Bab 9 pancasila sebagai paradigma pembangunan
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
1,942
On Slideshare
1,779
From Embeds
163
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
99
Comments
0
Likes
1

Embeds 163

http://stieputrabangsa2013kb.blogspot.com 162
http://stieputrabangsa2013kb.blogspot.co.uk 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN
  • 2. Pengertian Paradigma Istilah Paradigma pada awalnya berkembang dalam dunia ilmu pengetahuan terutama dalam kaitannya dengan filsafat ilmu pengetahuan. Secara terminologis tokoh yang mengembangkan istilah tersebut dalam dunia Ilmu Pengetahuan adalah Thomas S. Khun dalam bukunya yang berjudul : The Structure of Scientific Revolution (1970 : 49).
  • 3. Paradigma dalam disiplin intelektual adalah cara pandang seseorang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir (kognitif), bersikap (afektif), dan bertingkah laku (konatif).[ Paradigma juga dapat berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktek yang di terapkan dalam memandang realitas dalam sebuah komunitas yang sama, khususnya, dalam disiplin intelektual Kata paradigma sendiri berasal dari abad pertengahan di Inggris yang merupakan kata serapan dari bahasa Latin ditahun 1483 yaitu paradigmayang berarti suatu model atau pola; bahasa Yunani paradeigma (para+deiknunai) yang berarti untuk "membandingkan", "bersebelahan" (para) dan memperlihatkan (deik)
  • 4. Intisari pengertian paradigma adalah suatu asumsi - asumsi dasar dan asumsi asumsi teoritis yang umum (merupakan suatu sumber nilai) sehingga merupakan suatu sumber hukum - hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri.
  • 5. Istilah paradigma berkembang menjadi terminologi yang mengandung konotasi pengertian sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan serta proses dalam suatu bidang tertentu termasuk dalam bidang pembangunan, reformasi maupun dalam pendidikan.
  • 6. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Secara filosofis hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional kita harus mendasarkan pada hakikat nilai – nilai sila-sila Pancasila.
  • 7. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan 1. 2. 3. Pancasila sebagai paradigma pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pancasila sebagai paradigma pembangunan Politik Pancasila sebagai paradigma pembangunan Ekonomi
  • 8. 4. Pancasila sebagai paradigma pembangunan Sosial 5. Pancasila sebagai paradigma pembangunan Budaya 6. Pancasila sebagai paradigma pembangunan Hankam 7. Pancasila sebagai paradigma pengembangan kehidupan beragama
  • 9. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Reformasi adalah menata kehidupan bangsa dan negara dalam suatu sistem negara di bawah nilai - nilai Pancasila.
  • 10. Reformasi dengan melakukan perubahan dalam berbagai bidang yang sering diteriakkan dengan jargon reformasi total tidak mungkin melakukan perubahan terhadap sumbernya itu sendiri. Oleh karena itu jika bangsa Indonesia meletakkan sumber nilai, dasar filosofi serta sumber norma kepada nilai – nilai tersebut bukanlah suatu kepurtusan yang bersifat politis saja melainkan suatu keharusan yang bersumber dari kenyataan hidup pada bangsa Indonesia sendiri sehingga dengan kata lain bersumber pada kenyataan objektif bangsa pada bangsa Indonesia sendiri.
  • 11. Gerakan Reformasi Munculnya gerakan reformasi di Indonesia dipicu oleh sebuah kondisi bangsa Indonesia yang semakin terpuruk karena merajalelanya praktek Korupsi, Kolusi, serta Nepotisme pada hampir seluruh instansi serta lembaga pemerintahan serta penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang di kalangan para pejabat dan pelaksana pemerintahan negara yang membawa rakyat semakin menderita.
  • 12. Gerakan reformasi memiliki kondisi syarat – syarat sebagai berikut : Suatu gerakan reformasi dilakukan karena adanya suatu penyimpangan – penyimpangan. Suatu gerakan reformasi dilakukan harus dengan suatu cita – cita yang jelas (landasan ideologis) tertentu. Dalam hal ini Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia.
  • 13. 1. Suatu gerakan reformasi dilakukan dengan berdasar pada suatu kerangka struktural tertentu (dalam hal ini UUD 1945) sebagai kerangka acuan reformasi. 2. Reformasi dilakukan ke arah suatu perubahan ke arah kondisi serta keadaan yang lebih baik. 3. Reformasi dilakukan dengan suatu dasar moral dan etik sebagai manusia yang Berketuhanan Yang maha Esa serta terjaminnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
  • 14. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Dalam melakukan reformasi harus memiliki dasar, landasan serta sumber nilai yang jelas nilai – nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan dasar cita – cita reformasi.
  • 15. Reformasi Atas Sistem Politik yang juga melalui reformasi pada Undang Undang yang mengatur sistem politik tersebut dengan tetap mendasarkan pada pardigma nilai – nilai kerakyatan sebagaimana terkandung dalam Pancasila.
  • 16. Reformasi Atas Kehidupan Politik Reformasi atas kehidupan politik agar benar – benar demokratis dilakukan dengan jalan revitalisasi ideologi Pancasila yaitu dengan mengembalikan Pancasila pada kedudukan serta fungsi yang sebenarnya sebagaimana dikehendaki oleh para pendiri negara yang tertuang dalam UUD 1945.
  • 17. Pancasila Sebagai Paradigma Reformasi Ekonomi Sistem ekonomi Indonesia pada masa Orde baru bersifat birokratik otoritarian yang ditandai dengan pemusatan kekuasaan dan partisipasi dalam membuat keputusan – keputusan nasional hampir sepenuhnya berada di tangan penguasa bekerjasama dengan kelompok militer dan kaum teknokrat.
  • 18. Kebijaksanaan ekonomi yang selama ini diterapkan hanya mendasarkan pada pertumbuhan dan mengabaikan prinsip nilai kesejahteraan bersama seluruh bangsa, dan kenyataannya hanya menyentuh kesejahteraan sekelompok kecil orang bahkan penguasa.
  • 19. Langkah yang startegis dalam melakukan upaya reformasi ekonomi yang berbasis pada ekonomi rakyat yang berdasarkan pada nilai – nilai Pancasila yang mengutamakan kesejahteraan seluruh bangsa adalah sebagai berikut :
  • 20. Keamanan pangan dan mengembalikan kepercayaan yaitu dengan program social safety net yang terkenal dengan istilah Jaringan Pengaman Sosial ( JPS ).  Program rehabilitasi dan pemulihan ekonomi. Upaya ini dilakukan dengan menciptakan kondisi kepastian usaha, yaitu dengan diwujudkannya perlidungan hukum serta undang undang persaingan yang sehat. 
  • 21. Transformasi struktur, guna memperkuat ekonomi rakyat maka perlu diciptakan suatu sistem yang berguna untuk mendorong percepatan perubahan strukural (structural transformation).
  • 22. Aktualisasi Pancasila Pancasila sebagai dasar filsafat negara, pandangan hidup bangsa serta ideologi bangsa dan negara bukanlah hanya merupakan rangkaian kata-kata yang indah namun harus diwujudkan dan diaktualisasikan dalam berbagai bidang dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
  • 23. Aktualisasi Pancasila dapat dibedakan atas dua macam yaitu Aktualisasi Objektif aktualisasi Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan kenegaraan yang meliputi kelembagaan negara antara lain : legislatif, eksekutif maupun yudikatif. Selain itu meliputi bidang – bidang lainnya seperti politik, ekonomi, hukum terutama dalam penjabaran ke dalam Undang Undang, Garis Garis Besar Haluan Negara, Hankam, Pendidikan maupun bidang kenegaraan lainnya.
  • 24. Aktualisasi Subjektif Aktualisasi Pancasila pada setiap individu terutama dalam aspek moral dalam kaitannya dengan hidup negara dan masyarakat. Aktualisasi yang subjektif tersebut tidak terkecuali baik warga negara biasa aparat penyelenggara negara, penguasa negara, terutama kalangan elit politik dalam kegiatan politik perlu mawas diri agar memiliki moral Ketuhanan dan Kemanusiaan sebagaimana terkandung dalam Pancasila.