Tata Cara Penyusunan RPJMD Kabupaten
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Tata Cara Penyusunan RPJMD Kabupaten

on

  • 7,432 views

Tata Cara / Alur Penyusunan Dokumen RPJP atau RPJMD

Tata Cara / Alur Penyusunan Dokumen RPJP atau RPJMD

Statistics

Views

Total Views
7,432
Views on SlideShare
7,432
Embed Views
0

Actions

Likes
2
Downloads
200
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Tata Cara Penyusunan RPJMD Kabupaten Presentation Transcript

  • 1. Musnanda Satar, SSi, MTSarmiOctober 2012Tata Cara PenyusunanRencana Pembangunan JangkaPanjang dan Menengah Daerah(RPJP/MD)
  • 2. Pengertian• Rencana Pembangunan JangkaPanjang/RPJP D merupakan rencanapembangunan daerah 20 tahun• Rencana Pembangunan JangkaMenengah/RPJM D merupakanrencana pembangunan 5 tahunDaerah•
  • 3. Landasan Hukum• Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah,• Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara• Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional• UU No. 32 Tahun 2009, Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup• PP no 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana PembangunanDaerah• PERMENDAGRI No 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP no 8tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah• Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 050-2020-SJ Tahun 2005tentang Pedoman Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah
  • 4. Penyusunan RPJP/M harusmemperhatikan hal berikut:• RPJP Daerah Provinsi mengacu pada RPJP Nasional;• RPJP Daerah Kabupaten/Kota mengacu pada RPJPDaerah Provinsi;• Memperhatikan seluruh aspirasi pemangku-kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraanmusrenbang RPJP Daerah;• Apabila RPJP di atasnya belum tersedia, makapenyusunan RPJP Daerah Provinsi dan atau RPJPDaerah Kabupaten/Kota dilakukan secara simultan danterkoordinasi.• Penyusunan RPJP/M harus dilakukan denganmelakukan Kajian Lingkungan Hidup Trategis/KLHS.
  • 5. DAFTAR ISI DAN SUBSTANSI BAHASANRPJP DAERAH.BAB I. PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang(Latar belakang pembentukan Daerah; pengertian RPJP Daerah; dan proses penyusunan RPJP Daerah).1.2. Maksud dan Tujuan(Menjabarkan maksud dan tujuan dari penyusunan RPJP Daerah, menjadi pedoman dalam penyusunanrencana pembangunan jangka menengah daerah, dan menjadi acuan dalam penyusunan RPJP DaerahKabupaten/Kota).1.3. Landasan Hukum(Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan peraturan perundangan lainnya termasuk Undang-Undangpembentukan daerah dan rencana tata ruang wilayah).1.4. Hubungan RPJP Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya(Mengacu pada arah pembangunan pada RPJP Nasional/Provinsi, memperhatikan tujuan dibentuknyadaerah, memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Tata Ruang Pulau).1.5. Sistematika Penulisan(Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan RPJP Daerah ini).
  • 6. BAB II. KONDISI, ANALISIS DAN PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH• 2.1. KONDISI DAN ANALISIS2.1.1. Geomorfologi dan Lingkungan HidupInput:Bahasan kondisi masa lampau (minimal 10 tahun ke belakang):• permasalahan• capaian/keberhasilanAnalisis:• proyeksi peluang• proyeksi ancaman• proyeksi permasalahan• proyeksi keberhasilanOutputPrediksi Kondisi Geomorfologi dan Lingkungan Hidup2.1.2.DemografiInput:Bahasan kondisi masa lampau (minimal 10 tahun ke belakang):• permasalahan• capaian/keberhasilanAnalisis:- proyeksi peluang- proyeksi ancaman- proyeksi permasalahan- proyeksi keberhasilanOutputPrediksi Kondisi Demografi
  • 7. 2.1.3. Ekonomi dan Sumber Daya AlamInput:Bahasan kondisi masa lampau (minimal 10 tahun ke belakang):- permasalahan- capaian/keberhasilanAnalisis:- proyeksi peluang- proyeksi ancaman- proyeksi permasalahan- proyeksi keberhasilanOutput• Prediksi Kondisi Ekonomi dan Sumber Daya Alam2.1.4. Sosial Budaya dan Politik2.1.5. Prasarana dan sarana2.1.6.Pemerintahan2.1.7. Data/informasi lainnya yang mendukung dan dianggap penting.• 2.2. PREDIKSI KONDISI UMUM DAERAH(Merupakan prediksi kondisi daerah pada periode 20 tahun dengan selang waktu 5 tahunan berdasarkan sintesa hasil analisis).
  • 8. • BAB III. VISI, MISI, DAN ARAH PEMBANGUNAN DAERAH• 3.1. Visi(Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan,untuk mewujudkan satu sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Visi bukanmerupakan jargon dan atau motto).• 3.2. Misi(Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkanvisi).• 3.3. Arah Pembangunan Daerah(Arah Pembangunan Daerah adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjangdaerah, yang meliputi:1. Arahan Umum Pembangunan Jangka Panjang, utamanya memuat kaidah dan strategi pelayanan umumpemerintahan dan pelayanan dasar yang menjadi tanggungjawab dan kewajiban Pemerintah Daerah.2. Peran sub-wilayah pembangunan di daerahnya yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah).• BAB IV. PENUTUP(RPJP Daerah menjadi pedoman bagi seluruh pemangku-kepentingan pembangunan dalampenyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai koridor dalam penyusunan visi, misi dan programcalon Kepala Daerah, dan pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah)
  • 9. Penyusunan RPJM harusmemperhatikan hal berikut:• RPJM Daerah Provinsi berpedoman pada RPJP Daerah Provinsi sertamemperhatikan RPJM Nasional dan Standar Pelayanan Minimalyang telah ditetapkan;• RPJM Daerah Kabupaten/Kota berpedoman pada RPJP Daerahkabupaten/kota serta memperhatikan RPJM Daerah Provinsi danStandar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan;• Memperhatikan seluruh aspirasi pemangku-kepentinganpembangunan melalui penyelenggaraan musrenbang RPJM Daerah;• Apabila RPJM Daerah Provinsi belum tersedia, maka penyusunanRPJM Daerah Kabupaten/Kota memperhatikan Renstrada Provinsi;• Sebelum RPJP Daerah ditetapkan, penyusunan RPJM Daerah tetapdilaksanakan dengan mengesampingkan RPJP Daerah sebagaipedoman.
  • 10. PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD PENYUSUNANRANCANGAN RPJMD MUSRENBANGRPJMDPERUMUSANRANCANGAN AKHIRRPJMDPENETAPANRPJMDRancangan Perda ttgRPJMD beserta Rancanganakhir RPJMD Kabupaten/KotaPerda tentang RPJMDPersiapanPenyusunanRPJMD Kab/KotaPenelaahanRJPMN, RPJMDProvinsi danRPJMD kab/kota lainnyaPerumusanStrategi danarah kebijakanTelaahan terhadapRPJPD Kabupaten/kotaPerumusan Kebijakanumum dan programpembangunan daerahKabupaten/KotaAnalisis isu-isustrategisPembangunanjangka menengahKabupaten/KotaVISI, MISI danProgram KDHPengolahandata daninformasiPerumusanPenjelasanvisi dan misiPerumusanTujuan danSasaranPerumusanPermasalahanPembangunanDaerahKabupaten/KotaHasilevaluasicapaianRPJMDPembahasandengan SKPDkabupaten/kotaPelaksanaanForum KonsultasiPublikPerumusanIndikasi rencanaprogramprioritas yangdisertai kebutuhanpendanaanRancangan RPJMDPendahuluanGambaran umum kondisi daerahGambaran pengelolan keuangandaerah serta kerangkapendanaanAnalisis isu-isu srategis,visi, misi,tujuan dan sasaranStrategi dan arah kebijakanKebijakan umum dan programpembangunan daerahIndikasi rencana programprioritas yang disertai kebutuhanpendananPenetapan indikator kinerjaDaerahPedoman transisi dan kaidahpelaksanaan.NaskahKesepakatanMusrenbangRPJMDPenyiapandata dankegiatanPerumusanhasilMusrenbangPelaksanaanMusrenbangRPJMDPenyusunan SEKDH ttgPenyusunanRancanganRenstra-SKPDPenyajianRancanganRPJMDVerifikasiRancanganRENSTRASKPDPersetujuanRancangan akhirRPJMD olehBupati/WalikotaPenetapanPerda tentangRPJMDkabupaten/kotaKonsultasirancanganakhir RPJMDke PemProvRancanganAwal RenstraSKPDRPJMDPendahuluanGambaran umum kondisi daerahGambaran pengelolan keuangandaerah serta kerangka pendanaanAnalisis isu-isu srategis,visi, misi, tujuan dan sasaranStrategi dan arah kebijakanKebijakan umum dan programpembangunan daerahIndikasi rencana programprioritas yang disertai kebutuhanpendananPenetapan indikator kinerjaDaerahPedoman transisi dan kaidahpelaksanaanRancangan Akhir RPJMDPendahuluanGambaran umum kondisi daerahGambaran pengelolan keuangandaerah serta kerangkapendanaanAnalisis isu-isu srategis,visi, misi, tujuan dan sasaranStrategi dan arah kebijakanKebijakan umum dan programpembangunan daerahIndikasi rencana programprioritas yang disertai kebutuhanpendananPenetapan indikator kinerjaDaerahPedoman transisi dan kaidahpelaksanaanPerumusanRancanganAkhir RPJMDPenyampaianRancanganAkhir RPJMDPembahasanRancanganAkhir RPJMDKonsultasirancangan akhirRPJMDPenyempurnaanrancangan akhirRPJMDPenyelarasanProgram Prioritasdan KebutuhanPendanaanPenelaahanRTRW Kab/Kota & RTRWKab/KotalainnyaAnalisisGambaranumum kondisidaerahkabupaten/kotaAnalisispengelolaankeuangandaerah sertakerangkapendanaanPembahasan denganDPRD utkmemperolehmasukan dan saranRancangan Awal RPJMDPendahuluanGambaran umum kondisi daerahGambaran pengelolan keuangandaerah serta kerangkapendanaanAnalisis isu-isu srategis,visi, misi,tujuan dan sasaranStrategi dan arah kebijakanKebijakan umum dan programpembangunan daerahIndikasi rencana programprioritas yang disertai kebutuhanpendananPenetapan indikator kinerjaDaerahPedoman transisi dan kaidahpelaksanaan.PenetapanIndikator KinerjaDaerahBagan Alur Penyusunan RPJM
  • 11. Alur dan kaitanPenyusunanrancangan RenstraSKPDSE KDH ttg PenyusunanRancangan Renstra-SKPDVerifikasi danIntegrasiRENSTRASKPDRancangan RPJMDPendahuluanGambaran umum kondisi daerahGambaran pengelolan keuangandaerah serta kerangka pendanaanAnalisis isu-isu srategis,visi, misi, tujuan dan sasaranStrategi dan arah kebijakanKebijakan umum dan programpembangunan daerahIndikasi rencana programprioritas yang disertai kebutuhanpendananRenstraSKPD
  • 12. Contoh Proses Penyusunan RPJP/MNOKegiatanBulan I Bulan IIBulanIIIBulanIVBulanVBulan VIA.PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJMD1. Pembentukan tim, Orientasi, dan Penyusunan agenda kerja RPJMD2. Pengumpulan data dan InformasiB.PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD1Pengajuan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah & indikasiprogram prioritas disertai kebutuhan pendanaan2 Pembahasan dan kesepakatanC.PENYIAPAN SURAT EDARAN KDHD.PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD1 Penyampaian rancangan renstra SKPD2 Verifikasi rancanganrestra SKPDE.MUSRENBANG RPJMD1. Penyiapan data dan kegiatan2. Pelaksanaan musrenbang RPJMD3. Perumusan hasil musrenbang RPJMDF PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RPJMD1. Perumusan rancangan akhir RPJMD2. Pembahasan rancangan akhir RPJMD dengan SKPD dan Kepala daerah3. Penyampaian rancangan akhir RPJMD untuk persetujuan Kepala daerah4. Konsultasi rancangan akhir RPJMD5. Penyempurnaan rancangan akhir RPJMD berdasarkan hasil konsultasiG PENETAPAN PERDA RPJMD1. Penyampaian rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD2. Pembahasan rancangan perda tentang RPJMD bersama DPRD3. Persetujuan bersama perda tentang RPJMD oleh DPRD dan Kepala daerahHPenyampaian peraturan daerah tentang RPJMD provinsi kepada menteri danperaturan daerah tentang RPJMD kabupaten/kota kepada Gubernur
  • 13. DAFTAR ISI DAN SUBSTANSI BAHASANRPJM DAERAH.BAB I PENDAHULUAN1.1. Latar Belakang1.2. Dasar Hukum Penyusunan1.3. Hubungan Antar Dokumen1.4. Sistematika Penulisan1.5. Maksud dan TujuanBAB II GAMBARAN UMUM KONDISIDAERAH2.1. Aspek Geografi dan Demografi2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat2.3. Aspek Pelayanan Umum2.4. Aspek Daya Saing Daerah
  • 14. BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu3.3. Kerangka PendanaanBAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS4.1. Permasalahan Pembangunan4.2. Isu StrategisBAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN5.1. Visi5.2. Misi5.3. Tujuan dan SasaranBAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKANDalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaranserta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.
  • 15. BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAHDalam bagian ini diuraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunanberdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Perlu disajikan penjelasantentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih.BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAANDalam bagian ini diuraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yangmenjadi tanggung jawab SKPD. Pada bagian ini, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja padaakhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periodeperencanaan.BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAHPenetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilanpencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Halini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiaptahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkanpada akhir periode RPJMD dapat dicapai.Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu ataulebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerahberkenaan.BAB X PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN
  • 16. PENETAPAN PERATURAN DAERAHTENTANG RPJMD• Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD kepada DPRDuntuk memperoleh persetujuan bersama, paling lama 5 (lima) bulan setelah dilantik.• Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang RPJMD dengan lampiran rancangan akhirRPJMD yang telah dikonsultasikan dengan Menteri/Gubernur disertai dengan :a. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD; danb. surat Menteri/Gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJMD.• Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah tentang RPJMD denganDPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan• Rancangan peraturan daerah tentang RPJMD provinsi/kabupaten/kota ditetapkan menjadiperaturan daerah tentang RPJMD paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilihdilantik.• Peraturan daerah tentang RPJMD provinsi disampaikan kepada menteri paling lama 7 (tujuh)hari setelah ditetapkan untuk diklarifikasi dan peraturan daerah tentang RPJMDkabupaten/kota, disampaikan kepada Gubernur untuk diklarifikasi dengan tembusan kepadamenteri.