Your SlideShare is downloading. ×
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional muhammad larry izmi

25,192

Published on

4 Comments
9 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
25,192
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
4
Likes
9
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. i DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS GADJAH MADA FAKULTAS HUKUM PENULISAN HUKUM HAK IMMUNITAS KEPALA NEGARA DI HADAPAN PENGADILAN INTERNASIONAL DITINJAU DARI SEGI HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS OMAR AL- BASHIR) Penulisan Hukum ini Disusun untuk Memenuhi Persyaratan dalam Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Diajukan oleh : Nama : MUHAMMAD LARRY IZMI NIM : 05/185452/HK/16940 Bagian : HUKUM INTERNASIONAL YOGYAKARTA 2009
  • 2. ii
  • 3. iii
  • 4. iv
  • 5. v KATA PENGANTAR Penulisan Hukum dengan judul “Hak Immunitas Kepala Negara di Hadapan Pengadilan Internasional Ditinjau dari Segi Hukum Internasional (Studi Kasus Omar Al- Bashir)” ini memaparkan penerapan atau penggunaan hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional dengan bahasan kasus terhadap Kepala Negara Sudan Omar Al-Bashir. Ada empat tahapan dalam sistematika pembahasan penulisan hukum ini, yaitu pendahuluan, tinjauan umum mengenai hak imunitas, tinjauan umum mengenai pengadilan internasional, dan kesimpulan. Penerapan hak imunitas memiliki makna adanya keistimewaan bagi orang- orang yang menikmati hak tersebut dari aturan-aturan yang ada terutama di hadapan hukum. Berangkat dari pengertian ini, permasalahan yang kemudian mengemuka adalah mengenai adanya ataupun perlunya pengecualian terhadap hak imunitas, yang selanjutnya mendorong perincian lebih mendalam tentang pengertian hak imunitas serta pembenturan konsep imunitas dengan konsep pertanggunjawaban individu dalam hukum internasional. Penulis mengharapkan penulisan hukum ini dapat memberikan sumbangan yang berguna bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum internasional pada khususnya, terlebih lagi dalam cakupan bahasan hak imunitas kepala negara. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunannya, penulisan hukum ini telah diberi kesempatan, bantuan, dan bimbingan oleh berbagai pihak. Oleh
  • 6. vi karena itu, dalam kesempatan ini Penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada: 1. Bapak Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada; 2. Bapak Sigit Riyanto, S.H., LL.M., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada; 3. Ibu Linda Yanti Sulistiyawati, S.H., M.Sc selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam penyelesaian penulisan hukum ini; 4. Bapak Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M., M.A yang telah memberikan masukan dan bantuan ide dalam penyelesaian penulisan hukum ini; 5. Ibu Dra. Hery Listyawati, S.H selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis di Fakultas Hukum UGM; 6. Dosen Bagian Hukum Internasional, (alm) Prof. Dr. F. Sugeng Istanto, S.H., Prof. Dr. H. Mohd. Burhan Tsani, S.H., M.H., Prof. Dr. Agustinus Supriyanto, S.H., M.Si., Endang Purwaningsih, S.H., M.H., Harry Purwanto, S.H., M.Hum., dan Agustina Merdekawati, S.H., LL.M., yang telah memberikan bimbingan ilmu kepada penulis selama penulis aktif di bagian hukum internasional; 7. Dosen dan Pegawai Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang telah banyak membantu dalam penulisan hukum ini;
  • 7. vii 8. Kedua Orang Tua penulis, Syamsurrizal, S.H. dan Herlina Warganegara, S.E., M.M., serta Kedua Adik penulis, Sheilla Ayu Ramadhani dan Muhammad Maulana, yang selalu mendukung dan memberikan semangat, baik moril, materiil, dan spirituil yang sangat berarti bagi penulis; 9. Wini Rahayu, yang selalu memberikan semangat dan mendampingi penulis; 10. Aditya Bardawansyah, S.H., Ginandjar Koesoemardhani, S.H., Bara Haji, S.H. dan Prima Agung S, selaku sesama dan mantan awak penghuni Patehan Lor 23; 11. Teman-teman penulis di Fakultas Hukum UGM dan bagian hukum internasional, Setyawan Widhiatmoko, Leonardus Tirta, Santoso Ari Wibowo, Ilham Priambodho, Didit Prayitno, Gede Mahatma, Faisol Rahman, Andika, Ilman, Muhammad Fathi, Svetlana Anggita, Adi Purwanto, Rangga Aditya, Feri bakti, Yoannike Afilia, Sekar, Dyah Ayu Rafikasari M, Iriene Ayu P, Aura Akhman, Arif Rahman Hakim, dan Lakso Anindito; 12. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum UGM Cabang Bulaksumur, Erwin Natosmal O, Girindra, Gesha, Dadang Abdurrahman Syoir, Mina A Noor, Seto W, Alfitria Maharani, Raysha Rahma, Muhammad Irham Fuady, Aditya Nugraha Iskandar, R.M Nasatya Danisworo, dan Dimas Primadana;
  • 8. viii 13. Teman-teman ALSA LC FH UGM, Jono, Ankici, Dodi, Andila, Hoho, Penyu, Abung, Rike, Thatit, Fifi, Rio, Fian, Ateng, Vira, Dier, Fadjrin, Cebe, Fani, Fudi, Tiara, Aulia, Rechsa, Mamat, Opik, Dandi, Rangga, Alex, Riris, Icha, Andina, serta kamerad angkatan 2007 dan 2008; 14. Teman-teman MCC ALSA 2006, Kompetisi Peradilan Semu Piala A Kahar Muzakkir 2007, dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa UGM 2007-2008; serta 15. Semua pihak yang telah banyak membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sampai terselesaikannya penulisan hukum ini. Penulisan hukum ini masih banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, hal ini menjadi dorongan bagi penulis untuk menerima masukan serta saran demi penyempurnaan penulisan hukum ini. Yogyakarta, 13 Agustus 2009 Muhammad Larry Izmi
  • 9. ix DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ........................................................................... i HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................ ii HALAMAN PENGESAHAN ............................................................. iii HALAMAN PERNYATAAN ............................................................ iv KATA PENGANTAR ........................................................................ v DAFTAR ISI ....................................................................................... ix BAB I. PENDAHULUAN .................................................................. 1 A. Latar Belakang Masalah ..................................................... 1 B. Rumusan Masalah ........................................................... ... 11 C. Tujuan Penelitian ................................................................ 11 D. Keaslian Penelitian ............................................................. 12 E. Manfaat Penelitian ............................................................... 13 F. Tinjauan Pustaka .................................................................. 14 G. Hipotesis .............................................................................. 21 H. Metode Penelitian ................................................................ 22 I. Sistematika Penulisan Hukum ............................................. 25
  • 10. x BAB II. TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK IMUNITAS ............ 26 A. Hak Imunitas........................................................................... 26 1. Jenis-jenis Hak Imunitas.................................................. 26 a. Imunitas Negara......................................................... 26 b. Imunitas Diplomatik................................................. 31 2. Imunitas Pejabat Negara dan Kepala Negara................... 38 3. Dampak Perolehan Hak Imunitas..................................... 52 B. Pertanggungjawaban Individu................................................ 61 1. Tinjauan Umum Individu Sebagai Subyek Hukum Internasional....................................................................... 61 2. Aturan-aturan Normatif dan Parktek Pertanggungjawaban Individu............................................................................... 71 BAB III. TINJAUAN UMUM MENGENAI PENGADILAN INTERNASIONAL.................................................................... 83 A. Pengadilan Internasional....................................................... 83 1. Sejarah Pembentukan Mahkamah- mahkamah Kejahatan Internasional................................................................... 83 a. Masa Pra Perang Dunia II........................................ 84
  • 11. xi b. Masa Nuremberg Trial dan Tokyo Trial.................. 85 c. Masa ICTY dan ICTR.............................................. 91 d. Masa ICC.................................................................. 95 2. Status dan Yurisdiksi ICC.............................................. 100 a. Status Hukum ICC.................................................... 100 1. Personalitas hukum............................................. 101 2. Kapasitas hukum................................................. 102 b. ICC dan Pengadilan Nasional................................... 103 c. ICC dan PBB............................................................ 106 d. Yurisdiksi ICC.......................................................... 107 1. Yurisdiksi Teritorial........................................... 108 2. Yurisdiksi Rationae Temporis............................ 109 3. Yurisdiksi Rationae Personae............................ 111 4. Yurisdiksi Rationae Materiae............................ 114 B. Pengaruh Hak Imunitas Kepala Negara Terhadap Pelaksanaan Yurisdiksi ICC...................................................................... 116 BAB IV. KESIMPULAN............................................................................ 130
  • 12. xii LAMPIRAN. WARRANT OF ARREST FOR OMAR HASSAN AHMAD AL BASHIR...................................................................................... 131 DAFTAR PUSTAKA.................................................................................. 139
  • 13. 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Dewasa ini perkembangan Hukum Internasional semakin menerangkan peristiwa-peristiwa yang menyangkut hak immunitas seorang kepala negara, terutama dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan yang telah dilakukannya. Hal ini menjadi semacam isu kontemporer yang cukup menarik baik itu dalam tatanan masyarakat internasional maupun hukum internasional. Seperti dalam kasus Augusto Pinochet, seorang mantan presiden dari Chile yang dalam masa jabatannya dituduh telah me lakukan pelanggaran berat HAM (hak asasi manusia) di negaranya baik terhadap lawan politik dan warga sipil Chile maupun juga terhadapa warga negara dari negara lain seperti Spanyol, Argentina, Luxemburg, Italia, Swiss, Belgia dan Perancis. Hak immunitas atau kekebalan memiliki makna bahwa seorang pejabat negara terutama kepala negara maupun pemerintahan dalam suatu pemerintahan sebuah negara dapat menikmati inviolibility dan immunity.1 Inviolibility diartikan sebagai kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan negara dan kekebalan terhadap segala gangguan yang merugikan sedangkan immunity diartikan bahwa pejabat negara tersebut kebal 1 Conventions on Special Mission New York 1969, diunduh dari http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_3_1969.pdf, pada tanggal 10 Juni 2009
  • 14. 2 terhadap jurisdiksi negara, baik yang bersifat pidana, perdata, maupun administratif. Hal ini, khusus bagi kepala negara atau pemerintahan, dikarenakan seorang kepala negara ataupun pemerintahan itu sendiri merupakan simbol dari kedaulatan negaranya. Tetapi seperti halnya asas-asas yang berlaku, hak immunitas juga mengalami perkembangan mengenai eksistensi penyimpangannya. Kekebalan hukum yang dinikmati para pejabat negara merupakan bagian dari kebebasan untuk bertindak yang diberikan oleh pemerintah negara. Kekebalan diberikan oleh pemerintah negara dengan maksud agar pejabat tersebut dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan bebas. Kebebasan ini merupakan isyarat agar sang pejabat tidak melulu bergant ung pada good will pemerintah negara karena ketergantungan tersebut dapat berdampak buruk bagi kelancaran pelaksanaan tugas khususnya dalam suatu pengambilan keputusan. 2 Namun, kekebalan hukum ini tidak dapat berfungsi jika dalam pelanggaran hukum yang diperbuatnya hanya demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu bukan demi kepentingan negara. Banyak kasus-kasus terkait yang berhubungan dengan Immunitas baik itu yang menyangkut sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, menteri luar negeri maupun pejabat senior pemerintahan (selanjutnya 2 Sumaryo Suryokusumo, 1995, Hukum Diplomatik Teori dan Kasus, Alumni-Bandung, hal 56
  • 15. 3 disebut pejabat negara). Seperti dalam kasus Abdulaye Yerodia Ndombasi selaku Menteri Luar Negeri Republik Demokrat Kongo yang ditud uh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran berat HAM di Kongo oleh pengadilan Belgia. Kasus ini oleh Mahkamah Internasional dinyatakan tidak dapat diteruskan karena pengadilan Belgia tidak memiliki kewenangan mengadili. Kasus yang cukup menyita perhatian dunia adalah kasus Slobodan Milosevic, yang merupakan mantan Kepala Negara Yugoslavia dengan julukan “Penjagal dari Balkan”. Tindakan-tindakan yang terjadi di Yugoslavia selama rezimnya menorehkan sejarah tersendiri dalam dunia peradilan internasional kontemporer dengan pembentukan ICTY (International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia). ICTY menjadi tonggak baru dalam pemaknaan dan pengkritisan lebih dalam mengenai hak immunitas yang dapat dinikmati seorang kepala negara atau kepala pemerintahan. Perkembangan mengenai hak imunitas dan penyimpangannya semakin menarik minat pemerhati hukum internasional terutama dalam kasus terbaru yang menimpa Presiden Sudan Omar Al-Bashir. Sebagai presiden yang sedang berkuasa di Sudan, Omar Al-Bashir dituduh oleh Jaksa ICC (International Criminal Court) Luis Moreno-Ocampo telah melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan
  • 16. 4 perang di Sudan. 3 Tuduhan ini kemudian berkembang menjadi pengeluaran surat penangkapan atas Omar Al-Bashir oleh ICC. Tuduhan atas Omar Al- Bashir ini bermula dari konflik dan krisis yang melanda kawasan Darfur di Sudan. Gabungan beberapa faktor seperti kekeringan, perubahan lingkungan yang drastis, pertumbuhan yang cepat, kesempatan politik, dan politik secara regional merupakan bagian dari sejarah konflik tersebut. Selain itu, kawasan yang terletak di sebelah barat Sudan ini berkembang menjadi kawasan yang termarjinalkan dikarenakan tidak adanya perhatian serta tirani terhadap warga non-arab dari pemerintah Sudan. Kondisi ini memaksa terbentuknya dua kelompok pemberontak sebagai bentuk protes atas ketidakadilan yang menimpa kawasan tersebut, yaitu SLA (Sudan Liberation Army) dan JEM (Justice and Equality Movement) pada awal tahun 2003. Kedua kelompok pemberontak memulai aksinya dengan berhasil menguasai kota Gulu pada awal Februari tahun 2003. Penyerangan kemudian dilanjutkan oleh SLA/M dengan sasaran El Fasher, ibukota Darfur Utara, dan berhasil merusak beberapa pesawat serta merampas amunisi pemerintah pada bulan April tahun 2003. Pemerintah Sudan yang tidak siap untuk mengadakan serangan balasan dikarenakan keterbatasan personel militer, menginisiasi suku-suku setempat untuk ikut memerangi pemberontak. Suku-suku ini, yang merupakan suku nonmaden Arab, 3 Kompas, Sudan Memprotes ICC, Jum’at 6 Maret 2009
  • 17. 5 menyambut kehendak pemerintah Sudan tersebut dengan menyediakan anggota sukunya untuk dijadikan milisi. Milisi yang kemudian dikenal dengan nama “Janjaweed” ini sebagian besar anggotanya direkrut dari Suku Arab Baggara. Sepak terjang dari Janjaweed untuk membantu pemerintah Sudan ini kemudian menimbulkan permasalahan baru terutama dalam pelanggaran berat HAM. Aksi mereka menimbulkan pengungsian besar-besaran, pembasmian, pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan dan penjarahan terhadap harta benda di kawasan Darfur. Disinyalinir kampanye tersebut telah memakan korban sekitar 300.000 orang serta memaksa 1 (satu) juta orang mengungsi dari kawasan ini, yang sebagian besar ke wilayah Chad. 4 Laporan dari penyelidik PBB pada tanggal 6 Juni 2005 menyatakan bahwa pemerintah Sudan turut andil bagian dalam merancang dan berpartisipasi aktif terjadinya krisis di Darfur ini. Bahkan laporan Dewan HAM PBB menggambarkan bahwa krisis Darfur dipenuhi dengan pelanggaran HAM yang sistematis dan meluas, hingga bisa dikatakan bahwa dalam krisis Darfur ini telah terjadi pelanggaran berat HAM. 5 Konflik dan krisis yang telah berlarut- larut ini kemudian berusaha ditengahi oleh komunitas internasional dengan cara turut andil dalam 4 Kompas, Kejahatan yang Memicu Eksodus, Jum’at 6 Maret 2009 5 ________," Report of the High-Level Mission on the situation of human rights in Darfur pursuant to Human Rights Council decision S-4/101”, http://news.bbc.co.uk/1/shared/bsp/hi/pdfs/12_03_07_un_sudan.pdf, news.bbc.co.uk, diakses pada tanggal 22 April 2009
  • 18. 6 penyelesaian krisis di Darfur, khususnya oleh PBB. Dewan Keamanan PBB dan Perdamaian Uni Afrika kemudian membentuk AMIS (African Union Mission in Sudan) sebagai bentuk andil atau campur tangan dalam krisis Darfur ini. 6 Hal tersebut kemudian diikuti dengan penandatangan Humanitarian Ceasefire Agreement pada tanggal 8 April 2004 antara pemerintah Sudan dan 2 (dua) kelompok pemberontak, yaitu SLA dan JEM. Perjanjian ini kemudian menjadi dasar bagi AMIS untuk beroperasi dengan agenda utamanya pengawasan pelaksanaan perjanjian tersebut dan pelaporan pelanggaran melalui Ceasefire Monitoring Commission. Akan tetapi perjanjian ini pun kemudian pecah setelah para pemberontak melakukan pelanggaran-pelanggaran, provokasi kepada pihak pemerintah hingga terbunuhnya tentara UA (Uni Afrika) dikarenakan perjanjian tersebut dirasa belum memuaskan terlebih lagi setelah melihat perjanjian yang dilakukan antara pemerintah Sudan dengan SPLA (The Sudan People’s Liberation Army), pemberontak di daerah selatan Sudan, yang mampu mengakomodir keinginan SPLA di daerah selatan hingga akhirnya Omar Al- Bashir menggandeng pimpinan SPLA sebagai pejabat senior pemerintahan Sudan. Upaya-upaya untuk menyelesaikan krisis Darfur ini kemudian semakin rumit ditambah sikap pemerintah Sudan sendiri yang menolak intervensi dari luar atas urusan dalam negerinya seperti penolakan kedatangan tentara perdamaian PBB dan UA di Darfur pada tahun 2007. 6 _______, “AMIS”, African Union Mission in The Sudan, dalam www.amis -sudan.org, diakses pada tanggal 22 April 2009
  • 19. 7 Krisis kemanusiaan di Darfur inilah yang kemudian menyebabkan Jaksa ICC mengeluarkan 10 (sepuluh) tuduhan kejahatan perang terhadap Presiden Sudan Omar Al- Bashir pada tanggal 14 Juli 2008. Kesepuluh tuduhan tersebut terdiri dari 3 (tiga) tuduhan untuk genosida, 5 (lima) tuduhan untuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan 2 (dua) tuduhan untuk kejahatan perang. Jaksa ICC menyatakan bahwa Omar Al-Bashir merupakan dalang dan pelaksana rencana penghancuran 3 (tiga) kelompok suku di Darfur berdasar kesukuan mereka yang non arab. 7 Sebelumnya, Jaksa ICC juga telah mengeluarkan surat penangkapan terhadap mantan Menteri Dalam Negeri Sudan Ahmed Haroun, yang sekarang menjabat sebagai Menteri Humaniter Sudan, dan Pimpinan Milisi Janjaweed Ali Kushavb pada bulan April 2007 dengan tuduhan kejahatan perang dan kejahatan atas kemanusiaan. 8 Akan tetapi pemerintah Sudan menolak untuk menyerahkan kedua warga negaranya tersebut ke Den Haag dengan alasan ICC tidak memilik yurisdiksi atas Sudan. Walaupun begitu, pada tanggal 4 Maret 2009 ICC kemudian merespons permintaan Jaksa ICC Luis Moreno-Ocampo berdasarkan tuduhan pada bulan Juli 2008 untuk menangkap Omar Al-Bashir serta 7 Peter Walker, "Darfur genocide charges for Sudanese president Omar al-Bashir", http://www.guardian.co.uk/world/2008/jul/14/sudan.warcrimes1?gusrc=rss&feed=worldnews, www.guardian.co.uk, diakses pada tanggal 22 April 2009 8 _______, “International Criminal Court Names First War Crimes Suspects in Darfur”, http://www.wwan.cn/apps/news/story.asp?NewsID=21692&Cr=darfur&Cr1=, www.wwan.cn, diakses pada tanggal 15 April 2009
  • 20. 8 menghadapkannya ke depan ICC di Den Haag. Surat penangkapan tersebut hanya berisi 7 (tujuh) tuduhan berdasarkan Statuta Roma, yaitu9 : - Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dengan 5 (lima) tuduhan yaitu, Pembunuhan (Pasal 7 (1)(a)), Pemusnahan (Pasal 7 (1)(b), Pemaksaan Pengusiran (Pasal 7 (1)(d)), Penyiksaan (Pasal 7 (1)(f)) dan Pemerkosaan (Pasal 7 (1)(g)) - Kejahatan Perang dengan 2 (dua) tuduhan, yaitu dengan maksud melakukan penyerangan terhadap suatu kelompok tertentu atau melakukan penghasutan kebencian terhadap kelompok tertentu (Pasal 8 (2)(i)) dan penjarahan (Pasal 8 (2)(v)) Tuduhan sebelumnya yang tidak dimasukkan ke dalam surat penangkapan yaitu, tuduhan atas kejahatan genosida dinyatakan tidak mencukupi bukti. Namun hal tersebut dapat dipertimbangkan kembali untuk dicantumkan sebagai sebuah tuduhan apabila dinyatakan sudah mencukupi bukti akan terjadinya genosida oleh Omar Al- Bashir. ICC dalam pertimbangan surat penangkapan tersebut menerangkan bahwa tidak ada dan dikenal penggunaan alasan hak immunitas dalam hal pelanggaran berat HAM dan hanya mengenal pertanggunjawaban pidana individu (Pasal 25 (3) Statuta Roma). Omar Al- Bashir sebagai presiden Sudan dan panglima angkatan bersenjata Sudan dituduh telah 9 ________, http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc639078.pdf, www.icc-cpi.int, diakses pada tanggal 10 Maret 2009
  • 21. 9 mengkoordinasikan desain dan pelaksanaan kampanye kontra pemberontakan di Darfur. Diketahui pula bahwa Omar Al-Bashir mengontrol semua kegiatan dan para pelaku serta menggunakan kekuasaannya untuk mengamankan tindakan kampanye kontra pemberontakan di Darfur. Surat penangkapan atas Omar Al- Bashir ini menuai kecaman dari organisasi-organisasi internasional semacam Liga Arab dan UA. Pemerintah Sudan sendiri memprotes surat penangkapan tersebut dan menyatakan tidak akan menyerahkan Omar Al- Bashir kepada ICC dengan alasan Sudan bukan merupakan anggota ICC. Tindakan protes dari pemerintah Sudan itu sendiri kemudian diikuti dengan tindakan pengusiran 13 nonpemerintah asing dari Sudan. Tindakan yang dianggap justru akan makin memperparah krisis baik di Darfur maupun di Sudan sendiri. ICC menyatakan bahwa alasan Sudan, yang menerangkan bahwa tindakan Omar Al-Bashir maupun Sudan bukan merupakan yurisdiksi ICC, bukanlah alasan ya ng tepat untuk menggambarkan sejauh mana yurisdiksi ICC dalam menindak pelanggaran berat HAM. Yurisdiksi ICC, dijelaskan dalam Pasal 12 dan 13 Statuta Roma, hanya berlaku terbatas untuk negara anggotanya, kejahatan yang dilakukan di wilayah negara anggotanya, dan situasi yang diarahkan oleh Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB sendiri mengeluarkan Resolusi DK PBB 1593 sebagai dasar pengusutan pelanggaran berat HAM di Darfur. Alasan dari Dewan Keamanan PBB ini lah serta Pasal 25 dan 103 Piagam PBB yang
  • 22. 10 kemudian menjadi dasar bagi ICC untuk memaksa Sudan menyerahkan Omar Al-Bashir. Keinginan pemeriksaan terhadap Omar Al-Bashir oleh ICC juga berlandaskan dari prinsip yurisdiksi universal. Prinsip ini mengkategorikan suatu kejahatan internasional atau delicta jure gentium dapat diterapkan kewenangan mengadilinya oleh hukum pidana suatu negara atau masyarakat internasional, terlebih lagi perbuatan kejahatan tersebut melanggar kepentingan masyarakat internasional. Kasus Omar Al-Bashir ini nyatanya menjadi ujian bagi ICC dalam upayanya untuk menegakkan hukum internasional, khususnya hukum pidana internasional. Kasus Slobodan Milosevic dapat dijadikan gambaran keberhasilan penyeretan seseorang yang pernah menduduki jabatan yang setara dengan Omar Al-Bashir di Sudan, walaupun masih banyak pelaku pelanggaran berat HAM lainnya di dunia yang lolos karena satu dan lain hal. Setidaknya ICC diharapkan bisa membuktikan kekuasaannya sebagai organ penegak pelanggaran HAM berat. Mengingat bahwa kasus Omar Al-Bashir ini mengibaratkan ICC seperti jaring laba- laba yang hanya bisa menjaring lalat- lalat kecil seperti Sudan dalam kasus Omar Al-Bashir dan Yugoslavia dalam kasus Slobodan Milosevic tetapi tidak bisa menjerat negara-negara kuat seperti Amerika Serikat, Rusia dan Cina. 10 Keberhasilan ICC ini kemudian akan menjadi terobosan penting dalam 10 Robert Skidelsky, “Perintah Penangkapan Al-Basyir yang Sarat Kemunafikan”, Koran Tempo, Rabu, 1 April 2009.
  • 23. 11 penegakan hukum pidana internasional menyangkut pejabat negara yang sedang berkuasa, walau hanya dilihat dari koridor kacamata hukum. Namun, keadaan-keadaan ini kemudian menimbulkan pertanyaan sejauh manakah penerapan hak immunitas kepala negara dihadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional dan bagaimana keabsahan surat penangkapan ICC terhadap Omar Al- Bashir selaku kepala negara menurut hukum internasional B. Rumusan Masalah - Bagaimana penerapan hak immunitas kepala negara dalam pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional? - Apakah Surat Penangkapan ICC terhadap Omar Al- Bashir selaku kepala negara sah menurut hukum internasional? C. Tujuan Penelitian Tujuan yang akan dicapai penulis dalam penelitian ini akan mencakup 2 (dua) hal, yaitu: 1. Tujuan Objektif Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penerapan hak imunitas kepala negara dihadapan pengadilan internasional ditinjau
  • 24. 12 dari segi hukum internasional dan keabsahan surat penangkapan ICC terhadap Omar Al-Bashir selaku kepala negara menurut hukum internasional 2. Tujuan Subjektif Untuk memperoleh data dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam penyusunan penulisan hukum sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. D. Keaslian Penelitian Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis belum pernah diteliti dan ditulis oleh penulis sebelumnya dan berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, tidak ditemukan penelitian mengenai hak immunitas kepala negara dihadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional dengan studi kasus terhadap surat penangkapan ICC atas Omar Al-Bashir selaku kepala negara Sudan. Namun ditemukan satu penulisan hukum yang mengangkat tema kekebalan hukum pejabat negara, yaitu penulisan hukum yang disusun oleh Ida Arya Kade Arpriani Kuliaseni pada tahun 2002 dengan judul
  • 25. 13 “Pengaruh Kekebalan Hukum Pejabat Negara Pelaku Kejahatan Perang Terhadap Pelaksanaan Yurisdiksi International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia.” Penulisan hukum tersebut lebih menitikberatkan pembahasan secara spesifik terhadap penerapan yurisdiksi pengadilan ad hoc internasional di Yugoslavia. Sedangkan penulisan hukum yang penulis susun lebih menitikberatkan kepada penerapan hak imunitas kepala negara di hadapan yurisdiksi pengadilan internasional, khususnya ICC (International Criminal Court). Penulis juga menemukan karya tulis yang mengangkat bahasan tentang kewenangan mengadili ICC dari Ari Siswanto pada tahun 2005 yang berjudul,“Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional”. Karya tulis ini lebih fokus kepada pembahasan batasan-batasan kewenangan mengadili ICC. Sedangkan karya penulis ini lebih fokus kepada permasalahan hak imunitas dari pelaku yang dihadapkan ke depan pengadilan internasional. E. Manfaat Penelitian Apabila tujuan di atas telah terpenuhi, maka hasil penulisan hukum ini akan memberikan manfaat dari segi: 1. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dan sumbangan yang berguna bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan
  • 26. 14 hukum internasional pada khususnya, terlebih lagi mengenai hak imunitas yang dapat dinikmati seorang kepala negara. 2. Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan berharga kepada pihak-pihak terkait dalam rangka implementasi kebijakan mengenai hak imunitas baik dari segi nasional maupun internasional.
  • 27. 15 F. Tinjauan Pustaka Hak imunitas yang dapat dinikmati bagi pejabat negara diperoleh dari hukum nasional maupun hukum internasional. Hak ini, pada hukum internasional, dapat dilihat pada kekebalan hukum dan keistimewaan yang diperoleh oleh para perwakilan negara yang sedang melaksanakan tugas dan kewajibannya di wilayah kedaulatan negara lain. Para perwakilan negara ini dalam hukum internasional maupun hukum nasional dikenal dengan nama pejabat diplomatik. Pemberian kekebalan hukum dan keistimewaan pada pejabat diplomatik ini merupakan bukti sejarah diplomasi dalam pergaulan masyarakat internasional yang telah berkembang menjadi ketentuan hukum kebiasaan internasional. Kekebalan hukum dan keistimewaan yang dapat dinikmati oleh para pejabat diplomatik ini diperoleh berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Konvensi tersebut menjabarkan hak-hak para perwakilan negara ini dalam pasal 29, 30 ayat 1, dan 31 ayat 1.11 Pasal 29 konvensi menyebutkan bahwa, “The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving State shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any 11 Grant V McClanahan, 1989, Diplomatic Immunity Principles, Practices, Problems, Institute for The Study of Diplomacy, Georgetown University, Washington DC, hal 187, 193
  • 28. 16 attack on his person, freedom or dignity.” Sedangkan Pasal 30 ayat 1 menerangkan bahwa,“The private residence of a diplomatic agent shall enjoy the same inviolability and protection as the premises of the mission.” Pasal 31 ayat 1 juga menyebutkan keistimewaan yang diperoleh oleh pejabat diplomatik ketika memegang jabatan sebagai perwakilan negara di salah satu negara sahabat. Pasal tersebut menyebutkan bahwa: A diplomatic agent shall enjoy immunity from the criminal jurisdiction of the receiving State. He shall also enjoy immunity from its civil and administrative jurisdiction, except in the case of : 1. A real action relating to private immovable property situated in the territory of the receiving State, unless he holds it on behalf of the sending State for the purposes of the mission; 2. An action relating to succession in which the diplomatic agent is involved as executor, administrator, heir or legatee as a private person and not on behalf of the sending State; 3. An action relating to any professional or commercial activity exercised by the diplomatic agent in the receiving State outside his official functions. Pasal 29 Konvensi menerangkan bahwa seorang pejabat diplomatik merupakan seorang perwakilan negara yang berhak menikmati kekebalan hukum. Sebagai pejabat diplomatik, ia tidak dapat ditangkap ataupun ditahan dan merupakan kewajiban negara penerima untuk mengambil tindakan-tindakan pencegahan guna melindungi para perwakilan negara ini. Sedang menurut Pasal 30 ayat 1, kekebalan hukum tidak hanya dinikmati oleh pejabat diplomatik itu sendiri tetapi juga diberikan kepada gedung kantor dan rumah kediaman pejabat diplomatik itu sendiri. Pasal 31 ayat 1 menegaskan kembali mengenai kekebalan hukum pejabat
  • 29. 17 diplomatik terhadap yurisdiksi pengadilan pidana, perdata dan administrasi. Namun kekebalan ini tidak berarti pejabat diplomatik dapat berbuat seenaknya. Pemberian hak ini murni sebagai fasilitas yang diberikan negara penerima agar pejabat diplomatik tersebut tidak mengalami hambatan-hambatan dalam melaksanakan tugasnya di negara penerima. Oleh karena itu, kekebalan hukum ini tidak akan berfungsi jika ia memanfaatkan kekebalan hukum tersebut untuk mempermudah melakukan perbuatan-perbuatan yang hanya menguntungkan dirinya sendiri dan tidak atas nama negara pengirimnya. Seperti yang tertulis dalam Pasal 31 Konvensi Wina 1961, seorang pejabat diplomatik tetap akan dikenai sanksi hukum jika ia melakukan tindakan-tindakan melawan hukum yang bukan atas dasar kepentingan negara pengirimnya. Imbalan hukum yang diberikan oleh sebuah negara kepada abdi negaranya ini bukanlah dimaksudkan sebagai pemberian sarana perlindungan diri sendiri dan keluarga dari yurisdiksi pengadilan tetapi ditujukan untuk membantu para abdi negara ini dalam melancarkan pelaksanaan tugas dan kewajiban. Keistimewaan ini diberikan dengan alasan bahwa para abdi negara yang diberi tugas untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya pada masyarakat ini layak mendapatkannya. Hal ini dikarenakan seringkali dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang dirasa bermanfaat bagi kepentingan
  • 30. 18 masyarakat umum, mereka dihadapkan suatu aturan hukum yang sulit untuk dilanggar ketentuannya. 12 Maka dari itu hak atas kekebalan dan keistimewaan tersebut, terutama hak imunitas, menjadi sesuatu yang tidak bisa dilepaskan begitu saja dari seorang pejabat negara, khususnya kepala negara atau kepala pemerintahan. Pondai Bamu mengatakan: Customary law on the immunity of heads of state and government stipulates that a head of state has immunity, which includes personal inviolability, special protection for his or her dignity, immunity from criminal and civil jurisdiction, and from arrest and/or prosecution in a foreign state on charges concerning all crimes, including international crimes.13 Tapi seringkali dalam suatu pengambilan kebijakan, seorang pejabat negara melakukan penafsiran tersendiri terhadap makna kepentingan umum. Alih-alih menerapkan kebijakan yang populer demi kepentingan masyarakat umum, pejabat negara tersebut menerapkan kebijakan yang menguntungkan diri sendiri maupun segelintir golongan tertentu. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan dasar pengkajian hak imunitas yang dapat dinikmati seorang pejabat negara di depan hukum. Perbenturan hak imunitas pejabat negara terhadap suatu sistem Penegakan hukum ini sering ditemukan dalam kasus-kasus pelanggaran 12 J.C.T Simorangkir, 1983, Hukum dan Konstitusi Indonesia, Gunung Agung, Jakarta, hal: 35 13 Pondai Bamu,“Head of State Immunity and the ICC: Can Bashir be Prosecuted?”, Oxford Transitional Justice Research Working Paper Series, Agustus 2008
  • 31. 19 berat HAM, karena konsep pelanggaran berat HAM mengakui dan menerapkan suatu pertanggungjawaban individu dalam penegakannya. Hal ini berdasarkan hukum kebiasaan internasional, yang menyatakan secara tegas bahwa seorang pelaku pelanggaran berat HAM tidak boleh dibebaskan dari kewajiban hukum untuk mempertanggungjawabkan kejahatan yang telah ia lakukan. Berkaitan dengan pelanggaran berat HAM tersebut, Pasal 6 London Agreement 8 Agustus 1945 menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) jenis kejahatan yang harus diadili sebuah Mahkamah Kejahatan Internasional. 14 Kejahatan-kejahatan tersebut adalah: 1. Crimes against peace, which are planning, preparation, initiation, or waging of war aggression or a war in violation of international treaties, agreements, or assurance or participation in a common plan or conspiracy for any forgoing; 2. War crimes, which are violations of the law or custom of war; and 3. Crimes against humanity, which are murder, exterminaton, enslavement, deportation, and other inhuman acts committed against any civilian population before or during the war or prosecution on political, racial, religious grounds in execution of or in connection with any crime within any jurisdiction of the Tribunal, whether or not in violation of the domestic law of the country where perpetrated. Sedikit banyak berdasarkan London Agreement bisa kita kategorikan dalam tiga hal, yaitu Kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap perdamaian. 14 GPH Haryomataram, Hukum Humaniter, Rajawali-Jakarta, 1984
  • 32. 20 Perkembangan pemikiran akan pelanggaran berat HAM dimulai dari kesadaran kolektif bangsa-bangsa di dunia terhadap perlunya perlindungan HAM secara internasional setelah kejadian-kejadian pada Perang Dunia ke II (PD II). Kejadian-kejadian tersebut menorehkan suatu sejarah baru dalam hukum pidana internasional dengan pembentukan dua pengadilan perang, yaitu Nuremberg Trial dan Tokyo Trial. 15 Pengadilan ini mengadili pejabat-pejabat negara dari Jerman dan Jepang yang dirasa bertanggungjawab terhadap kejahatan-kejahatan dan kekejian pada PD II walaup un dalam pembentukannya disinyalir sebagai suatu upaya yang bersumber dari Victory’s Justice pihak sekutu sebagai pemenang PD II. Pemikiran terhadap pelanggaran berat HAM melahirkan suatu konsep internasionalisasi HAM. Hal ini mengembangkan pemikiran bahwa HAM merupakan sesuatu yang hal yang harus diperhatikan setiap negara di dunia dalam hal pemajuan penghormatan dan perlindungan HAM di masing- masing negara. Seiring dengan itu, pelanggaran berat HAM juga dilandasi dengan prinsip yurisdiksi universal. Prinsip ini menerangkan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku atas perbuatan pidana yang melanggar kepentingan masyarakat internasional sehingga perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai kejahatan internasional atau delicta jure gentium. Karya tulis Linda Malone mengatakan,“Universal jurisdiction is based on the philosophy that when a person violates international law in such a grotesque and profound manner, all states 15 JG Starke, 1989, Pengantar Hukum Internasional I, Sinar Grafika, Jakarta, hal 81-89
  • 33. 21 have an obligation to prosecute.”16 Oleh karena itu, yurisdiksi universal yang merupakan perluasan asas dalam hukum pidana internasional menerangkan kewajiban adanya suatu pertanggungjawaban individu dalam pelanggaran berat HAM. Hal ini selaras dengan pendapat Bruce Broomhall yang menggambarkan karakter khas dari hukum pidana internasional, yaitu: 1. Pertanggungjawaban individu. 2. Pertanggungjawaban pidana tersebut tidak tergantung dari jabatan yang melekat pada seseorang. 3. Pertanggungjawaban individual tersebut tidak tergantung apakah undang-undang nasional mengecualikan dari pertanggungjawaban tersebut. 4. Pertanggungjawaban dimaksud mengandung konsekuensi penegakan hukum melalui mahkamah pidana internasional atau melalui pengadilan nasional yang dilaksanakan pada prinsip universal. 16 Linda Malone, “Does Saddam Hussein Have Head of Stae Immunity?”, http://law.case.edu/saddamtrial/entry.asp?entry_id=2, law.case.edu, diakses pada tanggal 20 April 2009
  • 34. 22 5. Terdapat hubungan erat secara historik, praktek dan doktrin antara hal- hal yang dilarang dari undang-undang dan landasan hukum internasional pasca perang dunia kedua. 17 Pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran HAM mensyaratkan adanya suatu upaya hukum nasional dari negara yang bersangkutan terlebih dahulu. Hal ini merupakan penghormatan terhadap kedaulatan suatu negara untuk dapat mengadakan suatu proses hukum terhadap warga negaranya sebelum berada di bawah yurisdiksi hukum internasional (exhaution of local remedies). Namun apabila semua upaya hukum domestik telah selesai ditempuh dan tidak memuaskan atau ada indikasi kuat bahwa upaya hukum domestik tersebut tidak jujur, tidak efektif, dan ditunda-tunda tanpa ada alasan yang jelas maka hal ini dapat dibawa ke hukum internasional, dalam hal ini suatu pengadilan internasional yang bersifat ad hoc ataupun Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Penegakan hukum pidana internasional yang dilakukan oleh ICC mengisyaratkan adanya kewenangan untuk mengadili individu yang telah melakukan kejahatan perang. Penegakan hukum oleh ICC juga menempatkan semua orang sama di hadapan statuta ICC tanpa membedakan kapasitas jabatan seperti jabatan kepala negara atau 17 Bruce Broomhall, seperti yang tertulis dalam Eddy O.S Hiariej, 2009, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Penerbit Erlangga, Jakarta, hal 43
  • 35. 23 pemerintahan, anggota pemerintahan atau parlemen, dan suatu dewan perwakilan atau pejabat pemerintah. G. Hipotesis ICC sebagai instrumen penegak hukum pidana internasional memiliki kewenangan untuk melakukan proses hukum terhadap individu- individu. Hal ini berlaku tak terkecuali pejabat negara yang memiliki kekebalan hukum, dalam hal ini kepala negara. Pelanggaran berat HAM yang terjadi di wilayah darfur sejak tahun 2002 sudah memberikan dasar suatu permulaan proses hukum terhadap individu pelaku oleh ICC.
  • 36. 24 H. Metode Penelitian 1. Jenis Data a. Bahan Hukum Primer, yaitu ketentuan-ketentuan hukum internasiona l. Bahan-bahan ini dapat diperoleh, terutama dalam sumber-sumber hukum internasional, yaitu: § Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa § Statuta Roma § Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik § Resolusi Dewan Keamanan PBB 1556 § Resolusi Dewan Keamanan PBB 1564 § Resolusi Dewan Keamanan PBB 1593 § Putusan Pre-Trial Chamber 1 ICC No. ICC-02/05-01/09 pada tanggal 4 Maret 2009. b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer meliputi karya yang ada hubungannya dengan pokok bahasan yang akan diteliti baik dalam bentuk buku, skripsi, majalah, jurnal hukum, informasi yang dimuat di internet (website, e-jornal, e-news) dan sebagainya.
  • 37. 25 c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-baha n tertulis yang menunjang penulisan hukum seperti: § Kamus Hukum § Kamus Besar Bahasa Indonesia § Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan § Kamus Bahasa Inggris-Indonesia 2. Lokasi Penelitian Penelitian ini akan dilakukan dengan teknik studi pustaka dengan mengambil lokasi penelitian pada: a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta b. Unit Perpustakaan II Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 3. Teknis Pengumpulan Data Data-data yang dibutuhkan dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan/dokumen, yakni dengan cara mencari bahan-bahan hukum yang diperlukan melalui buku-buku literatur dan sumber
  • 38. 26 dokumentasi lainnya, untuk kemudian diklarifikasi berdasarkan variabel permasalahan. 4. Analisis Data Data-data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis berdasarkan kualitas data. Untuk memahami makna dari bahan-bahan yang diperole h maka akan diinterpretasikan dengan jalan: a. Interpretasi gramatikal, yaitu mengetahui makna sesuatu dengan cara menfsirkan sesuai susunan kata/bunyi bahasanya. b. Interpretasi historis, yaitu untuk mengetahui sejarah lahirnya suatu peristiwa berdasarkan waktu dan tempat kejadiannya. c. Interpretasi dengan bahan intrinsik, yaitu penafsiran dengan berdasarkan pada bahan-bahan atau referensi lain yang mendukung Pada akhirnya, penarikan kesimpulan dengan cara berpikir: a. Deduksi, yaitu menyimpulkan dari hal- hal yang bersifat abstrak ke hal- hal yang bersifat konkret.
  • 39. 27 b. Induksi, yaitu menyimpulkan dari hal- hal yang bersifat konkret ke hal- hal yang bersifat abstrak.
  • 40. 28 I. Sistematika Penulisan Hukum Penulisan hukum ini dibahas dalam beberapa bab yang terdiri dari: Bab I berisi pendahuluan yang akan menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, hipotesis, cara penelitian dan sistematika penulisan hukum. Bab II berisi tinjauan umum mengenai hak imunitas, terdiri dari pembatasan istilah hak imunitas dan pertanggungjawaban individu sebagai subjek hukum internasional dalam pengadilan internasional Bab III berisi tinjauan umum mengenai pengadilan internasional. Pembahasan ini terdiri dari sejarah mahkamah kejahatan internasional, pembatasan yurisdiksi ICC, dan pengaruh hak imunitas kepala negara terhadap pelaksanaan yurisdiksi ICC (pembahasan kasus Omar Al- Bashir) Bab IV berisi kesimpulan
  • 41. 29 BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK IMUNITAS A. Hak Imunitas 1. Jenis-jenis Hak Imunitas Dalam kaitannya dengan Personalitas Hukum dan Pengakuan, subyek hukum internasional menikmati semacam keistimewaan atau hak-hak tertentu, baik dari hukum nasional maupun hukum internasional. Keistimewaan tersebut salah satunya adalah imunitas terhadap proses hukum dari peradilan negara lain yang dapat dinikmati oleh negara- negara dan organisasi internasional. Hak imunitas ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu imunitas negara (state immunity) dan imunitas diplomatik dan konsuler. a. Imunitas Negara Kepala negara, sebagai bagian dari pengertian pejabat negara, sering diidentikkan dengan souvereign immunity dalam hal perolehan kekebalan hukum. Imunitas diberikan kepada pejabat negara, terutama kepala negara, karena kepala negara merupakan gambaran atau perlambangan dari negara yang bersangkutan. Hal ini menempatkan
  • 42. 30 kepala negara sebagai perlambangan kedaulatan suatu negara berdaulat baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Arti pemberian imunitas itu sendiri memiliki makna bahwa dengan kekebalan hukum, kepala negara memiliki kompetensi untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap penting dalam mewujudkan tertibnya kehidupan kenegaraan serta meningkatkan harkat dan martabat negaranya di lingkungan dunia internasional. Persoalan tentang keberadaan pengadilan internasional pada awalnya diperdebatkan dengan adanya imunitas negara dan doktrin kedaulatan negara yang membentengi suatu perbuatan negara terhadap langkah hukum dari negara lain. 18 Pemberian hak imunitas kepada kepala negara tidak dapat dilepaskan dari teori imunitas negara. Teori ini menempatkan posisi bahwa suatu negara memiliki kekebalan di hadapan pengadilan, baik itu nasional maupun asing. Sejarah dari imunitas kedaulatan diidentikkan dengan premis bahwa raja tidak dapat berbuat salah (the king can do no wrong) dan raja tidak dapat diadili oleh pengadilannya sendiri (the king cannot be sued in his own courts), yang menempatkan kedaulatan personal dari sebuah negara ada pada kepala negaranya. 19 18 Muladi, “Pengadilan HAM dalam Konteks Nasional dan Internasional”, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Jakarta, 2003, hal 420 19 Marlar Maw,”Recent Trends in the Principle of State Immunity”, http://dspace.lib.niigata- u.ac.jp/dspace/bitstream/10191/1055/1/18_0231.pdf, dspace.lib.niigata-u.ac.jp, diakses pada tanggal 13 Juli 2009.
  • 43. 31 Sehingga imunitas kedaulatan negara pada dasarnya adalah tidak dapat dilakukannya penuntutan terhadap seorang raja atau kepala negara. Perkembangan ini menegaskan bahwa imunitas pribadi raja adalah imunitas negara. Bahkan Blackstone, seorang penyokong teori ini menyatakan bahwa tidak mungkin seorang raja berbuat tidak adil sebagai dasar dari pendapatnya. 20 Berdasarkan teori imunitas negara terdapat dua doktrin imunitas, yaitu imunitas mutlak (absolut immuity) dan imunitas terbatas (restrictive immunity). Imunitas mutlak berkembang pada abad ke-18 dimana negara sepenuhnya kebal atau memilki kekebalan penuh dari yurisdiksi negara lain dalam semua perkara tanpa melihat dan memperhatikan adanya keadaan-keadaan tertentu. 21 Konsep ini selaras dengan prinsip “par in parem non habet imperium” yang menggambarkan bahwa hakim suatu negara memandang dirinya tidak memiliki kewenangan untuk duduk mengadili suatu negara berdaulat lainnya. Imunitas mutlak dirumuskan pertama kali oleh pengadilan yaitu dalam kasus THE SCHOONER EXCHANGE v Mc. FADDON. Keputusan Hakim Marshall pada kasus ini di tahun 1812 telah berulangkali dijadikan acuan sebagai sikap yudisial mengenai doktrin 20 Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 1999, Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing, Alumni, Bandung, hal 14 21 Marlar Maw, Loc.cit
  • 44. 32 imunitas mutlak. Salah satu pendapat hakim dalam putusan tersebut adalah: the jurisdiction of the nation within its own territroy is necessary exclusive and absolute. Any restriction upon it, deriving validity an external source, would imply a dimunation of its sovereignity to the extent of the restriction, and an investment of that sovereignity to the same extent in that power which would impose such restriction. 22 Putusan tersebut menyatakan bahwa negara menikmati hak imunitas mutlak dan dalam perkembangannya penggunaan doktrin ini menempatkan bahwa negara tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik dalam hal apapun. Namun kemudian timbul masalah ketika negara mulai masuk ke dalam kegiatan-kegiatan komersial. Negara-negara pun banyak melakukan modifikasi terhadap prinsip imunitas mutlak. Sebagian disebabkan karena prinsip imunitas memungkinkan perusahaan negara (state enterprises) untuk mendapat keuntungan melebihi perusahaan swasta. 23 Adanya sejumlah badan-badan pemerintah dan perusahaan negara, industri yang dinasionalisasi serta organ-organ negara lainnya merupakan reaksi terhadap prinsip imunitas mutlak. Masalah keuntungan perusahaan negara inilah yang mendorong lahirnya prinsip imunitas terbatas (restrictive immunity) dengan tetap mengakui atau memberikan kekebalan apabila menyangkut kegiatan 22 DJ Harris, 1998, Cases and Materials on International Law, Sweet & Maxwell, London, hal 289 23 Marlar Maw, loc.cit
  • 45. 33 pemerintahan (governmental activity), namun apabila negara melakukan kegiatan komersial (commercial activity) maka kekebalan tersebut tidak dapat diberikan. 24 Tindakan pemerintah demi kepentingan publik yang disertai dengan tetap diberikannya kekebalan disebut dengan istilah acta jure imperii, sementara tindakan yang berkaitan dengan komersial disebut dengan acta jure gestionis. Teori imunitas terbatas menjelaskan bahwa negara hanya dapat menuntut imunitas kedaulatannya apabila bertindak sebagai suatu negara atau suatu kesatuan politik berdaulat yang melahirkan suatu tindakan politik berupa tindakan berdaulat pula. 25 Konsep atas imunitas mutlak mulai ditinggalkan sejak adanya Tate Letter yang merupakan Nota Resmi Departemen Luar Negeri AS kepada Departemen Kehakiman AS pada tahun 1952 yang menyangkut adanya jaminan imunitas negara asing di depan pengadilan AS dengan syarat bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan publik. 26 Nilai yang terkandung dalam nota tersebut dan teori imunitas kedaulatan terbatas inilah yang kemudian dikodifikasikan oleh AS menjadi Foreign Sovereign Immunity Act (FSIA) 1976.27 Demikian juga Inggris yang memiliki perkembangan tentang imunitas negara dari 24 ibid 25 Yudha Bhakti Ardhiwisastra, op.cit, hal 172-173 26 Ibid 27 Section 1604 United States FSIA 1976
  • 46. 34 absolut menuju terbatas. Seperti di dalam State Immunity Act 1978 yang juga menyediakan imunitas negara asing dalam pengadilan Inggris namun dengan pengecualian-pengecualian. 28 Perkembangan dalam imunitas negara ini pula yang mewarnai terhadap imunitas kepala negara. Sesuai dengan alurnya dari mutlak menjadi terbatas, imunitas negara menempatkan imunitas kepala negara memiliki batasan-batasan pemberlakuan dengan memperhatikan tindakan yang diambil oleh kepala negara tersebut apakah dalam kapasitas kedaulatan negara atau pribadi. Perubahan mendasar ini mengakibatkan dapat diteruskannya suatu gugatan hukum sampai ke pokok permasalahannya (merits). 29 b. Imunitas Diplomatik Kekebalan hukum atau hak imunitas dapat dinikmati oleh pejabat negara di dunia berdasarkan hukum nasional maupun hukum internasional. Hak ini pada dasarnya dapat kita cermati asalnya dalam hukum internasional, yaitu keistimewaan yang diberikan kepada perwakilan negara yang sedang menjalankan tugas dan kewajibannya di wilayah kedaulatan negara lain. Penerapan keistimewaan terhadap perwakilan negara atau yang sering disebut dengan pejabat diplomatik 28 Part 1 Chapter 33 United Kingdom Sovereign Immunity Act 1978 29 Yudha Bhakti Ardhiwisastra, op.cit, hal 186
  • 47. 35 ini merupakan bukti sejarah perkembangan diplomasi, yang kemudian menjadi ketentuan hukum kebiasaan internasional, dalam pergaulan masyarakat internasional. Kekebalan dan hak istimewa diplomatik telah lama diakui oleh masyarakat internasional sebagai aspek hukum internasional. Hal ini dinikmati oleh pejabat diplomatik sebagai konsekuensi dari fungsi atau tugas sebagai negara penerima. Kepastian mengenai terpenuhinya hak- hak tersebut kemudian mendorong antara negara- negara untuk membentuk perjanjian bilateral maupun multilateral tentang keistimewaan diplomatik ini. Pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik pada prinsipnya didasarkan pada asas resiprositas. Menurut Suryokusumo30 , hal ini sangat diperlukan dalam rangka mengembangkan hubungan persahabatan antar negara dan menjamin terlaksananya tugas para pejabat diplomatik secara efisian terutama tugas dari negara yang diwakilinya. Hak imunitas dan keistimewaan para pejabat diplomatik tersebut diperoleh berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Piagam 30 Sumaryo Suryokusumo, 1997, Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional, Alumni, Bandung, hal 176-177
  • 48. 36 pembukaan Konvensi Wina pun memberikan beberapa alasan diberikannya keistimewaan kepada para pejabat diplomatik, yaitu: 1. Recalling that peoples of all nations from ancient times have recognized the status of diplomatic agents. 2. Having in mind the purposes and principles of the Charter of the United Nations concerning the sovereign equality of States, the maintenance of international peace and security, and the promotion of friendly relations among nations. 3. Believing that an international convention on diplomatic intercourse, privileges and immunities would contribute to the development of friendly relations among nations, irrespective of their differing constitutional and social systems. 4. Realizing that the purpose of such privileges and immunities is not to benefit individuals but to ensure the efficient performance of the functions of diplomatic missions as representing States.31 Selain itu, pasal-pasal yang terdapat dalam Konvensi Wina 1961 semakin meneguhkan kenyataan kebiasaan internasional mengenai kekebalan dan keistimewaan para perwakilan negara. Pasal-pasal tersebut menerangkan bahwa sebagai pejabat diplomatik, perwakilan negara tersebut dapat menikmati beberapa kekebalan dan hak istimewa diplomatik, yang bila dikelompokkan akan meliputi: a. Tidak dapat diganggugugatnya pribadi para diplomat, termasuk tempat tinggal serta miliknya (pasal 29, 30, 31, dan 41); 31 Viena Conventions on Diplomatic Relations 1961, diunduh dari http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_1_1961.pdf, pada tanggal 10 Juni 2009
  • 49. 37 b. Keistimewaan atau longgarnya yang diberikan kepada para diplomat, yaitu dibebaskannya dari kewajiban membayar pajak, cukai, jaminan sosial dan perorangan (pasal 33-36); dan c. Kekebalan dan keistimewaan yang meliputi, tidak diganggugugatnya gedung perwakilan, arsip-arsip, kebebasan berkomunikasi, pembebasan pajak dari negara penerima (pasal 22, 23, 24, 26, dan 27). Hak imunitas merupakan bentuk perlindungan yang diberikan negara penerima kepada negara sahabat. Selain sebagai bentuk jaminan keamanan yang diberikan, hal ini juga merupakan perwujudan penghargaan atas kepercayaan negara pengirim terhadap negara penerima. Tindakan yang berujung kepada aktifitas timbal balik tersebut (asas resiprositas) merupakan hal yang dicitakan dari keinginan negara-negara peserta Konvensi Wina 1961 untuk membentuk persahabatan antara negara-negara seperti layaknya yang digambarkan dalam pembukaan Konvensi Wina 1961. Tertib Diplomatik dan Protokoler di Indonesia mengatakan bahwa kekebalan merupakan istilah yang umum dengan arti khusus yang meliputi “inviolability” dan “immunity”. 32 Inviolability diartikan sebagai kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima dan 32 Conventions on Special Missions New York 1969, op.cit.
  • 50. 38 kekebalan terhadap segala gangguan yang merugikan. Hal ini berkaitan dengan pengaturan dalam pasal 29 Konvensi Wina 1961 yang mengatakan bahwa pejabat diplomatik inviolable dari alat perlengkapan negara penerima. Sedangkan immunity diartikan bahwa pejabat diplomatik kebal dari jurisdiksi negara penerima, baik yang bersifat pidana, perdata, maupun administratif sesuai yang tercermin dalam pasal 31 ayat 1 Konvensi Wina 1961. Hukum internasional sendiri mengenal 3 (tiga) teori yang digunakan sebagai dasar pemberian kekebalan dan keistimewaan hak diplomatik, yaitu: 1. Prinsip Extratoriality Theory. 2. Prinsip Representative Character Theory. 3. Prinsip Functional Necessity Theory. Prinsip Extratoriality Theory mendasarkan pada anggapan bahwa kediaman atau gedung perwakilan berada di luar wilayah negara penerima dan merupakan suatu perluasan dari wilayah negara pengirim. Teori ini memberikan konsekuensi seorang pejabat diplomatik dianggap tetap berada di negaranya, sekalipun kenyataannya ia berada di wilayah negara penerima. Sehingga untuk itu, ia tunduk terhadap hukum dari negara asalnya, bukan dari negara penerimanya. Akan tetapi, teori ini tidak dapat diterima dengan sempurna dan diterapkan dalam praktek hubungan internasional
  • 51. 39 karena walau bagaimanapun dalam kenyatannya seorang perwakilan diplomatik harus tetap tunduk pada hukum dimana ia menjalankan aktivitas-aktivitas pekerjaan dan kenegaraannya. Prinsip Representative Character Theory menggambarkan perwakilan diplomatik merupakan perwakilan negara pengirim. Sehingga tindakannya dianggap sebagai perbuatan negara pengirim karena ia bertindak sebagai perwakilan langsung dari kepala negaranya atau negaranya di luar negeri. Anggapan ini kemudian menumbuhkan adagium par im paret non habet imperium, yaitu negara tidak dapat menjalankan yurisdiksinya terhadap negara berdaulat lainnya, dalam hal ini perwakilan diplomatik. Atas dasar itulah maka negara penerima harus memberikan kekebalan dan hak istimewa kepada perwakilan diplomatik. Sedangkan menurut prinsip Functional Necessity Theory, kekebalan dan keistimewaan diplomatik merupakan suatu keperluan agar perwakilan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Teori ini selain dianggap yang paling memuaskan tetapi juga dianggap yang paling mendekati kebenaran karena seorang diplomat tidak mungkin menjalankan tugasnya dengan baik apabila tidak menikmati kekebalan dan keistimewaan. Dasar pemberian kekebalan ditinjau dari segi yuridis menempatkan Konvensi Wina 1961 sebagai dasar hukumnya dalam dunia
  • 52. 40 internasional. Praktek hubungan diplomatik yang telah berlangsung bertahun-tahun dalam memberikan kekebalan dan keistimewaan diplomatik, membentuk suatu kebiasaan internasional berdasarkan prinsip resiprositas. Perkembangan kebiasaan internasional ini mendorong masyarakat internasional berkeinginan perlu adanya suatu aturan tertulis atau konvensi internasional yang dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Keinginan tersebutlah yang kemudian melahirkan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Akan tetapi hendaknya jangan dulu pengertian mengenai kekebalan ini dianggap sebagai keistimewaan yang bersifat absolut, dalam arti melekat mutlak pada pribadi sang diplomat, hanya karena ia memiliki status diplomatik yang diakui oleh negara penerima. Kekebalan diplomatik itu memiliki sifat fungsional. Artinya, setiap diplomat menikmati kekebalan demi kelancaran pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik negaranya secara efisien di negara penerima. Penjaminan tersebut membawa pengertian fungsi dari perwakilan diplomatik seperti yang tertuang dalam Pasal 3 (1) Konvensi Wina 1961, yaitu: a. Representing the sending State in the receiving State; b. Protecting in the receiving State the interests of the sending State and of its nationals, within the limits permitted by international law; c. Negotiating with the Government of the receiving State;
  • 53. 41 d. Ascertaining by all lawful means conditions and developments in the receiving State, and reporting thereon to the Government of the sending State; e. Promoting friendly relations between the sending State and the receiving State, and developing their economic, cultural and scientific relations Oleh karena itu dapat ditegaskan bahwa maksud dan tujuan pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik itu bukan untuk keuntungan pribadi, melainkan untuk menjamin pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik secara efisien.
  • 54. 42 2. Imunitas Pejabat Negara dan Kepala Negara Imunitas pejabat negara atau kepala negara merupakan penganugerahan dari negara terhadap abdi negara terutama dalam fungsinya sebagai pejabat publik. Black Law’s Dictionary mendeskripsikan imunitas dengan “Immunity is any exemption from a duty, liability, or service of process; especially, such an exemption granted to a public official” 33 Hal ini juga dapat kita lihat dalam pendapat Edward J. Kionka 34 yang mengatakan: An immunity is a defence to tort liability which is conferred upon an entire goup or class of persons or entities under circumstances where considerations of public policy are thought to require special protection for the person, activity or entity in question at the expense of those injured by its tortious acts. Historically, tort litigations against unit of government, public officers, and charities, and between spouse, parents and children, has been limited or prohibited on this basis Black Law’ Dictionary pun mengungkapkan kekhususan imunitas mengenai kepala negara dala m pengertian Executive immunity35 yang digambarkan dengan pengertian: 33 Bryan A Garner, 2004, Black Law’s Dictionary, West Publishing Co., St Paul, Minnesota, hal 765 34 Ibid 35 Ibid, hal 766
  • 55. 43 1. The absolut immunity of the US president or a state governor form civil damages for actions that within the scope of official responsibilities. 2. The qualified immunity from civil claims against lesser executive official, who are liable only if their conduct violates clearly established constitusional or statutory rights. Imunitas pejabat negara, terutama kepala negara, memang tidak disebukan secara tegas dalam Konvensi Wina tetapi hal ini dapat dilihat dan sangat bergantung terhadap konsep kebiasaan dalam imunitas kedaulatan negara. 36 Konsep ini dahulu berasal dari sejarah Eropa ketika makna kedaulatan dan penguasa (biasanya berbentuk monarki) dianggap tidak dapat dipisahkan. Imunitas yang diberikan kepada kepala negara dipandang merupakan perpanjangan dari imunitas yang diberikan oleh dunia internasional berdasarkan kedaulatan negara itu sendiri. Imunitas kedaulatan negara memberikan penjelasan bahwa suatu negara berdaulat memiliki kekuasaan penuh untuk menjalankan kehidupan negaranya sehingga kekuasaan demikian harus dihormati oleh setiap negara lainnya yang juga memiliki kekuasaan tersebut. Berdasarkan sejarah, kepala negara diposisikan layaknya negara itu sendiri. Imunitas yang melekat tidak memiliki pembedaan antara kapasitasnya sebagai pejabat publik maupun pribadi oleh karena itu negara-negara merasa tidak perlu ada praktek pembedaan antara 36 Imunitas bagi kepala negara, kepala pemerintahan, menteri luar negeri, dan pejabat tinggi negara lainnya secara eksplisit tertulis dalam pasal 21 Konvensi Wina 1969 Tentang Misi Khusus.
  • 56. 44 imunitas kepala negara dengan imunitas kedaulatan negara. 37 Tetapi kemudian ketika masyarakat internasional mengembangkan pendapat pembatasan terhadap imunitas kedaulatan negara, pembedaan kekebalan negara dalam tindakan pribadi atau perniagaan, menjadikan semacam ada ketidakjelasan dalam pengertian imunitas kepala negara. Ketidakjelasan ini bermuara pada dua pendapat, yaitu apakah pengertian imunitas kepala negara akan berubah mengikuti pembedaan imunitas kedaulatan negara dengan imunitas kepala negara atau justru hukum internasional memberikan keistimewaan tingkat tinggi terhadap tidak dapat diganggugugatnya para pemimpin dunia. 38 Perkembangannya ternyata justru condong mengarah ke pembedaan imunitas yang dapat dinikmati kepala negara. Pemberian hak imunitas tidak hanya semata- mata merupakan kebijakan nasional tetapi juga dengan pertimbangan fungsi diplomatik. Kekebalan pejabat negara sering dikaitkan dengan konsep kekebalan bagi agen-agen diplomat, khususnya kekebalan pidana, perdata, dan administrasi, yang memang disediakan dalam Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik. Konvensi ini membedakan antara procedural immunity, yang tersedia kala pejabat tersebut masih menduduki jabatannya, dengan substantive immunity, yang tersedia walaupun sudah tidak menduduki jabatan itu lagi. Tidak 37 Malanczuk dalam Michael A Tunks, Diplomats or Defendants? Defining The future of head-of- state Immunity, Duke Law Journal, Vol 52, 2002, hal 655 38 Muladi, op.cit, hal 422
  • 57. 45 seperti procedural immunity (imunitas rationae personae) yang bisa melingkupi seseorang baik itu dalam kaitan tindakan pidana dan perdata, substantive immunity (imunitas rationae materiae) hanya berlaku jika tindakan tersebut adalah tindakan negara (tindakan yang dilakukan oleh pejabat dalam rangka menjalankan fungsinya). 39 Jadi dalam kaitannya dengan substantive immunity, mantan pejabat tersebut hanya dapat menikmati kekebalan hukum apabila tindakan yang terdahulu dilakukan merupakan pelaksanaan tugas negara terbatas pada jabatan yang diembannya dulu. Konsekuensi terpenting dengan menjadikan imunitas sebagai atribut pribadi adalah bahwa tuntutan hukum tidak dapat dilaksanakan secara efektif terhadap entitas-entitas yang telah dikebalkan. Apabila pengadilan menentukan bahwa tergugat adalah pribadi yang kebal, maka tuntutan hukum harus ditolak. Oleh karena itu pemberian imunitas ini hanya dapat diberikan dalam artian memang tindakan tersebut demi penjalanan tugas negara. Senada dengan hal tersebut dan setelah menimbang Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik, Konvensi New York 1969 tentang Misi Khusus, dan Konvensi Eropa tentang Imunitas Negara, Satow dalam Guide to Diplomatic Practice mengatakan40 : 39 Pasal 31 dan 39 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. 40 Satow, “Guide to Diplomatic Practice”, http://www.ua.es/up/pinochet/documentos/auto-25-11- 98/londres2.htm, www.ua.es, diakses pada tanggal 22 April 2009
  • 58. 46 1. The personal status of a head of a foreign state therefore continues to be regulated by long established rules of customary international law which can be stated in simple terms. He is entitled to immunity, probably without exception, from criminal and civil jurisdiction. 2. A head of state who has been deposed or replaced or has abdicated or resigned is of course no longer entitled to privileges or immunities as a head of state. He will be entitled to continuing immunity in regard to acts which he performed while head of state, provided that the acts were performed in his official capacity; in this his position is no different from that of any agent of the state. He cannot claim to be entitled to privileges as of right, although he may continue to enjoy certain privileges in other states on a basis of courtesy. Jadi pandangan yang berkembang adalah kepala negara dapat menikmati semua keistimewaan tersebut terbatas selama ia memegang jabatan tersebut dan memang penggunaannya dengan tujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas yang telah diatur oleh konstitusi. Namun ketika jabatan tersebut sudah tidak dipegang lagi dan pernah terjadi penyimpangan di luar kehendak konstitusi selama masa jabatannya, maka ia dapat dimintai pertanggungjawabannya selaku pribadi. Substantive immunity sendiri telah berevolusi sedemikian rupa akibat sistem yang berkembang pada saat ini. Khusus dalam kasus- kasus tertentu seperti kejahatan perang (grave breaches) terhadap hukum internasional, Substantive immunity yang melekat pada diri seorang mantan kepala negara dapat dilepaskan. Hal ini bisa kita lihat dalam putusan ICJ mengenai kasus antara Kongo dengan Belgia (Abdulaye Yerodia Ndombasi case). Walaupun kasus ini dimenangkan
  • 59. 47 Kongo dengan alasan kewenangan mengadili, tetapi ICJ memiliki pendapat sendiri mengenai kejahatan internasional yang memang harus dihukum. ICJ berpendapat dalam kejahatan internasional seperti itu, individu tidak lagi dilindungi oleh imunitas walaupun jabatan tersebut tidak diampu lagi oleh individu tersebut. Putusan ICJ mengenai Kongo-Belgia ini selalu dikaitkan dengan kasus yang menimpa Mantan Perdana Menteri Israel Ariel Sharon dalam pembantaian Kamp Pengungsian Sabra dan Shatila, yang pada saat pelaporan kasus tersebut di pengadilan Belgia (Juni 2001) oleh para korban masih menjabat sebagai perdana menteri. 41 Kasus Ariel Sharon dan Kongo tersebut merupakan bagian dari pola yang berkembang dalam komunitas internasional mengenai peningkatan penggantian gagasan akan kedaulatan negara dengan pertanggungjawaban individu. Tindakan hukum di Belgia ini merupakan anggapan yang terus meningkat tentang pertanggungjawaban individu walaupun konsep tersebut mengancam konsep tradisional dalam hubungan antara negara- negara. Pergerakan yang terjadi terus membimbing menuju arah perkembangan evolusi terhadap hukum, yang kemudian hal ini memicu perdebatan di kalangan praktisi dan akademisi hukum mengenai tidak dapat diganggugugatnya imunitas kepala negara baik yang masih berkuasa 41 ____________, “The Complaint Against Ariel Sharon for his involvement in the massacres at Sabra and Shatila”, http://www.lawsociety.org/Sharon/complaint.htm, www.lawsociety.org, diakses pada tanggal 2 Juni 2009
  • 60. 48 maupun mantan kepala negara. 42 Sebelum putusan itu sendiri pun, komunitas internasional menolak bahwa konsep imunitas bagi kepala negara yang dituduh telah melakukan kejahatan internasional maupun pertanyaan tentang imunitas bagi kepala negara atau pejabat negara lainnya yang masih berkuasa, belumlah menjadi subyek bahasan dalam hukum internasional. 43 Hal ini menurut sejarah dapat kita temukan dalam Nuremberg Trial, Tokyo Trial, ICTY, dan ICTR. Pengadilan-pengadilan tersebut memiliki fenomena tersendiri yang mewarnai perkembangan hukum pidana internasional terutama terkait imunitas pejabat negara, walaupun dalam hal ini masih dalam lingkup mantan pejabat negara. Fenomena ini tentunya tidak dapat dilepaskan dari konsep bahwa imunitas yang diemban, baik ketika masih menjabat maupun tidak, dijadikan tameng dalam tindakan pelanggaran kemanusiaan semasa masih menjabat. Pemberian kekebalan dan keistimewaan terhadap seorang pejabat negara terutama kepala negara pada dasarnya mengikuti aturan-aturan hukum nasional yang ada. 44 Ketentuan ini menimbulkan aturan 42 Heidi Altman, “The Future of Head of State Immunity: The Case Against Ariel Sharon”, http://www.ihrc.org.uk/file/03sep24thecaseagainstarielsharon.pdf, www.ihrc.org.uk, diakses pada tanggal 22 April 2009 43 Salvatore Zappala, "Do Heads of State in Office Enjoy Immunity from Jurisdiction for International Crimes? The Ghaddafi Case Before the French Cour de Cassation”, European Journal Of International Law, Vol 12, No 3, 2001, hal 597-598 44 Pemberian imunitas berdasarkan aturan nasional dapat kita temukan dalam imunitas yang melekat pada anggota DPR. Lihat Anonim, “Hak Kekebalan Hukum Anggota DPR Diperluas”, www.plod.ugm.ac.id/plodugm/index.php/berita/politik/196-hak -kekebalan-hukum-anggota-dpr- diperluas, www.plod.ugm.ac.id, diakses pada 17 Juni 2009; lihat juga Pasal 28 huruf f UU No 23
  • 61. 49 birokrasi yang sangat ketat terhadap pihak-pihak yang ingin berhubungan dengan dengan para pejabat negara, tidak terkecuali aparat penegak hukum dan aturan-aturan hukum. Terdapat aturan- aturan birokrasi tersendiri yang harus diikuti apabila aparat penegak hukum mengaitkan para pejabat negara tersebut dengan suatu kasus hukum, baik itu dalam tingkat penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan dalam persidangan. Kekebalan hukum dan keistimewaan, termasuk prosedur hukum yang ketat, diatur dalam hukum nasional suatu negara dengan tujuan sebagai salah satu upaya agar pejabat negara dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Sama halnya dengan kekebalan hukum yang diberikan kepada pejabat dipomatik, pemberian hak ini ditujukan agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan mampu memberikan pelayanan publik yang terbaik untuk masyarakat dan warga negara. Pengaturan kekebalan hukum yang diberikan oleh negara ini menempatkan maksud “kebebasan untuk bertindak” sebagai alasannya. Kebebasan yang dimaksud memiliki tujuan agar pejabat negara dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan bebas sehingga tidak tergantung dengan keputusan dari pemerintah negara yang terkadang lambat memberikan respon dikarenakan jaringan tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD; lihat juga SEMA No 4 tahun 2002
  • 62. 50 birokrasi yang terlalu rumit dan panjang. 45 Kekebalan hukum yang dimiliki oleh pejabat negara sendiri pada situasi biasa tidak akan memiliki dampak apa-apa di masyarakat. Akan tetapi, kekebalan ini akan terlihat dan mulai berperan ketika pejabat negara tersebut tersangkut masalah hukum. Kekebalan dan keistimewaan yang diberikan bukan pemberian dalam cakupan kapasitasnya sebagai individu yang berdiri sendiri tetapi dengan memperhatikan kapasitas sebagai seseorang yang menjalankan amanah negara. Michael A Tunks mengatakan46 : Head of state immunity has sought to achieve the goals of both sovereign and diplomatic immunity by: 1. Recognizing an appropriate degree of respect for foreign leaders as a symbol of their state’s sovereign independence; and 2. Ensuring that they are not inhibited in performing their diplomatic functions. Pendapat ini mempertimbangkan bahwa dalam hak imunitas, posisi kepala negara tidak hanya dilihat sebagai kedaulatan negara tetapi juga dalam pelaksanaan fungsi diplomatik. Posisi ini kemudian yang memberikan benang merah antara pemberian kekebalan hukum terhadap agen diplomatik dan pejabat negara, terutama kepala negara. 45 Ridwan, Fully Handayani, ”Hukum Administrasi Negara”, http://repository.ui.ac.id/dokumen/lihat/1642.pdf, repository.ui.ac.id, diakses pada tanggal 14 Juli 2009 46 Michael A Tunks, op.cit.hal 654
  • 63. 51 Namun pemberian kekebalan hukum yang dinikmati oleh pejabat negara sebagai pengabdi dalam lingkup domestik atau nasional, berbeda dengan yang dinikmati oleh keluarga dan pembantu- pembantu pribadi pejabat diplomatik. Pemberian tersebut diberikan kepada pejabat negara dengan kapasitasnya sebagai bagian pohon birokrasi nasional. Kekebalan hukum juga diberikan oleh pemerintah sebuah negara kepada warga negaranya yang menduduki jabatan pemerintahan tertentu dengan harapan pejabat negara tersebut akan memberikan kemampuan terbaiknya selaku abdi negara dan loyal dalam mengabdi. Sebenarnya ketika kita bicara kekebalan dan keistimewaan yang dapat dinikmati oleh pejabat negara dan kepala negara, ada beberapa hal yang tidak dapat dilepaskan dari profil seorang pejabat negara seperti kekuasaan. Kekuasaan yang dimaksud merupakan buah serta alat dari jabatan publik yang diembannya dengan tujuan agar dapat memberikan kebebasan bagi pejabat publik dalam melaksanakan ide- ide pembangunannya, yang terkadang terbentur dengan aturan normatif yang ada. Sejak dikenalnya konsep hubungan (interaksi) sosial di dalam sejarah kehidupan manusia untuk mencapai tujuan memenuhi berbagai kebutuhan, perihal kekuasaan negara terus mengalami perkembangan yang kontroversi, kompleks dan diplomatis. Keadaan ini cukup tercermin setidak-tidaknya terwujud dari makna “dualisme”
  • 64. 52 eksistensi kekuasaan itu sendiri yaitu di satu sisi merupakan sesuatu yang “mempesona” di lain sisi merupakan hal yang “menakutkan”. 47 Mempesona karena multifungsinya yang dapat digunakan untuk mencapai segala sesuatu yang dikehendaki oleh pemegang kekuasaan, sedangkan menakutkan dalam artian penyelenggara kekuasaan ketika menjalankan tugasnya dan mencapai tujuannya seringkali melanggar hak-hak hidup rakyat yang dikuasainya. Bahkan di berbagai negara berkembang, kekuasaan diidentikkan dengan aspek kekerasan dan pemaksaan sehingga dalam praktek kesehari- hariannya lebih banyak menyengsarakan rakyat. 48 Meskipun setiap waktu dapat menimbulkan fenomena yang menakutkan, akan tetapi kekuasaan mutlak dibutuhkan dalam kelangsungan pergaulan masyarakat dan kehidupan bernegara, atau juga untuk mencapai tujuan-tujuan dari pendirian suatu negara yang berarti kekuasaan tersebut adalah fungsional demi kesejehateraan hidup setiap individu dalam negara. Oleh karena itu dibutuhkan pembatasan-pembatasan dan juga mekanisme pengawasan untuk mengatur kekuasaan itu sendiri. Mekanisme konkrit dan efektif untuk memegang peran pengawasan dan batasan-batasan tersebut adalah hukum. Hukum selain menjadi alat kekuasaan dan tameng pelindung kekebalan pejabat negara, juga menggariskan definisi batasan-batasan 47 Frans Magnis Suseno, 1988, Kuasa dan Moral, Gramedia, Jakarta, hal 1 48 Mc Iver, 1985, Jaring-Jaring Pemerintahan, Aksara Baru, Jakarta, hal 98
  • 65. 53 pelaksanaan tugas demi kepentingan negara. Sehingga apabila penyelewengan kekuasaan terjadi dan menuju ke arah kesewenang- wenangan, maka hukum memberikan jalan untuk meluruskannya seperti tujuan dari hukum itu sendiri. Jadi walaupun imbalan hukum yang dapat dinikmati oleh pejabat negara telah diakui oleh hukum nasional tetapi bukan berarti mampu membebaskan kewajiban mereka dari pertanggungjawaban hukum atas perbuatan-perbuatannya, khususnya perbuatan melawan hukum. Sama halnya dengan pejabat diplomatik, pejabat negara dalam skala nasional pun memiliki batasan-batasan area yang dapat ditolerir dalam pelaksanaan tugasnya serta sanksi hukum yang dapat dibebankan kepadanya apabila memang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam kapasitasnya sebagai individu untuk kepentingan pribadi. Imbalan hukum diberikan dalam rangka penyelenggaraan tugas. Hal ini berangkat dari kesulitan penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan kekuasaan yang sedemikian luasnya, jika tanpa disertai dengan adanya keluwesan-luwesan tertentu di pihak penyelenggaraannya, dengan kata lain tujuan negara ataupun upaya meningkatkan kesejahteraan umum akan menghadapi berbagai kendala yang semakin berat apabila sikap-tindak penyelenggara kekuasaan benar-benar “dibelenggu” atau secara “ rigid’ harus sesuai dan menurut hal- hal yang dinormakan di dalam berbagai ketentuan
  • 66. 54 perundang-undangan. Oleh sebab itu secara teoritik dalam melaksanakan bestuurszorg, kepada badan eksekutif (adaministrasi) negara diberikan “freies ermessen”, yaitu suatu kebebasan. 49 Administrasi negara dipekenankan bertindak atas inisiatif sendiri dalam menyelesaikan berbagai persoalan mendesak yang dalam kasus tersebut belum ada peraturan terhadapnya atau lembaga yang berwenang untuk menanganinya. Asas diskresi ini diberikan kepada pejabat negara agar mereka dapat dengan leluasa mengurus negara demi kepentingan umum. Asas tersebut sebagai jawaban bahwa pejabat negara tidak boleh menolak mengambil keputusan dengan alasan tidak adanya peraturan yang mengatur sehingga adanya kebebasan menurut pendapatnya sendiri untuk mengambil tindakan asalkan tidak melanggar asas yurisdiksitas dan asas legalitas. 50 Tentunya dengan dibebankannya kebebasan ini, perlu adanya suatu hak perlindungan atas kebebasan bertindaknya tersebut. Hak imunitas yang kemudian tidak bisa dilepaskan dari pengertian kekuasaan seorang pejabat negara, menyediakan perlindungan hukum untuk kebebasan bertindaknya demi kepentingan negara. Namun pada pelaksanaannya terkadang asas diskresi dijalankan melampaui kewajaran sehingga menimbulkan pelanggaran 49 Amir Syamsuddin, “Tanggung Jawab Pidana Pejabat Penegak Hukum”, Jurnal Keadilan, Vol 3, No 6, 2003/2004, hal 27 50 Prajudi Atmosudirjo, 1981, Hukum Administrasi Negara, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 85
  • 67. 55 hukum. Pelanggaran-pelanggaran hukum inilah yang kemudian menjadi pertimbangan pelepasan hak imunitas dari pejabat negara terutama dalam hal perbuatannya tersebut bukan untuk kepentingan masyarakat umum atau negara. Bagi seorang pejabat negara, kekebalan hukum yang mereka peroleh merupakan bagian dari hak yang harus diakui oleh hukum nasional. Hal ini demi kepentingan negara dalam artian untuk kemajuan dan tata tertib kehidupan bernegara sehingga merupakan sesuatu yang wajar apabila pejabat negara menggunakan kekebalan dan keistimewaan tersebut untuk memperlancar pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya dan menjalankan suara tuhan yang diberikan oleh rakyat. Bagi penikmat kekebalan dan keistimewaan, hak tersebut sangat membantu dalam artian untuk pemenuhan tujuan pemberiannya. Hak tersebut juga menjadi alat bantu utama untuk memberikan kepuasan bagi para pihak yang telah memberikan kepercayaan sebagai orang yang layak untuk menjalankan jabatan dan roda pemerintahan.
  • 68. 56 3. Dampak Perolehan Hak Imunitas Hak imunitas yang diberikan kepada pejabat negara berdasarkan hukum nasional merupakan salah satu bentuk penghargaan dan keistimewaan dari pemerintah terhadap warga negaranya yang diberi kepercayaan tertentu untuk memegang jabatan publik. Penghargaan dan keistimewaan ini akan memberikan keyakinan kepada pejabat negara tersebut bahwa tindakan dan kebijakan yang akan diambilnya demi kepentingan umum didukung sepenuhnya oleh pemerintah. Terobosan- terobosan pembangunan, yang memang diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat luas, tentunya akan berbenturan dengan atuaran normatif yang ada sehingga kekebalan hukum tersebut dapat menyediakan solusi atas kekhawatiran pejabat negara atas benturan-benturan yang akan terjadi. Solusi ini tentu diperlukan ketika pejabat negara tersebut berusaha memberikan usahanya yang terbaik untuk bangsa namun aturan normatif membelenggunya untuk memberikan karyanya yang terbaik. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah negara dan diatur dalam hukum nasional tentunya memiliki dua sisi yang harus diperhatikan, yaitu sisi positif dan sisi negatif, termasuk kebijakan hukum nasional yang memberikan kekebalan hukum kepada abdi negaranya. Sisi positif dari kebijakan tersebut harusnya dapat dirasakan oleh beberapa pihak: 1. Pemerintah selaku pemberi kekebalan hukum;
  • 69. 57 2. Pejabat negara selaku pihak yang menikmati langsung; dan 3. Masyarakat selaku pihak yang merasakan manfaat kebijakan- kebijakan karya abdi negara tersebut. Pemerintah selaku pemberi kekebalan hukum akan merasakan manfaat dari penjaminan tersebut berupa lancarnya roda pemerintahan dan pelaksanaan program. Kemandirian dari pejabat negara diharapkan dapat mengikis masalah- masalah yang timbul dalam pencapaian suatu program atau memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Kemandirian pelaksanaan tugas ini dikarenakan adanya kebebasan yang diberikan pada pemegang jabatan negara. Pejabat negara selaku penikmat langsung dari kekebalan tersebut merasakan manfaatnya dalam hal dukungan untuk mensukseskan program-programnya dan kelancaran tugas-tugasnya. Kekebalan hukum itu sendiri merupakan bagian dari dukungan pemerintah yang seharusnya mereka terima. Imunitas yang mereka peroleh merupakan suatu jaminan akan dukungan pemerintah, atas segala tindakan mereka dalam rangka meningkatkan martabat bangsa dan negara. Sedangkan masyarakat, akan menikmati langsung buah dari terobosan-terobosan pembangunan hasil karya abdi negara. Kecekatan merespons kebutuhan masyarakat dan terobosan-terobosan pembangunan itu sendiri tidak akan hadir jika tidak didukung penjaminan hukum terhadap sikap-tindak pejabat negara. Kemakmuran pun sedikit banyak
  • 70. 58 mengalami akibat langsung terhadap kelangkaan terobosan pembangunan yang harusnya terus menerus menyokong dinamika kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Penjaminan ini akan menimbulkan keyakinan diri pejabat negara sebagai agen pembangunan bangsa hingga akhirnya kepekaan terhadap dinamika perkembangan masyarakat akan terbina, tentunya sebagai alat pencapai pemenuhan kepuasan pelayanan masyarakat. Manfaat positif dan kepuasan yang dinikmati oleh berbagai pihak, terutama bagi masyarakat, akan meningkatkan kesejahteraan negara dan juga martabat negara di dunia internasional. Tingkat perkembangan pembangunan yang positif akan menimbulkan dukungan terhadap kebijakan-kebijakan yang dirasakan akan bermanfaat terhadap masyarakat. Dukungan ini diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan nasional yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemampuan sebuah negara untuk mencapai tujuan-tujuan nasionalnya menjadi prestasi tersendiri bagi pemerintah yang berkuasa di depan rakyatnya. Hal ini akan menjamin kelangsungan pemerintahan yang langgeng, aman, dan tertib. Tercapainya tujuan nasional juga akan menghidupkan iklim pertumbuhan menuju kemakmuran sehingga tingkat kepercayaan masyarakat internasional akan terbangun. Hal ini akan menggambarkan kekuatan kemampuan dan kredibilitas negara sehingga memudahkan dalam menjalin hub ungan internasional dengan negara-negara lain.
  • 71. 59 Dampak-dampak positif dari pemberian kekebalan hukum itu sendiri bukan berarti tidak memiliki dampak negatif. Pemberian kekebalan hukum mulai akan menimbulkan dampak negatif dalam hal kekebalan hukum itu digunakan untuk mendatangkan keuntungan pribadi sendiri dan kelompoknya. Keuntungan pribadi dan kelompoknya yang dimaksud adalah keuntungan pemanfaatan kekebalan hukum dalam pelanggaran terhadap aturan-aturan yang ada tetapi tidak untuk kepentingan negara atau masyarakat banyak. Berbeda dengan penyimpangan atas aturan hukum yang disediakan oleh hukum nasional ditujukan dalam hal kepentingan masyarakat banyak, tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh pejabat negara tersebut hanya digunakan sebagai tameng pelindung pembenaran atas sikap-tindak kebijakannya yang hanya berpihak dan memberikan keuntungan terhadap pribadinya sendiri atau kelompok tertentu. Penggunaan kekebalan hukum oleh pejabat negara selain untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok tertentu, akhir-akhir ini juga sering digunakan untuk menghambat jalannya proses hukum suatu kasus yang menimpa pejabat negara. Penikmat kekebalan hukum tersebut mengetahui dengan baik bahwa imunitas yang diembannya dapat memberikan kesempatan kepada penggunanya untuk terlepas dari jeratan hukum. Keistimewaan ini digunakan untuk mempersulit proses hukum yang akan dilakukan sehingga ia dapat dengan mudah melindungi diri pribadi dan kelompoknya.
  • 72. 60 Perlindungan dan dukungan yang diberikan oleh pemerintah terhadap pejabat negara dalam kaitannya sebagai bagian yang harus diterima oleh pejebat negara tersebut sering dimanfaatkan oleh pejabat negara. Imbalan kekebalan hukum terkadang menyebabkan banyaknya kasus yang tidak selesai bahkan tidak terungkap sama sekali. Pejabat negara menyadari konsekuensi keistimewaan yang lahir dari hukum nasional ini dapat menjadi sandaran yang baik ketika sedang menghadapi peradilan nasional terlebih lagi peradilan internasional. Pemanfaatan keistimewaan ini pun tidak hanya dilakukan oleh penikmat kekebalan hukum tetapi juga oleh pemerintah nasional negara yang bersangkutan. Hal ini dilakukan terutama untuk menciptakan suasana dan kesan bahwa pemerintahan tersebut digawangi oleh abdi-abdi negara yang bersih sehingga pemerintah tersebut dapat menancapkan kekuasaan lebih lama di negara tersebut. Pemberian kekebalan hukum tersebut bahkan khusus diberikan ketika yang bersangkutan sedang menghadapi gugatan hukum dari pengadilan internasional. Seperti dalam kasus Abdulaye Yerodia Ndombasi selaku Menteri Luar Negeri Republik Demokrat Kongo yang dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran berat HAM di Kongo oleh pengadilan Belgia, Pemerintah Kongo merasa berkeberatan terhadap kasus yang menimpa menteri luar negerinya dan meminta keadilan ke Mahkamah Internasional dengan alasan bahwa Belgia telah melanggar:
  • 73. 61 1. the “principle that a State may not exercise its authority on the territory of another State”; 2. the “principle of sovereign equality among all Members of the United Nations, as laid down in Article 2, paragraph 1, of the Charter of the United Nations”, as well as 3. “the diplomatic immunity of the Minister for Foreign Affairs of a sovereign State, as recognized by the jurisprudence of the Court and following from Article 41, paragraph 2, of the Vienna Convention of 18 April 1961 on Diplomatic Relations”. 51 Dukungan pemerintah Kongo terhadap kasus hukum yang menimpa menterinya tersebut menggambarkan bahwa seolah-olah telah terjadi intervensi negara lain atau pihak luar negeri untuk menyudutkan pemerintahan yang ada. Hal ini kemudian memaksa pemerintah Kongo untuk mengambil tindakan dengan alasan tidak dihormatinya kedaulatan negara, yang melekat pada diri pemerintah sebagai perlambangan dari kedaulatan negara itu sendiri. Seperti halnya Kongo, pemerintah Sudan pun merasa bahwa tindakan yang diambil ICC merupakan intervensi yang tidak dapat ditolerir, apalagi Omar Al-Bashir merupakan presiden yang masih berkuasa. Bentuk protes terhadap pengeluaran surat penangkapan ICC tersebut dilakukan dengan pengusiran lembaga- lembaga internasional yang bertugas di Darfur. 52 Pengusiran ini dikhawatirkan justru dapat memperparah kondisi yang ditimbulkan akibat konflik terus menerus. 51 International court of justice, case concerning the arrest warrant of 11 April 2000 (Democraic Republic Of Congo v. Belgium), 14 February 2002, hal 4 52 Kompas, Rakyat Sudan Terancam, Sabtu 7 Maret 2009
  • 74. 62 Upaya yang dilakukan Omar Al-Bashir ini sendiri pun mendapat dukungan dari beberapa negara. Bahkan negara-negara tersebut merasa pelanggaran imunitas terhadap kepala negara yang masih berkuasa di Sudan tersebut dapat menghancurkan upaya perdamaian antara milisi pembebasan dan pemerintah di Sudan. Konflik yang telah memakan korban sebanyak 300.000 jiwa ini akan menambah daftar korbannya jika jalan damai yang sudah dirintis oleh masyarakat internasional terbuang percuma dengan penangkapan tersebut. Akan tetapi, pengusiran lembaga- lembaga internasional itu sendiri pun akan memperparah kondisi kehidupan di Sudan, yang kebanyakan ditopang oleh keberadaan lembaga- lembaga internasional, dengan terabaikannya hak-hak penduduk Darfur. 53 Gaya kepemimpinan dan pemanfaatan imunitas seperti ini kemudian menimbulkan dampak negatif di dalam perkembangan kehidupan masyarakat. Terabaikannya demokrasi dengan penancapan pemerintahan bergaya diktatorial akan mempersulit tercapainya kemakmuran dalam masyarakat. Walaupun begitu, dampak negatif ini tidak hanya terjadi semata- mata di negara seperti Sudan tersebut. Penyelewengan imunitas akan menimbulkan kesewenang-wenangan tindakan yang pada akhirnya akan merugikan upaya masyarakat untuk terus dapat berkembang. 53 ibid
  • 75. 63 Dampak negatif kekebalan hukum juga dapat dirasakan oleh orang pihak-pihak yang ingin menegakkan hukum dan meminta keadilan di wilayah kedaulatan suatu negara. Pihak-pihak ini akan menemui hambatan dalam mengusut suatu kasus yang menyangkut pribadi seorang pejabat negara apalagi kepala negara. Hambatan-hambatan tersebut pun disinyalinir tidak hanya datang dari ketentuan hukum yang melekat pada penikmat kekebalan hukum, tetapi juga berasal dari pemerintahan negara pemberi kekebalan hukum yang menerapkan aturan-aturan birokrasi ketat. Padahal menurut Walter C. Reckless dalam The Crime Problems54 nya memberikan 4 (empat) prasyarat penegakan hukum yang efektif, yaitu: 1. Sistem organisasi kepolisian yang kuat dan naik; 2. Sistem hukum yang berwibawa; 3. Sistem peradilan yang efektif; dan 4. Kemauan serius semua pihak-pihak birokrat pengambil keputusan. Poin terakhir membutuhkan political goodwill dari pemerintah yang cukup kuat untuk membentuk supremasi hukum dalam bernegara. Tentunya implikasi yang akan diterima adalah kelancaran pelaksanaan tugas itu sendiri oleh pemerintah. 54 Walter C. Recklets, The Crime Problems, seperti yang tercantum dalam Safri Abdullah, 2008, Mahkamah: dari keadilan normatif menuju keadilan substantif, Pustaka Refleksi, Makassar, hal 63
  • 76. 64 Dampak negatif lainnya adalah berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparat negara. Tindakan yang dirasa menciderai rasa keadilan di masyarakat ini dapat dilihat pada makin banyaknya kasus hukum yang tidak dapat atau belum terungkap karena pelakunya merupakan pihak yang menikmati kekebalan hukum. Tidak dihadapkannya pelaku ke meja hijau semakin menimbulkan pandangan dalam masyarakat bahwa imbalan hukum hanyalah sebuah sarana yang dapat mempermudah dilaksanakannya sebuah perbuatan melawan hukum. Pandangan bahwa imunitas merupakan alat untuk perlindungan bagi pejabat juga dikukuhkan oleh tindakan dari pemerintah itu sendiri. Alasan imunitas dijadikan sandaran untuk menyatakan tidak dapat diberlakukannya kewenangan memeriksa. Pejabat negara yang terpaksa harus menjalani proses hukum pun akan dilindungi dengan prosedur ketat, yang dirasa berlebihan dan tidak pada tempatnya. Cita-cita dari penyelenggara negara agar penikmat imunitas tersebut dapat meningkatkan harkat dan martabat negara di hadapan masyarakat nasional dan internasional pun juga terkikis akibat penyelewengan ini. Iklim kestabilan keamanan serta penegakkan hukum akan mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat, terutama komunitas internasional. Hal ini tentunya akan menjadi penghalang terbinanya hubungan internasional yang langgeng dan berkesinambungan antara negara-negara. Wibawa nasional akan menjadi taruhan dalam dukungan terhadap imunitas. Penempatan imunitas yang tidak tepat justru malah akan menimbulkan
  • 77. 65 keterpurukan wibawa, tidak hanya oleh pelanggarnya tetapi justru juga dari pihak-pihak yang sudah berusaha untuk mematuhi aturan hukum yang berlaku. B. Pertanggungjawaban Individu 1. Tinjauan Umum Individu Sebagai Subyek Hukum Internasional Pemikiran terhadap kedudukan Individu di dalam hukum internasional telah berevolusi sedemikian rupa dan berkembang cukup signifikan setelah adanya perkembangan yang terjadi di dalam cabang- cabang hukum internasional, yaitu hukum pidana internasional, hukum hak asasi manusia internasional, dan hukum humaniter internasional. 55 Hal ini mendorong komunitas masyarakat internasional untuk menelaah kembali pengertian ind ividu, terutama dalam konteks pertanggungjawaban pidana di hadapan pengadilan internasional, secara menyeluruh dari awal konsep tersebut terlontar dan terbentuk. Praktek individu sebagai salah satu subyek hukum internasional, yang memiliki hak dan kewajiban, telah berkembang dan diterima dalam hukum internasional dewasa ini. Praktek-praktek ini didasarkan pada perkembangan seperti dalam hukum pidana internasional, hukum hak asasi manusia internasional, dan hukum humaniter internasional yang sejak 55 Heribertus Jaka Triyana, “Kedudukan Individu dalam Hukum Internasional”, Mimbar Hukum, volume 18, Nomor 3, Oktober 2006, hal 325
  • 78. 66 perkembangannya memberikan peran dan kedudukan individu secara de facto dan de jure sebagai subyek hukum internasional. Subyek Hukum Internasional dapat berarti56 : a. Pemegang hak- hak dan kewajiban menurut hukum internasional; b. Pemegang keistimewaan prosedural unutk mengajukan tuntutan di muka sebuah pengadilan internasional; dan c. Pemilik kepentingan-kepentingan dalam hal diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum internasional. Ketiga arti ini tidak selalu dibedakan dalam literatur menyangkut hal apakah individu dan kesatuan non-negara dapat menjadi subyek hukum internasional. Pengertian mengenai subyek hukum internasional pada awalnya diwakili oleh pandangan klasik yang menganggap bahwa subyek hukum internasional adalah pemegang segala hak dan kewajiban menurut hukum internasional dan dalam hal ini adalah hanya negara berdaulat saja. Pandangan ini mengasumsikan bahwa ketentuan-ketentuan hukum interna sional terutamanya berkenaan dengan hak-hak, kewajiban- kewajiban, dan kepentingan-kepentingan negara-negara. Hal ini berkembang dari kebiasaan bahwasanya ketentuan-ketentuan hukum 56 Starke, op.cit, hal 91
  • 79. 67 internasional itu merupakan ketentuan yang harus ditaati negara- negara, dan dalam hal yang sama juga traktat-traktat tersebut dapat membebankan kewajiban-kewajiban kepada negara- negara tersebut karena persetujuan negara itu sendiri untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan perjanjian yang telah ditandatanganinya sendiri. 57 Pendapat tersebut bukan berarti bahwa tidak ada badan-badan atau person-person, baik orang maupun badan hukum lainnya, yang tercakup dalam penguasaan hukum internasional. Hal ini kemudian menyokong pandangan kedua yang menyatakan bahwa subyek hukum internasional mencakup keadaan-keadaan yang dimilikinya itu hak-hak dan kewajiban- kewajiban yang terbatas. Sehingga dalam pengertian ini tidak hanya negara berdaulat saja yang menjadi subyek hukum internasional tetapi juga individu dan badan hukum lainnya. 58 Pandangan klasik menempatkan bahwa individu hanya terbatas dalam pengertian “obyek” di hukum internasional sehingga tetap pengertian ini hanya melandaskan pada hak- hak dan kewajiban-kewajiban negara, yang harus dipenuhi terkait dengan individu, dalam keikutsertaan negara-negara tersebut di sebuah perjanjian internasional. Pandangan ini bertentangan dengan pendapat kedua yang didukung oleh Hans Kelsen (1881-1973) denga n argumentasi bahwa tidak ada perbedaan antara negara 57 ibid, hal 77 58 Likadja dan Bessie, 1985, Desain Instruksional Dasar Hukum Internasional, Ghalia, hal 84
  • 80. 68 dengan hukum internasional karena keduanya mengikat terhadap individu. Sebagai ilustrasi, kewajiban-kewajiban yang terletak pada pundak sebuah negara berdasarkan hukum internasional dengan demikian akhirnya adalah kewajiban-kewajiban yang mengikat individu. Contohnya adalah seperti ketika Indonesia dianggap bertanggungjawab secara hukum internasional karena kesalahan seorang pejabat publik atau militer, hal ini menempatkan bahwa seluruh orang indonesia (individu- individu yang tunduk terhadap hukum indonesia) menanggung beban untuk menebus kesalahan yang ditimpakan terhadap indonesia tersebut. Pandangan Kelsen ini didasari implikasi pandangan monistiknya tentang hubungan subordinatif yang menempatkan hukum internasional berada di atas hukum nasional. 59 Hukum suatu negara dianggap tidak ada perbedaan nyata antara hukum suatu negara dan hukum internasional. Kedua sistem hukum tersebut mengikat individu-individu dan walaupun hukum internasional secara teknis mengikat negara- negara, hal tersebut hanyalah bersifat perantara (mediately) dan karena konsep negara. 60 Hukum pada umumnya mengatur tingkah laku manusia sehingga bagi hukum, baik itu hukum nasional maupun hukum nasional, manusia terletak pada pusat dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum. 59 Kelsen dalam JG Starke, op.cit, hal 79 60 ibid
  • 81. 69 Peranan dan posisi individu dalam hukum internasional mendapatkan penegasan dari pernyataan Mahkamah Internasional dalam Reparations for Injuries Suffered in the Service of the United Nations case yang secara implisit mengandung makna bahwa subyek hukum internasional mengacu pada suatu entitas yang memiliki kewajiban- kewajiban dan hak-hak internasional serta dengan adanya hak tersebut mereka dapat mengajukan tuntutan-tuntutan internasional. 61 Pendapat Mahkamah Internasional tersebut mensyaratkan dua hal bagi kondisi personalitas hukum dari subjek hukum internasional, yaitu: 1. Ketentuan tentang personalitas hukum tersebut harus berasal dari ketentuan-ketentuan internasional yang menyediakan kriteria pada pengakuan personalitas hukum tersebut yang berkembang sesuai dengan perkembangan waktu. 2. Tersedianya sarana penegakan hukum terhadap personalitas hukum dari subyek hukum internasional tersebut. 62 Perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam hukum internasional ini, terutama sebelum Perang Dunia II, jelas memperlihatkan bahwa teori mengenai negara-negara sebagai subjek eksklusif hukum internasional mulai luntur dan tidak dapat diterima sebagai sesuatu yang 61 Advisory Opinion of 11 April 1949 Reparations for Injuries Suffered in the Service of the United Nations. 62 Lyal Sunga, 1992, Individual Responsibility in International Law for Serious Human Rights Violations, hal 140-141
  • 82. 70 akurat. Sedangkan penempatan teori individu sebagai subjek hukum internasional mulai mendapatkan posisi tersendiri di masyarakat internasional, terutama wacana tentang pertanggungjawaban pidana individu. Kontroversi mengenai apakah hukum internasional mengikat individu- individu sama sekali tidak hanya penting dari segi teori. Sejalan dengan perkembangan waktu, hak dan kewajiban individu serta tersedianya sarana penegakan hukum bagi individu terus berkembang, baik sebagai penuntut maupun yang dituntut. Perang Dunia II memberikan tonggak perkembangan awal terhadap kontroversi di luar perdebatan tataran teori. Hal ini dilandasi keinginan pihak sekutu untuk mengadili penjahat perang namun adanya keragu-raguan mengenai apakah hukum internasional dapat menjangkau penghukuman kepala-kepala negara, menteri- menteri, pejabat militer, pemerintahan yang bertanggungjawab atas terjadinya peperangan, dan pihak yang berwenang memberikan izin dilakukannya kekejaman-kekejaman (atrocities) selama Perang Dunia II. 63 63 Perjanjian untuk mendirikan Pengadilan Nuremberg, The Agreement for the Prosecution and Punishment of Major War Criminals of the European Axis and Establishing the Charter of the International Military Tribunal, tanggal 8 Agustus 1945, antara Inggris, Amerika Serikat, Prancis, dan Rusia. Nuremberg Charter yang dikenal juga dengan London Charter ini terdiri dari 30 pasal dan mengadili tiga jenis kejahatan, yaitu kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan serta dikenalnya konsep pertanggungjawaban individu (Pasal 6); Bandingkan dengan Mahkamah Tokyo (International Military Tribunal for the Far East) yang dibentuk pada 19 Januari 1946 berdasarkan Proklamasi Komandan Tertinggi Pasukan Sekutu di Timur Jauh Jenderal Douglas Mac Arthur.
  • 83. 71 Mungkin karena belum adanya preseden yang dimaksud dalam sebuah perjanjian dan juga teori-teori tentang pertanggungjawaban pidana dan individu yang masih klasik, terutama yang berkembang di hukum internasional. Akan tetapi, teori dan preseden yang belum mengatur tersebut tidak menjadi hambatan untuk kemudian bagi pihak sekutu mendirikan pengadilan internasional Nuremberg dan Tokyo 64 , yang justru menjadi yurisprudensi atas peranan dan tanggung jawab individu sebagai salah satu subyek hukum internasional terhadap kejahatan internasional, yaitu kejahatan perang dan kejahataan terhadap kemanusiaan. Walaupun banyak pihak yang mempertanyakan validitas dan legalitas pendirian pengadilan oleh Perjanjian Empat Negara, serta yurisdiksi untuk menangani beberapa tindakan tertentu yang bertentangan dengan hukum bangsa-bangsa. Mahkamah itu sendiri pun menyatakan bahwa mahkamah tersebut memutuskan keputusannya berdasarkan hukum internasional, hukum kemanusiaan dan hukum kebiasaan, yang dikenal dan dipraktekkan oleh masyarakat internasional. Pembentukkannya pun disinyalinir hanya berdasarkan faktor politik negara pemenang perang terhadap negara yang kalah perang (vctory justice). Sebenarnya sejarah pertanggungjawaban pidana individu ini telah berkembang cukup lama seiring dengan eksistensi hukum pidana internasional. Keberadaan hukum pidana internasional tidak dapat dilepaskan dari pengertian kejahatan internasional, yang pada awalnya 64 Starke,op.cit, hal 91
  • 84. 72 berangkat dari kebiasaan yang terjadi dalam praktek hukum internasional. Kejahatan perang dan bajak laut adalah kejahatan internasional tertua di dunia yang lahir dari hukum kebiasaan internasional. 65 Sharp mengemukakan kejahatan intenasional pertama yang diadili melalui mahkamah kejahatan perang internasional adalah kasus Peter von Hagenbach pada tahun 1474 di Breisach, Jerman. Hage nbach diadili di Austria dalam peradilan yang melibatkan 28 hakim dari persekutuan negara kerajaan suci Roma dan dipersalahkan telah melakukan pembunuhan, perkosaan, dan kejahatan lain yang “Melanggar hukum tuhan dan manusia” saat ia melakukan pendudukan militer. Hagenbauch sendiri kemudian dilucuti status kebangsawanannya dan dihukum mati. Sedangkan Cherif Bassiouni mencatat bahwa peradilan terhadap pelaku kejahatan internasional pertama kali diselenggarakan pada tahun 1268 di Naples yang menjatuhkan hukuman kepada Conradin von Hohenstaufen karena dianggap melancarkan perang yang tidak dibenarkan (unjust war).66 Berkaitan dengan kejahatan perang, Hugo de Groot pada tahun 1625 menegaskan tiga hal, yaitu: 1. Peperangan yang dilakukan dengan niat tidak benar layak untuk dituntut; 65 Hiariej, op.cit, hal 11 66 Ari Siswanto, 2005, Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional, Ghalia Indonesia, Bogor, hal 2
  • 85. 73 2. Pelaksanaan peperangan secara melawan hukum bertanggungjawab atas akibat yang terjadi dan sepatutnya diketahui; dan 3. Jenderal ataupun prajurit yang sesungguhnya dapat mencegah kejadian yang merugikan, sepenuhnya dapat dituntut untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. 67 Sebagai salah satu konsekuensi individu sebagai subyek hukum internasional, pertanggungjawaban individu terhadap pelanggaran kejahatan internasional, ya itu kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida telah menjadi hukum positif yang berlaku. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan mahkamah- mahkamah internasional yang telah terbentuk seperti Nuremberg Trial, Tokyo Trial, ICTY, dan ICTR. Semua pengadilan internasional tersebut memiliki batasan kewenangan mengadili dengan kejahatan internasional yang terbatas pada kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan genosida. 68 Ada juga upaya internasionalisasi kejahatan berupa konvensi- konvensi internasional dan treaty yang akan memberikan kewajiban kepada negara peserta konvensi tersebut, seperti Konvensi PBB Tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida 1948. 67 Romli Atmasasmita, 2003, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Refika Aditama, Bandung, hal 3; lihat juga Shinta Agustina, 2006, Hukum Pidana Internasional dalam Teori dan Praktek , Andalas University Press, Padang, hal 1 68 Bagi Nuremberg dan Tokyo Trial, pengertian kejahatan genosida tidak ada di dalam Charter masing-masing pengadilan tetapi terminologi ini digunakan, terutama di dalam Nuremberg Trial, dengan menerapkan analogi demi tercapainya keadilan. Lihat Muladi, op.cit, hal 423
  • 86. 74 Pengakuan individu sebagai subyek hukum internasional merupakan perkembangan yang sangat penting karena dengan adanya pengakuan ini individu berwenang untuk menuntut dipenuhinya hak-hak asasi manusianya kepada negara. Proses yang dilakukan dalam penuntutan pemenuhannya pun bisa dilalui dari pengadilan nasional sampai tingkatan pengadilan internasional. Penuntutan yang dikenal dengan Exhaution of Local Remedies ini menerangkan bahwa individu dapat menuntut penegakan hak asasi manusia ke pengadilan internasional dengan syarat individu tersebut telah melalui proses pengadilan di tingkat nasional dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi dan keadilan yang diidamkan belum dapat ditegakkan karena tidak adanya kewibawaan pengadilan nasional. Tidak hanya terbatas dalam penuntutan pemenuhan hak tersebut, pengakuan individu memiliki arti penting terutama dalam hal pertanggungjawaban pidana atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh individu. Pengakuan hak dan kewajiban dapat memberikan kewenangan bagi individu untuk berperkara di pengadilan internasional. Selama belum diakuinya individu sebagai bagian dari hukum internasional, pengadilan internasional akan sulit menyentuh pelaku kejahatan internasional. Melihat fakta bahwa pelanggaran berat hak asasi manusia dilakukan oleh individu dan bukan oleh negara maka ketika tanggung jawab pidana tersebut dibebankan kepada negara, keadilan yang selama ini dicita-citakan terwujud di seluruh dunia tidak akan tercapai
  • 87. 75 karena pelaku yang sebenarnya tidak dikenai sanksi. 69 Mengingat banyak pendapat yang menyatakan bahwa titik berat dalam penegakan hukum pidana internasional adalah aspek keadilan. Seperti hal nya penyimpangan asas legalitas dalam pelanggaran berat HAM. Hal ini, walaupun merupakan suatu ketidakadilan, diperbolehkan untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Peran dan kedudukan individu dalam hukum internasional tidak bisa dilepaskan dari sifat internasional pelanggaran hukum internasional oleh subyek hukum internasional. Hukum humaniter, hukum hak asasi manusia internasional, dan hukum pidana internasional memiliki kesamaan dalam pengakuan peran individu baik aktif maupun pasif. Kapasitas aktif maksudnya adanya peran aktif dari individu sebagai pelaku aktif sebuah kejahatan dari ketentuan yang diatur oleh ketiga disiplin ilmu hukum internasional tersebut. Sedangkan kapasitas pasif maksudnya individu sebagai sasaran dari ketentuan ketiga disiplin ilmu hukum internasional tersebut. Kapasitas aktif dapat menempatkan seorang individu sebagai pihak yang dapat diminta pertanggungjawabannya terhadap perbuatan pelanggarannya dan kapasitas pasif jelas 69 John Rawls, 2006, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, hal 4, Rawls: “ Ketidakadilan bisa dibiarkan hanya ketika ia butuh menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Sebagai kebajikan utama manusia, kebenaran dan keadilan tidak dapat diganggugugat.”
  • 88. 76 menggambarkan ketidakberdayaan individu sebagi korban dari pelanggaran ketentuan yang ada. 70 Adanya pengakuan ini akan mempermudah bagi pengadilan internasional untuk menjalankan yurisdiksinya terutama terhadap pejabat negara, yang memang karena kekuasaan yang dipegangnya pejabat tersebut memiliki kans paling besar untuk melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia. Pengadilan internasional pun melihat pertanggungjawaban seseorang dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara atas pelanggaran sama halnya ketika seseorang melakukan perbuatan yang salah. 71 2. Aturan-Aturan Normatif dan Praktek Pertanggungjawaban Individu Tujuan pertanggungjawaban individu adalah untuk mencapai suatu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bersama. Ketiga tujuan tersebut merupakan suatu kerangka utama dalam pertanggungjawaban terhadap korban kejahatan internasional dan masyarakat secara keseluruhan dalam pergantian suatu rejim, pencegahan terulangnya kejahatan tersebut di kemudian hari, rehabilitasi terpidana kejahatan 70 Triyana, op.cit, hal 327 71 M. Cherif Bassiouni, 1992, Crimes Against Humanity in International Law, Martinus Nijhoff Publisher, London, hal 193
  • 89. 77 internasional sebagai manusia yang beradab, dan pernyataan alasan pembenar dari moralitas peghukuman terhadap kejahatan internasional itu sendiri. 72 Aturan-aturan normatif dan praktek pertanggungjawaban individu berasal dari ketentuan-ketentuan hukum internasional yang mengatur tentang hak dan kewajiban individu terhadap kejahatan internasional. Aturan-aturan tersebut bisa berupa piagam (charter), konvensi internasional, dan resolusi statuta. Sesuai dengan sejarah perkembangannya dalam hukum internasional, pertanggungjawaban individu terakait kejahatan internasional bisa kita lihat dalam Perjanjian Versailles 1919, Perjanjian Sevres 1920, Nuremberg Charter dan Tokyo Charter, Draft Code of Principles Recognized in the Tribunal’s Judgement (terhadap prinsip-prinsip di dalam Nuremberg Trial dan Tokyo Trial), Konvensi Genosida 1948, Konvensi-konvensi Jenewa 1949, Draft Code of Crimes Against the Peace and Security of Mankind (1954-1996), Statuta ICTY, Statuta ICTR, dan Statuta Roma (ICC). Perkembangan sejarah ini juga diwarnai dengan konvensi-konvensi internasional lainnya yang mengenalkan istilah Treaty Crime. Ketentuan atau aturan pertama yang mengatur tentang pertanggungjawaban individu terhadap kejahatan internasional adalah 72 Triyana, op.cit, hal 335; lihat juga pertimbangan dalam Resolusi DK PBB No 1315 tentang pembentukan pengadilan khusus Sierra Leone, yaitu untuk memberikan akuntabilitas pertanggungjawaban yang diberikan kepada korban, penciptaan keamanan, perdamaian, dan serta mengakhiri kekebalan hukum terhadap pelaku kejahatan yang telah terjadi di Sierra Leone
  • 90. 78 Perjanjian Versailles 1919 melalui Pengadilan Liepzig 73 . Perjanjian ini mengungkapkan kekhususan pertanggungjawaban individu terhadap William II Hohenzollern (mantan kaisar Jerman) berdasarkan Pasal 227 yang dituduh telah melanggar moralitas internasional dan juga 886 tersangka pelaku kejahatan perang berdasarkan Pasal 228. Ketentuan selanjutnya adalah dalam Perjanjian Sevres 1920 yang merupakan perjanjian perdamaian antara kekaisaran Usmaniyah Turki dengan pasukan sekutu. Perjanjian ini meletakkan kewajiban bagi Turki untuk menyerahkan orang-orang yang disangka melakukan “kejahatan terhadap kemanusiaan”. 74 Perkembangan terhadap kejahatan intenasional juga terlacak dalam ketentuan-ketentuan perjanjian intenasional. Kejahatan berasal dari perjanjian internasional yang lazimnya disebut treaty crime ini merupakan salah satu upaya yang termasuk internasionalisasi kejahatan. Salah satu kejahatan internasional terkemuka yang berasal dari perjanjian internasional adalah pemalsuan mata uang, contohnya adalah Internatioanal Convention of the Suppression of Counterfeiting Currency, 73 Siswanto, op.cit, hal 2; lihat juga Hiariej, op.cit, hal 13-14 74 ibid
  • 91. 79 Geneve, 20 April 1929, yang mengkualifikasikan pemalsuan mata uang sebagai international crime. 75 Perkembangan pertanggungjawaban individu belumlah mendapat suatu penegasan yang bulat dalam hukum internasional. Seperti pada praktek Perjanjian Versailles, yang seharusnya dapat mengadili penjahat perang melalui mekanisme internasional, malah terjadi penolakan oleh Jerman untuk menyerahkan 896 tersangka. Jerman kemudian memilih untuk mengadili sendiri semua tersangka. Praktek Perjanjian Sevres 1920 malah lebih parah. Alih-alih terjadi pertanggungjawaban terhadap hukum internasional, amnesti kepada semua tersangka kejahatan terhadap kemanusiaan diberikan kepada pelaku melalui Perjanjian Lausanne 1923. Penegasan ini baru mulai terlihat di dalam Nuremberg Trial dan Tokyo Trial. Pasal 6 Nuremberg Charter menerangkan ada tiga jenis kejahatan yang dapat diadili di dalam Nuremberg Trial, yaitu kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun, hal terpenting dalam pasal 6 ini yaitu adanya tanggung jawab individu dengan demikian seseorang tidak dapat lagi berdalih bahwa perbuatan yang ia lakukan adalah untuk kepentingan atau atas perintah negara. 76 Nuremberg Trial memberikan hak dan kewajiban 75 Pasal 1 International Convention of the Suppression of Counterfeiting Currency tersebut mengharuskan setiap negara pesertanya untuk mencegah dan menghukum pelanggaran pemalsuan mata uang. 76 Pasal 6 Nuremberg Charter
  • 92. 80 individu terhadap hukum internasional, khususnya dalam kejahatan internasional. Hal ini dinyatakan dalam, “Crimes against international law are committed by men, not abstract entities, and only by punishing individuals who commits such crime can the provisions of international law be enforced.”77 Sejalan dengan Nuremberg Trial, Tokyo Trial pun mengeluarkan keputusan yang hampir sama, mengingat adanya korelasi sejarah Perang Dunia II di antara kedua pengadilan ini, yaitu penekanan terhadap adanya pertanggungjawaban individu terhadap kejahatan internasional. Pasal 5 Statuta Tokyo menyatakan bahwa Tokyo Trial memiliki yurisdiksi untuk menuntut dan mengadili penjahat perangg asia timur jauh secara individu ataupun sebagai anggota organisasi melakukan kejahatan terhadap perdamaian sehingga mereka bertanggungjawab secara individu atas kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang konvensional, serta kejahatan terhadap kemanusiaan. 78 Preseden-preseden yang dihasilkan dari Nuremberg Trial dan Tokyo Trial mendorong PBB, berdasarkan pasal 13 (1) Piagam PBB, untuk membuat aturan internasional tentang pelaksanaan 77 Thontowi, 2002, Hukum Internasional Indonesia-Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional dan Prospeknya di Indonesia, Madyan Press, Yogyakarta, hal 103 78 Pasal 1 Tokyo Charter; Hal ini juga bisa kita lihat dalam Proklamasi Jenderal Douglas Mac Arthur dalam pembentukan Tokyo Trial.
  • 93. 81 pertanggungjawaban individu. 79 Dorongan tersebut dituangkan dalam Resolusi Majelis Umum PBB pada tahun 1946 yang menyatakan bahwa Piagam Nuremberg merupakan salah satu sumber hukum internasional yang secara khusus mengatur tentang pertanggungjawaban individu yang melakukan pelanggaran terhadap kejahatan-kejahatan internasional. 80 Prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui dalam Perjanjian atau Piagam pembentukan pengadilan serta prinsip-prinsip dalam keputusan pengadilan tersebut kemudian disusun oleh Komisi Hukum Internasional PBB sebagai suatu kodifikasi hukum atau Rancanga n Ketentuan Hukum Mengenai Prinsip-Prinsip yang Diakui dalam Keputusan Pengadilan (Draft Code of Principles Recognized in the Tribunal’s Judgement). Hasil kodifikasi tersebut adalah81 : 1. Adanya tanggung jawab individu bagi kejahatan internasional; 2. Tanggung jawab individu tersebut berlaku juga pada hukum internasional; 3. Kepala negara tidak lagi kebal terhadap penuntutan terhadap kejahatan internasional; 79 Pasal 13 (1) Piagam PBB,“..........promoting international cooperation in the political field and encouraging the progressive development of international law and its codification.” 80 General Assembly Resolution No 95 (1) 1946, 11 December 1946. 81 Triyana, op.cit. hal 338
  • 94. 82 4. Perintah atasan atau jabatan tidak bisa lagi digunakan sebagai alasan pembenar untuk melakukan kejahatan internasional; 5. Terdakwa pelaku kejahatan internasional memiliki hak untuk memperoleh pengadilan yang tidak memihak dan adil; 6. Fakta bahwa hukum nasional tidak menetapkan hukuman bagi kejahatan internasional termaksud, tidak melepaskan tersangka dari tanggunga jawab pidana berdasarkan hukum internasional; 7. Keikutsertaan dalam kejahatan internasional termasuk juga dalam kategori kejahatan berdasarkan hukum internasional. Konvensi Genosida tahun 1948 memberikan penegasan juga atas pertanggungjawaban individu terhadap kejahatan internasional, dalam hal ini yang diatur dalam konvensi tersebut. Seperti yang termaksud di dalam Pasal 4 Konvensi yang menyatakan,”Persons committing genocide or any of the other acts enumerated in article III shall be punished, whether they are constitutionally responsible rulers, public officials or private individuals.” Hal ini menekankan bahwa setiap orang, baik dengan kapasitas apapun, ketika telah melakukan kejahatan genosida maka orang tersebut harus bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kekejaman yang telah dilakukannya. Sementara itu Konvensi-konvensi Jenewa 1949 juga melahirkan pengakuan pertanggungjawaban individu bagi pelanggaran berat Konvensi Jenewa 1949. Hal ini diatur secara spesifik dapat kita temukan dalam pasal
  • 95. 83 49 Konvensi Jenewa I, pasal 50 Konvensi Jenewa II, pasal 129 Konvensi Jenewa III, dan pasal 146 Konvensi Jenewa IV, yang menimbulkan pertanggungjawaban individu bagi pelanggaran berat terhadap orang- orang dan benda-benda yang dilindungi menurut konvensi. Pasal-pasal tersebut masing- masing menyatakan bahwa,”The High Contracting Parties undertake to enact any legislation necessary to provide effective penal sanctions for persons committing, or ordering to be committed, any of the grave breaches of the present Convention” yang berarti para pihak dalam Konvensi Jenewa 1949 akan menerapkan dalam, legislasi nasionalnya, peraturan yang akan memberikan sanksi pidana efektif terhadap orang-orang yang melakukan atau memerintahkan unt uk melakukan salah satu pelanggaran berat terhadap konvensi. Sedangkan Draft Code of Crimes Against the Peace and Security of Mankind (1954-1996), menerapkan pertanggungajwaban individu terhadap kejahatan internasional, khususnya kejahatan terhadap kemanus iaan, kejahatan perang dan genosida. 82 Kodifikasi ini mengenalkan pertanggungjawaban individu terhadap kejahatan-kejahatan yang ditentukan di dala m kodifikasi dan mewajibkan bagi pelaku untuk dihukum 83 . Kodifikasi tahun 1996 menambahkan bahwa seseorang bertanggung jawab pidana secara individu terhadap kejahatan dalam draft tersebut. Hal ini bisa kita lihat bahwa kodifikasi tersebut menyatakan: 82 Kejahatan-kejahatan ini dianggap merupakan inti utama dari kejahatan-kejahatan internasional yang ada, ibid. 83 Pasal 3(1) Draft Code of Crimes Against the Peace and Security of Mankind 1991
  • 96. 84 1. A crime against the peace and security of mankind entails individual responsibility 2. An individual shall be responsible for the crime of aggression in accordance with article 16. 3. An individual shall be responsible for a crime set out in article 17, 18, 19 or 20 if that individual: a. Intentionally commits such a crime; b. Orders the commission of such a crime which in fact occurs or is attempted; c. Fails to prevent or repress the commission of such a crime in the circumstances set out in article6; d. Knowingly aids, abets or otherwise assists, directly and substantially, in the commission of such a crime, including providing the means for its commission; e. Directly participates in planning or conspiring to commit such a crime which in fact occurs; f. Directly and publicly incites another individual to commit such a crime which in fact occurs; g. Attempts to commit such a crime by taking action commencing the execution of a crime which does not in fact occur because of circumstances independent of his intentions. 84 Ketentuan dalam Bab VII Piagam PBB memberikan wewenang bagi Dewan Keamanan PBB (DK PBB) untuk menentukan suatu keadaan yang mengancam kemananan dan perdamaian internasional. 85 Hal ini yang kemudian digunakan bagi DK PBB untuk mengeluarkan dua buah resolusi tentang pembentukan mahkamah ad hoc Yugoslavia dan Rwanda. DK PBB berpendapat bahwa dengan dibentuknya kedua mahkamah tersebut, maka keamanan dan perdamaian, internasional pada umumnya dan daerah tersebut khususnya, akan tercipta. Tentunya dengan melalui proses penuntutan dan pengadilan atas individu- individu yang telah melakukan kejahatan internasional di daerah tersebut. 84 Pasal 2 Draft Code Against the Peace and Security of Mankind 1996 85 Chapter VII United Nations Charter
  • 97. 85 Statuta ICTY memberikan kompetensi untuk mengadili pihak- pihak yang bertanggungjawab terhadap pelanggaran serius atas hukum humaniter internasional. Statuta ICTY mengatakan,”The International Tribunal shall have the power to prosecute persons responsible for serious violations of international humanitarian law committed in the territory of the former Yugoslavia since 1991 in accordance with the provisions of the present Statute.”86 ICTY memiliki kewenangan untuk mengadili khusus dalam pertanggungjawaban individu terhadap kejahatan-kejahatan internasional yang termasuk dalam yurisdiksi mahkamah tersebut, yaitu pelanggaran berat Konvensi Jenewa 1949, genosida, pelanggaran hukum perang dan kebiasaan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. 87 Sedangkan kompetensi ICTR adalah “The International Tribunal for Rwanda shall have the power to prosecute persons responsible for serious violations of international humanitarian law committed in the territory of Rwanda and Rwandan citizens responsible for such violations committed in the territory of neighbouring States between 1 January 1994 and 31 December 1994, in accordance with the provisions of the present Statute.”88 Mahkamah ini menerapkan pertanggungjawaban pidana individu yang melakukan kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, pelanggaran terhadap pasal 3 Konvensi Jenewa 1949, dan Protokol tambahan II tahun 1977. 86 Pasal 1 ICTY 87 ibid 88 Pasal 1 ICTR
  • 98. 86 Statuta Roma sendiri menegaskan prinsip pertanggungjawaban individu atas kejahatan yang paling serius menurut hukum internasional dan perlunya penindakan secara efektif atas kejahatan tersebut. Bahkan Bagian 3 Statuta Roma (Pasal 22-23) mengatur secara spesifik tentang pertanggungjawaban individu dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip umum di dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban individu terhadap kejahatan internasional merupakan suatu hukum umum yang berlaku baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Hal ini berangkat dari historis Statuta Roma yang bermula dari preseden-preseden atas penanggulangan kejahatan internasional yang telah terjadi di dalam masyarakat internasional dan perlunya suatu mahkamah permanen untuk mencapai kestabilan atau kepastian hukum, terkait kejahatan internasiona l. Keinginan bersama dari masyarakat internasional selaku negara- negara berdaulat sebagai subyek hukum internasional untuk membentuk pengadilan yang permanen juga memberikan peranan hukum nasional dalam pembentukan hukum internasional. Sehingga statuta ini jelas berangkat dari kesepakatan bersama subyek-subyek hukum internasional untuk membentuk pengadilan internasional dengan juga memperhatikan aspek hukum nasional terlebih dahulu dalam penegakkannya. 89 Perkembangan aturan-aturan normatif serta praktek pertanggungjawaban pidana dewasa ini telah dikenal dengan baik oleh masyarakat internasional. Harapannya kekejaman atas terjadinya kejahatan 89 ibid
  • 99. 87 internasional, hanya individu yang dapat melakukannya, tidak dapat begitu saja melepaskan tanggung jawabnya di balik tameng perbuatan negara. Apalagi pelaku justru mendapatkan impunitas atas kejahatan yang telah dilakukannya. Seharusnya, individu selaku pejabat negara memiliki jiwa dan mental kesatria untuk dapat mempertanggungjawabkannya serta menitikberatkan perbuatannya kepada rakyat.
  • 100. 88 BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI PENGADILAN INTERNASIONAL A. Pengadilan Internasional 1. Sejarah Pembentukan Mahkamah-mahkamah Kejahatan Internasional Keprihatinan terhadap terjadinya kejahatan-kejahatan serius sudah dimulai sejalan dengan perkembangan konsep mengenai HAM. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila upaya untuk penegakkan atas kejahatan-kejahatan internasional dan pelanggaran HAM memiliki jalan panjang sejarah yang telah ditempuh. Secara garis besar menurut Arie Siswanto, masa- masa mahkamah kejahatan internasional yang telah terbentuk dapat dibedakan menjadi empat masa, yaitu: 1. Masa Pra Perang Dunia II; 2. Masa Nuremberg Trial dan Tokyo Trial; 3. Masa ICTY dan ICTR; dan 4. Masa ICC90 Keempat masa tersebut memiliki sejarah tersendiri yang mewarnai perkembangan penegakan hukum internasional khususnya hingga 90 Siswanto, op.cit, hal 1
  • 101. 89 mengkerucut terhadap masa terakhir yaitu pada masa ICC yang diharapkan akan menjadi pengawal permanen atas kejahatan internasional. Pembahasan terhadap sejarah pembentukan ini dirasa perlu untuk menerangkan adanya pengakuan-pengakuan prinsip, terutama dalam ICC, yang memberikan tempat tersendiri dalam hukum internasional. a. Masa Pra Perang Dunia II Selama ini, yang dianggap sebagai peletak sejarah modern mahkamah kejahatan intenasional adalah Nuremberg Trial. Hal ini memang tidak dapat dipungkiri karena, mungkin akibat perkembangan teknologi media dan kesakralan Perang Dunia II, konsep pengadilan perang ataupun pengadilan kejahatan internasional yang cukup mendapat perhatian dunia baru dimulai setelah Perang Dunia II. 91 Padahal sebelumnya gagasan tentang pembentukan mahkamah kejahatan internasional sudah ada. Pada Bab sebelumnya penulis telah mengungkapkan adanya pengadilan terhadap Peter von Hagenbach (1474) dan Conradin von Hohnstaufen (1268) yang pada masanya diadili sebagai pelaku kejahatan internasional oleh suatu mahkamah internasional. Sedangkan dalam perkembangan sejarah modern sendiri, ada pengadilan Leipzig yang dibentuk pada akhir Perang Dunia I berdasarkan Perjanjian Versailles 1919 untuk mengadili 896 91 Agustina, op.cit, hal 1
  • 102. 90 pelaku kejahatan perang oleh Sekutu. Pengadilan itu sendiri bisa dikatakan gagal karena Jerman menolak menyerahkan kesemua tersangka dan memilih untuk mengadili sendiri. Jerman pun hanya mengadili 45 tersangka, yang dari kesemuanya tersebut ternyata hanya 12 orang saja benar-benar diajukan ke pengadilan. Dari 12 orang tersebut, enam orang dijatuhi huk uman ringan dan enam lainnya dibebaskan. Ide tentang mahkamah kejahatan internasional juga sempat muncul pada Perjanjian Sevres 1920 antara Kekaisaran Usmaniyah Turki dengan Sekutu yang mewajibkan Turki untuk menyerahkan orang-orang yang disangka melakukan “Kejahatan Terhadap Kemanusiaan” untuk diadili oleh pihak sekutu. Akan tetapi ide ini musnah seiring dengan adanya Perjanjian Lausanne 1923 yang memberikan amesti kesemua pelaku tersebut atas kejahatannya. 92 b. Masa Nuremberg Trial dan Tokyo Trial Kegagalan untuk mengadili pelaku kejahatan internasional pada akhir Perang Dunia I nampaknya mengilhami pihak sekutu untuk membentuk suatu mahkamah kejahatan internasional yang berbeda dengan praktek-praktek sebelumnya. Pada akhir Perang Dunia II, pihak sekutu membentuk Nuremberg Trial setelah selama 92 Siswanto, op.cit, hal 3
  • 103. 91 sebelumnya pada tahun 1942-194393 telah dilakukan pembicaraan di London dan Moscow yang menyepakati Piagam London 1945. Pembicaraan yang menghasilkan Deklarasi Moskow 1943 tersebut menyepakati bahwa kejahatan perang yang berskala kecil akan diadili dan dihukum di negara-negara tempat mereka melakukan kejahatan, sementara kejahatan perang berskala besar dan pelanggaran yang tidak memiliki lokasi geografis tertentu akan diperiksa dan diadili oleh suatu keputusan bersama pemerintah sekutu. 94 Sedangkan Piagam London sendiri kemudian menjadi ketentuan dasar bagi pembentukan Nuremberg Trial. Pengadilan ini berlangsung selama empat tahap dengan tahap pertama berhasil menyidangkan 22 terdakwa dari tanggal 20 November 1945 sampai 1 Oktober 1946. Tahap kedua dimulai pada tanggal 10 April 1947, kemudian tahap ketiga dimulai pada tanggal 4 Desember 1947, dan tahap terakhir dimulai pada tanggal 13 April 1949.95 Sebanyak total 99 tersangka diadili dalam persidangan ini dengan bermacam- macam variasi hukuman yang dijalankan seperti 93 Eddie O.S Hiariej, 2009, Ringkasan Disertasi: Asas legalitas dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, Yogyakarta, hal 34; Lihat juga kasus Vidkun Quisling Trial dalam Edward W Knappman, 1997, Great World Trials, Visible Ink Press, US, hal 256 94 ibid 95 Hiariej, op.cit, hal 24
  • 104. 92 penjara sepuluh tahun, penjara 20 tahun, penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Senada dengan Nuremberg Trial, tidak berbeda pula yang kita temukan dalam Tokyo Trial. Pengadilan yang dibentuk berdasarkan Proklamasi Komandan Tertinggi Pasukan Sekutu Timur Jauh Jenderal Douglas Mac Arthur 96 ini bertujuan untuk mengadili penjahat perang selama Perang Dunia II, dalam hal ini lingkupan negara Jepang. Pangadilan ini berlangsung dari tanggal 3 Mei 1946-12 November 1948 97 dengan total terdakwa lebih dari 5.700 orang. Variasi hukumannya pun sama dengan yang diterapkan dalam Nuremberg Trial. Kedua pengadilan ini menuai keberatan terhadap ketentuan- ketentuan dalam piagamnya masing- masing dan proses pengadilannya. Seperti dalam Nuremberg Trial, alasan yang dipertahankan oleh para terdakwa adalah bahwa UU Jerman pada saat itu memperbolehkan (dalam hal pembantaian yahudi), merupakan perintah jabatan, dan pengadilan tersebut menyalahi asas legalitas (adanya pemakaian analogi dan ex post facto)98 . 96 Pasal 1 Proklamasi Jenderal Douglas Mac Arthur,”There shall be established an International Military Tribunal for the Far East for the trial of those persons charged individually, or as members of organization, or in both capacities, with offences which includes crimes against peace”; Lihat juga Knappman, op.cit, hal 275 97 Hiariej, op.cit, hal 26 98 Starke, op.cit, hal 81-82
  • 105. 93 Pengadilan Nuremberg sendiri menolak argumen yang dikemukakan atas nama para terdakwa, bahwa mereka dituntut atas kejahatan internasional dengan dasar hukum ex post facto atau retroaktif, mengingat kejahatan yang dituduhkan belum pernah ada aturan hukumnya baik nasional maupun Internasional. 99 Alasannya adalah para terdakwa harus diadili mengingat perbuatan tersebut selain menggambarkan kekejaman luar biasa tetapi juga penggunaan analogi diperbolehkan dengan tujuan tidak lepasnya para pelaku kekejaman yang telah menciderai kemanusiaan dan masyarakat internasional Sedangkan dalam Tokyo Trial, keberatan yang utama adalah ketentuan dalam piagam tersebut adalah perundang- undangan ex post facto dan oleh karena itu pengadilan tersebut tidak sah. 100 Belum lagi adanya pendapat yang menyatakan kritik tentang asas legalitas dan dasar hukum atas opini mayoritas (mengarah ke Victor’s Justice), terutama tentang ketidakabsahan perang dan bentuk tangung jawab individu terhadap tindakan negara. 101 Namun kesemuanya tidak menjadi persoalan, terutama masalah asas legalitas, karena Pengadilan Tokyo menolak keberatan- keberatan tersebut dengan menyatakan bahwa hukum dari piagam 99 ibid 100 Hiariej, op.cit, hal 37 101 Pendapat Hakim India Rahabinod Pal dalam Tokyo Trial
  • 106. 94 Tokyo bersifat mutlak dan mengikat terhadap pengadilan. Pengadilan tersebut juga menyatakan dukungan total terhadap pemikiran Nuremberg dan menekankan tujuan pengadilan tersebut adalah untuk mengembalikan lagi wajah keadilan di dalam masyarakat. 102 Hal ini juga dapat diliha dalam pendapat Hakim dari Belanda yaitu BVA Roling yang berpendapat bahwa prinsip nullum crimen sine lege (asas legalitas) bukanlah suatu prinsip keadilan melainkan sebuah kebijkan negara untuk melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan pengadilan. Pelarangan hukum ex post facto adalah sebuah ekspresi kebijakan politik yang tidak terlalu digunakan dalam hubungan internasional. 103 Pasca kedua pengadilan tersebut pun, PBB menugaskan adanya perumusan prinsip-prinsip yang terangkum dalam kedua pengadilan tersebut dengan pembentukan Komisi Hukum Internasional. Prinsip-prinsip ini yang kemudian menjadi dasar pembentukan hukum pidana internasional dalam mahkamah kejahatan-kejahatan internasional berikutnya. Prinsip-prinsip yang terangkum adalah: 1. Any person who commits an act which constitutes a crime under international law isresponsible therefor and liable to punishment. 102 Hiariej, loc.cit. 103 ibid
  • 107. 95 2. The fact that internal law does not impose a penalty for an act which constitutes a crime under international law does not relieve the person who committed the act from responsibility under international law. 3. The fact that a person who committed an act which constitutes a crime under international law acted as Head of State or responsible Government official does not relieve him from responsibility under international law. 4. The fact that a person acted pursuant to order of his Government or of a superior does not relieve him from responsibility under international law, provided a moral choice was in fact possible to him. 5. Any person charged with a crime under international law has the right to a fair trial on the facts and law. 6. The crimes hereinafter set out are punishable as crimes under international law: a. Crimes against peace: - Planning, preparation, initiation or waging of a war of aggression or a war in violation of international treaties, agreements or assurances; - Participation in a common plan or conspiracy for the accomplishment of any of the acts mentioned under (i) b. War crimes: Violations of the laws or customs of war which include, but are not limited to, murder, illtreatment or deportation to slave-labour or for any other purpose of civilian population of or in occupied territory, murder or ill-treatment of prisoners of war, of persons on the seas, killing of hostages, plunder of public or private property, wanton destruction of cities, towns, or villages, or devastation not justified by military necessity. c. Crimes against humanity: Murder, extermination, enslavement, deportation and other inhuman acts done against any civilian population, or persecutions on political, racial or religious grounds, when such acts are done or such persecutions are carried on in execution of or in connection with any crime against peace or any war crime.
  • 108. 96 7. Complicity in the commission of a crime against peace, a war crime, or a crime against humanity as set forth in Principle VI is a crime under international law. 104 Prinsip-prinsip tersebut membawa perubahan ke arah perkembangan hukum pidana internasional khususnya prinsip pertanggungjawaban individual (Individual responsibility), irelevansi posisi politik pelaku kejahatan internasional, serta tidak dipakainya argumen perintah atasan (superior order) untuk menghindar dari tanggung jawab pidana. Prinsip-prinsip ini selanjutnya akan terasa kuat eksistensinya dalam mahkamah- mahkamah kejahatan internasional pasca era nuremberg. c. Masa ICTY dan ICTR Permulaan ICTY diawali dengan tindakan Dewan keamanan PBB membentuk komisi ahli pada tanggal 6 Oktober 1992 demi menyikapi kejadian-kejadian yang terjadi di wilayah Yugoslavia. Hal ini terkait dengan peperangan di daerah Balkan akibat munculnya sentimen etnis yang selama ini tertekan tiba-tiba muncul ke permukaan antara republik-republik di bawah Federasi Yugoslavia. 105 Sentimen ini muncul terutama selain faktor 104 Principles of International Law Recognized in the Charter of the Nürnberg Tribunal and in the Judgment of the Tribunal 1950. 105 Slovenia, Kroasia, Serbia, Bosnia, Montenegro, serta Macedonia.
  • 109. 97 cengkeraman komunis mulai melemah di Federasi Yugoslavia, yaitu: 1. Kelemahan dari institusi pemerintahan pusat Yugoslavia. 2. Timbulnya nasionalisme agresif dalam Serbia. 3. Runtuhnya sistem satu partai komunis di sekitar eropa pada tahun 1990 termasuk Yugoslavia. 4. Nasionalisme Serbia yang meliputi Tentara Rakyat Yugoslavia. 106 Komisi tersebut bertugas meneliti pelanggaran hukum internasional yang terjadi di wilayah tersebut, yang disimpulkan kemudian bahwa memang telah terjadi pelanggaran hukum internasional di wilayah tersebut terutama pelanggaran berat hukum humaniter internasional dan ancaman bagi perdamaian serta keamanan internasional. Selanjutnya DK PBB mengeluarkan resolusi 827 pada tanggal 25 Mei 1993 dengan tujuan pembentukan ICTY (International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991) yang berkedudukan di Den Haag untuk menyikapi permasalahan tersebut. Tujuan pembentukannya sendiri yaitu: 106 Hiariej, op.cit, hal 27
  • 110. 98 1. Membawa ke pengadilan orang-orang yang diduga bertanggungjawab terhadap kejahatan-kejahatan serius hukum humaniter intenasional; 2. Memberikan keadilan kepada korban; 3. Demi menghalangi kejahatan lebih lanjut; 4. Memberikan kontribusi terhadap pemulihan perdamaian dengan meminta pertanggungjawaban dari orang-orang yang bertanggungjawab atas kejahatan-kejahatan serius terhadap hukum humaniter internasional. 107 Seperti yang terlihat pada Pasal 1 Statuta ICTY, ICTY memiliki yurisdiksi hanya pada pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa 1949, kejahatan-kejahatan terhadap hukum- hukum atau kebiasaan perang, genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sedangkan locus dan tempus delicti nya berada di bekas negara Yugoslavia termasuk Macedonia dan Kosovo sejak 1 Januari 1991 sampai dengan tanggal yang akan ditetapkan setelah terlaksananya restorasi perdamaian. 108 Sedangkan ICTR dibentuk setelah terjadinya kejahatan serius di daerah Rwanda, khususnya menyangkut pembantaian suku tutsi oleh suku hutu. Pembentukan ICTR ini diawali dengan pengiriman komisi ahli oleh Dewan Keamanan PBB yang bertugas melakukan 107 Lihat pertimbangan dalam Security Council Resolution 827 (1993) tentang pendirian ICTY. 108 Pasal 8 Statuta ICTY
  • 111. 99 investigasi dan membuat rekomendasi tentang grave violations of international humanitarian law dan evidence of possible acts of genocide di Rwanda. Komisi Ahli ini kemudian pada tanggal 29 Septmeber 1994 menyerahkan laporan awalnya kepada DK PBB dengan merekomendasikan dibentuknya mahkamah kejahatan internasional untuk mengadili pelaku kejahatan perang dan genosida di Rwanda sejak tanggal 6 April 1994. DK PBB sendiri kemudian pada tanggal 8 November 1994 memutuskan untuk mendirikan ICTR (the International Criminal Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Genocide and Other Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Rwanda and Rwandan Citizens responsible for genocide and other such violations committed in the territory of neighbouring States) dengan Resolusi DK PBB No 995 dan diperkuat dengan Resolusi DK PBB No 977 tanggal 22 Februari 1995 tentang kedudukan ICTR di Arusha, Tanzania. Yurisdiksi ICTR sendiri meliputi genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pelanggaran pasal 3 Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan II. Kejahatan yang dilakukan pun terbatas pada jangka waktu antara 1 Januari - 31 Desember 1994 dengan ketentuan kejahatan oleh orang Rwanda dan non warga negara Rwanda di wilayah teritorial Rwanda dan negara tetangganya. 109 109 Pasal 1 Statuta ICTR
  • 112. 100 Baik ICTY dan ICTR menekankan adanya pertanggungjawaban individu110 yang merupakan prinsip-prinsip turunan dari Nuremberg Trial. 111 d. Masa ICC (Internasional Criminal Court) Penyusunan Statuta ICC telah melalui sejarah perjalanan yang panjang, dirintis sejak tahun 1950 oleh Komisi Hukum Internasional yang telah diberi mandat oleh Majelis Umum PBB. Ide tentang suatu mahkamah kejahatan internasional permanen itu sendiri terus bergulir semenjak Perang Dunia II, walaupun gagasan ini sempat beku mengikuti Perang Dingin yang melingkupi antara Blok Barat dengan Blok Timur. Sebenarnya ide tersebut pernah muncul kembali pada sidang Majelis Umum PBB pada tahun 1989. Diusulkan oleh Trinidad dan Tobago, terkait dengan meningkatnya lalu lintas perdagangan narkoba khususnya di kawasan Karibia, proposal tersebut sempat tidak terlalu diperhatikan hingga akhirnya terjadi pertumpahan darah di daerah Balkan. Pada tahun 1994, Komisi Hukum Internasional telah berhasil menyelesaikan Draft Statuta pertama. Selanjutnya dibentuk suatu panitia persiapan yang berkaitan dengan mahkamah kejahatan 110 Pasal 6 Statuta ICTR dan pasal 7 Statuta ICTY 111 Hal ini juga dapat kita lihat dalam yurisdiksi pengadilan Belgia yang dalam UU nasionalnya menyatakan bahwa Belgia dapat mengadili pelaku pelanggaran berat HAM.
  • 113. 101 internasional permanen berdasarkan sidang Majelis Umum PBB, yaitu UN Preparatory Committee on the Establishment of International Criminal Court (PrepCom) dengan mandat merancang ”a widely acceptable consolidated text of a convention, to be submitted to a diplomatic conference of a plenipotentiaries.” 112 Pada tahun 1996, Komisi Hukum Internasional telah berhasil menyepakati Draft final menge nai, ”Code of Crimes Against the Peace and the Security of Mankind”. Kedua Draft Code tersebut merupakan karya ahli hukum internasional yang sangat monumental di dalam mempersiapkan Statuta ICC atau Mahkamah Pidana Internasional. Sejalan dengan resolusi Sidang Majelis Umum PBB tahun 1996 dan 1997, telah diselenggarakan Konferensi Diplomatik mengenai Pembentukan ICC di Roma pada tanggal 15 Juni 1998 sampai dengan tanggal 17 July 1998, diikuti oleh 160 negara anggota Delegasi termasuk Indonesia. Statuta ICC a Statuta tau Roma telah diadopsi pada tanggal 17 Juli 1998 dan telah berlaku efektif sejak tahun 2002, sampai saat ini telah tercatat 120 negara penandatangan, dan 104 negara peratifikasi, diantaranya, termasuk di Asia yaitu Kamboja (ratifikasi tanggal 11 April 2002) dan Timor Timur (ratifikasi pada tanggal 6 September 2002). Perlu diketahui pada saat adopsi Statuta Roma, 120 negara peserta setuju 112 General Assembly Resulotion No 5216 (LII)
  • 114. 102 mengadopsi Statuta Roma, 7 negara peserta menolak termasuk Amerika Serikat, dan 21 negara peserta menyatakan abstain. Sampai saat ini belum ada satupun negara Uni Emirat dan negara teluk yang meratifikasi Statuta Roma, begitupula negara anggota ASEAN. Bahkan anggota tetap Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat, Rusia, China, tidak meratifikasi statuta tersebut dengan berbagai pertimbangan kepentingan nasional dan internasional yang dihadapi baik sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Walaupun anggota DK PBB seperti AS, Rusia, dan China belum meratifikasi Statuta Roma, hal ini tidak berarti kehadiran ICC dalam dunia internasional akan mengundang suatu permasalahan. Justru hal ini semakin menunjukkan adanya upaya penghormatan dan pemajuan terhadap hak- hak asasi manusia dan perdamaian dunia dari kebanyakan negara-negara di dunia. Berdasarkan Statuta Roma, ICC merupakan pengadilan permanen yang akan menyidik dan mengadili individu- individu yang melakukan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter dan HAM, yaitu kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, dan kejahatan agresi. 113 Tentunya hal ini butuh kerjasama nasional dan intenasional dalam penegakannya. 113 Pasal 5 Statuta Roma.
  • 115. 103 Sifat permanen dari pengadilan ini salah satunya adalah untuk menghapus praktek impunitas yang terjadi, terutama selama Perang Dingin. Hal ini berkaitan dengan fakta bahwa selama Perang Dingin, pelaku kejahatan internasional dan pelanggar berat HAM sering diuntungkan dengan karakteristik kondisi politik Perang Dingin yang sering menenggelamkan isu- isu demokrasi dan HAM. 114 Ketika Perang Dingin berakhir, beban negara untuk menggalang mitra ideologis selama perang berlangsung berangsu- angsur menghilang sehingga menciptakan ruang untuk diperhatikannya aspek HAM. Pendirian ICTY dan ICTR merupakan pesan langsung yang mengatakan bahwa praktek impunitas harus diakhiri. Hal ini bisa kita lihat dalam permohonan ekstradisi terhadap Augusto Pinochet, ekstradisi Ricardo Cavallo (perwira AL Arge ntina yang dituduh melakukan Genosida) ke Spanyol, diseretnya Hissene Habre (mantan presiden Chad) ke depan pengadilan Senegal, serta usulan pembentukan pengadilan HAM ad hoc untuk kasus Timor-Timur di Indonesia. 115 Seperti halnya Bassiouni yang mengemukakan bahwa salah satu upaya untuk menghentikan impunitas adalah 114 Ifdhal Khasim, “Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Nasional dan Internaional”, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Jakarta, 2003, hal 447 115 Siswanto, op.cit, hal 11
  • 116. 104 dengan penghukuman melalui institusi internasional (international prosecutions). 116 Melihat substansi konsiderans yang termuat dalam Preamble Statuta Roma 117 , secara jelas tampak bahwa pembentukan ICC sebenarnya memiliki la tar belakang ideal yang sama dengan pembentukan mahkamah- mahkamah kejahatan internasional ad hoc sebelumnya. Pembentukan ICC dan mahkamah-mahkamah ad hoc itu dapat dipandang sebagai institusionalisasi gagasan anti- impunitas yang memiliki dimensi keadilan retributif dan pencegahan kejahatan (crime prevention). 118 Hal ini senada dengan pendapat LaFave, yang dikutip oleh Ari Siswanto, tentang lima fungsi hukum pidana, yaitu119 : 1. Retribution, yang mengandung arti bahwa hukum pidana dipergunakan untuk memberikan balasan dan penderitaan yang setimpal bagi pelaku tindak pidana berdasarkan prinsip an eye for an eye; 2. Detterence, yang berarti mencegah orang lain atau pelaku untuk melakukan (lagi) tindak pidana; 116 ibid, hal 12 117 Preamble Statuta Roma,“ The state parties to this statute determined to put an end to impunity for the perpetrator of these crimes and thus to contribute to the prevention of such crimes.” 118 Muladi, op.cit, hal 430; lihat juga Kasim, op.cit, hal 448 119 LaFave dalam Ari Siswanto, op.cit, hal 14
  • 117. 105 3. Denunciation, yakni menegaskan bahwa tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelakunya adalah tindakan salah; 4. Incapacitation, menjaga (melalui lembaga penahanan) supaya pelaku tidak mampu lagi melakukan tindak pidana; dan 5. Rehabilitation, memperbaiki pelaku tindak pidana Melihat kans yang ada, memang perlu waktu untuk mekanisme penegakan hukum internasional. Terlebih lagi terkadang proses- proses dalam hubungan internasional lebih menekankan aspek politik. Merupakan sebuah jaminan bahwa ICC pun akan menjadi bahan tertawaan masyarakat internasional ketika tidak mampu menjaring pelaku kejahatan internasional dari negara adidaya. Kebutuhan utama dalam penegakan ini adalah kerjasama internasional antara negara-negara dunia untuk menjunjung tinggi ICC sehingga dengan sendirinya hukum akan memberikan keamanan dan perdamaian dunia, seperti cita-cita di dalam Piagam PBB.
  • 118. 106 2. Status dan Yurisdiksi ICC a. Status Hukum ICC Pasal 1 Statuta Roma 1998 menyebutkan bahwa ICC “...shall be a permanent institution and shall have the power to exercise its jurisdiction over persons for the most serious crimes of international concern, ...and shall be complementary to national criminal jurisdictions.” Berdasarkan ketentuan tersebut, terlihat bahwa ICC merupakan mahkamah permanen yang ditujukan untuk menjadi institusi yang berdiri dalam jangka panjang. Konsekuansinya adalah permasalahan mengenai status hukum dari ICC menjadi hal yang krusial. Hal ini selain menyangkut performa ICC dalam hubungan internasional, tentunya juga mengenai sejauh mana pelaksanaan fungsi dan serta pencapaian tujuan ICC itu sendiri. Secara umum hal ini akan dikaitkan dengan setidaknya dua aspek yang saling berkaitan, yaitu legal personality (personalitas hukum) dan legal capacity (kapasitas hukum). Personalitas hukum menyangkut kualitas suatu organisasi selaku subyek hukum internasional sedangkan kapasitas hukum terkait dengan kemampuan organisasi internasional melakukan tindakan hukum. 1. Personalitas Hukum Sebagai institusi internasional, ICC memiliki International Legal Personality. Hukum internasional
  • 119. 107 menempatkan International Legal Personality sebagai status yang memungkinkan suatu entitas dianggap sebagai subyek hukum intenasional tersendiri yang dapat memiliki hak dan sekaligus dibebani kewajiban berdasarkan norma- norma hukum internasional, 120 atau seperti istilah menurut Harris, di dalam “personality” terkandung makna bahwa suatu entitas merupakan “legal actor.”121 Gagasan mengenai personalitas hukum telah digambarkan dengan baik dalam pernyataan Mahkamah Internasional tentang organisasi internasional khususnya PBB. Mahkamah tersebut menyatakan: The Court stresses, further, the important political tasks of the Organization: the maintenance of international peace and security. Accordingly the Court concludes that the Organization possessing as it does rights and obligations, has at the same time a large measure of international personality and the capacity to oprate upon an international plane. 122 Pendapat ini menyatakan bahwa PBB merupakan “international person.” Senada menurut Maryan Green, yang dikutip oleh Ari Siswanto, yaitu: “ endowment of the an intenational organizations with a legal personality in 120 J.G Starke, 1989, Pengantar Hukum Internasional II, Sinar Grafika, Jakarta, hal 798 121 Harris, op.cit, hal 101 122 Advisory Opinion of 11 April 1949, Reparations for Injuries Suffered in the Service of the United Nations.
  • 120. 108 public international law is therefore a ‘sine qua non’ of achieving the object for which the organization was set up.”123 ICC sendiri jika kita perhatikan merupakan organ yang mau tidak mau harus berkerjasama dengan negara- negara dan organisasi internasional lainnya. Oleh sebab itu penegasan status personalitas hukum ini sangat penting terkait pelaksanaan fungsi dan pencapaian tujuan- tujuannya. 2. Kapasitas Hukum Hakikat dari international legal personality adalah kapasitas untuk memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Kapasitas hukum akan memberikan suatu organisasi internasional kewenangan-kewenangan melakukan tindakan hukum antara lain mencakup tindakan untuk melakukan perjanjian, mendapat dan memindahtangankan barang, serta melakukan proses hukum. 124 123 Maryan Green dalam Siswanto, op.cit, hal 34 124 Resolusi Majelis Umum PBB 12 November 1947 tentang Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies.
  • 121. 109 b. ICC dan Pengadilan Nasional Hubungan antara ICC dengan pengadilan nasional dapat kita temukan juga dalam preamble dan pasal 1 Statuta Roma, yaitu “shall be complementary to national criminal jurisdiction” yang berarti hubungan antara ICC dengan pengadilan nasional bersifat komplementer atau pelengkap atas pengadilan nasional. Hal ini mengingat bahwa kepentingan kewibawaan suatu negara untuk mengadili sendiri terlebih dahulu kejahatan yang dilakukan di negaranya. Pengaturan ini merupakan hikmah yang diambil ketika lepasnya pelaku kejahatan yang seharusnya dapat diadili pasca PD I sehingga pada PD II ditentukan aturan yang lebih pasti seperti dalam Deklarasi Moskow. Piagam London dalam Nuremberg Trial menjamin keberadaan Deklarasi Moskow seperti yang dinyatakan dalam Pasal 4, yaitu “nothing in this agreement shall prejudice the provisions established by the Moscow Declaration concerning the return of war criminals to the countries where they committed their crime.” Deklarasi Moscow tanggal 30 Oktober 1943 sendiri menyatakan bahwa kewenangan mengadili orang-orang Jerman yang melakukan kejahatan selama Perang Dunia II didasarkan pada negara tempat kejahatan tersebut dilakukan. 125 125 Lihat pertimbangan Piagam London 8 Agustus 1945
  • 122. 110 Pendekatan yang dilakukan oleh ICTY dan ICTR agak berbeda dari Nuremberg Trial. Walau adanya pengakuan terhadap kewenangan pengadilan nasional126 , kedua statuta tersebut menyatakan bahwa ICTY dan ICTR memiliki posisi yang lebih tinggi daripada pengadilan-pengadilan nasional. 127 Sedangkan mengenai ICC, seperti yang sudah dinyatakan sebelumnya bahwa ICC merupakan pelengkap dari pengadilan nasional. Namun melalui pasal 17 Statuta Roma, walaupun tidak secara eksplisit, dijelaskan bahwa ICC memiliki hubungan superior terhadap pengadilan nasional. Hubungan ini muncul apabila terkait dengan kasus-kasus tertentu yang berdasarkan pasal 17 (1) Statuta Roma dinyatakan dapat diterima ( dmissible) oleh ICC. Kasus- a kasus yang dimaksud adalah: 1. Kasus tersebut sedang diperiksa atau dituntut oleh Negara yang memiliki yurisdiksi atas kasus tersebut, kecuali Negara tersebut tidak bersedia (unwillingness) atau tidak mampu (inability) melaksanakan penyidikan atau penuntutan; 128 126 Pasal 9 (1) Statuta ICTY dan Pasal 8 (1) ICTR 127 Pasal 9 (2) Statuta ICTY dan Pasal 8 (2) ICTR 128 Pasal 17 (1) (a) Statuta Roma
  • 123. 111 2. Kasus tersebut telah diselidiki oleh Negara yang memiliki yurisdiksi atas kasus tersebut dan Negara telah memutuskan untuk tidak melakukan penuntutan terhadap orang tersebut, namun keputusan untuk tidak melakukan penuntutan tersebut dihasilkan dari ketidaksediaan atau ketidakmampuan dari Negara untuk melaksanakannya; 129 Selain itu, dalam kaitannya untuk mengesampingkan proses pengadilan nasional, ICC juga dapat berperan jika: 1. Proses pengadilan yang telah dijalankan ternyata bertujuan untuk melindungi orang yang dimaksud dari pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana di dalam wilayah yurisdiksi ICC; 130 dan 2. Proses pengadilan, dengan me rujuk pada norma-norma peradilan yang diakui oleh hukum internasional, tidak dilakukan secara mandiri dan juga dengan niat dan cara yang tidak konsisten untuk menegakkan keadilan. 131 129 Pasal 17 (1)(b) Statuta Roma 130 Pasal 20 (3)(a) Statuta Roma 131 Pasal 20 (3)(b) Statuta Roma
  • 124. 112 Kondisi seperti ini menggambarkan bahwa ICC pada dasarnya merupakan pelengkap pada pengadilan nasional, akan tetapi dalam keadaan tertentu diakui adanya primacy dari ICC. 132 c. ICC dan PBB ICC merupakan organisasi internasional yang bersifat independen. Meskipun pada pelaksanaan fungsi dan pencapaian tujuannya, ICC perlu didukung oleh PBB. Hal ini secara eksplisit dapat kita temukan pada Statuta Roma bahwa adanya kehendak jalinan hubungan antara ICC dengan PBB berupa agreement.133 Selain berupa agreement, keterkaitan antara ICC dengan PBB juga tampak dalam hal berikut: 1. DK PBB berdasarkan Bab VII Piagam PBB merupakan salah satu pihak yang dapat menentukan situasi dugaan pelanggaran untuk ditindaklanjuti oleh penuntut umum ICC;134 132 Muladi, “International and Internationalized Criminal Courts dalam Rangka Ikut Serta Menciptakan Perdamaian dan Keamanan Internasional”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 7, No 2, September 2004, hal 112 133 Pasal 2 Statuta Roma. 134 Pasal 13 (b) Statuta Roma.
  • 125. 113 2. PBB bisa menjadi sumber informasi tambahan bagi penuntut umum ICC untuk mengevaluasi informasi awal yang diterimanya; 135 dan 3. Sekretaris Jenderal PBB bisa menjadi saluran komunikasi berkenaan dengan pernyataan negara- negara mengenai permintaan kerjasama dengan ICC. 136 d. Yurisdiksi ICC Yurisdiksi pada dasarnya adalah suatu bentuk kewenangan (power) yang dimiliki oleh pengadilan, yang memberikan kekuasaan pada pengadilan itu untuk memeriksa kasus, menerapkan hukum, dan mengambil keputusan atasnya. Black’s Law Dictionary mendefinisikan yurisdiksi sebagai: ...The power of the court to decide a matter in controversy and presupposes the existence of a duly constituted court with control over the subject matter and the parties. It defines the powers of courts to inquire into facts, aply the law, make decisions, and declare judgement. It exists when court has cognizance of class of cases involved, proper parties are present, and point to be decided is within powers of court... 137 135 Rule 104 (2) Rules of Procedure and Evidence. 136 Rule 176 (1) Rules of Procedure and Evidence. 137 Garner, op.cit, hal 853
  • 126. 114 Yurisdiksi ICC terbatas pada empat hal, yaitu wilayah (teritorial), waktu, materi perkara, dan person. 1. Yurisdiksi Teritorial Secara umum, Statuta Roma menegaskan bahwa ICC bisa menjalankan fungsi dan kewenangannya di wilayah Negara Pihak dalam Statuta Roma. Namun ICC pun dapat menjalankan kewenangannya di wilayah Negara bukan Pihak asalkan adanya perjanjian khusus untuk itu. 138 Statuta Roma juga mengatur bahwa yurisdiksi teritorial ICC tergantung pada inisitaif pengajuan kasus ke ICC. Apabila suatu kasus diajukan ke Penuntut Umum ICC oleh Negara Pihak atau diselidiki atas inisiatif sendiri Penuntut Umum ICC, maka negara tempat terjadinya kejahatan ataupun negara dari kewarganegaraan pelaku haruslah Negara Pihak dalam Statuta Roma. 139 Sementara itu, apabila suatu kasus diajukan kepada Penuntut Umum ICC oleh DK PBB dalam rangka pengambilan tindakan berdasarkan Bab VII Piagam PBB, Statuta Roma tidak menegaskan tentang aspek teritorialitas 138 Pasal 4 (2) Statuta Roma 139 Pasal 12 (2) Statuta Roma
  • 127. 115 tempat terjadinya pelanggaran (locus delicti) maupun aspek nasionalitas pelakunya. 140 Statuta Roma juga menyiratkan bahwa Negara bukan Pihak dalam Statuta Roma dapat memiliki posisi yang sama dengan Negara Pihak, sepanjang negara itu menyatakan suatu deklarasi bahwa negara tersebut tunduk pada yurisdiksi ICC. 141 Sedangkan dalam hal kapal dan pesawat udara dianggap sebagai wilayah dari negara tempat kapal atau pesawat udara itu didaftarkan. 142 2. Yurisdiksi Rationae Temporis Salah satu prinsip dalam hukum yang menyangkut asas legalitas adalah “nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali.” Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dianggap melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana apabila sebelumnya tidak ada kriminalisasi formal terhadap tindakan yang dilakukannya tersebut, dalam bahasa lainnya adalah seseorang tidak dapat dituntut telah melakukan suatu tindakan pidana apabila pada saat 140 Pasal 13 Statuta Roma 141 Pasal 12 (2) dan Pasal 12 (3) Statuta Roma 142 Pasal 12(2)(a) Statuta Roma
  • 128. 116 terjadinya tindakan tersebut, tindakan tersebut belumlah menjadi suatu tindakan pidana. Pasal 11 Statuta Roma mengakomodir prinsip ini dengan tidak adanya upaya penerapan asas retroaktif dalam ICC. Statuta Roma menerangkan bahwa yurisdiksi ICC hanya terhadap kejahatan yang dilakukan setelah Statuta Roma berlaku. 143 Menurut pasal 126 Statuta Roma, statuta akan mulai berlaku dua bulan setelah penyimpanan ratifikasi yang ke-60. Sehingga jika melihat fakta bahwa ratifikasi ke-60 terjadi pada tanggal 11 April 2002, maka Statuta Roma mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2002. Ketentuan lain mengenai asas legalitas ini dapat ditemukan dalam pasal 23 dan 24 (1) Statuta Roma. Pasal 23 menyatakan “a person convicted by the court may be punished only in accordance with this statute.” Sedangkan pasal 24 (1) me ngatur bahwa tidak seorang pun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan statuta atas perbuatan yang dilakukan sebelum berlakunya statuta. Penyusunan asas legalitas dalam Statuta Roma ini dirasa perlu mengingat bahwa mahkamah- mahkamah 143 Pasal 11 (1) Statuta Roma
  • 129. 117 kejahatan internasional sebelum ICC melakukan penyimpangan terhadap asas legalitas, yang merupakan asas penting dalam hukum pidana terkait keadilan di masyarakat. 144 Berbeda dengan Nuremberg Trial, ICTR, dan ICTY yang dibentuk untuk merespon suatu kejadian tertentu, ICC dibentuk untuk mengantisipasi pelanggaran- pelanggaran yang akan terjadi seterusnya dari tanggal berlakunya ICC dalam hukum internasional. 3. Yurisdiksi Rationae Personae Yurisdiksi ini menerangkan tentang terhadap siapa saja suatu pengadilan memiliki kewenangan untuk mengadili. Hal ini ditegaskan dalam Statuta Roma bahwa yurisdiksi ICC mengikat terhadap orang (natural persons).145 Penegasan ini juga dilengkapi ketentuan bahwa orang- orang yang melakukan kejahatan yang masuk dalam yurisdiksi ICC harus mempertanggungjawabkannya secara individu. 146 144 Pasal 1 Statuta ICTY menentukan yurisdiksi temporis ICTY mencakup pelanggaran- pelanggaran yang dilakukan sejak tahun 1991. Pasal 1 Statuta ICTR menentukan yurisdiksi temporis ICTR mencakup pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan antara tanggal 1 Januari 1994 hingga 31 Desember 1994. 145 Pasal 25 (1) Statuta Roma. 146 Pasal 25 (2) Statuta Roma
  • 130. 118 Perkembangan mahkamah kejahatan internasional pasca Nuremberg Trial sedikit banyak diwarnai oleh Principles of International Law Recognized in the Charter of the Nürnberg Tribunal and in the Judgment of the Tribunal yang disusun oleh Komisi Hukum Internasional. Salah satu prinsip yang sangat krusial adalah “any person who commits an act which constitutes a crime under international law is responsible therefore and liable for punishment” yang menerapkan adanya pertanggungjawaban individu. 147 Selaras dengan prinsip tersebut, Statuta ICTY dan ICTR menyatakan bahwa setiap orang yang merencanakan, mendorong, memerintahkan, melakukan, membantu atau bersekongkol di dalam perencanaan, persiapan dan pelaksanaan kejahatan yang dicakup oleh statuta dinyatakan memikul tanggung jawab pidana secara individual. 148 Penegasan terhadap pertanggungjawaban individu tersebut dijelaskan bahwa walaupun posisi pelaku, baik sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan maupun sebagai pejabat pemerintah tidak membebaskan pelaku tersebut dari 147 Principle I Principles of International Law Recognized in the Charter of the Nürnberg Tribunal and in the Judgment of the Tribunal 148 Pasal 7 (1) Statuta ICTY dan pasal 6 (1) ICTR
  • 131. 119 tanggung jawab pidana dan tidak pula meringankan pidana yang dijatuhkan. 149 Selain itu seorang atasan tidak akan luput dari tanggung jawab pidana atas tindak pidana yang dilakukan bawahannya jika 150 : a. Ia mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa bawahannya akan atau telah melakukan tindak pidana, dan b. Ia gagal mengambil tindakan yang dipelukan guna mencegah tindak pidana itu atau guna menghukum pelakunya. Kenyataan bahwa seseorang melakukan perintah atasan (superior order) juga tidak membebaskan seseorang tersebut dari pertanggungjawaban pidana, walau dapat dijadikan alasan peringanan pidana. Tanggung jawab individu juga dinyatakan secara eksplisit dalam Statuta Roma. 151 Posisi pelaku juga tidak menghapuskan atau meringankan pertanggungjawaban pidana seseorang. 152 Seorang komandan yang dalam hal ini bawahannya melakukan 149 Pasal 7 (2) Statuta ICTY dan pasal 6 (2) ICTR 150 Pasal 7 (3) Statuta ICTY dan pasal 6 (3) ICTR 151 Pasal 25 Statuta Roma. 152 Pasal 27 Statuta Roma.
  • 132. 120 perbuatan pidana pun bernasib sama untuk dapat dimintai pertanggungjawabannya. 153 Perintah atasan juga bukan suatu upaya yang dapat melepaskan diri dari yurisdiksi ICC terhadap kejahatan yang telah dilakukan. 154 4. Yurisdiksi Rationae Materiae Yurisdiksi terakhir dalam ICC adalah menyangkut materi dari jenis-jenis kejahatan yang diatur dalam Statuta Roma. Kejahatan-kejahatan tersebut diatur dalam pasal 5 hingga pasal 8 Statuta Roma, yaitu: 1. Genosida (genocide); 2. Kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity); 3. Kejahatan perang (war crimes); dan 4. Kejahatan agresi (the crime of agression). Kualifikasi kejahatan genosida dalam Statuta Roma pada dasarnya tidak berbeda dari Statuta ICTY dan ICTR. Sedangkan kualifikasi kejahatan terhadap kemanusiaan secara prinsip sama dengan kualifikasi dalam Statuta ICTR, meskipun dalam Statuta Roma unsur- unsur kejahatan 153 Pasal 28 Statuta Roma. 154 Pasal 33 Statuta Roma.
  • 133. 121 tersebut dijabarkan lebih rinci. Pengertian kejahatan perang di dalam Statuta Roma mencakupi tindakan-tindakan berikut: 1. Grave breaches of the Geneva Conventions of 1949; 2. Serious violations of the laws and customs applicable in international armed conflict; 3. Serious violations of article common to the four Geneva Conventions of 1949; dan 4. Serious violations of the laws and customs applicable in armed conflicts of an international character. Sedangkan mengenai kejahatan agresi, belum terdapat kesepakatan dari negara-negara peserta konvensi mengenai definisinya dan cara-cara untuk menerapkan yurisdiksi tersebut. 155 Jadi berdasarkan Statuta Roma, hanya atas kejahatan-kejahatan tersebut di atas, seseorang individu dapat diadili di dalam ICC. 155 Muladi, op.cit, hal 115
  • 134. 122 B. Pengaruh Hak Imunitas Kepala Negara Terhadap Pelaksanaan Yurisdiksi ICC ICC merupakan sebuah pengadilan permanen yang didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional. 156 Tujuan ini selaras dengan pengakuan Statuta Roma yang menekankan bahwa pelanggaran terhadap kejahatan serius dapat menggoncang tatanan masyarakat internasional dan perlunya pemulihan keadaan dengan adanya penegakan terhadap keadilan. 157 Keadilan ini sebelumnya bisa dikatakan sulit untuk dicapai karena kebanyakan pelaku kejahatan internasional merupakan pejabat negara di masing- masing negaranya. Hak imunitas yang melekat pada pejabat negara terutama kepala negara akan memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap penikmat hak tersebut. Hal ini dimaksudkan agar pejabat negara dapat menjalankan tugas dan perannya dengan baik. Kelancaran peran ini diharapkan akan membawa kesejahteraan dan kebaikan pada masyarakat dan negara. Pengaturan hak imunitas dapat kita temukan dalam hukum internasional dan nasional. Fakta ini merupakan bukti sejarah bahwa memang pengaturan tentang hak imunitas memiliki urgensi dalam praktek 156 Preamble Statuta Roma 157 ibid
  • 135. 123 kenegaraan. Namun bukan berarti hal ini mutlak diemban oleh seorang kepala negara. Walaupun hukum internasional mengakui adanya kekebalan hukum, pejabat negara yang melanggar hukum internasional tetap harus diproses sesuai hukum internasional karena dalam hukum internasional setiap individu mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini lah yang kemudian berkembang dalam praktek pengadilan internasional kontemporer. Preamble Statuta Roma dapat dijadikan acuan perkembangan tersebut yang memang kemudian menjadi salah satu latar belakang pembentukan ICC. Muladi sendiri mengatakan pada dasarnya latar belakang pembentukan ICC dapat dibedakan menjadi dua, yaitu general spirit dan specific spirit.158 General spirit pembentukan ICC adalah semangat universal untuk mengamankan penghormatan terhadap HAM dan kebebasan dasar (human rights and fundamental freedom), sedangkan specific spirit dapat diidentifikasikan dari berbagai semangat untuk merealisasikan hal- hal sebagai berikut: a. Menciptakan keadilan bagi semuanya (o achieve justice for t all); 158 Muladi pada Supriyadi, “Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Internasional”, Mimbar Hukum, No 43/II, 2003
  • 136. 124 b. Mengakhiri praktek “impunity”, yaitu sikap mengabaikan tanpa memberikan hukuman terhadap para pelaku pelanggaran berat HAM; c. Membantu mengakhiri konflik; d. Memperbaiki kekurangan dan kelemahan dari berbagai pengadilan ad hoc yang pernah ada karena dipandang telah menerapkan apa yang dinamakan “selective justice.”; e. Mengambil alih perkara, apabila lembaga pengadilan nasional tidak mau atau tidak mampu memproses pelanggaran berat HAM; dan f. Mencegah timbulnya kejadian serupa di masa akan datang. Semangat tersebut mengakomodir terhadap adanya peranan individu sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas kejahatan internasional yang telah dilakukannya. Semangat ini selain diharapkan akan meniadakan praktek impunitas tetapi juga adanya penelaahan kembali penyematan hak imunitas kepada kepala negara dalam hukum internasional. Mengingat beban dari semangat tersbut yang demikian besar, tidak salah pula jika memang imunitas dalam Statuta Roma menjadi salah satu topik ketentuannya. Statuta Roma sendiri, dalam kaitannya dengan imunitas, menganut asas pertanggungjawaban pidana perorangan
  • 137. 125 (individual criminal responsibility). Sehingga jelas ancaman terhadap pelucutan imunitas dalam kasus pelanggaran berat HAM akan menghantui pelaku pelanggaran berat HAM, terutama kepala negara. Secara ekplisit Statuta Roma, dengan kalimat yang bersifat ”mandatory obligation”, melarang negara mengambil alih tanggung jawab individual dari orang- orang yang diduga kuat atau telah terbukti melakukan pelanggaran berat HAM yang menjadi yurisdiksi ICC. Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban pidana individu tersebut, Statuta Roma menganut prinsip non-impunity sebagaimana ditegaskan di dalam Preamble Statuta Roma alinea kelima, ” put an end to impunity to for the perpetrators of threse crimes..”. Alinea kelima ini merupakan konsekuensi logis dari bunyi alinea keempat, yang menegaskan, ”that the most serious crimes of concern to the international community as a whole must not go unpunished...”. Prinsip ”non-impunity” mengandung konsekuensi logis penyidikan kasus pelanggaran berat HAM harus sampai menjangkau ”senior state officials” di negara yang bersangkutan sehingga ICC memerlukan kerjasama dari negara yang bersangkutan untuk melaksanakan penangkapan dan penahanan terhadap yang bersangkutan. Implementasinya sudah tentu prinsip ini akan berbenturan dengan hak imunitas pelaku yang memiliki jabatan publik seperti kepala negara atau para menteri. Prinsip ” par in parem non habet imperium” (an equal has no power over an equal), dalam konteks imunitas di Statuta Roma ini, juga tidak akan berlaku karena ICC yang memiliki dan berwenang
  • 138. 126 melaksanakan yurisdiksi atas tindakan penangkapan dan penahanan tersebut sedangkan negara tidak memiliki kewenangan tersebut (dalam konteks unwilling dan inabilty negara). 159 Kaitan imunitas dengan kewenangan negara bersangkutan, penulis berpendapat bahwa hal tersebut dapat kita telaah sebagai berikut: 1. Kepala negara sebagai lambang kedaulatan negara, berdasarkan kekuasaan, dapat menghambat proses pemeriksaan dan penuntutan terhadap dirinya dalam kasus-kasus di lingkup pengadilan domestik. 2. Posisi sebagai lambang kedaulatan negara pun malah akan mendorong pemerintah nasional untuk tidak mengadakan penuntutan terhadap kepala negara karena hal ini menyangkut harkat dan martabat negara, mengingat anggapan tindakan yang dilakukan kepala negara merupakan tindakan negara. 3. Proses pengadilan terhadap kepala negara berkuasa dianggap sebagai pengadilan terhadap kedaulatan negara. 4. Proses pengadilan nasional pun disinyalinir malah justru akan memberikan pengakuan terhadap hak imunitas kepala negara sehingga akan mempersulit proses pada pengadilan internasional. 159 Pasal 17 Statuta Roma
  • 139. 127 5. Proses pengadilan terhadap kepala negara yang berkuasa akan menimbulkan kekacauan besar di negaranya. Sehingga dengan ini kewenangan mengadili dari ICC dapat diambil alih oleh pengadilan nasional berdasarkan prinsip komplementer yang dianut oleh ICC. Apalagi mengingat belum adanya ukuran pasti dan efektif mengenai sejauh manakah ICC dapat mengambil alih kasus dalam pengadilan nasional dengan landasan ketidakmampuan dan ketidakmauan dari negara bersangkutan. Statuta Roma juga memuat ketentuan tentang, ”Irrelevance of official capacity” sebagaimana diatur dalam Pasal 27 (1) dan (2). Pasal 27 (1) menyatakan: This Statute shall apply equally to all persons without any distinction based on official capacity. In particular, official capacity as a Head of State or Government, a member of a Government or parliament, an elected representative or a government official shall in no case exempt a person from criminal responsibility under this Statute, nor shall it, in and of itself, constitute a ground for reduction of sentence Sedangkan Pasal 27 (2) yang merupakan konsekuensi hukum dari (1) menegaskan bahwa, “Immunities or special procedural rules which may attach to the official capacity of a person, where under national law or international law, shall not bar the Court from exercising its jurisdiction over such a person.” Penafsiran hukum atas ketentuan Pasal 27 ini
  • 140. 128 menimbulkan perdebatan hangat di kalangan ahli hukum internasional. 160 Perdebatan ini terbagi menjadi dua, yaitu di satu sisi yang berpendapat bahwa Statuta Roma bertujuan untuk memperkuat penegakkan HAM dalam pelanggaran berat HAM dan sisi lainnya yang berpendapat bahwa hal tersebut bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara yang telah dianut di dalam hukum internasional. 161 Ketentuan Pasal 27 tidak mengakui hak-hak istimewa (privileges) yang dimiliki dan melekat kepada jabatan publik setingkat kepala negara atau menteri atau pejabat publik yang ditugasi atas nama negara di negara asing. Pengaturan ini jelas untuk menyelaraskan keinginan dari Statuta Roma seperti dalam Preamble Statuta Roma mengingat bahwa atrocities terhadap kejahatan-kejahatan di dunia lebih sering dilakukan oleh pejabat yang berwenang, termasuk kepala negara. Penekanan pada pasal 25 dan dilengkapi pasal 27 menerangkan bahwa posisi dan imunitas yang melekat pada kepala negara tidak menjadi hambatan untuk memulai proses pemeriksaan hingga penjatuhan sanksi pidana terhadap kepala negara tersebut. Kekebalan hukum tersebut pada intinya hanya berfungsi dalam kapasitas pelancaran pelaksanaan tugas 160 Romli Artasasmita, “Ratifikasi Statuta ICC: Problema dan Prospeknya”, Rapat Terbatas Pembahasan Statuta ICC (Statuta Roma) di Departemen Pertahanan, Departemen Pertahanan, 10 September 2008, hal 11 161 Prinsip Non Interference
  • 141. 129 akan tetapi ketika dihadapkan ke depan ICC, kekebalan tersebut tidak akan dapat melindungi diri kepala negara dari yurisdiksi ICC. Belum lepas dari ingatan bahwa banyak pejabat negara dan kepala negara yang dibawa ke depan pengadilan internasional. Perkembangan hukum intenasional dari era Nuremberg Trial hingga ICC memberikan pengaruh tersendiri terhadap pengakuan pertanggungjawaban pidana individu dan pelucutan hak imunitas. Kejadian yang paling fenomenal adalah dalam kasus atas Slobodan Milosevic selaku mantan kepala negara Yugoslavia yang dihadapkan ke depan ICTY. Pengadilan atas Milosevic ini memberikan sejarah ilmu pengetahuan, terutama hukum internasional, dalam kaitannya dengan imunitas. Perbuatan pelanggaran berat HAM yang dilakukan oleh dir inya tersebut selama masih menjabat tidak mengenyampingkan kekuatan ICTY untuk menerapkan yurisdiksinya atas Milosevic. Pengadilan kejahatan internasional yang telah berkembang sejak lama ini memang dalam prakteknya baru menimpa individu yang tidak lagi menjabat dan dalam kasus tertentu malah ditimpakan terhadap negara yang kalah perang. 162 Imunitas yang dibahas pun hanya menyangkut substantive immunity. Fenomena terbaru yang terjadi dalam praktek pengadilan internasional adalah dalam kasus Omar Al- Bashir. Omar Al- Bashir merupakan kepala negara pertama di dunia, yang masih berkuasa, 162 Nuremberg Trial, Tokyo Trial, dan ICTY
  • 142. 130 yang dibebankan surat penangkapan atas dirinya dari sebuah pengadilan internasional, dalam hal ini ICC. Walaupun masih dalam tahap Pre-Trial Chamber, keputusan ICC untuk mengeluarkan surat penahanan atas diri Omar Al-Bashir, merupakan sejarah tersendiri atas adanya upaya pengesampingan hak imunitas yang melekat pada kepala negara yang masih berkuasa. Hal ini bermula dari keputusan DK PBB untuk menyikapi situasi yang terjadi di Darfur, Sudan. Konflik berkepanjangan di Sudan tersebut dirasa akan menimbulkan gangguan keamanan dan mengancam perdamaian dunia, sehingga berdasarkan Bab VII Piagam PBB, DK PBB merasa perlu untuk merespon situasi tersebut dengan mengeluarkan resolusi DK PBB163 pada tanggal 31 Maret 2005. Resolusi ini dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 13(b) Statuta Roma yang mengatakan bahwa ICC memiliki yurisdiksi atas “A situation in which one or more of such crimes appears to have been committed is referred to the Prosecutor by the Security Council acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations.” Penuntut Umum ICC pun kemudian menyikapi resolusi DK PBB kepada ICC tersebut dengan melakukan investigasi berdasarkan Pasal 53 Statuta Roma dan rule 104 Rules of Procedure and Evidence yang diikuti dengan permohonan penangkapan atas Omar Al-Bashir pada 14 Juli 163 UN Security Council Resolution No 1593 (2005)
  • 143. 131 2008.164 ICC kemudian memutuskan berdasarkan “surat permintaan penuntutan berdasarkan pasal 58” bahwa Omar Al- Bashir dianggap bertanggung jawab berdasarkan pasal 25 (3)(a)165 dan mengeluarkan surat penahanan pada tanggal 4 Maret 2009. Penahanan itu sendiri diperlukan dalam rangka pelaksanaan pasal 58 (1)(b), yaitu: 1. To ensure the person's appearance at trial, 2. To ensure that the person does not obstruct or endanger the investigation or the court proceedings, or 3. Where applicable, to prevent the person from continuing with the commission of that crime or a related crime which is within the jurisdiction of the Court and which arises out of the same circumstances. Omar Al-Bashir dianggap telah melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan serta perlu adanya proses penyidikan dan penyelidikan terhadap dirinya. 166 Sebagai kepala negara, Omar Al-Bashir memiliki kemampuan dan pengetahuan atas terjadinya atau upaya untuk pencegahan terjadinya kejahatan tersebut. ICC memiliki keyakinan bahwa Omar Al-Bashir memiliki kontribusi terhadap kejahatan yang dilakukan di 164 ICC-02/05-151-US-Exp dan ICC-02/05-151-US-Exp -Anxsl-89. 165 “Commits such a crime, whether as an individual, jointly with another or through another person, regardless of whether that other person is criminally responsible”; Lihat juga Disenting Opinion Hakim Anita Usacka terhadap "Decision on the Prosecution's Application for a Warrant of Arrest against Omar Hassan Ahmad Al Bashir", Part IV 166 Iihat pertimbangan dalam Arrest Warrant
  • 144. 132 Sudan seperti yang diungkapkan oleh ICC dalam pertimbangan Arrest Warrant, yaitu: 1. that the role of Omar Al Bashir went beyond coordinating the design and implementation of the common plan; 2. that he was in full control of all branches of the "apparatus" of the State of Sudan, including the Sudanese Armed Forces and their allied Janjaweed Militia, the Sudanese Police Force, the NISS and the HAC; and 3. that he used such control to secure the implementation of the common plan; Omar Al- Bashir sendiri dituduh, berdasarkan pasal 25(3)(b) Statuta Roma sebagai pelaku (indirect perpetrator dan indirect co-perpetrator), telah melakukan kejahatan dan bertanggungjawab atas: a. Intentionally directing attacks against a civilian population as such or against individual civilians not taking direct part in hostilities as a war crime, within the meaning of article 8(2)(e)(i) of the Statute; b. Pillage as a war crime, within the meaning of article 8(2)(e)(v) of the Statute; c. Murder as a crime against humanity, within the meaning of article 7(l)(a) of the Statute; d. Extermination as a crime against humanity, within the meaning of article 7(l)(b) of the Statute; e. Forcible transfer as a crime against humanity, within the meaning of article 7(1 )(d) of the Statute; f. Torture as a crime against humanity, within the meaning of article 7(l)(f) of the Statute; dan g. Rape as a crime against humanity, within the meaning of article 7(1)(g) of the Statute; Seperti yang kita ketahui bahwa dalam ICC tidak mengenal imunitas atas kejahatan internasional yang masuk dalam yurisdiksinya. Termasuk dalam kasus Omar Al- Bashir ini, yaitu tidak diakuinya relevansi jabatan kepala negara sebagai keistimewaan pembedaan pemberlakuan statuta berdasarkan Pasal 27 Statuta Roma. Sehingga kasus ini diharapkan
  • 145. 133 akan terus bergulir tanpa perlu khawatir dalam pelaksanaan prosesnya akan dihalang-halangi oleh penempatan imunitas yang berlebihan dari pemerintah Sudan. Akan tetapi tuduhan-tuduhan serius dan berlakunya yurisdiksi ICC terhadap kejahatan yang terjadi di Sudan bukan berarti menjadi alasan kelancaran proses penahanan terhadap Kepala Negara Sudan Omar Al- Bashir. Sampai saat ini, proses terhadap penahanan ini masih mengalami tarik ulur di tingkat internasional. Nampaknya bukan suatu kejutan apabila penahanan terhadap Omar Al- Bashir ini akan berlarut- larut, mengingat bahwa sebelumnya juga di Sudan pernah dikeluarkan surat penahanan atas Ahmad Harun selaku menteri dala m negeri Sudan dan Ali Kushayb selaku pimpinan paramiliter Janjaweed.167 Ketakutan utama dari proses yang berlarut- larut ini adalah terulangnya praktek impunitas yang selama ini terjadi apabila suatu kasus menimpa pejabat negara, terlebih lagi kepala negara. Apalagi kemungkinan tersebut cukup besar mengingat peran Omar Al-Bashir sangat krusial dalam proses perdamaian di Sudan seperti alasan yang pernah dikemukakan oleh the Sudan Workers Trade Unions Federation and the Sudan International Defence Group, yaitu: 1. Issuing such warrants would have grave implications for the peace building process in Sudan and that deference must be given to considerations of national interest and security; 2. That the interests of justice will not be served particularly in light of the Prosecutor's conduct in bringing these applications; 3. That such warrants could entrench the negative perceptions of the ICC and thus contribute to a deterioration of the situation in Sudan; dan 167 Arrest Warrant ICC-02/05-01/07 pada 27 April 2007
  • 146. 134 4. That alternative means of transitional justice and resolution are being and will pursued without the need for any consideration of involvement of the ICC at this stage.168 Peran Omar Al-Bashir yang tidak kecil di pemerintahan menimbulkan ketakutan akan tidak dapat ditegakkannya keadilan melalui penelusuran oleh lembaga penegak hukum yang independen. Terlebih lagi adanya tawar- menawar dari AS melalui DK PBB untuk menawarkan solusi kompromi bagi Bashir. AS mengusulkan agar digelar pemilu presiden di Sudan akhir tahun ini dan Bashir tidak boleh mencalonkan lagi. Sebagai imbalannya, AS akan mendukung pelaksanaan butir 16 dari aturan dasar ICC untuk menunda pelaksanaan perintah penangkapan Bashir selama satu tahun dan dapat diperpanjang. 169 Usulan ini jelas semakin mencuatkan adanya unsur politis dari ICC yang disinyalinir mengakomodir kepentingan AS, Inggris, Israel, dan Prancis untuk menyudutkan Sudan170 . Perlu diingat bahwa Sudan di masa Omar Al- Bashir menjadi negara penghasil minyak yang cukup besar, dan dalam konstelasi perpolitikan internasional, Sudan berhubungan baik dengan Cina, yang sedikit banyak memiliki pertentangan dengan Barat. 171 Hal ini yang dirasa akan menimbulkan tarik ulur di dalam DK PBB dan terkatung- katungnya penegakan hukum kasus Bashir. 168 Application on behalf of Citizens' Organisations of The Sudan in relation to the Prosecutor's Applications for Arrest Warrants of 14 July 2008 and 20 November 2008 169 Kompas, op.cit 170 Kompas, ICC Sarat Kepentingan Politik, Abaikan Hukum, Jum’at 20 Maret 2009 171 Kompas, loc.cit
  • 147. 135 Ketakutan tersebut tentunya akan semakin menekankan bahwa pengadilan internasional tersebut hanya masuk ke dalam suatu cita-cita ideal saja. Itupun ideal yang tentunya akan berbenturan pendapat atas “keefektifan ideal” dari negara yang berbeda-beda, mengingat bahwa pengadilan internasional diwujudkan untuk menciptakan keadilan dunia. Setidaknya harapan bahwa ICC sebagai sebuah entitas subyek hukum internasional yang berwenang untuk mengadili kejahatan internasional telah terbukti dan memiliki pengawalan ketat PBB dari segi teori, sekarang tergantung dari kemauan negara-negara dunia untuk menggelar prakteknya. Keberadaan ICC merupakan pelengkap missing link dalam sistem hukum internasional, yang sampai sebelum terbentuknya ICC didominasi oleh ICJ dengan negara sebagai pihak yang berperkara dan ICC sendiri menerapkan individual responsibility.172 ICC juga berusaha memperbaiki kekurangan dan kelemahan dari pengadilan-pengadilan internasional sebelumnya yang bersifat ad hoc dan menerapkan keadilan selektif terhadap locus dan tempus tertentu. 173 Harapan-harapan ini bermuara pada bahwa ICC dapat menjadi warisan moral bagi mereka yang mendambakan sistem peradilan pidan yang permanen, efektif, dan secara politik tidak mengenal kompromi dan sekaligus merupakan landmark dalam hubungan 172 Muladi, op.cit, hal 421 173 Ibid
  • 148. 136 internasional. 174 Senada dengan Koffie Anan yang menyatakan bahwa ICC sebagai,” a gift of hope to future generations, and a giant step forward in the march forward universal human rights and the rule of law.”175 Oleh karena itu bukanlah alasan apabila perintah penahanan terhadap Omar Al- Bashir tersebut tidak dapat dijalankan, karena syarat-syarat dan fakta yang terungkap sudah memenuhi kerangka hukum sesuai Statuta Roma. Berbekal keyakinan awal terhadap proses penahanan ini, ICC dapat mulai menunjukkan taringnya sebagai penegak hukum internasional. 174 Ibid 175 ibid
  • 149. 137 BAB IV KESIMPULAN Hak imunitas bagi kepala negara yang dituduh telah melakukan kejahatan internasional tidak akan mempengaruhi pelaksanaan yurisdiksi International Criminal Court (ICC). Hal ini dikarenakan kejahatan internasional yang diatur di dalam ICC menegaskan adanya keharusan mekanisme pertanggungjawaban individu. Hukum internasional pun menyatakan bahwa individu (orang) merupakan salah satu subyek hukum internasional sehingga ia dapat melakukan penuntutan pemenuhan atas hak-haknya maupun dikenakan proses penuntutan (penyelidikan dan penuntutan) dalam sebuah pengadilan internasional. Statuta Roma, sebagai landasan utama dari ICC, mengatur adanya mekanisme pertanggungjawaban individ u terhadap kejahatan internasional. Oleh karena itu hak imunitas, baik bagi pejabat negara maupun kepala negara, tidak dapat mempengaruhi pelaksanaan yurisdiksi ICC. Kewenangan tersebut diatur dalam pasal-pasal statuta. Terutama dalam hal kejahatan-kejahatan internasional yang diatur, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Sedangkan proses penahanan terhadap Omar Al-Bashir sudah memenuhi ketentuan yang diatur oleh Statuta Roma. Pengajuan kasus oleh DK PBB ya ng berlandaskan pasal 13(b), memungkinkan ICC menerapkan yuriskdiksinya, dalam
  • 150. 138 hal ini di Sudan. Penahanan itu sendiri dilakukan demi kelancaran proses peradilan dengan memperhatikan pasal 58 Statuta Roma.
  • 151. LAMPIRAN
  • 152. ICC-02/05-01/09-1 04-03-2009 1/8 SL PT Cour Pénale Internationale International Criminal Court Original: English No.: ICC-02/05-01/09 Date: 4 March 2009 PRE-TRIAL CHAMBER I Before: Judge Akua Kuenyehia, Presiding Judge Judge Anita Usacka Judge Sylvia Steiner SITUATION IN DAFÜR, SUDAN IN THE CASE OF THE PROSECUTOR v. OMAR HASSAN AHMAD AL BASHIR ("OMAR AL BASHIR") Public Document Warrant of Arrest for Omar Hassan Ahmad Al Bashir No. ICC-02/05-01/09 1/8 4 March 2009
  • 153. ICC-02/05-01/09-1 04-03-2009 2/8 SL PT Document to be notified in accordance with regulation 31 of the Regulations of the Court to: The Office of the Prosecutor Counsel for the Defence Mr Luis Moreno Ocampo, Prosecutor Mr Essa Faal, Senior Trial Lawyer Legal Representatives of Victims Legal Representatives of Applicants Unrepresented Victims Unrepresented Applicants for Participation/Reparation The Office of Public Counsel for The Office of Public Counsel for the Victims Defence States' Representatives Amicus Curiae REGISTRY Registrar Defence Support Section Ms Silvana Arbia Victims and Witnesses Unit Detention Section Victims Participation and Reparations Other Section No. ICC-02/05-01/09 2/8 4 March 2009
  • 154. ICC-02/05-01/09-1 04-03-2009 3/8 SL PT PRE-TRIAL CHAMBER I of the International Criminal Court ("the Chamber" and "the Court" respectively); HAVING EXAMINED the "Prosecution's Application under Article 58" ("the Prosecution Application"), filed by the Prosecution on 14 July 2008 in the record of the situation in Darfur, Sudan ("the Darfur situation") requesting the issuance of a warrant for the arrest of Omar Hassan Ahmad Al Bashir (hereinafter referred to as "Omar Al Bashir") for genocide, crimes against humanity and war crimes;1 HAVING EXAMINED the supporting material and other information submitted by the Prosecution;2 NOTING the "Decision on the Prosecution's Request for a Warrant of Arrest against Omar Hassan Ahmad Al Bashir"3 in which the Chamber held that it was satisfied that there are reasonable grounds to believe that Omar Al Bashir is criminally responsible under article 25(3)(a) of the Statute as an indirect perpetrator, or as an indirect co-perpetrator,4 for war crimes and crimes against humanity and that his arrest appears to be necessary under article 58(l)(b) of the Rome Statute ("the Statute"); NOTING articles 19 and 58 of the Statute; CONSIDERING that, on the basis of the material provided by the Prosecution in support of the Prosecution Application and without prejudice to any subsequent determination that may be made under article 19 of the Statute, the case against Omar Al Bashir falls within the jurisdiction of the Court; 1 ICC-02/05-151-US-Exp; ICC-02/05-151-US-Exp-Anxsl-89; Corrigendum ICC-02/05-151-US-Exp-Corr and Corrigendum ICC-02/05-151-US-Exp-Corr-Anxsl & 2; and Public redacted version ICC-02/05-157 and ICC- 02/05-157-AnxA. 2 ICC-02/05-161 and !CC-02/05-161-Conf-AnxsA-J; ICC-02/05-179 and ICC-02/05-179-Conf-Exp-Anxsl-5; ICC-02/05-183-US-Exp and ICC-02/05-183-Conf-Exp-AnxsA-E. 3 ICC-02/05-01/09-1. 4 See Partly Dissenting Opinion of Judge Anita Usacka to the "Decision on the Prosecution's Application for a Warrant of Arrest against Omar Hassan Ahmad Al Bashir", Part IV. No. ICC-02/05-01/09 3/8 4 March 2009
  • 155. ICC-02/05-01/09-1 04-03-2009 4/8 SL PT CONSIDERING that, on the basis of the material provided by the Prosecution in support of the Prosecution Application, there is no ostensible cause or self-evident factor to impel the Chamber to exercise its discretion under article 19(1) of the Statute to determine at this stage the admissibility of the case against Omar Al Bashir; CONSIDERING that there are reasonable grounds to believe that from March 2003 to at least 14 July 2008, a protracted armed conflict not of an international character within the meaning of article 8(2) (f) of the Statute existed in Darfur between the Government of Sudan ("the GoS") and several organised armed groups, in particular the Sudanese Liberation Movement/Army ("the SLM/A") and the Justice and Equality Movement ("the JEM"); CONSIDERING that there are reasonable grounds to believe: (i) that soon after the attack on El Fasher airport in April 2003, the GoS issued a general call for the mobilisation of the Janjaweed Militia in response to the activities of the SLM/A, the JEM and other armed opposition groups in Darfur, and thereafter conducted, through GoS forces, including the Sudanese Armed Forces and their allied Janjaweed Militia, the Sudanese Police Force, the National Intelligence and Security Service ("the NISS") and the Humanitarian Aid Commission ("the HAC"), a counter- insurgency campaign throughout the Darfur region against the said armed opposition groups; and (ii) that the counter-insurgency campaign continued until the date of the filing of the Prosecution Application on 14 July 2008; CONSIDERING that there are reasonable grounds to believe: (i) that a core component of the GoS counter-insurgency campaign was the unlawful attack on that part of the civilian population of Darfur - belonging largely to the Fur, Masalit and Zaghawa groups5 - perceived by the GoS as being close to the SLM/A, the JEM and the other armed groups opposing the GoS in the ongoing armed conflict in Darfur; and (ii) that, as part of this core component of the counter-insurgency campaign, GoS 5 See Partly Dissenting Opinion of Judge Anita Uäacka to the ''Decision on the Prosecution's Application for a Warrant of Arrest against Omar Hassan Ahmad Al Bashir", Part III. B. No. ICC-02/05-01/09 4/8 4 March 2009
  • 156. ICC-02/05-01/09-1 04-03-2009 5/8 SL PT forces systematically committed acts of pillaging after the seizure of the towns and villages that were subject to their attacks;6 CONSIDERING, therefore, that there are reasonable grounds to believe that from soon after the April 2003 attack in El Fasher airport until 14 July 2008, war crimes within the meaning of articles 8(2)(e)(i) and 8(2)(e)(v) of the Statute were committed by GoS forces, including the Sudanese Armed Forces and their allied Janjaweed Militia, the Sudanese Police Force, the NISS and the HAC, as part of the above- mentioned GoS counter-insurgency campaign; CONSIDERING, further, that there are reasonable grounds to believe that, insofar as it was a core component of the GoS counter-insurgency campaign, there was a GoS policy to unlawfully attack that part of the civilian population of Darfur - belonging largely to the Fur, Masalit and Zaghawa groups - perceived by the GoS as being close to the SLM/A, the JEM and other armed groups opposing the GoS in the ongoing armed conflict in Darfur; CONSIDERING that there are reasonable grounds to believe that the unlawful attack on the above-mentioned part of the civilian population of Darfur was (i) widespread, as it affected, at least, hundreds of thousands of individuals and took place across large swathes of the territory of the Darfur region; and (ii) systematic, as the acts of violence involved followed, to a considerable extent, a similar pattern; CONSIDERING that there are reasonable grounds to believe that, as part of the GoS's unlawful attack on the above-mentioned part of the civilian population of Darfur and with knowledge of such attack, GoS forces subjected, throughout the 6 Including in inter aha (i) the first attack on Kodoom on or about 15 August 2003; (11) the second attack on Kodoom on or about 31 August 2003; (in) the attack on Bindisi on or about 15 August 2003; (iv) the aerial attack on Mukjar between August and September 2003; (v) the attack on Arawala on or about 10 December 2003; (vi) the attack on Shattaya town and its surrounding villages (including Kailek) in February 2004; (vii) the attack on Muhajenya on or about 8 October 2007: (vni) the attacks on Saraf Jidad on 7, 12 and 24 January 2008; (ix) the attack on Silea on 8 February 2008; (x) the attack on Sirba on 8 February 2008; and (xi) the attack on Abu Suruj on 8 February 2008; (xii) the attack to Jebel Moon between 18 and 22 February 2008. No. ICC-02/05-01/09 5/8 4 March 2009
  • 157. ICC-02/05-01/09-1 04-03-2009 6/8 SL PT Darfur region, thousands of civilians, belonging primarily to the Fur, Masalit and Zaghawa groups, to acts of murder and extermination;7 CONSIDERING that there are also reasonable grounds to believe that, as part of the GoS's unlawful attack on the above-mentioned part of the civilian population of Darfur and with knowledge of such attack, GoS forces subjected, throughout the Darfur region, (i) hundreds of thousands of civilians, belonging primarily to the Fur, Masalit and Zaghawa groups, to acts of forcible transfer;8 (ii) thousands of civilian women, belonging primarily to these groups, to acts of rape;9 and (iii) civilians, belonging primarily to the same groups, to acts of torture;10 CONSIDERING therefore that there are reasonable grounds to believe that, from soon after the April 2003 attack on El Fasher airport until 14 July 2008, GoS forces, including the Sudanese Armed Forces and their allied Janjaweed Militia, the Sudanese Police Force, the NISS and the HAC, committed crimes against humanity consisting of murder, extermination, forcible transfer, torture and rape, within the meaning of articles 7(1 )(a), (b), (d), (f) and (g) respectively of the Statute, throughout the Darfur region; CONSIDERING that there are reasonable grounds to believe that Omar Al Bashir has been the de jure and de facto President of the State of Sudan and Commander-in- 7 Including in inter alia (i) the towns of Kodoom, Bindisi, Mukjar and Arawala and surrounding villages in Wadi Salih, Mukjar and Garsila-Deleig localities in West Darfur between August and December 2003; (ii) the towns of Shattaya and Kailek in South Darfur in February and March 2004; (iii) between 89 and 92 mainly Zaghawa, Masalit and Misseriya Jebel towns and villages in Buram Locality in South Darfur between November 2005 and September 2006; (iv) the town of Muhajeriya in the Yasin locality in South Darfur on or about 8 October 2007; (v) the towns of Saraf Jidad, Abu Suruj, Sirba, Jebel Moon and Silea towns in Kulbus locality in West Darfur between January and February 2008; and (vi) Shegeg Karo and al-Ain areas in May 2008. 8 Including in inter alia (i) the towns of Kodoom, Bindisi, Mukjar and Arawala and surrounding villages in Wadi Salih, Mukjar and Garsila-Deleig localities in West Darfur between August and December 2003; (ii) the towns of Shattaya and Kailek in South Darfur in February and March 2004; (iii) between 89 and 92 mainly Zaghawa, Masalit and Misseriya Jebel towns and villages in Buram Locality in South Darfur between November 2005 and September 2006; (iv) the town of Muhajeriya in the Yasin locality in South Darfur on or about 8 October 2007; and (v) the towns of Saraf Jidad. Abu Suruj, Sirba, Jebel Moon and Silea towns in Kulbus locality in West Darfur between January and February 2008. 9 Including in inter alia (i) the towns of Bindisi and Arawala in West Darfur between August and December 2003; (ii) the town of Kailek in South Darfur in February and March 2004; and (iii) the towns of Sirba and Silea in Kulbus locality in West Darfur between January and February 2008. 10 Including in inter alia: (i) the town of Mukjar in West Darfur in August 2003; (ii) the town of Kailek in South Darfur in March 2004; and (iii) the town of Jebel Moon in Kulbus locality in West Darfur in February 2008. No. ICC-02/05-01/09 6/8 4 March 2009
  • 158. ICC-02/05-01/09-1 04-03-2009 7/8 SL PT Chief of the Sudanese Armed Forces from March 2003 to 14 July 2008, and that, in that position, he played an essential role in coordinating, with other high-ranking Sudanese political and military leaders, the design and implementation of the above- mentioned GoS counter-insurgency campaign; CONSIDERING, further, that the Chamber finds, in the alternative, that there are reasonable grounds to believe: (i) that the role of Omar Al Bashir went beyond coordinating the design and implementation of the common plan; (ii) that he was in full control of all branches of the "apparatus" of the State of Sudan, including the Sudanese Armed Forces and their allied Janjaweed Militia, the Sudanese Police Force, the NISS and the HAC; and (iii) that he used such control to secure the implementation of the common plan; CONSIDERING that, for the above reasons, there are reasonable grounds to believe that Omar Al Bashir is criminally responsible as an indirect perpetrator, or as an indirect co-perpetrator,11 under article 25(3)(a) of the Statute, for: i. intentionally directing attacks against a civilian population as such or against individual civilians not taking direct part in hostilities as a war crime, within the meaning of article 8(2)(e)(i) of the Statute; ii. pillage as a war crime, within the meaning of article 8(2)(e)(v) of the Statute; iii. murder as a crime against humanity, within the meaning of article 7(l)(a) of the Statute; iv. extermination as a crime against humanity, within the meaning of article 7(l)(b) of the Statute; v. forcible transfer as a crime against humanity, within the meaning of article 7(1 )(d) of the Statute; 11 See Partly Dissenting Opinion of Judge Anita USacka to the "Decision on the Prosecution's Application for a Warrant of Arrest against Omar Hassan Ahmad Al Bashir", Part IV. No. ICC-02/05-01/09 7/8 4 March 2009
  • 159. ICC-02/05-01/09-1 04-03-2009 8/8 SL PT vi. torture as a crime against humanity, within the meaning of article 7(l)(f) of the Statute; and vii. rape as a crime against humanity, within the meaning of article 7(1 )(g) of the Statute; CONSIDERING that, under article 58(1) of the Statute, the arrest of Omar Al Bashir appears necessary at this stage to ensure (i) that he will appear before the Court; (ii) that he will not obstruct or endanger the ongoing investigation into the crimes for which he is allegedly responsible under the Statute; and (iii) that he will not continue with the commission of the above-mentioned crimes; FOR THESE REASONS, HEREBY ISSUES: A WARRANT OF ARREST for OMAR AL BASHIR, a male, who is a national of the State of Sudan, born on 1 January 1944 in Hoshe Bannaga, Shendi Governorate, in the Sudan, member of the Jaàli tribe of Northern Sudan, President of the Republic of the Sudan since his appointment by the RCC-NS on 16 October 1993 and elected as such successively since 1 April 1996 and whose name is also spelt Omar al-Bashir, Omer Hassan Ahmed El Bashire, Omar al-Bashir, Omar al-Beshir, Omar el-Bashir, Omer Albasheer, Omar Elbashir and Omar Hassan Ahmad el-Beshir. Done in English, Arabic and French, the English version being authoritative. Judge Akua Kuenyehia Presiding Judge Judge Anita Usarka Judge Sylvia Steiner Dated this Wednesday, 4 March 2009 At The Hague, The Netherlands No. ICC-02/05-01/09 8/8 4 March 2009
  • 160. 139 DAFTAR PUSTAKA BUKU Abdullah, Safri, 2008, Mahkamah: dari keadilan normatif menuju keadilan substantif, Pustaka Refleksi, Makassar Agustina, Shinta, 2006, Hukum Pidana Internasional dalam Teori dan Praktek , Andalas University Press, Padang Ardhiwisastra, Yudha Bhakti, 1999, Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing, Alumni, Bandung Atmasasmita, Romli, 2003, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Refika Aditama, Bandung Atmosudirjo, Prajudi, 1981, Hukum Administrasi Negara, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta Bassiouni, M. Cherif, 1992, Crimes Against Humanity in International Law, Martinus Nijhoff Publisher, London Garner, Bryan A, 2004, Black Law’s Dictionary, West Publishing Co., St Paul, Minnesota Harris, DJ, 1998, Cases and Materials on International Law, Sweet & Maxwell, London Haryomataram, GPH, 1984, Hukum Humaniter, Rajawali-Jakarta, Hiariej, Eddie O.S, 2009, Ringkasan Disertasi: Asas legalitas dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, Yogyakarta Hiariej, Eddy O.S, 2009, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Penerbit Erlangga, Jakarta Knappman, Edward W, 1997, Great World Trials, Visible Ink Press, US Likadja dan Bessie, 1985, Desain Instruksional Dasar Hukum Internasional, Ghalia McClanahan, Grant V, 1989, Diplomatic Immunity Principles, Practices, Problems, Institute for The Study of Diplomacy, Georgetown University, Washington DC, Mc Iver, 1985, Jaring-Jaring Pemerintahan, Aksara Baru, Jakarta Rawls, John, 2006, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar
  • 161. 140 Simorangkir, J.C.T, 1983, Hukum dan Konstitusi Indonesia, Gunung Agung, Jakarta Starke, JG, 1989, Pengantar Hukum Internasional I, Sinar Grafika, Jakarta Starke, J.G, 1989, Pengantar Hukum Internasional II, Sinar Grafika, Jakarta Suryokusumo, Sumaryo, 1995, Hukum Diplomatik Teori dan Kasus, Alumni- Bandung Suryokus umo, Sumaryo, 1997, Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional, Alumni, Bandung Suseno, Frans Magnis, 1988, Kuasa dan Moral, Gramedia, Jakarta Sunga, Lyal, 1992, Individual Responsibility in International Law for Serious Human Rights Violations Siswanto, Ari, 2005, Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional, Ghalia Indonesia, Bogor Thontowi, 2002, Hukum Internasional Indonesia-Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional dan Prospeknya di Indonesia, Madyan Press, Yogyakarta MAKALAH Artasasmita, Romli, “Ratifikasi Statuta ICC: Problema dan Prospeknya”, Rapat Terbatas Pembahasan Statuta ICC (Statuta Roma) di Departemen Pertahanan, Departemen Pertahanan, 10 September 2008 Khasim, Ifdhal, “Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Nasional dan Internaional”, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Jakarta, 2003 Muladi, “Pengadilan HAM dalam Konteks Nasional dan Internasional”, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Jakarta, 2003 JURNAL Bamu, Pondai,“Head of State Immunity and the ICC: Can Bashir be Prosecuted?”, Oxford Transitional Justice Research Working Paper Series, Agustus 2008 Muladi, “International and Internationalized Criminal Courts dalam Rangka Ikut Serta Menciptakan Perdamaian dan Keamanan Internasional”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 7, No 2, September 2004
  • 162. 141 Supriyadi, “Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional dan Internasional”, Mimbar Hukum, No 43/II, 2003 Syamsuddin, Amir, “Tanggung Jawab Pidana Pejabat Penegak Hukum”, Jurnal Keadilan, Vol 3, No 6, 2003/2004 Tunks, Michael A, Diplomats or Defendants? Defining The future of head-of-state Immunity, Duke Law Journal, Vol 52, 2002 Triyana, Heribertus Jaka, “Kedudukan Individu dalam Hukum Internasional”, Mimbar Hukum, volume 18, Nomor 3, Oktober 2006 Zappala, Salvatore, "Do Heads of State in Office Enjoy Immunity from Jurisdiction for International Crimes? The Ghaddafi Case Before the French Cour de Cassation”, European Journal Of International Law, Vol 12, No 3, 2001 INTERNET ________," Report of the High- Level Mission on the situation of human rights in Darfur pursuant to Human Rights Council decision S-4/101”, http://news.bbc.co.uk/1/shared/bsp/hi/pdfs/12_03_07_un_sudan.pdf, news.bbc.co.uk, diakses pada tanggal 22 April 2009 ________, “AMIS”, African Union Mission in The Sudan, dalam www.amis- sudan.org, diakses pada tanggal 22 April 2009 ________, “International Criminal Court Names First War Crimes Suspects in Darfur”, http://www.wwan.cn/apps/news/story.asp?NewsID=21692&Cr=darfur&Cr1=, www.wwan.cn, diakses pada tanggal 15 April 2009 ________, http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc639078.pdf, www.icc-cpi.int, diakses pada tanggal 10 Maret 2009 ________, “The Complaint Against Ariel Sharon for his involvement in the massacres at Sabra and Shatila”, http://www.lawsociety.org/Sharon/complaint.htm, www.lawsociety.org, diakses pada tanggal 2 Juni 2009 ________, “Hak Kekebalan Hukum Anggota DPR Diperluas”, www.plod.ugm.ac.id/plodugm/index.php/berita/politik/196-hak-kekebalan-hukum- anggota-dpr-diperluas, www.plod.ugm.ac.id, diakses pada 17 Juni 2009 Altman, Heidi, “The Future of Head of State Immunity: The Case Against Ariel Sharon”, http://www.ihrc.org.uk/file/03sep24thecaseagainstarielsharon.pdf, www.ihrc.org.uk, diakses pada tanggal 22 April 2009
  • 163. 142 Malone, Linda, “Does Saddam Hussein Have Head of Stae Immunity?”, http://law.case.edu/saddamtrial/entry.asp?entry_id=2, law.case.edu, diakses pada tanggal 20 April 2009 Maw, Marlar,”Recent Trends in the Principle of State Immunity”, http://dspace.lib.niigata- u.ac.jp/dspace/bitstream/10191/1055/1/18_0231.pdf, dspace.lib.niigata-u.ac.jp, diakses pada tanggal 13 Juli 2009. Ridwan, Fully Handayani, ”Hukum Administrasi Negara”, http://repository.ui.ac.id/dokumen/lihat/1642.pdf, repository.ui.ac.id, diakses pada tanggal 14 Juli 2009 Satow, “Guide to Diplomatic Practice”, http://www.ua.es/up/pinochet/documentos/auto-25-11-98/londres2.htm, www.ua.es, diakses pada tanggal 22 April 2009 Walker, Peter, "Darfur genocide charges for Sudanese president Omar al-Bashir", http://www.guardian.co.uk/world/2008/jul/14/sudan.warcrimes1?gusrc=rss&feed =worldnews, www.guardian.co.uk, diakses pada tanggal 22 April 2009 KORAN ______, Sudan Memprotes ICC, Kompas, Jum’at 6 Maret 2009 ______, Kejahatan yang Memicu Eksodus, Kompas, Jum’at 6 Maret 2009 ______, ICC Sarat Kepentingan Politik, Abaikan Hukum, Kompas, Jum’at 20 Maret 2009 ______, Rakyat Sudan Terancam, Kompas, Sabtu 7 Maret 2009 Robert Skidelsky, “ Perintah Penangkapan Al-Basyir yang Sarat Kemunafikan”, Koran Tempo, Rabu 1 April 2009. DOKUMEN Conventions on Special Mission New York 1969, diunduh dari http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_3_1969.pdf, pada tanggal 10 Juni 2009 Viena Conventions on Diplomatic Relations 1961, diunduh dari http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_1_1961.pdf, pada tangga l 10 Juni 2009 Agreement for the Prosecution and Punishment of the Major War Criminals of the European Axis, and Charter of the International Military Tribunal. London, 8
  • 164. 143 August 1945, diunduh dari http://avalon.law.yale.edu/imt/imtconst.asp, pada tanggal 10 Juni 2009 Charter of International Military Tribunal for the Far East, diunduh dari http://www.icwc.de/fileadmin/media/IMTFEC.pdf, pada tanggal 10 Juni 2009 Charter of the United nations, diunduh dari http://www.un.org/en/documents/charter/, pada tanggal 10 juni 2009 Rules of Procedure and Evidence ICC, diunduh dari http://wwwold.icc- cpi.int/library/about/officialjournal/Rules_of_Proc_and_Evid_070704-EN.pdf, pada tanggal 10 Juni 2009 Rome Statute of the International Criminal Court, diunduh dari http://untreaty.un.org/cod/icc/statute/romefra.htm, pada tanggal 10 Juni 2009 Statute of the International Tribunal for Former Yugoslavia, diunduh dari http://www.icty.org/sid/135, pada tanggal 10 Juni 2009 Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda, diunduh dari http://www.ictr.org/ENGLISH/basicdocs/statute.html, pada tanggal 10 Juni 2009 Security Council Resolution No 1315 (2000), diunduh dari http://www.un.org/Docs/scres/2000/sc2000.htm, pada tanggal 29 Maret 2009 Security Council Resolution No 827 (1993), diunduh dari http://www.un.org/Docs/scres/1993/scres93.htm, pada tanggal 29 Maret 2009 Security Council Resolution No 955 (1994), diunduh dari http://www.un.org/ictr/english/Resolutions/955e.htm, pada tanggal 29 Maret 2009 Security Council Resolution No 1593 (2005), diunduh dari http://www.un.org/Docs/sc/unsc_resolutions05.htm, pada tanggal 29 Maret 2009 General Assembly Resolution No 95 (1) 1946, 11 December 1946, diunduh dari http://www.un-documents.net/a1r95.htm, pada tanggal 29 Maret 2009 United States Foreign States Immunity Act 1976, diunduh dari http://www.law.berkeley.edu/faculty/ddcaron/Documents/RPID%20Documents/r p04039.html, pada tanggal 10 Juli 2009 United Kingdom Sovereign Immunity Act 1978, diunduh dari http://www.law.berkeley.edu/faculty/ddcaron/Documents/RPID%20Documents/r p04038.html, pada tanggal 10 Juli 2009 UU No 23 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, diunduh dari http://www.theceli.com/dokumen/produk/2003/uu22- 2003.htm, pada tanggal 10 Juli 2009
  • 165. 144 Case concerning the arrest warrant of 11 April 2000 (Democraic Republic Of Congo v. Belgium), 14 February 2002, diunduh dari http://graduateinstitute.ch/faculty/clapham/hrdoc/docs/ICJcongovbelgium.PD, pada tanggal 10 Juni 2009 Draft Code of Crimes Against the Peace and Security of Mankind 1996, diunduh dari http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/English/draft%20articles/7_4_1996.pdf , pada tanggal 10 Juni 2009 Principles of International Law Recognized in the Charter of the Nürnberg Tribunal and in the Judgment of the Tribunal 1950, diunduh dari http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft%20articles/7_1_1950.pdf, pada tanggal 10 Juni 2009 Reparations for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, diunduh dari http://www.icj-cij.org/docket/files/4/1837.pdf , pada tanggal 10 Juni 2009 Arrest Warrant ICC-02/05-01/07 pada 27 April 2007, diunduh dari http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc705033.pdf, diunduh pada 26 Maret 2009

×