• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
Infrastruktur data spatial
 

Infrastruktur data spatial

on

  • 1,232 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,232
Views on SlideShare
1,232
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
33
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment
  • . Denganadanyakepastianhukum, diharapkanupayapenyediaan, pengelolaan, pendistribusiandanpenyebarluasan, serta data sharing dapatberjalandengandilandasiolehkekuatanhukum, termasukpembakuankelembagaandantatakerjapengembangandanpengelolaan data spasial, baik di tingkatpusatmaupun di daerah. Standar yang telahdibakukandiharapkandapatdidukungolehkomitmenberbagaipihak, baik di tingkatpusatmaupun di daerah, sehinggakendala-kendalateknisdalam data sharing dapatdiminimalkan. Diharapkanpetadasartersebutdapatdidistribusikankeseluruhpihakterkait, baik di pusatmaupun di daerah. Hal inisangatmendukungkebijakanpemerintah yang tertuangdalam UU No. 26 Tahun 2007 tentangPenataanRuang, khususnyaterkaitdenganupayapenyesuaiansubstansirencanatataruangwilayahdanperaturandaerahtentangrencanatataruangwilayahdalam tempo yang relatifsingkat (duatahun).

Infrastruktur data spatial Infrastruktur data spatial Presentation Transcript

  • Infrastruktur Data Spatial Musnanda Satar Timika, Sarmi dan Jayapura November 2012
  • Pengertian• Data spatial adalah data berbasis ruang, menunjukkan lokasi object tertentu di atas permukaan bumi dalam konteks ruang dan lokasi.• Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi (UU 41 tahun 2011)• Infrasturktur Data Spatial atau spatial data infrastructure (SDI) adalah pelaksanaan indfasruktur data dalam kerangka data geografis, metadata, pengguna dan tools yang secara interaktif terkoneksi dalam rangka penggunaan data spatial yang efesien dan fleksibel. Definisi yang lain adalah sebagai proses perpaduan teknologi, kebijakan, standar, sumberdaya dan aktifitas yang diperlukan lainnya untuk mendapatkan, mengolah, mendistribusi, menggunakan, mengelola serta menjaga data spatial.
  • Landasan Hukum• UU No 4 Tahun 2011 tentang INFORMASI GEOSPASIAL• UU No 14 tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik.• UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang• PP no 10 tahun 2010 tentang Ketelitian Peta dalam Penataan Ruang• Perpres tahun 85 tahun 2007 tentang Jaringan Data Spatial Nasional.
  • Perkembangan SDI• Istilah SDI pertama kali diperkenalkan tahun 1993 oleh U.S. National Research Council untuk menjelaskan dari teknologi,kebijkan dan pengaturan kelembagaan yang bersama-sama memfasilitasi pembuatan, pertukaran dan penggunaan geospatial data.• Di Indonesia dimulai dari tahun 1993 oleh melibatkan 7 instansi pemerintah yang terkait dengan penggunaan data spatial. Kegiatan ini difasilitasi oleh BIG atau dulunya Bakosurtanal.• Pertemuan lanjutan pembentukan dilakukan beberapa kali sesudah itu yaitu tahun 1997, 2000, 2003 sampai kemudian keluar konsep NSDI (National Spatial Data Infrastruktur).• Melalui proses yang panjang tahun 2011 pengelolaan data spatial akhirnya memiliki payung hukum berupa UU.
  • Mengapa SDI diperlukan• Needs: Kebutuhan data spatial sangat penting dalam perencanaan pembangunan pada hampir semua sektor. Tidak hanya lembaga seperti Bappeda, PU atau BPN, tetapi sektor-sektor lainpun sudah mulai menggunakan data spatial.• Efficiency: Ada banyak pihak baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang melakukan kegiatan pengadaan data spatial, penggunaan dan distribusi data spatial secara terpisah.• Transparency: Data spatial kebanyakan merupakan data-data yang wajib di shared ke publik sebagai bagian dari transparansi. Diperlukan mekanisme, protokol dan aturan untuk mengatur proses ini agar data tersebut bisa diakses secara baik dan benar.
  • Permasalahan Umum Pengembangan SDI• Tidak adanya koordinasi antara berbagai pihak yang baik tingkat kementrian/nasional, dinas/provinsi dan kabupaten, organisasi non pemerintah, dll. Banyak dari lembaga tersebut melakukan kegiatan pembangunan, pengolahan data secara sendiri-sendiri dan tidak melakukanproses sharing.• Tidak adanya akuntabilitas dan transparansi dalam kegiatan terkait pengadaan dan pengolahan data spatial.• Tidak adanya mekanisme dalam pengolahan data didalam lembaga/institusi, sehingga kadangkala data staff yang dikumpulkan menjadi milik pribadi dan ketika terjadi perpindahan/mutasi data tersebut terbawa oleh pribadi.
  • SDI Tingkat Nasional• Badan Informasi Geospatial (BIG) mengumumkan project Geo Portal yang merupakan inisiatif dalam rangka koordinasi infrastruktur data spatial di Indonesia.• Inisiatif Geospasial untuk negeri adalah portal geospasial Indonesia dibangun dengan partisipasi berbagai kementrian dan lembaga serta pemerintah daerah di Indonesia dapat dilihat dalam: http://maps.ina- sdi.or.id/home/index.html• Aceh membentuk unit AGDC Aceh Geo Data Center tahun 2008. Kegiatan ini dikoordinasikan oleh Bappeda Provinsi Aceh dalam rangka meningkatkan efektifitas penggunaan data spatial dalam rehabilitasi pasca bencana tsunami dan gempa bumi.
  • Geo Portal Indonesia
  • Mengapa Perlu SDI Pada Tingkat Kabupaten• Untuk mengoptimalkan peran data dalam menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan,• Mengurangi adanya duplikasi dari berbagai pihak,• Membuat data geografi bisa lebih diakses oleh masyarakat luas dengan menggunakan standar,• Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya terkait data spatial,• Memberikan nilai tambah penggunaan data jika menggabungkan dari berbagai sumber dengan melalui kerjasama berbagai pihak baik pemerintah, swasta dan pendidikan dengan cara menambahkan jenis dan ketersediaan data yang ada.
  • SDI dan Penataan Ruang• Pada dasarnya, dalam tatanan IDSN, proses perencanaan tata ruang lebih bersifat sebagai pengguna (user) data spasial dimana data spatial diperlukan dalam proses penataan ruang,• Selain peta dasar, dalam perencanaan tata ruang juga memerlukan data spasial yang terkait dengan kondisi fisik wilayah, seperti kerentanan terhadap bencana, keanekaragaman hayati, oseanografi, iklim dan geofisika, serta data fisik wilayah lainnya,• Pembangunan data spasial pada umumnya memerlukan pembiayaan yang relatif besar, baik dalam proses pengadaan data dasar (mentah), pengolahan dan analisa data, maupun penyajian dalam wujud peta. Akses terhadap data spasial (seperti peta dasar atau citra satelit), umumnya diperlukan oleh lebih dari satu instansi. Oleh karena itu, berbagai data spasial yang telah dikembangkan oleh masing-masing instansi, akan lebih bermakna bila dapat saling dipertukarkan (dapat saling diakses oleh instansi terkait).• Pertukaran data (data sharing) antar instansi terkait, bila dapat terwujud, akan memberikan efisiensi pemanfaatan dana yang sangat signifikan, sekurangnya biaya proses pengolahan/analisa data dapat dihemat.
  • Apa langkah selanjutnya?• Perlu adanya dasar hukum yang mengatur mekanisme dan prosedur kerja yang dapat diacu bersama dalam rangka perwujudan/implementasi IDSN.• Perlu dilakukan standarisasi data spasial yang selanjutnya menjadi acuan oleh seluruh pihak yang terkait dalam rangka implementasi IDSN.• Perlu dilakukan percepatan penyediaan peta dasar dengan tingkat ketelitian yang memadahi (skala 1:25.000) untuk seluruh wilayah yang sangat diperlukan dalam perencanaan pembangunan.• Perlu dikembangkan capacity building IDSN, khususnya kesiapan sumber daya manusia yang handal, baik kualitas maupun kuantitas, dalam penyediaan, pengelolaan, pendistribusian/ penyebarluasan dan pelaksanaan data sharing, serta penguasaan teknologi dalam rangka implementasi IDSN.• Perlu optimalisasi dalam implementasi perangkat lunak yang interoperabilitas dalam rangka data sharing. Untuk itu, Sistem Informasi Geografis berbasis Web harus terus dikembangkan, khususnya dalam pengembangan elemen sistemnya seperti infrastruktur, data, kelembagaan dan SDMnya.
  • Provinsi/Kabupaten Dalam SDI?• Mendorong adanya payung hukum pengelolaan data spatial;• Mendorong dibentuknya unit khusus dalam pengolahan data spatial di dalam Bappeda;• Mengalokasikan staff yang bekerja dalam pengelolaan data spatial dalam Bappeda/Dinas terkait;• Mendorong adanya rencana anggaran rutin dalam kegiatan pengelolaan data spatial.