Standar pembiayaan operasional smp

2,061 views
1,941 views

Published on

STANDAR PEMBIAYAAN OPERASIONAL SMP

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,061
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
150
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Standar pembiayaan operasional smp

  1. 1. STANDAR BIAYA PENDIDIKAN BIAYA OPERASISEKOLAH MENENGAH PERTAMA BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN JAKARTA 19 Desember 2006
  2. 2. Kata Pengantar Konstitusi amandemen UUD l945 mengamanatkan bahwa pemerintah mempunyaikewajiban mengalokasikan biaya pendidikan sebesar 20% dari APBN dan 20% dariAPBD selain gaji guru agar mutu dan pemerataan pendidikan dapat lebih ditingkatkan.Upaya peningkatan mutu dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan, khususnyapendidikan dasar dan menengah memerlukan adanya standar nasional bidang pendidikan.Untuk itu pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. l9 Tahun 2005tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang memberikan pengaturan standarnasional pendidikan sekaligus merupakan kriteria minimal yang harus dipenuhi dalamsistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia Pelaksanaan PP No. 19 Tahun 2005 membawa implikasi terhadap perlunya disusunstandar pembiayaan yang meliputi standarisasi komponen biaya pendidikan yang meliputibiaya operasional, biaya investasi dan biaya personal. Selanjutnya dinyatakan bahwastandar biaya-biaya satuan pendidikan ini ditetapkan dengan Peraturan Menteriberdasarkan usulan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Standar pembiayaanpendidikan ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan disetiap Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertaman (SMP), dan Sekolah MenengahAtas (SMA) di seluruh Indonesia. Naskah ini memberikan uraian tentang konsep dan metodologi perhitungan biayaoperasi pendidikan, serta hasil perhitungan berbasiskan data tahun 2006 bagi SMPseluruh Kabupaten/Kota di Indonesia. Hasil perhitungan ini disiapkan sebagai dasar bagiperhitungan standar pembiayaan operasi SMP tahun 2007. ii
  3. 3. Daftar Isi halamanKata Pengantar iiDaftar Isi iiiDaftar Singkatan iv1. Landasan Hukum 12. Konsep Pembiayaan Pendidikan 4 2.1 Sistem Pembiayaan Pendidikan 4 2.2 Pendekatan Kecukupan 63. Metodologi dan Teknik Perhitungan Standar Biaya Operasi 7 3.1 Model Dasar Perhitungan Standar Biaya Operasi 7 3.2 Data dan Sumber Data 7 3.3 Komponen Perhitungan Standar Biaya Operasi 9 3.3.1 Biaya Pegawai 10 3.3.2 Biaya Bukan-Pegawai 114 Asumsi-asumsi Perhitungan Standar Biaya Operasi Sekolah Menengah Pertama 13Lampiran-LampiranLampiran 1: Biaya Operasi Sekolah Menengah Pertama per Tahun – Standar DKI (6 rombel)Lampiran 2: Standar Biaya Operasi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama per Murid Per Tahun, Kabupaten/Kota dan RombelLampiran 3: Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten/Kota iii
  4. 4. Daftar SingkatanAPBD Anggaran Pendapatan dan Belanja DaerahAPBN Anggaran Pendapatan dan Belanja NasionalATS Alat Tulis SekolahBOS Bantuan Operasional Sekolah/SiswaDAK Dana Alokasi KhususDASK Dokumen Anggaran Satuan KerjaDepdiknas Departemen Pendidikan NasionalIKK Indeks Kemahalan KonstruksiIPM Indeks Pembangunan ManusiaMAK Madrasah Aliyah KejuruanMTs Madrasah TsanawiyahPMR Palang Merah RemajaPP Peraturan PemerintahRA Radhyatul AtfalRombel Rombongan belajarSAB Standar Analisa BiayaSD Sekolah DasarSDLB Sekolah Dasar Luar BiasaSisdiknas Sistem Pendidikan NasionalSMA Sekolah Menengah AtasSMALB Sekolah Menengah Atas Luar BiasaSMK Sekolah Menengah KejuruanSMP Sekolah Menengah PertamaSMPLB Sekolah Menengah Pertama Luar BiasaSNP Standar Nasional PendidikanSPM Standar Pelayanan MinimalTK Taman Kanak-kanakTKK Tingkat Kemahalan Harga KonstruksiUAS Ujian Akhir SekolahUKS Unit Kesehatan SekolahUU Undang-undangUUD Undang-undang Dasar iv
  5. 5. BAB 1 Landasan Hukum Pembiayaan pendidikan telah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945(Amandemen IV) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatpendidikan; setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajibmembiayainya; pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikannasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangkamencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang; negaramemprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikannasional; pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjungtinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban sertakesejahteraan umat manusia UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional lebih lanjut telahmengatur beberapa pasal yang menjelaskan pendanaan pendidikan yaitu pada Pasal 11Ayat 2 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana gunaterselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai limabelas tahun. Lebih lanjut pada Pasal 12, Ayat (1) disebutkan bahwa setiap peserta didikpada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yangorangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan mendapatkan biaya pendidikanbagi mereka yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Di samping itudisebutkan pula bahwa setiap peserta didik berkewajiban ikut menanggung biayapenyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajibantersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Bab VIII Wajib Belajar Pasal 34 menyatakan bahwa setiap warga negara yangberusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar; Pemerintah danPemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjangpendidikan dasar tanpa memungut biaya, wajib belajar merupakan tanggung jawabnegara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerahdan masyarakat. Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam Ayat(1), Ayat (2) dan Ayat (3) diatur lebih lanjut dengan PP. Pendanaan Pendidikan menjaditanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Sumberpendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dankeberlanjutan. Pengelolaan dana pendidikan dilakukan berdasarkan pada prinsip keadilan,efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. 1
  6. 6. Secara khusus disebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biayapendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan danminimal 20% dari APBD. Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintahdialokasikan dalam APBN dan APBD. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan berbasis masyarakat adalah denganberperan serta dalam pengembangan, pelaksanaan kurikulum, dan evaluasi pendidikan,serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan. Danapenyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara,masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sumber lain yang tidakbertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga pendidikanberbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber dayalain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 13 menyatakan bahwa Pemerintahdan Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran untuk peningkatan kualifikasiakademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan yang diangkat oleh satuanpendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.Ketentuan lebih lanjut mengenai anggaran untuk peningkatan kualifikasi akademik dansertifikasi pendidik diatur dengan PP Pada Peraturan Pemerintah No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikanterdapat kerancuan antara Bab I Pasal 1 Ayat (10) dan Bab IX Pasal 62 Ayat (1) s/d (5)tentang ruang lingkup standar pembiayaan. Ketentuan Umum tentang StandarPembiayaan pada Pasal 1 tampak lebih sempit dari Pasal 62 yaitu standar pembiayaanpada Pasal 1 adalah mencakup standar yang mengatur komponen dan besarnya “biayaoperasi” satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Pada Pasal 62 mencakup“biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal”. Pada Bab IX: Standar Pembiayaan,Pasal 62 disebutkan bahwa: (1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. (2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. (3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. (4) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi: a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji. b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan c. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. (5) Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP 2
  7. 7. Sebelum PP tentang standar pembiayaan pendidikan ini dikeluarkan, telah ada SKMendiknas tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM) yaitu KepmendiknasNo.053/U/2001 yang menyatakan bahwa SPM bidang pendidikan adalah tolok ukurkinerja pelayanan pendidikan atau acuan bagi penyelenggaraan pendidikan di provinsidan kabupaten/kota sebagai daerah otonom. Penyusunan SPM bidang Pendidikan Dasardan Menengah mengacu kepada PP No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahdan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom mengisyaratkan adanya hak dankewenangan Pemerintah Pusat untuk membuat kebijakan tentang perencanaan nasionaldan standarisasi nasional. Dalam rangka penyusunan standarisasi nasional itulah, Mendiknas telahmenerbitkan Keputusan No.053/U/2001 tanggal 19 April 2001 tentang SPM yangdiharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dan sekaligus ukuran keberhasilan dalampenyelenggaraan pendidikan di daerah provinsi, kabupaten/kota bahkan sampai di tingkatsekolah. Kepmendiknas No. 129/U/2004 merupakan hasil revisi dari kepmensebelumnya sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam sistem dan manajemenpendidikan nasional. Pada kepmen ini pendidikan nonformal, kepemudaan, olahraga,dan Pendidikan Usia Dini lebih ditonjolkan. Pendidikan nonformal seperti pendidikankeaksaraan, pendidikan kesetaraan SD, SMP, SMA, pendidikan ketrampilan dan bermatapencaharian, kelompok bermain, pendidikan kepemudaan dan olahraga secara ekplisittelah ditentukan standar pelayanan untuk masing-masing SPM. Karena standar pembiayaan juga mencakup kebutuhan atas buku teks pelajaran,maka perlu diperhatikan Peraturan Mendiknas No. 11 Tahun 2005 tentang Buku TeksPelajaran yaitu Pasal 7: satuan pendidikan menetapkan masa pakai buku teks pelajaranpaling sedikit 5 tahun dan buku teks pelajaran tidak dipakai lagi oleh satuan pendidikanapabila ada perubahan standar nasional pendidikan dan buku teks pelajaran dinyatakantidak layak lagi oleh Menteri. Pada Pasal 8 ditegaskan bahwa: guru dapat menganjurkankepada peserta didik yang mampu untuk memiliki buku teks pelajaran; anjuransebagaimana dimaksud bersifat tidak memaksa atau tidak mewajibkan; untuk memilikibuku teks pelajaran, peserta didik atau orangtua/walinya membelinya di pasar; untukmembantu peserta didik yang tidak mampu memiliki akses ke buku teks pelajaran, satuanpendidikan wajib menyediakan paling sedikit 10 (sepuluh) eksemplar buku teks pelajaranuntuk setiap mata pelajaran pada setiap kelas, untuk dijadikan koleksi perpustakaannya. 3
  8. 8. BAB 2 Konsep Pembiayaan Pendidikan2.1 Sistem Pembiayaan Pendidikan Sistem pembiayaan pendidikan merupakan proses dimana pendapatan dan sumberdaya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkan sekolah.Sistem pembiayaan pendidikan sangat bervariasi tergantung dari kondisi masing-masingnegara seperti kondisi geografis, tingkat pendidikan, kondisi politik pendidikan, hukumpendidikan, ekonomi pendidikan, program pembiayaan pemerintah dan administrasisekolah. Sementara itu terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan untukmengetahui sesuai tidaknya sistem dengan kondisi negara. Untuk mengetahui apakahsistem tersebut memuaskan, dapat dilakukan dengan cara: i) menghitung berbagaiproporsi dari kelompok usia, jenis kelamin, tingkat buta huruf; ii) distribusi alokasisumber daya pendidikan secara efisien dan adil sebagai kewajiban pemerintah pusatmensubsidi sektor pendidikan dibandingkan dengan sektor lainnya. Setiap keputusan dalam masalah pembiayaan sekolah akan mempengaruhibagaimana sumber daya diperoleh dan dialokasikan. Oleh karena itu perlu dilihat siapayang akan dididik dan seberapa banyak jasa pendidikan dapat disediakan, bagaimanamereka akan dididik, siapa yang akan membayar biaya pendidikan. Demikian pulasistem pemerintahan seperti apa yang paling sesuai untuk mendukung sistem pembiayaanpendidikan. Tanggungjawab pemerintah dalam pembiayaan pendidikan termasuk untukpendidikan kejuruan dan bantuan terhadap murid. Hal itu perlu dilihat dari faktorkebutuhan dan ketersediaan pendidikan, tanggungjawab orang tua dalam menyekolahkanvs social benefit secara luas, pengaruh faktor politik dan ekonomi terhadap sektorpendidikan. Menurut Levin (1987) pembiayaan sekolah adalah proses dimana pendapatan dansumber daya tersedia digunakan untuk memformulasikan dan mengoperasionalkansekolah di berbagai wilayah geografis dan tingkat pendidikan yang berbeda-beda.Pembiayaan sekolah ini berkaitan dengan bidang politik pendidikan dan programpembiayaan pemerintah serta administrasi sekolah. Beberapa istilah yang seringdigunakan dalam pembiayaan sekolah, yakni school revenues, school expenditures,capital dan current cost. Dalam pembiayaan sekolah tidak ada pendekatan tunggal danyang paling baik untuk pembiayaan semua sekolah karena kondisi tiap sekolah berbeda. Setiap kebijakan dalam pembiayaan sekolah akan mempengaruhi bagaimanasumber daya diperoleh dan dialokasikan. Dengan mengkaji berbagai peraturan dan 4
  9. 9. kebijakan yang berbeda-beda di sektor pendidikan, kita bisa melihat konsekuensinyaterhadap pembiayaan pendidikan, yakni:  Keputusan tentang siapa yang akan dididik dan seberapa banyak jasa pendidikan dapat disediakan  Keputusan tentang bagaimana mereka akan dididik  Keputusan tentang siapa yang akan membayar biaya pendidikan  Keputusan tentang sistem pemerintahan seperti apa yang paling sesuai untuk mendukung pembiayaan sekolah Untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas, ada dua hal pokok yang harus dapatdijawab, yakni: i) bagaimana sumber daya akan diperoleh, ii) bagaimana sumber dayaakan dialokasikan pada berbagai jenis dan jenjang pendidikan/tipe sekolah/kondisi daerahyang berbeda. Terdapat dua kriteria untuk menganalisis setiap hal tersebut, yakni, i)efisiensi yang terkait dengan keberadaan sumber daya yang dapat memaksimalkankesejahteraan masyarakat dan ii) keadilan yang terkait dengan benefits dan costs yangseimbang. Menurut J. Wiseman (1987) terdapat tiga aspek yang perlu dikaji dalam melihatapakah pemerintahan perlu terlibat dalam masalah pembiayaan pendidikan:  Kebutuhan dan ketersediaan pendidikan terkait dengan sektor pendidikan dapat dianggap sebagai salah satu alat perdagangan dan kebutuhan akan investasi dalam sumberdaya manusia/human capital  Pembiayaan pendidikan terkait dengan hak orang tua dan murid untuk memilih menyekolahkan anaknya ke pendidikan yang akan berdampak pada social benefit secara keseluruhan  Pengaruh faktor politik dan ekonomi terhadap sektor pendidikan Dalam hal pendidikan kejuruan dan industri, M. Woodhall (1987) menjelaskanbahwa di masa lalu pembiayaan pendidikan jenis ini ditanggung oleh perusahaan.Perusahaan memberi subsidi kepada para pekerjanya sendiri. Sekarang peran pemerintahsemakin besar dalam pembiayaan ini. Hal itu disebabkan adanya kepentingan ekonomi.Artinya kebijakan ketenagakerjaan, diharapkan dapat meningkatkan kepentingan untukmembagi biaya dan manfaat dari pendidikan ini dengan adil. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pendidikan kejuruan ini adalah:  Peran pemerintah dalam membiayai jenis pendidikan ini  Perbedaan antara jenis training yang umum dan spesifik  Pilihan antara training yang on dan off the job  Keseimbangan antara pembiayaan dari pemerintah dan sektor swasta di pendidikan ini  Pentingnya praktek kerja sebagai kelanjutan dari jenis pendidikan ini  Pembayaran kompensasi selama mengikuti pendidikan ini  Sumber daya yang dialokasikan untuk jenis pendidikan ini 5
  10. 10. 2.2 Pendekatan Kecukupan (Adequacy Approach) Pengukuran biaya pendidikan seringkali menitikberatkan kepada ketersediaan danayang ada namun secara bersamaan seringkali mengabaikan adanya standar minimal untukmelakukan pelayanan pendidikan. Konsep pendekatan kecukupan menjadi penting karenamemasukkan berbagai standar kualitas dalam perhitungan pembiayaan pendidikan.Sehingga berdasarkan berbagai tingkat kualitas pelayanan pendidikan tersebut dapatditunjukkan adanya variasi biaya pendidikan yang cukup ideal untuk mencapai standarkualitas tersebut. Analisis kecukupan biaya pendidikan ini telah digunakan di beberapanegara bagian Amerika Serikat untuk mengalokasikan dana pendidikan. Berbagai studi diIndonesia telah pula mencoba memperhitungkan biaya pendidikan berdasarkan standarkecukupan. Perhitungan biaya pendidikan berdasarkan pendekatan kecukupan ditentukan olehbeberapa faktor, diantaranya:  Besar kecilnya sebuah institusi pendidikan  Jumlah siswa  Tingkat gaji guru (karena bidang pendidikan dianggap sebagai highly labour intensive)  Rasio siswa dibandingkan jumlah guru  Kualifikasi guru  Tingkat pertumbuhan populasi penduduk (khususnya di negara berkembang)  Perubahan dari pendapatan (revenue theory of cost) 6
  11. 11. BAB 3 Metodologi dan Teknik Perhitungan Standar Biaya Operasi3.1 Model Dasar Perhitungan Standar Biaya Operasi Untuk menghitung berapa kebutuhan pembiayaan operasional pendidikan dalampencapaian SPM pendidikan yang berkualitas diperlukan tools Standar Analisa Biaya(SAB), dan dihitung dengan pernyataan sebagai berikut: m n   TCa  f i qi ni pi  f j q j n j  ha p j   i 1  j 1   (1)di mana:TCa = biaya keseluruhan (Rp) per sekolah per tahun, pada jenjang tertentu (SD, SMP, atau SMA) di kabupaten/kota afi,j = frekuensi item ke-i dan ke-j per tahunqi,j = kuantitas item ke-i dan ke-j per tahunni,j = per satuan item ke-i dan ke-jpi,j = harga item ke-i dan ke-j (Rp)m = jumlah item biaya pegawain = jumlah item komponen bukan-pegawaiha = indeks kemahalan pendidikan di kabupaten/kota a Perlu dicatat bahwa ha menyatakan indeks kemahalan daerah untuk 434kabupaten/kota di Indonesia, dan ha = 1 untuk DKI Jakarta yang dalam studi inidigunakan sebagai benchmark. Nilai ha diproksi dengan indeks kemahalan konstruksiyang didapat dari studi oleh Depkeu dan BPS, yang dalam hal ini telah diadaptasikandengan memperhitungkan faktor transportasi, dan didapat rentang nilai ha sebagaiberikut: 0,91 ≤ ha ≤ 3,7. Dengan demikian, perhitungan standar biaya operasi dibagi ke dalam dua kelompokyaitu: (i) biaya pegawai [suku pertama ruas kanan persamaan (1)]; (ii) biaya bukan-pegawai [suku kedua ruas kanan persamaan (1)]. Pada masing-masing kelompok,ditentukan lebih dahulu dan sedapat mungkin berdasarkan data yang tersedia (sekunderdari BPS dan berbagai laporan studi terkait) maupun data yang dikumpulkan dari studilapangan. Selanjutnya, biaya satuan per siswa per tahun untuk setiap kabupaten/kotadapat ditentukan sebagai berikut: 7
  12. 12. UC a  TC a (2) xx1 2di mana:UCa = Biaya satuan (Rp) per siswa per tahun, pada jenjang tertentu (SD, SMP, atau SMA) di kabupatem/kota ax1 = Jumlah siswa per rombel pada jenjang tertentu (SD, SMP, atau SMA)x2 = Jumlah rombel di sekolahBerbagai angka yang diasumsikan dalam perhitungan untuk jenjang pendidikan SMPdijelaskan pada Bab 4.3.2 Data dan Sumber Data Data dikumpulkan berdasarkan laporan keuangan maupun standar biaya daribeberapa daerah terpilih. Tim Pembiayaan BSNP melakukan kunjungan lapangan ke 12provinsi dan 27 kabupaten/kota seperti ditampilkan dalam Tabel 3.1 Pemilihan daerahsurvei berdasarkan purposive sampling, disebabkan kondisi daerah yang sangatbervariasi, waktu dan tenaga yang terbatas. Akurasi data biaya pendidikan sangatdiperlukan dalam penentuan standar pembiayaan pendidikan. Studi maupun data yanglebih menyeluruh dan rinci mengenai satuan biaya berdasarkan kualitas barang dan jasadi masa yang akan datang sangat diperlukan untuk merevisi standar pembiayaanpendidikan. Berdasarkan Studi Lapangan, Tim mengumpulkan antara lain Standar HargaBarang dan Jasa yang berlaku di tingkat kabupaten/kota, Dokumen Anggaran SatuanKerja (DASK) untuk Bidang Pendidikan dan beberapa contoh Anggaran Pendapatan danBelanja Sekolah dari tingkat dasar dan menengah. Terdapat variasi yang besar antaradaerah yang memiliki Standar Harga secara lengkap (misal DKI Jakarta) dan daerah yanghanya memiliki Standar Harga secara terbatas (misal Papua). Oleh karena itu DKI Jakartadipakai sebagai dasar perhitungan standar pembiayaan pendidikan. Perhitungan standarpembiayaan pendidikan untuk daerah lain dilakukan dengan mengalikan data standarpembiayaan pendidikan untuk DKI Jakarta dengan Indeks Kemahalan Pendidikan antarDaerah. Tabel 3.1 Daftar Kunjungan Lapangan ke Kabupaten/Kota Mei, 2006 Propinsi Kabupaten Kota DKI Jakarta Jawa Barat Bekasi Bekasi Bandung Bandung Cimahi Bali Karangasem Denpasar NTT Sikka Kupang Papua Jayawijaya Jayapura Maluku Utara Halamahera Barat Ternate 8
  13. 13. Sulawesi Utara Minahasa Manado Sulawesi Selatan Maros Makasar Kalimantan Timur Kutai Kertanegara Balikpapan Kalimantan Selatan Barito Kuala Banjarmasin Kepulauan Riau Tanjung Pinang Batam Sumatera Barat Solok Padang Data Indeks Kemahalan Pendidikan antar Daerah belum tersedia untuk Indonesia,sehingga dalam hal ini diproksi dengan data Indeks Kemahalan Konstruksi antar Daerah(IKK) yang disusun oleh BPS dan Depkeu untuk 434 kabupaten/kota dan 33 propinsi(BPS dan Depkeu, 2005). Indeks ini merupakan angka yang menunjukkan perbandingantingkat kemahalan harga bangunan/konstruksi (TKK) suatu kabupaten/kota atau propinsiterhadap TKK rata-rata Nasional. TKK merupakan cerminan dari suatu nilai bangunan/konstruksi atau biaya yangdibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan ukuran luas di suatukabupaten/kota atau propinsi yang diperoleh melalui pendekatan terhadap sejumlahbahan bangunan, termasuk sewa alat berat dan upah jasa yang menjadi paket komoditas. Selain itu, penghitungan IKK juga telah memperhitungkan biaya transportasi antaradaerah tersebut dengan ibukota propinsi yang merupakan proksi tingkat kemahalan antardaerah untuk daerah kepulauan. Adanya keragaman geografis wilayah daratan, lautan,dan pegunungan sebenarnya sudah dicerminkan dalam variabel Indeks KemahalanKonstruksi (IKK) karena sudah diperhitungkan dalam tambahan komponen biayatransportasi khusus untuk daerah kepulauan. Sebagai contoh IKK daerah kepulauanMaluku relatif jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang hanya memilikiwilayah daratan saja. IKK selain dapat digunakan sebagai tools untuk menghitung tingkat variasikemahalan antar daerah, juga dapat digunakan sebagai variabel adjustment atas cost/unituntuk setiap kabupaten/kota dan provinsi agar hasil formulasi standar pembiayaanpendidikan memiliki tingkat akurasi yang tinggi bagi setiap daerah. Di samping itu,terdapat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel tambahan untukpeningkatan kualitas SDM pada usia sekolah (schooling years) terutama pada levelpendidikan dasar dan menengah.3.3 Komponen Perhitungan Standar Biaya Operasi Menurut PP 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, biaya operasisatuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayaikegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yangsesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan. Sementara itu, menurut Ayat (4) Pasal 62 PP No. 19 Tahun 2003, biaya operasisatuan pendidikan meliputi biaya berikut. 9
  14. 14. a. gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.b. bahan atau peralatan pendidikan habis pakai.c. biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lainnya. Walaupun dalam pasal ini biaya operasi hanya didefinisikan ke dalam tigakelompok biaya, namun ada sebagian biaya investasi yang juga dapat dikeluarkan setiaptahun yaitu biaya depreasiasi (sebagai penyisihan dari investasi) dan dapat bersifat tunai.Dana ini merupakan penyisihan untuk investasi di masa yang akan datang misalnya danauntuk pembelian buku (karena buku diasumsikan berusia 5 tahun, dana tersebut dapatdibelanjakankan per tahun sejumlah 20% dari dana keseluruhan), dana untukmemperbaharui gedung maupunperalatan. Penggunaan dana depresiasi ini dapat berupapembangunan gedung baru atau renovasi berat gedung lama, maupun pembelianperalatan baru. Namun perhitungan biaya investasi tidak diperhitungkan dalam StandarBiaya Operasi Pendidikan. Untuk keperluan perhitungan standar biaya operasi dalam naskah ini, biaya operasidibagi ke dalam dua kelompok, menjadi biaya pegawai dan biaya bukan-pegawai.Perhitungan standar biaya operasi ini didasarkan pada kebutuhan biaya minimal untukmenyelenggarakan kegiatan sekolah. Standar biaya operasi disusun berdasarkanperaturan yang berlaku serta masukan dari berbagai tim standar pendidikan lainnya.3.3.1 Biaya Pegawai Sesuai dengan UU No.14 Tahun 2005, biaya pegawai dibagi menjadi duakelompok: (i) Gaji pokok serta tunjangan yang melekat pada gaji, (ii) Penghasilan lainyang terdiri atas: tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus dan MaslahatTambahan.Gaji Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Segala Tunjangan yang Melekatpada Gaji Ayat (6), Pasal 1, Bab I UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem PendidikanNasional memberikan batasan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasisebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitatordan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalammenyelenggarakan pendidikan. Sedangkan, batasan tenaga kependidikan sebagaimana Ayat (6), Pasal 1, Bab I UUNo. 20 Tahun 2003 adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkatuntuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sementara itu, Ayat (1) Pasal 35 PP No.19 Tahun 2005 menjelaskan tenaga pendidikan sebagai berikut. Tenaga kependidikan pada TK/RA atau bentuk lain yang sederajat sekurang- kurangnya terdiri atas kepala TK/RA dan tenaga kebersihan. 10
  15. 15.  Tenaga kependidikan pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat sekurang- kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah. Tenaga kependidikan pada SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga adminstrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah. Tenaga kependidikan pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat sekurang- kurangnya terdiri atas kepala sekolah/madrasah, tenaga adminstrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga kebersihan sekolah/madrasah. Tenaga kependidikan pada SDLB, SMPLB, dan SMALB atau bentuk lain yang sederajat sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah, tenaga adminstrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, tenaga kebersihan sekolah, teknisi sumber belajar, psikolog, pekerja sosial, dan terapis. Tenaga kependidikan pada Paket A, Paket B dan Paket C sekurang-kurangnya terdiri atas pengelola kelompok belajar, tenaga adminstrasi, dan tenaga perpustakaan. Tenaga kependidikan pada lembaga kursus dan lembaga pelatihan keterampilan sekurang-kurangnya terdiri atas pengelola atau penyelenggara, teknisi, sumber belajar, pustakawan, dan laboran. Seiring dengan telah disetujuinya UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,pengertian gaji dan tunjangan meliputi: Gaji pokok , besarnya gaji pokok mengikuti aturan menteri keuangan tentang gaji PNS Tunjangan yang melekat pada gaji, yang meliputi tunjangan: (i) isteri/suami 10%, (ii) anak 2% dengan batas maksimal dua orang anak hingga usia 21 tahun atau belum pernah menikah atau belum berumur 25 tahun kuliah dan belum pernah menikah, (iii) jabatan, (iv) beras, dan (v) khusus, yakni diberikan sebagai pengganti apabila yang bersangkutan terkena pajak penghasilan sejumlah potongan yang terkena pajakPenghasilan lainnya Tunjangan profesi: tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan/satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Besarnya tunjangan setara dengan satu kali gaji pokok guru. Tunjangan fungsional: tunjangan yang diberikan kepada guru yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah. Besar tunjangan mengikuti subsidi yang dialokasikan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah. Tunjangan khusus: tunjangan yang diberikan kepada guru yang bertugas di daerah khusus. UU No. 14 Tahun 2005, Pasal 1, Ayat 17, menjelaskan bahwa daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang; daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil; daerah perbatasan dengan negara lain; daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain. 11
  16. 16.  Maslahat tambahan merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi guru serta kemudahan untuk memperoleh pendidikan bagi putra dan putri guru, pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.3.3.2. Biaya Bukan-Pegawai Biaya bukan-pegawai terdiri atas: (i) Alat Tulis Sekolah (ATS)/bahan habis pakai,(ii) Rapat-rapat, (iii) Transpor/perjalanan dinas, (iv) Penilaian, (v) Daya dan jasa, (vi)Pemeliharaan sarana dan prasarana, (vii) Pendukung pembinaan siswa. ATS/bahan habis pakaiBiaya ATS meliputi biaya minimal bagi seluruh pengeluaran sekolah untuk alat tulisyang dibutuhkan untuk pengelolaan sekolah dan proses pembelajaran. ATS untukpengelolaan sekolah dan proses pembelajaran mencakup: pensil, pena, toner/tinta printer,tinta stempel, penghapus pensil, penghapus tinta, buku tulis, buku administrasi, bukupolio, kertas HVS, kertas karbon, penggaris, amplop, stepler kecil dan isi, stepler besardan isi, pemotong/cutter, gunting, lem, lakban, selotip, kotak P3K dan isi, set alat jahit,tali rapia, buku raport siswa, buku rencana pembelajaran, buku absen, buku nilai, kartonmanila, kapur tulis, penghapus papan tulis, penggaris papan tulis, bahan praktikum IPA(SD s/d SMA), bahan praktikum IPS (SMP dan SMA), bahan praktikum bahasa (SMPdan SMA), bahan praktikum komputer (SD s/d SMA), bahan praktikum ketrampilan(SMP dan SMA) kartu anggota perpustakaan, kartu buku, foto copy, kertas warna, catposter, spidol Rapat-rapatBiaya rapat adalah biaya minimal yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan rapat-rapatbagi keperluan sekolah. Rapat-rapat ini meliputi rapat penerimaan siswa baru, rapatevaluasi semester siswa, rapat kenaikan kelas, rapat kelulusan, rapat pemecahan masalah,rapat koordinasi, rapat wali murid. Transpor/perjalanan dinasBiaya transpor/perjalanan dinas adalah biaya yang dikeluarkan untuk berbagai keperluandinas baik dalam kota maupun luar kota. PenilaianBiaya penilaian mencakup berbagai biaya minimal yang dikeluarkan untukmenyelenggarakan ujian dan evaluasi siswa, yaitu: ulangan umum kelas I s/d III, ujianakhir tertulis, penyusunan soal UAS, penyusunan soal ulangan umum. Daya dan jasaBiaya daya dan jasa adalah biaya minimal untuk mendukung kegiatan belajar mengajar disekolah, mencakup biaya listrik, telepon dan air. 12
  17. 17.  Pemeliharaan sarana dan prasaranaBiaya pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah adalah biaya minimal untukmempertahankan kualitas sekolah agar layak digunakan sebagai tempat belajar danmengajar yaitu mencakup bahan dan alat kebersihan, pengecatan gedung/pagar,penggantian genteng yang rusak, perbaikan atau penggantian kunci, pemeliharaanmeubel, pemeliharaan peralatan. Pendukung pembinaan siswaBiaya pendukung pembinaan siswa adalah biaya minimal untuk menyelenggarakankegiatan pembinaan yang mencakup Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), UnitKesehatan Sekolah (UKS), pembinaan prestasi olah raga, pembinaan prestasi kesenian,cerdas-cermat, perpisahan kelas terakhir, dan pembinaan kegiatan keagamaan 13
  18. 18. BAB 4Asumsi-asumsi Perhitungan Standar Biaya Operasi Sekolah Menengah Pertama 14
  19. 19. Lampiran 3Indeks Kemahalan Konstruksi Keberagaman potensi ekonomi dan tingkat variasi kemahalan antar daerahmerupakan variabel utama untuk mengantisipasi adanya disparitas kemampuan daerahdalam mendanai anggaran pendidikan agar sesuai dengan standar pembiayaan secaranasional. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Depkeu dan BPS telah menyusunvariabel Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) yang terdiri dari IKK untuk 434kabupaten/kota dan 33 propinsi, yaitu angka yang menunjukkan perbandingan tingkatkemahalan harga bangunan/konstruksi (TKK) suatu kabupaten/kota atau propinsiterhadap TKK rata-rata Nasional. TKK merupakan cerminan dari suatu nilai bangunan/konstruksi atau biaya yangdibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan per satuan ukuran luas di suatukabupaten/kota atau propinsi yang diperoleh melalui pendekatan terhadap sejumlahbahan bangunan, termasuk sewa alat berat dan upah jasa yang menjadi paket komoditas. Selain itu, penghitungan IKK juga telah memperhitungkan biaya transportasi antaradaerah tersebut dengan ibukota propinsi yang merupakan proksi tingkat kemahalan antardaerah untuk daerah kepulauan. Adanya keragaman geografis wilayah daratan, lautan,dan pegunungan sebenarnya sudah dicerminkan dalam variabel Indeks KemahalanKonstruksi (IKK) karena sudah diperhitungkan dalam tambahan komponen biayatransportasi khusus untuk daerah kepulauan. Sebagai contoh IKK daerah kepulauanmaluku relatif jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang hanya memilikiwilayah daratan saja. IKK selain dapat digunakan sebagai tools untuk menghitung tingkat variasikemahalan antar daerah, juga dapat digunakan sebagai variabel adjustment atas cost/unit(BSP) untuk setiap kabupaten/kota dan provinsi agar hasil formulasi standar pembiayaanpendidikan memiliki tingkat akurasi yang tinggi bagi setiap daerah. Di samping itu,terdapat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai variabel tambahan untukpeningkatan kualitas SDM pada usia sekolah (schooling years) terutama pada levelpendidikan dasar dan menengah.Kelompok Jenis BangunanPengelompokan jenis bangunan mengacu pada Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia(KLUI), yaitu: Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal Bangunan pekerjaan umum untuk pertanian Bangunan pekerjaan umum untuk jalan, jembatan, dan pelabuhan Bangunan untuk instalasi listrik, gas, air minum, dan komunikasi Bangunan lainnyaData Penunjang Penghitungan IKK• Paket komoditas IKK Secara ideal terdiri dari 30 jenis bahan bangunan, 3 sewa alat berat, dan 8 upah jasa. 15
  20. 20. • Diagram timbang IKK Diagram yang digunakan terdiri dari diagram timbang kelompok jenis bangunan dan diagram timbang umum.• Diagram timbang kelompok jenis bangunan Disusun berdasarkan kuantitas/volume bahan bangunan yang dibutuhkan untuk membangun satu unit bangunan per satuan ukuran luas (M2) menurut kelompok jenis bangunan (5 kelompok) yang diperoleh melalui Studi Tingkat Kemahalan Konstruksi.• Diagram timbang umum Disusun berdasarkan data realisasi APBD dan pengeluaran belanja pembangunan dan rutin. Data ini diperoleh dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat. Untuk diagram timbang umum IKK propinsi diperoleh dari Pemerintah Propinsi.• Harga bahan bangunan, sewa alat berat, dan upah jasa Harga bulan Februari (triwulan I) 2004 yang dikumpulkan melalui survei HPB-K Triwulanan di seluruh kabupaten/kota di IndonesiaCara Penghitungan IKKTKK kelompok jenis bangunan kabupaten/kota dihitung dengan formula sebagai berikut: m TKK kj   HiQij i 1 TKKkj = tingkat kemahalan harga bangunan kelompok jenis bangunan j di kabupaten/kota k Hi = harga bahan bangunan i Qij = kuantitas/volume bahan bangunan i jenis bangunan j Tipe/jenis spatial Cakupan/coverage (kabupaten/kota): 434 Paket komoditas dan jasa: 22 Pengumpulan data harga lengkap seluruh kabupaten/kota Penimbang/bobot bahan bangunan bersumber dari hasil survei konstruksi Kimpraswil dengan menggunakan Tabel I/O Penimbang/bobot jenis bangunan: Realisasi APBD Kab/Kota Tahun Anggaran 2004 Metode penghitungan Indeks dapat menggunakan rata-rata geometrik tidak dibobot (unweighted geometric mean) serta rata-rata tertimbang (weighted arithmetic mean) 16

×