Your SlideShare is downloading. ×
Mulyati ojl 1 (Diklat Cakep Bab 1)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Mulyati ojl 1 (Diklat Cakep Bab 1)

6,041
views

Published on

Published in: Education

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
6,041
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
362
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang Peningkatan mutu pendidikan merupakan satu pilar pokok pembangunan dalam pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang bermutu akan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas dan kompetetitif sesuai dengan visi Kementrian Pendidikan Nasional 2025. Untuk mewujudkan visi tersebut diperlukan upaya peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan dari semua pihak. Berbagai upaya telah dan sedang dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Salah satunya dengan membuat berbagai langkah seperti yang dirumuskan berdasarkan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (USPN) Nomor 20 Tahun 2003. Pada USPN telah dirumuskan bahwa tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. USPN juga menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. 1
  • 2. 2 Sebagai realisasi upaya peningkatan mutu pendidikan pemerintahtelah menetapkan peraturan pemerintah (PP) 19 Tahun 2005 yaitutentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). SNP ini sangat diperlukankarena akan menjadi acuan dasar (benchmark) oleh setiappenyelenggara dan satuan pendidikan yang antara lain, meliputi kriteriaminimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraanpendidikan. Acuan dasar tersebut merupakan standar nasionalpendidikan yang dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara,dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerja dalammemberikan layanan pendidikan yang bermutu. PP No 19 Tahun 2005 tentang SNP menegaskan bahwa StandarNasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yangberfungsi sebagai dasar bagi perencanaan, pelaksanaan, danpengawasan pendidikan pada setiap satuan pendidikan dalam ranggkamewujudkan pendidikan yang bermutu. SNP berisi ketentuan tentangdelapan standar yang dicita-citakan dapat terwujud di semua satuanpendidikan pada kurun waktu tertentu, meliputi Standar Isi, StandarKompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Pendidik dan TenagaKependidikan, Standar Sarana Prasarana, Standar Pengelolaan, StandarPembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan. Mengingat bahwa kondisi satuan pendidikan pada saat ini masihsangat beragam, dan sebagian kualitasnya masih berada di bawah SNP,maka perlu dicari strategi untuk mencapai SNP secara bertahap. Upaya
  • 3. 3ini dilakukan dengan menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)melalaui Permendiknas Nomor 15 Tahun 2010 yang merupakan tingkatpelayanan minimal yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.Apabila SPM pendidikan telah tercapai maka indikator tingkat (mutu)layanan akan dinaikkan dari waktu ke waktu, hingga pada akhirnyamencapai tingkatan yang ditetapkan dalam SNP. Oleh karena itu SPMpendidikan dapat diartikan sebagai strategi untuk mencapai SNP secarabertahap dan merupakan sasaran antara untuk menuju pemenuhanSNP. Sehubungan dengan hal tersebut, kepala sekolah mempunyaiperan yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan pendidikannasional tersebut. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah telahmenetapkan bahwa ada 5 (lima) dimensi kompetensi yang perlu dimilikikepala sekolah, yaitu: Kepribadian, Manajerial, Kewirausahaan, Supervisidan Sosial. Salah satu kompetensi yang sangat berperan langsung terhadappeningkatan mutu pembelajaran adalah dimensi kompetensi supervisi.Dengan kompetensi itu dapat menunaikan kewajiban menumbuhkanmotivasi diri serta menguasai prinsip-prinsip supervisi sehingga memilikitingkat kesiapan yang baik sebagai insan pembina sekolah. Melaluikompetensi ini kepala sekolah mempunyai tugas yang sangat penting didalam mendorong guru untuk melakukan proses pembelajaran agarmampu menumbuhkan kemampuan kreatifitas, daya inovatif,
  • 4. 4kemampuan pemecahan masalah, berpikir kritis dan memiliki naluri jiwakewirausahaan bagi siswa sebagai produk suatu sistem pendidikan. Kepala Sekolah merupakan pembina guru dalam pengelolaanmutu pendidikan, meningkatkan kinerja guru dan tenaga kependidikandalam melaksanakan tugas pokoknya. Menunjukan potensi akademiksehingga dapat membimbing guru dalam mengembangkan,melaksanakan, dan melakukan penjaminan mutu KTSP, mengarahkanpengembangan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran,meningakatkan kinerja dalam mengevaluasi pembelajaran sehinggadapat menghasilkan standar lulusan yang bermutu. Penyelenggaraan pendidikan Indonesia terutama prosespembelajaran di kelas saat ini seolah-olah masih merupakan otoritassepenuhnya pada guru. Hampir tidak ada pihak luar yang peduli,memperhatikan serta mencermati pelaksanaan pembelajaran guru dihadapan peserta didiknya. Bahkan sering dikatakan bahwa pekerjaanguru adalah merupakan profesi yang tidak dapat dilihat oleh orang lain,kecuali klien (siswa). Apabila ada pengawas, kepala sekolah, atausesama guru yang ingin tahu bagaimana seorang guru mengajar, hal inisering dianggap tabu dan dikatakan tidak percaya pada guru. Kondisitersebut sering dipengaruhi oleh budaya tertutup yang melingkupi iklimkerja di sekolah-sekolah selama ini. Oleh karena itu walau pun kepalasekolah dan pengawas (supervisor) memiliki kewenangan untukmonitoring dan menilai kinerja guru dalam pembelajaran, namun selamaini kurang maksimal dilakukan.
  • 5. 5 Penilaian kinerja guru sering hanya diukur dari administrasipembelajaran yang ditulis. Kunjungan kelas seakan masih merupakanformalitas, atau bahkan hanya dilakukan bila seorang guru dianggapbermasalah. Kondisi demikian tentu tidak mendukung upaya peningkatanmutu pendidikan, yang ruhnya terletak pada interaksi antara guru dansiswa di kelas. Akuntabilitas guru menjadi rendah, dan hanya terfokuspada bagaimana membuat siswa dapat mengerjakan soal-soal ujian.Pada mata pelajaran tertentu yang tidak termasuk materi ujian nasional,bahkan dikesankan lebih santai lagi. Pembelajaran yang aktif, kreatif,efektif, menyenangkan, dan bermakna bagi kehidupan siswa, masih jauhdari harapan. Dalam kondisi demikian, maka peran kepala sekolah sebagaipembina guru sangat diharapkan. Kepala sekolah harus berfungsisebagai kontrol kualitas dalam proses pendidikan, khususnyapembelajaran/bimbingan. Kualitas tidak hanya pada dimensi ketercapaiantarget materi dan nilai ulangan siswa, namun juga kebermaknaan prosespembelajaran yang dilakukan guru. Demi mendukung peran kepalasekolah/madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan disekolah/madrasah maka dibutuhkan kepala sekolah yang mempunyaikompetensi kuat dalam kontrol kualitas pembelajaran yang dilakukanguru. Dengan kepala sekolah yang kuat kompetensinya diharapkandapat membimbing, menjadi contoh, dan menggerakkan guru dalampeningkatan mutu pendidikan di sekolah.
  • 6. 6 Oleh karena itu, program penyiapan calon kepala sekolah yang dilakukan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS) Surakarta merupakan upaya sangat penting sebagai perwujudan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah. Program penyiapan calon kepala sekolah ini merupakan upaya yang sangat penting untuk menghasilkan kepala sekolah yang kuat di dalam mewujudkan kualitas siswa yang diharapkan yaitu berpikir kritis, kreatif, inovatif, cakap menyelesaikan masalah, dan bernaluri kewirausahaan (entrepreneurship). Salah satu proses yang dilalui untuk menjadi calon kepala sekolah adalah tahapan melakukan penilaian diri melalui Analisis Pengembangan Kebutuhan Keprofesian (AKPK), yang di dalamnya memuat lima dimensi kompetensi kepala sekolah. Berdasarkan hasil AKPK juga menunjukkan dimensi kompetensi calon kepala sekolah yang masih rendah. Oleh karena itu sebagai calon kepala sekolah pada kesempatan ini penulis berusaha melakukan upaya awal dengan malakukan kajian Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika di Sekolah Melalui Optimalisasi Peran Kepala Sekolah dalam Kegiatan Supervisi Akademik.B. Tujuan Kegiatan penyiapan program calon kepala sekolah khususnya dalam kegiatan supervisi akademik ini bertujuan:
  • 7. 7 1. Meningkatkan kompetensi supervisi akademik calon kepala sekolah yang meliputi: konsep supervisi akademik, membuat rencana program supervisi akademik, menerapkan teknik-teknik supervisi akademik, dan melaksanakan tindak lanjut supervisi akademik. 2. Memberikan kesempatan kepada calon kepala sekolah untuk mendapatkan pengalaman dan pembelajaran melalui praktik supervisi akademik dengan paradigma, pendekatan dan teknik-teknik yang telah diperoleh selama kegiatan diklat In Service Learning 3. Membantu guru mengembangkan kemampuan profesionalnya dalam memahami kegiatan akademik, kehidupan kelas, mengembangkan keterampilan mengajarnya dan menggunakan kemampuannya melalui teknik-teknik tertentu. 4. Mendorong guru menerapkan kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas mengajarnya, pengembangan kemampuannya sendiri, serta mendorong guru agar ia memiliki perhatian yang sungguh- sungguh (komitmen) terhadap tugas dan tanggung jawabnya.C. Kompetensi Sasaran Kompetensi supervisi akademik intinya adalah membina guru dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran. Sasaran supervisi akademik adalah guru yang meliputi kegiatan proses pembelajaran, penyusunan silabus dan RPP, pemilihan strategi/metode/teknik pembelajaran, penggunaan media dan teknologi informasi pembelajaran, dan penilaian proses dan hasil pembelajaran.
  • 8. 8 Dengan demikian, kompetensi yang diharapkan dari kegiatansupervisi akademik bagi calon kepala sekolah diharapkan mampu:1. Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru2. Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat3. Melakukan tindak lanjut hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru