Hak mendahulu
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Hak mendahulu

on

  • 1,324 views

Tentang hak mendahulu negara atas barang milik penaggung pajak

Tentang hak mendahulu negara atas barang milik penaggung pajak

Statistics

Views

Total Views
1,324
Views on SlideShare
1,324
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
20
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

Hak mendahulu Hak mendahulu Presentation Transcript

  • HAKMENDAHULU
  • DASAR HUKUM• PASAL 21 UU NO 28 TH 2007• PASAL 26 PP NO 80 TH 2007• PASAL 14 AYAT (1) UU NO 19 TH 2000• UU NO 4 TAHUN 1996  HAK PERTANGGUNGAN TANAH• PASAL 1, PASAL 41 (1), (3), PASAL 61. PASAL 113, PASAL 114 UU NO 37 TH 2004  KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG• PASAL 1137 KUH PERDATA• YURISPRUDENSI MA NO PUT : 018PK/N/1999
  • HAK MENDAHULU meliputi pokok pajak, sanksi administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak ( Negara mempunyai Psl 21 (2) UU No 28 Th 2009 )hak mendahulu untuk DIKECUALIKAN utang pajak atas 1. biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang barang-barang milik bergerak dan/atau barang tidak bergerak; Penanggung Pajak  2. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud; dan/atau kedudukan negara sebagai 3. biaya perkara, yang hanya disebabkan olehkreditur preferen yang dinyatakan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan. mempunyai hak mendahulu atas ( Psl 21 (3) UU No 28 Th 2007 ) barang-barang milik Penanggung Pajak yang akan dilelang di muka Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, bubar, atau umum. Pembayaran kepada dilikuidasi maka kurator, likuidator, atau orang atau kreditur lain diselesaikan setelah badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan utang pajak dilunasi dilarang membagikan harta Wajib Pajak dalam pailit, pembubaran atau likuidasi kepada pemegang saham PASAL 21 (1) UU NO 28 TH 2007 atau kreditur lainnya sebelum menggunakan harta tersebut untuk membayar utang pajak Wajib Pajak tersebut. ( Psl 21 (3a) UU No 28 Th 2007 )
  • HAK MENDAHULU HABIS PASAL 21 AYAT (4) UU NO 16 TH 2000 Hak mendahulu itu hilang setelah lampau waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan STP, SKPKB, SKPKBT, dan SKSEBELUM TH Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, kecuali apabila dalam PAJAK 2008 jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut, Surat Paksa untuk membayar itu diberitahukan secara resmi, atau diberikan penundaan pembayaran. PASAL 21 AYAT (4) DAN (5) UU NO 28 TH 2007 4. Hak mendahulu hilang setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan STP, SKPKB SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Put. Banding, atau Put.Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar TH PAJAK bertambah 5. Perhitungan jangka waktu hak mendahulu ditetapkan sebagai 2008 DAN berikut: a) dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukanSETERUSNYA secara resmi maka jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak pemberitahuan Surat Paksa; atau b) dalam hal diberikan penundaan pembayaran atau persetujuan angsuran pembayaran maka jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihitung sejak batas akhir penundaan diberikan.