jaminan berupa hipotek sekalipun 2. Lessor berhak secara hukum untuk menjual barang yang dilease dan biasanya lebih mudah dan lebih cepat dibandingakan dengan penjualan melalui lelang 3. Dalam operating lease, lessor secara akuntansi masih berhak untuk melakukan pembebanan penyusutan atas barang yang dilease untuk tujuan penghematan pajak Kerugian bagi lessor 1. Sebagai pemilik, lessor memiliki risiko besar jika barang yang dilease mendapat tuntutan dari pihak ketiga 2. Dalam hal adanya complaint, lessor tidak bisa mengklaim pabrik atau suppliernya secara langsung, tindakan tersebut ahrus dilakukan oleh lessee sebagai pemakai barang tersebut 3. Walaupun mempunyai hak secara hukum menjual barang lease, namun lessor belum tentu bebas dari berbagai ikatan seperti gadai atau kewajiban lain.
  • 30. 30 2.2 Kerangka Pemikiran Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam Standar Akuntansi Keuangan No.16 tahun 2007: “Aset tetap adalah aset berwujud yang: (c) dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan (d) diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.”(2007:16.2 paragraf 6) Aktiva tetap adalah sumber ekonomi yang digunakan dalam operasi perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, meliputi: tanah, bangunan, mesin-mesin, peralatan-peralatan, serta sumber-sumber alam. Aktiva tetap merupakan salah satu bentuk kekayaan perusahaan berupa sumber ekonomi untuk menciptakan pendapatan. Namun aktiva juga merupakan pengeluran yang besar bagi perusahaan. Selain membutuhkan dana yang besar pada saat perolehan aktiva, tetapi juga pascaperolehan. Selama umur ekonomis, timbul pengeluaran- pengeluaran reguler dan khusus. Pengeluaran tersebut diperlukan untuk memelihara dan memperbaiki aktiva, sementara pengeluaran lain untuk menambah umur ekonomis atau kapasitas aktiva. (Stice dan Skousen, 2004: 28) Kadang kala kegiatan utama yang dilakukan untuk mencapai tujuan dalam suatu perusahaan tidak terlalu memanfaatkan aset tetap yang dimiliki secara optimal sehingga ada aktiva tetap yang menganggur. Dengan berbagai pengorbanan yang telah dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut hal ini dianggap merugikan bagi perusahaan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk lebih mengoptimalkan aset berupa aset tetap yang dimilikinya salah satu
  • 31. 31 diantaranya dengan menyewagunausahakan atau meleasingkan aktiva tetap tersebut. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 tanggal 27 November 1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing) mendefinisikan sewa guna usaha sebagai berikut: ”Sewa-guna-usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa-guna-usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa-guna-usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh Lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala” Dalam kegiatan sewa guna usaha, pihak lessor menyediakan barang modal berupa aktiva tetap dan memberikan hak untuk menggunakan aktiva yang dimilikinya kepada pihak lessee untuk jangka waktu tertentu dan untuk suatu biaya periodik tertentu yang biasa disebut dengan operating leases. Atau dengan sewa guna usaha lain yang disebut capital leases yang secara secara ekonomis sama dengan penjualan aktiva yang disewagunausahakan dimana pemberi sewa mengizinkan penyewa untuk membayar aktiva tersebut dengan suatau rangkaian pembayaran ”sewa guna usaha” selama beberapa waktu. (Stice dan Skousen, 2004: 14) Sewa guna usaha memberikan keuntungan yang menarik bagi lesee dan lessor. Salah satu keuntungan sewa guna usaha bagi lessor adalah dalam banyak perjanjian sewa guna usaha kepemilikan properti sewa guna usaha tidak pernah dialihkan kepada pihak lessee. Lessor dapat memperoleh keuntungan apabila kondisi ekonomi menghasilkan nilai sisa yang signifikan pada akhir masa sewa (Stice dan Skousen, 2004: 296). Selain itu, dengan sewa guna usaha perusahaan
  • 32. 32 dapat kembali mengoptimalisasikan aktiva tetap yang dimilikinya sehingga dapat menutupi biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh dan menjadi salah satu sumber penerimaan di luar kegiatan utama perusahaan atau pendapatan lain-lain berupa pendapatan sewa yang dapat menambah keuntungan perusahaan. Sebagaimana pendapat yang diungkapkan oleh Soemarso S.R (2004: 227) yang menyatakan bahwa pendapatan lain-lain adalah pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan utama perusahaan atau pendapatan non usaha, termasuk didalam kelompok ini adalah keuntungan dari penjualan aktiva tetap dan pendapatan sewa. Tujuan pokok dijalankannya suatu kegiatan usaha adalah untuk memperoleh pendapatan, dimana pendapatan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kelangsungan hidup usaha. ( Samuelson dan Nordhaus, 1997 : 36 ). Semakin besar pendapatan yang diperoleh perusahaan maka semakin besar pula keuntungan yang diperolehnya. Keuntungan yang dihasilkan perusahaan menjadi suatu ukuran untuk menentukan prospek kegiatan operasional perusahaan di masa yang akan datang. Dalam persamaan akuntansi dijelasakan bahwa transaksi-transaksi pendapatan dan beban dicatat sebagai penambah dan pengurang modal. Dalam sistem pencatatan dengan menggunakan akun transaksi. Akun transaksi tersebut dicatat dalam akun terpisah. Pendapatan dapat berasal dari bermacam-macam kegiatan, misalnya, penjualan barang, pemberian jasa, penyewaan aktiva, peminjaman uang atau kegiatan-kegiatan lain dalam rangaka usaha dan dengan tujuan memperoleh laba. (Soemarso, 2004: 54)
  • 33. 33 Namun pengungkapan pendapatan dapat dilakukan setelah diketahui beban-beban yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Suwardjono (2003: 73) bahwa beban adalah aliran keluar sumber daya atau asset yang melekat pada produk atau jasa yang diserahkan perusahaan kepada konsumen dalam rangka menimbulkan pendapatan. Pendapatan timbul setelah adanya pengakuan atau pengungkapan beban. Penentuan komponen beban yang akan dibebankan dapat mempengaruhi nilai pendapatan yang diperoleh perusahaan. Di dalam PSAK No 30 terdapat kebijakan tentang komponen-kompen biaya yang dapat dibebankan kepada lessee dalam penentuan pendapatan sewa. Diharapkan dengan penerapan PSAK No 30 secara konsisten, perusahaan dapat menentukan pendapatan sewa dengan tepat. 2.3 Hipotesis Menurut Sugiono (1999:39) dalam Metode Penelitian Administrasi mengemukakan bahwa ”hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian” Sebagaimana jawaban sementara dari identifikasi masalah diatas dengan mengacu pada kerangka pemikiran. Maka penulis mengajukan hipotesis, “semakin perusahaan konsisten dalam menerapkan PSAK No 30 (Sewa), maka penentuan pendapatan sewa yang diterima oleh perusahaan akan semakin tepat”
  • 34. 34 BAB III SUBJEK/OBJEK DAN METODE PENELITIAN 3.1 Objek Penelitian Perusahaan yang menjadi subjek penelitian penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini adalah PT INTI (Persero) yang berlokasi di Jalan Moh Toha No 77 Bandung dan objek yang akan diteliti adalah konsistensi penerapan PSAK No 30 atas sewa guna usaha aktiva tetap dalam menentukan ketepatan penentuan pendapatan sewa pada PT INTI (Persero) Penulis memilih PT INTI (Persero) sebagai subjek penelitian, karena dalam upaya pengoptimalan aktiva tetap yang dimilikinya, PT INTI (Persero) meleasekan atau menyewagunausahaakan aktiva tetap tersebut dengan harapan dapat meningkatkan pendapatannya. Namun jika melihat kondisi laporan keuangan lima tahun ke belakang, pendapatan yang diperoleh khususnya pendapatan lain-lain dari tahun ke tahun cenderung menurun. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam sejauh mana PT INTI (Persero) telah secara konsisten menerapkan PSAK No 30 dalam penentuan pendapatn sewanya khususnya dalam penentuan komponen-komponen biaya yang dibebankan kepada lesee.
  • 35. 35 3.2 Metode Penelitian Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, termasuk ke dalam metode penelitian studi kasus. Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain data dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber (Nawawi, 2003). Sebagai sebuah studi kasus maka data yang dikumpulkan berasal dari berbagai sumber dan hasil penelitian ini hanya berlaku pada kasus yang diselidiki. Lebih lanjut Arikunto (1986) mengemukakan bahwa metode studi kasus sebagai salah satu jenis pendekatan deskriptif, adalah penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisme (individu), lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau subjek yang sempit 3.2.1 Desain Penelitian Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Menurut Maman (2002; 3) penelitian deskriptif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Metode kualitatif ini memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah (Husein Umar, 1999:81). Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan pada studi kasus yang merupakan penelitian yang rinci mengenai suatu obyek tertentu selama kurun waktu tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh. Menurut
  • 36. 36 Vredenbregt (1987: 38) Studi kasus ialah suatu pendekatan yang bertujuan untuk mempertahankan keutuhan (wholeness) dari obyek, artinya data yang dikumpulkan dalam rangka studi kasus dipelajari sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi, di mana tujuannya adalah untuk memperkembangkan pengetahuan yang mendalam mengenai obyek yang bersangkutan yang berarti bahwa studi kasus harus disifatkan sebagai penelitian yang eksploratif dan deskriptif. Penelitian case study atau penelitian lapangan (field study) dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya (given). Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Penelitian case study merupakan studi mendalam mengenai unit sosial tertentu dan hasil penelitian tersebut memberikan gambaran luas serta mendalam mengenai unit sosial tertentu. Subjek yang diteliti relatif terbatas, namun variabel-variabel dan fokus yang diteliti sangat luas dimensinya (Danim, 2002). Penelitian studi kasus akan kurang kedalamannya bilamana hanya dipusatkan pada fase tertentu saja atau salah satu aspek tertentu sebelum memperoleh gambaran umum tentang kasus tersebut. Sebaliknya studi kasus akan kehilangan artinya kalau hanya ditujukan sekedar untuk memperoleh gambaran umum namun tanpa menemukan sesuatu atau beberapa aspek khusus yang perlu dipelajari secara intensif dan mendalam. Disamping itu, studi kasus yang baik harus dilakukan secara langsung dalam kehidupan sebenarnya dari kasus yang diselidiki. Walaupun demikian, data studi kasus dapat diperoleh tidak saja dari
  • 37. 37 kasus yang diteliti, tetapi juga dapat diperoleh dari semua pihak yang mengetahui dan mengenal kasus tersebut dengan baik. Dengan kata lain, data dalam studi kasus dapat diperoleh dari berbagai sumber namun terbatas dalam kasus yang akan diteliti tersebut (Nawawi, 2003). Pengertian yang lain, studi kasus bisa berarti metode atau strategi dalam penelitian, bisa juga berarti hasil dari suatu penelitian sebuah kasus tertentu. Dalam konteks tulisan ini, penulis lebih memfokuskan pada pengertian yang pertama yaitu sebagai metode penelitian. Studi kasus adalah suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, atau menginterpretasikan suatu kasus dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi pihak luar. Pada intinya studi ini berusaha untuk menyoroti suatu keputusan atau seperangkat keputusan, mengapa keputusan itu diambil, bagaimana diterapkan dan apakah hasilnya (Salim, 2001). Jadi dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah bagian keuangan yang bekerja di PT INTI (Persero) 3.2.2 Operasionalisasi Variable Menurut Sugiyono (1999:20) variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau aspek dari orang maupun objek yang mempunyai variasi tertentu yang diterapkan oleh penelitian untuk dipelajari dari tarik kesimpulan Setiap variabel pada dasarnya bersumber dari konsep. Konsep sendiri bersifat abstrak, tetapi menunjuk pada obyek – obyek tertentu yang konkret. Suatu konsep disebut variabel jika ia menampakkan variasi pada objek – objek yang
  • 38. 38 ditunjuknya pada tingkat realitas (empiris) sehingga dimungkinkan dilakukan pengukuran. Salah satu cara untuk mencapainya dengan membuat definisi operasionalisasi variabel, sebagaimana dinyatakan oleh Sekaran (2000: 178): ”operationalizing, or operationally defining a concept, to render it measurables, is done by looking at the behavioral dimensions, facets or properties denoted by the concept”. Dengan demikian setiap variabel yang akan diteliti, diukur melalui operasionalisasi variabel dalam tabel sebagai berikut: Tabel 3.1 Operasional Variabel Penelitian Variabel Definisi Konsep Indikator Skala Penerapan PSAK Suatu kebijakan yang 1. Beban ordinal No 30 atas sewa mengantur perjanjian Penyusutan ordinal guna usaha aktiva yang mengalihkan hak 2. Beban Bank tetap untuk menggunakan asset 3. Beban ordinal meskipun tetap Pemeliharaan ordinal diperlukan keterlibatan gedung ordinal lessor dalam 4. Beban Akte mengoperasikan atau Notaris memelihara asset tersebut 5. Beban Fasilitas (IAI, 2007: 30.1 paragraf 1) 3.2.3 Teknik Pengambilan Sampel Teknik pengambilan sampel merupakan teknik untuk menentukan sampel yang digunakan dalam penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah teknik sampling jenuh. Teknik sampling jenuh merupakan teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil kurang dari 30 orang. Istilah lain sampel jenuh adalah
  • 39. 39 sensus, dimana anggota semua anggota populasi dijadikan sampel (Sugiyono, 2004: 78). Kuesioner ini diberikan kepada bagian–bagian yang terkait dengan objek penelitian di PT INTI (Persero) yaitu bagian keuangan. 3.2.4 Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini data yang digunakan oleh penulis adalah data primer dan data skunder. Dimana, lebih jelas Nur dan Bambang (1999:147), menyebutkan bahwa: Sumber data terdiri dari data primer dan data skunder. Data primer adalah data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli. Data primer secara khusus dikumpulkan peneliti untuk menjawab pertannyaan penelitian. Sedangkan data skunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dan dicatat dari pihak luar). Adapun data primer yang diperoleh dari responden melalui hasil penelitian dilapangan dengan melakukan penyebaran kuisioner secara langsung pada bagian keuangan PT INTI (Persero). Sedangkan data skunder diperoleh melalui studi pustaka, yaitu dengan cara melakukan penelitian perpustakaan yang meliputi berbagai teori yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, yaitu tentang teori yang bersangkutan dengan system informasi akuntansi. Teknik/ prosedur pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah : 1. Wawancara (Interview) Sebagai teknik komunikasi langsung untuk memperoleh data-data yang diperlukan serta ditunjukan kepada pihak perusahaan. Teknik
  • 40. 40 pengumpulan data melalui wawancara ini dilakukan denagn wawancara tidak trstruktur yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan- pertanyaan yang pihak-pihak berwenang yang bertanggung jawab. 2. Pengamatan (Observasi) Observasi dilakuakn denagn mengamati kegiatan perusahaan yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Penulis sekaligus melaksanakan Praktek Kerja di perusahaan ini untuk mengetahui dan membandingkan denagn hasil yang didapat dari teknik pengumpulan data melalui wawancara. 3. Penyebaran Kuisioner (Field Research) Teknik pengumpulan data melalui penebaran kuisioner pada penelitian ini adalah diberikan data-data berupa pertannyaaan yang bersifat tertutup dengan pertanyaan dan jawaban yang telah disediakan oleh penulis dan keterangan berupa pendapat-pendapat responden yang berkaitan denagn masalah yang akan diteliti. Adapun prosedur yang dilakukan pada saat penyebaran kuisioner terdiri dari :  Menentukan populasi dan sampel  Membuat rancangan kuisioner  Membagikan kuisioner kepada responden  Menarik kembali kuisioner yang telah diberikan pada responden  Mengolah data yang telah ada dari jawaban kuisioner tersebut. 4. Penelitian Kepustakaan (Library Reseach)
  • 41. 41 Penelitian kepustakaan penulis dilakukan denagn maksud untuk mendapatkan data skunder yaitu dengan cara mencari dan mempelajari berbagai teori yang berhubungan langsung dengan maslah yang sedang diteliti. Seperti mempelajari buku-buku (text book), majalah, koran, skripsi serta artikel dari internet. 3.2.5 Rancangan Analisis Data 3.2.5.1 Transformasi Data Untuk analisis menggunakan statistic parametik diperlukan data denagn ukuran paling tidak interval. Oleh karena itu, dalam penelitian ini data ordinal terlebih dahulu di transformasikan tingkat pengukurannya ke tingkat interval. Cara mentransformasikan data dari ordinal ke interval dengan Method Succesive Interval (Harun Al-Rasyid, 1994:134), langkah kerjanya sebagai berikut: a. berdasarkan hasil jawaban responden untuk setiap pertanyaan, hitung frekuensi setiap jawaban. b. Berdasarkan frekuansi yang diperoleh dari setiap pertanyaan, hitung proporsi setiap pilihan jawaban. c. Bedasarkan proporsi tersebut, untuk masing-masing pertanyaan, hitung proporsi kumulatif dan tentukan nilai batas-batas untuk setiap pilihan jawaban. d. Hitung nilai numeric penskalaan (scale Value) untuk setiap pilihan jawaban melalui persamaan berikut: SV= Densityatlower lim it – densityatupper lim it Areaunderupper lim it – areaunderlower lim it
  • 42. 42 Dimana: SV : Scale Value respon jawaban ke-1 DLL : Kepadatan atas bawah DUL : Kepadatan batas atas AUUL : Daerah dibawah batas atas AULL : Daerah dibawah batas bawah e. hitung skor nilai hasil transformasi untuk setiap pilihan jawaban denagn persamaan sebagai berikut : Score= SV-SV minimum + 1 Perhitungan transformasi data pada penelitian ini dilakukan denagn bantuan computer Microsoft excel 2003. 3.2.5.2 Uji Kualitas Data Uji kualitas data dilakukan agar data yang diproses sebagai sumber penentuan kesimpulan terjamin kualitasnya dimana uji ini terdiri dari 2 uji yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. 3.2.5.2.1 Uji Validitas Sebelum pengumpulan data dilakukan, perlu dilakukan uji coba instrument terlebih dahulu guna mengetahui tingkat validitas da realiabilitasnya. Dan hasil uji validitas dan reliabilitas, maka dapat diketahui apakan instrument tersebut layak atau tidak untuk digunakan. Moh nazir (2003:133) menyatakan bahwa : “jika reliabilitas dan validitas tidak diketahui, maka akibatnya menjadi fatal dalam memberikan kesimpulan ataupun dalam memberikan alas an terhadap hubungan-hubungan antar variable,
  • 43. 43 bahkan secara luas reliabilitas dan validitas mencakup seluruh pengumpulan data sejak konsep disiapkan sampai kepada data siap untuk dianalisis.” Menurut Sugiyono (1999;109), “instrument yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Pengujian validitas instrument dilakukan dengan tingkat pengukuran likert’s, dilakukan melalui teknik kolerasi antara masing-masing item pertanyaan/pernyataan dengan total item pertanyaan. Teknik kolerasi yang digunakan adalah teknik kolerasi product Moment dengan rumus sebagai berikut : ∑ xy − ( ∑ x )( ∑ y ) Rxy = n [ ∑x n 2 − ( ∑ x) 2 ][ ∑ y n 2 − ( ∑ y) 2 ] Keterangan : Rxy = koefisien validitas item yang dicari X = skor yang diperoleh dari subjek dalam tiap item Y = skor total item instrument ∑X = jumlah skor dalam distribusi X ∑Y = jumlah skor ddalam distribusi Y ∑X2 = jumlah kuadrat pada masing-masing skor X ∑Y2 = jumlah kuadrat pada masing-masing skor Y n = jumlah responden. Setelah angka kolerasinya diketahui, kemudian dihitung nilai t dan r dengan rumus : r n−2 t= ; db = n − 2 1− r 2
  • 44. 44 Setelah itu dibandingkan dengan nilai kritiknya. Jika r hitung > rtabel pada =0.05 berarti data tersebut signifikan (valid) dan layak digunakan dalam pengujian hipotesis penelitian. Sebaliknya jika rhitung < rtabel berarti data tersebut tidak signifikan (tidak valid) dan tidak dapat diikutsertakan dalam pengujian hipotesis penelitian. Pertanyaan-pertayaan yang valid selanjutnya dilakukan uji reliabilitas. 3.2.5.2.2 Uji Reliabilitas Setelah dilakukan pengujian validitas, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian reliabilitas. Suharsimi (2002 : 154) menyatakan bahwa reliabilitas menunjuk pada tingkat keterandalan sesuatu. Reliabel artinya, dapat dipercaya, jadi dapat diandalkan. Sugiyono (2004 : 147) menyatakan bahwa pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Secara eksternal pengujian dapat dilakukan dengan test-retest (stability), equivalent, dan gabungan keduanya. Secara internal reliabilitas instrumen dapat diuji dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada dengan teknik tertentu. Dalam penelitian ini, pengujian reliabilitas instrument menggunakan internal consistency, dimana instrument dicobakan sekali saja. Data yang diperoleh kemudian di analisis, dalam hal ini digunakan teknik belah dua dari Spearman Brown (split half). Adapun langkah-langkah kerjanya sebagai berikut : a. Membagi pernyataan-pernyataan menjadi dua belah
  • 45. 45 b. Skor untuk masing-masing pernyataan pada tiap belahan dijumlahkan, sehingga menghasilkan dua skor total untuk masing-masing responden. Mengkolerasikan skor total belahan pertama dengan belahan kedua, dengan menggunakan teknik kolerasi product moment. Angka kolerasi yang diperoleh adalah angka kolerasi dari alat pengukur yang dibelah (split half), maka angka kolerasi yang lebih rendah daripada angka yang diperoleh jika alat ukur itu tidak dibelah seperti pada teknik test-retest. Oleh karena itu dicari angka reliabilitasnya untuk keseluruhan item tanpa dibelah dengan rumus Spearman Brown Menurut Sugiyono (2005 : 149), rumus yang digunakan adalah sebagai berikut : 2rb ri = 1 + rb Di mana : ri = reliabilitas internal seluruh instrumen rb = korelasi product moment antara belahan pertama dengan belahan kedua Keputusan uji reliabilitas ditentukan dengan menggunakan ketentuan : jika reliabilitas internal seluruh item (ri) rtab (taraf signifikan 5%) maka item instrumen dinyatakan reliabel. Tetapi jika reliabilitas internal seluruh item (r i) < rtab (taraf signifikan 5%) maka instrumen dinyatakan tidak reliabel. BAB IV
  • 46. 46 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 Hasil Penelitian 4.1.1 Sejarah Perusahaan Dari cikal bakal Laboratorium Penelitian & Pengembanagn Bidang Pos dan Telekomunikasi (LPPI-POSTEL), pada 30 Desember 1974 berdirilah PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan misi untuk menjadi basis dan tulang punggung pembangunan Sistem Telekomunikasi Nasional (SISTELNAS). Seiring waktu dan berbagai dinamika yang harus diadaptasi, seperti perkembangan teknologi, regulasi, dan pasar, maka selama lebih dari 30 tahun berkiprah dalam bidang telekomunikasi, INTI telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan. 1. Periode 1974-1984. Kerjasama Teknologi yang pernah dilakukan pada era ini antara lain dengan Siemen, BTM, PRX, JRC, dan NEC. Pada era tersebut produk Pesawat Telepon Umum Koin (PTUK) INTI menjadi standar perumtel (sekarang Telkom). 2. Periode 1984-1994. Kerjasama teknologi yang pernah dilakukan pada era ini antara lain : Bidang sentral dengan Siemens, Bidang transmisi dengan Siemens, NEC, dan JRC, Bidang CPE dengan Siemens, BTM, Tamura, Shapura dan Tatung TEL. Pada era ini, PT INTI memiliki reputasi dan prestasi yang signifikan yaitu :
  • 47. 47 Menjadi pionir dalam proses digitalisasi sistem dan jaringan telekomunikasi di Indonesia & Bersama Telkom telah berhasil dalam proyek otomatisasi telepon di hampir seluruh ibu kota kabupaten dan ibu kota kecamatan di seluruh Indonesia. 3. Periode 1994-2000. Selama 20 tahun sejak berdiri, kegiatan inti adalah murni manufaktur. Namun dengan adanya perubahan dan perkembangan kebutuhan teknologi, regulasi, dan pasar, PT INTI mulai melakukan transisi ke bidang jasa engineering. Pada masa ini aktivitas manufaktur di bidang switching, transmisi, CPE dan mekanik-plastik masih dilakukan. Namun situasi pasar yang berubah, kompetensi yang semakin ketat dan regulasi telekomunikasi yang makin terbuka menjadikan posisi INTI di pasar bergeser sehingga tidak lagi sebagai market leader. Kondisi ini mengharuskan INTI memiliki kemampuan sales force dan networking yang lebih baik. 4. Periode 2000-2004. Pada era ini kerjasama teknologi tidak lagi bersifat single suorce, tetapi dilakukan secara multi sorce dengan beberapa perusahaan multinasional dari Eropa dan Asia. Aktivitas manufaktur tidak lagi ditangani sendiri oleh INTI, tetapi secara spin-of dengan mendirikan anak-anak perusahaan dan usaha patungan. 5. Periode 2005 – Sekarang. PT INTI bertekad untuk menjadi mitra terpercaya di bidang penyediaan jasa proffesional dan solusi total yang fokus pada Infocom System & Technology Integration (ISTI). 4.1.2 Gambaran Umum Responden
  • 48. 48 Dalam penelitian ini penulis melakukan penyebaran kuesioner kepada 20 responden yang bekerja di PT INTI (Persero) pada bagian keuangan dan jumlah yang terkumpul sebanyak 20 kuesioner. Berdasarkan hasil kuesioner yang diperoleh, maka gambaran umum responden yang terdiri dari jenis kelamin, usia dan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 4.1 Gambaran Responden Berdasarkan Jenis Kelamin N Jenis Kelamin Jumlah Presentase o 1 Laki-Laki 16 Orang 80% 2 Perempuan 4 Orang 20% Jumlah 20 Orang 100% Sumber: hasil pengolahan kuesioner Dari tabel 4.1 dapat terlihat bahwa mayoritas responden yang bekerja di bagian keuangan berjenis kelamin laki-laki yakni 16 orang atau 80% dari jumlah keseluruhan, sedangkan jumlah perempuan jauh lebih sedikit yakni hanya 4 orang atau 20% dari jumlah keseluruhan responden. Tabel 4.2 Gambaran Responden Berdasarkan Usia N Jenis Kelamin Jumlah Presentase o 1 21-30 3 Orang 15% 2 31-40 5 Orang 25% 3 >40 12 Orang 60% Jumlah 20 Orang 100% Sumber: hasil pengolahan kuesioner Dari tabel 4.2 dapat kita lihat bahwa usia responden mayoritas di atas 40 tahun yakni sebanyak 12 orang atau 60% dari jumlah keseluruhan responden. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang bekerja di bagian keuangan rata-rata telah memiliki pengalaman dan skill yang matang.
  • 49. 49 Tabel 4.3 Gambaran Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan N Jenis Kelamin Jumlah Presentase o 1 D3 5 Orang 25% 2 S1 11 Orang 55% 3 S2 4 Orang 20% Jumlah 20 Orang 100% Sumber: hasil pengolahan kuesioner Dari tabel 4.3 kita dapat melihat bahwa responden yang bekerja pada bagian keuangan telah memiliki jenjang pendidikan yang cukup tinggi. Jenjang pendidikan terendah yaitu D3 yakni sebanyak 5 orang, sedangkan jenjang pendidikan tertinggi yaitu S2 yakni sebanyak 4 orang. Namun mayoritas responden memiliki jenjang pendidikan S1 yaitu sebanyak 11 orang. 4.1.3 Analisis Tanggapan Responden Untuk menganalisis tanggapan responden, jawaban responden akan dibobotkan yaitu dengan mengalikan jumlah responden yang menjawab dengan nilai skala likert dari jawaban tersebut. Setelah itu, nilai bobot tersebut dibandingkan dengan nilai bobot standar untuk mengetahui kinerjanya. Nilai bobot standar ini dibagi ke dalam tiga (3) rentang penilaian yaitu konsisten, cukup konsisten, dan tidak konsisten. Untuk mencari nilai bobot stanar dilakukan dengan mencari panjang rentang bobot ketiga pengklasifikasian di atas. Adapun rumusnya sebagai berikut: Bmaks - B min R= 3 (30 x 20) - (1 x 20) R= 3
  • 50. 50 R = 13 Keterangan: R = panjang rentang Bmaks = bobot jawaban maksimum (3) Bmin = bobot jawaban minimum (1) Setelah itu pembobotan dibagi ke dalam tiga (3) tingkatan berdasarkan pengklasifikasian di atas yang dimulai dari 20. Adapun klasifikasi nilai bobot standar yang dihasilkan adalah sebagai berikut: Tabel 4.4 Nilai Bobot Standar Nilai Bobot Kategori 20-32 Tidak Konsisten 33-45 Cukup Konsisten 46-58 Konsisten Sumber: hasil perhitungan Dengan membandingkan nilai bobot jawaban responden dengan nilai bobot stnadar tersebut di atas, maka dapat diketahui mengenai bobot Penerapan PSAK No 30 Atas Sewa Guna Usaha Aktiva Tetap pada PT INTI (Persero) apakah tergolong Tidak Konsisten, Cukup Konsisten, Konsisten. Hal ini dapat diketahui dengan melihat bobot jawaban berada di golongan yang mana sesuai dengan kategori pada table 4.4 di atas. Adapun rinciannya sebagai berikut: 4.1.3.1 Penerapan PSAK No 30 Atasa Sewa Guna Usaha Aktiva Tetap Pada Tahun 2003 PSAK No 30 (Sewa) merupakan suatu peryataan yang mengatur kebijakan akuntansi dan pengungkapan yang sesuai, baik bagi lessor maupun lessee dalam
  • 51. 51 hubungannya dengan sewa (lease). Peryataan ini digunakan sebagai panduan bagi penyusun laporan keuangan di dalam menyusun laporan keuangannya khususnya mengenai sewa. Variabel ini terdiri dari 5 item pertanyaan yang diambil dari standar penentuan pendapatan sewa operasi pada PSAK No 30. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut: Tabel 4.5 Item peryataan 1 Apakah dalam penentuan pendapatan sewa Saudara memasukkan beban penyusutan Jawaban Skor Frekuensi Persentase Bobot Selalu 3 17 85% 51 Kadang-kadang 2 3 15% 6 Tidak Pernah 1 0 0% 0 Total 20 100% 57 Kategori Konsisten Sumber: data dioleh dari hasil kuesioner Dari tabel 4.5 di atas dapat kita lihat bahwa item peryataan 1 yang menyatakan tentang ”Apakah dalam penentuan pendapatan sewa Saudara memasukkan beban penyusutan”, mayoritas responden menjawab selalu yakni sebesar 85%. Item ini mempunyai bobot sebesar 57. Bobot ini berada pada rentang 46-58, dengan kategori konsisten (Tabel 4.4). artinya PT INTI (Persero) telah memasukkan beban penyusutan dalam penentuan pendapatan sewa secara konsisten. Tabel 4.6 Item peryataan 2 Apakah dalam penentuan pendapatan sewa Saudara memasukkan beban bank Jawaban Skor Frekuensi Persentase Bobot Selalu 3 17 85% 51 Kadang-kadang 2 3 15% 6 Tidak Pernah 1 0 0% 0 Total 20 100% 57
  • 52. 52 Kategori Konsisten Sumber: data dioleh dari hasil kuesioner Untuk item peryataan 2 yang menyatakan tentang ”Apakah dalam penentuan pendapatan sewa Saudara memasukkan beban bank”, mayoritas dari responden menjawab selalu yakni sebesar 85%. Item ini juga mempunyai bobot yang cukup besar yaitu 57. bobot ini berada pada rentang 46-58, dengan kategori konsisten (tabel 4.4). artinya dalam setiap penentuan pendapatan sewa PT INTI (Persero) selalu memasukkan beban bank secara konsisten. Tabel 4.7 Item peryataan 3 Apakah dalam penentuan pendapatan sewa Saudara memasukkan beban pemeliharaan gedung Jawaban Skor Frekuensi Persentase Bobot Selalu 3 15 75% 45 Kadang-kadang 2 3 15% 6 Tidak Pernah 1 2 10% 2 Total 20 100% 53 Kategori Konsisten Sumber: data dioleh dari hasil kuesioner Dari tabel 4.7 di atas dapat kita lihat bahwa item peryataan 3 yang menyatakan tentang ”Apakah dalam penentuan pendapatan sewa Saudara memasukkan beban pemeliharaan gedung”, 75% dari keseluruhan responden menjawab selalu, sedangkan 10% dari keseluruhan responden menjawab tidak pernah. Item ini mempunyai bobot sebesar 53. bobot ini berada pada rentang 46- 58, dengan kategori konsisten (Tabel 4.4). Artinya PT INTI (Persero) memasukkan beban pemeliharaan gedung dalam penentuan pendapatan sewa secara konsisten.
  • 53. 53 Tabel 4.8 Item peryataan 4 Apakah dalam penentuan pendapatan sewa Saudara memasukkan beban fasilitas (air, telepon, pendingin ruangan) Jawaban Skor Frekuensi Persentase Bobot Selalu 3 11 55% 33 Kadang-kadang 2 9 45% 18 Tidak Pernah 1 0 0% 0 Total 20 100% 51 Kategori Konsisten Sumber: data dioleh dari hasil kuesioner Untuk item peryataan 4 yang menyatakan tentang ”Apakah dalam penentuan pendapatan sewa Saudara memasukkan beban fasilitas (air, telepon, pendingin ruangan)”, sebesar 55% responden menyatakan selalu. Item ini juga mempunyai bobot yang cukup besar yaitu 51. Bobot ini berada pada rentang 46- 58 dengan kategori konsisten (Tabel 4.4). artinya dalam penentuan pendapatan sewa PT INTI (Persero) memasukkan beban fasilitas secara konsisten. Tabel 4.9 Item peryataan 5 Apakah dalam penentuan pendapatan sewa Saudara memasukkan beban akte notaris Jawaban Skor Frekuensi Persentase Bobot Selalu 3 8 40% 24 Kadang-kadang 2 12 60% 24 Tidak Pernah 1 0 0% 0 Total 20 100% 48 Kategori Konsisten Sumber: data dioleh dari hasil kuesioner Dari tabel 4.9 di atas dapat kita lihat bahwa item peryataan 5 menyatakan tentang ”Apakah dalam penentuan pendaptan sewa Saudara memasukkan beban akte notaris”, lebih dari setengah dari keseluruhan responden menjawab kadang- kadang yaitu sebesar 60%, item ini mempunyai bobot sebesar 48. bobot ini berada
  • 54. 54 pada rentang 46-58 dengan kategori konsisten (Tabel 4.4). artinya beban akte notaris secara konsisten dimasukkan dalam penentuan pendapatan sewa oleh PT INTI (Persero). Tabel 4.10 Bobot Total Penerapan PSAK No 30 pada tahun 2003 Indikator Bobot Rata-rata Persentase Kategori Beban Penyusutan 57 21,43% Konsisten Beban Bank 57 21,43% Konsisten Beban Pemeliharaan 53 19,92% Konsisten Gedung Beban Fasilitas (air, telepon, pendingin 51 19,17% Konsisten ruangan) Beban Akte Notaris 48 18,05% Konsisten Jumlah 266 100,00% Rata-rata 53,2 20% Konsisten Sumber: data dioleh dari hasil kuesioner Dari tabel 4.10 di atas dapat kita lihat bahwa bobot rata-rata variabel Penerapan PSAK No 30 pada tahun 2003 adalah sebesar 53,2. bobot ini berada pada rentang 46-58 dengan kategori konsisten (Tabel 4.4). Indikator yang sangat berpengaruh terhadap konsistensi penerapan PSAK No 30 pada tahun 2003 yaitu beban penyusutan dan beban bank yakni sebesar 21,43%. Sedangkan indikator yang memiliki persentase terkecil yakni beban akte notaris yakni sebesar 18,05%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK No 30 pada tahun 2003 dalam penentuan pendapatan sewa oleh PT INTI (Persero) telah dilakukan secara konsisten. 4.1.3.1 Penerapan PSAK No 30 Atasa Sewa Guna Usaha Aktiva Tetap Pada Tahun 2004
  • 55. 55 PSAK No 30 (Sewa) merupakan suatu peryataan yang mengatur kebijakan akuntansi dan pengungkapan yang sesuai, baik bagi lessor maupun lessee dalam hubungannya dengan sewa (lease). Peryataan ini digunakan sebagai panduan bagi penyusun laporan keuangan di dalam menyusun laporan keuangannya khususnya mengenai sewa. Variabel ini terdiri dari 5 item pertanyaan yang diambil dari standar penentuan pendapatan sewa operasi pada PSAK No 30. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut: Tabel 4.5 Item peryataan 6 Apakah dalam penentuan pendapatan sewa Saudara memasukkan beban penyusutan Jawaban Skor Frekuensi Persentase Bobot Selalu 3 17 85% 51 Kadang-kadang 2 3 15% 6 Tidak Pernah 1 0 0% 0 Total 20 100% 57 Kategori Konsisten Sumber: data dioleh dari hasil kuesioner Dari tabel 4.11 di atas dapat kita lihat bahwa item peryataan 6 yang menyatakan tentang ”Apakah dalam penentuan pendapatan sewa Saudara memasukkan beban penyusutan”, mayoritas responden menjawab selalu yakni sebesar 85%. Item ini mempunyai bobot sebesar 57. Bobot ini berada pada rentang 46-58, dengan kategori konsisten (Tabel 4.4). artinya dalam tahun 2004 PT INTI (Persero) telah memasukkan beban penyusutan dalam penentuan pendapatan sewa secara konsisten
  • 56. 56 Tabel 4.12 Item peryataan 7 Apakah dalam penentuan pendapatan sewa Saudara memasukkan beban bank Jawaban Skor Frekuensi Persentase Bobot Selalu 3 13 65% 39 Kadang-kadang 2 7 35% 14 Tidak Pernah 1 0 0% 0 Total 20 100% 53 Kategori Konsisten Sumber: data dioleh dari hasil kuesioner Untuk item peryataan 7 yang menyatakan tentang ”Apakah dalam penentuan pendapatan sewa Saudara memasukkan beban bank”, mayoritas dari responden menjawab selalu yakni sebesar 85%. Item ini juga mempunyai bobot yang cukup besar yaitu 53. Bobot ini berada pada rentang 46-58, dengan kategori konsisten (tabel 4.4). artinya dalam setiap penentuan pendapatan sewa PT INTI (Persero) selalu memasukkan beban bank secara konsisten. Tabel 4.13 Item peryataan 8 Apakah dalam penentuan pendapatan sewa Saudara memasukkan beban pemeliharaan gedung Jawaban Skor Frekuensi Persentase Bobot Selalu 3 12 60% 36 Kadang-kadang 2 8 40% 16 Tidak Pernah 1 0 0% 0 Total 20 100% 52 Kategori Konsisten Sumber: data dioleh dari hasil kuesioner Dari tabel 4.13 di atas dapat kita lihat bahwa item peryataan 8 yang menyatakan tentang ”Apakah dalam penentuan pendapatan sewa Saudara memasukkan beban pemeliharaan gedung”. Item ini mempunyai bobot sebesar 52.
  • 57. 57 Bobot ini berada pada rentang 46-58, dengan kategori konsisten (Tabel 4.4). Artinya PT INTI (Persero) memasukkan beban pemeliharaan gedung dalam penentuan pendapatan sewa secara konsisten. Tabel 4.14 Item peryataan 9 Apakah dalam penentuan pendapatan sewa Saudara memasukkan beban fasilitas (air, telepon, pendingin ruangan) Jawaban Skor Frekuensi Persentase Bobot Selalu 3 12 60% 36 Kadang-kadang 2 8 40% 16 Tidak Pernah 1 0 0% 0 Total 20 100% 52 Kategori Konsisten Sumber: data dioleh dari hasil kuesioner Untuk item peryataan 9 yang menyatakan tentang ”Apakah dalam penentuan pendapatan sewa Saudara memasukkan beban fasilitas (air, telepon, pendingin ruangan)”, sebesar 60% responden menyatakan selalu. Item ini juga mempunyai bobot yang cukup besar yaitu 52. Bobot ini berada pada rentang 46- 58 dengan kategori konsisten (Tabel 4.4). artinya dalam penentuan pendapatan sewa PT INTI (Persero) memasukkan beban fasilitas secara konsisten. Tabel 4.15 Item peryataan 10 Apakah dalam penentuan pendapatan sewa Saudara memasukkan beban akte notaris Jawaban Skor Frekuensi Persentase Bobot Selalu 3 10 50% 30 Kadang-kadang 2 9 45% 18 Tidak Pernah 1 1 5% 1 Total 20 100% 49 Kategori Konsisten Sumber: data dioleh dari hasil kuesioner Dari tabel 4.15 di atas dapat kita lihat bahwa item peryataan 10 menyatakan tentang ”Apakah dalam penentuan pendaptan sewa Saudara
  • 58. 58 memasukkan beban akte notaris”, item ini mempunyai bobot sebesar 49. bobot ini berada pada rentang 46-58 dengan kategori konsisten (Tabel 4.4). artinya beban akte notaris secara konsisten dimasukkan dalam penentuan pendapatan sewa oleh PT INTI (Persero). Tabel 4.10 Bobot Total Penerapan PSAK No 30 pada tahun 2003 Indikator Bobot Rata-rata Persentase Kategori Beban Penyusutan 57 21,43% Konsisten Beban Bank 57 21,43% Konsisten Beban Pemeliharaan 53 19,92% Konsisten Gedung Beban Fasilitas (air, telepon, pendingin 51 19,17% Konsisten ruangan) Beban Akte Notaris 48 18,05% Konsisten Jumlah 266 100,00% Rata-rata 53,2 20% Konsisten Sumber: data dioleh dari hasil kuesioner Dari tabel 4.10 di atas dapat kita lihat bahwa bobot rata-rata variabel Penerapan PSAK No 30 pada tahun 2003 adalah sebesar 53,2. bobot ini berada pada rentang 46-58 dengan kategori konsisten (Tabel 4.4). Indikator yang sangat berpengaruh terhadap konsistensi penerapan PSAK No 30 pada tahun 2003 yaitu beban penyusutan dan beban bank yakni sebesar 21,43%. Sedangkan indikator yang memiliki persentase terkecil yakni beban akte notaris yakni sebesar 18,05%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK No 30 pada tahun 2003 dalam penentuan pendapatan sewa oleh PT INTI (Persero) telah dilakukan secara konsisten.
  • 59. 59 4.1.3.2 Penerapan PSAK No. 30 Atas Sewa Guna Usaha Aktiva Tetap Pada Tahun 2004 PSAK No. 30 (Sewa) merupakan suatu peryataan yang mengatur kebijakan akuntansi dan pengungkapan yang sesuai, baik bagi lessor maupun lesse dalam hubungannya dengan sewa (lease). Peryataan ini digunakan sebagai panduan bagi penyusun laporan keuangan di dalam menyusun laporan keuangannya khususnya mengenai sewa. Variabel ini terdiri dari 5 item pertanyaan yang diambil dari standar penentuan pendepatan sewa operasi pada PSAK No. 30. Adupun hasilnya adalah sebagai berikut: Tabel 4.11 Item Peryataan 6 Apakah dalam penentuan pendapatan sewa Saudara memasukkan beban penyusutan Jawaban Skor Frekuensi Persentase Bobot Selalu 3 17 85% 51 Kadang-kadang 2 3 15% 6 Tidak Pernah 1 0 0% 0 Total 20 100% 57 Kategori Konsisten Sumber: data olahan dari hasil kuesioner Dari tabel 4.11 diatas dapat kita lihat bahwa item peryataan 6 yang menyatakan ”Apakah dalam penentuan pendapatan sewa Saudara memasukkan beban penyusutan”. Mayoritas responden menjawab selalu yaitu sebesar 85%. Item ini mempunyai bobot sebesar 57. bobot ini berada pada rentang 46-58, dengan kategori konsisten (Tabel 4.4). Artinya dalam tahun 2004 PT INTI (Persero) telah memasukkan beban penyusutan dalam penentuan pendapatan sewa secara konsisten.
  • 60. 60 Tabel 4.12 Item Peryataan 7 Apakah dalam penentuan pendapatan sewa Saudara memasukkan beban bank Jawaban Skor Frekuensi Persentase Bobot Selalu 3 13 65% 39 Kadang-kadang 2 7 35% 14 Tidak Pernah 1 0 0% 0 Total 20 100% 53 Kategori Konsisten Sumber: data diolah dari hasil kuesioner Untuk item peryataan 7 yang menyatakan ”Apakah dalam penentuan pendapatn sewa Saudara memasukkan beban bank”. Mayoritas dari responden menjawab selalu yakni sebesar 65%. Item ini juga mempunyai bobot yang besar yaitu 53. bobot ini berada pada rentang 46-58 dengan kategori konsisten (Tabel 4.4). artinya dalam setiap penentuan pendapatan sewa PT INTI (Persero) selalu memasukkan beban bank dengan konsisten. Tabel 4.13 Item peryataan 8 Apakah dalam penentuan pendapatan sewa Saudara memasukkan beban pemeliharaan gedung Jawaban Skor Frekuensi Persentase Bobot Selalu 3 12 60% 36 Kadang-kadang 2 8 40% 16 Tidak Pernah 1 0 0% 0 Total 20 100% 52 Kategori Konsisten Sumber: data diolah dari hasil kuesioner. Dari tabel 4.13 di atas dapat kita lihat bahwa item peryataan 8 yang menyatakan tentang ”Apakah dalam penentuan pendapatn sewa Saudara memasukkan beban pemeliharaan gedung”, item ini mempunyai bobot sebesar 52. bobot ini berada pada rentang 46-58, dengan kategori konsisten (Tabel 4.4).
  • 61. 61 Artinya PT INTI (Persero) memasukkan beban pemeliharaan gedung dalam penentuan pendapatn sewa secara konsisten. Tabel 4.14 Item peryataan 9 Apakah dalam penentuan pendapatan sewa Saudara memasukkan beban fasilitas (air, telepon, pendingin ruangan) Jawaban Skor Frekuensi Persentase Bobot Selalu 3 12 60% 36 Kadang-kadang 2 8 40% 16 Tidak Pernah 1 0 0% 0 Total 20 100% 52 Kategori Konsisten Sumber: data diolah dari hasil kuesioner Untuk item peryataan 9 yang menyatakan tentang ”Apakah dalam penentuan pendapatan sewa Saudara memasukkan beban fasilitas (air, telepon, pendingin ruangan)”, sebesar 60% responden menyatakan selalu. Item ini juga mempunyai bobot yang cukup besar yaitu 52. boot ini berada pada rentang 46-58 dengan kategori konsisten (Tabel 4.4). Artinya dalam penentuan pendapatan sewa PT INTI (Persero) memasukkan fasilitas secara konsisten. Tabel 4.15 Item peryataan 10 Apakah dalam penentuan pendapatan sewa Saudara emmasukkan beban akte notaris Jawaban Skor Frekuensi Persentase Bobot Selalu 3 10 50% 30 Kadang-kadang 2 9 45% 18 Tidak Pernah 1 1 5% 1 Total 20 100% 49 Kategori Konsisten Sumber: data diolah dari hasil kuesioner Dari tabel 4.15 di atas dapat kita lihat bahwa item peryataan 10 yang menyataka tentang ”Apakah dalam penentuan pendapatan sewa Saudara emmasukkan beban akte notaris”, item ini mempunyai bobot sebesar 49. bobot ini