LAPORAN                  KEGIATAN ON THE JOB LEARNING (OJL)PROGRAM PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH LPPKS SURAKARTA      KAJ...
UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasionalmenetapkan manajemen berbasis sekolah (school based management)se...
Dalam dokumen RKS/M dimuat tujuan yang ingin dicapai padaperiode empat tahun. Dalam RKS/M juga dimuat program-program yang...
B. Tujuan        Kajian ini bertujuan agar calon kepala sekoah mampu  memahami:  1. Latar belakang penyusunan RKS/M , RKT,...
E. Hasil Kajian          Hasil kajian RKS (RKJM), RKS (RKT) dan RKAS menunjukkan   hasil-hasil sebagai berikut:   1. Sekol...
1. Untuk ketiga sekolah magang, maka sekolah perlu mensosialisasikan         program kerja sekolah (RKS, RKT, dan RKAS) ke...
LPPKS, 2011. Bahan Pembelajaran Penyusunan Rencana Kerja Sekolah.     Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

1. mulyati rks rkt rkas

15,145

Published on

7 Comments
7 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
15,145
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
708
Comments
7
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1. mulyati rks rkt rkas

  1. 1. LAPORAN KEGIATAN ON THE JOB LEARNING (OJL)PROGRAM PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH LPPKS SURAKARTA KAJIAN TENTANG RKS (RKJM), RKT DAN RKAS A. Rasional Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah wajib memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan pendidikan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Standar pengelolaan pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Standar pengelolaan pendidikan mencakup perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan evaluasi, kepemimpinan sekolah dan sistem informasi manajemen. Salah satu komponen standar pengelolaan yang implementasinya masih kurang mendapat perhatian di sekolah adalah perencanaan program. Komponen perencanaan program sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan meliputi visi sekolah, misi sekolah, tujuan sekolah dan rencana kerja sekolah. Sekolah pada umumnya telah memiliki visi, misi dan tujuan sekolah, tetapi banyak sekolah yang belum memiliki dokumen rencana kerja sekolah sesuai rambu-rambu yang ada. 1
  2. 2. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasionalmenetapkan manajemen berbasis sekolah (school based management)sebagai prinsip utama yang harus dipegang taguh dalam pengelolaansemua satuan pendidikan. Ketentuan ini kemudian dipertegas dalamPeraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang StandarNasional Pendidikan. Pasal 49 ayat (1) pada Peraturan Pemerintah inimenyatakan: “Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikandasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yangditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan,dan akuntabilitas.” Dalam pelaksanaan MBS maka segala sesuatu berkaitan dengankegiatan sekolah perlu melalui perencanaan dan penganggaran yangmatang. Perencanaan dan Penganggaran sekolah terbagi ke dalamperencanaan empat tahunan sekolah/madrasah, yaitu dokumenRencana Kerja Sekolah Empat Tahunan (dulu RKJM), Rencana KerjaTahunan (RKT) dan Rencana kerja dan Anggaran Sekolah atau RKAS(sebelumnya RAPBS). Tujuannya agar sekolah/madrasah mampumenyusun program prioritas dengan mempertimbangkan ketersediaansumber daya yang dimiliki guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaransekolah yang telah ditetapkan. Dalam lingkungan sekolah perencanaan sebagai salah satufungsi manajemen memegang peran penting untuk kemajuan sekolah.Mengingat betapa pentingnya perencanaan ini, setiap sekolahmembutuhkan perencanaan terprogram dan terarah, yang meliputirencana jangka menengah dan pendek. Hal ini diperkuat denganterbitnya Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang standarpengelolaan yang menyatakan bahwa sekolah harus membuat RencanaRKJM (sekarang RKS/M) dan RKT. RKS/M menggambarkan tujuanyang akan dicapai dalam waktu empat tahun, sedangkan RKT dicapaidalam kurun waktu satu tahun. Rencana Kerja Satuan Pendidikan dasardan Menengah harus disetujui rapat dewan pendidik setelahmemperhatikan pertimbangan dari Komite Sekolah. 2
  3. 3. Dalam dokumen RKS/M dimuat tujuan yang ingin dicapai padaperiode empat tahun. Dalam RKS/M juga dimuat program-program yangakan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Rencana Kegiatan danAnggaran Sekolah/Madrasah (RKAS/M) adalah daftar kegiatan, rencanaanggaran, sumber anggaran, dan rencana pembelanjaan yang akandipakai oleh sekolah/madrasah yang bersangkutan untuk menjalankanprogram-program pada tahun yang berlaku. RKAS/M disusunberdasarkan program-program yang direncanakan olehsekolah/madrasah BUKAN BERDASARKAN ANGGARAN YANGTERSEDIA. Berdasarkan RKAS/M tersebut sekolah/madrasah bisamenjamin kecukupan anggaran yang diperlukan untuk menjalankanprogram-programnya. Untuk itu, di samping RKS/M dan RKT harus mengacu kepadaaturan perundangan yang berlaku seperti Peraturan Pemerintah Nomor19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, PeraturanPemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan danPenyelenggaraan Pendidikan, Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasardan Menengah serta aturan lainnya yang relevan, juga mengacu kepadaprinsip-prinsip dasar dan proses penyusunan yang telah ditetapkan,sehingga diharapkan proses penyusunan RKS/M dan RKT tersebutmenjadi lebih rasional, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepala sekolah adalah sosok kunci yang menentukanterwujudnya berbagai standar pengelolaan satuan pendidikansebagaimana disebutkan di atas. Kompetensi kepala sekolah di bidangperencanaan dan pengambilan berbagai keputusan strategis menjadiprasyarat keberhasilan pengembangan sekolah. Sekolah padaumumnya telah memiliki visi, misi dan tujuan sekolah, tetapi banyaksekolah yang belum memiliki dokumen rencana kerja sekolah sesuairambu-rambu yang ada. Untuk itu kepala sekolah harus mampumembangun kemandirian sekolah melalui penguatan kompetensinya dibidang perencanaan dan pengembangan program sekolah. 3
  4. 4. B. Tujuan Kajian ini bertujuan agar calon kepala sekoah mampu memahami: 1. Latar belakang penyusunan RKS/M , RKT, dan RKAS. 2. Dasar hukum penyusunan RKS/M , RKT, dan RKAS 3. Prinsip-prinsip penyusunan RKS/M , RKT, dan RKAS 4. Alur dan proses penyusunan RKS/M , RKT, dan RKASC. Hasil yang Diharapkan Hasil yang diharapkan dari kegiatan kajian OJL tentang RKS dan RKAS adalah agar calon kepala sekolah 1. Memiliki wawasan tentang penyusunan RKS dan RKAS 2. Mampu menyusun RKS/M, RKT dan RKAS berdasarkan hasil evaluasi diri sekolah untuk kemajuan sekolah yang dipimpinnya 3. Mampu meenyusun laporan program pengembangan sekolah sesuai rambu-2 Standar Nasional PendidikanD. Langkah-langkah Kegiatan Langkah-langkah dalam pelaksanaan Kajian Produksi dan Jasa adalah: 1. Meminta ijin kepada Kepala Sekolah untuk menyampaikan maksud dan tujuan analisis RKS dan RKAS 2. Membuat kesepakatan dengan tim penyusun RKS dan RKAS 3. Menyampaikan maksud dan tujuan kajian yang akan dilakukan 4. Menanyakan kepada pihak sekolah tentang EDS sebagai dasar penyusunan RKS dan RKAS 5. Meminjam dokumen EDS dari sekolah magang 6. Meminjam RKS dan RKAS dari sekolah magang untuk dianalisis 7. Mengadakan kesepakatan dengan Kepala Sekolah dan tim penyusun RKS dan RKAS sekolah untuk konfirmasi hasil analisis 8. Memberikan masukan tentang hasil analisis RKS dan RKAS yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan 4
  5. 5. E. Hasil Kajian Hasil kajian RKS (RKJM), RKS (RKT) dan RKAS menunjukkan hasil-hasil sebagai berikut: 1. Sekolah sudah menyusun draft RKS (RKJM) dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan RKS dan alur penyusunannya sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku sesuai dengan instrumen kajian (terlampir) 2. Penyusunan RKS, RKT dan RKAS sudah mengacu pada rekomendasi Evaluasi Diri Sekolah (EDS) masing-masing sekolah 3. RKS, RKT, dan RKAS di sekolah magang belum disahkan pihak terkait karena masih awal tahun ajaran baru. 4. Format RKS dan RKT untuk SMP 25 sudah dijabarkan per standar menurut SNP, dan RKAS menyesuaikan format BOS 5. Format RKS dan RKAS SMP 24 sudah dijabarkan per standar menurut SNP, sedangkan RKT data belum terkoleksi 6. Format RKAS di SMP 2 juga masih menggunakan format BOS 7. Muatan RKS masing-masing sekolah sudah mencakup 8 SNP (instrumen terlampir)F. Refleksi Berdasarkan hasil kajian menunjukkan bahwa sekolah sudah menyususn RKS, RKT dan RKAS sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dan hasil Evaluasi Diri Sekolah.G. Penutup Berdasarkan hasil kajian dan refleksi, maka sebagai tindak lanjut kajian ini disarankan sebagai berikut: 5
  6. 6. 1. Untuk ketiga sekolah magang, maka sekolah perlu mensosialisasikan program kerja sekolah (RKS, RKT, dan RKAS) kepada warga sekolah agar warga sekolah merasa mempunyai tanggung jawab terhadap keterlaksanaan program yang telah ditetapkan. 2. Untuk SMP 25 dan SMP 2, maka sekolah disarankan untuk menyusun format RKAS sesuai dengan 8 SNP 3. Untuk SMP N 24, mohon pihak sekolah meninjau kembali program dan kegiatan RKS pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan perlu menyusun RKT (RKS 1 tahun) sebagai langkah awal pelaksanaan program prioritas. 4. Untuk semua sekolah magang agar senantiasa mengevaluasi setiap keterlaksanaan masing-masing program dan merevisinya kembali jika terdapat ketidakcocokan dengan kondisi yang ada.DAFTAR PUSTAKABSNP, 2007. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Biro Hukum dan Organisasi Departemen Pendidikan Nasional. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Bantuan HukumDepdiknas, 2007. Manajemen Keuangan Sekolah. Materi Pendidikan dan Pelatihan Kepala Sekolah. Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional.Kemendiknas dan Kemenag RI, 2011. Materi Pelatihan Peningkatan Manajemen Melalui Penguatan Tata Kelola dan Akuntabilitas di Sekolah/Madrasah. Dirjen Pendidikan Dasar Kementrian Pendidikan Nasional - Dirjen Pendidikan Islam Kementrian Agama RI. 6
  7. 7. LPPKS, 2011. Bahan Pembelajaran Penyusunan Rencana Kerja Sekolah. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah Surakarta. 7

×