Your SlideShare is downloading. ×
Implikasi  penerapan  pp 41 th 2007
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Implikasi penerapan pp 41 th 2007

4,201
views

Published on


0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
4,201
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. IMPLIKASI PENERAPAN PP 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH ( MUSKAMAL.S.Sos,M.Si ) PKP2A II LAN Makassar
  • 2. LANDASAN YURIDIS  UU Nomor 22 Tahun 1999 serta UU. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.  PP. 84 Tahun 2000 tentang Organisasi Perangkat daerah  PP Nomor 8 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah  Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah LANDASAN EMPIRIK 1. Ketidaksesuaian nomenklatur lembaga daerah dengan lembaga pusat 2) Struktur organisasi Pemerintah daerah di Indonesia yang cenderung sangat gemuk RUMUSAN MASALAH• Bagaimana implikasi PP 41/2007 terhadap besaran organisasi perangkat daerah OPD Kabupaten/Kota ?• Bagaimana implikasi PP 41/2007 terhadap jumlah jabatan pada organisasi perangkat daerah kabupaten /Kota ?
  • 3. TINJAUAN PUSTAKA VARIABEL BESARAN OPD KABUPATEN/KOTANO VARIABEL KABUPATEN KOTA NILAI1 Jumlah Penduduk di <150.000 <50.000 8 Luar pulau Jawa 150.001-300.000 50.001-100.000 16 ( Jiwa) 300.001-450.000 100.001-150.000 24 450.001-600.000 150.001-200.000 32 >600.000 >200.001 402 Luas Wilayah di <1.000 <75 7 Luar Pulau Jawa 1001-2000 76-150 14 (KM2) 2001-3000 151-225 21 3001-4000 226-300 28 >4001 >300 353 Jumlah APBD (Rp) <200 M <200 M 5 200,1-400M 200,1-400M 10 400,1-600 M 400,1-600 M 15 600,1-800 M 600,1-800 M 20 >800,1 M >800,1 M 25
  • 4. PENELITIAN , HASIL DAN ANALISIS Jenis Penelitian : Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus Lokasi Penelitian : Kota Manado, Kota Mataram, Kota Palu Kota Ternate dan kabupaten Jembrana Kabupaten Sorong Sampel ini dipilih secara purposive Jenis dan Sumber Data , Data Primer , Data sekunder Analisis data : Analisis data dalam penelitian menggunakan analisis deskriptif
  • 5. •Tabe Nilai besaran organisasi perangkat daerah berdasarkanVariabelKOTA/KABUPATEN JUMLAH LUAS JUMLAH APBD SKOR PENDUDUK WILAYAH ( RP ) MANADO 417.700 157,91 546.523.220.000 76 (3) MATARAM 356.141 61,30 421.776.088.136 62 (4) PALU 295.888 295.888 426.791.018.000 90 ( 1 ) TERNATE 163.467 5.795,4 363.658.000.000 77 ( 2) JEMBRANA 267,791 841,80 402.145.893.653 38 (6) SORONG 71.602 42.322 485.298.394.205 58 (5 )
  • 6. Implikasi PP Nomor 41 Tahun 2007 terhadap jumlah jabatanKOTA/KABUPATEN SEBELUM SESUDAH SELISIH MANADO ( 3) 630 619 -11 MATARAM (4) 413 423 +10 PALU ( 1 ) 393 504 +111 TERNATE ( 2) 330 406 +76 JEMBRANA ( 5 ) 670 611 -59 SORONG ( 6 ) 186 237 -51
  • 7. KESIMPULAN Implikasi PP Nomor 41 Tahun 2007 terhadap nilai besaran organisasi perangkat daerah adalah dengan dirancangnya draft besaran organisasi yang mengacu kepada pola minimal atau pola maksimal. Pola minimal maupun maksimal tersebut perlu mempertimbangkan berbagai faktor yakni keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas serta konstelasi politik dan kultur pemerintahan di daerah. Implikasi PP Nomor 41 Tahun 2007 terhadap jumlah jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah seiring diberlakukannya PP Nomor 41 Tahun 2007, adalah bertambah dan berkurangnya jabatan. hal ini merupakan suatu hal yang tidak bisa dihindari karena merupakan efek dari besaran dan Jumlah OPD yang dibentuk
  • 8. SARAN/REKOMENDASI Monitoring dan evaluasi implementasi PP Nomor 41 Tahun 2007 Pengkajian ulang terhadap ketentuan di PP Nomor 41 Tahun 2007 khususnya menyangkut beberapa butir kebijakan seperti : penentuan jumlah SKPD yang hanya didasarkan pada perhitungan kuantitatif (jumlah penduduk, luas wilayah, dan APBD). Restrukturisasi kelembagaan bukan satu-satunya jalan untuk memperbaiki kinerja daerah, akan tetapi yang terpenting justru perubahan kultur pemerintahan. Pejabat yang kehilangan jabatan bisa ditempatkan lagi untuk memegang jabatan pada struktur pemerintahan di daerah pemekaran.