Your SlideShare is downloading. ×
Materi+6.+Kuliah+AMDAL
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Materi+6.+Kuliah+AMDAL

4,952
views

Published on

Published in: Technology, Economy & Finance

3 Comments
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
4,952
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
320
Comments
3
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. AMDAL DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
  • 2. 1972 1983 1987 1992 2002 PBB membentuk World Commission On Environment And Development (WCED) GERAKAN DUNIA DIBIDANG LINGKUNGAN HIDUP World conference on human and environment WCED membuat laporan yang berjudul ‘ OUR COMMON FUTURE’ tentang sustainable development KTT bumi/earth summit yang diselenggarakan PBB di rio de janeiro ( Un conference on environment and development - unced ) KTT yang diselenggarakan PBB di johannesburg
  • 3. 1980 PERGESERAN PANDANGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN Pengelolaan lingkungan dipandang sebagai biaya yang harus dihindari dan mengurangi competitve advantage
    • Attitude :
      • Defensif
      • Menghindari berbagai klaim lingkungan
      • Bersengketa dengan ajar rumput
    Pengelolaan lingkungan dipandang sebagai investasi masa depan dan meningkatkan competitve advantage
    • Attitude :
      • Proaktif
      • Kreatif
      • Tumbuh
      • Ecologically concius management
      • Bekerjasama dengan ajar rumput
  • 4. Command and control Market based mechanism Motivasi wajib Motivasi sukarela Pengelolaan parsial Pengelolaan bersifat sistemik Cara pengelolaan yang bersifat individual Pengelolaan jaring kerjasama (net works) Bersifat instrumental Fundamental (values, ethics) PERGESERAN PANDANGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
  • 5. 1980 1990 2000 2009 Fase pemahaman dan penyadaran permasalahan lingkungan dengan mengadopsi tata penyelenggaraan modern Fase penguatan institusi pengelolaan lingkungan Fase desentralisasi dan revitalisasi PERKEMBANGAN PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI INDONESIA
  • 6. Tradisionil : Penyelenggaraan Oleh Komunitas Konvensional : Pengelolaan Oleh Pemerintah Modern : Penyelenggaraan Oleh Pemerintah Dan Konstituennya SISTEM PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
  • 7. RAGAM INSTRUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
      • Regulasi dalam format standar atau baku mutu kualitas lingkungan :
        • Pembatasan pemanfaatan sumberdaya alam.
        • Pelarangan pembangunan fisik dan non-fisik.
        • Baku mutu efluen.
        • Baku mutu emisi.
        • dll.
      • Rencana alokasi penggunaan sumberdaya alam dan lahan:
        • Rencana tata guna lahan
        • Rencana tata guna air
        • dll
  • 8.
      • Kajian lingkungan terhadap krp dan kegiatan pembangunan :
        • Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
        • Upaya Pengelolaan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL dan UPL)
        • DPPL
        • Audit Lingkungan
        • Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
      • Mekanisme insentif dan disinsentif :
        • Penghargaan Adipura
        • Kalpataru
        • Proper
        • dll
    RAGAM INSTRUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
  • 9.
      • Investigasi langsung terhadap kerusakan sumberdaya alam dan penurunan kualitas lingkungan
      • Mekanisme pasar melalui iso 14000, trade barrier, dsb
      • Partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan :
        • Perencanaan
        • Pemantauan
        • Pengawasan
        • Pengaduan
        • dll
    RAGAM INSTRUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
  • 10. PENGERTIAN AMDAL
      • Kajian mengenai dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan kelayakan lingkungan
      • Dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha/kegiatan
      • Ijin Lingkungan
  • 11. PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN MENGENAI AMDAL
      • Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
      • Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
      • Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan
      • Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.24 Tahun 2009 tentang Panduan Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
      • Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
      • Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
  • 12.
      • Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenaai Dampak Lingkungan Hidup
      • Keputusan Kepala BAPEDAL No 8 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL
      • Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. KEP-124/12/1997 Tentang Panduan Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat dalam Penyusunan AMDAL
      • Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. 105 Tahun 1997 Tentang Panduan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)
      • Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan No. KEP-299/11/1996 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan AMDAL
    PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN MENGENAI AMDAL
  • 13.
      • Mengurangi atau meniadakan akibat (yang tidak direncanakan) atas perubahan lingkungan, khususnya akibat yang mendasar, meluas, berjangka panjang
      • Mengidentifikasi pemecahan masalah yang optimal
      • Mencegah atau mengatasi konflik kepentingan
      • Melibatkan publik dan menjamin keterbukaan proses pengambilan keputusan
      • Tujuan pengendalian dapat dicapai jika kedudukan amdal dalam proses pembangunan tepat
    TUJUAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN MELALUI AMDAL
  • 14. AMDAL merupakan salah satu upaya preventif pengendalian dampak lingkungan oleh kegiatan pembangunan (selain tata ruang, tata guna lahan, audit lingkungan, plca, dsb)   KeputusPengambilanan Kelayakan Lingkungan Perizinan Bagian studi kelayakan Perencanaan pengembangan wilayah IJIN LINGKUNGAN Perencanaan teknologi dan perancangan proses FUNGSI AMDAL
  • 15.
      • AMDAL merupakan keputusan dan arahan eksternal yang mempengaruhi keputusan internal
      • Untuk memaksakan agar keputusan eksternal dipatuhi, maka di indonesia amdal dikaitkan dengan perijinan
      • Di banyak negara, keputusan eksternal dikaitkan dengan kontrol sosial, sehingga keberdayaan masyarakat dan keterbukaan informasi menjadi syarat penting
      • Amdal merupakan instrumen pengendalian pembangunan yang bersifat komprehensif dan situasional
    KARAKTERISTIK AMDAL
  • 16.
      • Amdal bersifat reaktif terhadap suatu rencana kegiatan
      • Amdal hanya mengenai proyek
      • Amdal tidak ditujukan untuk pengendalian masalah lingkungan secara parsial
      • Amdal tidak dapat dipergunakan untuk pengendalian kegiatan yang berkembang atau tumbuh secara terus menerus
      • Amdal hanya untuk kegiatan yang berada dalam suatu kesatuan ruang
    KETERBATASAN AMDAL
  • 17.
      • Tidak efisien
      • Tidak cost effective
      • Proses panjang dan birokratis
      • Metodologi amdal bersifat kaku
      • Amdal tidak terintegrasi dalam studi kelayakan teknis dan ekonomis
      • Mitigasi cenderung berorientasi kepada end of pipe approach
      • Bersifat statis dan tidak dapat mengakomodasikan kompleksitas dan dinamika (ketidakpastian)
      • Tidak terkait dengan sistem pengelolaan lingkungan lainnya
      • Pengawasan penyelenggaraan amdal lemah
      • Peranserta masyarakat rendah
    EVALUASI PENYELENGGARAAN AMDAL
  • 18. TAHAPAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN MENGAMBILAN KEPUTUSAN MELALUI AMDAL
  • 19. Pemerintah Pemrakarsa Masyarakat Konsultan Lembaga Swadaya Masyarakat Pakar Komisi Penilai AMDAL Pemrakarsa KEPUTUSAN : Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota IMPELEMENTASI KEGIATAN/PROYEK : Organisasi Struktural Dokumen K.A. Andal; Andal; Rkl; Dan Rpl PARA PIHAK DALAM PENYELENGGARAAN AMDAL
  • 20. PROSEDUR PENYELENGGARAAN AMDAL
  • 21. PROSEDUR PENYELENGGARAAN AMDAL (LANJUTAN) KEPUTUSAN TERHADAP PROYEK Menteri Negara LH Gubernur Bupati/Walikota PELAKSANAAN (IMPLEMENTASI) Di luar kewenangan Komisi Penilai RENCANA PENGENDALIAN DAN AMDAL PENANGANAN DAMPAK Bagian dari kewenangan birokrasi struktural
  • 22. RENCANA KEGIATAN PENAPISAN TIDAK WAJIB AMDAL WAJIB AMDAL KERANGKA ACUAN (KA) ANDAL UKL & UPL ANDAL IDENTIFIKASI HAL PENTING IDENTIFIKASI DAMPAK PENTING PELINGKUPAN PRAKIRAAN DAMPAK PENTING ANALISIS DAN EVALUASI DAMPAK PENTING RENCANA PENGELOLAAN DAMPAK RENCANA PEMANTAUAN DAMPAK Proses Kemasyarakatan Iterasi/Reiterasi PROSEDUR AMDAL SEBAGAI SUATU SISTEM
  • 23. Makro Mikro EIS : Enviromental Impact Assessment (AMDAL) SEA : Strategic Enviromental Assessment (KLHS) KECENDERUNGAN MEMPERLUAS LINGKUP ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN
  • 24.
      • Kawasan hutan lindung
      • Kawasan bergambut
      • Kawasan resapan air
      • Sempadan pantai dan sempadan sungai
      • Kawasan sekitar danau/waduk dan mata air
      • Kawasan suaka alam dan suaka alam laut
      • Kawasan pantai berhutan bakau
      • Taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam
      • Kawasan cagar budaya
      • Kawasan rawan bencana alam
    USAHA/KEGIATAN YANG DIRENCANAKAN BERLOKASI DI DALAM ATAU BERBATASAN LANGSUNG DENGAN KAWASAN LINDUNG
  • 25. POSISI INSTRUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN