Your SlideShare is downloading. ×
Kebijakan penerimaan pemerintah
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Kebijakan penerimaan pemerintah

1,519
views

Published on

Published in: Education

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,519
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
66
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMERINTAH Disusun Oleh: Abdurrozak Zaki Betrika Oktaresa Indayanita Susia Situmeang Pratiwi Parowung Yoga Kus Subandoro Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Diploma IV – Kelas 8B BPKP
  • 2. BAB I GAMBARAN UMUM PENERIMAAN NEGARA Untuk mewujudkan tujuan nasional dan membiayai segala pengeluarannya, semua negara membutuhkan sumber penerimaan. Adapun sumber penerimaan negara dapat berasal dari penerimaan Pajak dan Non Pajak.Penerimaan bukan pajak misalnya adalah penerimaan pemerintah yang berasal dari pinjaman pemerintah baik pinjaman dalam negeri maupun pinjaman luar negeri, penerimaan dari badan usaha milik pemerintah, penerimaan dari lelang, dan sebagainya. A. PAJAK 1. Definisi pajak Banyak definisi atau batasan yang telah dikemukakan oleh pakar yang satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah untuk dipahami, perbedaannya hanya terletak pada sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing pihak pada saat merumuskan pengertian pajak. Pengertian pajak secara umum adalah iuran wajib dari penduduk kepada negara berdasarkan undang-undang yang pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa mendapat imbalan secara langsung yang hasilnya digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan nasional Menurut Remsky K. Judisseno (1997:5), “Pajak adalah suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdiaan peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan dan negara”. Sedangkan menurut Mardiasmo (2002:1), “Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Lebih lanjut, menurut Pajak ialah iuran rakyat kepada negara (peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik) berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukan, yang digunakan
  • 3. sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada dalam bidang keuangan negara”. Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak mempunyai beberapa unsur, antara lain: a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaanya dapat dipaksakan, b. Dalam pembayaran pajak tidak terdapat kontra prestasi secara langsung kepada pembayar pajak, c. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun daerah, d. Pajak diperuntukkan untuk pengeluraan pemerintah. e. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif). 2. Asas pemungutan pajak Asas-asas pemungutan pajak adalah asas untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak. Ada banyak pendapat dari para ahli mengenai asas-asas dalam pemungutan pajak. Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nations menyebut ada empat asas pemungutan pajak, yaitu: a. Asas Equality (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan): pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. b. Asas Certainty (asas kepastian hukum): semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. c. Asas Convinience of Payment (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan): pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pakak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
  • 4. d. Asas Effeciency (asas efisien atau asas ekonomis): biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak. Lebih lanjut, Menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut. a. Asas daya pikul: besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan. b. Asas manfaat: pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatankegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum. c. Asas kesejahteraan: pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. d. Asas kesamaan: dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama). e. Asas beban yang sekecil-kecilnya: pemungutan pajak diusahakan sekecilkecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandinglan sengan nilai obyek pajak. Sehingga tidak memberatkan para wajib pajak Adapun asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah: a. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (domicile/residence principle), berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (resident) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduk-nya akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (world-wide income concept). b. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (nationality/citizenship principle). Dalam asas ini, yang menjadi landasan
  • 5. pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas world wide income c. Asas sumber; negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia. Terdapat beberapa perbedaan prinsipil antara asas domisili atau kependudukan dan asas nasionalitas atau kewarganegaraan di satu pihak, dengan asas sumber di pihak lainnya. Pertama, pada kedua asas yang disebut pertama, kriteria yang dijadikan landasan kewenangan negara untuk mengenakan pajak adalah status subjek yang akan dikenakan pajak, yaitu apakah yang bersangkutan berstatus sebagai penduduk atau berdomisili (dalam asas domisili) atau berstatus sebagai warga negara (dalam asas nasionalitas). Di sini, asal muasal penghasilan yang menjadi objek pajak tidaklah begitu penting. Sementara itu, pada asas sumber, yang menjadi landasannya adalah status objeknya, yaitu apakah objek yang akan dikenakan pajak bersumber dari negara itu atau tidak. Status dari orang atau badan yang memperoleh atau menerima penghasilan tidak begitu penting. Kedua, pada kedua asas yang disebut pertama, pajak akan dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh di mana saja (world-wide income), sedangkan pada asas sumber, penghasilan yang dapat dikenakan pajak hanya terbatas pada penghasilanpenghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada di negara yang bersangkutan. Kebanyakan negara, tidak hanya mengadopsi salah satu asas saja, tetapi mengadopsi lebih dari satu asas, bisa gabungan asas domisili dengan asas sumber, gabungan asas nasionalitas dengan asas sumber, bahkan bisa gabungan ketiganya sekaligus. Indonesia
  • 6. menganut asas domisili dan asas sumber sekaligus dalam sistem perpajakannya. Indonesia juga menganut asas kewarganegaraan yang parsial, yaitu khusus dalam ketentuan yang mengatur mengenai pengecualian subjek pajak untuk orang pribadi. Contoh lain penerapan asas pemungutan pajak di negara Jepang, untuk individu yang merupakan penduduk (resident individual) diterapkan asas domisili, di mana berdasarkan asas ini seorang penduduk Jepang berkewajiban membayar pajak penghasilan atas keseluruhan penghasilan yang diperolehnya, baik yang diperoleh di Jepang maupun di luar Jepang. Sementara itu, untuk yang bukan penduduk (nonresident) Jepang, dan badan-badan usaha luar negeri berkewajiban untuk membayar pajak penghasilan atas setiap penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber di Jepang. Sementara itu di Australia, untuk semua badan usaha milik negara maupun swasta yang berkedudukan di Australia, dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperoleh dari seluruh sumber penghasilan. Sementara itu, untuk badan usaha luar negeri, hanya dikenakan pajak atas penghasilan dari sumber yang ada di Australia 3. Fungsi pajak Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu: a. Fungsi anggaran (budgetair) Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak. b. Fungsi mengatur (regulerend)
  • 7. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. c. Fungsi stabilitas Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. d. Fungsi redistribusi pendapatan Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. 4. Teori Pemungutan pajak Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi hak kepada negara untuk memungut pajak. Mardiasmo (2003:3) menyatakan bahwa teori pemungutan pajak adalah: a. TeoriAsuransi Negara melindungikeselamatanjiwa, hartabenda, hakrakyatnya.Olehkarenaiturakyatharusmembayarpajak danhakyang diibaratkansebagaisuatupremiasuransikarenamemperolehjaminanperlindunganter sebut. b. TeoriKepentingan Pembagianbebanpajakkepadarakyatdidasarkanpadakepentingan (misalnyaperlindungan) masing-masing orang. Semakinbesarkepentinganseseorangterhadap Negara, makintinggipajak yang harusdibayar.
  • 8. c. TeoriDayaPikul Bebanpajakuntuksemua orang harussamaberatnya, artinyapajakharusdibayarsesuaidengandayapikulmasing-masing orang. Untukmengukurdayapikuldapatdigunakan 2 pendekatanyaitu : 1) Unsurobjektif, denganmelihatbesarnyapenghasilanataukekayaan yang dimilikiolehseseorang. 2) UnsurSubjektif, denganmemperhatikanbesarnyakebutuhanmateriil yang harusdipenuhi. d. TeoriBakti Dasarkeadilanpemungutanpajakterletakpadahubunganrakyatdengannegaranya.Se bagaiwarga Negara yang berbakti, rakyatharusselalumenyadaribahwapembayaranpajakadalahsebagaisuatukewajiban . e. TeoriAsasDayaBeli Dasarkeadilanterletakpadaakibatpemungutanpajak. Maksudnyamemungutpajakberartimenarikdayabelidarirumahtanggamasyarakatun tukrumahtangga Negara.Selanjutnya Negara akanmenyalurkannyakembalikemasyarakatdalambentukpemeliharaankesejahteraa nmasyarakat. Dengandemikiankepentinganseluruhmasyarakatlebihdiutamakan. 5. Pengaruh pajak terhadap perekonomian Selain sebagai sumber penerimaan suatu negara, pajak juga mempunyai pengaruh terhadap perekonomian negara, antara lain: a. Pengaruh terhadap sistem ekonomi secara keseluruhan Secara umum, struktur perekonomian nasional (tanpa pajak) terdiri dari Pendapatan Nasional (Y), jumlah Konsumsi (C) dan Tabungan (S). Hubungan dari ketiga unsur tersebut adalah Pendapatan Nasional sama dengan jumlah Konsumsi ditambah jumlah Tabungan (Y = C + S). Apabila seluruh Tabungan (S) digunakan sebagai Investasi (S = I), maka tidak akan pernah terjadi inflasi atau deflasi. Kadang-kadang yang muncul adalah jumlah Tabungan (S) lebih besar dari jumlah Investasi (I) atau dengan kata lain, tidak semua tabungan
  • 9. digunakan untuk investasi (S > I) maka akan terjadi kelesuan ekonomi, penurunan harga (deflasi), dan pengangguran. Yang sering terjadi justru jumlah Tabungan lebih rendah dari jumlah Investasi (S < I). Kondisi ini menyebabkan kegairahan ekonomi dan kenaikan harga (inflasi). b. Pengaruh terhadap komposisi produksi Pajak dapat digunakan sebagai pendorong kepada pelaku ekonomi untuk melakukan aktivitas tertentu dengan memberikan insentif-insentif. Berkaitan dengan dimungkinkannya penerapan insentif pajak pada suatu daerah tertentu, menimbulkan adanya beberapa alternatif pilihan yang dapat diambil oleh para pelaku ekonomi. c. Pengaruh terhadap usaha kerja Sebagian besar penerimaan negara dari pajak di Indonesia adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas pendapatan para pegawai. Secara teoritis, pegawai-pegawai tersebut mempunyai dua pilihan yaitu bekerja atau tidak bekerja (memanfaatkan waktu santai) akibat adanya pengenaan pajak penghasilan. d. Pengaruh terhadap distribusi pendapatan Tujuan pembangunan suatu negara pada umumnya adalah peningkatan pendapatan per kapita nasional, penciptaan lapangan kerja, dan distribusi pendapatan yang merata dan keseimbangan dalam neraca pembayaran internasional. Secara teori, semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi pula persentase pendapatan yang ditabung. Dari kelompok-kelompok kaya inilah diharapkan sejumlah dana tabungan yang dapat digunakan untuk investasi. Dengan kata lain, masyarakat kelompok miskin tidak punya
  • 10. kemampuan tabungan dan investasi. Menurut pengertian ini, pendapatan nasional yang dikenai pajak akan banyak mempengaruhi turunnya jumlah tabungan masyarakat bukan pada porsi pendapatan yang dikonsumsi yang diasumsikan tetap. Tetapi pada kenyataannya, keadaan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, pola konsumsi masyarakat cenderung lebih tinggi dari pola konsumsi masyarakat di negara-negara maju. Sehingga sulit didapatkan dana tabungan masyarakat. Penarikan dana masyarakat secara sukarela dengan iming-iming bunga yang tinggi pada akhirnya juga ikut berpengaruh pada tingkat inflasi nasional. B. PENERIMAAN NON PAJAK Disamping pajak, pemerintah dapat menggunakan sumber-sumber nonpajak yang mampu menggalang dana bagi keperluan pembiayaan pengeluaran publik. Masalah penerimaan pemerintah dari sektor nonpajak biasanya kurang mendapat perhatian dbandingkan sengan penerimaan dari sektor pajak karena asal usul dan pertanggungjawabannya sudah jelas. Jenis-jenis penerimaan non pajak tersebut antara lain: 1. Retribusi Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintahkepada seseorang (dan atau badan hukum) yang telahmenikmati jasa (dan barang) pemerintah. Kontra prestasi/balas jasa atas pembayaran retribusi dapat diterima/dinikmati secara langsung. Berlaku azas pengecualian atau exclution principle bagi yang tidak menikmati jasa pemerintah tersebut dikecualikan dari pungutan retribusi 2. Keuntungan perusahaan negara Adalah penerimaan pemerintah dari keuntungan dalam penjualan brang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan negara. 3. Denda dan perampasan Merupakan pungutan paksaan terhadap seseorang yang melanggar peraturan yang dibuat pemerintah sebagau badan hukum publik. 4. Sumbangan masyarakat Biasanya untuk jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah seperti pembayaran biaya perijinan (lisensi). Perbedaanya dengan retribusi, balas jasa atas pembayaran sumbangan masyarakat tidak diperoleh secara langsung. 5. Pencetakan uang
  • 11. Karena sifat dan fungsinya, maka pemerintah memiliki kekuasaan yang tidak dimiliki oleh tiap individu dalam masyarakat. Pemerintah memiliki kekuasaan untuk mencetak uang kertas sendiri atau meminta kepada Bank Sentral untuk memberikan pinjaman kepada pemerintah walaupun tanpa suatu jaminan. Pencetakan uang harus dijalankan secara hati-hati oleh pemerintah, karena apabila kurang hati-hati pencetakan uang cenderung menimbulkan inflasi. 6. Hasil undian negara Seperti Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB).Untuk Indonesia dampaknya cenderung negatif: Produktivitasnya rendah karena masyarakat jadi malas, memicu tindakan kriminalitas, dan silang pendapat tentang kaidah agama (halal vs haram) 7. Pinjaman Pinjaman bisa berasal dari dalam maupun luar negeri.Pinjaman bisa dilakukan antara:negara dengan negara; negara dengan masyarakat dalam maupun luar negeri; negara dengan badan internasional; negara dengan lembaga keuangan; negara dengan masyarakat. 8. Hadiah Penerimaan negara jenis ini merupakan pemberian yang sifatnya adalah volunter tanpa balas jasa baik langsung maupun tidak langsung. Sumber hadiah dapat berasal dari; Pemerintah pusat kepada pemerintah daerah; Swasta kepada pemerintah; Pemerintah suatu negara kepada negara lain
  • 12. BAB II PENERIMAAN PERPAJAKAN DAN PNBP DI INDONESIA A. Perpajakan di Indonesia Pajak menurut Pasal 1 angka 1 UU No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat. Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdsarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar Berdasarkan wujudnya pajak di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan secara langsung kepada wajib pajak seperti pajak penghasilan. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak/pungutan wajib yang harus dibayarkan sebagai sumbangan wajib kepada negara yang secara tidak langsung dikenakan kepada wajib pajak seperti cukai rokok dan sebagainya. Ditinjau dari lembaga pemungutnya pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat yang terdiri dari Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang pungut oleh pemerintah daerah. Sesuai UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis-jenis pajak
  • 13. yang dipungut daerah adalah pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, serta pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. (Rencana masih mau nambahin dikit lagi tentang sistem pemungutan. Tapi belum dapat copasan.... XD) B. PNBP di Indonesia Pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak mencakup semua penerimaan dengan nama dan bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang, baik yang diterima di dalam negeri, maupun luar negeri, diluar penerimaan perpajakan (termasuk bea cukai) serta penerimaan minyak dan gas bumi (migas). Penerimaan ini dalam garis besarnya dikelompokkan menjadi dua golongan yaitu Penerimaan Umum dan Penerimaan Fungsional. Penerimaan umum adalah yang secara umum terdapat pada setiap Departemen/Lembaga. Penerimaan Umum PNBP secara umum terdapat pada setiap departemen/lembaga seperti: (1) penerimaan penjualan seperti penjualan barang yang dihapuskan, penjualan kenderaan bermotor; (2) penerimaan sewa seperti sewa rumah dinas, sewa gedung dan sewa barang milik negara lainnya; (3) penerimaan jasa meliputi penerimaan jasa giro; (4) penerimaan kembali dan penerimaan lain-lain, contohnya penerimaan kembali kelebihan pembayaran gaji/pensiun serta penerimaan denda. Penerimaan fungsional adalah jenis-jenis penerimaan yang diperoleh sebagai hasil penjualan atau pemberian pelayanan yang diberikan oleh Departemen/ Lembaga sesuai dengan fungsinya atau yang secara spesifik berada pada Departemen/ Lembaga. Penerimaan fungsional PNBP bersumber dari hasil penyelenggaraan tugas/fungsi teknis suatu departemen/lembaga seperti: (1) penerimaan rutin luar negeri seperti penerimaan visa/paspor, penerimaan pemeriksaan dsb; (2) penerimaan khusus seperti pembagian laba BUMN, penerimaan kembali pinjaman, dan penerimaan lain-lain Departemen Keuangan; (3) penerimaan penjualan seperti penjualan hasil pertanian, hasil farmasi, hasil penerbitan dsb; (4) penerimaan jasa seperti jasa rumah sakit, jasa kantor catatan sipil dsb; (5) penerimaan pendidikanseperti uang pendidikan, uang ujian masuk, uang ujian praktek dsb; (6) penerimaan kejaksaan dan pengadilan seperti legalisasi tanda tangan, denda tilang, ongkos perkara, uang leges dan sebagainya.
  • 14. Sedangkan menurut Undang – Undang No. 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Dalam Undang – Undang no. 20 tahun 1997 pasal 2 disebutkan bahwa kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi: 1. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah, antara lain berupa penerimaan jasa giro, sisa anggaran pembangunan, dan sisa anggaran rutin. 2. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam, antara lain berupa royalti di bidang perikanan, kehutanan, dan pertambangan. 3. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan, antara lain berupa dividen, bagian laba pemerintah, dana pembangunan semesta, dan hasil penjualan saham pemerintah. 4. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah, antara lain berupa pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan pelatihan, pemberian hak paten, merek, hak cipta, pemberian visa dan paspor, serta pengelolaan kekayaan negara yang tidak dipisahkan. 5. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi antara lain berupa lelang barang rampasan negara dan denda. 6. Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah, antara lain berupa hibah dan atau sumbangan dari dalam dan luar negeri baik swasta maupun pemerintah yang menjadi hak pemerintah. 7. Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.
  • 15. BAB III KEBIJAKAN UMUM PENERIMAAN PAJAK DAN NON PAJAK A. Kebijakan Penerimaan Perpajakan 1. Kebijakan Umum Optimalisasi Penerimaan Pajak Sumber pendapatan utama pemerintah yang paling potensional bersumber dari sektor perpajakan. Oleh karena itu pajak harus dikelola dengan baik dan benar dengan melakukan langkah-langkah yang tepat dalam melakukan optimalisasi potensi penerimaan pajak. Optimalisasi Penerimaan Pajak dilaksanakan melalui kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi Penerimaan Pajak Ekstensifikasi penerimaan pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar dan perluasan objek pajak dalam admintrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Ektensifikasi penerimaan pajak dilakukan dalam skala makro ataupun mikro. Ekstensifikasi dalam skala makro, ada dalam tataran kebijakan. Fiskus mengenakan pajak atas subyek ataupun obyek pajak yang semula belum dikenakan pajak. Ini dilakukan sejalan dengan perkembangan potensi ekonomi, baik melalui perkembangan teknologi industri, perdagangan, transportasi, maupun informasi. Dengan pengkajian yang komprehensif, dapatlah ditentukan subyek ataupun obyek pajak baru yang akan menambah penerimaan pajak. Ekstensifikasi dalam skala mikro, fiskus menambah wajib pajak terdaftar dari hasil mencermati adanya wajib pajak yang memiliki obyek pajak untuk dikenakan pajak, namun belum terdaftar dalam administrasinya. Ekstensifikasi dapat terjadi secara “soft”, yaitu wajib pajak secara suka rela mendaftarkan diri. Atau dapat juga, berdasarkan data yang dimilikinya fiskus melakukan pengukuhan secara jabatan. Intensifikasi Penerimaan Pajak Intensifikasi penerimaan pajak adalah kegiatan optimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap objek serta sumber pajak yeng telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP dan dari hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak. Dengan intensifikasi, fiskus mencermati apakah wajib pajak telah melaporkan seluruh obyek
  • 16. pajak yang ada padanya dengan jumlah yang sebenarnya. Titik beratnya adalah masalah teknis pemungutan pajak. Secara umum dilakukan dengan penyuluhan, dengan beragam cara dan melalui berbagai media. Secara khusus untuk wajib pajak tertentu, bisa dalam bentuk himbauan, konseling, penelitian, pemeriksaan dan bahkan penyidikan apabila terdapat indikasi adanya pelanggaran hukum. Sunset Policy yang sedang gencar dikampanyekan oleh Direktorat Jenderal Pajak, adalah kebijakan ekstensifikasi sekaligus intensifikasi. Ekstensifikasi bagi mereka yang belum terdaftar dan intensifikasi bagi yang sudah terdaftar. Dengan fasilitas tidak dikenakannya sanksi administrasi, diharapkan wajib pajak akanmemenuhi kewajiban pajaknya dengan benar. Di masa kini, ekstensifikasi dan intensifikasi akan lebih mengandalkan pada ketersediaan data. Berbagai data telah dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk diolah dan dieksekusi. Kebijakan pemerintah dalam mendukung pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak salah satunya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 yang berlaku mulai 27 Pebruari 2012 yang mewajibkan instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain untuk memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan ke Direktorat Jenderal Pajak. Data dan informasi dimaksud adalah data dan informasi orang pribadi atau badan yang dapat menggambarkan kegiatan atau usaha, peredaran usaha, penghasilan dan/atau kekayaan yang bersangkutan, termasuk informasi mengenai nasabah debitur, data transaksi keuangan dan lalu lintas devisa, kartu kredit, serta laporan keuangan dan/atau laporan kegiatan usaha yang disampaikan kepada instansi lain di luar Direktorat Jenderal Pajak. Kebijakan ini sangat mendukung pelaksanaan sistem self assessmentsecara murni dan konsisten. Karena dengan data dan informasi yang dihimpun, Direktorat Jenderal Pajak akan memiliki infrastruktur yang dapat digunakan untuk mendeteksi secara cepat dan akurat terhadap adanya kemungkinan ketidakpatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pengalaman empirik negara-negara maju yang berhasil menerapkan sistem ini, kepatuhan sukarela (voluntary compliance) adalah kunci utamanya. Dalam self assessment, wajib pajak dipercaya untuk menghitung pajaknya sendiri. Karena wajib pajak sendirilah yang tahu berapa penghasilan yang diterimanya dan hitungan pajak terutang, demikian juga dengan harta dan hutangnya. Kewajiban tersebut dituangkan dan dilaporkan dalam SPT. Apa yang dilaporkan melalui SPT tersebut pada dasarnya adalah penetapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.
  • 17. Administrasi pajak hanya menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan kepatuhan wajib pajak. Dengan sistem ini, sepanjang tidak ditemukan data yang menyimpang, maka otoritas penentuan besarnya jumlah pajak terutang sudah bergeser ke wajib pajak. Kondisi ideal tersebut dibayang-bayangi dengan kondisi sebaliknya. Membayar pajak bukanlah merupakan tindakan yang semudah dan sesederhana membayar untuk mendapatkan sesuatu (konsumsi), tetapi dalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional. Potensi bertahan untuk tidak membayar pajak sudah menjadi taxpayers behavior. 2. Pengendalian Penerimaan Pajak Adapun cara-cara mencegah terjadinya kebocoran perpajakan antara lain dapat berupa: a. Pemeriksaan pajak (tax audit) Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. b. Sistem Informasi dan Teknologi Pengendalian kebocoran melalui perbaikan sitem informasi dan teknologi ini bisa dilakukan dengan: - Dialog dan saling tukar pandangan antara Wajib Pajak dan fiskus Dengan adanya dialog antara wajib pajak dan fiskus ini diharapkan akan ditemukan titik temu dalam mengatasi permasalahan yang sering dihadapi oleh para wajib pajak yang kurang mempahami regulasi perpajakan. Dengan dialog diharapkan para wajib pajak lebih memiliki kesadaran dalam membayar pajak. - Penerapan Teknologi Informasi Teknologi informasi ini merupakan faktor utama yang menopang bangunan sistem administrasi perpajakan yang dikelola DJP, karena mampu menyajikan informasi secara akurat. Namun seandainya informasi yang tersaji tidak akurat, dapat dibayangkan keputusan yang diambil pun akan menjadi tidak tepat.
  • 18. c. Perbaikan Administrasi Pajak Administrasi perpajakan memiliki peranan yang krusial di dalam menentukan seberapa efektif sistem perpajakan suatu negara. Untuk mengoptimalkan administrasi perpajakan ini dilakukan dengan perbaikan dibeberapa sector antara lain : - Sumber Daya Manusia (SDM) Sumber Daya Manusia selama ini merupakan sumber keluhan masyarakat Wajib Pajak dan menjadi sumber yang menimbulkan citra negatif. Kondisi ini harus direspon dengan melakukan perubahan dari sisi manusia. Sasaran perubahan ini adalah dengan melaukan perbaikan pada remunerasi, perbaikan jenjang karir, kompetensi dan pendidikan, perbaikan pada sisi job grading, serta internalisasi nilai-nilai baru organisasi melalui penerapan kode etik. - Struktur Organisasi Struktur organisasi tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang dinamis dan cepat berubah. Struktur organisasi ini mempengaruhi efektivitas pelayanan kepada masyarakat dan bahkan dapat dimanfaatkan oleh pihak internal dan eksternal akibat adanya celah kelemahan dari sisi struktur yang tidak terintegrasi. Di sisi lain, strategi segmentasi Wajib Pajak hanya dapat dijalankan dengan lebih efisien, terarah dan fokus apabila struktur organisasi dirombak dengan tidak lagi berdasar jenis pajak tapi berdasar fungsi. Perubahan struktur organisasi ini juga memberi pengaruh pada perbaikan proses bisnis, mekanisme sistem dan prosedur, dan jalur koordinasi dan informasi. - Prosedur Perpajakan Prosedur pengurusan pajak diseluruh level dikeluhkan masyarakat sebagai berbelit-belit dan tidak efisien, serta menjadi salah satu sumber ekonomi biaya tinggi. Perbaikan pada proses bisnis merupakan aspek yang tidak dapat dipisahkan dengan perbaikan pada struktur organisasi. Mekanisme dan sistem prosedur akan menjadi lebih efisien jika proses bisnis tidak dipahami secara parsial, tetapi merupakan suatu jaringan besar yang saling terkait dan terintegrasi. Oleh karena itu, perbaikan prosedur harus diimbangi dengan memanfaatkan kelebihan dari teknologi informasi.
  • 19. d. Penegakan Hukum - Penegakan Hukum Kepada Wajib Pajak Sistem perpajakan di Indonesia adalah self assessment, di mana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri pajak yang terutang. Wajib pajak juga harus melaporkan kewajiban tersebut sesuai dengan jenis Pajak dan batas waktu yang telah ditentukan dalam undang-undang perpajakan. Agar pelaksanaan kewajiban perpajakan terwujud dengan baik, tidak hanya dilakukan penyuluhan dan pelayanan perpajakan kepada Wajib pajak. Tetapi juga dilksanakan tindakan penegakan hukum melalui verifikasi data, pemeriksaan pajak, penyidikan, dan penagihan pajak. - Penegakan Hukum kepada Fiskus Dalam rangka penerapan Good Governance (GG) yang didukukng oleh tiga pilar yang saling berhubungan. Dalam hal ini negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha, maka terhadap aparat perpajakan (fiskus) perlu dilakukan pengawasan. Penegakan hukum kepada fiskus meliputi penegakan disiplin sebagai PNS serta penegakan hukum terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). B. Kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak 1. Kebijakan dalam Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Pendapatan Negara BukanPajak yang berasaldaripemanfaatansumberdayaalambaikdarisektorMinyakbumidan gas( Migas) maupunpertambangan lain ( Non Migas) merupakansumberpendapatan Negara yang sangatpotensialkarenabegitubesarnyajenisobyek yang bisadikenakandantingkatcadangan yang terkandungdalambumi Indonesia. Adanyaupayauntukmelakukanoptimalisasi PNBP yang berasaldaripemanfaatansumberdayaalamtentunyaakanmemilikipengaruh signifikanterhadappenerimaannegaradari Langkahlangkahoptimalisasi PNBP PNBP yang secarakeseluruhan. yang berasaldaripemanfaatansumberdayaalambisadibagimenjadiduayaitumelaluikegiatanintensi fikasimaupunekstensifikasi.
  • 20. Langkahlangkahintensifikasiberartikegiatanoptimalisasidifokuskankepadapelaksanaan peningkatanpenerimaan yang berasaldariobyekobyekmaupunsubyekwajibbayar PNBP yang telahditetapkan. Beberapacontohkebijakan yang PNBP yang termasuklangkahintensifikasipenerimaan berasaldaripemanfaatansumberdayaalamyaitu : a. Efisiensi cost recovery dan penurunan rasio cost recovery terhadap gross revenue;Cost recovery adalah penggantian biaya operasi yang telah dikeluarkan kontraktor terlebih dahulu oleh pemerintah yang terdiri atas biaya eksplorasi, biaya produksi, dan biaya administrasi. Gross revenue adalah hasil penjualan produksi minyak dan gas bumi sebelum dikurangi dengan biaya pokok atau biaya produksinya b. Optimalisasi produksi pada lapangan yang saat ini ada melalui pencapaian target lifting migas; Lifting merupakan hasil penjualan produksi minyak dan gas bumi c. Pengawasan produksi dan pengaturan atas ekspor komoditas mineral dan batubara tertentu d. Penagihan atas penjualan hasil migas bagian pemerintah secara intensif e. Revisi UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terkait dibubarkannya Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) oleh Mahkamah Konstitusi f. Reviu besaran royalti batubara untuk pengusaha penambangan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam PP No.9 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang semula 3-7% menjadi 10-13,5% g. Negosiasi ulang Kontrak Kerjasama dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) h. Penyempurnaan peraturan tentang tata cara pemungutan, penagihan, pembayaran, dan penyetoran PNBP sektor pertambangan mineral dan batubara, dan i. KerjasamadengantimOptimalisasiPenerimaan Negara yang dibentukolehKementerianKoordinatorBidanPerekonomiandalamhalpengawasankepat uhanpelaksanaankewajibanpembayaran PNBP yang dilakukanolehpihakwajibbayar Langkahlangkahekstensifikasiberartikegiatanoptimalisasidifokuskankepadapeningkata njumlahobyekmaupunsubyekwajibbayar yang PNBP. Adapunlangkahlangkahekstentifikasi ditempuhuntukmeningkatkanpenerimaan berasaldaripemanfaatanSumberDayaalamyaitu : a. Penyederhanaandalam proses perizinan PNBP yang
  • 21. b. Term and Condition yang lebihmenarikuntukwilayahkerjaeksplorasiminyakbumidan gas yang berada di remote area c. Percepatanpengembanganlapanganbaru d. Penelaahanterhadapijinijintambang yang illegal danmenerbitkanijinbarusesuaidenganketentuan yang berlaku 2. Pengendalian PNBP Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan penerimaan yang tidak berasal dari pajak, namun penerimaan ini merupakan penerimaan yang bersumber dari masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan suatu instansi pemerintah pada masyarakat. Saat ini pemerintah sedang berupaya mengoptimalkan PNBP untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembagunan nasional, oleh karena itu dibutuhkan pengendalian internal yang baik untuk mencapai target PNBP sehingga tujuan pemerintah dapat tercapai. Pengendalian internal terhadap prosedur PNBP yang baik terlihat dari keakuratan pencatatan, kepatuhan, dan tingkat keefektifannya. Salah satu contohnya adalah penerapan PP nomor 46 Tahun 2002 yang menjadi alat pengendali internal terhadap PNBP di lingkungan Kanwil Badan Pertanahan Nasional Sumatera Utara, dimana peran PP nomor 46 Tahun 2002 sebatas controller dalam PNBP bukan sebagai pendongkrak atau penambah jumlah PNBP. Pada 2013, pemerintah menargetkan PNBP dari sektor pertambangan sebesar Rp 31 triliun atau meningkat dari target tahun ini yang ditetapkan sekitar Rp 29 triliun. Untuk target pendapatan negara dari pajak dan PNBP pertambangan pada 2013 adalah sebesar Rp 110 triliun. Sebelum tahun 1997, ketentuan perundang-undangan sebagai landasan penyelenggaraan dan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku, meliputi berbagai ragam dan tingkatan peraturan sehingga belum sepenuhnya mencerminkan kepastian hukum. Banyak dan beragamnya bentuk pengaturan juga mengakibatkan kekurangtertiban dan kerumitan dalam pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Oleh karena itu, dibentuknya Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1997 merupakan salah satu bentuk pengendalian Penerimaan Negara Bukan Pajak agar optimal. Adapun salah satu bentuk pengendalian yang dilakukan adalah seperti tertulis dalam Pasal 6 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1997 di mana Menteri dapat menunjuk
  • 22. Instansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut. Di sini adalah salah satu upaya pemerintah agar PNBP yang tersebar dan banyak ini dapat dipungut oleh pihak yang berwenang dalam bidang masing – masing, contohnya pada bidang pertambangan. Oleh karena itu kewajiban Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berkaitan dengan pemungutan pendapatan negara bukan pajak antara lain: a. Mengadakan intensifikasi pemungutan pendapatan negara yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya. b. Mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang negara. c. Melakukan penuntutan dan pemungutan ganti rugi atas kerugian negara. d. Mengintensifkan pemungutan sewa penggunaan barang-barang milik Negara. e. Melakukan penuntutan dan pemungutan denda yang telah diperjanjikan. f. Mengenakan sanksi atas kelalaian pembayaran piutang negara tersebut di atas. Menurut Menteri PAN-RB, peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi supervisi dan pengendalian PNBP pada Kementerian/Lembaga dapat dilakukan dengan cara mengefektifkan seluruh fungsi pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Unit Pengawasan Internal, serta pengawasan atasan langsung terhadap keseluruhan proses pengelolaan PNBP pada Kementerian/Lembaga. Untuk pengendalian PNBP ini, BPKP juga ikut berpartisipasi untuk menertibkan PNBP. Salah satunya yang dilakukan oleh Deputi perekonomian Bidang Instansi Pemerintah Pusat yang membentuk tim Optimalisasi Penerimaan Negara. Sebagai catatan, tim Teknis OPN pada 2004 dilaksanakan 236 auditor dari BPKP dan instansi mitra yang tergabung dalam 63 tim audit pada lima satuan tugas. Kelima satuan itu ialah pajak, bea dan cukai, PNBP sektor pertambangan, PNBP sektor kehutanan, PNBP sektor kelautan dan perikanan, serta PNBP sektor perhubungan. Kemudian BPKP juga melakukan asistensi penyusunan standard operating procedure (SOP) penerimaan pajak, bea cukai, dan bukan pajak. C. Optimalisasi Penerimaan Negara (APBN 2013) Pendapatan negara pada periode 2007 – 2011 mengalami pertumbuhan rata-rata 14,4 persen per tahun. Pertumbuhan tersebut berasal dari kontribusi penerimaan PNBP yang tumbuh rata-rata sebesar 11,4 persen per tahun, kontribusi penerimaan perpajakan yang tumbuh rata-rata sebesar 15,5 persen per tahun, dan penerimaan hibah yang tumbuh rata-rata sebesar 32,6 persen per tahun.
  • 23. Sementara itu, dalam APBN 2013 yang telah disahkan beberapa waktu yang lalu, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp1.529,7 triliun, yang terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar 78,01 persen, PNBP 21,7 persen, dan penerimaan hibah 0,29 persen. Penetapan target tersebut telah memperhitungkan asumsi ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, lifting migas, dan harga minyak, juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang akan ditempuh di tahun 2013. Target Perpajakan Dalam APBN 2013, penerimaan perpajakan direncanakan mencapai sebesar Rp1.192.9 triliun, atau meningkat 17,38 persen dari target APBNP 2012. Rencana tersebut terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri sebesar Rp1.134,3 triliun dan penerimaan pajak perdagangan internasional sebesar Rp58,7 triliun. Peneriman pajak dalam negeri terdiri dari penerimaan pajak penghasilan sebesar Rp584,9 triliun, pajak pertambahan nilai sebesar Rp423,7 triliun, pajak bumi dan bangunan sebesar Rp27,3 triliun, cukai sebesar Rp92 triliun, dan pajak lainnya sebesar Rp6,3 triliun. Sementara itu, penerimaan pajak perdagangan internasional terdiri atas penerimaan bea masuk sebesar Rp27 triliun dan bea keluar sebesar Rp31,7 triliun. Dalam arti yang lebih sempit (penerimaan perpajakan dibagi dengan PDB), tax ratio tahun 2013 mencapai 12,9 persen. Sementara itu, dalam arti luas di mana tax ratio mencakup penerimaan perpajakan ditambah dengan penerimaan SDA migas dan pajak daerah dibagi dengan PDB, tax ratio 2013 mencapai 15,8 persen. Tentu pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan perpajakan dengan tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi serta dunia usaha. Upaya tersebut ditempuh antara lain dengan: 1) meningkatkan perbaikan penggalian potensi perpajakan; 2) melakukan perbaikan kualitas pemeriksaan dan penyidikan pajak; 3) menyempurnakan sistem informasi teknologi; 4) melakukan perbaikan kebijakan perpajakan nasional yang diarahkan bagi perluasan basis pajak; 5) meningkatkan kegiatan sensus pajak nasional; 6) meningkatkan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai; 7) meningkatkan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai; 8) ekstensifikasi cukai; 9) menyesuaikan tarif PPnBM atas kelompok Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor; dan 10) pemberian insentif fiskal bagi kegiatan ekonomi strategis. Perlu kita ketahui bahwa kebijakan di bidang perpajakan tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan perpajakan. Kebijakan di bidang perpajakan pada hakikatnya juga
  • 24. untuk mendorong perekonomian nasional melalui pemberian insentif fiskal. Insentif fiskal tersebut dapat berupa pembebasan atau pengurangan PPnBM dalam rangka mendorong program Pemerintah untuk mengembangkan industri kendaraan bermotor. Dengan adanya pembebasan atau pengurangan PPnBM tersebut diharapkan dapat mendorong industri untuk menyediakan kendaraan dengan harga yang terjangkau masyarakat dan kendaraan bermotor yang ramah lingkungan (hybrid dan low carbon emission). Selain itu, perlu kita ketahui pula bahwa Pemerintah tetap berkomitmen untuk memberikan fasilitas perpajakan dalam bentuk pajak ditanggung Pemerintah, yang terdiri atas: 1) PPh DTP untuk komoditas panas bumi, 2) PPh DTP atas bunga, imbal hasil dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada pemerintah dalam penerbitan SBN di pasar internasional, dan 3) bea masuk DTP. PNBP Migas Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN 2013, diketahui bahwa PNBP masih didominasi oleh penerimaan SDA migas yang ditargetkan sebear Rp174,86 triliun. Penerimaan SDA non migas sebesar Rp22,33 triliun. Sementara itu, bagian Pemerintah atas laba BUMN ditargetkan sebesar Rp33,5 triliun. Namun demikian, jika kita perhatikan lebih lanjut, tentu bukan hal yang mudah untuk mencapai target penerimaan negara dari PNBP migas. Hal ini mengingat penerimaan PNBP dari migas sangat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti harga minyak, lifting minyak dan gas bumi yang dijadikan sebagai dasar perhitungan penerimaan SDA migas, dan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh dalam tahun 2013. Namun demikian, untuk mencapai target lifting migas, Pemerintah di antaranya akan melakukan upaya-upaya sebagai berikut: 1) mendorong optimalisasi pada lapangan eksisting dengan penerapan Enchaced Oil Recovery/EOR, 2) mempercepat pengembangan lapangan baru dan struktur idle, 3) term and condition yang lebih menarik untuk wilayah kerja yang berada di remote area dan/atau laut dalam, 4) meningkatkan kordinasi dengan instansi terkait untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan regulasi perijinan, dan tumpang tindih lahan dalam rangka peningkatan produksi minyak bumi nasional, serta 5) melaksanakan Inpres Nomor 2 tahun 2012 tentang Peningkatan Produksi Minyak Bumi Nasional.
  • 25. BAB IV TAX POLICY FOR EMERGING MARKET : DEVELOPING COUNTRIES Di negara berkembang, dalam menciptakan sistem perpajakan yang efektif dan efisien sering kali menghadapi beberapa tantangan yang berat. Pertama adalah masalah struktur ekonomi yang membuatnya sulit untuk membebankan dan menagih pajak-pajak tertentu. Kedua adalah terbatasnya kapasitas administrasi perpajakan. Ketiga adalah minimnya dan buruknya kualitas dari database yang dimiliki. Sehingga pada akhirnya kondisi politik negara berkembang kurang dapat menerima sistem perpajakan yang rasional. Negara berkembang sering dicirikan dengan : 1. Pertanian memiliki jumlah yang besar dalam total output dan penyediaan lapangan kerja, 2. Banyaknya aktivitas dan pekerjaan dalam sektor informal, 3. Terdapat banyak perusahaan kecil, 4. Jumlah yang kecil dari upah pada total pendapatan nasional, perusahaan modern, dan sebagainya. Karakteristik ini mengurangi kemungkinan ketergantungan pada pajak modern tertentu seperti pajak pendapatan orang pribadi dan pada pajak pertambahan nilai. Dan juga mengurangi kemungkinan pencapaian perpajakan tingkat tinggi. Dalam peranannya sebagai konsekuensi struktur ekonomi sebagai hasil dari literasi yang rendah dan human capital yang rendah, ini sangat sulit untuk mengkombinasikan semua bahan untuk membangun sebuah administrasi perpajakan yang baik. Sebagai akibatnya Negara sering mengembangkan sisem perpajakan mereka untuk mengambil apapun pilihan yang mereka punya daripada mengembangkan sistem perpajakan modern dan efisien. Satu konsekuensi pada situasi ini adalah bahwa banyak negara berkembang sering berujung dengan terlalu banyaknya sumber pajak yang kecil, terlalu besar sebuah kepercayaan terhadap pajak perdagangan luar negeri, dan pendayagunaan pajak pendapatan orang pribadi yang kurang maksimal. Kantor perpajakan dan statistik mempunyai kesulitan dalam hal menghasilkan statistic yang dapat diandalkan dan detail. Hal ini dikarenakan peran yang luas dimainkan oleh kegiatan informal, persyaratan pelaporan/pemberitaan yang dibatasi, banyak kegiatan yang tidak
  • 26. dilaksanakan oleh perusahaan modern, dan karena adanya keterbatasan pembiayaan. Kekuarangan data yang dapat diandalkan ini, memberikan kesulitan bagi pembuat kebijakan untuk menilai dampak potensial dari perubahan sistem perundang-undangan perpajakan. Akhirnya ini baik untuk diketahui bahwa negara berkembang cenderung memiliki distribusi pendapatan yang lebih buruk dibanding dengan negara industry. Distribusi pendapatan yang sangat tidak merata ini mempunyai 2 implikasi, pertama bahwa untuk menghasilkan penerimaan pajak yang tinggi, deciles yang tinggi harus dipajaki secara signifikan dan proporsional dari pada deciles yang rendah. Kedua, kekuatan ekonomi dan politik sering di konsentrasikan pada deciles yang tinggi sehingga wajib pajak yang lebih kaya mampu untuk menghindar dari reformasi perpajakan yang akan berpengaruh buruk terhadap mereka. TINGKAT DAN SUSUNAN PENERIMAAN PAJAK Dalam perspektif makroekonomi, aspek dari sistem perpajakan yang menjadi perhatian dari para pembuat kebijakan di Negara berkembang adalah : 1. Apakah tingkat perpajakan keseluruhan yang ada, yang ditunjukan sebagai rasio pendapatan perpajakan terhadap pendapatan domestic bruto telah sesuai, 2. Level khusus yang diberikan, apakah komposisi penerimaan pajak yang ada telah sesuai (biasanya dalam urusan penerimaan relative terhadap pajak konsumsi). Sesuai yang diharapkan disini sebagian berasal dari keyakinan publik bahwa biaya kesejahteraan meningkat dengan adanya peningkatan perpajakan, dan bahwa, dalam pilihan antara penerimaan pajak dan konsumsi, yang terakhir adalah lebih buruk dalam mempengaruhi pertumbuhan jangka panjang. Literatur yang luas tentang teori pajak optimal memberikan sedikit panduan praktis dalam pilihan tingkat perpajakan secara keseluruhan. Literature yang ada sedikit lebih membantu dalam pilihan antara pajak pendapatan dan pajak konsumsi, tapi bahkan di sini nilainya terbatas. Tingkat Pendapatan Pajak Pertimbangan Teoritis Alasan utama mengapa teori pajak optimal hanya sedikit membahas tentang memilih keseluruhan beban pajak bagi perekonomian yakni bahwa banyak dari teori ini telah dikembangkan untuk menyarankan struktur pajak yang optimal dalam konteks statis untuk menaikkan beban pajak yang diberikan. Dengan demikian, teori tradisional belum mengintegrasikan sisi pengeluaran dari anggaran dalam analisisnya. Untuk itu perlu, tujuan pola kebijakan normatif, adanya model yang memiliki manfaat yang jelas pada pengeluaran
  • 27. publik yang akan dibiayai oleh penerimaan pajak. Dengan kata lain, menentukan tingkat pajak optimal secara konseptual setara untuk menentukan tingkat pengeluaran pemerintah yang optimal. Perbandingan-perbandingan internasional Kurang jelasnya pendekatan alternatif untuk menilai apakah tingkat pajak secara keseluruhan di negara berkembang sudah "tepat" , telah diperbandingkannya rata-rata beban pajak antara negara berkembang dan maju, dengan memperhitungkan karakteristik beberapa negara. Hal ini jelas bahwa pendekatan berdasarkan statistic yang meskipun populer dan berguna, tidak memiliki dasar teoritis yang kuat. Pendekatan ini menjadi cukup modis, terutama di tahun 1960-an dan 1970-an. Rasio penerimaan pajak ini berkorelasi terhadap PDB (variabel dependen) untuk kelompok negara besar terhadap beberapa variabel independen, untuk negara-negara yang sama, yang dapat diharapkan mempengaruhi rasio pajak. Variabel yang sering digunakan dalam studi pendapatan per kapita adalah pangsa output pertanian dalam PDB, pangsa ekspor mineral dalam PDB, keterbukaan ekonomi (diukur dengan pangsa impor dan ekspor dalam GDP), rasio uang untuk PDB, dan variabel lainnya. Ketika diselesaikan dengan data untuk negara tertentu, persamaan regresi diperkirakan menyediakan rasio pajak hipotetis untuk negara itu. Hal ini, rasio pajak kemudian dibandingkan dengan ratio pajak negara yang sebenarnya. Perbandingan antara rasio pajak yang diperkirakan dari persamaan dan tingkat actual perpajakan bagi negara menunjukkan apakah, dalam perbandingan dengan Negara lain, dan dengan mempertimbangkan karakteristik sendiri, tingkat pajak negara di atas atau di bawah yang diharapkan. Pajak yang berasal dari rasio ini telah ditafsirkan untuk mencerminkan upaya tingkat pajak yang negara itu. Seperti dikatakan sebelumnya, seperti pendekatan statistic yang tidak memiliki dasar teoritis dan tidak boleh ditafsirkan untuk menunjukkan beban pajak "Optimal" bagi Negara manapun. Seperti Pendekatan yang telah sesuai baik dalam pembentukan benchmark dimana suatu tingkat pajak negara bisa dinilai terhadap norma dari Negara-negara yang sejenis dan dalam mengantisipasi kemungkinan perkembangan masa depan dimana perekonominya menjadi lebih maju. Bahkan, regresi biasanya menunjukkan bahwa, Ceteris Paribus pendapatan per kapita yang lebih tinggi diimbangi dengan rasio dari pendapatan pajak terhadap PDB yang lebih tinggi. Seperti telah disebutkan, banyak penelitian telah berusaha untuk mengidentifikasi faktor penentu tingkat pajak. Salah satu faktor penentu yang paling umum digunakan yakni
  • 28. pendapatan per kapita, biasanya dengan alasan bahwa pembangunan ekonomi akan membawa dampak pada peningkatan permintaan dalam pengeluaran publik (Tanzi, 1987) serta pasokan/penawaran yang lebih besar dari kapasitas/potensi perpajakan untuk memenuhi tuntutan tersebut (Musgrave, 1969). Pertimbangan ini menyarankan dengan dukungan empiris umum yang kuat bahwa ada korelasi positif antara tingkat pajak dan ekonomi pembangunan. Mereka juga menyarankan, dalam teori, bahwa arah sebab-akibat cenderung bergeser dari pembangunan pada tingkat pajak, dan bukan sebaliknya. Hal ini penting karena umumnya gagasan bahwa tingkat pajak yang lebih tinggi akan menghasilkan distorsi yang lebih besar dan dengan demikian akan merugikan/menghambat pertumbuhan, ini tidak selalu bertentangan dengan korelasi yang diamati antara tingkat pajak dan pembangunan. Implikasi kebijakan utama dari diskusi di atas untuk negara-negara berkembang adalah bahwa pembangunan ekonomi akan lebih sering tidak menghasilkan tambahan kebutuhan atas penerimaan pajak untuk membiayai kenaikan pengeluaran publik sementara pada saat yang sama meningkatkan kemampuan negara untuk meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan tersebut Isu penting dalam diskusi ini melibatkan komposisi pendapatan, pertama, penghasilan relatif perpajakan atas konsumsi, dan kedua, di bawah konsumsi perpajakan, pengenaan pajak pada impor konsumsi domestik. Pertimbangan pertama masalah konsumsi pendapatan pajak campuran yang optimal. Dalam mengevaluasi manfaat dari kedua basis pajak, baik efisiensi dan ekuitas terutama dalam Negara berkembang diberikan Gini koefisien yang tinggi. Namun, literatur teoritis cenderung berfokus pada terdahulu. Kepercayaan bahwa pajak pendapatan memerlukan biaya kesejahteraan yang lebih tinggi (efisiensi) daripada pajak konsumsi terutama berdasarkan pengamatan bahwa pajak pendapatan terdiri dari dua komponen besar: pajak tenaga kerja dan pajak modal. Karena pajak tenaga kerja adalah setara dengan pajak atas konsumsi dalam kerangka antarwaktu, pendapatan pajak menimbulkan tambahan distorsi dalam tabungan-yang hilang dari pajak konsumsi. keputusan yang didasarkan pada pertimbangan siklus hidup, campuran/kombinasi optimal pajak pendapatan dan pajak konsumsi akan tergantung sepenuhnya pada elastisitas yang relevan, yaitu persediaan tenaga kerja dan saving. Di negara berkembang, dampak perpajakan pada akumulasi modal fisik secara tradisional menerima perhatian yang besar yang pada gilirannya telah menyebabkan penggunaan insentif pajak untuk promosi yang berlebihan. Keprihatinan lain dalam pilihan antara pajak
  • 29. pendapatan dan pajak konsumsi melibatkan dampak relatif (vertikal) ekuitas. Kekhawatiran ini sangat penting mengingat distribusi pendapatan tidak merata di negara berkembang. Secara tradisional, telah terpikirkan bahwa pajak konsumsi inheren lebih regresif dari pajak pendapatan, karena secara administrative tidak layak untuk menerapkan secara efektif, dalam skala yang luas, ukuran tarif pajak pada consumption. Dari penilitian didapat beberapa hasil yang meragukan yaitu bahwa Pertama, bentuk pajak konsumsi tradisional, yaitu pajak konsumsi terjadi (seperti pajak pertambahan nilai (PPN) atau pajak penjualan ritel), telah ditemukan menjadi jauh lebih regresif dari umumnya ketika dilihat dari siklus hidup- dari pada perspective statis, Kedua, setidaknya dalam teori, konsumsi dapat dikenakan pajak atas dasar ukuran yang sama sebagai pendapatan, dengan memungkinkan pemotongan tak terbatas dari pendapatan dari tabungan. Beralih ke isu pajak impor, ketergantungan tradisional bea masuk impor sebagai pemegang pajak yang potensial dalam Negara berkembang menyiratkan bahwa menurunkan tarif harga bisa menyebabkan konsekuensi ekonomi dan pendapatan yang signifikan dalam negara ini. Pertama dan terpenting, pengurangan tarif, ketika terstruktur dengan wajar dan tidak disertai dengan kenaikan lain secara eksplisit atau hambatan perdagangan implisit, akan mengarah turunya nominal dan perlindungan efektif. Kedua, pengurangan tarif juga bisa mengakibatkan kerugian yang signifikan pada pendapatan anggaran, setidaknya dijalankan dalam jangka pendek sebelum volume impor masuk direspon. Sementara mengurangi perlindungan industri domestic dari persaingan asing adalah konsekuensi yang tak terelakkan atau bahkan tujuan dari setiap program liberalisasi perdagangan, mengurangi pendapatan anggaran bisa menjadi tidak diinginkan oleh-produk dari program yang perlu ditujukan. Pendapatan kompensasi yang layak di dalam situasi yang hampir selalu melibatkan penambahan pajak konsumsi dalam negeri; hal ini jarang akan meningkatkan pajak pendapatan yang akan dianggap sebagai pilihan yang layak atas dasar kebijakan baik (karena dianggap mereka berdampak negatif terhadap investasi) dan perbandingan-perbandingan internasional. Meskipun sulit untuk menarik kejelasan pola kebijakan normatif dari atas perbandingan internasional mengenai campuran pendapatan pajak konsumsi, menarik implikasi kebijakan positif diungkapkan oleh perbandingan ini adalah bahwa ekonomi pembangunan cenderung menyebabkan pergeseran relative atas komposisi pendapatan dari pajak konsumsi ke pajak pendapatan pribadi. Pada setiap titik waktu tertentu,
  • 30. bagaimanapun kebijakan perpajakan negara-negara berkembang tidak begitu banyak menentukan campuran pajak optimal seperti pada a. memahamidenganjelastujuannya yang akandicapaiolehsetiappergeserandalamcampuran, b. menilaikonsekuensi/dampakekonomidaripergeserandalamefisiensidanmasalahekuitas-dalammaksudtujuan yang memungkinkan, dan c. menerapkantindakankompensasi-kemungkinan non-pajak (misalnya, pengeluaran), jikamereka yang dibuatlebihburukolehpergeseraniniadalahdaridesil yang miskin. ISU KEBIJAKAN DALAM PAJAK UTAMA YANG DIPILIH Di negara-negara berkembang di mana pasar mengambil peranan penting dalam mengalokasikan sumber daya, yang paling penting dari tujuan kebijakan pajak adalah untuk meminimalkan campur tangan sistem pajak dalam proses alokasi, subjek, pendapatan dan redistribusi kebutuhan. Ini berarti bahwa sistem perpajakan harus netral dalam desain yang memungkinkan, itu juga harus memiliki prosedur dan aturan yang sederhana, dan administrasi yang transparan. Berikut ini adalah subbagian kebijakan perpajakan yang penting yang terjadi di Negara berkembang. Pajak Pendapatan Orang Pribadi Umum konseptual masalah yang berhubungan dengan Personal Income Tax (PIT) telah dibahas secara komprehensif di Cnossen dan Bird (1990), meskipun fokus studi yang ada di OECD negara. Di negara berkembang isu mengenai bunga biasanya dalam lingkup yang lebih sempit, tetapi umumnya membutuhkan perhatian yang lebih yang dibayar untuk implikasi administrasi mereka, mengingat bahwa kemampuan administrasi jauh lebih mengikat dalam negara-negara ini dibandingkan di negara maju. Juga, fakta bahwa pendapatan upah sering kali merupakan bagian kecil dari pendapatan nasional yang memberikan kontribusi terhadap kesulitan dalam menyelenggarakan PIT tersebut sebagai sumber pendapatan yang signifikan. Struktur tariff Setiap pembahasan tentang PIT di negara-negara berkembang harus mulai dengan pengamatan bahwa pajak ini telah menghasilkan pendapatan yang sangat sedikit di sebagian besar negara dan bahwa jumlah individu yang dikenakan pajak ini dan, terutama, yang wajib
  • 31. pada tarif pajak tertinggi marjinal, sangat kecil. Tingkat struktur PIT sering menjadi instrumen kebijakan yang paling nyaman dan terlihat bagi kebanyakan pemerintah dalam mengembangkan negara untuk menekankan komitmen mereka dengan keadilan sosial, dan karenanya untuk mendapatkan dukungan politik untuk kebijakan mereka. Oleh karena itu, tidak mengherankan untuk menemukan bahwa banyak negara-negara berkembang sangat mementingkan untuk mempertahankan beberapa tingkat tariff progresivitas nominal PIT dengan menerapkan banyak golongan tarif pajak, dan enggan untuk melakukan reformasi PIT yang akan menyarankan untuk mengurangi komitmen tersebut. Dan dengan kebanyakan pengurangan dan pemotongan khusus yang umumnya ditemukan dalam mengembangkan negara-negara berkembang dengan keuntungan pendapatannya tinggi. (misalnya, potongan keuntungan modal dari pajak, potongan sumbangan untuk biaya medis dan pendidikan, randahnya pajak atas pendapatan finansial). Keringanan pajak diberikan dalam bentuk pemotongan ini sangat mengkhawatirkan di bawah tarif progresif nominal PIT yang tinggi (dalam hal penghematan pajak tersirat) karena nilainya bertambah dengan golongan tarif dimana wajib pajak berada. Pengalaman dengan reformasi PIT di Negara berkembang (maupun di negara maju negara, dalam hal ini) cenderung untuk menyarankan, bahwa tarif progresif efektif dapat ditingkatkan dengan mengurangi tingkat tarif progresivitas nominal dan jumlah golongan tarif, dan mengurangi pengecualian dan pemotongan. Jika kendala batasan politik mencegah arti dari restrukturisasi tarif, peningkatan ekuitas substansial masih dapat dicapai dengan mengganti pemotongan PIT dengan kredit pajak, yang akan memberikan keuntungan yang sama bagi pembayar pajak pada semua golongan tarif. Penggunaan kredit pajak yang signifikan sejauh ini, bagaimanapun, masih sangat jarang di negara berkembang. Basis pajak Sebagai tambahan terhadap masalah tingginya tingkat pemotongan dan pengurangan yang cenderung mempersempit dasar pajak dan menghilangkan banyak progresivitas efektif dari struktur tariff progresif nominal, seperti disebutkan di atas, adalah umum untuk menemukan bahwa PIT (serta CITS, dalam hal ini) di negara berkembang yang penuh dengan pelanggaran berat terhadap dua prinsip dasar kebijakan pajak yang baik pada tingkat praktis : simetri dan inclusiveness. Prinsip simetri ini mengacu pada pemulihan untuk tujuan perpajakan dari keuntungan dan kerugian dari setiap sumber pendapatan, misalnya, jika keuntungan dikenakan pajak, maka
  • 32. kerugian harus menjadi pengurang pajak. Prinsip inklusif berhubungan dengan menangkapan dari aliran pendapatan dalam pajak bersih(kecuali eksplisit dikecualikan) di beberapa titik sepanjang bagian aliran, misalnya, jika pembayaran adalah dikecualikan di pihak penerima, kemudian seharusnya tidak menjadi pengurang pada pihak pembayar. Pelanggaran atas prinsip ini secara umum, menyebabkan distorsi dan ketidakadilan. Sangat mudah untuk melihat bagaimana ketentuan-ketentuan perpajakan dapat dimanfaatkan untuk derajat yang bervariasi oleh para pembayar pajak untuk menghindari pajak. Untuk mengatasi mereka, perbaikan adalah dengan penghapusan baik pengurangan atau pembebasan (Tapi tidak keduanya), dan pilihan antara keduanya tergantung sebagian besar pada pertimbangan administrasi. Penjagaan Pajak Atas pendapatan Finansial Perlakuan pajak atas penghasilan Finansial khususnya dalam Negara berkembang dengan kemampuan administrasi pajak yang terbatas, sebagai bentuk penghasilan alternatif tersebut dapat dengan mudah disamarkan, ditukarkan, dan sebaliknya jika ketentuan-ketentuan pajak tidak ditulis dengan cermat untuk berurusan dengan mereka. Di sini, dibahas dua isu penting berhubungan dengan perpajakan bunga dan dividen. Di banyak negara berkembang, pendapatan bunga, jika dikenakan pajak secara keseluruhan, dikenakan pajak untuk alasan administrasi melalui pemotongan pajak final dengan tarif yang umumnya di bawah batas atas PIT rate dan tarif CIT. Rendahnya tarif pajak atas pendapatan bunga ditambah dengan pemotongan penuh pengeluaran bunga yang menyiratkan bahwa yang signifikan penghematan pajak dapat direalisasikan cukup jelas melalui transaksi tersebar. Oleh karena itu, penting bahwa aplikasi pemotongan final atas pendapatan bunga ditargetkan secara hati-hati, misalnya, pemotongan pajak final tidak diterapkan jika wajib pajak memiliki pendapatan usaha. Perlakuan pajak atas dividen menimbulkan masalah perpajakan ganda yang terkenal. Dalam kebanyakan negara-negara berkembang, pengenaan pajak ganda dividen dihilangkan, atau setidaknya sebagian diatasi melalui berbagai langkahlangkah bantuan baik di perusahaan atau level pemegang saham. Untuk sebagian besar negara berkembang, pilihan yang wajar adalah lebih baik dividen dibebaskan dari PIT sama sekali, atau pajak mereka dikenakan tarif rendah, mungkin melalui suatu pemotongan pajak final pada tingkat yang sama seperti yang dikenakan pada pendapatan bunga (jika ada). Pajak Penghasilan Perusahaan
  • 33. Tarif CIT ganda Negara berkembang (misalnya, Mesir, Paraguay, Vietnam, Zambia) lebih rentan memiliki tariff ganda yang dibedakan di sepanjang garis sektoral (termasuk pembebasan lengkap dari sektor pajak tertentu, terutama sektor parastatal) dibandingkan di negara-negara maju, mungkin sebagai peninggalan rezim ekonomi masa lalu yang menekankan peran negara dalam alokasi sumber daya. Bagaimanapun, Praktek semacam ini, jelas merugikan berfungsinya kekuatan pasar (yakni, alokasi sektoral sumber daya akan terdistorsi oleh perbedaan dalam tarif pajak) dan, karenanya, tidak dapat dipertahankan jika pemerintah berkomitmen nyata untuk ekonomi pasar. Penyatuan tariff ganda lintas sektor dimana mereka berada adalah isu kebijakan pajak penting yang beredar di negara-negara berkembang. Penyusutan Depresiasi diperbolehkan atas aset fisik untuk tujuan pajak adalah salah satu elemen yang paling penting dalam struktur CIT dalam menentukan biaya modal, dan profitabilitas investasi. Merancang sistem depresiasi yang tepat, sangat penting untuk mendorong iklim investasi yang menguntungkan. Namun, meskipun kelemahan yang paling umum ditemukan dalam sistem depresiasi dalam Negara berkembang meliputi: (1) jumlah kategori aset dan tingkat depresiasi berlebihan; (2) rendahnya tariff penyusutan yang berlebihan, dan (3) struktur tarif depresiasi yang tidak sesuai dengan tingkat keusangan relatif aset pada kategori asset yang berbeda. Perbaikan kekurangan ini harus mendapatkan prioritas tinggi dalam musyawarah kebijakan pajak di negara-negara. Dalam sistem penyusutan restrukturisasi, negara-negara berkembang dapat berpedoman pada beberapa hal berikut: (1), mengklasifikasikan asset, katakanlah kedalam tiga atau empat kategori yang seharusnya lebih dari cukup; (2) hanya satu tarif penyusutan yang harus melekat pada setiap kategori aset; (3) tariff penyusutan umumnya harus ditetapkan lebih tinggi dari umur ekonomis yang sebenarnya sebagai kompensasi atas inflasi mekanisme dan (4) dengan alasan administratif, metode saldo menurun masih belum umum digunakan di negara-negara berkembang, mereka lebih suka metode garis lurus. Metode saldo menurun memungkinkan penyatuan dari semua aset pada kategori aset yang sama dan akun untuk untuk capital gain dan kerugian dari pelepasan aset, sehingga secara substansial menyederhanakan persyaratan pembukuan. Pajak Pertambahan Nilai, Cukai, dan Tarif Impor Pajak Pertambahan Nilai
  • 34. Salah satu reformasi pajak yang paling terlihat dilakukan oleh negara-negara berkembang selama tiga dekade terakhir telah dikenalkan sebagai PPN. Karena PPN sekarang dapat ditemukan dimayoritas besar negara berkembang, 34 isu kebijakan pajak yang beredar di bidang pajak konsumsi dalam negeri di negara-negara tidak lagi menggantikan omset pajak mengalir, kecuali desain PPN yang tepat dan ruang lingkup pajak cukai. Sementara PPN yang telah diadopsi di negara-negara berkembang, hampir tanpa pengecualian, diterapkan melalui kredit-faktur mekanisme negara-negara di Eropa Barat, sering menderita dari keterbatasan ketidak lengkapan dalam aplikasi dalam satu bentuk atau lainnya. Hal ini terlalu umum untuk ditemukan, misalnya, bahwa sektor penting, terutama jasa dan sektor grosir dan eceran, telah keluar meninggalkan jaring PPN, atau bahwa mekanisme kredit yang terbatas (yakni, penolakan atau penundaan dalam memberikan kredit yang tepat untuk pemasukan PPN), terutama ketika datangnya capital goods. Fitur ini memungkinkan tingkat aliran yang pokok untuk tetap dalam sistem, dan dengan demikian sangat mengurangi manfaat dari memperkenalkan PPN di tempat pertama. Keterbatasan Perbaikan seperti dalam desain PPN dan administrasi oleh karena itu harus diberikan prioritas yang tinggi di negara berkembang. Aspek lain yang layak perhatian adalah adopsi pada bagian dari banyak Negara berkembang dari dua atau tingkat lebih (termasuk tariff nol penawaran nonexport tertentu). Sementara tariff ganda cenderung mempersulit administrasi PPN, mereka secara politik pura-pura menarik melayani-meskipun tidak selalu efektif untuk sebuah tujuan ekuitas. Pada kenyataannya, sebagian besar Negara-negara OECD juga memiliki beberapa tariff ganda. Namun, tarif administratif untuk menangani ekuitas memiliki tarif ganda PPN yang cenderung lebih tinggi dalam negara berkembang dibandingkan di negara maju. Cukai Kelemahan yang paling menonjol dari sistem cukai yang ditemukan di banyak negara berkembang adalah tidak tepatnya luasan cakupan mereka terhadap produk- yang sering dijadikan untuk alasan pendapatan, tapi kadang-kadang untuk alasan yang sulit untuk dibedakan sebagai penerimaan marjinal yang dibangkitkan dari beberapa barang dibebani cukai (yang seharusnya tidak excisable) dapat juga tidak signifikan. Seperti diketahui, alasan ekonomi dari cukai yang mengesankan ini sangat berbeda dari pembebanan pajak konsumsi secara umum, seperti PPN. Sementara yang terakhir harus berbasis luas sehingga untuk memaksimalkan pendapatan dengan distorsi minimal, yang
  • 35. terdahulu harus sangat selektif, menargetkan beberapa barang sebagian besar dengan alasan bahwa konsumsi mereka menyebabkan eksternalitas negatif pada masyarakat. Kebetulan bahwa daftar barang biasanya dianggap excisable atas dasar seperti (Misalnya, tembakau, alkohol, dan minyak produk; serta kendaraan bermotor) yang biasanya sangat sedikit dan permintaan inelastis. Jadi, sistem cukai yang baik adalah selalu tanpa terkecuali dicirikan oleh kemampuan untuk menghasilkan pendapatan dari dasar sempit dan dengan biaya relatif administrasi rendah. Tarif impor Seperti dicatat sebelumnya, mengurangi tarif impor sebagai bagian dari keseluruhan program perdagangan bebas merupakan tantangan kebijakan utama saat ini yang dihadapi sejumlah besar negara berkembang. Dari perspektif kebijakan pajak, tantangan ini melibatkan dua keprihatinan yang memerlukan kehati-hatian. Pertama, adalah penting untuk memastikan bahwa tarif nominal yang dikurangi tidak menyebabkan perubahan yang tidak diinginkan dalam tingkat yang relatif terhadap perlindungan efektif di sektor yang mungkin terjadi dari kecerobohan atau perbedaan yang membingungkan sejauh yang pengurangan tarif nominal dipengaruhi pada input dan output. Sementara perlindungan yang efektif adalah konsep yang dibangun dengan baik dalam ilmu ekonomi, dalam praktek perhatian program pengurangan tariff program adalah semua terlalu sering terfokus pada tingkat tariff nominal. Salah satu cara sederhana memastikan bahwa konsekuensi yang tidak diharapkan akan mengurangi semua tarif harga nominal dengan proporsi yang sama kapan tarif tersebut perlu diubah. Perhatian kedua pengurangan tarif nominal adalah kemungkinan hilangnya pendapatan jangka pendek mereka mungkin perlukan. di sini, strategi harus relatif jelas, dan harus melibatkan tiga langkah kompensasi yang dipertimbangkan dalam urutan: (1) mengurangi lingkup pengecualian tarif di sistem yang ada; (2) kompensasi untuk pengurangan tarif pada impor yang dikenakan cukai dengan peningkatan yang sepadan dalam tariff cukai mereka tingkat, dan akhirnya (3) menyesuaikan tingkat pajak konsumsi umum (seperti sebagai PPN) untuk memenuhi sisa penerimaan yang dibutuhkan. Insentif Pajak Pemberian insentif perpajakan sering ditujukan untuk menarik investasi baru missal seperti dorongan investasi dalam area yang kurang berkembang, atau mengecilkan investasi di area yang ramai. Namun hal ini juga memberikan kekhawatira akan adanya tambahan biaya yang harus dikeluarkan negara (misalnya, insentif pajak dapat disalahgunakan oleh perusahaan
  • 36. yang sudah ada menyamar sebagai kontrak baru melalui reorganisasi nominal). Untuk investor asing, target utama dari insentif pajak dalam Negara berkembang adalah keputusan untuk memasuki sebuah negara yang biasanya akan tergantung pada seluruh faktor, antara lain yang ketersediaan insentif pajak, namun ini tidak menjadi hal yang penting bagi mereka. Keberadaan sumber daya alam , stabilitas politik dan ekonomi, transparansi hukum dan peraturan sistem, serta tersedianya institusi pendukung (misalnya, perbankan, transportasi, komunikasi, dan infrastruktur lainnya fasilitas), kemudahan repatriasi/pengembalian keuntungan, dan ekonomi dan tenaga kerja yang terampil, biasanya jauh lebih menentukan daripada pertimbangan pajak dalam menentukan lokasi investasi yang cocok. Jika faktorfaktor yang menguntungkan, dan sistem pajak negara sejalan dengan norma-norma internasional, maka insentif pajak akan memainkan peran pada margin dalam mempengaruhi keputusan investor . Insentif pajak juga bisa menjadi nilai yang dapat dipertanyakan kepada investor asing karena manfaat yang sebenarnya dari insentif dapat tidak menjadi perhatian investor yang bersangkutan, melainkan perbendaharaan negara asalnya. Hal ini muncul karena penghasilan apapun yang terhindar dari pajak oleh negara tuan rumah dapat dikenakan pajak oleh Negara asal investor jika sistem pajak yang terakhir ini didasarkan pada prinsip asal (yakni, insentif bisa mengurangi jumlah kredit pajak yang tersedia untuk investor), kecuali klausa penghindaran pajak termasuk dalam perjanjian bilateral pajak berganda. Saat ini, banyak negara maju semakin enggan untuk memberikan treaties/pengecualian. Tax Holiday dan pengurangan Tarif Pajak Dari semua berbagai bentuk insentif pajak, tax holiday adalah yang paling populer di negaranegara berkembang. Sementara diakui sederhana untuk mengelola, mereka memiliki banyak kekurangan , bahkan meskipun bersama untuk beberapa derajat jenis insentif lainnya, terutama: (1) dengan membebaskan keuntungan terlepas jumlah mereka, tax holiday cenderung memberikan manfaat kepada investor yang mengharapkan keuntungan yang tinggi dan akan dilakukan yang investasi bahkan jika tidak ada insentif yang diberikan; (2) liburan pajak memberikan insentif yang kuat untuk menghindari pajak, sebagai perusahaan yang dipajaki bisa masuk ke dalam hubungan ekonomi dengan perusahaan yang dikecualikan untuk menggeser keuntungan kepada perusahaan tersebut melalui transfer pricing; (3) durasi liburan pajak, bahkan jika secara resmi terikat waktu, rawan terhadap penyalahgunaan dan pengembangan oleh investor melalui pendesainan kembali investasi yang ada sebagai investasi baru (misalnya, menutup dan restart proyek yang sama dengan nama yang berbeda tetapi dengan kepemilikan yang sama); (4) tax holiday yang terikat waktu cenderung menarik
  • 37. proyek jangka pendek, yang biasanya tidak bermanfaat bagi ekonomi. Yang terakhir ini mungkin menjadi menguntungkan hanya menjelang akhir liburan dan, karenanya, dapat menggunakan sedikit seperti liburan bahkan jika kerugian dapat dilakukan ke depan melampaui masa liburan (jika kerugian tidak diperbolehkan untuk dibawa maju ke periode pasca-liburan, liburan pajak bisa, dalam kondisi tertentu, menjadi disinsentif untuk investment, dan (5) biaya pendapatan untuk anggaran jarang transparan, kecuali perusahaan yang menikmati taxholiday masih diperlukan untuk file tepat penembalian pajak, dalam hal administrasi sumber daya harus ditujukan untuk kegiatan yang menghasilkan pendapatan yang kecil/nirlaba, dan sering kali manfaat dari liburan pajak akan ditiadakan: memungkinkan investor untuk tidak berurusan dengan otoritas pajak. Tunjangan Investasi dan kredit pajak Dibandingkan dengan tax holiday , insenive pajak ini memiliki sejumlah keunggulan. Mereka, misalnya, instrument penargetan jauh lebih baik dari tax holiday untuk mempromosikan jenis investasi tertentu, dan biaya pendapatan mereka jauh lebih transparan dan lebih mudah untuk dikontrol. Sebuah cara khusus yang sederhana dan efektif mengelola sistem kredit pajak adalah sebagai berikut. Setelah jumlah kredit pajak untuk diberikan pada sebuah perusahaan yang berkualitas ditentukan, maka akan "disetor" ke akun pajak khusus (disimpan hanya di perusahaan wajib pajak) dalam bentuk entri pembukuan. Perusahaan kualifikasi untuk insentif ini akan sama dalam segala hal diperlakukan seperti wajib pajak biasa, oleh karena itu, tunduk pada semua ketentuan pajak yang berlaku dan, termasuk perhitunga keuntungan kena pajak dan persyaratan dalam pengembalian pajak. Perbedaan hanya bahwa pendapatan kewajiban pajak akan dibayar dari kredit "ditarik" dari akun pajak perusahaan sampai saldo berkurang ke nol. Jika diinginkan, seperti rekening pajak dapat ditutup setelah jangka waktu tertentu. (misalnya, ketentuan matahari terbenam terpasang ke account), sehingga semua kredit pajak yang dapat dikompensasi hanya diizinkan untuk berakhir. Dengan cara ini, informasi tentang total pendapatan periode terdahulu atas setiap insentif yang diberikan tersedia setiap saat. Selanjutnya, sebagai jumlah kredit pajak diberikan kepada perusahaan yang memenuhi syarat dikenal dengan kepastian di muka, ini dapat dengan mudah termasuk dalam anggaran sebagai pengeluaran pajak dan tunduk pada pengawasan yang sama seperti jenis pengeluaran lainnya dalam proses anggaran , sehingga mencapai tingkat tinggi transparansi. Pengakuan secara eksplisit atas pengeluaran pajak adalah praktek yang dapat ditemukan dalam peningkatan jumlah Negara berkembang dan Negara maju, dan sangat dapat memfasilitasi dalam peninjauan oleh pembuat kebijakan dari
  • 38. efektivitas-biaya dari insentif pajak. Ada dua kelemahan menonjol terkait dengan tunjangan investasi atau kredit pajak. Pertama, insentif ini cenderung mendistorsi pilihan aset modal berumur pendek yang, sejak penyisihan lanjut atau kredit menjadi tersedia setiap waktu untuk mengganti aset. Kedua, perusahaan berkualitas dapat mencoba untuk penyalahgunaan sistem dengan menjual dan membeli aset yang sama untuk mengklaim tunjangan atau kredit pajak ganda, atau dengan bertindak sebagai agen pembeli untuk perusahaan tidak memenuhi syarat untuk menerima insentif. Oleh karena itu, perlindungan harus dibangun seperti sistem insentif untuk meminimalkan bahaya ini, misalnya, dengan menetapkan holding period minimum untuk aset yang memiliki yang telah diberikan insentif. Percepatan penyusutan Menyediakan insentif pajak dalam bentuk penyusutan yang dipercepat memiliki sedikit kekurangan terkait dengan liburan pajak dan semua kebaikan yang terkait dengan investasi tunjangan / kredit pajak- dan mengatasi kelemahan yang terakhir untuk menghilangkan. Karena hanya mempercepat depresiasi aset tidak akan meningkatkan total nominal depresiasi aset yang diijinkan melampaui biaya aslinya, sedikit distorsi mendukung dihasilkannya asset jangka pendek dan juga tidak ada banyak insentif bagi perusahaan yang terlibat dalam penyalahgunaan pajak yang berhubungan dengan investasi tunjangan / kredit pajak semacam itu. Dibandingkan dengan jenis lain dari insentif pajak, penyusutan yang dipercepat memiliki dua tambahan manfaat. Pertama, umumnya paling mahal, karena pendapatan yang hilang (relatif terhadap tidak ada percepatan) di tahun-tahun awal di setidaknya sebagian ditemukan di tahun berikutnya dalam umur ekonomis suatu aset. Kedua, jika percepatan diberikan hanya sementara,maka bisa (semua hal lainnya sama) mendorong lonjakan d jangka pendek signifikan dalam investasi, karena investor cenderung untuk membawa rencana investasi maju untuk masa depan untuk mengambil keuntungan dari insentif. Investasi subsidi Sementara subsidi investasi membagi beberapa dari manfaat tunjangan investasi / kredit pajak, seperti kemudahan penargetan, mereka biasanya cukup bermasalah, dengan ini bahkan mereka melakukan resiko pendapatan yang lebih serius dalam anggarannya daripada liburan pajak. Mereka melibatkan pengeluaran diluar anggaran oleh pemerintah di depan, dan mereka mendapat manfaat yang tidak berkesinambungan atas investasi sebanyak mungkin
  • 39. keuntungan. Sebaliknya, jenis-jenis insentif pajak pendapatan hanya bernilai untuk yang terakhir. Oleh karena itu, penggunaan investasi subsidi jarang dianjurkan. Insentif pajak tidak langsung Insentif pajak tidak langsung sangat rentan terhadap penyalahgunaan, seperti pembelian yang berkualitas dapat dengan mudah dialihkan ke pembeli yang tidak diinginkan untuk menerima insentif. Mereka juga sulit untuk membenarkan atas dasar kebijakan, kecuali dalam keadaan yang sangat terbatas. Membebaskan bahan baku dan barang modal dari PPN, misalnya, akan membuat sedikit perbedaan dengan beban pajak ultimat/keseluruhan perusahaan yang bersangkutan, karena PPN pembelian seperti biasanya dapat dikreditkan. Jika tujuan insentif tersebut hanya untuk meringankan perusahaan dari arus kas beban PPN perusahaan, maka lebih baik solusi pasti akan berada di tempat lain, terutama dalam memberikan dengan meminta pengembalian uang PPN. Membebaskan barang modal dan bahan baku digunakan untuk menghasilkan ekspor dari tarif impor agak lebih dibenarkan, seperti menghapus bea masuk yang melekat dalam isi barang ekspor melalui mekanisme pengurangan bea masuk standar tanpa terkecuali adalah kompleks dan tidak tepat. kesulitan dengan pembebasan ini Tentu saja terletak, dalam memastikan bahwa pembelian yang dikecualikan sebenarnya akan digunakan sebagai yang dimaksudkan dari pemberian insentif. Banyak Negara telah berusaha untuk memecahkan masalah ini dengan membangun zona produksi ekspor khusus /pengolahan yang batas-batas yang dijamin dengan kontrol bea cukai. Impor barang modal dan bahan baku ke dalam zona ini bebas dari tarif impor, namun tariff dikenakan pada semua ekspor dari zona ini keseluruh negara tujuan.