2. mulyati ojl keuangan

5,063 views
4,777 views

Published on

7 Comments
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
5,063
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
365
Comments
7
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2. mulyati ojl keuangan

  1. 1. Mulyati – SMP N. 25 Surakarta LAPORAN KEGIATAN ON THE JOB LEARNING (OJL) PROGRAM PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH LPPKS SURAKARTA PENGELOLAAN KEUANGAN SEKOLAHA. Rasional Lembaga pendidikan sebagai suatu organisasi merupakan wadah orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama. Setiap kegiatan diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Pencapaian tujuan bisa optimal apabila di sekolah dilakukan kegiatan manajemen atau pengelolaaan. Manajemen pendidikan memiliki beberapa substansi, yaitu manajemen kurikulum, manajemen kesiswaan, manajemen sarana dan prasarana, manajemen hubungan masyarakat, manajemen personalia, dan manajemen keuangan. Pengelolaan pendidikan di sekolah dalam segala aktivitasnya perlu sarana dan prasarana untuk proses pengajaran, layanan, pelaksanaan program supervisi, penggajian dan kesejahteraan guru dan staf lainnya, kesemua itu memerlukan anggaran dan keuangan. Manajemen keuangan berkaitan langsung dengan semua substansi manajemen pendidikan di sekolah. Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Tidak ada kegiatan pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya. Tanpa biaya maka proses pendidikan tidak dapat berjalan secara optimal. Dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan sekolah membutuhkan biaya tertentu. Jer basuki mawa bea. Setiap kegiatan perlu diatur agar kegiatan berjalan tertib, lancar, efektif dan efisien. Kegiatan di sekolah yang sangat kompleks membutuhkan pengaturan yang baik. Keuangan di sekolah merupakan bagian yang amat penting karena setiap kegiatan memerlukan biaya. Untuk itu perlu manajemen keuangan yang baik. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian. 1
  2. 2. Mulyati – SMP N. 25 Surakarta Untuk mengelola pembiayaan pendidikan, pemerintah telahmenghasilkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tentang pendanaanpendidikan dan Peraturan Mendiknas Nomor 69 Tahun 2009, standar operasinon personalia yang mengatur standar biaya yang diperlukan untukmembiayai kegiatan operasi non personalia selama satu tahun sebagai bagiandari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan secara teratur danberkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP). Untuk itupemerintah telah menetapkan standar pembiayaan yang merupakan standaryang mengatur komponen biaya operasi satuan pendidikan yang berlakuselama satu tahun. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikanyang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agarkegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan dapatberlangsung secara teratur dan berkelanjutan. Pembiayaan pendidikan terdiriatas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuanpendidikan meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangansumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biayapendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk mengikuti prosespembelajaran teratur dan berkelanjutan Biaya operasi satuan pendidikanmencakup gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yangmelekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biayaoperasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi,pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi,pajak, asuransi dan lain sebagainya. Sehubungan dengan itu, calon kepala sekolah yang akan bertugasmengelola sekolah, dipersyaratkan memiliki kemampuan mengelola keuangandengan sebaik-baiknya. Sebagai calon kepala sekolah diharapkan memahamipengelolaan keuangan sekolah dan berbagai jenis biaya pendidikan sertasumber-sumber keuangan sekolah (Permendikanas Nomor 69 tahun 2009). 2
  3. 3. Mulyati – SMP N. 25 SurakartaB. Tujuan Tujuan kajian pengelolaan keuangan sekolah adalah agar calon kepala sekolah: 1. Memperoleh pengalaman langsung dalam manajemen keuangan di sekolah yang meliputi perencanaan manajemen keuangan, kiat penggalian dana ragam penggunaan anggaran, pembukuan keuangan, pengawasan penggunaan keuangan, dan proses pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan sekolah, 2. Mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan mengajukan alternatif pemecahan masalahnyaC. Kompetensi yang Diharapkan Kompetensi yang diharapkan dimiliki calon kepala sekolah berkaitan dengan pengelolaan keuangan adalah: 1. Mampu memahami pengelolaan keuangan sekolah dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan dan efisien. 2. Mampu memahami prosedur perencanaan keuangan sekolah. 3. Mampu menentukan alternatif sumber pendapatan (kiat penggalian dana untuk pembiayaan program sekolah 4. Mampu menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) 5. Mampu memahami dan menyelenggarakan pembukuan keuangan secara benar. 6. Mampu memahami pelaksanaan pengawasan, pelaporan keuangan sekolah dan pertanggungjawaban penggunaan keuangan sekolah.D. Langkah-langkah Kegiatan Langkah-langkah kegiatan kajian pengelolaan keuangan sekolah 1. Mempelajari sumber materi/referensi dan panduan pengelolaan keuangan sekolah 2. Menyusun instrumen kajian pengelolaan keuangan sekolah 3. Melakukan survey ke sekolah dan berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk menentukan jadwal kajian 3
  4. 4. Mulyati – SMP N. 25 Surakarta 4. Meminjam dokumen pengelolaan keuangan sekolah dan melakukan wawancara tentang pengelolaan keuangan sekolah dengan menggunakan instrumen kajian yang telah disusun. 5. Melakukan analisis terhadap hasil kajian pengelolaan keuangan sekolah 6. Melakukan diskusi dengan pihak sekolah (bendahara sekola) tentang hasil analisis dan menyampaikan masukan untuk dikembangkan lebih lanjut.E. Hasil Kajian Berdasarkan hasil kajian dan wawancara menunjukkan bahwa: 1. Secara umum proses perencanaan manajemen keuangan sekolah di tiga sekolah magang sudah sesuai prosedur yang berlaku yaitu menjabarkan visi misi, ke dalam kegiatan yang disusun dalam RKS dan RKAS 2. Penggalian dana dari pemerintah berupa BOS, APBD, BPMKS, Blockgrand, imbal swadana, sedangkan hibah pernah diperoleh SMP 25 Surakarta melalui hibah komputer 3. Sumber keuangan mandiri yang dikembangkan ketiga sekolah adalah melalui penyewaan kantin dan koperasi siswa. Khusus untuk SMP 25 juga melalui pengelolaan wartel. 4. Ketiga sekolah magang belum mengadaan penggalian dana dari kerjasama dengan alumni maupun dunia industri. 5. Ragam penggunaan anggaran di tiga sekolah magang juga sama yaitu untuk biaya investasi (fisik, non fisik, modal kerja tetap) dan biaya operasional 6. Kelengkapan administrasi keuangan sudah cukup 7. Pengawasan penggunaan keuangan juga dilakukan oleh pihak BPKP dan Inspektorat Daerah.. 8. Proses pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan sekolah magang juga dilakukan secara periodik dan dilaporkan ke pemerintah kota, dan komite pada awal tahun ajaran baru.F. Refleksi Berdasarkan hasil kajian menunjukkan bahwa prosedur pengelolaan keuangan di tiga sekolah magang sudah berjalan baik. Masing-masing sekolah magang memiliki potensi dan keuanggulan untuk penggalian dana mandiri 4
  5. 5. Mulyati – SMP N. 25 SurakartaG. Penutup Berdasarkan hasil kajian dan refleksi maka dapat diberikan saran tindak lanjut berkaitan pengelolaan keuangan sekolah sebagai berikut: 1. Kepala sekolah perlu mengadakan pembinaan kepada pengelola keuangan sekolah untuk meningkatkan ketertiban adminsitrasi keuangan sekolah 2. Sekolah perlu mengidentifikasi keunggulan-keunggulan sekolah agar dapat mennggali dana dari potensi dan keunggulan sekolah tersebut 3. Sekolah perlu menjalin kerjasama dengan dunia industri dan alumni untuk penggalian dana agar bisa membantu keuangan sekolah.DAFTAR PUSTAKABSNP, 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan HukumDepdiknas, 2007. Manajemen Keuangan Sekolah. Materi Pendidikan dan Pelatihan Kepala Sekolah. Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional.Kemendiknas dan Kemenag RI, 2011. Materi Pelatihan Peningkatan Manajemen Melalui Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas di Sekolah/Madrasah. Dirjen Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan Nasional - Dirjen Pendidikan Islam Kementrian Agama RI.LPPKS, 2011. Bahan Pembelajaran Pengelolaan Keuangan Sekolah. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah Surakarta. 5

×