0
1
= BIO DATA = Nama                 : Ir. Abdul Hamid, M.Si Tempat/Tgl Lahir   : Tabing/ 10 Nopember 1965 Jabatan           ...
MENU FASILITASI HARI INI   “SISTEM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN            DALAM NKRI” I   POKOK BAHASAN     A.       SISTE...
C. PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN     - Asas Peraturan Perundang-Undangan        - Jenis dan Hirarki Peraturan...
E. HUBUNGAN PRESIDEN DG LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA      LAINNYA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN      PEMERINTAHAN NEGARA    - Hub...
POSISI PEMBELAJARANANDRAGOGI FASILITATOR                      P       P                      E       E                    ...
TULISKAN HARAPAN-  HARAPAN ANDATERHADAP MATERI INI                      7
KOMPETENSI                        INDIKATOR     DASAR                         KEBERHASILAN                          A. Men...
SANRI   SANKRI
ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SISTEMPENGERTIAN SISTEM :                  Kamus Webster:                  Suatu kesatuan (uni...
Pengertian SistemSeperangkat komponen, elemen, unsur, atau subsistem dengan segala atributnya yang satu sama lain saling  ...
ADMINISTRASIL.D. WHITE :Suatu proses yang umum terdapat dalam semua usahakelompok, negara ataupun swasta,sipil ataupun mil...
ADMINISTRASI NEGARAPFIFFNER AND PRESTHUS :Koordinasi upaya-upaya kelompok untuk melaksanakankebijakan negara    ADMINISTRA...
UNSUR-UNSUR ADMINISTRASI NEGARA1. MANUSIA   - Pejabat kenegaraan/pemerintahan                       - Masyarakat yang dili...
Berdásarkan UUD 1945 dikenal adànya istilah yang erat  kaitannya dengan administrasi Negara sebagai sistem yang  dipraktek...
SISTEM PENYELENGGARAAN         PEMERINTAHAN NEGARAPengertian   oooooSISTIM BEKERJANYA PEMERINTAH SEBAGAIFUNGSI YANG ADA PA...
PROSES PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN                                   1945  Tuntutan Reformasi           ...
PENYELENGGARAAN KEKUASAAN           PEMERINTAHAN NEGARA                 Presiden adalah sebagaiUUD 1945         penyelengg...
KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA               Kementerian Negara dan Dewan Pertimbangan                Presiden             ...
Lembaga-lembaga Negara yang memegang               kekuasaan menurut UUD   DPR           Presiden                         ...
PENYELENGGARAAN TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK       (GOOD GOVERNANCE)DILATAR BELAKANGI OLEH T ERDAPAT CIRI BAD GOVERNANCE ...
Tiga fenomena global yang berpengaruh terhadap lahirnyaparadigma good governance , yakni;1. Munculnya fenomena yang sebaga...
KOMITMEN TENTANG GOOD GOVERNANCE TELAHDISAMPAIKAN DALAM DUA PIDATO PENTING PEMERINTAH                   INDONESIA1.Pidato ...
ESCAPMengartikan governance sbg proses pengambilan keputusan danproses dimplementasikan atau tidak diimplementasikannyakep...
GOOD GOVERNANCE MELIBATKAN BERBAGAI          SEKTOR DAN INDIKATOR             PEMNEG                                      ...
KARATERISTIK GOOD GOVERNANCE                       Menurut UNDP (1)   Participation. (2)   Rule of law, (3)   Transparency...
CIRI-CIRI GOOD GOVERNANCE1. PARTISIPASI = Setiap warga negara baik langsung atau   tidak melalui perwakilan mempunyai suar...
Yang Mana Aku ya…?                28
Ini Aku, disuatu ketika…                           29
G A M E
Bagilah persegi di lembaran puzzle menjadi empat bagian sama besar, masing-masing bagian berisi angka 1-4.               3...
UPAYA MEWUJUDKAN TATAKEPEMERINTAHAN YANG BAIK1. Membutuhkan komitment yg kuat, daya tahan dan   waktu yg tidak singkat  P...
PRINSIPNYA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK              (GOOD GOVERNANCE )    Ditandai dengan tiga pilar elemen dasar yang saling...
PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YG BAIK MENURUT OSBORNE DANGAEBLER DALAM BUKUNYA REINVENTING GOVERNMENT YG ORIENTASIN...
PENGERTIANAKUNTABILITAS adalah kewajiban utuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerapkan kinerja dan tinda...
PRINSIP-PRINSIP AKUNTABILITAS1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf   instansi untuk melakukan pengelolaan p...
KINERJA              PENGUKURAN KINERJA             Evaluasi kinerja                                                      ...
BAGAIMANA SUATU INSTANSI      PEMERINTAH DAPAT DIKATAKAN              BERHASIL ?Jika terdapat bukti-bukti atau indikator” ...
PERADILAN TATA USAHA NEGARA                  (PTUN)               UU No. 9 Tahun 2004 t entang PTUNPemerintah diharuskan b...
PERATURAN PERUNDANG-                UNDANGAN                    40Keseluruhan aspek penyelenggaraan pemerintahan negara di...
Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003                              Pasal 4              TAP MPR Nomor III /MPR/ 2000 T entang ...
PERATURAN / KEPUTUSAN MA, BPK, BI, BADAN,LEMBAGA ATAU KOMISI SETINGKAT TIDAK BOLEHBERTENTANGAN DG KETENTUAN YG DLM ATURAN ...
TATA CARA MEMPERSIAPKAN RUUPresiden berhak mengajukan RUU kepada DPR,pembuatan RUU didasarkan pada Kepres No. 188 tahun19...
Pimpinan Lembaga (Menteri/Pimpinan LPND) dpt mengambil    1        prakarsa penyusunan RUU untuk mengatur masalah yg menya...
2           Berdasarkan persetujuan Presiden thd prakarsa penyusunan Panitia antar   RUU, menteri atau pimpinan lembaga pe...
Apabila RUU tsb memperoleh kesepakatan, maka Menteri/pimpinan lembaga  pemraksa mengajukan RUU kepada Presiden  dan sekal...
EKSEKUTIF               LEGISLATIF            YUDIKATIF                             47
BENTUKLAH PENGURUS KELOMPOK-KETUA, DAN JURU BICARASUSUNLAH LEMBAGA-LEMBAGA DIBAWAH INI1.LEMBAGA TINGGI NEGARA             ...
MANA YANG   ANDAINGINKAN ?             49
Gabungkan ke 16 titik dengan 6 buah garis tanpa terputus                                                           50
51
LEMBAGA-LEMBAGA              PEMERINTAHDalam penyelenggaraan pemerintahan negara, Pemerintah membentuklembaga-lembaga Peme...
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI      KEWENANGAN PEMERINTAHUrusan yang menyangkut terjaminnya kelangsungan hidupbangsa dan...
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI               KEWENANGAN DAERAH                            Kewenangan Daerah       Urusan...
KEWENANGAN PROPINSI DIKATEGORIKAN      KEDALAM KRITERIA SBB :a. Kewenangan dlm bidang pemerintahan yg bersifat lintas   Ka...
KEWENANGAN             KABUPATEN/KOTA• Kewenangan daerah Kab/Kota mencakup kewenangan  dlm seluruh bidang pemerintahan sel...
LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN           menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945                    ...
LEMBAGA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN                         PUSATLEMBAGA TINGGI NEGARA                  LEMBAGA NEGARA1.   ...
LEMBAGA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN              DAERAH  PEMERINTAH DAERAH ADALAH KEPALA DAERAH BESERTA PERANGKAT DAERAH OT...
1. Propinsi –   Gubernur –   Perangkat Propinsi ( Dinas instansi terkait)2. Kabupaten / Kota –   Bupati / Walikota –   Per...
Bupati/Walikota + Wakil                                                              DPRD                                 ...
PresidenMenteri           Mendagri                    Menteri                Menteri                      Gubernur        ...
URUSAN PEMERINTAHAN                            CONCURRENT ABSOLUT                           (Urusan bersamaMutlak Urusan  ...
HUBUNGAN PRESIDEN DG LEMBAGA-LEMBAGA    NEGARA LAINNYA DALAM RANGKAPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARAHUBUNGAN ANTARA PRES...
HUBUNGAN ANTARA PRESIDEN DG DPR antara lain:1. Presiden tdk bertanggungjawab kepada DPR dan tidak   dapat membubarkan DPR,...
HUBUNGAN ANTARA PRESIDEN DGDPD : DPD Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang sepanjang menyangkut daerah...
HUBUNGAN ANTARA PRESIDEN DG MA1. MA dapat memberikan pertimbangan2 hukum kepada   Presiden, baik diminta maupun tidak2. MA...
HUBUNGAN ANTARA PRESIDEN DG MK  1. MK memberikan putusan atas pendapat DPR tentang     dugaan pelanggaran oleh Presiden da...
ADA 4 ASPEK SEBAGAI BERIKUT : 1. PERENCANAAN  UUD No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan  Pembangunan Nasional (SPPN...
PERENCANAAN                   Penyusunan Rencana                    Penetapan Rencana  Tahap-  Tahap             Pengendal...
PENGORGANISASIANISANGROEP                N                A          e          P          n          o          g        ...
n              a              i              s              g              r              o              e              P ...
NASKLEP      Pelaksanaan tugas umum         pemerintahan dan    pembangunan pada dasarnya     terbagi habis kepada setiap ...
N                     A                     S                     K                     L                     E           ...
PENGAWASAN     Pengawasan adalah                salah satu fungsi              organik manajemen,             yang merupak...
PENGAWASAN  JenisPengawasan                . t                1 )                  a                  k                  s...
TUGAS          KELOMPOKBentuklah Pengurus Kelompok tdd : Ketua /Moderator, Pembicara danSekretaris/Notulen-Diskusikanlah s...
PENGAWASANPengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen ygmerupakan proses kegiatan pimpinan utk memastikan danmen...
BERBAGAI PENGAWASAN THD SUATU INSTANSI             PEMERINTAH                        Pemerintah dlm arti luas             ...
80
SEMOGA BERMANFAAT DAN         SUKSES SELALU         “SAMPAI JUMPA”                          81
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Sistem pemerintahan NKRI

10,704

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
10,704
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
98
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transcript of "Sistem pemerintahan NKRI"

  1. 1. 1
  2. 2. = BIO DATA = Nama : Ir. Abdul Hamid, M.Si Tempat/Tgl Lahir : Tabing/ 10 Nopember 1965 Jabatan : Widyaiswara Madya Alamat Kantor : Jl. Raya Indarung – Pdg. Besi Pendidikan terakhir : Strata II STIA – LAN Bandung Bidang Studi : Administrasi Publik Alamat Rumah : Komplek Perumdam III/4 Blok K/8 Padang   Telp / HP KERJA PENGALAMAN : 0751-463615 / 081535214448 Email : hamid.abdulwi@yahoo.co.id 2
  3. 3. MENU FASILITASI HARI INI “SISTEM PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN DALAM NKRI” I POKOK BAHASAN A. SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA - Pengertian Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara B. PENYELENGGARAAN TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) - Pengertian dan Pemahaman Tata Kepemerintahan Yang Baik - Upaya mewujudkan Tata kepemerintahan yan g baik - Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) - Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) 3
  4. 4. C. PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN - Asas Peraturan Perundang-Undangan - Jenis dan Hirarki Peraturan Perundangan - Tata Cara Mepersiapkan Rancangan UU D. LEMBAGA-LEMBAGA PEMERINTAH - Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah - Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Daerah - Lembaga Pemerintah Tingkat Pusat - Lembaga Pemerintah Tingkat Daerah - Lembaga Perekonomian Negara 4
  5. 5. E. HUBUNGAN PRESIDEN DG LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA LAINNYA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA - Hub. Presiden dg MPR, DPR, DPD, MA MK dan BI . F. PROSES MANAJEMEN PEMERINTAHAN - Perencanaan, - Pengorganisasian, - Pelaksanaan - PengawasanII DISKUSI KELOMPOKIII. PENUTUP 5
  6. 6. POSISI PEMBELAJARANANDRAGOGI FASILITATOR P P E E S S E E R R T T A A PESERTA 6
  7. 7. TULISKAN HARAPAN- HARAPAN ANDATERHADAP MATERI INI 7
  8. 8. KOMPETENSI INDIKATOR DASAR KEBERHASILAN A. Menjelaskan sistemSetelah mengikuti pembe penyelenggaraan pemerintahanlajaran ini peserta negaraDiharap kan mampu B. Menjelaskan tata pemerintahan ygmemahami hal ihwal baiktentang Pemerintahan C. Menjelaskan pembentukan peraturan perundang-undangannegara RI D. Menjelaskan lembaga-lembaga pemerintah E. Menjelaskan hubungan Presiden dengan lembaga negara lainnya F. Menjelaskan proses manajemen pemerintahan 8
  9. 9. SANRI SANKRI
  10. 10. ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI SISTEMPENGERTIAN SISTEM : Kamus Webster: Suatu kesatuan (unity) yang komplek dibentuk oleh bagian yang berbeda(diverse), masing-masing terikat pada(subjected to) rencana yang sama atau kontribusi (serving) untuk mencapai tujuan yang sama KBBI : Seperangkat unsur yang teratur saling berkaitan membentuk totalitas 10
  11. 11. Pengertian SistemSeperangkat komponen, elemen, unsur, atau subsistem dengan segala atributnya yang satu sama lain saling berkaitan, pengaruh mempengaruhi dan saling tergantung sehingga keseluruhannya merupakan suatu kesatuan yang terintegrasi dan mempunyai peranan atau tujuan tertentu
  12. 12. ADMINISTRASIL.D. WHITE :Suatu proses yang umum terdapat dalam semua usahakelompok, negara ataupun swasta,sipil ataupun militer ,berskala kecil maupun besar.DIMOCK AND DIMOCKPada dasarnya administrasi merupakan aktivitas kerja samakelompok. 12
  13. 13. ADMINISTRASI NEGARAPFIFFNER AND PRESTHUS :Koordinasi upaya-upaya kelompok untuk melaksanakankebijakan negara ADMINISTRASI NEGARA DALAM ARTI LUAS: Keseluruhan kegiatan LEMBAGA NEGARA dalam rangka mewujudkan TUJUAN/KEBIJAKAN NEGARA ADMINISTRASI NEGARA DALAM ARTI SEMPIT: Keseluruhan kegiatan LEMBAGA EKSEKUTIF dalam rangka mewujudkan TUJUAN/KEBIJAKAN NEGARA/PEMERINTAHAN INTERAKSI ADMINISTRASI NEGARA : Dengan faktor EKOLOGI/LINGKUNGAN Yaitu ALAMI/SOSIAL Saling mempengaruhi 13
  14. 14. UNSUR-UNSUR ADMINISTRASI NEGARA1. MANUSIA - Pejabat kenegaraan/pemerintahan - Masyarakat yang dilibatkan2.TUJUAN - Wujudkan kebijakan negara - Pecahkan permasalahan - Penuhi kebutuhan masyarakat - Layani masyarakat3.TUGAS - Kegiatan mencakup semua sektor/bidang4. KERJA SAMA - Berbagai mekanisme dan cara ( rencana, program, prosedur, briefing, rapat, dst.)5. SARANA - Dana, gedung kantor, perabotan, peralatan, kendaraan,dst. 14
  15. 15. Berdásarkan UUD 1945 dikenal adànya istilah yang erat kaitannya dengan administrasi Negara sebagai sistem yang dipraktekkan. - Penyelenggara Negara - Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (Soeharyo dan Efendi: 2005)Intermezo 15
  16. 16. SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARAPengertian oooooSISTIM BEKERJANYA PEMERINTAH SEBAGAIFUNGSI YANG ADA PADA PRESIDEN SEBAGAIPEMEGANG KEKUASAAN PEMERINTAHANNEGARA“ MEKANISME BEKERJANYA LEMBAGA EKSEKUTIFYANG DIPIMPIN OLEH PRESIDEN SELAKU KEPALAPEMER INTAHAN MAUPUN SEBAGAI KEPALA NEGARA”F US OKSistem Penyelenggaraan PemerintahanNegara, bukan Sistem penyelenggaraanNegara oleh Lembaga-Lembaga Negara 16
  17. 17. PROSES PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Tuntutan Reformasi Sebelum Latar Belakang Tujuan Perubahan Perubahan Perubahan Menyempurnakan aturan Antara lain: • Pembukaan • Kekuasaan tertinggi di dasar, mengenai: • Batang Tubuh tangan MPR • Amandemen UUD 1945 • Kekuasaan yang sangat • Tatanan negara - 16 bab • Penghapusan doktrin besar pada Presiden • Kedaulatan Rakyat - 37 pasal • HAM Dwi Fungsi ABRI • Pasal-pasal yang terlalu - 49 ayat “luwes” sehingga dapat • Pembagian kekuasaan • Penegakan hukum, - 4 pasal Aturan Peralihan menimbulkan multitafsir • Kesejahteraan Sosial HAM, dan - 2 ayat Aturan Tambahan • Kewenangan pada • Eksistensi negara pemberantasan KKN • Penjelasan Presiden untuk mengatur demokrasi dan negara hal-hal penting dengan hukum • Otonomi Daerah undang-undang • Hal-hal lain sesuai dengan • Kebebasan Pers • Rumusan UUD 1945 perkembangan aspirasi tentang semangat • Mewujudkan kehidupan penyelenggara negara dan kebutuhan bangsa demokrasi belum cukup didukung ketentuan konstitusi Hasil Perubahan Sidang MPR Kesepakatan Dasar Dasar Yuridis• Pembukaan • Tidak mengubah • Sidang Umum MPR 1999 Pembukaan UUD 1945 • Pasal 3 UUD 1945• Pasal-pasal: Tanggal 14-21 Okt 1999 • Tetap mempertahankan • Pasal 37 UUD 1945 - 21 bab Negara Kesatuan - 73 pasal • Sidang Tahunan MPR Republik Indonesia • TAP MPR No.IX/MPR/1999 - 170 ayat 2000 • Mempertegas sistem • TAP MPR No.IX/MPR/2000 - 3 pasal Aturan Peralihan Tanggal 7-18 Agt 2000 presidensiil - 2 pasal Aturan Tambahan • Penjelasan UUD 1945 • TAP MPR No.XI/MPR/2001 • Sidang Tahunan MPR yang memuat hal-hal 2001 normatif akan dimasukan ke dalam pasal-pasal Tanggal 1-9 Nov 2001 • Perubahan dilakukan Angsa 17 • Sidang Tahunan MPR dengan cara “adendum” 2002
  18. 18. PENYELENGGARAAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Presiden adalah sebagaiUUD 1945 penyelenggara atau pemegang kekuasaan Pemerintahan Negara Dibantu oleh satu orang Wakil PresidenDibantu oleh Menteri- Menteri Dalam menjalankan fungsinya Negara 18
  19. 19. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Kementerian Negara dan Dewan Pertimbangan Presiden dibantu menteri-menteri negara membentuk suatu Pembentukan, [Pasal 17 (1)]dewan pertimbangan pengubahan, dan yang bertugas yang diangkat dan pembubaran diberhentikan oleh Presiden kementerian negaramemberikan nasihat [Pasal 17 (2)*] dan pertimbangan diatur dalam kepada Presiden membidangi urusan tertentu undang-undang (Pasal 16) **** dalam pemerintahan [Pasal 17 (4) ***] [Pasal 17 (3)*] 19
  20. 20. Lembaga-lembaga Negara yang memegang kekuasaan menurut UUD DPR Presiden Pasal 24 (1)*** Pasal 4 (1) Kekuasaan kehakiman Pasal 20 (1)* Memegang merupakan kekuasaan Memegang kekuasaan yang merdeka untuk kekuasaan pemerintahan menyelenggarakanmembentuk UU peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 20
  21. 21. PENYELENGGARAAN TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)DILATAR BELAKANGI OLEH T ERDAPAT CIRI BAD GOVERNANCE : (1)Tidak adaya pemisahan yang jelas antara kekayaan dan sumber milik rakyat dan milik pribadi; (2)Tidak adanya aturan hukum Kepolisian Negara yang jelas dan sikap pemerintah yang tidak kondusif untuk ABAB XIX pembangunan; (3)Adanya regulasi yang berlebihan (over regulation) sehingga menyebabkan “ekonomi biaya tinggi”; (4)Prioritas pembangunan yang tidak konsisten; dan (5)Tidak adanya transparansi dalam pengambilan keputusan. Thompson (dalam Imawan. 2002:49) 21
  22. 22. Tiga fenomena global yang berpengaruh terhadap lahirnyaparadigma good governance , yakni;1. Munculnya fenomena yang sebagai gelombang ketiga demokratisasi berskala global . Gelombang ini mula-mula muncul di Korea Selatan dan beberapa negara di kawasan Amerika Latin, yang kemudian secara dahsyat menenggelamkan sistem politik birokratik otoriter pada dasawarsa 1980-an dan berlanjut terus hingga menyapu bersih sosialisme otoriter di Eropa Timur awal dasawarsa 1990- an. Negara Kepolisian2. Terakumulasinya kegagalan penyesuaian struktural ABAB XIX (structural adjustmen program) yang diprakarsai oleh IMF dan Bank Dunia. Program ini memiliki dan menganut asumsi dasar bahwa negara merupakan satu-satunya lembaga penghambat bagi proses terjadinya globalisasi ekonomi.3. Terjadinya kehancuran secara sistematik berbagai dasar institusional bagi proses pengelolaan maupun distribusi sumber- sumber ekonomi pada sebagian besar masyarakat Dunia Ketiga. 22
  23. 23. KOMITMEN TENTANG GOOD GOVERNANCE TELAHDISAMPAIKAN DALAM DUA PIDATO PENTING PEMERINTAH INDONESIA1.Pidato presiden di Gedung MPR 16 Agustus 2000, dikatakanbahwa pembangunan kembali perekonomian untuk mencapai cita-cita kemerdekaan dilaksanakan dalam lingkup global yang terusberubah. Globalisasi ekonomi menghendaki diterapkannyaprinsip-prinsip universal seperti pengelolaan yang baik (goodgovernance), penerapan dan perlindungan hak asasi manusiaserta perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.2. Pidato tertulis presiden di Gedung PBB tanggal 8 September2000, rnenegaskan bahwa kami mendukung pemikiran goodgovernance untuk menerapkan keadilan, meningkatkankesejahteraan, mengelola lingkungan, dan penegakkan HAMserta memperkuat lembaga-lembaga demokrasi. ( Tjokroamidjojo, 2000:98). 23
  24. 24. ESCAPMengartikan governance sbg proses pengambilan keputusan danproses dimplementasikan atau tidak diimplementasikannyakeputusan. tersebutOSBORNE DAN GAEBLERMendefenisikan governance sebagai proses dimana kitamemecahkan masalah kita bersama dan memenuhi kebutuhanmasyarakatMEUTIA GANI DAN RAHMANmendefenisikan Governance sbg pengelolaan sumber dayaekonomi dan sosial yg melibatkan negara dan sektor nonpemerintah dlm suatu usaha kolektif. 24
  25. 25. GOOD GOVERNANCE MELIBATKAN BERBAGAI SEKTOR DAN INDIKATOR PEMNEG INDIKATOR GG: - TERINTEGRASI - ANTI KKN GOOD - YAN PRIMA - SEIMBANG GOVERNANCE MASY.MASY. SWASTA/ - EFISIEN, CIVIL PEMNEG - SALING KETER- (GG)MADANI BISNIS SWASTA/ GANTUNGAN EFEKTIF BISNIS & PRODUKTIF 3 ngamu k
  26. 26. KARATERISTIK GOOD GOVERNANCE Menurut UNDP (1) Participation. (2) Rule of law, (3) Transparency, (4) Responsivenees, (5) Concensus orientation, (6) Equity, (7) Effectivenees and efficiency, (8) Accuntabllity. (9) Strategic vision. POLITIKAL 26
  27. 27. CIRI-CIRI GOOD GOVERNANCE1. PARTISIPASI = Setiap warga negara baik langsung atau tidak melalui perwakilan mempunyai suara dalam pembuatan keputusan dalam pemerintahan2. ATURAN HUKUM = kerangka hukum hrs adil tanpa pandang bulu3. TRANSPARANSI = Informasi dpt diperoleh oleh mrk yg membutuhkan serta dpt dipahami dan dimonitor4. KETANGGAPAN = berbagai lembaga dan prosedur hrs berupaya utk melayani setiap stakeholder dg baik dan aspiratif5. ORIENTASI PADA KONSESUS = Governance yg baik menjadi peratara kepentingan yg berbeda utk memperoleh pilihan terbaik6. KESETARAAN = setiap warga memp. kepentingan yg sama utk meningkatkan kesejahteraan7. EFEKTIFITAS & EFISIEN =Penggunaan sumber2 scr berhasil guna dan berdaya guna 27
  28. 28. Yang Mana Aku ya…? 28
  29. 29. Ini Aku, disuatu ketika… 29
  30. 30. G A M E
  31. 31. Bagilah persegi di lembaran puzzle menjadi empat bagian sama besar, masing-masing bagian berisi angka 1-4. 3 2 1 1 3 1 4 3 4 3 2 4 2 2 1 4Poin diskusi1. Apakah anggota kelompok melihat jenis peran yang lain selama latihan?2. Apakah peran-peran ini dapat diprediksikan oleh masing-masing orang?3. Mungkinkah peran ini terlihat di lingkungan pekerjaan?4. Dapatkah kita memodifikasi peran untuk menyesuaikan dengan keadaan?
  32. 32. UPAYA MEWUJUDKAN TATAKEPEMERINTAHAN YANG BAIK1. Membutuhkan komitment yg kuat, daya tahan dan waktu yg tidak singkat  Pemahaman dan pembelajaran serta implementasi nilai tata kepemerintahan yang baik2. Perlu rasa optimistik yang tinggi dari seluruh komponen bangsa3. Perlu diperhatikan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik dengan indikator minimal dan perangkat pendukung indikator (Bappenas) 32
  33. 33. PRINSIPNYA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE ) Ditandai dengan tiga pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Ketiga pilar elemen dasar itu adalah, transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Menurut Davis dan Keating (2000:2), pertanyaan pokok dari good governance adalah pemerintah tahu apa yang harus dikerjakannya dan apakah mereka mengerjakannya dengan efesien. Tidak jauh berbeda dengan pendapat Davis dan Keating, Nugroho (2003:222), juga mengatakan bahwa sebenarnya good governance berkenaan dengan masalah bagaimana suatu organisasi ditata dan bagaimana tatanan tersebut berproses. 33
  34. 34. PRINSIP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YG BAIK MENURUT OSBORNE DANGAEBLER DALAM BUKUNYA REINVENTING GOVERNMENT YG ORIENTASINYA LEBIH KONTEKTUAL DAN AKTUAL : 1. Pemerintah berperan sbg pengendali dan bukan sbg pendayung 2. Pemerintah lebih berperan dlm memberdayakan masy. Dari pada melayani 3. Pemerintah menciptakan iklim persaingan yg sehat terutama dlm pelaksanaan kpd masyarakat. 4. Pemerintah lebih berorientasi kpd misi dan bukan kpd aturan pelaksanaan “tugas yg kaku 5. Pemerintah lebih berorientasi pada hasil 6. Pemerintah lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat bukan kepentingan birokrasi itu sendiri 7. Pemerintah yg menerapkan prinsip perusahaan memperoleh ketimbang mengeluarkan uang 8. Pemerintah memiliki daya tanggap dan mampu mengantisipasi semua tantangan yg terjadi 9. Pemerintah yg didesentralisasikan : meningkatkan partisipasi dan kerjasama 10. Pemerintah harus berorientasi pada pasar/pelayanan dlm memenuhi tuntutan permintaan/kebutuhan masyarakat 34
  35. 35. PENGERTIANAKUNTABILITAS adalah kewajiban utuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerapkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yg memilikihak atau berkewenangan untuk meminta pertanggung jawabanAKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi suatu instansipemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalanpelaksanaan misi organisasi dlm mencapai tujuan dan sasaran yg telahditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. 35
  36. 36. PRINSIP-PRINSIP AKUNTABILITAS1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel2. Harus mrpkan suatu sistem yg dapat menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dg peraturan perundangan yg berlaku3. Harus dpt menunjukkan tk pencapaian tujuan dan sasaran yg telah ditetapkan.4. Harus berorientasi pada pencapaian Visi, Misi serta hasil dan manfaat yg diperoleh5. Harus jujur,objektif,transparan dan inovatif sbg katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dlm bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas 36
  37. 37. KINERJA PENGUKURAN KINERJA Evaluasi kinerja Kegiatan untuk Gambaran mengenai Metode yang digunakan Menilai atau melihat tingkat pencapaian Untuk mengadakan Keberhasilan danPelaksanaan kegiatan/ Penilaiaan atas Kegagalan suatuprogram/kebijaksanaan Keberhasilan/kegagalan Organisasi atau unit sesuai sasaran dan Pelaksanaan kegiatan/ Kerja dalamtujuan yang ditetapkan Program/kebijaksanaan Melaksanakan tugas dalam mewujudkan Sesuai dengan sasaran Dan fungsi yang sasaran, tujuan dan Dan tujuan yang ditetapkan Dibebankan kepadanya visi organisasi Dalam rangka mewujudkan Sesuai dengan Visi dan misi organisasi Misi organisasi atau Unit kerja tersebut
  38. 38. BAGAIMANA SUATU INSTANSI PEMERINTAH DAPAT DIKATAKAN BERHASIL ?Jika terdapat bukti-bukti atau indikator” atau ukuran” capaian yg mengarah pada pencapaian misi. Tanpa adanya pengukuran kinerja sangat sulit pencapaian misi organisasi instansi SEBALIKNYA Dengan disusunya perencanaan strategik yg jelas,perencanaan operasional yg terukur, maka dapat diharapkantersedia pembenaran yg logis dan argumentasi yg memadai SKTETSA 38
  39. 39. PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) UU No. 9 Tahun 2004 t entang PTUNPemerintah diharuskan berperan aktif dan positif dan wajib scr terusmenerus membina, menyempurnakan dan menertibkan aparatur ygefesien, efektif, bersih dan berwibawa yg dlm melaksanakan tugasnyaselalu berdasarkan hukumPemerintah telah mempersiapkan langkah” untuk menghadapitimbulnya benturan kepentingan, perselisihan/sangketa antaraBadan/Pejabat Tata Usaha Negara dg warga masyarakat. 39 PERSPEKTIF
  40. 40. PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 40Keseluruhan aspek penyelenggaraan pemerintahan negara diaturdg berdasarkan peraturan perundang-undangan TUJUANNYA ADALAH1. Menjamin kepastian hukum, karena Indonesia adalah negara hukum2. Melindungi masy. dari tindakan aparatur dan pihal lain yg sewenang-wenang3. Melindungi aparatur dari tindakan masy. melawan hukum
  41. 41. Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 Pasal 4 TAP MPR Nomor III /MPR/ 2000 T entang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peratura n Perundang- u ndanganSubstansi: Hasil Kajian Amanat TAP MPR No. I/MPR/2003:TAP MPR RI No. III/MPR/2000 UU No. 10 Tahun 2004 UUD 1945 UUD 1945 TAP MPR UU UU/PERPU PERPU PP PP PERPRES KEPRES PERDA PERDA
  42. 42. PERATURAN / KEPUTUSAN MA, BPK, BI, BADAN,LEMBAGA ATAU KOMISI SETINGKAT TIDAK BOLEHBERTENTANGAN DG KETENTUAN YG DLM ATURAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN & SETIAP ATURAN HUKUM YG LEBIH RENDAH TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DG ATURAN YANG LEBIH TINGGI e am s n 42
  43. 43. TATA CARA MEMPERSIAPKAN RUUPresiden berhak mengajukan RUU kepada DPR,pembuatan RUU didasarkan pada Kepres No. 188 tahun1998 dan diperbaharui dg No. 44 tahun 1999. KEPPRES ITU MENGATUR : Prakarsa Penyusunan RUU Panitia Antar Departemen/lembaga Konsultasi RUU Penyampaian RUU kepada DPR Tata Cara Pembahasan RUU yg disusun oleh DPR Pengesahan Pengundangan 43 Penyebarluasan UU
  44. 44. Pimpinan Lembaga (Menteri/Pimpinan LPND) dpt mengambil 1 prakarsa penyusunan RUU untuk mengatur masalah yg menyangkut bidang tugas masing-masing. Prakarsa tsb hrs dimintakan Prakarsa persetujuan terlebih dahulu kpd Presiden dg disertai penjelasanPenyusunan selengkapnya yg meliputi : RUU a. Latar Belakang dan tujuan penyusunannya b. Sasaran yang ingin diwujudkan c. Pokok-pokok pikiran, lingkup atau objek yg akan di atur d. Jangkauan dan arah pengaturan Menteri/Pimpinan lembaga pemrakarsa penyusunan RUU wajib mengkonsultasikan terlebih dahulu konsepsi RUU-nya dg MENTERI KEHAKIMAN & HAM dan pimpinan lembaga lainnya yg terkait Keharmonisan, pembulatan dan pemantapan Tidak Ya Menteri Pemrakarsa secara Menteri Kehakiman dan resmi mengajukan Permintaan Menteri Pemrakarsa bersama- persetujuan prakarsa sama dg Mensesneg penyusunan RUU kpd melaporkan kpd Presiden utk Presiden mendapatkan Keputusan 44
  45. 45. 2 Berdasarkan persetujuan Presiden thd prakarsa penyusunan Panitia antar RUU, menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsadepartemen dan membentuk panitia antar departemen dan lembaga yg lembaga diketuai pejabat yg ditunjuk untuk menyusun RUU Permintaan keanggotaan panitia ini dilakukan langsung oleh menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa RUU kpd sekneg, menteri kehakiman dan Ham, menteri / pimpinan lembaga yg terkait dg materi yg diatur, dlm waktu 30 hari kerja setelah diterimanya surat Messekneg mengenai pemberitahuan persetujuan prakarsa 3 Penyampaian RUU kepada Menteri Kehakiman dan HAMKonsultasi RUU dan Menteri atau pimpinan lembaga lainnya yg terkait, utk memperoleh pendapat dan pertimbangan terlebih dahulu. Penyampaian pendapat dan pertimbangan tsb dilakukan paling lambat 30 hr kerja sejak tanggal diterimanya permintaan pendapat dan pertimbangan. Pendapat tsb dpt pula dimintakan kepada Perguruan Tinggi, Organisasi sosial, 45 Politik, Profesi atau kemasyarakatan lainnya sesuai dg kebutuhan
  46. 46. Apabila RUU tsb memperoleh kesepakatan, maka Menteri/pimpinan lembaga pemraksa mengajukan RUU kepada Presiden  dan sekaligus mempersiapkan amanat Presiden bagi penyampaian RUU kepada pimpinan DPR 4 Penyampaian RUU disertai amanat Presiden . Apabila dlm pembahasan masalah yg bersifat prinsipil arah Penyampaian pembahasannya akan mengubah isi satu arah RUU RUU kepada DPR Menteri mewakili Presiden waji b terlebih dahulu melaporkan nya kpd Presiden dg disertai saran 5 pemecahannya yg diperlukan utk memperoleh keputusanTata Cara RUU yg disusun dan disampaikan kepada PresidenPembahasan RUU dilaporkan oleh Mensesneg disertai saran mengenaiyg disusun dan Menteri yg akan ditugasi utk mengkoordinasikandisampaikan oleh pembahasannya dg Menteri / lembaga terkaitDPR 6 MeSesneg menyiapkan naskah” RUU yg tlh disetujui DPRPengesahan, & selanjutnya mengajukannya kpd Presiden gunapengundangan memperoleh pengesahan & Sekneg mengundangkandan RUU ke dalam lembaran Negara. Penyebarluasan jiwa 46penyebarluasan dan substansi UU kpd masy. Menjadi kewajiban pimpina lembaga pemrakarsa.
  47. 47. EKSEKUTIF LEGISLATIF YUDIKATIF 47
  48. 48. BENTUKLAH PENGURUS KELOMPOK-KETUA, DAN JURU BICARASUSUNLAH LEMBAGA-LEMBAGA DIBAWAH INI1.LEMBAGA TINGGI NEGARA DISKUSI2.LEMBAGA NEGARA KELOMPOK3.LEMBAGA DAERAH PROPINSI4.LEMBAGA DAERAH KABUPATEN/5.LEMBAGA DAERAH KOTA……!!!! 1. MAHKAMAH KONSTITUSI 16. PEMDA KABUPATEN 2. MAHKAMAH AGUNG 17. PEMDA KOTA 3. PRESIDEN DAN WAPRES 18.BPKP 4. KOMISI YUDISIAL 19.KEJAKSAAN AGUNG 5. KPK 20.KEJAKSAAN TINGGI 6. DPR 21.KEJAKSAAN NEGERI 7. DPRD KABUPATEN 22.PTUN 8. DPRD KOTA 23.BUMN 9. GUBERNUR 24.BUMD 10. BUPATI 25.MENTERI NEGARA 11. WALIKOTA 26.KPU 12. DPD 27.BANK CENTRAL 13. TNI 28.DPRD PROP 14. KEPOLISIAN 29. MPR 15. BPK 48
  49. 49. MANA YANG ANDAINGINKAN ? 49
  50. 50. Gabungkan ke 16 titik dengan 6 buah garis tanpa terputus 50
  51. 51. 51
  52. 52. LEMBAGA-LEMBAGA PEMERINTAHDalam penyelenggaraan pemerintahan negara, Pemerintah membentuklembaga-lembaga Pemerintahan :•Departemen•Lembaga Pemerintah Non Departemen•Lembaga-lembaga lainnya Tugas pemeirntahan untuk memenuhiTugas Umum Pemerintahan kebutuhan dan kepentingan masyarakat spt : Kamtib, peny. Pendidikan dan Yankes. dll Pelaksanaan tugas /urusan dlm rangka Tugas Pembangunan pelaksanaan program-program pembangunanDg adanya lembaga” penyelenggaraan pemerintahan ini, maka tugaspemerintahan akan terbagi habis kpd lembaga” penyelenggaraan pemerintahanyg ada 52
  53. 53. URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHUrusan yang menyangkut terjaminnya kelangsungan hidupbangsa dan negara secara keseluruhan,•Politik luar negeri•Pertahanan dan keamanan•Peradilan•Moneter dan fiskal•Kewenangan bidang agama serta kewenangan lainnya seperti kebijakan tentang perencanaan nasional dan perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan SDM, pendayagunaan SDA serta teknologi yg strategis, konservasi dan standarisasi nasional 53
  54. 54. URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH Kewenangan Daerah Urusan Wajib Urusan PilihanUrusan yg berkaitan dg pelayanan dasar Urusan yg terkait erat dgDianataranya adalah potensi unggulan danPerencanaan dan Pengendalian pembangunan kekhasan daerahPenyeduaan Sarana dan Prasarana Umujj Urusan pemerintahan secara nyataPengelolaan lingkungan hidup ada dan berpotensi utkPelayanan Adminisrasi Umum Pemerintahan meninkgatkan kesra sesuai dgdll kondisi 54
  55. 55. KEWENANGAN PROPINSI DIKATEGORIKAN KEDALAM KRITERIA SBB :a. Kewenangan dlm bidang pemerintahan yg bersifat lintas Kab/Kota serta kewenangan dlm bidang pemerintahan tertentu lainnyab. Kewenangan yg tidak atau belum dpt dilaksanakan daerah Kab/Kotac. Kewenangan dlm bidang pemerintahan yg dilimpahkan kpd Gubernur selaku wakil pemerintahd. Kewenangan melaksanakan fungsi-fungsi yg berkaitan dg tugas yg menyangkut penyediaan pelayanan umum, pengaturan dan pembangunan bersifat lintas batas Kab/ Kota.e. Kewenangan melaksanakan tugas yg dilakukan oleh satu Kab/Kota tertentu yg dpt merugikan Kab/Kota lainnya (pertentangan kepentingan antar Kab/Kota) 55
  56. 56. KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA• Kewenangan daerah Kab/Kota mencakup kewenangan dlm seluruh bidang pemerintahan selain kewenangan pemerintahan pusat dan kewenangan pemerintahan propinsi.• Kewenangan yg wajib dilaksanakan oleh daerah Kab/Kota meliputi : Pekerjaan Umun, Kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, perindustrian dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan dan koperasi dan tenaga kerja. 56
  57. 57. LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PUSAT UUD 1945 BPK Presiden DPR MPR DPD MA MKKPU bank sentral kementerian negara badan-badan lain KY yang fungsinya dewan berkaitan dengan pertimbangan kekuasaan TNI/POLRI kehakiman Perwakilan Pemerintahan Daerah Lingkungan BPK Provinsi Provinsi Peradilan Umum Gubernur DPRD Lingkungan Peradilan Agama Lingkungan Peradilan Militer Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Lingkungan Bupati/ Peradilan TUN DPRD Walikota 57 DAERA
  58. 58. LEMBAGA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN PUSATLEMBAGA TINGGI NEGARA LEMBAGA NEGARA1. PRESIDEN DAN WAPRES 1. MENTERI NEGARA2. DPR 2. TNI3. DPD 3. KEPOLISIAN NEGARA4. MPR 4. KOMISI YUDISIAL5. MK 5. KPU 6. BANK SENTRAL6. MA7. BPK DAERAH KABUPATEN /KOTA PROPINSI PEMDA PROP PEMDA GUBERNUR KAB/KOTA DPRD PROP BUPATI/WAKO DPRD KAB/KOTA 58
  59. 59. LEMBAGA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH ADALAH KEPALA DAERAH BESERTA PERANGKAT DAERAH OTONOM LAIN SBG BADAN EKSEKUTIF DAERAH, DPRD ADALAH BADAN LEGISLATIF DAERAHPerangkat daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintahdaerah yg bertanggung jawab kepada dan membantu kepala daerahdalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Perangkat pemerintahdaerah terdiri dari sekda, dinas, lembaga teknis daerah dan bagikabupaten/kota mencakup pula kecamatan dan kelurahan APARATUR PEREKONOMIAN NEGARA• BUMN  UU No. 19 tahun 2003• BUMD  Inmendagri No. 5 thn 1990 ttg perubahan bentuk BUMD kedalam dua bentuk : Perumda dan Perseroda 59
  60. 60. 1. Propinsi – Gubernur – Perangkat Propinsi ( Dinas instansi terkait)2. Kabupaten / Kota – Bupati / Walikota – Perangkat Kabupaten/Kota
  61. 61. Bupati/Walikota + Wakil DPRD Sekda Sekwan SekwanKa Badan Ka Dinas Ka Kantor Ka Kantor Sekcam/TU Sekcam/TU Sekret/TU Sekret/TU Ka TU Ka TUKa BidKa Bid Kasi Kasi Kaur Kaur Ka Subdin Ka Subdin Kasubag Kasubag Kasubid Kasubid Kasi Kasi
  62. 62. PresidenMenteri Mendagri Menteri Menteri Gubernur Gubernur Sekda Sekda Dinas Badan Kantor Dinas Badan Kantor Bupati Bupati Bupati Bupati Bupati Bupati Sekda SekdaDinas Dinas Badan Kantor Badan Kantor
  63. 63. URUSAN PEMERINTAHAN CONCURRENT ABSOLUT (Urusan bersamaMutlak Urusan Prop & Kab/Kota Pem. Pusat 1. Politik LN WAJIB PILIHAN 2. Pertahanan (Obligatory) (Optional)3. Moneter & Fiskal 4. Yustisi; 5. Agama
  64. 64. HUBUNGAN PRESIDEN DG LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA LAINNYA DALAM RANGKAPENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARAHUBUNGAN ANTARA PRESIDEN DENGAN MPR • Presiden dan wapres dilantik oleh MPR • Dlm hal kekosongan Wapres selambat2nya dlm waktu 60 hari MPR menyelenggarakan sidang utk memilih Wapres dari dua calon yg diusulkan Presiden • Presiden dan Wapres dpt diberhentikan oleh MPR sebelum habis masa jabatannya, atas usul DPR setelah disetujui oleh Mahkamah Kontitusi • Sblm memangku jabatannya, bersumpah atau berjanji dg sungguh2 dihadapan MPR atau DPR. Jika MPR dan DPR tidak dpt mengadakan sidang. Presiden dan Wapres bersumpah dihadapan MPR disaksikan oleh Pimpinan DPA 64
  65. 65. HUBUNGAN ANTARA PRESIDEN DG DPR antara lain:1. Presiden tdk bertanggungjawab kepada DPR dan tidak dapat membubarkan DPR, sebaliknya DPR tidak dapat memberhentikan Presiden2. DPR memiliki fungsi legislatif, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan3. Sebelum masa jabatan Presiden dan wapres berakhir, DPR dpt mengajukan usul pemberhentian Presiden dan Wapres kepada MPR setelah disetujui oleh Mahkaman Kontitusi4. Sebelum memangku jabatan Presiden dan Wapres bersumpath menurut agama dengan sungguh2 dihadapan MPR atau DPR5. DPR bersama Presiden menjalankan fungsi legislatif 65
  66. 66. HUBUNGAN ANTARA PRESIDEN DGDPD : DPD Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang sepanjang menyangkut daerah, pengelolaan sumber daya dan ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak pendidikan dan agama HUBUNGAN ANTARA PRESIDEN DG BPK1. BPK memeriksi semua pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara2. Presiden meresmikan Anggota BPK yang dipilih oleh DPR 66
  67. 67. HUBUNGAN ANTARA PRESIDEN DG MA1. MA dapat memberikan pertimbangan2 hukum kepada Presiden, baik diminta maupun tidak2. MA memberikan nasehat hukum kpd Presiden utk pemberian/penolakan grasi dan rehabilitasi3. MA mempunyai wewenang menguji secara material hanya terhadap peraturan perundangan dibawah UU4. Hakim Agung ditetapkan oleh Presiden dan calon yang diusulkan oleh Komite Yudisial dan disetujui oleh DPR5. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan dberhentikan oleh Presiden dg persetujuan DPR. 67
  68. 68. HUBUNGAN ANTARA PRESIDEN DG MK 1. MK memberikan putusan atas pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut UUD 2. Pengangkatan dan pemberhentikan hakim konttitusi ditetapkan oleh PresidenHUBUNGAN ANTARA PRESIDEN DENGAN BANKINDONESIA a.l 1. BI bertindak sebagai pemegang KAS pemerintah 2. Untuk dan atas nama Pemerintah, BI dpt menerima pinajaman luar negeri, menatausahaan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri 3. Disamping wajib berkonsultasi dg DPR, dlm hal Pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dg BI 68
  69. 69. ADA 4 ASPEK SEBAGAI BERIKUT : 1. PERENCANAAN UUD No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan RPJP, RPJM dan tahunan yg diselenggarakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan di Pusat dan daerah dg melibatkan masyarakatTujuannya adala : 1. Mendukung koordinasi antar stakeholder 2. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergitas 3. Menjamin keterkaitan dann konstitusi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan 4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan 69
  70. 70. PERENCANAAN Penyusunan Rencana Penetapan Rencana Tahap- Tahap Pengendalian Pelaksanaan RencanaPerencanaa n Evaluasi Pelaksanaan Rencana
  71. 71. PENGORGANISASIANISANGROEP N A e P n o g r a i s d p t k e s b g a i p n t k j r - a y n g h r s u i d l k , e p n g o l m k a t u s - d e p m b g a i n k r j d s t e p g w a i d n t h b u - u h b n g a e k r j .
  72. 72. n a i s g r o e P p n i1. Prinsip Pembagian Habis Tugas2. Prinsip Perumusan Tugas Pokok Dan Fungsi Yang Jelas3. Prinsip Fungsionalisasi4. Prinsip Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi5. Prinsip Kontinuitas6. Prinsip Lini dan Staf 7. Prinsip Kesederhanaan 8. Prinsip Fleksibilitas 9. Prinsip Pendelegasian Wewenang Yang Jelas 10. Prinsip Pengelompokkan Yang Homogen 11. Prinsip Rentang / Jenjang Pengendalian 12. Prinsip Akordion
  73. 73. NASKLEP Pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan pada dasarnya terbagi habis kepada setiap aparat pemerintah atau lembaga-lembaga pemerintah.
  74. 74. N A S K L E P1. Jenis Koordinasi a. Koordinasi Hierarkis b. Koordinasi Fungsional - Fungsional Horizontal - Fungsional Diagonal - Fungsional Teritorial 4. Pelaksanaan Koordinasi Dalam Sistem2. Pedoman Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Negara a. Sidang Kabinet (Paripurna dan Terbatas)3. Sarana Atau Mekanisme Koordinasi b. Rapat di Lingkungan Menko a. Kebijakan c. Koordinasi Antar Departemen / Instansi b. Rencana Pemerintah Pusat c. Prosedur dan Tata Kerja d. Koordinasi Aparatur Pemerintah Pusat d. Rapat Di Luar Negeri e. SKB / SEB e. Koordinasi Pemerintah Pusat Terhadap f. Tim, Panitia, Gugus Tugas atau Pemerintah Daerah Satuan Tugas f. Koordinasi Tingkat Daerah g. Dewan atau Badan h. SAMSAT dan Sistem Pelayanan 5. Koordinasi dan Hubungan Kerja Satu Pintu
  75. 75. PENGAWASAN Pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi dan
  76. 76. PENGAWASAN JenisPengawasan . t 1 ) a k s W ( e l M n w g P . lF 2 ) a n s W (o iP g uw e . a 3 lT n o iw s gu F k e P . a 4 u t ) g e ln s W ( f ia L w e P ) ln o p s a W (k ie t Pw g . s 5 ) a m W ( t k r y M n w g e P . ig 6 f t a k d u Yn s w e P
  77. 77. TUGAS KELOMPOKBentuklah Pengurus Kelompok tdd : Ketua /Moderator, Pembicara danSekretaris/Notulen-Diskusikanlah secara kelompok tentang Thema berikut ini : KEL II KEL III KEL 1 MENTERI PRESIDEN GUBERNUR KEPOLISIAN MPR WALIKOTA MK KPK DPRD 1. Sebutkan 2( dua) permasalahan yang sering dihadapi 2. Apa Faktor penyebabnya 3. Dampak negatif thd pembangunan 4. Bagaimana solusi yang dlaksanakan 5. Bagaimana kondisi ideal dlm penyelenggaraan pemerintahan 77
  78. 78. PENGAWASANPengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen ygmerupakan proses kegiatan pimpinan utk memastikan danmenjamin bhw tujuan dan sasaran serta tugas2 organisasi akandan telah terlaksana dg baik sesuai dg rencana, kebijaksanaan,instruksi dan ketentuan2 yg telah ditetapkan dan yang berlaku. Itjen PENGAWASAN Inspektorat INTERNAL Bawasprop Bawaskab/ko PENGAWASAN EKSTERNAL BPKP 78
  79. 79. BERBAGAI PENGAWASAN THD SUATU INSTANSI PEMERINTAH Pemerintah dlm arti luas 5 5 eksekutif 1 5 4 2 Instansi 7 3a 3b Masyarakat1. WASKAT 6 4. WASTEKNAL INTERN INSTANSI2.. WASNAL INTERN INSTANSI MENPAN, LAN, BKN ITJEN, BAWASDA 5. WASTEKNAL EKTERN INSTANSI PROP/KAB/KO WASLEG, WASBAPEKA,WASYUD 3. WASNAL EKSTERN INSTANSI 6. WASMAS BPKP, IRJENBANG 79 7. KOM PEMERIKSA
  80. 80. 80
  81. 81. SEMOGA BERMANFAAT DAN SUKSES SELALU “SAMPAI JUMPA” 81
  1. A particular slide catching your eye?

    Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×