SlideShare a Scribd company logo
1 of 54
Download to read offline
Keterbukaan dan keadilan
Waktu : 2 x 45 Menit
Standar Kompetensi :
Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Kompetensi Dasar :
3.1. Mendeskripsikan pengertian dan
pentingnya keterbukaan dan
keadilan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.
(Indikator)
Hasil Yang Diharapkan :
 Menguraikan pengertian keterbukaan dan
keadilan.
 Mendeskripsikan pentingnya keterbukaan
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
 Menganalisis adanya jaminan keadilan dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara.
Keterbukaan
Pengertian

KETERBUKAAN
DAN
KEADILAN

Keadilan

Keterbukaan
dalam kehidupan
berbangsa dan
bernegara

Jaminan keadilan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara

Ciri-ciri
keterbukaan
Sikap
terbuka
1. Pentingnya Keterbukaan dan Keadilan
a. Pengertian Keterbukaan
Keterbukaan merupakan
perwujudan dari sikap
jujur, rendah hati, adil,
mau menerima
pendapat, dan kritik dari
orang lain.

Dalam Kamus Besar
Bahasa Indonesia,
keterbukaan adalah
hal terbuka, perasaan
toleransi dan hati-hati
serta merupakan
landasan untuk
berkomunikasi.
b. Pengertian Keadilan
Dalam Ensiklopedi Indonesia, kata “adil”
(bahasa Arab ; ‘ adl ) mengandung pengertian :
 Tidak berat sebelah atau tidak memihak.
 Memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai
dengan hak yang harus diperolehnya.
 Mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana
yang benar dan mana yang salah, bertindak jujur
dan tepat menurut peraturan atau syarat dan
rukun yang telah ditetapkan. Tidak sewenangwenang dan maksiat atau berbuat dosa.
 Orang yang berbuat adil, kebalikan dari fasiq
(orang yang tidak mengerjakan perintah).
Lanjutan ………….

Aristoteles, keadilan adalah kelayakan dalam tindakan
menusia. Terdapat 5 (lima) jenis keadilan :
No Keadilan

Uraian / Keterangan

Contoh

1.

Keadilan
Yaitu, perlakuan terhaKomutatif dap seseorang dengan
tidak melihat jasa-jasa
yang telah diberikannya.

Seseorang yang telah melakukan kesalahan/ pelanggaran
tanpa memandang kedudukannya, dia tetap dihukum
sesuai dengan kesalahan/
pelanggaran yang dibuatnya.

2.

Keadilan
Ditributif

Beberapa orang pegawai suatu perusahaan memperoleh
gaji yang berbeda, berdasarkan masa kerja, golongan,
kepangkatan, jenjang
pendidikan, atau tingkat
kesulitan pekerjaannya.

Yaitu, perlakuan terhadap seseorang sesuai
dengan jasa –jasa yang
telah diberikan-nya.
Lanjutan ………….
3.

Keadilan
Kodrat
Alam

Yaitu, memberi sesuatu
sesuai dengan yang
diberi-kan oleh orang lain
kepada kita.

Seseorang yang menjawab
salam yang diucapkan orang
lain dikatakan adil karena
telah menerima salam dari
orang tersebut.

4.

Keadilan
Konvensional.

Yaitu, jika seorang warga
negara telah menaati
pera-turan perundangundangan yang telah
dikeluarkan.

Penggunaan sabuk pengaman
bagi pengendara mobil dan
helm untuk pengendara
motor.

5.

Keadilan
Yaitu, jika seseorang
Perbaikan telah berusaha
memulihkan nama baik
orang lain yang telah
tercermar.

Tindakan klarifikasi terhadap
kesalahan yang telah
dilakukan seseorang.
Lanjutan ………….

Plato, orang yang dikatakan adil adalah orang
yang
mengendalikan diri & perasaannya dikendalikan
oleh
akal. Keadilan dapat dibedakan :
• Keadilan moral
• Keadilan prosedural
Thomas Hobbes, keadilan adalah suatu
perbuatan yang didasarkan pada perjanjian
yg telah disepakati.
Notonagoro, keadilan hukum “legalitas”
adalah suatu keadaan yang didasarkan
pada ketentuan hukum yang berlaku.
Panitia Ad-hoc MPRS 1966, Keadilan
dibagi menjadi 2 (dua) bagian ; a)
Keadilan idividual, dan b) Keadilan sosial
2. Keterbukaan Dalam Kehidupan Berbangsa
dan Bernegara
Sikap keterbukaan sangat diperlukan dalam upaya
pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak dan bukan
kesejahteraan sekelompok orang.
Pembanguna
n Nasional
Asas
Adil
dan
Merata

Berkeadilan
Sosial

Asas keseimbangan,
Keserasian, dan
Keselarasan dalam
peri kehidupan
a. Ciri-ciri
Keterbukaan
Sangat
Diperlukan

Sikap
Keterbukaan

Sebagai prasyarat dalam
menciptakan pemerintahan
yang bersih & transparan.

Sikap yang dibutuhkan
dalam harmonisasi
kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.
Lanjutan ………….

Ciri-ciri keterbukaan :
• Transparan dlm proses maupun pelaksanaan kebijakan publik.
• Menjadi dasar/pedoman dalam dialog maupun berkomunikasi.
• Berterus terang dan tidak menutup-nutupi kesalahan dirinya
maupun yang dilakukan orang lain.
• Tidak merahasiakan sesuatu yang berdampak pada kecurigaan
orang lain.
• Bersikap hati-hati dan selektif (check and recheck) dalam
menerima dan mengolah informasi dari manapun sumbernya.
• Toleransi dan tenggang rasa terhadap orang lain.
• Mau mengakui kelemahan atau kekurangan dirinya.
• Menyadari tentang keberagaman dlm berbagai bidang kehidupan
• Mau bekerja sama dan menghargai orang lain.
• Mau dan mampu menyesuaikan dengan berbagai perubahan.
b. Sikap
Terbuka
Sikap
Terbuka
Suatu sikap
berupa
kesediaan
seseorang untuk
mau menerima
terhadap hal-hal
yang berbeda
dengan kondisi
dirinya

Dalam kehidupan berbangsa,
diperlukan untuk menjaga keutuhan
bangsa, mempererat hubungan
toleransi serta menghindari konflik.
Dalam kehidupan bernegara, bagi
pemerintah atau pejabat publik
diperlukan untuk meningkatkan
kepercayaan rakyat agar mau
berpartisipasi dalam pembangunan
nasional.
Pejabat publik harus mampu
mewujudkan “Clean Government”
atau pemerintah yang bersih.
c. Jaminan Keadilan Dalam Kehidupan
Berbangsa dan Bernegara
Dalam hukum, tuntutan keadilan memiliki dua arti :
Dalam Arti Formal

Tuntutan
Keadilan

Dalam Arti
Material

Bahwa keadilan menuntut agar hukum berlaku,
secara umum. Semua orang dalam situasi yang
sama diperlakukan secara sama. Oleh karena
itu dihadapan hukum kedudukan orang adalah
sama. Inilah yang disebut dengan “kesamaan
kedudukan”.

Bahwa hukum harus adil. Adil di sini adalah adil
yang dianggap oleh masyarakat. Jadi bukan
sekedar secara formal saja seperti apa yang
tertulis itu adil. Itulah sebabnya perlu adanya
penyesuaian antara keputusan sidang dan
penilaian
masyarakat,
walaupun
sidang
peradilan itu telah selesai.
Lanjutan ………….
1. Asas Kepastian hukum (principle of legal
security = Rechts zekerheid beginsed).
2. Asas Keseimbangan.

Asas Umum
Penyelenggaraan
Pemerintahan Negara

3. Asas Kesamaan.
4. Asas Larangan Kesewenang-wenangan.
5. Asas larangan Penyalahgunaan wewenang
(detoumement de pouvoir).
6. Asas Bertindak Cermat.
7. Asas Perlakukan yang Jujur.
8. Asas meniadakan Akibat Suatu keputusan
yang Batal.
9. Asas Penyelenggaraan Kepentingan
Umum.
Lanjutan ………….

Jaminan keadilan bagi warga negara, dapat ditemukan
dalam Undang-Undang Dasar 1945 :
1. Bidang Hukum dan Pemerintahan (Pasal 27);
2. Bidang Politik (Pasal 28);
3. Bidang Hak Asasi Manusia (Pasal 28A – 28J);
4. Bidang Keagamaan (Pasal 29);
5. Bidang Pertahanan Negara (Pasal 30);
6. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Pasal 31 & 32);
7. Bidang Kesejahteraan Sosial (Pasal 33 dan 34).
Lanjutan ………….

Undang-Undang, antara lain :
•
•
•

•
•
•
•
•

Undang-Undang No. 8/1981 Tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang No. 14/1985 Tentang Mahkamah Agung.
Undang-Undang No. 5/1998 Tentang Konvensi Menentang
Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam,
Tidak Manusiawi , atau Merendahkan Martabat Manusia.
Undang-Undang No. 9/1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan
Pendapat Di Muka Umum.
Undang-Undang No. 35/1999 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang No. 39/1999 Tentang Hak-hak Asasi Manusia.
Undang-Undang No. 26/2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia.
Undang-Undang No. 31/2002 Tentang Partai Politik.
Lanjutan ………….

Tuntutan Masyarakat Kepada Aparat Penegak Hukum
Yang
Dikehendaki

Transparan, Akuntabel
dan Profesional
Baik dan Terbuka

Aparat
Penegak
Hukum

Taat Asas dan Taat
Aturan
Tidak
Dikehdaki

Tuntutan
Masyarakat

Korupsi, Kolusi &
Nepotisme
Dapat berakibat Mobokrasi/
Okhlokrasi
Standar Kompetensi :
Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Kompetensi Dasar :
3.2. Menganalisis dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak
transparan.
3.3. Menunjukkan sikap keterbukaan dan
keadilan dlm kehidupan berbangsa
dan bernegara.
(Indikator)
Hasil Yang Diharapkan :
 Menguraikan pengertian pemerintah, pemerintahan
dan kepemerintahan.
 Mendeskripsikan karakteristik, aktor dan
kepemerintahan yang baik.
 Menganalisis dampak pemerintahan yang tidak
transparan.
 Menampilkan sikap perilaku positif dan partisipasi
dalam upaya peningkatan sikap keterbukaan &
jaminan keadilan.
Pemerintah
Pemerintahan
Pengertian

PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN

Kepemerintahan
Aktor

Kepemerintahan

Good
Governance

Dampak Pemerintahan Yang Tidak Transparan
Perilaku positif dan partisipasi dalam upaya
peningkatan sikap keterbukaan dan jaminan
keadilan
1. Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan
Yang Tidak Transparan
a. Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan
Pemerintah berarti lembaga atau orang yang bertugas
mengatur dan memajukan negara dengan rakyatnya.
Dalam arti organ merupakan alat kelengkapan
pemerintahan yang melaksanakan fungsi negara
Pemerintahan adalah hal cara, hasil
kerja memerintah, mengatur negara
dengan rakyatnya.
Lanjutan ………….

Dalam arti organ, pemerintah dapat dibedakan
baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit.
Dalam Arti Luas

Adalah suatu pemerintah yang berdaulat
sebagai gabungan semua badan atau
lembaga kenegaraan yang berkuasa dan
memerintah di wilayah suatu negara,
meliputi badan eksekutif, legislatif dan
yudikatif.

Pemerintah

Dalam Arti
Sempit

Adalah suatu pemerintah yang berdaulat
sebagai badan atau lembaga yang
mempunyai
wewenang
melaksanakan
kebijakan negara (eksekutif) yang terdiri
dari presiden, wakil presiden, dan para
menteri (kabinet).
Lanjutan ………….
Hubungan Pemerintahan, swasta dan masyarakat yang
secara bersama-sama mewujudkan tujuan nasional secara
kolaboratif
Government

Governanc
e

Pemerintah
Pemerintah
Swasta
Swasta

Masyaraka
t

Masyarakat
b. Karakteristik Pemerintahan

Kompleksitas
Karakteristik
Pemerintaha
n

Masyarakat
Modern

Dinamika
Keanekaragaman

Penyelenggaraan pemerintahan (governing) dapat
dipandang sebagai “intervensi perilaku politik dan
sosial yang berorientasi hasil.
Diarahkan untuk menciptakan pola interaksi yang
stabil atau dapat diprediksikan dalam suatu sistem
(sosial-politik), sesuai dengan harapan ataupun
tujuan dari para pelaku intervensi tersebut”.
c. Konsepsi Kepemerintahan (Governance)
Kepemerintahan atau governance, merupakan tindakan, fakta,
pola dari kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut Kooiman, kepemerintahan lebih merupakan :
• Serangkaian proses
interaksi sosial politik
antara pemerintah dengan
masyarakat dalam
berbagai bidang.
• Berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan
intervensi pemerintah atas
kepentingan-kepentingan
tersebut.

Dalam pandangan Pinto,
istilah “governance”
mengandung arti :
• Yaitu praktik penyelenggaraan kekuasaan
dan kewenangan oleh
pemerintah dalam
pengelolaan urusan
pemerintahan secara
umum, dan
pembangunan
ekonomi khususnya.
d. Aktor Dalam Kepemerintahan
Merupakan komponen besar dalam maju
mundurnya pengelolaan negara
Negara dan
Pemerintahan
3 (tiga)
Aktor

Masyarakat
Madani

Sekto
r
Sw
ast
a
e. Kepemerintahan Yang Baik
Wujud Kepemerintahan
yang baik, adalah :
 Penyelenggaraan
pemerintahan negara
yang solid, bertanggungjawab, serta
efisien dan efektif.
 Mensinergiskan interaksi yang konstruktif
diantara domaindomain negara, sektor
swasta dan masyarakat (society).

Kepemerintahan yang baik
berorientasi pada 2 hal :
 Orientasi ideal negara yg
diarahkan pd pencapaian
tujuan nasional.
 Pemerintahan yg berfungsi
secara ideal, yaitu secara
efektif dan efisien melakukan upaya pencapaian
tujuan nasional.
Lanjutan ………….

Beberapa pandangan tentang wujud
kepemerintahan
yang baik :
 World Bank (2000), yaitu suatu penyelenggaraan
manajemen pemerintahan yang solid dan
bertang-gungjawab yang sejalan dengan prinsip
demokrasi dan pasar yang efisien, penghidaran
salah alokasi dana investasi dan pencegahan
korupsi, baik secara politik maupun
administratif, menjalankan disiplin anggaran
serta penciptaan legal and political framework
bagi tumbuhnya aktivitas swasta.
 UNDP, yaitu suatu hubungan yg sinergis &
konstruk-tif di antara negara, sektor swasta &
Lanjutan ………….

 Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000, yaitu kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas,
transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi,
efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima
oleh seluruh masyarakat.
 Modul Sosialisasi AKIP (LAN & BPKP 2000), merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara
dalam melaksanakan penyediaan public goods
and services. Good governance yang efektif,
menuntut adanya “alignment” (koordinasi) yang
baik dan integritas, profesionalisme serta etos kerja
dan moral yang tinggi.
Lanjutan ………….

Dari sisi pemerintah (government), good governance
dapat dilihat melalui aspek-aspek :
• Hukum/Kebijakan, mrp aspek yang ditunjukan pada
perlindungan kebebasan.
• Adminisrative competense and transparency, yaitu
kemampuan membuat perencanaan dan
melakukan implementasi.
• Desentralisasi, yaitu desentralisasi regional dan
dekonstrasi di dalam departemen.
• Penciptaan pasar yang kompetitif, yaitu penyempurnaan mekanisme pasar peningkatan peran pengusaha kecil dan segmen lain dalam sektor swasta.
Lanjutan ………….

Karakteristik atau prinsip-prinsip dalam praktik
penyelenggaraan kepemerintahan yang baik
(UNDP) :
1. Partisipasi (Participation),
2. Aturan Hukum (Rule of Law),
3. Transparan (Transparency),
4. Daya Tanggap (Responsiveness),
5. Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation),
6. Berkeadilan (Equity),
7. Efektivitas dan Efisiensi (Effectiveness and
Efficiency),
8. Akuntabilitas (Accountability),
9. Bervisi Strategis (Strategic Vision),
10.Saling Keterkaitan (Interrelated).
Lanjutan ………….

Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan
yang baik sesuai UU Nomor 28 Tahun 1999.

1. Asas Kepastian Hukum,
2. Asas Tertib Penyelenggaraan
Negara,
3. Asas Kepentingan Umum,
4. Asas Proporsionalitas,
5. Asas Profesionalitas,
6. Asas Akuntabillitas.
f. Dampak Kepemerintahan Yang Tidak Transparan
Pemerintah
diselenggarakan
dalam rangka
pencapaian
kesejahteraan
bersama bagi
warga
masyarakat.

Faktor Penyebab Terjadinya
Penyelenggaraan Pemerintah
Yang Tidak Transparan
 Sistem politik yang
tertutup,
 Sumber daya manusianya
bersifat feodal, opportunis
“ aji mumpung ”
 Pendekatan “ ingin
dilayani ” sbg aparatur
pemerintah.
Lanjutan ………….

Faktor lain penyebab terjadinya pemerintahan yang
tidak transparan
No Faktor-Faktor

Uraian / Keterangan

1.

Pengaruh
Kekuasaan

 Ingin mempertahankan kekuasaanya.
 Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan
konflik,
 Mengabaikan proses demokratisasi,
 Bersifat sentralistis,
 Penyelahgunaan kekuasaan.

2.

Moralitas

 Terabaikannya nilai-niai agama dan nilai-nilai
luhur budaya bangsa sebagai sumber etika.
 Melakukan perbuatan tercela : berupa
ketidakadilan, pelanggaran hukum, dan
pelanggaran hak asasi manusia.
Lanjutan ………….

3.

SosialEkonomi

 Sering terjadinya konflik sosial sebagai
konsekuensi keberagaman suku, agama, ras dan
antar golongan yang tidak dikelola dengan baik
dan adil.
 Perilaku ekonomi yang sarat dengan praktik
korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berpihak
pada sekelompok pengusaha besar.

4.

Politik dan
Hukum

 Sistem politik yang otoriter sehingga para
pemimpinya tidak mampu lagi menyerap aspirasi
dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.
 Hukum telah menjadi alat kekuasaan sehingga
pelaksanaannya banyak bertentangan dengan
prinsip keadilan, termasuk masalah hak warga
negara dihadapan hukum.
Lanjutan ………….

Akibat dari Penyelenggaraan Pemerintahan
Yang Tidak Transparan
1. Rendahnya atau bahkan tidak adanya kepercayaan
warga negara terhadap pemerintah.
2. Rendahnya partisipasi warga negara terhadap
kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah.
3. Sikap Apatis warga negara dalam mengambil inisiatif
dan peran yang berkaitan dengan kebijakan publik.
4. Jika rejim yang berkuasa sangat kuat dan lemahnya
fungsi legislatif, maka KKN merajalela dan menjadi
budaya yang mendarah daging ( nilai dominan ).
5. Krisis moral dan akhlak yang berdampak pada
ketidakadilan, pelanggaran hukum dan hak asasi
manusia.
Lanjutan ………….

No
1.

2.

Beberapa indikator tentang penyelenggaraan
pemerintahan yang tidak transparan beserta
akibat-akibatnya.
Karakterist
ik
Partisipasi

Aturan
Hukum

Indikator Penyelenggaraan

Keterangan /
Akibat
o Warga masyarakat dibatasi/ Warga
tidak memiliki hak suara.
masyarakat dan
o Informasi sefihak ( top
pers cenderung
down ) dan lebih bersifat
pasif, tidak ada
instruktif.
kritik (unjuk
o Lembaga perwakilan tidak
rasa), tidak
bebas berpolitik.
berdaya dan
o Kebebasan berpendapat
terkekang
dan pers sangat dibatasi.
dengan berbagai
aturan dan
doktrin.
o Hukum lebih berpihak
Penguasa
kepada penguasa.
menjadi otoriter,
o Penegakkan hukum tidak
posisi tawar
Lanjutan ………….
3.

4.

5.

Transpara
n

 Informasi yang diperoleh
satu arah, yaitu hanya dari
pemerintah.
 Masyarakat sangat dibatasi
dalam memperoleh
informasi.
 Sulit bagi masyarakat untuk
mengevaluasi pemerintahan.
 Proses pelayanan
Daya
Tanggap
sentralistik.
 Banyak pejabat
memposisikan diri sebagai
penguasa.
 Layanan kepada masyarakat
diskriminatif dan
konvensional
Berorienta  Pemerintah banyak
si
bertindak sebagai alat
Konsensu
kekuasaan negara.
 Lebih banyak bersifat
s

Pemerintah
sangat tertutup
dan masyarakat
tidak banyak
tahu apa yang
terjadi pada
negaranya.
Layanan kepada
masyarakat sarat
dengan korupsi,
kolusi dan
nepotisme.

Pemerintah
cenderung
otoriter karena
menu-tup jalan
Lanjutan ………….
6.

7.

8.

Berkeadil
an

 Adanya diskriminasi gender,
 Menutup peluang bagi
dibentuknya LSM
 Banyak peraturan yang masih
berpihak pada gender tertentu.
Efektivitas  Manajemen penyelenggaraan
dan
negara terpusat (top down).
 Banyak acara-acara seremonial.
Efisiensi
 Pemanfaatan SDA dan SDM
tidak berdasarkan kebutuhan.
Akuntabi-  Pengambil keputusan didominasi
litas
oleh pemerintah.
 Swasta dan masyarakat memiliki
peran yang sangat kecil.
 Pemerintah memonopoli
berbagai alat produksi strategis.
 Masyarakat dan pers tidak diberi
ruang menilai pemerintahan.

Arogansi kekuasaan
sangat dominan
dalam menentukan
penye-lenggaraan
pem.
Negara cenderung
salah urus dalam
mengelola SDA dan
sumber daya
manusianya
Dominannya
pemerintah dalam
semua lini
kehidupan.
Lanjutan ………….
9.

Bervisi
Strategis






10. Saling
Keterkait
an






Pemerintah lebih puas dengan
kemapanan yang telah dicapai.
Sulit menerima perubahan mslh
politik, hukum dan ekonomi.
Kurang mau memahami aspekaspek kultural, historis dan
kompleksitas masyarakatnya.
Penyelenggaraan pemerintahan
statis dan tidak memiliki
jangkauan mengabaikan peran
Penguasa jangka panjang.
swasta atau masyarakat.
Pemerintah merasa yang paling
benar dan paling pintar.
Masukan atau kritik dianggap
provokator anti stabilitas.
Swasta dan masyarakat tidak
diberi kesempatan bersinergi.

Banyaknya
penguasa yang pro
status quo dan
kemapanan
sehingga tidak
memperdulikan
terjadinya
perubahan.
Para pejabat pemerintah sering
dianggap lebih tahu
dalam segala hal,
sehingga masyarakat tidak tidak
punya keinginan
untuk bersinergi.
Lanjutan ………….
Menurut MTI (Masyarakat Transparansi Internasional), bhw “korupsi
merupakan perilaku pejabat, baik politisi maupun pegawai negeri,
yg secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau
memperkaya mereka yg dekat dengannya dng menyalahguna-kan
kekuasaan publik yg dipercayakan kepada mereka.”
Di Indonesia, rezim pemerintahan yang dianggap paling
korup adalah semasa orde baru berkuasa. Laporan Wold
Economic Forum , dalam “ The global Competitiveness
Report 1999 ”, kondisi Indonesia termasuk yang terburuk di
antara 59 negara yang diteliti.
Bahkan pada tahun 2002, menurut laporan lembaga
“ Political and Risk Consultancy (PERC di Hongkong),
negara Indonesia “berhasil mengukir prestasi” sebagai
negara yang paling korup di Asia.
Lanjutan ………….

Pendapat ahli berkaitan dengan faktor-faktor
penyebab terjadinya tindak korups i.
No Nama Tokoh
1.

Sarlito W.
Sarwono

Uraian / Keterangan



2.

Andi Hamzah







Dorongan dari dalam diri sendiri (seperti
keinginan, hasrat, kehendak, dan lainlain).
Rangsangan dari luar (dorongan teman,
ada kesempatan, kurang kontrol dan
lain-lain).
Kurangnya gaji pegawai negeri
dibandingkan dengan kebutuhan yang
makin meningkat.
Latar belakang kebudayaan atau kultur
yang merupakan sumber/sebab
meluasnya korupsi.
Manajemen yang kurang baik dan
kontrol yang kurang efektif dan efisien,
Lanjutan ………….

Ciri-ciri Korupsi
1. Melibatkan lebih dari satu orang
2. Pelaku tidak terbatas pada oknum pegawai pemerintah,
tetapi juga di swasta.
3. Sering digunakan bahasa “sumir” untuk menerima uang
sogok, yaitu : uang kopi, uang rokok, uang semir, uang
pelancar, salam tempel, uang pelancar baik dalam
bentuk uang tunai, benda tertentu atau wanita.
4. Umumnya bersifat rahasia, kecuali jika sdh
membudaya.
5. Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal
balik yang selalu tidak berupa uang.
6. Mengandung unsur penipuan yang biasanya ada pada
badan publik atau masyarakat umum.
Lanjutan ………….

Akibat Tindak Korupsi
Siapapun
pelakunya,
bahwa sekecil
apapun
perbuatan tindak
korupsi akan
mendatangkan
kerugian pada
pihak lain.

1. Mendelegetimasi proses demokrasi
dengan mengurangi kepercayaan
publik terhadap proses politik
melalui politik uang.
2. Mendistorsi pengambilan
keputusan pada kebijakan publik,
membuat tiadanya akuntabilitas
publik dan manafikan the rule of
law. Hukum dan birokrasi hanya
melayani kekuasaan dan pemilik
modal.
Lanjutan ………….

Akibat Tindak Korupsi
3. Meniadakan sistem promosi (reward and punishman), karena
lebih dominan hubungan patron-klien dan nepotisme.
4. Proyek-proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu
rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat
sehingga mengganggu pembangunan yang berkelanjutan.
5. Jatuh atau rusaknya tatanan ekonomi karena produk yang
dijual tidak kompetitif dan terjadi penumpukan beban utang
luar negeri.
6. Semua urusan dapat diatur sehingga tatanan aturan/hukum
dapat dibeli dengan sejumlah uang sesuai kesepakatan.
7. Lahirnya kelompok-kelompok pertemanan atau “koncoisme”
yang lebih didasarkan kepada kepentingan pragmatisme uang.
Lanjutan ………….

Upaya Pencegahan Terhadap Penyelenggaraan
Pemerintah Yang Tidak Transparan
Formal Pemerintah/Kekuasaan
1. Pemerintah dan pejabat publik, dilakukan pengawasan melekat.
2. Mengefektifkan peran dan fungsi aparat penegak hukum,
3. Pembekalan intensif thd aparatur pemerintah/pejabat publik
4. Menegakkan supremasi hukum secara konsisten.
5. Peralihan kekuasaan secara tertib, damai, dan demokratis.
6. Menata kehidupan politik agar distribusi kekuasaan seimbang.
7. Meningkatkan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab
dalam penyelenggaraan negara.
Lanjutan ………….

Organisasi Non Pemerintah dan Media Massa
 Keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam
mengawasi setiap kebijakan publik yg dibuat
pemerintah,
 Kontrol sosial oleh rakyat melalui berbagai media
massa elektronik maupun cetak.
Dr. Leden Marpaung, S.H., menyebutkan
tentang upaya pencegahan (prevensi) tindak
pidana korupsi, yaitu antara lain mencakup :
mental dan budi pekerti, sistem, perilaku
masyarakat, perundang-undangan, manajemen,
dan kesejahteraan aparat negara/pemerintah.
Lanjutan ………….

Pendidikan dan Masyarakat
1. Memperkenalkan sejak dini melalui pembelajaran di sekolah
tentang pentingnya pemerintah yang transparan.
2. Menjadikan Pancasila sebagai dasar negara yang mampu
membuka wacana dan dialog interaktif di dalam masyarakat.
3. Meningkatkan kerukunan sosial antara pemeluk agama, suku
dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya melalui dialog
dan kerja sama dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan,
toleransi dan saling menghormati.
4. Memberdayakan masyarakat melalui perbaikan sistem politik
yang demokratis sehingga dapat melahirkan pemimpin yang
berkualitas, bertanggung jawab, menjadi panutan masyarakat, dan mampu mempersatukan bangsa dan negara.
2. Sikap Keterbukaan dan Keadilan dalam
Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
a. Perilaku
Positif

1. Perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana
kekeluargaan dan kegotong royongan.
2. Sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara
hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain.
3. Sikap suka memberi pertolongan kepada orang yang
memerlukan.
4. Suka bekerja keras.
5. Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat untuk
mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama.
Lanjutan ……………….

Disamping perilaku tersebut diatas, dalam rangka
jaminan keadilan perlu di timbulkan;
a. Kesadaran akan adanya hak yang sama bagi
setiap warga negara Indonesia.
b. Kesadaran akan adanya kewajiban yang sama
bagi setiap warga negara Indonesia.
c. Kesadaran akan hak dan kewajiban untuk
menciptakan dan tercapainya kesejahteraan
dan kemakmuran yang merata.
Lanjutan ………….

b. Partisipasi dan
Upaya
Bentuk partisipasi warga negara tersebut antara lain :
Pengawasan terhadap aparatur negara :
1. Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dilakukan secara tertib
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana
dan program pemerintah dengan sasaran yang ditetapkan.
3. Hasil-hasil pembangunan dapat menjadi umpan balik berupa
pendapat, kesimpulan, dan saran terhadap kebijaksanaan,
perencanaan, pembinaan, dan pembangunan.
4. Sejauh mungkin mencegah terjadinya pemborosan, kebocoran,
dan penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga,
uang, dan serta perlengkapan milik negara.
Lanjutan ……………….

Peran Masyarakat Dalam Upaya Memberantas
Korupsi

1. Berusaha memahami berbagai aturan yg diterapkan pem.
2. Mengikuti prosedur/mekanisme sesuai aturan yang berlaku.
3. Jika terdapat kejanggalan dalam penerapan aturan, tanyakan
dengan baik dan sopan kepada pejabat atau instansi yang
berwenang.
4. Bersedia melaporkan atau menginformasikan pelaku korupsi
kepada lembaga berwenang (Kejaksaan, Kepolisian & KPK).
5. Mau menjadi bagian anggota masyarakat yang memberi
keteladanan.
6. Melakukan kampanye preventif melalui jalur-jalur pendidikan
formal maupun non-formal.
Keterbukaan dan keadilan

More Related Content

What's hot

Perbandingan Pelaksanaan Demokrasi Dan HAM Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Da...
Perbandingan Pelaksanaan Demokrasi Dan HAM Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Da...Perbandingan Pelaksanaan Demokrasi Dan HAM Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Da...
Perbandingan Pelaksanaan Demokrasi Dan HAM Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Da...avandiliakireina
 
Kelompok 11 masyarakat madani
Kelompok 11   masyarakat madaniKelompok 11   masyarakat madani
Kelompok 11 masyarakat madanidayurikaperdana19
 
Makalah Hukum dan Penegakan Hukum
Makalah Hukum dan Penegakan HukumMakalah Hukum dan Penegakan Hukum
Makalah Hukum dan Penegakan HukumShriie Arianti
 
Substansi Ham dalam Pancasila
Substansi Ham dalam PancasilaSubstansi Ham dalam Pancasila
Substansi Ham dalam PancasilaFauzia1112
 
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negaraPengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negaraMuhammad Adnan Novanda
 
konsep hak dan kewajiban asasi manusia
konsep hak dan kewajiban asasi manusiakonsep hak dan kewajiban asasi manusia
konsep hak dan kewajiban asasi manusiaabd_
 
Kedudukan, fungsi, dan sifat uud'45
Kedudukan, fungsi, dan sifat uud'45Kedudukan, fungsi, dan sifat uud'45
Kedudukan, fungsi, dan sifat uud'45Vina R Ipina
 
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di IndonesiaPerlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesiaafifahdhaniyah
 
Geopolitik dan Wawasan Nusantara
Geopolitik dan Wawasan NusantaraGeopolitik dan Wawasan Nusantara
Geopolitik dan Wawasan NusantaraSuci Agustina
 
HAM dan Pelaksanaannya Di Indonesia
HAM dan Pelaksanaannya Di IndonesiaHAM dan Pelaksanaannya Di Indonesia
HAM dan Pelaksanaannya Di IndonesiaPT Lion Air
 
Demokrasi dalam islam
Demokrasi  dalam islamDemokrasi  dalam islam
Demokrasi dalam islamAmnias 21
 
Warga Negara & kewarganegaraan: Kedudukan warga Negara dalam Negara
Warga Negara & kewarganegaraan:  Kedudukan warga Negara dalam Negara   Warga Negara & kewarganegaraan:  Kedudukan warga Negara dalam Negara
Warga Negara & kewarganegaraan: Kedudukan warga Negara dalam Negara Fenti Anita Sari
 
HAM dan Rule Of Law
HAM dan Rule Of LawHAM dan Rule Of Law
HAM dan Rule Of Lawguntorotama
 
Politik dan Strategi Nasional - PKn
Politik dan Strategi Nasional - PKnPolitik dan Strategi Nasional - PKn
Politik dan Strategi Nasional - PKnM Abdul Aziz
 

What's hot (20)

Perbandingan Pelaksanaan Demokrasi Dan HAM Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Da...
Perbandingan Pelaksanaan Demokrasi Dan HAM Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Da...Perbandingan Pelaksanaan Demokrasi Dan HAM Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Da...
Perbandingan Pelaksanaan Demokrasi Dan HAM Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Da...
 
Kelompok 11 masyarakat madani
Kelompok 11   masyarakat madaniKelompok 11   masyarakat madani
Kelompok 11 masyarakat madani
 
Negara dan Konstitusi
Negara dan KonstitusiNegara dan Konstitusi
Negara dan Konstitusi
 
Makalah Hukum dan Penegakan Hukum
Makalah Hukum dan Penegakan HukumMakalah Hukum dan Penegakan Hukum
Makalah Hukum dan Penegakan Hukum
 
Identitas Nasional Indonesia
Identitas Nasional IndonesiaIdentitas Nasional Indonesia
Identitas Nasional Indonesia
 
Substansi Ham dalam Pancasila
Substansi Ham dalam PancasilaSubstansi Ham dalam Pancasila
Substansi Ham dalam Pancasila
 
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negaraPengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
 
konsep hak dan kewajiban asasi manusia
konsep hak dan kewajiban asasi manusiakonsep hak dan kewajiban asasi manusia
konsep hak dan kewajiban asasi manusia
 
Kedudukan, fungsi, dan sifat uud'45
Kedudukan, fungsi, dan sifat uud'45Kedudukan, fungsi, dan sifat uud'45
Kedudukan, fungsi, dan sifat uud'45
 
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di IndonesiaPerlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
 
Geopolitik dan Wawasan Nusantara
Geopolitik dan Wawasan NusantaraGeopolitik dan Wawasan Nusantara
Geopolitik dan Wawasan Nusantara
 
HAM dan Pelaksanaannya Di Indonesia
HAM dan Pelaksanaannya Di IndonesiaHAM dan Pelaksanaannya Di Indonesia
HAM dan Pelaksanaannya Di Indonesia
 
Makalah Demokrasi
Makalah DemokrasiMakalah Demokrasi
Makalah Demokrasi
 
Demokrasi dalam islam
Demokrasi  dalam islamDemokrasi  dalam islam
Demokrasi dalam islam
 
Warga Negara & kewarganegaraan: Kedudukan warga Negara dalam Negara
Warga Negara & kewarganegaraan:  Kedudukan warga Negara dalam Negara   Warga Negara & kewarganegaraan:  Kedudukan warga Negara dalam Negara
Warga Negara & kewarganegaraan: Kedudukan warga Negara dalam Negara
 
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
 
HAM dan Rule Of Law
HAM dan Rule Of LawHAM dan Rule Of Law
HAM dan Rule Of Law
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
 
Politik dan Strategi Nasional - PKn
Politik dan Strategi Nasional - PKnPolitik dan Strategi Nasional - PKn
Politik dan Strategi Nasional - PKn
 
Hakikat Bangsa dan Negara
Hakikat Bangsa dan NegaraHakikat Bangsa dan Negara
Hakikat Bangsa dan Negara
 

Similar to Keterbukaan dan keadilan

Bab Iii Keterbukaan Keadilan
Bab Iii Keterbukaan KeadilanBab Iii Keterbukaan Keadilan
Bab Iii Keterbukaan Keadilansasadama
 
Keterbukaan & Keadilan
Keterbukaan & KeadilanKeterbukaan & Keadilan
Keterbukaan & KeadilanRochimudin
 
Bab iii-keterbukaan-keadilan
Bab iii-keterbukaan-keadilanBab iii-keterbukaan-keadilan
Bab iii-keterbukaan-keadilanRezz Jb
 
bab-iii-keterbukaan-keadilan 01 (2).ppt
bab-iii-keterbukaan-keadilan 01 (2).pptbab-iii-keterbukaan-keadilan 01 (2).ppt
bab-iii-keterbukaan-keadilan 01 (2).pptairlanggasetiwann
 
Bab iii-keterbukaan-keadilan-100602081056-phpapp02
Bab iii-keterbukaan-keadilan-100602081056-phpapp02Bab iii-keterbukaan-keadilan-100602081056-phpapp02
Bab iii-keterbukaan-keadilan-100602081056-phpapp02PT. Likers Fice.com
 
Bab iii-keterbukaan-dan-keadilan1
Bab iii-keterbukaan-dan-keadilan1Bab iii-keterbukaan-dan-keadilan1
Bab iii-keterbukaan-dan-keadilan1Wikiwikpunana Uyuun
 
Makalah Keterbukaan Dan Jaminan Keadilan
Makalah Keterbukaan Dan Jaminan KeadilanMakalah Keterbukaan Dan Jaminan Keadilan
Makalah Keterbukaan Dan Jaminan Keadilan301006
 
Kls xi bab 3 keterbukaan & keadilan dalam kehidupan berbangsa & bernegara
Kls xi bab 3 keterbukaan & keadilan dalam kehidupan berbangsa & bernegaraKls xi bab 3 keterbukaan & keadilan dalam kehidupan berbangsa & bernegara
Kls xi bab 3 keterbukaan & keadilan dalam kehidupan berbangsa & bernegaraHendrastuti Retno
 
Keterbukaandan keadilan
Keterbukaandan keadilanKeterbukaandan keadilan
Keterbukaandan keadilanNurul Syifa
 
Tugas pancasila
Tugas pancasilaTugas pancasila
Tugas pancasilaShon Tp
 
PPT PKN keterbukaan dan Keadilan kelas 11
PPT PKN keterbukaan dan Keadilan  kelas 11PPT PKN keterbukaan dan Keadilan  kelas 11
PPT PKN keterbukaan dan Keadilan kelas 11Senior High School
 
kelompok presentasi kelas Xi farmasi smk nurul huda pringsewu
kelompok presentasi kelas Xi farmasi smk nurul huda pringsewukelompok presentasi kelas Xi farmasi smk nurul huda pringsewu
kelompok presentasi kelas Xi farmasi smk nurul huda pringsewuapotek agam farma
 

Similar to Keterbukaan dan keadilan (20)

Bab Iii Keterbukaan Keadilan
Bab Iii Keterbukaan KeadilanBab Iii Keterbukaan Keadilan
Bab Iii Keterbukaan Keadilan
 
Keterbukaan & Keadilan
Keterbukaan & KeadilanKeterbukaan & Keadilan
Keterbukaan & Keadilan
 
Bab iii-keterbukaan-keadilan
Bab iii-keterbukaan-keadilanBab iii-keterbukaan-keadilan
Bab iii-keterbukaan-keadilan
 
bab-iii-keterbukaan-keadilan 01 (2).ppt
bab-iii-keterbukaan-keadilan 01 (2).pptbab-iii-keterbukaan-keadilan 01 (2).ppt
bab-iii-keterbukaan-keadilan 01 (2).ppt
 
Bab iii-keterbukaan-keadilan-100602081056-phpapp02
Bab iii-keterbukaan-keadilan-100602081056-phpapp02Bab iii-keterbukaan-keadilan-100602081056-phpapp02
Bab iii-keterbukaan-keadilan-100602081056-phpapp02
 
Bab 3 xi pkn
Bab 3 xi pknBab 3 xi pkn
Bab 3 xi pkn
 
Ppt pkn
Ppt pknPpt pkn
Ppt pkn
 
Bab iii-keterbukaan-dan-keadilan1
Bab iii-keterbukaan-dan-keadilan1Bab iii-keterbukaan-dan-keadilan1
Bab iii-keterbukaan-dan-keadilan1
 
Makalah Keterbukaan Dan Jaminan Keadilan
Makalah Keterbukaan Dan Jaminan KeadilanMakalah Keterbukaan Dan Jaminan Keadilan
Makalah Keterbukaan Dan Jaminan Keadilan
 
Kls xi bab 3 keterbukaan & keadilan dalam kehidupan berbangsa & bernegara
Kls xi bab 3 keterbukaan & keadilan dalam kehidupan berbangsa & bernegaraKls xi bab 3 keterbukaan & keadilan dalam kehidupan berbangsa & bernegara
Kls xi bab 3 keterbukaan & keadilan dalam kehidupan berbangsa & bernegara
 
Keterbukaandan keadilan
Keterbukaandan keadilanKeterbukaandan keadilan
Keterbukaandan keadilan
 
Tugas
TugasTugas
Tugas
 
Bab 3 kelas xi
Bab 3 kelas xiBab 3 kelas xi
Bab 3 kelas xi
 
Pkn presentation
Pkn presentationPkn presentation
Pkn presentation
 
Tugas pancasila
Tugas pancasilaTugas pancasila
Tugas pancasila
 
Kelompok 3
Kelompok 3Kelompok 3
Kelompok 3
 
Kelompok 1
Kelompok 1Kelompok 1
Kelompok 1
 
PPT PKN keterbukaan dan Keadilan kelas 11
PPT PKN keterbukaan dan Keadilan  kelas 11PPT PKN keterbukaan dan Keadilan  kelas 11
PPT PKN keterbukaan dan Keadilan kelas 11
 
kelompok presentasi kelas Xi farmasi smk nurul huda pringsewu
kelompok presentasi kelas Xi farmasi smk nurul huda pringsewukelompok presentasi kelas Xi farmasi smk nurul huda pringsewu
kelompok presentasi kelas Xi farmasi smk nurul huda pringsewu
 
keadilan dan keterbukaan
keadilan dan keterbukaankeadilan dan keterbukaan
keadilan dan keterbukaan
 

More from Nadia Tsalisa

More from Nadia Tsalisa (6)

Cybercrime
Cybercrime Cybercrime
Cybercrime
 
Internet
InternetInternet
Internet
 
Tauhid ppt
Tauhid pptTauhid ppt
Tauhid ppt
 
Matan Keyakinan Hidup Muhammadiyah
Matan Keyakinan Hidup MuhammadiyahMatan Keyakinan Hidup Muhammadiyah
Matan Keyakinan Hidup Muhammadiyah
 
Kepribadian (Sosiolog)
Kepribadian (Sosiolog)Kepribadian (Sosiolog)
Kepribadian (Sosiolog)
 
Alat peredaran darah
Alat peredaran darahAlat peredaran darah
Alat peredaran darah
 

Recently uploaded

MATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptx
MATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptxMATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptx
MATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptxSuarniSuarni5
 
KELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama Islam
KELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama IslamKELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama Islam
KELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama IslamabdulhamidalyFKIP
 
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus daMenyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus daWijaya Kusumah
 
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdfPTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdfSMP Hang Kasturi, Batam
 
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan muridAksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan muridYusnelMarni
 
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptxanisakhairoza
 
Powerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas X
Powerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas XPowerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas X
Powerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas Xyova9dspensa
 
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptxfurqanridha
 
Tanqihul Qoul Bab 14 - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
Tanqihul Qoul Bab 14  - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptxTanqihul Qoul Bab 14  - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
Tanqihul Qoul Bab 14 - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptxMMuminSholih
 
PPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptx
PPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptxPPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptx
PPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptxRestiana8
 
slaid penerangan UPUonline 2024 UPU 2024
slaid penerangan UPUonline  2024 UPU 2024slaid penerangan UPUonline  2024 UPU 2024
slaid penerangan UPUonline 2024 UPU 2024ssuser82320b
 
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrahmateri pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrahkrisdanarahmatullah7
 
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptx
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptxDinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptx
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptxFritzPieterMichaelNa
 
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuranpower point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuranapriandanu
 
Materi Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptx
Materi Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptxMateri Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptx
Materi Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptxnursamsi40
 
Materi pesantren kilat Ramadhan tema puasa.pptx
Materi pesantren kilat Ramadhan  tema puasa.pptxMateri pesantren kilat Ramadhan  tema puasa.pptx
Materi pesantren kilat Ramadhan tema puasa.pptxSuarniSuarni5
 
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptxUTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptxYusufAmirudin3
 
Program Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdf
Program Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdfProgram Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdf
Program Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdfrizalrulloh1992
 

Recently uploaded (20)

MATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptx
MATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptxMATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptx
MATERI pesntren kilat FIQIH THAHARAH.pptx
 
KELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama Islam
KELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama IslamKELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama Islam
KELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama Islam
 
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus daMenyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
 
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdfPTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
 
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan muridAksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
Aksi Nyata Modul 3.3.pdf tentang kepemimpinan murid
 
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
573323880-PPT-Nasionalisme-dan-Anti-Korupsi.pptx
 
Powerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas X
Powerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas XPowerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas X
Powerpoint tentang Kebutuhan Manusia kelas X
 
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
 
Persiapandalam Negosiasi dan Loby .pptx
Persiapandalam  Negosiasi dan Loby .pptxPersiapandalam  Negosiasi dan Loby .pptx
Persiapandalam Negosiasi dan Loby .pptx
 
Tanqihul Qoul Bab 14 - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
Tanqihul Qoul Bab 14  - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptxTanqihul Qoul Bab 14  - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
Tanqihul Qoul Bab 14 - Keutamaan Ibadah Fardhu.pptx
 
PPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptx
PPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptxPPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptx
PPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptx
 
slaid penerangan UPUonline 2024 UPU 2024
slaid penerangan UPUonline  2024 UPU 2024slaid penerangan UPUonline  2024 UPU 2024
slaid penerangan UPUonline 2024 UPU 2024
 
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrahmateri pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
materi pondok romadon sekolah dasar dengan materi zakat fitrah
 
KOMUNIKATOR POLITIK ( AKTOR POLITIK).pptx
KOMUNIKATOR POLITIK ( AKTOR POLITIK).pptxKOMUNIKATOR POLITIK ( AKTOR POLITIK).pptx
KOMUNIKATOR POLITIK ( AKTOR POLITIK).pptx
 
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptx
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptxDinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptx
Dinamika atmosfer dan Dampaknya terhadap kehidupan.pptx
 
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuranpower point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
 
Materi Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptx
Materi Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptxMateri Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptx
Materi Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptx
 
Materi pesantren kilat Ramadhan tema puasa.pptx
Materi pesantren kilat Ramadhan  tema puasa.pptxMateri pesantren kilat Ramadhan  tema puasa.pptx
Materi pesantren kilat Ramadhan tema puasa.pptx
 
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptxUTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
 
Program Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdf
Program Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdfProgram Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdf
Program Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdf
 

Keterbukaan dan keadilan

  • 2. Waktu : 2 x 45 Menit Standar Kompetensi : Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Kompetensi Dasar : 3.1. Mendeskripsikan pengertian dan pentingnya keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
  • 3. (Indikator) Hasil Yang Diharapkan :  Menguraikan pengertian keterbukaan dan keadilan.  Mendeskripsikan pentingnya keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.  Menganalisis adanya jaminan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
  • 4. Keterbukaan Pengertian KETERBUKAAN DAN KEADILAN Keadilan Keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Jaminan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Ciri-ciri keterbukaan Sikap terbuka
  • 5. 1. Pentingnya Keterbukaan dan Keadilan a. Pengertian Keterbukaan Keterbukaan merupakan perwujudan dari sikap jujur, rendah hati, adil, mau menerima pendapat, dan kritik dari orang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keterbukaan adalah hal terbuka, perasaan toleransi dan hati-hati serta merupakan landasan untuk berkomunikasi.
  • 6. b. Pengertian Keadilan Dalam Ensiklopedi Indonesia, kata “adil” (bahasa Arab ; ‘ adl ) mengandung pengertian :  Tidak berat sebelah atau tidak memihak.  Memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan hak yang harus diperolehnya.  Mengetahui hak dan kewajiban, mengerti mana yang benar dan mana yang salah, bertindak jujur dan tepat menurut peraturan atau syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Tidak sewenangwenang dan maksiat atau berbuat dosa.  Orang yang berbuat adil, kebalikan dari fasiq (orang yang tidak mengerjakan perintah).
  • 7. Lanjutan …………. Aristoteles, keadilan adalah kelayakan dalam tindakan menusia. Terdapat 5 (lima) jenis keadilan : No Keadilan Uraian / Keterangan Contoh 1. Keadilan Yaitu, perlakuan terhaKomutatif dap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya. Seseorang yang telah melakukan kesalahan/ pelanggaran tanpa memandang kedudukannya, dia tetap dihukum sesuai dengan kesalahan/ pelanggaran yang dibuatnya. 2. Keadilan Ditributif Beberapa orang pegawai suatu perusahaan memperoleh gaji yang berbeda, berdasarkan masa kerja, golongan, kepangkatan, jenjang pendidikan, atau tingkat kesulitan pekerjaannya. Yaitu, perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa –jasa yang telah diberikan-nya.
  • 8. Lanjutan …………. 3. Keadilan Kodrat Alam Yaitu, memberi sesuatu sesuai dengan yang diberi-kan oleh orang lain kepada kita. Seseorang yang menjawab salam yang diucapkan orang lain dikatakan adil karena telah menerima salam dari orang tersebut. 4. Keadilan Konvensional. Yaitu, jika seorang warga negara telah menaati pera-turan perundangundangan yang telah dikeluarkan. Penggunaan sabuk pengaman bagi pengendara mobil dan helm untuk pengendara motor. 5. Keadilan Yaitu, jika seseorang Perbaikan telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercermar. Tindakan klarifikasi terhadap kesalahan yang telah dilakukan seseorang.
  • 9. Lanjutan …………. Plato, orang yang dikatakan adil adalah orang yang mengendalikan diri & perasaannya dikendalikan oleh akal. Keadilan dapat dibedakan : • Keadilan moral • Keadilan prosedural Thomas Hobbes, keadilan adalah suatu perbuatan yang didasarkan pada perjanjian yg telah disepakati. Notonagoro, keadilan hukum “legalitas” adalah suatu keadaan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Panitia Ad-hoc MPRS 1966, Keadilan dibagi menjadi 2 (dua) bagian ; a) Keadilan idividual, dan b) Keadilan sosial
  • 10. 2. Keterbukaan Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Sikap keterbukaan sangat diperlukan dalam upaya pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak dan bukan kesejahteraan sekelompok orang. Pembanguna n Nasional Asas Adil dan Merata Berkeadilan Sosial Asas keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan dalam peri kehidupan
  • 11. a. Ciri-ciri Keterbukaan Sangat Diperlukan Sikap Keterbukaan Sebagai prasyarat dalam menciptakan pemerintahan yang bersih & transparan. Sikap yang dibutuhkan dalam harmonisasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
  • 12. Lanjutan …………. Ciri-ciri keterbukaan : • Transparan dlm proses maupun pelaksanaan kebijakan publik. • Menjadi dasar/pedoman dalam dialog maupun berkomunikasi. • Berterus terang dan tidak menutup-nutupi kesalahan dirinya maupun yang dilakukan orang lain. • Tidak merahasiakan sesuatu yang berdampak pada kecurigaan orang lain. • Bersikap hati-hati dan selektif (check and recheck) dalam menerima dan mengolah informasi dari manapun sumbernya. • Toleransi dan tenggang rasa terhadap orang lain. • Mau mengakui kelemahan atau kekurangan dirinya. • Menyadari tentang keberagaman dlm berbagai bidang kehidupan • Mau bekerja sama dan menghargai orang lain. • Mau dan mampu menyesuaikan dengan berbagai perubahan.
  • 13. b. Sikap Terbuka Sikap Terbuka Suatu sikap berupa kesediaan seseorang untuk mau menerima terhadap hal-hal yang berbeda dengan kondisi dirinya Dalam kehidupan berbangsa, diperlukan untuk menjaga keutuhan bangsa, mempererat hubungan toleransi serta menghindari konflik. Dalam kehidupan bernegara, bagi pemerintah atau pejabat publik diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan rakyat agar mau berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Pejabat publik harus mampu mewujudkan “Clean Government” atau pemerintah yang bersih.
  • 14. c. Jaminan Keadilan Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Dalam hukum, tuntutan keadilan memiliki dua arti : Dalam Arti Formal Tuntutan Keadilan Dalam Arti Material Bahwa keadilan menuntut agar hukum berlaku, secara umum. Semua orang dalam situasi yang sama diperlakukan secara sama. Oleh karena itu dihadapan hukum kedudukan orang adalah sama. Inilah yang disebut dengan “kesamaan kedudukan”. Bahwa hukum harus adil. Adil di sini adalah adil yang dianggap oleh masyarakat. Jadi bukan sekedar secara formal saja seperti apa yang tertulis itu adil. Itulah sebabnya perlu adanya penyesuaian antara keputusan sidang dan penilaian masyarakat, walaupun sidang peradilan itu telah selesai.
  • 15. Lanjutan …………. 1. Asas Kepastian hukum (principle of legal security = Rechts zekerheid beginsed). 2. Asas Keseimbangan. Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Negara 3. Asas Kesamaan. 4. Asas Larangan Kesewenang-wenangan. 5. Asas larangan Penyalahgunaan wewenang (detoumement de pouvoir). 6. Asas Bertindak Cermat. 7. Asas Perlakukan yang Jujur. 8. Asas meniadakan Akibat Suatu keputusan yang Batal. 9. Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum.
  • 16. Lanjutan …………. Jaminan keadilan bagi warga negara, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar 1945 : 1. Bidang Hukum dan Pemerintahan (Pasal 27); 2. Bidang Politik (Pasal 28); 3. Bidang Hak Asasi Manusia (Pasal 28A – 28J); 4. Bidang Keagamaan (Pasal 29); 5. Bidang Pertahanan Negara (Pasal 30); 6. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Pasal 31 & 32); 7. Bidang Kesejahteraan Sosial (Pasal 33 dan 34).
  • 17. Lanjutan …………. Undang-Undang, antara lain : • • • • • • • • Undang-Undang No. 8/1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang No. 14/1985 Tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang No. 5/1998 Tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi , atau Merendahkan Martabat Manusia. Undang-Undang No. 9/1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Undang-Undang No. 35/1999 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang No. 39/1999 Tentang Hak-hak Asasi Manusia. Undang-Undang No. 26/2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang No. 31/2002 Tentang Partai Politik.
  • 18. Lanjutan …………. Tuntutan Masyarakat Kepada Aparat Penegak Hukum Yang Dikehendaki Transparan, Akuntabel dan Profesional Baik dan Terbuka Aparat Penegak Hukum Taat Asas dan Taat Aturan Tidak Dikehdaki Tuntutan Masyarakat Korupsi, Kolusi & Nepotisme Dapat berakibat Mobokrasi/ Okhlokrasi
  • 19. Standar Kompetensi : Menampilkan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Kompetensi Dasar : 3.2. Menganalisis dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan. 3.3. Menunjukkan sikap keterbukaan dan keadilan dlm kehidupan berbangsa dan bernegara.
  • 20. (Indikator) Hasil Yang Diharapkan :  Menguraikan pengertian pemerintah, pemerintahan dan kepemerintahan.  Mendeskripsikan karakteristik, aktor dan kepemerintahan yang baik.  Menganalisis dampak pemerintahan yang tidak transparan.  Menampilkan sikap perilaku positif dan partisipasi dalam upaya peningkatan sikap keterbukaan & jaminan keadilan.
  • 21. Pemerintah Pemerintahan Pengertian PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN Kepemerintahan Aktor Kepemerintahan Good Governance Dampak Pemerintahan Yang Tidak Transparan Perilaku positif dan partisipasi dalam upaya peningkatan sikap keterbukaan dan jaminan keadilan
  • 22. 1. Dampak Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Tidak Transparan a. Pengertian Pemerintah dan Pemerintahan Pemerintah berarti lembaga atau orang yang bertugas mengatur dan memajukan negara dengan rakyatnya. Dalam arti organ merupakan alat kelengkapan pemerintahan yang melaksanakan fungsi negara Pemerintahan adalah hal cara, hasil kerja memerintah, mengatur negara dengan rakyatnya.
  • 23. Lanjutan …………. Dalam arti organ, pemerintah dapat dibedakan baik dalam arti luas maupun dalam arti sempit. Dalam Arti Luas Adalah suatu pemerintah yang berdaulat sebagai gabungan semua badan atau lembaga kenegaraan yang berkuasa dan memerintah di wilayah suatu negara, meliputi badan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pemerintah Dalam Arti Sempit Adalah suatu pemerintah yang berdaulat sebagai badan atau lembaga yang mempunyai wewenang melaksanakan kebijakan negara (eksekutif) yang terdiri dari presiden, wakil presiden, dan para menteri (kabinet).
  • 24. Lanjutan …………. Hubungan Pemerintahan, swasta dan masyarakat yang secara bersama-sama mewujudkan tujuan nasional secara kolaboratif Government Governanc e Pemerintah Pemerintah Swasta Swasta Masyaraka t Masyarakat
  • 25. b. Karakteristik Pemerintahan Kompleksitas Karakteristik Pemerintaha n Masyarakat Modern Dinamika Keanekaragaman Penyelenggaraan pemerintahan (governing) dapat dipandang sebagai “intervensi perilaku politik dan sosial yang berorientasi hasil. Diarahkan untuk menciptakan pola interaksi yang stabil atau dapat diprediksikan dalam suatu sistem (sosial-politik), sesuai dengan harapan ataupun tujuan dari para pelaku intervensi tersebut”.
  • 26. c. Konsepsi Kepemerintahan (Governance) Kepemerintahan atau governance, merupakan tindakan, fakta, pola dari kegiatan atau penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Kooiman, kepemerintahan lebih merupakan : • Serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang. • Berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. Dalam pandangan Pinto, istilah “governance” mengandung arti : • Yaitu praktik penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan oleh pemerintah dalam pengelolaan urusan pemerintahan secara umum, dan pembangunan ekonomi khususnya.
  • 27. d. Aktor Dalam Kepemerintahan Merupakan komponen besar dalam maju mundurnya pengelolaan negara Negara dan Pemerintahan 3 (tiga) Aktor Masyarakat Madani Sekto r Sw ast a
  • 28. e. Kepemerintahan Yang Baik Wujud Kepemerintahan yang baik, adalah :  Penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid, bertanggungjawab, serta efisien dan efektif.  Mensinergiskan interaksi yang konstruktif diantara domaindomain negara, sektor swasta dan masyarakat (society). Kepemerintahan yang baik berorientasi pada 2 hal :  Orientasi ideal negara yg diarahkan pd pencapaian tujuan nasional.  Pemerintahan yg berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien melakukan upaya pencapaian tujuan nasional.
  • 29. Lanjutan …………. Beberapa pandangan tentang wujud kepemerintahan yang baik :  World Bank (2000), yaitu suatu penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang solid dan bertang-gungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghidaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas swasta.  UNDP, yaitu suatu hubungan yg sinergis & konstruk-tif di antara negara, sektor swasta &
  • 30. Lanjutan ………….  Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000, yaitu kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.  Modul Sosialisasi AKIP (LAN & BPKP 2000), merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and services. Good governance yang efektif, menuntut adanya “alignment” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesionalisme serta etos kerja dan moral yang tinggi.
  • 31. Lanjutan …………. Dari sisi pemerintah (government), good governance dapat dilihat melalui aspek-aspek : • Hukum/Kebijakan, mrp aspek yang ditunjukan pada perlindungan kebebasan. • Adminisrative competense and transparency, yaitu kemampuan membuat perencanaan dan melakukan implementasi. • Desentralisasi, yaitu desentralisasi regional dan dekonstrasi di dalam departemen. • Penciptaan pasar yang kompetitif, yaitu penyempurnaan mekanisme pasar peningkatan peran pengusaha kecil dan segmen lain dalam sektor swasta.
  • 32. Lanjutan …………. Karakteristik atau prinsip-prinsip dalam praktik penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (UNDP) : 1. Partisipasi (Participation), 2. Aturan Hukum (Rule of Law), 3. Transparan (Transparency), 4. Daya Tanggap (Responsiveness), 5. Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation), 6. Berkeadilan (Equity), 7. Efektivitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency), 8. Akuntabilitas (Accountability), 9. Bervisi Strategis (Strategic Vision), 10.Saling Keterkaitan (Interrelated).
  • 33. Lanjutan …………. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai UU Nomor 28 Tahun 1999. 1. Asas Kepastian Hukum, 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, 3. Asas Kepentingan Umum, 4. Asas Proporsionalitas, 5. Asas Profesionalitas, 6. Asas Akuntabillitas.
  • 34. f. Dampak Kepemerintahan Yang Tidak Transparan Pemerintah diselenggarakan dalam rangka pencapaian kesejahteraan bersama bagi warga masyarakat. Faktor Penyebab Terjadinya Penyelenggaraan Pemerintah Yang Tidak Transparan  Sistem politik yang tertutup,  Sumber daya manusianya bersifat feodal, opportunis “ aji mumpung ”  Pendekatan “ ingin dilayani ” sbg aparatur pemerintah.
  • 35. Lanjutan …………. Faktor lain penyebab terjadinya pemerintahan yang tidak transparan No Faktor-Faktor Uraian / Keterangan 1. Pengaruh Kekuasaan  Ingin mempertahankan kekuasaanya.  Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik,  Mengabaikan proses demokratisasi,  Bersifat sentralistis,  Penyelahgunaan kekuasaan. 2. Moralitas  Terabaikannya nilai-niai agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa sebagai sumber etika.  Melakukan perbuatan tercela : berupa ketidakadilan, pelanggaran hukum, dan pelanggaran hak asasi manusia.
  • 36. Lanjutan …………. 3. SosialEkonomi  Sering terjadinya konflik sosial sebagai konsekuensi keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan yang tidak dikelola dengan baik dan adil.  Perilaku ekonomi yang sarat dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta berpihak pada sekelompok pengusaha besar. 4. Politik dan Hukum  Sistem politik yang otoriter sehingga para pemimpinya tidak mampu lagi menyerap aspirasi dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.  Hukum telah menjadi alat kekuasaan sehingga pelaksanaannya banyak bertentangan dengan prinsip keadilan, termasuk masalah hak warga negara dihadapan hukum.
  • 37. Lanjutan …………. Akibat dari Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Tidak Transparan 1. Rendahnya atau bahkan tidak adanya kepercayaan warga negara terhadap pemerintah. 2. Rendahnya partisipasi warga negara terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah. 3. Sikap Apatis warga negara dalam mengambil inisiatif dan peran yang berkaitan dengan kebijakan publik. 4. Jika rejim yang berkuasa sangat kuat dan lemahnya fungsi legislatif, maka KKN merajalela dan menjadi budaya yang mendarah daging ( nilai dominan ). 5. Krisis moral dan akhlak yang berdampak pada ketidakadilan, pelanggaran hukum dan hak asasi manusia.
  • 38. Lanjutan …………. No 1. 2. Beberapa indikator tentang penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan beserta akibat-akibatnya. Karakterist ik Partisipasi Aturan Hukum Indikator Penyelenggaraan Keterangan / Akibat o Warga masyarakat dibatasi/ Warga tidak memiliki hak suara. masyarakat dan o Informasi sefihak ( top pers cenderung down ) dan lebih bersifat pasif, tidak ada instruktif. kritik (unjuk o Lembaga perwakilan tidak rasa), tidak bebas berpolitik. berdaya dan o Kebebasan berpendapat terkekang dan pers sangat dibatasi. dengan berbagai aturan dan doktrin. o Hukum lebih berpihak Penguasa kepada penguasa. menjadi otoriter, o Penegakkan hukum tidak posisi tawar
  • 39. Lanjutan …………. 3. 4. 5. Transpara n  Informasi yang diperoleh satu arah, yaitu hanya dari pemerintah.  Masyarakat sangat dibatasi dalam memperoleh informasi.  Sulit bagi masyarakat untuk mengevaluasi pemerintahan.  Proses pelayanan Daya Tanggap sentralistik.  Banyak pejabat memposisikan diri sebagai penguasa.  Layanan kepada masyarakat diskriminatif dan konvensional Berorienta  Pemerintah banyak si bertindak sebagai alat Konsensu kekuasaan negara.  Lebih banyak bersifat s Pemerintah sangat tertutup dan masyarakat tidak banyak tahu apa yang terjadi pada negaranya. Layanan kepada masyarakat sarat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme. Pemerintah cenderung otoriter karena menu-tup jalan
  • 40. Lanjutan …………. 6. 7. 8. Berkeadil an  Adanya diskriminasi gender,  Menutup peluang bagi dibentuknya LSM  Banyak peraturan yang masih berpihak pada gender tertentu. Efektivitas  Manajemen penyelenggaraan dan negara terpusat (top down).  Banyak acara-acara seremonial. Efisiensi  Pemanfaatan SDA dan SDM tidak berdasarkan kebutuhan. Akuntabi-  Pengambil keputusan didominasi litas oleh pemerintah.  Swasta dan masyarakat memiliki peran yang sangat kecil.  Pemerintah memonopoli berbagai alat produksi strategis.  Masyarakat dan pers tidak diberi ruang menilai pemerintahan. Arogansi kekuasaan sangat dominan dalam menentukan penye-lenggaraan pem. Negara cenderung salah urus dalam mengelola SDA dan sumber daya manusianya Dominannya pemerintah dalam semua lini kehidupan.
  • 41. Lanjutan …………. 9. Bervisi Strategis     10. Saling Keterkait an     Pemerintah lebih puas dengan kemapanan yang telah dicapai. Sulit menerima perubahan mslh politik, hukum dan ekonomi. Kurang mau memahami aspekaspek kultural, historis dan kompleksitas masyarakatnya. Penyelenggaraan pemerintahan statis dan tidak memiliki jangkauan mengabaikan peran Penguasa jangka panjang. swasta atau masyarakat. Pemerintah merasa yang paling benar dan paling pintar. Masukan atau kritik dianggap provokator anti stabilitas. Swasta dan masyarakat tidak diberi kesempatan bersinergi. Banyaknya penguasa yang pro status quo dan kemapanan sehingga tidak memperdulikan terjadinya perubahan. Para pejabat pemerintah sering dianggap lebih tahu dalam segala hal, sehingga masyarakat tidak tidak punya keinginan untuk bersinergi.
  • 42. Lanjutan …………. Menurut MTI (Masyarakat Transparansi Internasional), bhw “korupsi merupakan perilaku pejabat, baik politisi maupun pegawai negeri, yg secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yg dekat dengannya dng menyalahguna-kan kekuasaan publik yg dipercayakan kepada mereka.” Di Indonesia, rezim pemerintahan yang dianggap paling korup adalah semasa orde baru berkuasa. Laporan Wold Economic Forum , dalam “ The global Competitiveness Report 1999 ”, kondisi Indonesia termasuk yang terburuk di antara 59 negara yang diteliti. Bahkan pada tahun 2002, menurut laporan lembaga “ Political and Risk Consultancy (PERC di Hongkong), negara Indonesia “berhasil mengukir prestasi” sebagai negara yang paling korup di Asia.
  • 43. Lanjutan …………. Pendapat ahli berkaitan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak korups i. No Nama Tokoh 1. Sarlito W. Sarwono Uraian / Keterangan   2. Andi Hamzah    Dorongan dari dalam diri sendiri (seperti keinginan, hasrat, kehendak, dan lainlain). Rangsangan dari luar (dorongan teman, ada kesempatan, kurang kontrol dan lain-lain). Kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin meningkat. Latar belakang kebudayaan atau kultur yang merupakan sumber/sebab meluasnya korupsi. Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien,
  • 44. Lanjutan …………. Ciri-ciri Korupsi 1. Melibatkan lebih dari satu orang 2. Pelaku tidak terbatas pada oknum pegawai pemerintah, tetapi juga di swasta. 3. Sering digunakan bahasa “sumir” untuk menerima uang sogok, yaitu : uang kopi, uang rokok, uang semir, uang pelancar, salam tempel, uang pelancar baik dalam bentuk uang tunai, benda tertentu atau wanita. 4. Umumnya bersifat rahasia, kecuali jika sdh membudaya. 5. Melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik yang selalu tidak berupa uang. 6. Mengandung unsur penipuan yang biasanya ada pada badan publik atau masyarakat umum.
  • 45. Lanjutan …………. Akibat Tindak Korupsi Siapapun pelakunya, bahwa sekecil apapun perbuatan tindak korupsi akan mendatangkan kerugian pada pihak lain. 1. Mendelegetimasi proses demokrasi dengan mengurangi kepercayaan publik terhadap proses politik melalui politik uang. 2. Mendistorsi pengambilan keputusan pada kebijakan publik, membuat tiadanya akuntabilitas publik dan manafikan the rule of law. Hukum dan birokrasi hanya melayani kekuasaan dan pemilik modal.
  • 46. Lanjutan …………. Akibat Tindak Korupsi 3. Meniadakan sistem promosi (reward and punishman), karena lebih dominan hubungan patron-klien dan nepotisme. 4. Proyek-proyek pembangunan dan fasilitas umum bermutu rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga mengganggu pembangunan yang berkelanjutan. 5. Jatuh atau rusaknya tatanan ekonomi karena produk yang dijual tidak kompetitif dan terjadi penumpukan beban utang luar negeri. 6. Semua urusan dapat diatur sehingga tatanan aturan/hukum dapat dibeli dengan sejumlah uang sesuai kesepakatan. 7. Lahirnya kelompok-kelompok pertemanan atau “koncoisme” yang lebih didasarkan kepada kepentingan pragmatisme uang.
  • 47. Lanjutan …………. Upaya Pencegahan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Yang Tidak Transparan Formal Pemerintah/Kekuasaan 1. Pemerintah dan pejabat publik, dilakukan pengawasan melekat. 2. Mengefektifkan peran dan fungsi aparat penegak hukum, 3. Pembekalan intensif thd aparatur pemerintah/pejabat publik 4. Menegakkan supremasi hukum secara konsisten. 5. Peralihan kekuasaan secara tertib, damai, dan demokratis. 6. Menata kehidupan politik agar distribusi kekuasaan seimbang. 7. Meningkatkan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan negara.
  • 48. Lanjutan …………. Organisasi Non Pemerintah dan Media Massa  Keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam mengawasi setiap kebijakan publik yg dibuat pemerintah,  Kontrol sosial oleh rakyat melalui berbagai media massa elektronik maupun cetak. Dr. Leden Marpaung, S.H., menyebutkan tentang upaya pencegahan (prevensi) tindak pidana korupsi, yaitu antara lain mencakup : mental dan budi pekerti, sistem, perilaku masyarakat, perundang-undangan, manajemen, dan kesejahteraan aparat negara/pemerintah.
  • 49. Lanjutan …………. Pendidikan dan Masyarakat 1. Memperkenalkan sejak dini melalui pembelajaran di sekolah tentang pentingnya pemerintah yang transparan. 2. Menjadikan Pancasila sebagai dasar negara yang mampu membuka wacana dan dialog interaktif di dalam masyarakat. 3. Meningkatkan kerukunan sosial antara pemeluk agama, suku dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya melalui dialog dan kerja sama dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, toleransi dan saling menghormati. 4. Memberdayakan masyarakat melalui perbaikan sistem politik yang demokratis sehingga dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas, bertanggung jawab, menjadi panutan masyarakat, dan mampu mempersatukan bangsa dan negara.
  • 50. 2. Sikap Keterbukaan dan Keadilan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara a. Perilaku Positif 1. Perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. 2. Sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. 3. Sikap suka memberi pertolongan kepada orang yang memerlukan. 4. Suka bekerja keras. 5. Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama.
  • 51. Lanjutan ………………. Disamping perilaku tersebut diatas, dalam rangka jaminan keadilan perlu di timbulkan; a. Kesadaran akan adanya hak yang sama bagi setiap warga negara Indonesia. b. Kesadaran akan adanya kewajiban yang sama bagi setiap warga negara Indonesia. c. Kesadaran akan hak dan kewajiban untuk menciptakan dan tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran yang merata.
  • 52. Lanjutan …………. b. Partisipasi dan Upaya Bentuk partisipasi warga negara tersebut antara lain : Pengawasan terhadap aparatur negara : 1. Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dilakukan secara tertib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana dan program pemerintah dengan sasaran yang ditetapkan. 3. Hasil-hasil pembangunan dapat menjadi umpan balik berupa pendapat, kesimpulan, dan saran terhadap kebijaksanaan, perencanaan, pembinaan, dan pembangunan. 4. Sejauh mungkin mencegah terjadinya pemborosan, kebocoran, dan penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang, dan serta perlengkapan milik negara.
  • 53. Lanjutan ………………. Peran Masyarakat Dalam Upaya Memberantas Korupsi 1. Berusaha memahami berbagai aturan yg diterapkan pem. 2. Mengikuti prosedur/mekanisme sesuai aturan yang berlaku. 3. Jika terdapat kejanggalan dalam penerapan aturan, tanyakan dengan baik dan sopan kepada pejabat atau instansi yang berwenang. 4. Bersedia melaporkan atau menginformasikan pelaku korupsi kepada lembaga berwenang (Kejaksaan, Kepolisian & KPK). 5. Mau menjadi bagian anggota masyarakat yang memberi keteladanan. 6. Melakukan kampanye preventif melalui jalur-jalur pendidikan formal maupun non-formal.