Tinjauan keberadaan anak luar kawin

  • 576 views
Uploaded on

 

  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
576
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
10
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. TINJAUAN TENTANG KEDUDUKAN ANAK LUAR KAWIN DALAM SISTEM HUKUM PERKAWINAN INDONESIA (Oleh: RIO SATRIA, SHI)A. Pendahuluan Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah institusi kekuasaan kehakiman diIndonesia memiliki salah satu wewenang untuk melakukan judicial review (ujimateril) undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia tahun 1945 (UUD 1945). Putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi bersifat final, tidakmemiliki upaya hukum untuk ditinjau kembali. Pada asasnya putusan hakim tidakboleh didiskusikan apalagi disalahkan, inilah asas yang berlaku secara universal. Mahkamah Konstitusi telah memutuskan Permohonan PengujianUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan olehHj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim danMuhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono dengan putusan Nomor46/PUU-VIII/2010. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki pengaruh yang cukupbesar dalam penerapan beberapa aturan hukum di Negara Republik Indonesia,khususnya beberapa aturan materil yang selama ini dijadikan sebagai rujukandalam mengadili sebuah perkara di Pengadilan Agama.B. Perkawinan Dalam Aturan Nasional Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria denganseorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga(rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (videpasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974). Dalam aturan perkawinan nasional Indonesia ditegaskan bahwa hubunganperkawinan bukan hanya sebatas hubungan keperdataan yang bertujuanRIO SATRIA, SHI (Hakim Pengadilan Agama Sengeti)| Kritik analisis tentang putusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materil Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (Pasal 1 2 ayat [2] dan pasal 43 ayat [1]
  • 2. kenikmatan duniawi semata, tetapi hubungan perkawinan tersebut juga dimaknaisebagai hubungan yang bersifat suci (transcendental). Dalam pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974, semakin nyata bahwaperkawinan dalam aturan nasional tidak terlepas dari agama dan kepercayaanyang dianut oleh masyarakat Indonesia karena dikatakan “Perkawinan adalahsah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dankepercayaannya itu”. Pelaksanaan perkawinan di Indonesia bukan hanya didasarkan atas prinsipsaling menyukai, tetapi ada syarat-syarat materil dan formil pernikahan yangmesti dipenuhi oleh masing-masing calon mempelai. Jika syarat tersebut tidakdipenuhi maka secara legal perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Syarat materil pernikahan secara umum diambil dari aturan-aturan agamayang ada di Indonesia, Islam sebagai agama mayoritas warga Negara Indonesiatentunya sangat memiliki andil besar dalam mempengaruhi penentuan syaratmateril perkawinan dalam hukum nasional Indonesia, seperti aturan tentanglarangan perkawinan, masa tunggu bagi wanita yang bercerai, pembebanan nafkahkeluarga, dan lain sebagainya. Sebagai konsekwensi dari syarat materil, sehubungan dengan pasal 2 ayat(1) UU Nomor 1 tahun 1974, jika sebuah perkawinan tidak memenuhi syaratmateril perkawinan baik syarat materil yang telah mendapat penegasan dalamundang-undang maupun yang masih hidup dalam aturan agama dan kepercayaanmasing-masing pemeluknya, maka terhadap perkawinan tersebut dapat dilakukanpencegahan jika perkawinan tersebut baru akan dilangsungkan atau dibatalkanjika telah terlaksana. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 selain menentukan syarat materilperkawinan juga mengatur syarat formil sebagai syarat yang ditentukan olehNegara dengan tujuan untuk mewujudkan tertib perkawinan di Indonesia. Dalampasal 2 ayat (2) UU tersebut dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan mesti dicatatmenurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.RIO SATRIA, SHI (Hakim Pengadilan Agama Sengeti)| Kritik analisis tentang putusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materil Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (Pasal 2 2 ayat [2] dan pasal 43 ayat [1]
  • 3. Selama ini masih terjadi ambiguitas dalam memaknai syarat materil danformil perkawinan di Indonesia, dalam artian apakan syarat formil hanya sebatasberkaitan dengan administrasi perkawinan ataukah mempengaruhi syarat materil. Secara ideal, agar tujuan Negara dalam mewujudkan tertib administrasiperkawinan terwujud, pencatatan perkwinan semestinya dikukuhkan bukan hanyapada tataran administratif tetapi juga diintegrasikan menjadi syarat materilperkawinan. Jadi perkawinan dianggap sah bukan hanya semata memenuhi rukunserta syarat perkawinan yang ditentukan oleh agama dan kepercayaannya masing-masing, tetapi perkawinan dikatakan sah jika dicatatkan pada instansi yangberwenang untuk itu. Ide demikian berkembang di tengah masyarakat. Pada tataran wacana dikalangan akademisi Hukum Islam (dunia kampus) berkembang sekurang-kurangnya dua pandangan: Pandangan pertama menentang ide tersebut, karena dalam agama Islam pencatatan pernikahan bukanlah rukun perkawinan. Dalam Islam yang dikategorikan sebagai rukun perkawinan (yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan) adalah: ijab dan qabul, wali, 2 orang saksi, dan kedua mempelai sebagaimana telah ditaqnin dalam pasal 14 Inpres. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Sehingga menurut padangan yang pertama ini di sebuah Negara yang menjamin penduduknya secara bebas untuk menjalankan ajaran agama dan kepercayaannya (pasal 29 ayat [2] UUD tahun 1945) tidak dibenarkan untuk memaksakan sebuah ajaran agama tunduk terhadap aturan hukum nasional. Negara harus menjamin kesucian sebuah agama dan tidak mencampurinya dengan hal-hal lain yang berada di luar aturan agama tersebut. Campur tangan Negara dalam menjaga kesucian agama terlihat dengan adanya Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang pencegahan dan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama yang telah diteguhkan keberadaannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-RIO SATRIA, SHI (Hakim Pengadilan Agama Sengeti)| Kritik analisis tentang putusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materil Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (Pasal 3 2 ayat [2] dan pasal 43 ayat [1]
  • 4. VII/2009. Malahan barang siapa yang melakukan tindakan penodaan agama diamcam hukuman lima tahun penjara. Pandangan kedua berpendapat bahwa ide pengintegrasian syarat formil/administrasi perkawinan menjadi syarat materil, tidak bertentangan dengan agama. Agama Islam mengajarkan tentang kewajiban bagi setiap warga Negara mentaati pemimpin mereka, selama ketaatan tersebut bukan untuk sesuatu perbuatan keingkaran kepada Allah SWT. Pencatatan perkawian ditegaskan oleh Negara dalam sebuah peraturan perundang-undangan bertujuan untuk kemaslahatan bagi warga negaranya. Karena di era globalisasi saat ini pada sebagian masyarakat sudah mulai luntur nilai sakral perkawinan. Sebagai imbas dari kondisi sosial tersebut sering terjadi perbuatan yang tidak bertanggung jawab dari satu pihak yang terikat dalam sebuah perkawinan, terjadi perceraian tanpa kontrol, poligami yang serampangan, kekerasan dalam rumah tangga, anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya, dan banyak kejadian sosial lain yang membuktikan kondisi penyimpangan sosial tersebut. Dalam sebuah kaedah fikih islam dikemukakan: ‫ﺗﺼﺮف اﻻﻣﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻋﯿﺔ ﻣﻨﻮط ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ‬ Artinya: Tindakan seorang pemimpin terhadap penyelenggaraan kehidupan rakyatnya harus didasarkan asas kemaslahatan. Pencatatan perkawinan dapat dibuktikan bahwa memang ditujukan untuk menciptakan kemaslahatan, dalam hal ini adalah kepastian hukum atas terjadinya perkawinan sehingga setiap orang yang telah terikat dalam perkawinan tersebut harus melaksanakan segala konsekwensi perkawinan. Hanya saja persoalan saat ini, sehingga masih terjadi perdebatan adalahapakah memang dengan pertimbangan kemaslahatan, rukun dan syarat nikah yangselama ini telah ditentukan dalam norma agama harus ditambah dengan poinpencatatan pernikahan.RIO SATRIA, SHI (Hakim Pengadilan Agama Sengeti)| Kritik analisis tentang putusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materil Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (Pasal 4 2 ayat [2] dan pasal 43 ayat [1]
  • 5. Menurut pandangan penulis norma asasi perkawinan yang sudah dimuatdalam aturan agama jangan diusik lagi, sehingga rukun atau syarat sah nikah tetapdipertahankan sebagaimana telah diatur dalam agama atau kepercayaan masing-masing. Hanya saja keberadaan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 agartidak terkesan mendua harus dipertegas bahwasanya “Tiap-tiap perkawinan hanyadapat dibuktikan keabsahannya setelah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan”. Sehingga perkawinan yang telah dilangsungkan secara agama belumluzum keabsahannya (belum diakui keberadaanya) di hadapan Negara selamabelum dicatatkan. Sebagai solusi hukum terhadap perkawinan yang telahdilakukan tetapi belum dicatatkan maka diberikan kesempatan untuk melakukanpermohonan pengesahan nikah (itsbat nikah), sehingga selama perkawinan siritersebut dapat dibuktikan di persidangan pengadilan telah dilangsungkan sesuaidengan aturan agama dapat ditetapkan keabsahannya. Hanya saja, agar subjek hukum tidak semaunya melanggar ketentuanadministrasi perkawinan, perlu dipertegas dengan pemberian sanksi secara pidanabagi setiap pelaku perkawinan tidak tercatat serta pihak-pihak yang telah andilmemberikan bantuan dalam pelaksanaan perkawinan tersebut.C. Akibat Hukum Perkawinan Sebagai salah satu konsekwensi dari perkawinan yang sah akanmenimbulkan akibat hukum, seperti hak dan kewajiban suami isteri, hartaperkawinan, hubungan timbal balik antara kedua orang tua dengan anak (nasab),kewajiban pemeliharaan anak (hadhanah), dan kewarisan. Salah satu akibat dari perkawinan yang sah, anak yang dilahirkan daripernikahan tersebut adalah anak sah, memiliki hubungan keperdataan secarasempurna dengan kedua orang tuanya, sebagaiman ketentuan pasal 42UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 99 Inpres. Nomor 1 tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam.RIO SATRIA, SHI (Hakim Pengadilan Agama Sengeti)| Kritik analisis tentang putusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materil Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (Pasal 5 2 ayat [2] dan pasal 43 ayat [1]
  • 6. Hubungan keperdataan yang dimaksud meliputi hak nasab (garisketurunan) anak dihubungkan kepada ayah (dalam Islam), hak pemenuhan nafkahdari orang tua terhadap anak, hak pemeliharaan dan pendidikan (hadhanah), haksaling mewarisi, hak perwalian nikah bagi ayah atas anak perempuan, dan hak-hak keperdataan lainnya. Berbeda halnya dengan perkawinan yang sah, perkawinan tidak sah tidakmemiliki akbibat hukum apapun terhadap pihak yang terikat dalam perkawinantersebut. Jika kita hubungkan dengan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974dengan menggunakan interpretasi hukum a contrario perkawinan yang tidak sahadalah perkawinan yang dilakukan tidak menurut hukum masing-masingagamanya dan kepercayaannya itu. Sehingga tidak ada hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinantersebut, karena memang secara hukum perkawinan tersebut tidak ada. Maka tidakada legal standing bagi masing-masing pihak untuk mengajukan gugatankelalaian kewajiban terhadap suatu pihak tertentu. Satu hal yang menjadi persoalan, bagi seorang laki-laki dan perempuanyang telah melakukan hubungan di luar nikah, sangat cocok mereka tidakmendapat perlindungan hukum karena mereka telah melakukan pelanggaranterhadap hukum tersebut, sehingga sebagai sanksi hukum hak yang semestinyamereka dapatkan tidak diayomi oleh hukum, hal ini adalah sebuah resiko yangsangat logis dan dapat diterima oleh siapapun. Persoalannya adalah anak yangdilahirkan dari hubungan tersebut apakah ikut menanggung dosa yang telahdilakukan kedua orang tua biologisnya. Dalam hukum Islam dikenal istilah anak zina, yakni anak yang dilahirkandi luar perkawinan yang sah atau dilahirkan dalam perkawinan yang sah tetapidisangkal oleh bapaknya sebagai anaknya melalui li’an. Anak zina dalam Islamhanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya sebagai hubunganyang tidak bisa disangkal bersifat alamiah. Di dalam Islam yang dihubungkannasabnya kepada ayah hanyalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dariperkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan dalam nash syar’i sebagai berikut:RIO SATRIA, SHI (Hakim Pengadilan Agama Sengeti)| Kritik analisis tentang putusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materil Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (Pasal 6 2 ayat [2] dan pasal 43 ayat [1]
  • 7. 1. Firman Allah Swt dalam surat Albaqarah ayat:                   Artinya: Para ibu menyususi anaknya dua tahun secara sempurna, bagi yang menginginkan untuk menyempurnakan masa menyusui, dan bagi yang memiliki anak (ayah) wajib untuk menafkahi isteri mereka dan memberikan pakaian secara baik (Q.S. Albaqarah ayat [233])                               Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.2. Hadis Rasulullah SAW: 1) Hadis dari Abu Hurairah: ‫اﻟﻮﻟﺪ ﻟﻠﻔﺮاش وﻟﻠﻌﺎھﺮ اﻟﺤﺠﺮ‬ Artinya: Nasab anak tersebut adalah kepada ayah sedangkan bagi pezina adalah hukuman rajam (H.R. Bukhari dan Muslim) 2) Hadis dari Aisyah: Dari Aisyah Ra. Dia telah berkata: telah terjadi perselisihan antara Sa’ad bin Abi Waqash dengan Abdu bin Zam’ah mengenai seorang anak. Saad berkata: “Wahai Rasulullah! Ini adalah anak saudaraku, Utbah bin Abi Waqash. Jadi dia adalah anak saudaraku menurut pengakuan saudaraku itu. Lihat wajah anak ini mirip dengannya”. Abdu bin Zam’ah menyangkal dan mengatakan: “Ini adalah saudaraku, wahai Rasulullah. Dia dilahirkan atas tempat tidur ayahku dengan hamba perempuannya”. Rasulullah memperhatikan anak itu sejenak dan memang anak itu mirip UtbahRIO SATRIA, SHI (Hakim Pengadilan Agama Sengeti)| Kritik analisis tentang putusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materil Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (Pasal 7 2 ayat [2] dan pasal 43 ayat [1]
  • 8. kemudian beliau bersabda: “Dia adalah untukmu wahai Abdu. Anak adalah berdasarkan kepada tempat tidur dan orang yang berzina hanya mendapat kecelakaan pakailah hijab darinya ya Saudah binti Zamah”.Hal ini sejalan dengan hukum nasional Indonesia selama ini sebagaimana diatur didalam pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974. Karena anak yang lahir di luar nikah hanya memiliki hubungan denganibunya, maka anak tersebut tidak memiliki hak apapun dari ayah biologisnya,karena secara hukum baik hukum agama maupun hukum nasional dia tidakmemiliki pertalian darah (nasab) dengan laki-laki yang merupakan ayahbiologisnya. Sehingga oleh sebab itu anak di luar nikah tidak memperoleh hak-hak materil dan moril yang semestinya harus diperoleh oleh seorang anak dariayahnya, seperti hak pemeliharaan, hak nafkah, hak perwalian nikah bagi anakperempuan, dan hak saling mewarisi ketika terjadi kematian. Anak di luar nikah sering menjadi objek cacian di tengah masyarakat,dengan sebuah sebutan anak haram. Kondisi seperti itu memberikan sebuahketidak adilan bagi seorang anak, di samping ketidakadilan dari segi tanggungjawab orang tua yang telah menyebabkan dia lahir ke dunia juga ketidakadilandisebabkan tekanan psikis yang dialaminya disebabkan dosa orang tuabiologisnya. Kenyataan ini tidak sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yangberbunyi: ‫ﻛﻞ ﻣﻮﻟﻮد ﯾﻮﻟﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻄﺮة‬Artinya: setiap anak dilahirkan dalam ke adaan fitrah (sesuai dengan asal kejadian bersih tanpa dosa).D. Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Uji Materil UU Nomor 1 tahun 1974 Pokok permohonan Para Pemohon adalah mengajukan permohonanpengujian konstitusionalitas pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1tahun 1974 tentang Perkawinan.RIO SATRIA, SHI (Hakim Pengadilan Agama Sengeti)| Kritik analisis tentang putusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materil Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (Pasal 8 2 ayat [2] dan pasal 43 ayat [1]
  • 9. Mengenai ketentuan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 tidakbertentangan dengan konstitusi, UUD 1945, karena mengenai pencacatanperkawinan yang diatur dalam pasal tersebut menurut penjelasan umum angka 4huruf b UU Nomor 1 tahun 1974 hanya berkenaan dengan administrasiperkawinan tidak menentukan keabsahan perkawinan. Perkawinan yang sahadalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditentukanoleh agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi keberadaan akta nikah samahalnya dengan keberadaan akta yang lain, seperti akta kelahiran dan kematian. Pencatatan perkawinan tidaklah membatasi hak asasi seseorang, karenapembatasan melalui pencatatan perkawinan semata-mata untuk menjaminpengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untukmemenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilaiagama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis(vide pasal 28 J ayat (2) UUD 1945). Selain itu pencacatan perkawinan jugaditujukan untuk menjamin kepastian hak-hak yang ditimbulkan dari perkawinanseperti asal-usul anak. Mengenai keberadaan anak di luar perkawinan (vide pasal 43 ayat [1] UUNomor 1 tahun 1974) Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi melihat bahwa setiapkehamilan pasti diawali dengan pertemuan ovum dengan spermatozoa baikmelalui hubungan seksual (coitus) maupun melalui jalan lain sesuai dengankemajuan teknologi. Sehingga hubungan anak yang dilahirkan dengan seoranglaki-laki sebagai ayahnya bukan hanya semata-mata karena adanya perkawinantetapi juga berdasarkan hubungan darah anak dengan seorang laki-laki yang dapatdibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan atau teknologi atau bukti lain yang sahmenurut hukum. Merupakan suatu ketidakadilan jika seorang laki-laki yang telahmelakukan suatu hubungan dengan seorang perempuan terlepas dari tanggungjawab. Apalagi selama ini anak yang di lahirkan di luar perkawinan mendapatstigma yang tidak baik di tengah masyarakat. Seorang anak yang seperti itu mestiRIO SATRIA, SHI (Hakim Pengadilan Agama Sengeti)| Kritik analisis tentang putusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materil Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (Pasal 9 2 ayat [2] dan pasal 43 ayat [1]
  • 10. mendapat perlindungan hukum dari Negara walaupun status perkawinan orangtuanya masih dipersengketakan. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Mahkamah Konstitusiberpendapat bahwa bunyi pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 harus dibaca:“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata denganibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapatdibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lainmenurut hokum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengankeluarga ayahnya”.E. Tinjauan Penulis a. Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 Penulis sependapat dengan putusan Mahkamah Konstitusi dalam mempertimbangkan keberadaan pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974, bahwa pencatatan perkawinan legal meaningnya adalah sebagai syarat administatif perkawinan, tidak menentukan keabsahan sebuah perkawinan. Hanya saja agar pasal tersebut memiliki taring (kekuatan mengikat) maka redasinya seharusnya berbunyi: “Tiap-tiap perkawinan hanya dapat dibuktikan keabsahannya setelah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan” sebagaimana telah diakomodir dalam dalam pasal 7 ayat (1) Inpres. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Aturan perkawinan nasional Indonesia yang sudah ditetapkan sejak tahun 1974 sampai saat ini masih menjadi sumber perdebatan dan apalagi tingkat kesadaran terhadap aturan tersebut oleh sebagian kelompok yang mendikotomikan antara aturan agama dengan aturan nasional masih sangat rendah. Jadi, logikanya adalah bahwa Negara mengakui perkawinan sah jika perkawinan dijalankan sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan di dalam agama dan kepercayaan masing-masing, hanya saja untuk menjamin kepastian terlaksananya aturan agama dan kepercayaan tersebutRIO SATRIA, SHI (Hakim Pengadilan Agama Sengeti)| Kritik analisis tentang putusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materil Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (Pasal 10 2 ayat [2] dan pasal 43 ayat [1]
  • 11. secara baik dan benar maka Negara mengikat kebebasan tersebut dengan aturan yang mewajibkan warga negaranya untuk membuktikannya melalui akta perkawinan yang otentik dikeluarkan oleh perangkat resmi yang telah disediakan Negara untuk itu. Untuk setiap perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai dengan aturan agama dan kepercayaan masing-masing tetapi tidak dicatatkan kepada perangkat Negara yang ditentukan untuk itu, baik karena kondisi darurat ataupun karena kelalaian maka dibuka penyelesaian masalahnya melalui penetapan sahnya perkawinan oleh lembaga peradilan. Hanya saja jika kejadian tersebut didasarkan atas kelalaian maka yang bersangkutan mesti diberi sanksi (ta’zir dalam istilah pidana Islam yakni sanksi hukum atas perbuatan melanggar hukum negara) sebagai efek jera bagi pelaku yang telah melanggar hukum negara. b. Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 Putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materil pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 sehingga pasal tersebut harus dibaca menjadi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki- laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan / atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi yang telah kita kemukakan sebelumnya, pertimbangannya sangat logis dan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan berupa perlindungan bagi anak di luar perkawinan tersebut agar dia mendapat jaminan kehidupan dan tidak lagi mendapat stigma negatif dalam pergaulan sehari-hari lantaran dosa kedua orang tuanya. Di dalam agama Islam salah satu tujuan penerapan hukum adalah untuk maslahah, bahkan dalam mazhab maliki dikenal maslahah mursalahRIO SATRIA, SHI (Hakim Pengadilan Agama Sengeti)| Kritik analisis tentang putusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materil Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (Pasal 11 2 ayat [2] dan pasal 43 ayat [1]
  • 12. sebagai salah satu turuq istimbath al-ahkam. Islam sebagai agama yang universal sangat memperhatikan harmonisasi kehidupan manusia, sehingga beban hukum yang dibawanya bukanlah untuk membinasakan manusia tetapi sebaliknya yaitu untuk mengantarkan manusia menuju kebahagiaan bukan hanya di akhirat semata tetapi juga di dunia. Menetapkan hukum dengan pertimbangan kemaslahatan juga tidak boleh mengabaikan kemungkinan kerusakan yang dapat ditimbulkan oleh hukum tersebut, maka dalam hukum Islam dikenal sebuah kaedah: ‫درأ اﻟﻤﻔﺎﺳﺪ ﻣﻘﺪم ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺐ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬ Artinya: menolak kerusakan harus diutamakan dari mewujudkan suatu kemaslahatan. Anak luar perkawinan dalam pandangan hukum nasional Indonesia tidak bisa ditetapkan secara global begitu saja, karena menurut hemat penulis sehubungan dengan UU Nomor 1 tahun 1974, anak luar perkawinan memuat dua makna yang secara prinsip berbeda: a. Anak yang dilahirkan dari hubungan seorang laki-laki yang telah terikat hubungan perkawinan secara agama dengan seorang perempuan, tetapi tidak memiliki legalitas disebabkan perkawinan tersebut tidak dicatatkan sesuai dengan ketetuan perundang-undangan yang berlaku. b. Anak yang lahir tanpa pernikahan yang sah, hanya disebabkan hubungan biologis antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa ikatan perkawinan yang sesuai dengan agama dan kepercayaannnya masing-masing. Mengingat ketentuan pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974, maka terhadap anak sebagaimana dalam poin ‘a’ sudah tepat dikatakan bahwa anak tersebut memiliki hubungan keperdataan yang sempurna baik dengan ibunya maupun bapaknya. Tentunya setelah pernikahan kedua orang tuanya mendapat legalitas menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi warga Negara yang beragama Islam sesuai denganRIO SATRIA, SHI (Hakim Pengadilan Agama Sengeti)| Kritik analisis tentang putusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materil Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (Pasal 12 2 ayat [2] dan pasal 43 ayat [1]
  • 13. pasal 49 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dua kali pertama dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan kedua dengan UU Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, perkawinan tersebut mesti ditetapkan keabsahannya terlebih dahulu oleh Pengadilan Agama. Dasar berfikirnya adalah, karena pernikahan yang telah dilangsungkan sesuai dengan aturan agama masing-masing walaupun tidak tercatat adalah sah, maka konsekwensinya anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan tersebut adalah anak sah yang berhak secara sempurna memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya. Perkawinan adalah perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum yang komplek dan luas sebagaimana hal ini telah dikemukakan dalam pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi saat mempertimbangkan pentingnya dokumen perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974. Di antara akibat hukum tersebut adalah melahirkan asal usul keturunan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Artinya, dari pertimbangan tersebut dapat dipahami bahwa Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sepakat bahwa hubungan asal usul anak dengan orang tuanya terutama dengan ayahnya timbul sebagai akibat dari perkawinan sementara dengan ibunya adalah sebuah peristiwa alam yang tidak mungkin disangkal kebenarannya seperti halnya matahari yang terbit di timur dan terbenam di barat, setiap anak yang lahir dari rahim seorang perempuan maka perempuan tersebut adalah ibunya. Jika dikaitkan dengan anak yang lahir tampa hubungan pernikahan dari kedua orang tuanya maka sangat logis penambahan pasal 43 ayat (1) oleh Mahkamah Konstitusi tetapi sebatas berkaitan dengan hak pemeliharan dan kepastian dalam mendapatkan pendidikan sampai anak tersebut dapat berdiri sendiri (setidaknya telah berusia 18 tahun) atau telah melangsungkan perkawinan sebagaimana maksud pasal 45 ayat (1 dan 2)RIO SATRIA, SHI (Hakim Pengadilan Agama Sengeti)| Kritik analisis tentang putusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materil Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (Pasal 13 2 ayat [2] dan pasal 43 ayat [1]
  • 14. UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 1 yat (1) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, memiliki ayah dan ibu walaupun secara hukum ada di antara hubungan tersebut yang tidak didasarkan dengan perkawinan sah, tetapi secara ilmu pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya anak tersebut dapat dibuktikan sebagai anak biologis dari yang bersangkutan. Anak memiliki hak yang mesti dipenuhi oleh orang tuanya. Selama ini anak di luar kawin hanya memiliki hubungan dengan ibu dan keluarga ibunya sehingga sebagai dampaknya anak mengalami tekanan batin dalam pergaulannya dan ayah biologisnya seolah-olah terlepas dari tuntutan hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah menyebabkan anak tersebut lahir ke dunia. Pada zaman yang tingkat kecenderungan pelanggaran hukumnya semakin meningkat, maka perlu diantisipasi kebebasan individu dalam melanggar norma hukum yang telah ditetapkan oleh Negara. Sebagai organisasi kekuasan, Negara memiliki otoritas untuk melakukan pembatasan-pembatasan terhadap warganya dalam rangka melindungi kepentingan umum atau kepentingan orang lain sesuai dengan norma hukum, sosial, dan agama (vide pasal 28 J UUD tahun 1945). Pembatasan dimaksud dapat melalui pembebanan berupa kewajiban hukum terhadap orang yang telah melakukan pelanggaran hukum, sehingga dengan adanya ancaman diharapkan tidak terjadi lagi penyimpangan dari norma hukum yang telah ditetapkan. Seorang ayah biologis mesti ditarik oleh hukum untuk bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap anak biologisnya. Perlindungan yang dimaksud adalah sebagai mana maksud pasal 13 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2002 mencakup perlindungan dari: diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya.RIO SATRIA, SHI (Hakim Pengadilan Agama Sengeti)| Kritik analisis tentang putusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materil Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (Pasal 14 2 ayat [2] dan pasal 43 ayat [1]
  • 15. Selanjutnya dalam pasal yang sama ayat (2) dijelaskan bahwa dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman. Maka kata orang tua di sini semestinya juga dimaknai dengan orang tua secara biologis sejauh dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti sah lain menurut hukum. Tetapi penambahan pasal 43 ayat (1) yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidaklah sebatas dengan hak perlindungan tetapi memiliki makna yang sangat luas sebagaimana halnya makna yang melekat pada anak sah. Jika hak keperdataan sempurna diberikan kepada anak di luar perkawinan, menurut pendapat penulis akan menimbulkan kerancuan dalam beberapa aspek hukum, seperti asal usul anak. Jika putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pasal 43 ayat (1) dipahami setelah pasal tersebut melekat dalam satu kesatuan sebagai batang tubuh UU Nomor 1 tahun 1974, maka akan melahirkan makna yang sangat luas. Dimana anak luar perkawinan diakui asal usulnya oleh negara dengan laki-laki yang menjadi ayah biologisnya, sehingga dalam akta kelahiran anak tersebut (sebagai akta autentik yang dapat menerangkan asal usul seseorang anak vide pasal 55 UU Nomor 1 tahun 1974) dia diterangkan sebagai anak dari ibu dan ayah biologisnya. Perkawinan merupakan salah satu hubungan perdata yang akan melahirkan hubungan-hubungan keperdataan yang lain. Jika anak luar perkawinan telah disamakan keberadaannya dengan anak sah akan timbul persoalan lain bagi warga negara Indonesia yang memeluk agama tertentu, seperti Islam, di antaranya yakni dalam aspek hukum perwalian nikah dan kewarisan. Dalam agama Islam, salah satu tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk menjaga kesucian hubungan darah (nasab). Karena dari hubungan nasablah akan timbul hak bagi seorang ayah atau keluarga ayahRIO SATRIA, SHI (Hakim Pengadilan Agama Sengeti)| Kritik analisis tentang putusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materil Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (Pasal 15 2 ayat [2] dan pasal 43 ayat [1]
  • 16. dari garis keturunan laki-laki untuk menjadi wali nikah atas seorang anak perempuan. Begitu juga dalam aspek hukum waris, hak untuk mewarisi timbul disebabkan dengan adanya perkawinan dan hubungan darah yang timbul akibat perkawinan yang sah. Di dalam agama Islam perkawinan bukan hanya persoalah perdata biasa tetapi di dalamnya terkandung hubungan yang bersifat transendental dengan Allah SWT. Sesuai dengan pasal 29 ayat (2) UUD tahun 1945 Negara berkewajiban untuk ikut serta melindungi nilai kesucian agama yang dipeluk oleh setiap warga negaranya. Wali nikah dalam hukum perkawinan Islam merupakan rukun perkawinan (nikah), sehingga nikah tanpa wali adalah tidak sah sebagaimana hadis Rasulullah SAW: ‫ﻻ ﻧﻜﺎح اﻻ ﺑﻮﻟﻲ‬ Artinya: Tidak sah pernikahan yang dilakukan tanpa wali. Aturan ini telah ditaqnin dalam salah satu produk hukum Indonesia yakni pasal 14 Inpres. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan perubahan pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974, timbul persoalan jika anak luar perkawinan tersebut adalah anak perempuan dan beragama Islam, siapakah wali nikahnya? Begitu juga halnya dalam aspek hukum kewarisan, ahli waris adalah orang yang pada saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (vide pasal 171 Inpres. Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam). Jika anak luar perkawinan diberi legalitas memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya, sehingga sebagai akibat dari ketentuan tersebut dalam akta kelahirannya dicantumkan bahwa ayahnya adalah laki-laki yang telah ditetapkan oleh pengadilan sebagai ayah biologisnya, tentunya atas dasar legal standing tersebut dia akan menuntut hak keperdataannya dari ayahnya. Di antara hak keperdataan tersebutRIO SATRIA, SHI (Hakim Pengadilan Agama Sengeti)| Kritik analisis tentang putusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materil Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (Pasal 16 2 ayat [2] dan pasal 43 ayat [1]
  • 17. adalah ketika terjadi kematian ayah biologisnya tentu dia memiliki hak secara hukum untuk menuntut hak warisnya, begitu juga sebaliknya. Pertanyaannya adalah, jika anak luar perkawinan tersebut beragama Islam dan ayah biologisnya juga beragama Islam, apakah di antara mereka akan diberikan hak untuk saling mewarisi? Sesuai dengan perubahan pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 karena hubungan antara anak luar perkawinan dengan ayah biologisnya sudah jelas, jadi dia memiliki hubungan keperdataan sebagaimana halnya anak sah. Tetapi apakah sejauh itu hukum nasional memaksa warga negaranya? sehingga dalam posisi seperti itu harus memaksakan warga negaranya melanggar ketentuan agama yang bersifat suci. Bukankah dalam contoh kasus yang telah dikemukakan jika dalam hal ini umat Islam tetap berpegang dengan norma agama bahwa laki-laki yang tidak terikat perkawinan sah dengan seorang perempuan, maka dia tidak berhak untuk menjadi wali nikah bagi anak biologisnya (jika anak tersebut seorang perempuan) dan dalam hukum kewarisan tidak ada hak untuk saling mewarisi tentunya dalam hal ini telah terjadi pelanggaran terhadap pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tersebut, begitu juga sebaliknya, jika umat Islam secara utuh mengikuti aturan pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 yang telah diuji materil oleh Mahkamah Konstitusi tentu di sisi lain juga tidak akan terelakkan terjadinya pelanggaran norma agama. Malahan asas keabsahan perkawinan yang dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974, jika dihubungkan dengan kasus anak luar perkawinan setelah terjadinya perubahan pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 dengan sendirinya juga akan ikut terlanggar. Kenapa tidak? jika seorang anak perempuan yang beragama islam dikawinkan oleh ayah biologisnya sementara di dalam agama Islam dia bukanlah wali nikah yang berhak, maka sebagai konsekwensinya perkawinan tersebut tidak sah secara agama, karena perkawinan itu tidak sah secara agama makaRIO SATRIA, SHI (Hakim Pengadilan Agama Sengeti)| Kritik analisis tentang putusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materil Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (Pasal 17 2 ayat [2] dan pasal 43 ayat [1]
  • 18. tentunya perkawinan tersebut tidak mendapat pengakuan keabsahan juga oleh Negara. Seharusnya penetapan hubungan keperdataan anak di luar perkawinanmesti disesuaikan dengan agama dan kepercayaan masing-masing, sebagaimanahalnya ruh hukum perkawinan di Indonesia. Hal demikian sesuai dengan aturanpencatatan pengesahan dan pengakuan anak di luar perkawinan yang sahsebagaimana di atur dalam pasal 49 ayat (2) dan pasal 50 ayat (2) UU Nomor 23tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Menurut pendapat penulis, dengan mempertimbangkan aspekperlindungan anak di luar perkawinan dan keberagaman agama yang ada diIndonesia, maka dalam tataran diskusi ilmiah penulis memandang bahwa pasal 43ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 jika diuji dengan UUD tahun 1945 seharusnyaberbunyi: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungankeperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, sedangkan dengan laki-lakisebagai ayahnya yang dapat dibuktikan secara ilmu pengetahuan dan/atau buktilain yang sah secara hukum beserta keluarga ayahnya ditetapkan sesuai denganagama dan kepercayaannnya itu” Agar anak luar perkawinan benar-benar mendapat perlindungan hukum,tidak ikut serta menanggung dosa turunan dari orang tuanya, dalam pasal 43 UUNomor 1 tahun 1974 mesti di tambahkan satu ayat yang secara khusus mengikatorang tua biologis anak tersebut untuk bertanggung jawab memberikanperlindungan terhadap anak biologisnya. Sehingga walaupun agama anak atauayah biologis anak tersebut menentukan tidak ada hubungan keperdataan antaraanak luar perkawinan dengan ayah biologisnya tetapi secara asas kemanusiaan diadibebani kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak biologisnyadari diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran,kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salahlainnya. Setidaknya poin tersebut berbunyi: “Anak di luar perkawinan berhakmendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupunRIO SATRIA, SHI (Hakim Pengadilan Agama Sengeti)| Kritik analisis tentang putusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materil Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (Pasal 18 2 ayat [2] dan pasal 43 ayat [1]
  • 19. seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, danperlakuan salah lainnya dari laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikansecara ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta bukti lain yang sah menuruthukum beserta dari keluarga laki-laki sebagai ayahnya tersebut”.F. Penutup Tulisan ini merupakan pandangan Penulis pada tataran diskusi ilmiahtentang tinjauan keberadaan anak luar kawin setelah putusan MahkamahKonstitusi tentang uji materil Pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1tahun 1974. Demikianlah tulisan ini disajikan, jika terdapat kekeliruan mohondimaafkan.G. Sumber Bacaan 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. 3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindunagn Anak. 5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. 7. Kitab Hadis Subulu as-Salam.RIO SATRIA, SHI (Hakim Pengadilan Agama Sengeti)| Kritik analisis tentang putusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materil Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (Pasal 19 2 ayat [2] dan pasal 43 ayat [1]