Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan
1
Manajemen Strategi Sektor Pemerintah
Analisis Renstra dan
Pencapaian ...
Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan
2
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kementerian Perhubungan adalah se...
Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan
3
B. Teori Pengukuran Kinerja
Visi
Menurut Tony Buzan dalam buku The Po...
Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan
4
Jadi pengertian misi dapat dideskripsikan sebagai pertanyaan berikut:...
Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan
5
represent the plans; it also identifies where managers say need to ma...
Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan
6
tujuan-tujuan tersebut. Perencanaan strategis tidak mengenal standar ...
Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan
7
D. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Setiap instansi ...
Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan
8
Latar belakang perlunya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Inst...
Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan
9
BAB II
EVALUASI RENSTRA
A. Penjabaran UUD 1945 ke RPJP dan RPJM
Negar...
Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan
10
rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan y...
Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan
11
 Demokrasi. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokrat...
Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan
12
investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (...
Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan
13
Menurut kelompok kami visi dari Kementerian Perhubungan telah sesuai...
Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan
14
rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur, sedangkan belum seluruh
...
Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan
15
penerapan teknologi transportasi yang ramah lingkungan sesuai dengan...
Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan
16
Core business di Kementerian Perhubungan adalah menyediakan layanan ...
Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan
17
kepada maksimalisasi dayaguna dan minimasi biaya yang menjadi beban
...
Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan
18
3. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi guna memberika...
Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan
19
Kementerian Perhubungan. Strategi yang dituangkan merupakan rincian ...
Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan
20
7 Di dalam Sistranas memuat kebijakan
umum yang menjadi acuan dalam
...
Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan
21
4 Sesuai dengan karakteristiknya, pasar
infrastruktur pada umumnya t...
Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan
22
3. Peluang (Opportunity)
Resume analisis peluang (opportunity) untuk...
Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan
23
No. Uraian
Bobot Rating
Nilai
1 Ketidaksiapan infrastruktur maupun
o...
Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan
24
Kelemahan 2,97
II Faktor Eksternal
Peluang 3,49
Ancaman 3,00
Dari ha...
Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan
25
Minimal), terdapat 5 IKU. Sasaran Strategis kedua (Meningkatnya akse...
Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan
26
No Sasaran Strategis No. LAKIP 2011 LAKIP 2012
Menurut
RENSTRA
Menur...
Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan
27
No Sasaran Strategis No. LAKIP 2011 LAKIP 2012
Menurut
RENSTRA
Menur...
Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan
28
No Sasaran Strategis No. LAKIP 2011 LAKIP 2012
Menurut
RENSTRA
Menur...
Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan
29
No Sasaran Strategis No. LAKIP 2011 LAKIP 2012
Menurut
RENSTRA
Menur...
Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan
30
No Sasaran Strategis No. LAKIP 2011 LAKIP 2012
Menurut
RENSTRA
Menur...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Paper mssp analisis renstra dan capaian kinerja kemenhub (1)

612

Published on

STAN JAKARTA D4 BPKP 2013

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
612
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Paper mssp analisis renstra dan capaian kinerja kemenhub (1)

  1. 1. Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan 1 Manajemen Strategi Sektor Pemerintah Analisis Renstra dan Pencapaian Kinerja Kementerian Perhubungan Disusun Oleh: Abdurrozak Zaki(01) Hendrawan Budi Susilo (14) Indayanita Susia Situmeang (15) Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Diploma IV – Kelas 8B BPKP Oktober 2013
  2. 2. Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan 2 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kementerian Perhubungan adalah sebuah kementerian yang telah berdiri sejak tahun 1945, Kementerian Perhubungan memiliki tugas membantu presiden dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang perhubungan. Kegiatan Perhubungan itu sendiri terdiri dari kegiatan perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, dan perkereta apian. Kegiatan perhubungan selain dapat dilaksakanan oleh pemerintah juga dapat dilaksanakan oleh sektor swasta. Apabila kegiatan tersebut dilaksanakan oleh sektor swasta kementerian perhubungan tetap memegang peranan penting selaku regulator sebagai perumus dan pelaksana kebiijakan terkait bidang perhubungannya. Untuk memperkuat kinerja Kementerian Perhubungan juga melaksanakan kegiatan meningkatkan kemampuan SDM . Selain itu juga melakukan penelitian dan pengembangan di bidang perhubungan. Beberapa peran Kementerian Perhubungan dalam kegiatan pemerintahan antara lain, Kementerian Perhubungan turut serta dalam harmonisasi peran dan fungsi berbagai lembaga dalam rangka peningkatan pengamanan dan pengendalian pelanggaran di wilayah laut serta pengamanan dalam menjaga kedaulatan wilayah NKRI; di bidang ekonomi, ketenagakerjaan, dan infrastruktur, Kementerian Perhubungan telah menandatangani MoU dengan kementerian Pemberdayaan Perempuan Tentang Pengintegrasian Pengarusutamaan Gender di Bidang Perhubungan; dalam hal menjaga stabilitas harga Kementerian Perhubungan berperan dalam sistem distribusi yang antara lain mencakup sub-sistem transportasi/perhubungan, infrastruktur dan sistem pelayanan pelabuhan/kepabeanan. Atas kompleksitas yang terjadi pada Kementerian Perhubungan, kelompok kami mencoba menganalisis tentang kinerja kementerian tersebut. Tentang bagaimana kementerian ini melaksanakan tugas sesuai dengan target perencanaannya, juga tentang bagaimana kinerja kementerian ini dalam turut serta menyukseskan rencana kerja pemerintah.
  3. 3. Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan 3 B. Teori Pengukuran Kinerja Visi Menurut Tony Buzan dalam buku The Power of Spiritual Intelegence, visi didefinisikan sebagai kemampuan berpikir atau merencanakan masa depan dengan bijak dan imajinatif, menggunakan gambaran mental tentang situasi yang dapat dan mungkin terjadi di masa mendatang. Menurut McKinsey, secara harfiah visi adalah penglihatan atau pandangan yang mencerminkan harapan dan cita-cita masa depan. Visi dalam bentuk pernyataan dapat digambarkan sebagai berikut: - Masa depan yang diinginkan? - Apa yang kita percaya akan terjadi? Selanjutnya karakteristik visi sebuah perusahaan akan efektif bila dapat dicerna dengan bahasa yang mudah dan gamblang. Visi bukan merupakan rangkaian Perencanaan Strategis (Strategic Planning) yang komprehensif dan detail. Karakteristik visi yang efektif adalah: 1. Dapat Dibayangkan 2. Diinginkan oleh pihak yang terkait 3. Realistis dan Terjangkau 4. Fleksibel 5. Mudah dikomunikasikan Sedangkan menurut Fred R. David dalam buku Konsep Manajemen Strategi, visi yang baik haruslah singkat, tidak lebih dari satu kalimat, dan dapat menjawab pertanyaan “ingin seperti apa perusahaan/instansi di masa depan?” Misi Menurut Peter Drucker misi adalahsebuah deklarasi tentang ‘alasan keberadaan’ suatu organisasi. Menurut McKinsey, misi merupakan sebuah Pernyataan Keinginan mendalam pendiri perusahaan tentang Organisasi (Bisnis) nya bagi Masyarakat sekitar, baik pasar atau sosial ekonomi lainnya.
  4. 4. Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan 4 Jadi pengertian misi dapat dideskripsikan sebagai pertanyaan berikut: - Mengapa sebuah perusahaan/instansi (harus) ada? - Alasan keberadaan sebuah perusahaan/instansi? - Bisnis yang tengah Dijalankan sebuah Perusahaan/Instansi? Sedangkan menurut Fred R. David dalam buku Konsep Manajemen Strategi, Misi yang baik seharusnya memasukkan 9 komponen penting berikut ini: 1. Konsumen  Siapakah konsumen perusahaan? 2. Produk atau Jasa  Apakah produk atau jasa utama perusahaan? 3. Pasar  Secara geografis, dimanakah perusahaan bersaing? 4. Teknologi  Apakah perusahaan canggih secara teknologi? 5. Fokus pada kelangsungan hidup, keuntungan dan pertumbuhan  Apakah perusahaan komitmen terhadap pertumbuhan dan kondisi keuangan yang sehat? 6. Filosofi  Apakah keyakinan nilai, aspirasidan prioritas etis dasar perusahaan? 7. Konsep Diri  Apakah kompetensi khusus atau keunggulan kompetitif utama perusahaan? 8. Fokus pada Citra Publik  Apakah perusahaan responsive terhadap masalah-masalah sosial, komunitas, dan lingkungan hidup? 9. Fokus pada karyawan  Apakah karyawan dianggap sebagai asset perusahaan yang berharga? Dalam usaha pencapaian visi melalui misi yang telah disusun organisasi akan melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi apakah sebuah organisasi telah berjalan dengan efektif. Dari pengukuran kinerja ini juga dapat diperoleh berbagai informasi untuk menetapkan strategi organisasi berikutnya. Definisi pengukuran kinerja menurut Mulyadi adalah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang diterapkan sebelumnya. Menurut Anderson dan Clancy pengukuran kinerja adalah “feed back from the accountant to management that provide information abaout how well the actions
  5. 5. Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan 5 represent the plans; it also identifies where managers say need to make corrections or adjustments in future planning and controlling activities”. Sedangkan menurut Anthony, Banker, Kaplan, dan Young adalah kegiatan pengukurab kinerja dari sebuah aktivitas atau keseluruhan aktivitas pada rantai nilai. Dari definisi tersebut dapat kita katakana bahwa pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakuka terhadap berbagai rantai nilai yang ada pada perusahaan. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik untuk memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik dimana perusahaan memerlukan penyesuaian-penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalan. Pengukuran kinerja yang dilakukan dengan baik akan memberikan manfaat sebagai berikut : 1. Menelusuri kinerja terhadap harapan pelanggan sehingga akan membawa perusahaan lebih dekat dengan pelanggannya dan membuat seluruh orangdalam organisasi terlibat dalam upaya memberi kepuasan kepada pelanggannya. 2. Memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan sebagai bagian dari mata rantai pelanggan dan pemasok internal. 3. Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-upaya pengurangan terhadap pemborosan tersebut (reduction of wastes). 4. Membuat suatu tujuan strategis yang biasanya masih kabur menjadi lebih konkret sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi. 5. Membangun konsesus untuk melakukan suatu perubahan dengan member reward atas perilaku yang diharapkan tersebut. C. Rencana Strategis Perencanaan strategis adalah suatu rencana jangka panjang yang bersifat menyeluruh, memberikan rumusan ke mana organisasi akan diarahkan, dan bagaimana sumberdaya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dalam berbagai kemungkinan keadaan lingkungan. Perencanaan Strategik (Strategic Plans) juga merupakan suatu proses pemilihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijaksanaan, program-program strategi yang diperlukan untuk
  6. 6. Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan 6 tujuan-tujuan tersebut. Perencanaan strategis tidak mengenal standar baku, dan prosesnya mempunyai variasi yang tidak terbatas. Tiap penerapan perlu merancang variasinya sendiri sesuai kebutuhan,situasi dan kondisi setempat. Beberapa definisi dan pengertian yang ada dalam pedoman penyusunan Rencana Strategis sebagai berikut: 1) Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan; 2) Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi; 3) Strategi adalah cara yang digunakan atau diambil untuk mencapai visi dan misi sesuai dengan hasil identifikasi kondisi dan permasalahan; 4) Program adalah cara yang digunakan atau diambil untuk mencapai visi misi sesuai dengan hasil identifikasi kondisi dan permasalahan; 5) Program adalah instrumen kebijakan yang berisi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai Visi dan Misi dam memperoleh alokasi anggaran. 6) Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh unit-unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan meliputi Eselon II, Instansi Vertikal, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) serta terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik sumber daya manusia, barang modal dan semua jenis sumberdaya (input) untuk menghasilkan keluaran. Secara garis besar penyusunan Rencana Strategis melalui langkah-langkah berikut: 1) persiapan, 2) penyusunan Visi dan Misi, 3) identifikasi Kondisi Umum serta permasalahan, 4) penyusunan strategi, 5) penyusunan Matriks Kinerja Program, Kegiatan dan Rencana Aksi. Ada 3 ( tiga ) alasan yang menunjukkan pentingnya Perencanaan Strategis : 1. Perencanaan strategic memberikan kerangka dasar dalam mana semua bentuk-bentuk perencanaan lainnya yang harus di ambil. 2. Pemahaman terhadap perencanaan strategik akan mempermudah pemahaman bentuk-bentuk perencanaan lainnya. 3. Perencanaan strategis merupakan titik permulaan bagi penilaian kegiatan manajer dan organisasi.
  7. 7. Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan 7 D. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Setiap instansi pemerintah dibentuk untuk mengemban suatu tugas dan tanggung jawab tertentu dengan diberikan kewenangan atau mandat untuk melaksanakan tugas itu. Untuk melaksanakan mandat dari masyarakat umum ini perlu adanya akuntabilitas yang baik. Akuntabilitas yang baik, memadai, tertib, dan teratur, sudah menjadi tuntutan masyarakat kepada pemerintah. Oleh karena itu setiap instansi pemerintah berkewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Setiap instansi pemerintah juga diharapkan membantu pimpinan tertinggi pemerintah untuk dapat mempertanggungjawabkan mandat/kewenangannya kepada masyarakat/publik melalui lembaga perwakilan. Muaranya, instansi pemerintah harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan/kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini kemudian dituangkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP diatur dalam Instruksi Presiden nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP dapat dikategorikan sebagai laporan rutin, karena paling tidak disusun dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan setahun sekali. LAKIP merupakan media utama yang menuangkan kinerja instansi pemerintah. Pelaporan kinerja ini mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. LAKIP menyajikan uraian tentang kinerja instansi pemerintah dalam arti keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan instansi pemerintah. Di samping itu, perlu juga dimasukkan dalam LAKIP aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh. Tujuan dari disusunnya LAKIP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas seseorang atau pimpinan kolektif lembaga/instansi kepada pihak- pihakyang memberi mandat/amanah. Oleh karena itu, pelaporan AKIP merupakan perwujudan salah satu kewajiban untuk menjawab tentang apa yang sudah diamanahkan kepada setiap manajer/pejabat publik.
  8. 8. Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan 8 Latar belakang perlunya penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), antara lain :  Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dipandang perlu adanya pelaporan AKIP  Untuk melaksanakan pelaporan AKIP perlu dikembangkan Sistem AKIP  Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dan dalam rangka perwujudan good governance telah dikembangkan media pertanggungjawaban berupa LAKIP LAKIP yang selama ini disusun dan disajikan secara terpisah dengan laporan keuangan, harus disusun dan disajikan secara terintegrasi dengan laporan keuangan, sehingga memberi informasi yang komprehensif berkaitan dengan keuangan dan kinerja. Pentingnya LAKIP adalah bermanfaat bagi dilaksanakannya Evaluasi Kinerja. Fungsi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), antara lain: 1. Media hubungan kerja organisasi 2. Media akuntabilitas 3. Media informasi umpan balik perbaikan kinerja 4. LAKIP sebagai Instrumen Peningkatan Kinerja Berkesinambungan:  Action, artinya LAKIP sebagai bahan untuk perbaikan kelembagaan, ketatalaksanaan, peningkatan sumber daya manusia, akuntabilitas dan pelayanan publik.  Plan, artinya LAKIP sebagai sebagai bahan dalam menyusun Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja untuk tahun yang akan datang.  Check, maksudnya LAKIP dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.  Do, artinya LAKIP sebagai alat dalam melaksanakan, memantau, mengukur kinerja kegiatan suatu instansi.
  9. 9. Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan 9 BAB II EVALUASI RENSTRA A. Penjabaran UUD 1945 ke RPJP dan RPJM Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari tujuh belas ribuan pulau, beraneka suku bangsa dan adat istiadat namun satu tujuan dan satu cita-cita bernegara sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk melaksanakan dan mencapai satu tujuan dan satu cita-cita tersebut diperlukan suatu rencana yang dapat merumuskan secara lebih konkret mengenai pencapaian dari tujuan bernegara tersebut. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional disusun sebagai penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional. Dengan demikian, dokumen ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya. RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional. RPJP menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM nasional yang memuat visi, misi, dan program Presiden. Pentahapan rencana pembangunan nasional disusun dalam masing-masing periode RPJM Nasional sesuai dengan visi, misi, dan program Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJM Nasional memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam
  10. 10. Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan 10 rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM sebagaimana tersebut di atas dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan rencana pembangunan tahunan nasional, yang memuat prioritas pembangunan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. RPJMN 2010-2014 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis kementerian/lembaga (Renstra-KL) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyusun/menyesuaikan rencana pembangunan daerahnya masing-masing dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMN akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). Visi Indonesia 2014 Visi Indonesia 2014 adalah: “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN” dengan penjelasan sebagai berikut:  Kesejahteraan Rakyat. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat, melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya bangsa. Tujuan penting ini dikelola melalui kemajuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  11. 11. Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan 11  Demokrasi. Terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang demokratis, berbudaya, bermartabat dan menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab serta hak asasi manusia.  Keadilan. Terwujudnya pembangunan yang adil dan merata, yang dilakukan oleh seluruh masyarakat secara aktif, yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Misi 2010-2014 Misi 1: Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia yang Sejahtera Misi 2: Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi Misi 3: Memperkuat Dimensi Keadilan di Semua Bidang Agenda Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional 2009-2014, ditetapkan lima agenda utama pembangunan nasional tahun 2009-2014, yaitu: Agenda I : Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Agenda II : Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan Agenda III : Penegakan Pilar Demokrasi Agenda IV : Penegakkan Hukum Dan Pemberantasan Korupsi Agenda V : Pembangunan Yang Inklusif Dan Berkeadilan Program Prioritas Visi dan Misi pemerintah 2009-2014, perlu dirumuskan dan dijabarkan lebih operasional ke dalam sejumlah program prioritas sehingga lebih mudah diimplementasikan dan diukur tingkat keberhasilannya. Sebelas Prioritas Nasional di bawah ini bertujuan untuk sejumlah tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara di masa mendatang. Sebagian besar sumber daya dan kebijakan akan diprioritaskan untuk menjamin implementasi dari 11 prioritas nasional yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim
  12. 12. Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan 12 investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. B. PENJABARAN RPJM DAN PRIORITAS NASIONAL KE DALAM VISI MISI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DAN EVALUASI VISI MISI Visi Kementerian Perhubungan adalah “Terwujudnya pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah.” Pelayanan transportasi yang handal, diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang aman (security), selamat (safety), nyaman (comfortable), tepat waktu (punctuality), terpelihara, mencukupi kebutuhan, menjangkau seluruh pelosok tanah air serta mampu mendukung pembangunan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pelayanan transportasi yang berdaya saing diindikasikan oleh penyelenggaraan transportasi yang efisien, dengan harga terjangkau (affordability) oleh semua lapisan masyarakat, ramah lingkungan, berkelanjutan, dilayani oleh SDM yang profesional, mandiri dan produktif. Pelayanan transportasi yang memberikan nilai tambah diindikasikan oleh penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong pertumbuhan produksi nasional melalui iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya peran serta masyarakat, usaha kecil, menengah dan koperasi, mengendalikan laju inflasi melalui kelancaran mobilitas orang dan distribusi barang ke seluruh pelosok tanah air, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menciptakan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor andalan yang mendapat manfaat dari kelancaran pelayanan transportasi. Dari visi yang dijabarkan oleh Kementerian Perhubungan, dapat dilihat bahwa visi Kementerian Perhubungan mendukung bagian pertama visi Indonesia 2014 yaitu Kesejahteraan Rakyat. Pelayanan transportasi yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah pada akhirnya akan turut membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat.
  13. 13. Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan 13 Menurut kelompok kami visi dari Kementerian Perhubungan telah sesuai dengan teori Mc Kinsey dan Fred R.David yaitu singkat dan menjawab pertanyaan ingin seperti apa instansi tersebut dimasa datang, serta apa yang kita percaya akan terjadi. Namun visi tersebut belum merupakan visi yang efektif, karena visi tersebut belum memenuhi karakteristik dapat dibayangkan dan mudah dikomunikasikan. Hal ini terlihat dari Kementerian Perhubungan yang menjabarkan visi tersebut karena visi tersebut memiliki kemungkinan yang multitafsir. Untuk mencapai visi tersebut,maka dirumuskan misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi dalam upaya peningkatan pelayanan jasa transportasi Dalam upaya mengurangi/menurunkan tingkat kecelakaan dari sektor transportasi ditengah kondisi keuangan negara yang masih diliputi krisis keuangan global, pemerintah terus berupaya secara bertahap membenahi sistem keselamatan dan keamanan transportasi menuju kondisi zero to accident. Upaya yang dilakukan pemerintah tidak saja bertumpu kepada penyediaan fasilitas keselamatan dan keamanan namun peningkatan kualitas SDM transportasi, pembenahan regulasi di bidang keselamatan / keamanan maupun sosialisasi kepada para pemangku kepentingan. 2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah Kebutuhan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi yang perlu mendapatkan perhatian adalah aksesibilitas di kawasan pedesaan, kawasan pedalaman, kawasan tertinggal termasuk kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar yang masih menjadi tanggungjawab pemerintah. 3. Meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi Dalam kondisi keuangan negara yang terimbas krisis keuangan dunia tentunya sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan jasa transportasi karena masih terdapat beberapa operator yang memiliki keterbatasan kemampuan melakukan perawatan dan peremajaan armada, demikian pula pemerintah secara bertahap dengan dana yang terbatas melakukan
  14. 14. Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan 14 rehabilitasi dan pembangunan infrastruktur, sedangkan belum seluruh masyarakat pengguna jasa memiliki daya beli yang memadai. Untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional, perlu diupayakan peningkatan kinerja pelayanan jasa transportasi menuju kepada kondisi yang dapat memberikan pelayanan optimal bagi masyarakat, sejalan dengan pemulihan pasca krisis keuangan global, melalui rehabilitasi dan perawatan sarana dan prasarana transportasi. 4. Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), dan penegakan hukum secara konsisten. Sesuai dengan prinsip good governance melalui penerbitan 4 (empat) paket undang-undang di sektor transportasi telah dilaksanakan restrukturisasi dan reformasi dalam penyelenggaraan transportasi dengan pemisahan yang jelas antara peran pemerintah, swasta dan masyarakat. Re strukturisasi di bidang kelembagaan, menempatkan posisi Kementerian Perhubungan sebagai regulator dan melimpahkan sebagian kewenangan di bidang perhubungan kepada daerah dalam bentuk dekonsentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan. Reformasi di bidang regulasi (regulatory reform) diarahkan kepada penghilangan restriksi yang memungkinkan swasta berperan secara penuh dalam penyelenggaraan jasa transportasi. Penegakan hokum dilakukan secara konsisten dengan melibatkan peranserta masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa transportasi. Restrukturisasi dan reformasi di bidang SDM diarahkan kepada pembentukan kompetensi dan profesionalisme insan perhubungan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki wawasa n global dengan tetap mempertahankan jatidirinya sebagai manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 5. Mewujudkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim. Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan jasa transportasi dititikberatkan kepada penambahan kapasitas sarana dan prasarana transportasi, perbaikan pelayanan melalui pengembangan dan
  15. 15. Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan 15 penerapan teknologi transportasi yang ramah lingkungan sesuai dengan isu perubahan iklim (global warming) sejalan dengan perkembangan permintaan dan preferensi masyarakat. Dalam peningkatan kapasitas dan pelayanan jasa transportasi senantiasa berpedoman kepada prinsip pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam rencana induk, pedoman teknis dan skema pendanaan yang ditetapkan. Dari misi yang dijabarkan oleh Kementerian Perhubungan, dapat dilihat bahwa misi Kementerian Perhubungan telah memuat/mendukung Sebelas Prioritas Nasional. Pada Prioritas ke-6 (Infrastruktur), Kementerian Perhubungan mendukungnya melalui misi ke-5 yaitu mewujudkan pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan untuk mengantisipasi perubahan iklim. Kemudian selanjutnya Prioritas Nasional yang didukung oleh Kementerian Perhubungan adalah Prioritas ke-10 (daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik) melalui misi ke-2 (Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah) Menurut McKinsey, misi merupakan sebuah Pernyataan Keinginan mendalam pendiri perusahaan tentang Organisasi (Bisnis) nya bagi Masyarakat sekitar, baik pasar atau sosial ekonomi lainnya. Jadi pengertian misi dapat dideskripsikan sebagai pertanyaan berikut: - Mengapa sebuah perusahaan/instansi (harus) ada? Pertanyaan ini terjawab melalui misi 1 sampai dengan 3, yaitu mengenai urgensi adanya Kementerian Perhubungan sebagai penyedia jasa layanan transportasi yang memperhatikan keamanan dan kenyamanan guna mendukung konektivitas antar wilayah. - Alasan keberadaan sebuah perusahaan/instansi? Pertanyaan ini terjawab di misi 2, alasan keberadaan Kementerian Perhubungan adalah Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi untuk mendukung pengembangan konektivitas antar wilayah - Bisnis yang tengah Dijalankan sebuah Perusahaan/Instansi?
  16. 16. Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan 16 Core business di Kementerian Perhubungan adalah menyediakan layanan jasa transportasi yang aman dan nyaman. Sedangkan menurut Fred R. David dalam buku Konsep Manajemen Strategi, Misi yang baik seharusnya memasukkan 9 komponen penting dibawah ini: 1. Konsumen  Masyarakat 2. Produk atau Jasa  Layanan jasa transportasi 3. Pasar  Seluruh Masyarakat Indonesia 4. Teknologi  pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan 5. Fokus pada kelangsungan hidup, keuntungan dan pertumbuhan  meningkatkan kinerja pelayanan jasa transportasi 6. Filosofi  Menyediakan jasa layanan transportasi yang aman dan selamat. 7. Konsep Diri  mendukung pengembangan konektifitas antar wilayah 8. Fokus pada Citra Publik  adanya keinginan pemenuhan sarana transportasiyang mengantisipasi perubahan iklim 9. Fokus pada karyawan  Melanjutkan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang peraturan, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM) Menurut Kelompok kami, pernyataan misi dari Kementerian Perhubungan sudah cukup baik, sudah menjawab hampir semua pertanyaan tentang misi oleh Mckinsey dan Fred R. David. C. ANALISIS STRATEGI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Tujuan yang hendak dicapai Kementerian Perhubungan adalah Mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang efektif dan efisien yang didukung SDM transportasi yang berkompeten guna mendukung perwujudan Indonesia yang lebih sejahtera, sejalan dengan perwujudan Indonesia yang aman dan damai serta adil dan demokratis. Penyelenggaraan kegiatan transportasi yang efektif berkaitan dengan ketersediaan aksesibilitas, optimalisasi kapasitas, maksimalisasi kualitas serta keterjangkauan dalam pelayanan, sedangkan penyelenggaraan transportasi yang efisien berkaitan dengan kemampuan pengembangan dan penerapan teknologi transportasi serta peningkatan kualitas SDM transportasi yang berdampak
  17. 17. Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan 17 kepada maksimalisasi dayaguna dan minimasi biaya yang menjadi beban masyarakat. Dalam dokumen Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014, telah disusun Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2010-2014 melalui dua strategi pokok, yaitu: 1. Strategi Penataan Penyelenggaraan Perubungan Strategi ini diarahkan untuk penataan penyelenggaraan perhubungan dan dilanjutkan dengan penataan Sistem Transportasi Nasional sejalan dengan perubahan lingkungan strategis baik pada skala lokal, regional maupun global 2. Strategi Pembangunan Perhubungan Strategi pembangunan perhubungan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan termasuk keselamatan dan keamanan dalam kerangka penyediaan aksesibilitas jasa perhubungan kepada masyarakat baik di seluruh pelosok tanah air maupun di manca negara. Strategi pembangunan perhubungan ini kemudian dirinci untuk masing-masing matra transportasi yang terdiri atas transportasi darat, transportasi perkeretaapian, transportasi laut dan transportasi udara serta Sekretariat Jenderal dan Pendidikan dan Pelatihan Transportasi. Strategi yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Perhubungan tidak menggambarkan strategi global yang hendak diterapkan karena merupakan gabungan strategi dari masing-masing Unit Eselon I. Namun demikian Kementerian Perhubungan telah menetapkan kebijakan umum strategi dalam pembangunan dan penyelenggaraan transportasi tahun 2010-2014 yang meliputi hal-hal sebagai berikut: 1. Mendukung pergerakan kelancaran mobilitas penumpang dan distribusi barang/ jasa untuk mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah dan meningkatkan daya saing produk nasional 2. Mewujudkan ketahanan nasional dan wawasan nusantara guna memantapkan penalaran keutuhan NKRI
  18. 18. Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan 18 3. Meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi guna memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi 4. Memberikan ruang seluas-luasnya kepada daerah berdasarkan kewenangannya dan memberikan kemudahan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan angkutan massal 5. Mendorong partisipasi peran serta swasta dengan memperhitungkan tingkat pelayanan agar tetap terjaga efisiensi, pemerataan kepentingan daya beli masyarakat lainnya serta kepentingan operator terkait dengan jaminan kelangsungan usaha 6. Meningkatkan kualitas SDM Transportasi guna mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang handal, efisien dan efektif 7. Mendorong pengembangan teknologi transportasi yang ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap dampak perubahan iklim. Sedangkan sasaran strategis 2010-2014 yang hendak dicapai oleh Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya keselamatan, keamanan, dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal 2. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah 3. Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi 4. Peningkatan kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi 5. Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim. Kami menggunakan tools matriks SWOT dalam mengevaluasi pengambilan strategi yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan. Dalam implementasi pengukur menggunakan matrik SWOT kami mengevaluasi kebijakan umum strategi dalam pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan. Hal ini kami lakukan karena strategi yang dituangkan dalam dokumen Renstra belum mencerminkan strategi global yang hendak diterapkan oleh
  19. 19. Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan 19 Kementerian Perhubungan. Strategi yang dituangkan merupakan rincian strategi masing-masing unit eselon 1 di lingkungan Kementerian Perhubungan. Berikut ini kami sajikan analisis matriks SWOT untuk Kemeterian Perhubungan dengan memperhatikan aspek globalisasi, sistem transportasi nasional, teknologi dan energi, serta pembangunan berkelanjutan dan pengarusutamaan perubahan iklim pada sektor transportasi sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Renstra. 1. Kekuatan (Strength) Analisa kekuatan (strength) untuk Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut: No. Uraian Bobot Rating Nilai 1 Minat investor baik lokal maupun asing dalam pembangunan infrastruktur transportasi tinggi 0,05 2 0,10 2 Upaya untuk mengatasi dampak dari krisis keuangan global, pemerintah telah menerbitkan kelayakan stimulus khususnya untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur 0,13 3 0,38 3 Kenaikan perekonomian Indonesia yang cukup terkendali dari kesigapan Pemerintah dengan menentukan kelayakan stabilisasi dimana berupa optimalisasi APBN secara berkesinambungan untuk memacu pertumbuhan dan membangun jaring pengaman sosial melalui pembelanjaan infrastruktur 0,06 3 0,18 4 Sistem Transportasi Nasional menjembatani pembangunan bidang transportasi dapat dilakukan secara terpadu. 0,11 4 0,44 5 Keterpaduan dalam Sistranas memungkinkan pembangunan transportasi dapat dilakukan secara efektif dan efisien. 0,12 4 0,48 6 Penyusunan Tatrawil dan Tatralok memberikan keleluasaan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun rencana transportasi di daerah masing- masing sehingga perencanaan transportasi dapat dilaksanakan sesuai dengan karakter budaya dan kondisi geografi masing-masing daerah. 0,12 4 0,48
  20. 20. Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan 20 7 Di dalam Sistranas memuat kebijakan umum yang menjadi acuan dalam menyusun perencanaan transportasi 0,07 3 0,21 8 Memiliki lembaga penelitian dan pengembangan (Badan Litbang Perhubungan) yang dapat diarahkan untuk melakukan penelitian murni dan terapan secara lebih fokus kepada penyusunan konsep teknologi transportasi nasional 0,06 4 0,24 9 Adanya kebijakan pemerintah yang mendorong penggunaan bahan bakar gas sebagai salah satu alternatif baha bakar kendaraan bermotor 0,11 4 0,44 10 Program pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dapat meningkatkan citra Pemerintah Indonesia dan akan mempermudah posisi Indonesia dalam dunia internasional dan meningkatkan citra bangsa 0,06 2 0,12 11 Pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah dalam menangani masalah lingkungan 0,11 2 0,22 1,00 3,29 2. Kelemahan (Weakness) Resume analisis kelemahan (weakness) untuk Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut: No. Uraian Bobot Rating Nilai 1 Sebagai akibat terjadinya krisis keuangan global yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja APBN dimana tentunya akan berpengaruh terhadap ketersediaan infrastruktur sektor transportasi. 0,05 3,00 0,15 2 Terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi dimana tentunya berakibat menurunnya modal swasta yang ingin menawarkan investasinya di Indonesia serta menurunnya kinerja ekspor nasional. 0,07 2,00 0,14 3 Menyerahkan pengoperasian infrastruktur transportasi kepada swasta/asing akan memperlemah kontrol pemerintah, terutama dalam pengalokasian sumber daya akibat terjadi distorsi pasar. 0,08 3,00 0,24
  21. 21. Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan 21 4 Sesuai dengan karakteristiknya, pasar infrastruktur pada umumnya tidak sempurna (oligopoli atau monopolistic competition), sehingga meskipun terdapat pilihan produk, posisi konsumen lemah dan cenderung mengikuti kemauan produsen. 0,15 4,00 0,60 5 Pemerintah melalui produk regulasi tertentu seharusnya bertindak sebagai penyeimbang, namun sebagai negara yang sedang menjalani pemulihan dari krisis ekonomi, pemerintah Indonesia tidak mempunyai posisi tawar yang memadai dalam menghadapi investor asing, terutama berkaitan dengan kebijakan tarif yang akan menjadi beban konsumen. 0,16 4,00 0,64 6 Pemberian keleluasaan kepada daerah untuk menyusun Tatrawil dan Tatralok, memberikan kesempatan bagi daerah untuk membangun infrastruktur secara berlebihan sehingga akan menimbulkan inefisiensi nasional. 0,08 2,00 0,16 7 Penetapan Tatrawil dan Tatralok sebagai perwujudan Sistranas dalam skala wilayah provinsi dan kabupaten/kota terkesan dipaksakan untuk menampung aspirasi kebijakan otonomi daerah, sehingga tidak sesuai dengan karakteristik transportasi yang mengabaikan sekat-sekat daerah administratif dan konsisten dengan pandangan daerah fungsional. 0,02 3,00 0,06 8 Tatrawil dan Tatralok akan dijadikan legitimasi bagi daerah untuk membangun infrastruktur transportasi dengan motivasi utama untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Kondisi ini akan menjadikan kebijakan pelayanan transportasi yang diamanahkan dalam Sistranas terdistorsi sehingga berpotensi menimbulkan ekonomi biaya tinggi. 0,08 2,00 0,16 9 Kemampuan riset dan pengembangan teknologi transportasi di lingkungan Kementerian Perhubungan masih rendah 0,08 1,00 0,08 10 Industri otomotif tidak memberikan respon memadai terhadap kebijakan penggunaan bahan bakar gas 0,17 4,00 0,68 11 Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah tidak semuanya dapat diimplementasikan di tingkat daerah 0,06 1,00 0,06 1,00 2,97
  22. 22. Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan 22 3. Peluang (Opportunity) Resume analisis peluang (opportunity) untuk Kementerian Perhubungan: No. Uraian Bobot Rating Nilai 1 Terbukanya infrastruktur transportasi bagi peran serta swasta termasuk investor asing akan membuka peluang alih teknologi serta peluang perluasan pangsa pasar, terutama untuk segmen usaha yang memiliki pasar pada skala global. 0,20 4,00 0,80 2 Globalisasi di sektor transportasi memberikan kesempatan kepada operator transportasi untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan operator transportasi asing guna memperluas jangkauan jaringan transportasi tidak saja dalam negeri melainkan juga luar negeri. 0,10 3,00 0,30 3 Posisi Sistranas sebagai Tatanan Makro Strategis memungkinkan dilakukanperumusan kebijakan dan penyusunan peraturan perundang- undangan di bidang transportasi darat yang akan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk mengambil peran optimal dalam pengoperasian dan pembangunan transportasi. 0,17 4,00 0,68 4 Penjabaran Sistranas ke dalam Tatranas, Tatrawil dan Tatralok, memberikankesempatan untuk mensinergikan kepentingan pusat dan daerah dalam pengembangan transportasi. 0,21 3,00 0,63 5 Sektor transportasi memiliki karakteristik padat modal dan sensitif terhadap perubahan teknologi 0,12 4,00 0,48 6 Pembiayaan program-program pembangunan selalu mempersyaratkan pembangunan berwawasan lingkungan, sehingga program-program pembangunan infrastruktur transportasi yang telah disahkan rencana induknya mendapatkan kemudahan dalam pembiayaan program 0,20 3,00 0,60 1,00 3,49 4. Ancaman (Threat) Resume analisis ancaman (threat) untuk Kementerian Perhubungan adalah sebagai berikut:
  23. 23. Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan 23 No. Uraian Bobot Rating Nilai 1 Ketidaksiapan infrastruktur maupun operator transportasi dalam negeri khususnya dalam era globalisasi tentunya merupakan ancaman bagi menurunnya daya saing nasional mengingat perusahan- perusahaan swasta nasional di bidang transportasi yang tidak siap bersaing akan mengalami kebangkrutan dan gulung tikar karena persaingan modal kerja yang tidak seimbang. 0,18 3,00 0,54 2 Kuatnya intensitas krisis tersebut membuat negara-negara di kawasan Asia yang semula dianggap relatif steril dari dampak krisis, akhirnya sulit bertahan dan ikut terkena imbas krisis. 0,12 3,00 0,36 3 Kebijakan desentralisasi bidang transportasi yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan kerancuan dalam penyelenggaraan transportasi yang mengabaikan prinsip-prinsip dasar dan kebijakan umum Sistranas. 0,11 2,00 0,22 4 Ketidakharmonisan perencanaan transportasi antara pusat dan daerah akan berdampak kepada kualitas pelayanan sehingga menjadi ancaman bagi daya saing produk nasional 0,11 4,00 0,44 5 Ketidakmampuan pemerintah membeli barang modal dan teknologi, dikarenakan keterbatasan anggaran 0,12 3,00 0,36 6 Polusi udara yang cenderung meningkat sebagai akibat bertambahnya kendaraa bermotor 0,20 3,00 0,60 7 Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan yang berwawasan lingkungan akan memperburuk dampak pembangunan sektor transportasi yang dilakukan oleh Pemerintah 0,16 3,00 0,48 1,00 3,00 Dari ringkasan analisa SWOT tersebut, Kementerian Perhubungan memiliki kekuatan-kekuatan (S) yang melebihi kelemahan-kelemahannya (W) serta peluang- peluang (P) yang melebihi tantangan-tantangannya (T). Kesimpulan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut: No. Uraian Nilai I Faktor Internal Kekuatan 3,29
  24. 24. Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan 24 Kelemahan 2,97 II Faktor Eksternal Peluang 3,49 Ancaman 3,00 Dari hasil evaluasi menggunakan matrisk SWOT diatas maka dapat disimpulkan bahwa strategi yang seharusnya diterapkan oleh Kementerian Perhubungan cenderung kearah strategi S-O (kuadran 1,lihat gambar) yang disebut dengan agressive strategy. Strategi ini memanfaatkan kekuatan-kekuatan yang ada dan peluang-peluang yang dimiliki disamping tetap memperhatikan kelemahan- kelemahan yang masih dimiliki dan antangan-tantangan yang harus dihadapi. Berdasarkan hal diatas maka penjabaran Kebijakan Umum Strategi Kementeriah Perhubungan telah tepat dan memenuhi strategi agresif namun ada dua kebijakan umum yang diambil dengan memperbaiki kelemahan untuk menangkap peluang diantaranya : 1. Mendorong partisipasi peran serta swasta dengan memperhitungkan tingkat pelayanan agar tetap terjaga efisiensi, pemerataan kepentingan daya beli masyarakat lainnya serta kepentingan operator terkait dengan jaminan kelangsungan usaha 2. Meningkatkan kualitas SDM Transportasi guna mewujudkan penyelenggaraan transportasi yang handal, efisien dan efektif D. PENJABARAN SASARAN STRATEGI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN KE DALAM INDIKATOR KINERJA Dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2009-2014 terdapat lima sasaran strategis. Pada LAKIP 2012 terdapat perubahan RENSTRA Kementerian Perhubungan. Perubahan tersebut berupa penambahan satu strategi yaitu “Meningkatkan peran Pemda, BUMN, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi sebagai upaya meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan transportasi”. Selain itu, pada LAKIP 2012 Kementerian Perhubungan telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk Sasaran Strategis pertama (Meningkatnya keselamatan, keamanan dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan
  25. 25. Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan 25 Minimal), terdapat 5 IKU. Sasaran Strategis kedua (Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah) memiliki hanya 1 IKU, Sasaran Strategis ketiga (Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi) memiliki 3 IKU, Sasaran Strategis keempat (Peningkatan Kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi) memiliki 7 IKU, sasaran strategis kelima (Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim) memiliki IKU dan sasaran strategis yang terakhir (Meningkatkan peran Pemda, BUMN, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi sebagai upaya meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan transportasi) memiliki 1 IKU. Jadi pada tahun 2012, Kementerian Perhubungan memiliki 6 sasaran strategis dengan 17 indikator kinerja. Menurut pendapat kami, indikator kinerja yang dituangkan pada LAKIP Kementerian Perhubungan pada tahun 2011 dan 2011 telah mendukung sasaran strategis yang dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2009-2014. No Sasaran Strategis No. LAKIP 2011 LAKIP 2012 Menurut RENSTRA Menurut LAKIP Indikator Kinerja Indikator Kinerja 1 Meningkatnya keselamatan, keamanan dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal Meningkatnya keselamatan, keamanan dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai Standar Pelayanan Minimal 1 Jumlah kejadian kecelakaan angkutan penyeberangan Jumlah Kejadian Kecelakaan Transportasi Nasional Yang Disebabkan Oleh Faktor Yang Terkait Dengan Kewenangan Kementerian Perhubungan 2 jumlah kejadian kecelakaan transportasi laut yang disebabkan oleh manusia Jumlah Gangguan Keamanan Pada Sektor Transportasi Oleh Faktor Yang Terkait Dengan Kewenangan Kementerian Perhubungan 3 jumlah kejadian kecelakaan transportasi laut yang disebabkan oleh alam Rata-Rata Prosentase Pencapaian On-Time Performance (Otp) Sektor Transportasi (Selain Transportasi Darat)
  26. 26. Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan 26 No Sasaran Strategis No. LAKIP 2011 LAKIP 2012 Menurut RENSTRA Menurut LAKIP Indikator Kinerja Indikator Kinerja 4 jumlah kejadian kecelakaan transportasi laut yang disebabkan oleh teknis dan lain-lain Jumlah Sarana Transportasi Yang Sudah Tersertifikasi 5 rasio kecelakaan transportasi udara pada AOC 121 dan AOC 135 dengan korban jiwa dan pesawat rusak berat Jumlah Prasarana Transportasi Yang Sudah Tersertifikasi 6 rasio kecelakaan transportasi udara pada AOC 121 dan AOC 135 dengan tidak ada korban jiwa dan pesawat rusak ringan 7 rasio kecelakaan transportasi udara pada AOC 121 dan AOC 135 dengan tidak ada korban jiwa dan pesawat rusak berat 8 jumlah air traffic insident dengan rasio 4:100.000 pergerakan 9 jumlah kejadian kecelakaan kereta api khususnya kejadian anjlokan dan kejadian tabrakan antar kereta 10 jumlah kejadian jenis percobaan perompakan dan pencurian transportasi laut 11 jumlah kejadian gangguan keamanan penerbangan /transportasi udara 12 Jumlah pelabuhan laut yang mempunyai pencapaian Waiting Time (WT) masih sesuai standar yang telah ditetapkan 13 Jumlah pelabuhan laut yang mempunyai pencapaian Approach Time (AT) masih sesuai standar yang telah ditetapkan 14 Jumlah pelabuhan laut yang mempunyai pencapaian Waktu Efektif (Effective
  27. 27. Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan 27 No Sasaran Strategis No. LAKIP 2011 LAKIP 2012 Menurut RENSTRA Menurut LAKIP Indikator Kinerja Indikator Kinerja Time/ET) masih sesuai standar yang telah ditetapkan 15 Prosentase pencapaian On Time Performance (OTP) Transportasi Udara 2 Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah 1 Jumlah Rute keperintisan angkutan jalan Jumlah Lintas Pelayanan Angkutan Perintis dan Subsidi 2 Jumlah Lintas keperintisanAngkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) 3 Jumlah rute perintis Transportasi Laut 4 Jumlah rute pelayanan penerbangan perintis 5 Jumlah rit Angkutan Jalan perintis pada daerah tertinggal dan terisolir yang terlayani 6 Jumlah trip angkutan Angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) perintis pada daerah tertinggal dan terisolir yang terlayani 7 Jumlah voyage perintis yang dilayani transportasi laut 8 Jumlah Frekuensi penerbangan perintis pada daerah tertinggal dan terisolir yang terlayani 9 Jumlah rute perintis Angkutan Jalan Transportasi Darat yang menjadi rute komersial 10 Jumlah rute perintis Angkutan Penyeberangan (ASDP) yang menjadi rute komersial 11 Jumlah Kota/daerah yang terhubungi oleh transportasi Laut 12 Jumlah Kota/daerah yang terhubungi oleh
  28. 28. Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan 28 No Sasaran Strategis No. LAKIP 2011 LAKIP 2012 Menurut RENSTRA Menurut LAKIP Indikator Kinerja Indikator Kinerja transportasi udara 3 Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi backlog dan bottleneck kapasitas infrastruktur transportasi 1 Jumlah kota yang menerapkan jenis angkutan umum massal Bus Rapid Transit (BRT) dalam rangka mengurangi kendaraan pribadi Kontribusi sektor transportasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional 2 Jumlah penumpang angkutan penyeberangan yang terangkut pada 7 (tujuh) lintasan utama Total produksi angkutan penumpang 3 Jumlah penumpang Transportasi Laut yang terangkut Total produksi angkutan barang 4 Jumlah penumpang Angkutan udara domestik 5 Jumlah penumpang Angkutan Udara Internasional 6 Jumlah Penumpang Angkutan Udara Perintis 7 Jumlah penumpang KA yang dilayani 8 Jumlah Kendaraan Roda 2 (dua) yang diangkut yang oleh Transportasi ASDP 9 Jumlah Muatan Angkutan Laut Dalam Negeri yang diangkut oleh Kapal Nasional 10 Jumlah Muatan Angkutan Laut Dalam Negeri yang diangkut oleh Kapal Nasional 11 Jumlah Muatan Angkutan Laut Dalam Negeri yang diangkut oleh Kapal Asing 12 Jumlah kargo yang diangkut Penerbangan Domestik 13 Jumlah kargo yang diangkut Penerbangan Internasional 14 Jumlah Angkutan Barang yang dilayani oleh Kereta Api 15 Persentase Pangsa Muatan Kapal Nasional untuk
  29. 29. Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan 29 No Sasaran Strategis No. LAKIP 2011 LAKIP 2012 Menurut RENSTRA Menurut LAKIP Indikator Kinerja Indikator Kinerja Angkutan Laut Dalam Negeri 16 Persentase Pangsa Muatan Kapal Nasional untuk Angkutan Laut Luar Negeri 17 Prosentase peningkatan produktivitas angkutan laut nasional 4 Peningkatan Kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi Peningkatan Kualitas SDM dan melanjutkan restrukturisasi kelembagaan dan reformasi regulasi 1 Nilai akuntabilitas kinerja berdasarkan hasil evaluasi KEMENPAN dan RB Nilai AKIP Kementerian Perhubungan 2 Jenis opini BPK Opini BPK atas laporan keuangan Kementerian Perhubungan 3 Jumlah Rancangan Peraturan Pemerintah bidang transportasi Nilai aset negara yang berhasil diinventarisasi sesuai kaidah pengelolaan BMN 4 Peraturan Menteri Perhubungan yang telah ditetapkan Jumlah SDM operator prasarana dan sarana transportasi yang telah memiliki sertifikat 5 Jumlah Petugas Penguji Kendaraan Bermotor Jumlah SDM fungsional teknis Kementerian Perhubungan 6 Jumlah awak kapal patroli Jumlah lulusan diklat SDM Transportasi Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian dan Aparatur yang prima, profesional dan beretika yang dihasilkan setiap tahun yang sesuai standar kompetensi/kelulusan; 7 Jumlah tenaga marine inspector A Jumlah peraturan perundang-undangan di sektor transportasi yang ditetapkan 8 Jumlah tenaga marine inspector B 9 Jumlah tenaga Kesyahbandaran Kelas A 10 Jumlah tenaga Kesyahbandaran Kelas B 11 Jumlah Inspektur Penerbangan
  30. 30. Analisis Renstra dan LAKIP Kementerian Perhubungan 30 No Sasaran Strategis No. LAKIP 2011 LAKIP 2012 Menurut RENSTRA Menurut LAKIP Indikator Kinerja Indikator Kinerja 12 Jumlah Personil Penerbangan yang memiliki lisensi 13 Jumlah Masinis 14 Jumlah asisten masinis 15 Jumlah PPKA 16 Jumalh juru penilik jalan 17 jumlah penjaga pintu perlintasan 5 Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim Meningkatkan pengembangan teknologi transportasi yang efisien dan ramah lingkungan sebagai antisipasi terhadap perubahan iklim 1 Jumlah bandar udara yang memenuhi eco airport (AMDAL) Jumlah konsumsi energi tak terbarukan dari sektor transportasi nasional 2 Jumlah Converter kit yang digunakan pada Angkutan Umum Jumlah emisi gas buang dari sektor transportasi nasional 3 Jumlah emisi gas buang (CO2) dengan kegiatan peremajaan armada Pesawat Jumlah penerapan teknologi ramah lingkungan pada sarana dan prasarana transportasi 4 Jumlah penurunan emisi gas buang (CO2) Transportasi Laut Jumlah lokasi simpul transportasi yang telah menerapkan konsep ramah lingkungan 6 Meningkatkan peran Pemda, BUMN, swasta, dan masyarakat dalam penyediaan infrastruktur sektor transportasi sebagai upaya meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraa n transportasi jumlah infrastruktur transportasi yang siap ditawarkan melalui Kerjasama Pemerintah Swasta

×