Tatacara pengadaan pemerintah
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Tatacara pengadaan pemerintah

on

  • 5,684 views

Indonesia State Owned Companies

Indonesia State Owned Companies

Statistics

Views

Total Views
5,684
Views on SlideShare
5,684
Embed Views
0

Actions

Likes
1
Downloads
347
Comments
2

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike LicenseCC Attribution-NonCommercial-ShareAlike LicenseCC Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

12 of 2

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    Tatacara pengadaan pemerintah Tatacara pengadaan pemerintah Presentation Transcript

    • PROSEDUR DAN TATA CARA PENGADAAN JASAPEMBORONGAN , PEMASOKANBARANG DAN JASA LAINNYA IR . HARIS PURADIREDJA 24 NOVEMBER 2004
    • PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH METODA PEMILIHAN PENYEDIA JASA I . PELELANGAN UMUM II . PELELANGAN TERBATASIII. PEMILIHAN LANGSUNG IV. PENUNJUKAN LANGSUNG V . PBJ PEKERJAAN PENANGGULANGAN AKIBAT BENCANA ALAM
    • PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH I. PELELANGAN UMUM 1. Segmen pasar dan kualifikasi 2. Jadual waktu pelaksanaan pelelangan umum 3. Syarat peserta lelang 4. Isi pengumuman 5. Prakualifikasi dan Pascakualifikasi 6. Undangan dan penjelasan lelang 7. Pembukaan dokumen penawaran 8. Evaluasi umum ( umum ) 9. Evaluasi administrasi 10. Evaluasi teknis 11. Evaluasi harga 12. BA Pelelangan, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, sanggahan dan pengaduan, penunjukan pemenang, dan tanda tangan kontrak 13. Pelelangan gagal dan pelelangan ulang
    • PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH 1. SEGMEN PASAR DAN KUALIFIKASI PBJ PEMBORONGAN KONSTRUKSIMasa transisi ( hanya untuk jasa pemborongan konstruksi )No. SEGMEN PASAR Kualifikasi Kemampuan Dasar1. Usaha Kecil K3 0 - 100 Juta Rp 0-1.000 Juta Rupiah K2 100 – 400 Juta Rp K1 400 – 1.000 Juta Rp.2. Usaha Menengah M2 1.000 – 3.000 Juta Rp Dengan 1.000 – 3.000 Juta Rupiah memperhatikan KD3. Usaha Besar M1 3000-10.000 juta Rp Dengan > 3.000 Juta Rupiah B > 10.000 Juta Rp memperhatikan KD
    • PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH 1. SEGMEN PASAR DAN KUALIFIKASI PBJ PEMBORONGAN/BARANG/JASA LAINNYASetelah 1 Januari 20061. Usaha kecil K3 0-100 juta Rp 0-1000 juta Rp K2 100-400 juta Rp K1 400-1000 juta Rp2. Bukan usaha kecil M2 1000-3000 juta Rp > 1000 juta Rp M1 3000-10.000 juta Dengan Rp memperhatikan KD B > 10.000 juta Rp
    • PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH 2. JADUAL WAKTU PELAKSANAAN PELELANGAN UMUM DENGAN PRAKUALIFIKASI BATAS AKHIR PENGU- PEMASUKA PENETAPA UNDANGAN PEMASUKANMUMAN LL N DOK.PQ N HASIL LELANG PENAWARAN PQ PENGAMBILAN DOK,PQ HR HR HR BATAS PENGUMUMA PENJELASAN PENAYANGA N AKHIR N DOK LELANG PENGUMUMA AMBIL HASIL PQ N DOK PQ MIN 7HR MIN 3 HR PROSES EVALUASI PQ PENGAMBILA N DOK LELANG MIN 7 HR MIN 7 HR HR MIN 7 HR
    • PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH 2. JADUAL WAKTU PELAKSANAAN PELELANGAN UMUM DENGAN PASCAKUALIFIKASI PENGU- PENJELASAN PEMASUKANMUMAN LL LELANG PENAWARAN 1 MIN 7 HR HR PENAYANGAN PENGUMUMA N MIN 7HR 1 HR PENGAMBILAN DOK .LELANG I HR
    • PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH 3. SYARAT PESERTA LELANG1. Memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan usaha.2. Memiliki keahlian,pengalaman,kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa.3. Memiliki Surat Ijin Usaha (SIUJK)4. Harus mendaftarkan diri dan mengikuti prakualifikasi yang dilakukan panitia5. Lulus prakualifikasi/pasca kualifikasi.6. Tidak membuat pernyataan tidak benar/palsu atas pernyataan dalam dokumen prakualifikasi7. Diundang untuk mengikuti pelelangan ( untuk pbj dengan metoda prakualifikasi )8. Tidak masuk daftar hitam .
    • PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH 4. ISI PENGUMUMAN1. Nama dan alamat pengguna barang/jasa2. Uraian singkat pekerjaan.3. Perkiraan nilai pekerjaan. ( dapat dicantumkan pagu anggaran )4. Menunjukkan copi SIUP pada waktu pendaftaran
    • 4. ISI PENGUMUMAN4. Syarat peserta lelang : a. Penggolongan dan segmen pasar b. Kualifikasi dan Klasifikasi BU ( bidang / sub bidang apa ?, usaha kecil / bukan kecil ? ) c. Memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan dalam dokumen lelang ( mis : untuk pekerjaan spesifik ). d. Menandatangani pakta integritas pada waktu pendaftaran5. Tempat , tanggal , waktu pengambilan dokumen lelang
    • HAL PENTING YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENGUMUMAN1. ADANYA PENGATURAN LELANG PADA KEGIATAN PENGUMUMAN.( kasus palembang : hanya 10 exp yang ada pengumumannya, pembelian koran besar-besaran ).2. PENGUMUMAN DALAM PROSES PEMILIHAN PENYEDIA JASA DENGAN METODA PELELANGAN TERBATAS, PEMILIHAN LANGSUNG, PENUNJUKAN LANGSUNG.3. PENGUMUMAN PAKET – PAKET OLEH INSTANSI PADA SETIAP AWAL TAHUN ANGGARAN.4. BOLEH LELANG SEBELUM DIP TERBIT ?5. BAGAIMANA PROSES PENGADAAN KEBUTUHAN BULAN JANUARI, FEBRUARI, MARET, SEBELUM DIP TERBIT ?
    • HAL PENTING YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENGUMUMAN6. PENGUMUMAN DI MEDIA CETAK (KORAN), CUKUP 1 KALI DIAWAL MASA PENGUMUMAN, DAN PENAYANGAN DI PAPAN PENGUMUMAN RESMI DAN ATAU INTERNET MINIMAL 7 HARI KERJA.7. UNTUK PEKERJAAN NILAI KECIL/TEKNOLOGI SEDERHANA, PENGUMUMAN LELANG DAN PRA/PASCAKUALIFIKASI DAPAT DILAKUKAN SEKALIGUS, DAN UNTUK PEKERJAAN TEKNOLOGI TINGGI/RESIKO TINGGI/NILAI BESAR, PENGUMUMAN PRA/PASCAKUALIFIKASI DAN PENGUMUMAN LELANG DAPAT DILAKUKAN SECARA TERPISAH. ( contoh pengumuman lelang dan contoh pengumuman prakualifikasi bisa dilihat di “Pedoman standar penilaian kualifikasi” ).
    • HAL PENTING YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENGUMUMAN8. TATA PENGUMUMAN LELANG : a). Untuk usaha kecil , menggunakan surat kabar dan siaran radio di kabupaten setempat, dan papan pengumuman resmi dan papan pengumuman pengguna b/j. Bila di kabupaten setempat tidak ada surat khabar, maka harus menggunakan surat kabar propinsi ybs. b). Untuk bukan usaha kecil, menggunakan surat kabar propinsi dan nasional, papan pengumuman resmi, serta mengupayakan menggunakan internet. c). Calon peserta lelang dari luar propinsi/kabupaten/kota yang lain, tidak boleh ditolak untuk mengikuti pelelangan di propinsi/kabupaten/kota lokasi pelelangan.
    • HAL PENTING YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PENGUMUMAN9. LELANG ULANG YANG HARUS MENGUMUMKAN LAGI DI KORAN ANTARA LAIN DALAM HAL : a). YANG MEMASUKAN PENAWARAN < 3 , DALAM PROSES PASCAKUALIFIKASI. b). CALON PESERTA LELANG YANG LULUS PRAKUALIFIKASI < 3 . c). SANGGAHAN ATAS KESALAHAN PROSEDUR TERNYATA BENAR d). SANGGAHAN DAN ATAU PENGADUAN ATAS TERJADINYA KKN/ PENGATURAN LELANG TERNYATA BENAR. e). APABILA PENAWAR TERENDAH 1 , 2 , DAN 3 MENGUNDURKAN DIRI DAN SISA PENAWAR YANGMEMENUHI SYARAT < 3 .
    • PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH 5. PRAKUALIFIKASI DANPASCAKUALIFIKASI Syarat peserta kualifikasi a. Memiliki Surat Izin Usaha yang masih berlaku b. Mempunyai kapasitas menandatangani kontrak dan tidak dalam pengawasan pengadilan/bangkrut/sanksi pidana. c. Telah melunasi kewajiban wajib pajak d. Memiliki pengalaman/sub kontraktor dalam 4 tahun terakhir e. Memiliki kinerja baik/tidak masuk daftar hitam f. Memiliki kd pada bidang dan sub bidang yang sesuai
    • PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH 5. PRAKUALIFIKASI DAN PASCAKUALIFIKASI g. Memiliki surat dukungan bank h. Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas peralatan dan personil i. Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan yang sedang dilaksanakan j. Tidak membuat pernyataan palsu atas kompetensi/kualifikasi yang dimilikinya k. Masih memiliki skp,skk,untuk jasa pemborongan
    • PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH 6. UNDANGAN DAN PENJELASAN LELANG1) Peserta lelang yang diundang disahkan pengguna jasa2) Hanya peserta yang diundang yang boleh memasukan penawaran3) Peserta yang lulus PQ < 3, lelang ulang (PQ ulang).4) Hanya peserta yang diundang berhak mengambil dokumen5) Ketidakhadiran dalam penjelasan, tidak menggugurkan penawaran.
    • 6. UNDANGAN DAN PENJELASAN LELANG6). PENJELASAN LELANG ADALAH MENJELASKA PASAL- PASAL DALAM DOKUMEN LELANG, BILA ADA PERUBAHAN / TAMBAHAN PASAL HARUS DITUANGKAN DALAM ADENDUM DOKUMEN LELANG7. BERITA ACARA PENJELASAN ADALAH MERUPAKAN BAGIAN TAK TERPISAHKAN DARI DOKUMEN LELANG8. NILAI HPS DIUMUMKAN PADA PENJELASAN LELANG. ( RINCIANNYA TIDAK DIUMUMKAN ).
    • PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH 7. PEMBUKAAN PENAWARAN1. Panitia harus secara tegas pada pembukaan penawaran a. Tidak memundurkan batas waktu penutupan penawaran untuk hal yang tidak penting. b. Menolak tambahan dokumen penawaran c. Tidak menggugurkan penawaran pada pembukaan penawaran kecuali untuk penawaran yang terlambat. ( panitia memeriksa,membacakan,mencatat saja )2. Syarat administrasi yang telah diminta pada prosees prakualifikasi,tidak perlu dilampirkan pada dokumen penawaran.3. Pelelangan dinyatakan gagal dalam pembukaan penawaran, apabila : a. Penawaran yang masuk < 3 ( apa tindak lanjutnya ? ) b. Seluruh penawaran diatas pagu DIP. ( apa tindak lanjutnya ? ). Panitia membuat BA pembukaan penawaran.
    • 7. PEMBUKAAN PENAWARAN4. URUTAN PELAKSANAAN PEMBUKAAN PENAWARAN : a. panitia menunjuk 2 wakil peserta / kuasanya sebagai saksi. b. panitia membuka kotak penawaran, menghitung penawaran yang masuk, yang mengundurkan diri, dll. c. Sistim satu sampul : panitia memeriksa, menunjukan, dan mem bacakan kelengkapan dukumen penawaran ( nama peserta lelang ,nilai penawaran angka dan huruf, masa laku surat penawaran, daftar kuantitas dan harga ) d. Sistim dua sampul : yang dibuka sampul I data administrasi dan teknis, sampul II tidak dibuka, ditulis identitasnya,diparaf oleh panitia dan wakil peserta, disimpan oleh panitia, dibuka hanya peserta yang lulus administrasi dan teknis. e. Sistim dua tahap : sampul I dibuka,dan sampul II disampaikan kemudian oleh perserta lelang yang dinyatakan lulus administrasi dan teknis. f Buat Berita Acara Pembukaan Penawaran, diparaf oleh 2 wakil peserta , dibagikan kepada seluruh peserta lelang.
    • HAL YANGPERLU DIPERHATIKAN DALAM PEMBUKAAN PENAWARAN1. APA YANG HARUS DILAKUKAN, BILA KOTAK SURAT PENAWARAN DIKUASAI PREMAN.2. PENARIKAN, PENGUBAHAN, PENGGANTIAN, PENAMBAHAN, SEBELUM PENUTUPAN PENAWARAN DIPERKENANKAN.3. TIDAK DIPERKENANKAN TAMBAHAN DOKUMEN PENAWARAN SETELAH WAKTU PENUTUPAN PEMASUKAN PENAWARAN BERAKHIR.4. SURAT PENAWARAN YANG TIDAK DI LAK, DAN ALAMAT PADA SAMPUL LUAR YANG SALAH, TIDAK MENGGUGURKANPENAWARAN.
    • HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PEMBUKAAN PENAWARAN5. APA YANG DIMAKSUD “ TIDAK BOLEH MEMUNDURKAN WAKTU PENUTUPAN PENAWARAN UNTUK HAL YANG TIDAK PENTING “ , PERUBAHAN WAKTU PENUTUPAN PENAWARAN HARUS DITUANGKAN DALAM DOKUMEN LELANG. ( contoh kasus pelelangan di Lampung )
    • PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH 8. EVALUASI PENAWARAN (UMUM)Evaluasi penawaran dilakukan terhadap semua penawaran yangmasuk pada pembukaan penawaran1. Dilakukan koreksi aritmatik sekurang-kurangnya 3(tiga) penawaran terendah2. Pengertian penawaran terendah yang responsif3. Pengertian the lowest responsible bid4. Pengertian lelang ulang dan evaluasi ulang5. Sebab-sebab kegagalan dalam evaluasi a. Kemampuan panitia/pemahaman dokumen lelang lemah b. Kemauan untuk mengubah paradigma untuk tidak melakukan KKN masih belum ada c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lemah d. Dokumen lelang tidak jelas/tidak lengkap/salah
    • PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH 8. EVALUASI PENAWARAN (UMUM)6. Ada indikasi kuat KKN pada evaluasi penawaran7. BA Evaluasi rahasia sampai dengan tanda tangan kontrak8. Adanya perbedaan pengertian tentang AHS dengan BPK9. Pengertian penting pada proyek-proyek dengan PHLN a. unbalanced bid b. substantially responsive c. evaluated bid
    • PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH 9. EVALUASI ADMINISTRASIPenawaran memenuhi syarat administrasi apabila:1. Syarat yang diminta dokumen lelang dipenuhi2. Isi setiap dokumen benar3. Dokumen penawaran menunjukan persaingan yang sehat4. Jaminan penawaran a. Dari bank umum atau asuransi yang mempunyai program Surety Bond dan punya dukungan reasuransi b. Redaksi, masa laku, nama penawar, nilai, nama proyek, penulisan nama paket yang dijamin benar sesuai ketentuan dokumen lelang
    • PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH 9. EVALUASI ADMINISTRASI5. Surat penawarana. Redaksi sesuai dokumen lelang a. Ditandatangani oleh orang yang berhak b. Masa laku penawaran sesuai dokumen lelang c. Bermaterai dan bertanggal6. Daftar kuantitas dan harga setiap jenis pekerjaan diisi lengkap7. AHS pekerjaan utama yang diminta dalam dokumen lelang dirinci dengan lengkap8. Melampirkan copy bukti tanda terima SPT-PPH tahun terakhir dan kopi setoran pajak SPP pasal 29 dari kantor pajak setempatBila ada yang meragukan dapat dilakukan klarifikasi, tanpa mengubahsubstansi penawaran terhadap penawaran yang tidak memenuhi syaratadministrasi, tidak dilakukan evaluasi teknis.
    • PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH 10. EVALUASI TEKNIS1. Penawaran memenuhi syarat teknis apabila :a. Metoda pelaksanaan diyakini memenuhi perysaratan substantif dan diyakini menggambarkan penyelesaian pekerjaan.b. jangka waktu pelaksanaan tidak melampaui batas yang ditetapkan dalam dokumen lelangc. Jenis, kapasitas dan jumlah alat, memenuhi syarat teknis yang ditetapkan dokumen lelangd. Spesifikasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan
    • PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH 10. EVALUASI TEKNISe. Personil inti yang ditempatkan sesuai persyaratanf. Pek yang disubkontrakkan sesuai dipersyaratkang. Memenuhi syarat teknis lain yang ditetapkan2. Dapat dilakukan klarifikasi3. Tidak menggugurkan teknis dari analisa harga satuan4. Metode kerja sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam dokumen lelang5. Gugur teknis bila tidak dapat membuktikan dan meyakinkan
    • PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH 11. EVALUASI HARGA1. Panitia melakukan koreksi aritmatik2. Diperiksa total harga penawaran apakah melalui pagu Anggaran dalam DI P3. Unsur–unsur yang mempengaruhi substansi/ lingkup / kualitas pekerjaan.4. Nilai penawaran angka dan huruf sama.5. Cek harga satuan timpang > 110%, dan cek harga satuan nol6. Preferensi harga sesuai yang ditetapkan.
    • PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH 11. EVALUASI HARGA7. Cek kewajaran harga dengan cara : a. Klarifikasi komponen dalam negeri b. Bila harga penawaran terlampau rendah , 1) Sanggup mengerjakan, naikkan jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya menjadi 5% dikalikan80% HPS 2) Tidak sanggup mengerjakan, sita jaminan penawaran dan black list 1 tahun c. Bilat erlampau tinggi ( > OE tapi < Pagu DIP ) 1) Cek indikasi KKN
    • 12. BERITA ACARA PELELANGAN, PENETAPAN PEMENANG, PENGUMUMAN PEMENANG, SANGGAHAN DAN PENGADUAN, PENUNJUKAN PEMENANG, DAN TANDA TANGAN KONTRAK1. Berita Acara Pelelangan Berita Acara Pelelangan rahasia sampai dengan tanda tangan kontrak.
    • PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH2. Penetapan pemenang lelang a. Adalah penawaran terendah terevaluasi yang responsif b. Bila pejabat yang menetapkan tidak sependapat dengan panitia lelang / pengguna barang / jasa. c. Bila terjadi keterlambatan dalam penetapan pemenang3. Pengumuman pemenang( 2 hari kerja setelah diterima surat penetapan pemenang )4. Sanggahan dan pengaduan a. Kriteria sanggahan, pengaduan, dan sanggahan banding (15 hari sejak diterima) b. Hak dan kewajiban masyarakat dan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam bekerja dan berusaha c. Tujuan jawaban sanggahan/pengaduan d. Proses pbj jalan terus e. Yang menjawab sanggahan/pengaduan f. sanggahan dalam proses prakualifikasi
    • PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH5. Penunjukan pemenang lelang Bila tidak ada sanggahan / sanggahan tidak benar atau sanggahan melewati masa sanggah Pengunduran diri dengan alasan yang diterima/tidak diterima , jaminan penewaran tetap disita. Bila terendah ke 1 mengundurkan diri , maka ditetapkan Lagi terendah kedua sebagai pemenang Surat penunjukan dibuat 5 hari kerja setelah pengumuman. Tembusan disampaikan kepada unit pengawasan internal.
    • PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH6. Tanda tangan kontrak a. Jaminan pelaksanaan 5% b. Bila penyedia jasa gagal menandatangani kontrak c. Larangan mengubah dokumen lelang sebelum tanda tangan kontrak d. Urutan hirarki kontrak e. Banyaknya rangkap kontrak f. Penyelesaian asuransi g. Pendapat ahli hukum kontrak
    • PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH 13. PELELANGAN GAGAL DAN PELELANGAN ULANGPelelangan dinyatakan gagal apabila:1. Yang mendaftar/yang lulus PK < 32. Penawaran yang masuk < 33. Tidak ada penawaran yang memenuhi syarat4. Semua penawaran di atas Pagu dana tersedia5. Sanggahan atas kesalahan prosedur benar6. Sanggahan atas KKN oleh peserta urutan 1, 2, 3 benar7. Calon pemenang urutan 1, 2, 3 mengundurkan diri8. Pelelangan tidak sesuai dokumen lelang/prosedur9. Pengaduan terjadinya KKN ternyata benar
    • PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH 13. PELELANGAN GAGAL DAN PELELANGAN ULANGPelelangan diulang apabila :1. Karena tersebut 1, 2, 5 : diumumkan kembali.2. Karena tersebut 1, 4, 8 : mengundang calon peserta yang terdaftar.3. Karena tersebut 3, 9, : a. Bila panitia/pejabat tidak terbukti KKN. 1) Mengundang yang terdaftar/bila perlu peserta baru. 2) Tidak mengundang yang terlibat KKN. b. Bila panitia terlibat KKN : panitia dikenakan sanksi.
    • PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH 13. PELELANGAN GAGAL DAN PELELANGAN ULANG4. Karena tersebut 7 : mengundang peserta yang memenuhi syarat.5. Bila lelang ulang pesertanya < 3 : a. Bila hanya 2, dilakukan seperti pemilihan langsung. b. Bila hanya 1, dilakukan penunjukan langsung.6. Bila lelang ulang masih terjadi KKN, proses lelang dihentikan, dilakukan pembindahan alokasi dana.7. Indikasi kuat KKN diantara peserta lelang.
    • PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH II. PELELANGAN TERBATAS1. Prinsipnya sama dengan proses pelelangan umum2. Dilakukan apabila diyakini pesertanya terbatas dan untuk pekerjaan bersifat kompleks3. Pengumuman mencantumkan peserta yang diundang4. Bila ada peserta lain di luar yang diundang dan memenuhi kualifikasi, wajib diikutsertakan dalam pelelangan terbatas.5. Pesertanya harus lulus prakualifikasi
    • PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAHIII. PEMILIHAN LANGSUNG1. Hanya untuk PBJ bernilai sampai dengan Rp.100 juta2. Tetapkan calon peserta yang diundang dan diumumkan pada papan pengumuman resmi3. Sekurang-kurangnya 3 penawaran4. Dilakukan prakualifikasi5. Tetap harus memenuhi prinsip-prinsip PBJ6. Dilakukan klarifikasi dan negosiasi penawaran7. Tidak memerlukan persetujuan Menteri/Gubernur/ Bupati/Walikota8. Tetap diumumkan pemenangnya9. Diberikan kesempatan sanggahan dan pengaduan
    • PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAH IV. PENUNJUKAN LANGSUNG1. Kriteria: a. Keadaan tertentu: 1) Penanganan darurat/bencana alam 2) Pekerjaan perlu dirahasiakan 3) Pekerjaan < Rp. 50 juta b. Keadaan khusus: a. Tarif resmi b. Spesifik/satu penyedia jasa / hak paten c. Kompleks/teknologi khusus / hanya satu penyedia jasa.2. Memenuhi asas keterbukaan dan keadilan3. Dengan prakualifikasi dan diumumkan di papan pengumuman resmi4. Dilakukan klarifikasi dan negosiasi5. Tanpa persetujuan Menteri / Gubernur / Bupati / Walikota6. Diberikan kesempatan pengaduan masyarakat.
    • PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ) PEMERINTAHV. PBJ PEKERJAAN PENANGGULANGAN AKIBAT BENCANA ALAM1. Pemasokan barang untuk keperluan bencana alam2. PL untuk penanganan darurat/konstruksi darurat3. BA yang tidak masuk cakupan kontrak a. PL kepada BU yang melaksanakan pek.terdekat, diyakini mempunyai kemampuan b. SPMK diterbitkan setelah persetujuan penanggung jawab keuangan,dan pernyataan bencana alam c. Opname pek.bersama-sama BU yang ditunjuk,proses PBJ diproses simultan d. DIP bencana alam untuk penanganan darurat e. Penangan permanen dilakukan dengan lelang4. BA yang masuk cakupan kontrak a. Pengangan darurat dengan CCO b. CCO /pek.tambah boleh > 10% NK