Demokrasi: Kedaulatan Rakyat
Versus Kedaulatan Elit
Oleh Musni Umar
Sosiolog, Direktur Eksekutif Institute for Social
Empo...
Pendahuluan
Dalam 15 tahun terakhir sejak Soeharto mengundurkan
diri sebagai Presiden RI pada 21 Mei 1998, Indonesia
telah...
Maka walaupun demokrasi bermakna kekuasaan
rakyat, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Akan
tetapi, dalam realitas yang ...
Ciri Orde Reformasi
Orde Reformasi yang lahir sebagai antitesa dari Orde
Baru, setidaknya membawa lima ciri. Pertama, libe...
Maka sehebat apapun partai politik dan calon anggota
parlemen, kalau tidak memiliki tiga hal
yaitu, uang, popularitas dan ...
2. Liberalisasi ekonomi
Ciri kedua dari Orde Reformasi dalam bidang
ekonomi, ialah pengamalan secara penuh liberalisasi
ek...
Inilah yang terjadi dalam dunia ekonomi di
Indonesia, kemajuan yang diraih dalam pembangunan
hanya semakin memperkaya oran...
3. Pemilik Modal
Dalam system demokrasi liberal, peranan pemilik
modal seperti digambarkan diatas sangat dominan.
Mereka b...
Sementara di dunia ekonomi, pemilik modal
semakin kuat dan bertambah besar
kekayaannya, karena berselingkuh dengan penguas...
4. Kebebasan
Ciri keempat dari Orde Reformasi ialah kebebasan
berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran
dengan lisan ...
5. Korupsi
Ciri kelima dari Orde Reformasi ialah korupsi.
Masalah ini sangat memprihatinkan karena isu
sentral yang digelo...
Merajalelanya KKN tidak lepas dari system politik
yang dikembangkan di era Orde Reformasi.
Mahalnya biaya politik, telah m...
Musni Umar: Demokrasi Kedaulatan Rakyat Versus Kedaulatan Elit
Musni Umar: Demokrasi Kedaulatan Rakyat Versus Kedaulatan Elit
Musni Umar: Demokrasi Kedaulatan Rakyat Versus Kedaulatan Elit
Musni Umar: Demokrasi Kedaulatan Rakyat Versus Kedaulatan Elit
Musni Umar: Demokrasi Kedaulatan Rakyat Versus Kedaulatan Elit
Musni Umar: Demokrasi Kedaulatan Rakyat Versus Kedaulatan Elit
Musni Umar: Demokrasi Kedaulatan Rakyat Versus Kedaulatan Elit
Musni Umar: Demokrasi Kedaulatan Rakyat Versus Kedaulatan Elit
Musni Umar: Demokrasi Kedaulatan Rakyat Versus Kedaulatan Elit
Musni Umar: Demokrasi Kedaulatan Rakyat Versus Kedaulatan Elit
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Musni Umar: Demokrasi Kedaulatan Rakyat Versus Kedaulatan Elit

662 views

Published on

Demokrasi sejatinya adalah pemerintahan rakyat, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Akan tetapi, dalam realitas, demokrasi hanya dalam pemilihan umum (pemilu). Setelah pemilu, kedaulatan disabot oleh elit untuk kepentingan mereka. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan tidak dapat apa-apa, kecuali ikut meramaikan pesta demokrasi.

untuk menghentikan praktik demokrasi yang merugikan rakyat sebagai pemilik kedaulatan, maka rakyat harus dicerahkan, disadarkan dan dicerdaskan supaya kedaulatan mereka jangan sampai disabot oleh elit setelah pemilu, sehingga dari satu pemilu ke pemilu berikutnya rakyat tidak dapat apa-apa.

Ironi demokrasi ini harus segera diakhiri. Yang dapat mengakhiri adalah rakyat melalui pemilu dengan memilih wakil-wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan seperti Presiden dan Wakil Presiden yang amanah yaitu dapat dipercaya, jujur, cerdas dan adil.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
662
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Musni Umar: Demokrasi Kedaulatan Rakyat Versus Kedaulatan Elit

  1. 1. Demokrasi: Kedaulatan Rakyat Versus Kedaulatan Elit Oleh Musni Umar Sosiolog, Direktur Eksekutif Institute for Social Empowerment and Democracy (INSED)
  2. 2. Pendahuluan Dalam 15 tahun terakhir sejak Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden RI pada 21 Mei 1998, Indonesia telah menjalani demokrasi di era Orde Reformasi dengan melaksanakan pemilu 1999, 2004 dan 2009. Sebagaimana diketahui bahwa di dunia ini setidaknya terdapat tiga system yang berpengaruh dan banyak diamalkan yaitu system kapitalis, komunis dan sosialis. Sistem kapitalis tampil sebagai pemenang dalam pertarungan, sehingga hampir semua Negara di dunia mengamalkannya. System kapitalis membangun kekuatan di dunia politik, yang disebut demokrasi. Ideology system kapitalis di dunia ekonomi dan di dunia politik adalah sama yaitu persaingan bebas.
  3. 3. Maka walaupun demokrasi bermakna kekuasaan rakyat, dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Akan tetapi, dalam realitas yang berdaulat bukan rakyat, tetapi para elit-pemilik modal, sehingga muncul jargon bahwa demokrasi di Indonesia dari rakyat oleh elit untuk elit. Ini terjadi karena dalam persaingan bebas, yang selalu tampil sebagai pemenang dalam perebutan pengaruh untuk meraih kekuasaan ialah para pemilik modal. Hal tersebut sesuai dengan motif dilahirkannya system demokrasi, di mana para pemilik modal ingin berperan dalam kekuasaan, setelah sekian lama kekuasaan dimonopoli oleh para raja yang berkuasa secara absolut.
  4. 4. Ciri Orde Reformasi Orde Reformasi yang lahir sebagai antitesa dari Orde Baru, setidaknya membawa lima ciri. Pertama, liberalisasi politik. Kedua, liberalisasi ekonomi. Ketiga, pemilik modal. Keempat, kebebasan. Kelima, korupsi . Liberalisasi politik Ciri pertama dari Orde Reformasi dalam bidang politik, ialah liberalisasi politik dalam pengamalan demokrasi. Wujud dari liberalisasi politik telah melahirkan persaingan yang sangat bebas antar partai politik peserta pemilu, dan persaingan antar calon anggota parlemen (legislative) dalam satu partai politik. Dalam system ini yang tampil menjadi pemenang dalam pemilu, pertama, adalah mereka yang memiliki banyak uang . Kedua, memiliki popularitas yang tinggi. Ketiga, memiliki jaringan.
  5. 5. Maka sehebat apapun partai politik dan calon anggota parlemen, kalau tidak memiliki tiga hal yaitu, uang, popularitas dan jaringan yang luas, akan rontok dan kalah dalam pertarungan politik. Untuk meraih popularitas, diperlukan publikasi yang banyak di media elektronik seperti di TV dan radio, serta di media online, dan di media cetak seperti surat kabar, majalah, spanduk, dan sebagainya. Konsekuensi dari itu, maka partai politik dan para calon anggota parlemen, harus memiliki banyak uang untuk berpromosi. Berdasarkan realitas politik yang sangat liberal, maka dapat dipahami jika Wiranto, Ketua Umum Hanura merangkul Hary Tanoe dan memberi tempat yang sangat istimewa di Partai Hanura, sebagai calon Wakil Presiden RI, dan Ketua Bidang OKK dan Pemenangan Pemilu, karena dia adalah pemilik modal dan media.
  6. 6. 2. Liberalisasi ekonomi Ciri kedua dari Orde Reformasi dalam bidang ekonomi, ialah pengamalan secara penuh liberalisasi ekonomi yaitu diberlakukan asas persaingan bebas (free fight competition) antar pelaku ekonomi. Dalam system ini, pengaturan harga barang dan jasa diserahkan kepada mekanisme pasar. Pemerintah hanya sebagai regulator. Pengamalan sistem ekonomi liberal telah melahirkan kepincangan ekonomi yang luar biasa, karena usaha kecil dan koperasi semakin terpinggirkan dan marjinal. Mereka tidak mempunyai kemampuan untuk bersaing. Apalagi dalam dunia ekonomi berlaku hukum rimba, siapa yang kuat akan memakan yang lemah.
  7. 7. Inilah yang terjadi dalam dunia ekonomi di Indonesia, kemajuan yang diraih dalam pembangunan hanya semakin memperkaya orang-orang yang sudah kaya. Sementara masyoritas rakyat tetap hidup miskin, terkebelakang dan kurang pendidikan. Sejatinya demokrasi politik yang diamalkan, melahirkan demokrasi ekonomi yang menyejahterakan rakyat, tetapi itu tidak terjadi karena dalam demokrasi politik yang berkuasa dan mengendalikan politik ialah pemilik modal atau antek- anteknya. Sejarusnya pemerintah melindungi segenap bangsa Indonesia sesuai amanat pembukaan UUD 1945 dalam pengamalan liberalisasi ekonomi, tetapi tidak dilaksanakan sehingga rakyat banyak terutama kaum pribumi menjadi korban dalam pengamalan demokrasi.
  8. 8. 3. Pemilik Modal Dalam system demokrasi liberal, peranan pemilik modal seperti digambarkan diatas sangat dominan. Mereka bisa menguasai rakyat yang masih miskin dan kurang pendidikan melalui politik uang. Sementara institusi politik seperti partai politik, mereka mudah menguasainya ketika melakukan musyawarah nasional (Munas) atau kongres untuk memilih ketua umum atau presiden partai dengan membayar kepada setiap delegasi peserta munas/kongres seperti ketua dan sekretaris partai dari kabupaten, kota dan provinsi. Melalui politik uang dalam pemilu dan politik uang ketika suatu partai politik melaksanakan munas atau kongres, para pemilik modal menguasai dunia politik.
  9. 9. Sementara di dunia ekonomi, pemilik modal semakin kuat dan bertambah besar kekayaannya, karena berselingkuh dengan penguasa seperti Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati atau Walikota. Kebijakan ekonomi dan proyek-proyek raksasa yang sangat menguntungkan, mereka yang mengatur dan mendapatkannya. Maka pemilik modal, bisa sangat berkuasa di dalam politik, ekonomi dan di masyarakat. Mereka dapat berkuasa secara langsung dengan menjadi Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati atau Walikota, atau menjadi penguasa dibalik layar seperti Liem Siou Liong (Sudono Salim) di masa Presiden Soeharto.
  10. 10. 4. Kebebasan Ciri keempat dari Orde Reformasi ialah kebebasan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Termasuk yang paling menonjol dan pling diandal ialah kebebasan pers, sehingga pers disebut sebagai pilar demokrasi yang keempat setelah eksekutif, yudikatif, dan legislative. Pers merupakan satu-satunya pilar demokrasi yang masih bisa diandalkan dan diharapkan bisa membawa seluruh rakyat, bangsa dan Negara kepada kemajuan dan kejayaan, walaupun bukan tanpa cacat karena pemilik media pada umumnya adalah para pemilik modal.
  11. 11. 5. Korupsi Ciri kelima dari Orde Reformasi ialah korupsi. Masalah ini sangat memprihatinkan karena isu sentral yang digelorakan para aktivis untuk mendapatkan dukungan public untuk melengserkan Soeharto dari tahta kekuasaannya ialah isu KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), tetapi yang terjadi setelah Presiden Soeharto dan rezim Orde Baru tumbang, yang terjadi adalah sebaliknya. KKN semakin merajalela dan amat menyedihkan karena melibatkan para elit partai politik, eksekutif, legislative dan yudikatif.
  12. 12. Merajalelanya KKN tidak lepas dari system politik yang dikembangkan di era Orde Reformasi. Mahalnya biaya politik, telah mendorong para elit yang ingin merebut kekuasaan, mempertahankan kekuasaan dan naik ke jenjang kekuasaan yang lebih tinggi untuk melakukan dan menghalalkan segala cara untuk berkuasa. Akan tetapi, setelah berkuasa bukan untuk berbuat bagi sebesar-besar kemajuan dan kemakmuran rakyat yang dipimpinnya, tetapi yang utama ialah mengembalikan modal yang dikeluarkan pada saat berkompetisi untuk meraih kekuasaan. Inilah ironi demokrasi liberal.

×