Agung Firman Sampurna : Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan PDTT di Lingkungan PDAM

2,427 views
2,196 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,427
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
122
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Agung Firman Sampurna : Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan PDTT di Lingkungan PDAM

  1. 1. Dr. Agung Firman Sampurna Anggota V BPK RI
  2. 2. Pengantar : BPK sebagai Lembaga Negara dengan Fungsi Auditif 1
  3. 3. Kedudukan BPK dalam Penyelenggaraan Negara UUD 1945 Eksekutif Legislatif Yudikatif Pasal 23E, 23F dan 23G UUD 1945 Auditif 2
  4. 4. Kewenangan BPK : Melaksanakan Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tangggungjawab Keuangan Negara Paket Undang-Undang Keuangan Negara 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Badan Pemeriksa Keuangan 3
  5. 5. Lingkup dan Pengelolaan Keuangan Negara 4
  6. 6. Keuangan Negara : semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut Lingkup Keuangan Negara terdiri dari : a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; c. Penerimaan Negara; d. Pengeluaran Negara; e. Penerimaan Daerah; f. Pengeluaran Daerah; g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah; h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah. 5
  7. 7. Pengelolaan Keuangan Negara : keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungawaban Akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara dibutuhkan untuk : • Menjamin agar negara dapat memeroleh haknya dan sekaligus melaksanakan kewajibannya dalam nilai dan alokasi yang benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana disajikan melalui laporan keuangan yang menggunakan standar akuntansi yang diterima secara umum (GAAS). • Menjamin agar pengelolaan keuangan negara terselenggara secara ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel. • Mendorong pengelolaan keuangan negara yang senantiasa berorientasi dan atau mengarah pada pencapaian tujuan negara 6
  8. 8. Jenis-Jenis Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 7
  9. 9. 1. Pemeriksaan Keuangan Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) apakah laporan keuangan dari entitas yang diperiksa (diaudit) telah menyajikan secara wajar tentang posisi keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum 8
  10. 10. 9
  11. 11. 10
  12. 12. 11
  13. 13. 12
  14. 14. Pemeriksaan keuangan yang sudah pernah dilaksanakan oleh BPK RI untuk PDAM di wilayah Jawa dan Sumatra dalam periode 3 (tiga) tahun terakhir sampai dengan posisi per 30 Juni 2013 antara lain: Masalah : Cukup banyak laporan keuangan PDAM yang belum diaudit Agenda Strategis : 1. Tahun 2013 laporan keuangan PDAM di seluruh Indonesia harus di-audit 2. Audit yang dilakukan oleh KAP terhadap laporan keuangan BUMD pada umumnya dan PDAM pada khususnya harus disertai dengan audit atas SPI dan audit kepatuhan (compliace audit) 3. Standar penyajian laporan keuangan yang digunakan adalah PSAK 13
  15. 15. 2. Pemeriksaan Kinerja Pemeriksaan kinerja (Performance Audit) : pemeriksaan yang independen atas efisiensi dan efektivitas kegiatan, program, dan organisasi pemerintah, dengan memperhatikan aspek ekonomi, dengan tujuan untuk mendorong ke arah perbaikan (INTOSAI) Terminologi lain yang dikenal dari pemeriksaan kinerja adalah value for money audit : proses penilaian atas bukti-bukti yang tersedia untuk menghasilkan suatu pendapat secara luas mengenai bagaimana entitas menggunakan sumber daya secara ekonomis, efektif, dan efisien Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas (Pasal 4 ayat (3) UU Nomor 15 tahun 2004) 14
  16. 16. 15
  17. 17. 16
  18. 18. Area Perubahan 17
  19. 19. 18
  20. 20. 19
  21. 21. Tujuan Pemeriksaan Kinerja yang sudah pernah dilaksanakan oleh BPK antara lain: a. Menilai efektivitas proses produksi dan distribusi air bersih dalam rangka menyediakan air bersih bagi masyarakat yang memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas b. Menilai efektifitas Pelayanan Pelanggan c. Menilai efektivitas pengelolaan kegiatan penyediaan air bersih dan pengelolaan tagihan PDAM Agenda strategis : • Pemeriksaan Kinerja Tematik atas Pelayanan Penyediaan Air Bersih • Area potensial yang akan dipilih menjadi area kunci akan mencakup aspek teknis dan manajerial, dengan mempertimbangkan aspek kuantitas (pasokan) termasuk service coverage, kualitas (air bersih) dan kontinuitas pelayanan 20
  22. 22. 3. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) : bertujuan untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu dapat bersifat: eksaminasi (examination), reviu (review), atau prosedur yang disepakati (agreed-upon procedures) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu meliputi antara lain pemeriksaan atas hal-hal lain di bidang keuangan, pemeriksaan investigatif, dan pemeriksaan atas sistem pengendalian intern 21
  23. 23. Tujuan PDTT yang bersifat : 1. Eksaminasi adalah untuk memberikan pernyataan positif (positive assurance) atas hal yang diperiksa, yaitu bahwa hal yang diperiksa sesuai atau tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam segala hal yang material. Pernyataan positif tersebut merupakan simpulan atas keseluruhan populasi. 2. Reviu adalah untuk memberikan pernyataan negatif (negative assurance) atas suatu hal tertentu yang diperiksa, yaitu pernyataan bahwa tidak ada informasi yang menyatakan bahwa hal tertentu tersebut tidak sesuai dengan kriteria. Pernyataan negatif tersebut merupakan simpulan atas hal yang direviu saja dan bukan simpulan atas populasi. 3. Agreed upon procedures adalah memberikan laporan atas temuan yang diperoleh dengan melaksanakan prosedur tertentu yang telah disepakati oleh para pihak (pemberi tugas dan pemakai tertentu) sebelum penugasan dimulai. PDTT yang bersifat agreed upon procedures dilakukan hanya jika ada permintaan (on call basis). 22
  24. 24. Tujuan Pemeriksaan yang sudah pernah dilaksanakan oleh BPK RI antara lain : 1. Kegiatan produksi & pengelolaan HPP, kegiatan penjualan air, pengelolaan asset dan investasi, pengelolaan biaya usaha/operasional, dan kewajiban pada negara maupun daerah telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dan mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Pengendalian intern yang berlaku dalam perusahaan telah dirancang dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan titik-titik pengendalian untuk pengamanan aset perusahaan dan pencapaian tujuan perusahaan 3. Pengelolaan produksi air dan produksi non air, distribusi, investasi/pembelian barang/ pemborongan pekerjaan, penjualan/pelayanan langganan, kerjasama dengan pihak ketiga, kewajiban PDAM kepada Negara/Daerah telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan 4. Sistem pengendalian intern entitas baik terhadap laporan realisasi pendapatan dan biaya; mekanisme dan tata cara pemungutan pendapatan; pengeluaran biaya dan penatausahaan piutang telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai pengendalian yang handal 5. Kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan usaha PDAM telah sesuai dengan RKAP (Rencana Kebijakan Anggaran Perusahaan) dan tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 23
  25. 25. Permasalahan yang menjadi Temuan dalam Pemeriksaan Keuangan PDAM 24
  26. 26. Kelemahan-kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern atas Laporan Keuangan PDAM yang ditemukan BPK antara lain: a. Terdapat perbedaan saldo akhir Kas antara Laporan Keuangan dengan rekening koran bank; b. Proses Pengajuan dan Pertanggungjawaban Uang Muka Kerja Tidak Sesuai Ketentuan. c. Pengelolaan dan penatausahaan Persediaan Bahan Operasi dan Bahan Instalasi belum optimal, sehingga nilai persediaan tersebut tidak dapat diyakini kewajarannya; d. Penyajian Aset Tetap Tanah dan Penyempurnaan Tanah, Aset Tetap Instalasi Transmisi dan Distribusi, Aset lnstalasi Pompa, Aset Tetap Dalam Penyelesaian dan Aset Tetap Tidak Berfungsi pada Neraca tidak dapat diyakini kewajarannya, sehingga tidak memberikan informasi yang andal bagi pengguna laporan keuangan; e. Penghapusan Aset Tetap tidak sesuai ketentuan; f. Pengungkapan Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan Belum Lengkap dan Belum Memadai; 25
  27. 27. Kelemahan-kelemahan terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada PDAM yang ditemukan BPK antara lain: a. PDAM mengalami kerugian atas kehilangan air, sehingga kehilangan perolehan pendapatan; b. Terdapat kekurangan volume pekerjaan dan Pelaksanaan pekerjaan oleh rekanan mendahului kontrak pengadaan barang/jasa; c. PDAM kurang membayar Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan dan Air Bawah Tanah (ABT/AP); d. PDAM Tidak Memverifikasi Laporan Operasional Mitra Kerjasama Sebagai Dasar Perhitungan Royalti; e. Kerjasama PDAM dengan Mitra Kerjasama kurang menguntungkan PDAM TKR; f. PDAM kurang membayar Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) berdasarkan penghitungan Laba Fiskal dan Penyelesaian Hutang PPh Badan berlarut-larut, sehingga berpotensi terbebani sanksi administrasi berupa bunga; g. Pengelolaan dan Penggunaan Dana Cadangan Belum Tepat; 26
  28. 28. Catatan Akhir 27
  29. 29. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pengelolaan penyediaan air bersih, sebagai langkah awal diperlukan : • Komitmen untuk menyelenggarakan pengelolaan pelayanan penyediaan air bersih dengan mematuhi ketentuan perundangundangan yang berlaku • Komitmen terhadap peningkatan kompetensi, baik kompetensi teknis maupun kompetensi manajerial, khususnya dalam bidang tata kelola keuangan, dalam pengelolaan pelayanan penyediaan air bersih • Komitmen untuk membangun kebersamaan dalam menghadapi berbagai masalah yang timbul 28
  30. 30. TERIMA KASIH

×