PRESIDENREPUBLIK INDONESIAPERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 8 TAHUN 2012TENTANGKERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDO...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 2 -BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:1. Kerangka Kua...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 3 -7. Sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkanoleh lembaga sertifika...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 4 -Pasal 4(1) Capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan ataupelatihan kerja dinya...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 5 -g. lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setaradengan jenjang 8;h. lulusan Do...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 6 -Pasal 8(1) Pengakuan dan penyetaraan kualifikasi pada KKNI dengankerangka kualifikasi negar...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 7 -BAB IVKETENTUAN PERALIHANPasal 10(1) Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden ini, penjenjan...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 8 -Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Presiden ini dengan pe...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIALAMPIRANPERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 8 TAHUN 2012TANGGAL 17 Januari 2012DESKRIPSI ...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 2 -JENJANGKUALIFIKASIURAIANMampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan menerjemahkan...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 3 -JENJANGKUALIFIKASIURAIANMenguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum d...
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 4 -JENJANGKUALIFIKASIURAIANMampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset danpengembangan ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Perpres8 2012-kkni

151 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
151
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Perpres8 2012-kkni

  1. 1. PRESIDENREPUBLIK INDONESIAPERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 8 TAHUN 2012TENTANGKERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIADENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan KerjaNasional perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang KerangkaKualifikasi Nasional Indonesia;Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang SistemPelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4637);MEMUTUSKAN:Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KERANGKA KUALIFIKASINASIONAL INDONESIA.BAB I …
  2. 2. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 2 -BAB IKETENTUAN UMUMPasal 1Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya di-singkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensiyang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikanantara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja sertapengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensikerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.2. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melaluiinternalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, danakumulasi pengalaman kerja.3. Penyetaraan adalah proses penyandingan dan pengintegrasiancapaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihankerja, dan pengalaman kerja.4. Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yangmenyatakan kedudukannya dalam KKNI.5. Pengalaman kerja adalah pengalaman melakukan pekerjaan dalambidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yangmenghasilkan kompetensi.6. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikatkompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui ujikompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia,Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus.7. Sertifikat …
  3. 3. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 3 -7. Sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkanoleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkanbahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuaidengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.8. Profesi adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentuyang diakui oleh masyarakat.BAB IIJENJANG DAN PENYETARAANPasal 2(1) KKNI terdiri atas 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai darijenjang 1 (satu) sebagai jenjang terendah sampai dengan jenjang9 (sembilan) sebagai jenjang tertinggi.(2) Jenjang kualifikasi KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas:a. jenjang 1 sampai dengan jenjang 3 dikelompokkan dalamjabatan operator;b. jenjang 4 sampai dengan jenjang 6 dikelompokkan dalamjabatan teknisi atau analis;c. jenjang 7 sampai dengan jenjang 9 dikelompokkan dalamjabatan ahli.(3) Setiap jenjang kualifikasi pada KKNI mencakup nilai-nilai sesuaideskripsi umum sebagaimana tercantum dalam LampiranPeraturan Presiden ini.Pasal 3Setiap jenjang kualifikasi pada KKNI memiliki kesetaraan dengancapaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan, pelatihankerja atau pengalaman kerja.Pasal 4 …
  4. 4. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 4 -Pasal 4(1) Capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan ataupelatihan kerja dinyatakan dalam bentuk sertifikat.(2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk ijazahdan sertifikat kompetensi.(3) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentukpengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh melaluipendidikan.(4) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)merupakan bentuk pengakuan atas capaian pembelajaran yangdiperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kerja.(5) Capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pengalaman kerjadinyatakan dalam bentuk keterangan yang dikeluarkan oleh tempatyang bersangkutan bekerja.Pasal 5Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pen-didikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI terdiri atas:a. lulusan pendidikan dasar setara dengan jenjang 1;b. lulusan pendidikan menengah paling rendah setara dengan jenjang2;c. lulusan Diploma 1 paling rendah setara dengan jenjang 3;d. lulusan Diploma 2 paling rendah setara dengan jenjang 4;e. lulusan Diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 5;f. lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendahsetara dengan jenjang 6;g. lulusan …
  5. 5. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 5 -g. lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setaradengan jenjang 8;h. lulusan Doktor Terapan dan Doktor setara dengan jenjang 9;i. lulusan pendidikan profesi setara dengan jenjang 7 atau 8;j. lulusan pendidikan spesialis setara dengan jenjang 8 atau 9.Pasal 6(1) Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melaluipelatihan kerja dengan jenjang kualifikasi pada KKNI terdiri atas:a. lulusan pelatihan kerja tingkat operator setara dengan jenjang 1,2, dan 3;b. lulusan pelatihan kerja tingkat teknisi/analis setara denganjenjang 4, 5, dan 6;c. lulusan pelatihan kerja tingkat ahli setara dengan jenjang 7, 8,dan 9.(2)Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melaluipelatihan kerja dengan jenjang kualifikasi pada KKNI dilakukandengan sertifikasi kompetensi.Pasal 7(1) Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melaluipengalaman kerja dengan jenjang kualifikasi pada KKNI mem-pertimbangkan bidang dan lama pengalaman kerja, tingkatpendidikan serta pelatihan kerja yang telah diperoleh.(2) Lama pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditentukan oleh masing-masing sektor atau subsektor.(3) Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melaluipengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukandengan sertifikasi kompetensi.Pasal 8 …
  6. 6. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 6 -Pasal 8(1) Pengakuan dan penyetaraan kualifikasi pada KKNI dengankerangka kualifikasi negara lain atau sebaliknya, baik secarabilateral maupun multilateral dilakukan atas dasar perjanjiankerja sama saling pengakuan yang diatur sesuai dengan keten-tuan peraturan perundang-undangan.(2) Perjanjian kerja sama saling pengakuan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diatur oleh lembaga yang berwenang menge-luarkan notifikasi dan perjanjian kerja sama saling pengakuan.BAB IIIPENERAPAN KKNIPasal 9(1) Penerapan KKNI pada setiap sektor atau bidang profesi dite-tapkan oleh kementerian atau lembaga yang membidangi sektoratau bidang profesi yang bersangkutan sesuai dengan kewe-nangannya.(2) Penerapan KKNI pada setiap sektor atau bidang profesi seba-gaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada deskripsi jenjangkualifikasi KKNI sebagaimana tercantum dalam LampiranPeraturan Presiden ini.(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan KKNI diatur olehMenteri yang membidangi ketenagakerjaan dan Menteri yangmembidangi pendidikan baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai bidang tugasnya masing-masing.BAB IV …
  7. 7. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 7 -BAB IVKETENTUAN PERALIHANPasal 10(1) Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden ini, penjenjangankualifikasi kompetensi pada sektor atau bidang profesi yang telahada dilakukan penyesuaian dengan mengacu pada PeraturanPresiden ini dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.(2) Dalam hal penjenjangan kualifikasi sebagaimana dimaksud padaayat (1) telah terikat oleh perjanjian internasional atau telahdiatur dengan peraturan perundangan-undangan yang lebihtinggi dilakukan harmonisasi dan/atau konversi.(3) Penyesuaian penjenjangan kualifikasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan harmonisasi dan/atau konversi kualifikasisebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui forumkonvensi yang diinisiasi oleh kementerian yang membidangiketenagakerjaan dan kementerian yang membidangi pendidikandengan melibatkan pemangku kepentingan.BAB VKETENTUAN PENUTUPPasal 11Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar …
  8. 8. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 8 -Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam LembaranNegara Republik Indonesia.Ditetapkan di Jakartapada tanggal 17 Januari 2012PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttd.DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONODiundangkan di Jakartapada tanggal 17 Januari 2012MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA,ttd.AMIR SYAMSUDINLEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 24Salinan sesuai dengan aslinyaDeputi Bidang Kesejahteraan RakyatSekretariat Kabinet,Agus Sumartono, S.H., M.H.
  9. 9. PRESIDENREPUBLIK INDONESIALAMPIRANPERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIANOMOR 8 TAHUN 2012TANGGAL 17 Januari 2012DESKRIPSI JENJANG KUALIFIKASI KKNIJENJANGKUALIFIKASIURAIANDeskripsiumuma. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalammenyelesaikan tugasnya.c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air sertamendukung perdamaian dunia.d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulianyang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, danagama serta pendapat/temuan original orang lain.f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untukmendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.Mampu melaksanakan tugas sederhana, terbatas, bersifat rutin, denganmenggunakan alat, aturan, dan proses yang telah ditetapkan, serta dibawah bimbingan, pengawasan, dan tanggung jawab atasannya.Memiliki pengetahuan faktual.1Bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan tidak bertanggung jawabatas pekerjaan orang lain.Mampu melaksanakan satu tugas spesifik, dengan menggunakan alat, daninformasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkankinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsungatasannya.Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidangkerja yang spesifik, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersediaterhadap masalah yang lazim timbul.2Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab membimbing orang lain.Mampu …
  10. 10. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 2 -JENJANGKUALIFIKASIURAIANMampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan menerjemahkaninformasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedurkerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yangterukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasantidak langsung.Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip sertakonsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehinggamampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yangsesuai.Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya.3Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.Mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik denganmenganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai daribeberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja denganmutu dan kuantitas yang terukur.Menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu dan mampumenyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya.Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporantertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif.4Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab atas hasil kerja orang lain....Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yangsesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku denganmenganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dankuantitas yang terukur.Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, sertamampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secarakomprehensif.5Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.6Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmupengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaianmasalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.Menguasai …
  11. 11. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 3 -JENJANGKUALIFIKASIURAIANMenguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dankonsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secaramendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalahprosedural.Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasidan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagaialternatif solusi secara mandiri dan kelompok.Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggungjawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggungjawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya denganmemanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untukmenghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi,dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatanmonodisipliner.7Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis denganakuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada dibawah tanggung jawab bidang keahliannya.Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalambidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hinggamenghasilkan karya inovatif dan teruji.Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi,dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter ataumultidisipliner.8Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagimasyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional daninternasional....Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru didalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset,hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.9Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi,dan transdisipliner.Mampu …
  12. 12. PRESIDENREPUBLIK INDONESIA- 4 -JENJANGKUALIFIKASIURAIANMampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset danpengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, sertamampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.Ditetapkan di Jakartapada tanggal 17 Januari 2012PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,ttd.DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONOSalinan sesuai dengan aslinyaDeputi Bidang Kesejahteraan RakyatSekretariat Kabinet,Agus Sumartono, S.H., M.H.

×