Dokumen tersebut membahas berbagai aspek hukum ketenagakerjaan dan hubungan industrial di Indonesia, termasuk definisi upah dan komponennya, jam kerja dan upah lembur, hak cuti, perlindungan pekerja perempuan dan anak, serta jenis-jenis perjanjian kerja.

1. Hukum Perburuhan dan
tenaga kerja
FAKULTAS HUKUM MUHAMMADIYAH
BUKITTINGGI ( UMSB )

2. Hukum Perburuhan
 Hukum Perburuhan diulas agar kita memahami posisi
buruh dan majikan dalam suatu hubungan kerja, karena
hubungan kerja pada dasarnya akan memuat hak dan
kewajiban kedua belah pihak.
 Hak dan kewajiban kedua belah pihak termuat dalam
syarat-syarat kerja. Syarat-syarat kerja adalah petunjuk
yang harus ditata / diatur oleh pihak buruh maupun
majikan dalam suatu hubungan kerja serta dituangkan
dalam PERJANJIAN KERJA

3. Syarat Kerja
 Syarat kerja yang akan kita bahas meliputi:
- Upah
- Jam Kerja & Lembur
- Cuti
- Waktu Istirahat
- Pekerja Perempuan
- Perlindungan
- Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

4. Upah
 [DEFINISI]
Upah adalah hak pekerja / buruh yang diterima dan
dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan
dari pengusaha atau pemberi kerja kepada
pekerja / buruh yang ditetapkan dan dibayarkan
menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau
peraturan perundang undangan, termasuk
tunjangan bagi pekerja / buruh dan keluarganya
atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah
atau akan dilakukan. (Pasal 1 angka 30 UU No. 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

5. Upah
 [DASAR HUKUM]
- Pasal 27 UUD 1945
- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
[KOMPONEN UPAH]
• Upah pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan
kepada buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan
yang besarnya ditetapkan berdasarkan perjanjian

6. Upah
 Tunjangan tetap adalah pembayaran teratur
berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan
secara tetap untuk buruh dan keluarganya, yang
dibayarkan bersamaan dengan upah pokok
(contoh: tunjangan anak, tunjangan kesehatan,
tunjangan perumahan)
 Tunjangan tidak tetap adalah pembayaran yang
secara langsung atau tidak langsung berkaitan
dengan buruh diberikan secara tidak tetap,
dibayarkan tidak bersamaan dengan pembayaran
upah pokok (contoh: insentif kehadiran)

7. Upah
 [BUKAN KOMPONEN UPAH]
 Fasilitas adalah kenikmatan dalam bentuk nyata
/ natur karena hal yang bersifat khusus atau
untuk meningkatkan kesejahteraan buruh
(contoh: fasilitas antar jemput, pemberian
makan secara cuma-cuma, sarana kantin)
 Bonus adalah pembayaran yang diterima buruh
dari hasil keuntungan perusahaan atau karena
prestasi

8. Upah
 Tunjangan Hari Raya (THR),
adalah pendapatan yang wajib dibayarkan oleh
pengusaha kepada pekerja menjelang hari raya
keagamaan
 THR diberikan kepada pekerja yang telah
mempunyai masa kerja 3 (tiga) bulan lebih
dengan jumlah proporsional ( masa kerja / 12 X
upah sebulan)
 Masa kerja di atas 12 (dua belas) bulan atau lebih
menerima THR 1 (satu) bulan gaji

9.  [UPAH MINIMUM REGIONAL]
 YAITU upah terendah yang terdiri dari upah pokok,
termasuk tunjangan tetap yang diterima oleh pekerja di
wilayah tertentu dalam satu propinsi.

10. Upah
 [UNSUR YANG MEMPENGARUHI
PEMBAYARAN UPAH]
buruh sakit
- 4 (empat) bulan pertama dibayar 100%
- 4 (empat) bulan kedua dibayar 75%
- 4 (empat) bulan ketiga dibayar 50%
- bulan selanjutnya dibayar 25% sebelum
pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh
pengusaha

11. Upah
 Kedudukan upah, apabila pengusaha pailit, upah buruh
merupakan hutang yang didahulukan pembayarannya
 bentuk upah, pada dasarnya diberikan dalam bentuk
uang, namun dalam bentuk lain diperbolehkan namun
nilainya tidak melebihi 25 % nilai upah.

12. Jam Kerja & Upah Lembur
 JAM KERJA DAN UPAH LEMBUR
 Pasal 77 UU 13/2003 , Waktu Kerja:
 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1
(satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu)
minggu
 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1
(satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu)
minggu
 Lembur adalah selebihnya dari jam kerja yang diatur
dalam point di atas

13. Jam Kerja & Upah Lembur
Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi
waktu kerja harus memenuhi syarat:
1. ada persetujuan pekerja/buruh yang bersangkutan
2. waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling
banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat
belas) jam dalam 1 (satu) minggu

14. Upah Per Jam
Status Pekerja Rumus
Bulanan 1 / 173 X upah / bulan
Harian 3 / 20 x upah / hari
Borongan / dasar satuan 1 / 7 X rata-rata kerja
sehari

15. Upah Lembur
 Hari Kerja Biasa:
- Jam I  1,5 X upah per jam
- Setiap jam berikutnya (Jam II)  2 X upah per jam
Hari istirahat mingguan / hari raya:
- Setiap jam dalam batas 7 jam atau 5 jam apabila hari
raya jatuh pada hari kerja terpendek pada salah satu hari
dalam 6 hari kerja semingu  2 X upah per jam
- Jam I  3 X upah per jam
- Setiap jam berikutnya (Jam II)  4 X upah per jam

16. Istirahat Kerja & Cuti
Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan
cuti kepada pekerja/buruhmeliputi :
 istirahat antara jam kerja, sekurang kurangnya
setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat)
jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut
tidak termasuk jam kerja
 istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam)
hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari
untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
 cuti tahunan, sekurang kurangnya 12 (dua belas)
hari kerja setelah pekerja/buruh yang
bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas)
bulan secara terus menerus

17. Istirahat Kerja & Cuti
 cuti besar / istirahat panjang , bagi buruh yang
telah bekerja selama 6 tahun terus-menerus pada
seorang majikan atau beerapa majikan yang
tergabung dalam satu organisasi berhak istirahat
selama 3 bulan lamanya
 cuti haid, tidak diwajibkan bekerja pada hari
pertama dan kedua waktu haid
 cuti hamil / bersalin / keguguran, buruh
perempuan diberi istirahat 1 ½ sebelum dan 1 ½
setelah melahirkan, atau 1 ½ bulan setelah gugur
kandungan
 cuti menunaikan ibadah agama, diberikan waktu
cuti secukupnya tanpa mengurangi hak cuti
lainnya

18. Cuti karena alasan penting
pekerja/buruh menikah 3 (tiga) hari
menikahkan anaknya 2 (dua) hari
mengkhitankan anaknya 2 (dua) hari
membaptiskan anaknya 2 (dua) hari
isteri melahirkan atau keguguran
kandungan
2 (dua) hari
suami/isteri, orang tua/mertua atau anak
atau menantu meninggal dunia
2 (dua) hari
anggota keluarga dalam satu rumah
meninggal dunia
1 (satu) hari

19. PEKERJA PEREMPUAN
 Pekerja perempuan dilarang dipekerjakan pada malam
hari dan pada tempat yang tidak sesuai kodrat dan
martabat
 Pekerja perempuan tidak diwajibkan bekerja padahari
pertama dan kedua waktu haid
 Pekerja perempuan yang masih menyusui harus diberi
kesempatan sepatutnya menyusui bayinya pada jam
kerja

20. Pekerja Anak
 Laki-laki / perempuan yang berumur kurang dari 15
tahun
 Pengusaha dilarang mempekerjakan anak
 Pengusaha yang mempekerjakan anak karena alasan
tertentu wajib memberikan perlindungan:
a. Tidak mempekerjakan lebih dari 4 jam sehari
b. Tidak mempekerjakan dari pk. 18.00 – 06.00
c. Tidak mempekerjakan dalam tambang bawah tanah,
lubang bawah tanah, di terowongan
d. Tidak mempekerjakan pada tempat yang
membahayakan kesusilaan, keselamatan, dan
kesehatan kerja

21. Pekerja Anak
e. Tidak mempekerjakan anak pada pekerjaan kontruksi
jalan, jembatan, bangunan air, dan bangunan gedung
f. Tidak mempekerjakan di pabrik di dalam ruangan ayng
tertutup yang menggunakan alat mesin
g. Tidak mempekerjakan anak pada pembuatan,
pembongkaran dan pemindahan barang di pelabuhan,
dermaga, galangan kapal, stasiun, tempat
pemberhentian dan pembongkaran muatan serta tempat
penyimpanan barangs

22. Perlindungan Kerja
 Tenaga kerja berhak mendapat perlindungan
atas keselamatan, kesehatan serta
kesusilaan, pemeliharaan moril kerja sesuai
martabat manusia
 Tenaga kerja berhak atas jaminan social
tenaga kerja yang terdiri dari jaminan
kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan
hari tua, jaminan pemeliharaan kesehatan

23. Perjanjian Kerja
 Hubungan kerja adalah hubungan perdata yang
didasarkan pada kesepakatan antara pekerja dengan
pemberi pekerjaan atau pengusaha.
 Perjanjian kerja berisikan hak dan kewajiban masing-
masing pihak baik pengusaha maupun pekerja
 Perjanjian kerja lisan  diperbolehkan akan tetapi wajib
membuat surat pengangkatan bagi pekerja yang
bersangkutan, yang memuat: nama dan alamat pekerja,
tanggal mulai bekerja, jenis pekerjaan, besarnya upah.
 Perjanjian untuk waktu tertentu tidak boleh lisan

24. Perjanjian Kerja
 Perjanjian kerja tertulis harus memuat:
a. Nama, alamat perusahaan serta jenis usaha
b. Nama, alamat, umur, jenis kelamin, alamat pekerja
c. Jabatan atau Jenis pekerjaan
d. Tempat pekerjaan
e. Upah yang diterima dan cara pembayaran
f. Hak dan kewajiban para pihak
g. Kategori perjanjian (PKWT, atau PKWTT)
h. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja
i. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat

25. Perjanjian Kerja
• Perjanjian kerja didasarkan pada:
a. Kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan
hubungan kerja
b. Kecakapan para pihak untuk membuat perjanjian
c. Ada pekerjaan yang diperjanjikan
d. Perkerjaan yang dijanjikan tidak bertentangan dengan
ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku

26. Perjanjian Kerja
 Macam-macam perjanjian kerja:
1. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu  jangka waktunya
tertentu
2. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu / karyawan tetap
3. Perjanjian Kerja dengan Perusahaan Pemborong
Pekerjaan
4. Perjanjian Kerja dengan Perusahaan Penyedia Jasa
Pekerja

27. Perjanjian Kerja
 Perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan
wajib dibuat secara tertulis oleh pengusaha, memuat
syarat kerja dan tata tertib perusahaan, harus disahkan
oleh menteri atau petugas yang ditunjuk
 Hal yang diatur  hak dan kewajiban pengusaha, hak
dan kewajiban pekerja, syarat kerja, tata tertib
perusahaan, jangka waktu berlakunya peraturan
perusahaan paling lama 2 tahun
 Perusahaan yang memiliki karyawan di atas 50 orang
wajib mempuat Perjanjian Kerja Persama

28. P erjanjian Kerja Waktu Tertentu
(KKWT)
 KKWT adalah hubungan kerja yang waktunya
terbatas
 KKWT tidak dapat mensyaratkan adanya
masa percobaan kerja
 KKWT hanya diperbolehkan untuk:
- pekerjaan yang sekali selesai / sementara,
- pekerjaan yang diperkirakan akan selesai dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun,

29. P erjanjian Kerja Waktu Tertentu
(KKWT)
 pekerjaan yang bersifat musiman,
 pekerjaan yang berhubungan dengan produk,atau
kegiatan baru yang masih dalam tahap
penjajakan
 KKWT didasarkan atas jangka waktu tertentu
dapat tiadakan untuk paling lama 2 (dua)
tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu)
kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu)
tahun

30. Pemutusan Hubungan Kerja
(BAB XII)
 pekerja/buruh masih dalam masa percobaan
kerja, bilamana telah dipersyaratkan secara
tertulis sebelumnya
 pekerja/buruh mengajukan permintaan
pengunduran diri, secara tertulis atas kemauan
sendiri tanpa ada indikasi adanya
tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhirnya
hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja
waktu tertentu untuk pertama kali
 pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai
dengan ketetapan dalam perjanjian kerja,
peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama,
atau peraturan perundang-undangan; atau
 pekerja/buruh meninggal dunia.

31. Penghitungan uang pesangon
 masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan
upah;
 masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2
(dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;
 masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3
(tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
 masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4
(empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;
 masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari
5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;
 masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari
6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;
 masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari
7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
 masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari
8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;
 masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan)
bulan upah.

32. Perhitungan uang penghargaan
masa kerja
 masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6
(enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;
 masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9
(sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;
 masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang
dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;
 masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang
dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;
 masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang
dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;
 masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi
kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan
upah;
 masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi
kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan)
bulan upah;masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau
lebih, 10 (sepuluh ) bulan upah.

33. Uang penggantian hak yang
seharusnya diterima
 cuti tahunan yang belum diambil dan belum
gugur;
 biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh
dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh
diterima bekerja;
 penggantian perumahan serta pengobatan dan
perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus)
dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan
masa kerja bagi yang memenuhi syarat;
 hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian
kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja
bersama.

34. Pengawasan ( BAB XIV )
 Pengawasan ketenaga kerjaan
dilakukan oleh pegawai pengawas
ketenaga kerjaan yang mempunyai
kompetensi dan independen guna
menjamin pelaksanaan peraturan
perundang undangan ketenaga kerjaan
‘yang ditetapkan oleh menteri atau
pejabat yang ditunjuk.

35. Hubungan industrial
BAB XI
 Dalam melaksanakan hubungan
industrial ,pemerintah mempunyai fungsi
menetapkan kebijakan ,memeberi kan
pelayanan , melaksanakan pengawasan
dan melakukan penindakan terhadap
pelanggaran peraturan perundang
undangan ketenaga kerjaan .


36. Hubungan industrial
dilaksanakan melalui sarana;
 A. Serikat pekerja/serikat buruh.
 B. Organisasi pengusaha
 C. Lembaga kerjasama bipartit
 D. Lembaga kerja sama tripartit
 E. Peraturan perusahaan
 F. Perjanjian kerja bersama
 G. Peraturan perundang undangan
ketenaga kerjaan
 H. Lembaga penyelesaian perselisihan
hubungan industrial.

37. Ketentuan pidana dan sanksi
administratif (BAB XVI)
 Pelanggaran terhadap pasal dan ayat
tertentu dalam undang undang
ketenagaan kerjaan ini , dapat diberikan
sangsi pidana penjara atau sanksi
adminbistratif sesuai dengan bunyi pasal
pasal yang dinyatakan dalam BAB XVI
ini .

38. Konvensi dasar International
Labour Organization ( ILO )
 Kebebasan berserikat ( konvensi ILO
Nomor 87 dan Nomor 98)
 Diskriminasi ( Konvensi ILO Nomor 100
dan Nomor 111)
 Kerja paksa ( Konvensi ILO Nomor 29
dan Nomor 105)
 Perlindungan anak ( Konvensi ILO
Nomor 138 dan Nomor 182.