Kebijakan infrastruktur meningkatkan kualitas lingkungan (KL)

  • 2,548 views
Uploaded on

policy,public policy,administration,public administration,environment …

policy,public policy,administration,public administration,environment
kebijakan lingkungan,kebijakan publik

More in: Education
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
2,548
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
96
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
    No notes for slide

Transcript

  • 1. REPUBLIK INDONESIA g KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM SEKRETARIAT JENDERAL PUSAT KAJIAN STRATEGIS (PUSTRA) Jalan Pattimura Nomor 20 - Kebayoran Baru - Jakarta 12110 - Telepon (021) 72788007 Facsimile (021) 72797320 KAJIAN PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR BIDANG PU DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN LAPORAN RINGKAS
  • 2. KATA PENGANTAR LAPORAN RINGKAS ini disusun sebagai bagian dari seluruh rangkaian output pekerjaan yang menjadi kewajiban Konsultan kepada Pemberi Tugas dalam pekerjaan ” KAJIAN PENYELENGGARAAN INFARSTRUKTUR BIDANG PU DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN” pada Kementerian Pekerjaan Umum. Laporan Ringkas ini pada dasarnya merupakan intisari dari hasil pekerjaan di atas, yang secara ringkas memuat hal-hal pokok berikut:  Latar belakang studi dan pengembangan metodologi studi  Tinjauan Regulasi dan Literatur Terkait  Identifikasi Dampak Pembangunan Infrastruktur  Hasil Analisis  Kerangka Strategi Pembangunan Infrastruktur PU dalam Upaya Peningkatan Kualitas Lingkungan  Rekomendasi Akhirnya kami (PT. Marga Graha Penta) mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, khususnya Pusat Kajian Strategis, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum, yang telah memberikan kepercayaan kepada Konsultan untuk melaksanakan pekerjaan ini. Kami berharap hasil laporan ini dapat menjadi bahan masukan bagi penyusunan kebijakan dalam penyelenggaraan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum di masa-masa mendatang. Jakarta, November 2010 Team Leader i
  • 3. DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAN GAMBAR BAB I 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. i ii iii PENDAHULUAN LATAR BELAKANG MAKSUD DAN TUJUAN STUDI LOKASI KEGIATAN PENGEMBANGAN METODOLOGI STUDI BAB II TINJAUAN REGULASI DAN LITERATUR TERKAIT 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG PEKERJAAN UMUM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PU DAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN 2.5. MASALAH PERKOTAAN DAN LINGKUNGAN BAB III III-1 III-17 IV-1 IV-4 IV-9 KERANGKA STRATEGI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PU DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN 5.1.1. Penataan Ruang yang Lebih Berkualitas 5.1.2. Penguatan Kapasitas Instansi di Daerah 5.1.3. Penguatan Kerjasama Antar Sektor yang Terkait 5.1.4. Penguatan Kapasitas Pendanaan BAB VI II-4 II-5 HASIL ANALISIS 4.1. ANALISIS PERMASALAHAN 4.2. ANALISIS SWOT 4.3. ANALISIS BALANCED SCORECARD BAB V II-1 II-2 II-2 IDENTIFIKASI DAMPAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 3.1. DAMPAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 3.2. UPAYA PENGURANGAN DAMPAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BAB IV I-1 I-2 I-2 I-2 V-1 V-2 V-4 V-5 REKOMENDASI ii
  • 4. DAFTAR TABEL Tabel 3.1. Tabel 3.2. Tabel 3.3. Tabel 3.4. Tabel 3.5. Tabel 4.1. Tabel 4.2. Tabel 4.3. Tabel 4.4. Tabel 4.5. Tabel 4.6. Tabel 4.7. Tabel 4.8. Tabel 6.1. Tabel 6.2. Tabel 6.3. Tabel 6.4. Pembangunan Infrastruktur di Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat Pembangunan Infrastruktur di Kota Medan dan Provinsi Sumatera Utara Pembangunan Infrastruktur di Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah Pembangunan Infrastruktur di Kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur Pembangunan Infrastruktur di Kota Jakarta Tinjauan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang PU di Daerah Menurut Lokasi, Fungsi, Dimensi, Waktu dan Kewenangan Analisis SWOT Pembangunan Jalan dan Jembatan, termasuk Jalan Tol Analisis SWOT Normalisasi Sungai, termasuk Sudetan dan Pembuatan Kanal Banjir Analisis SWOT Pembangunan Waduk/Bendungan Analisis SWOT Reklamasi Pantai, untuk Perikanan maupun Penyediaan Lahan Analisis SWOT Pengelolaan Limbah dan Sampah Analisis SWOT Alih Fungsi Lahan untuk Pembangunan Infrastruktur, Permukiman, Perkantoran dan Tempat Usaha Aspek Penting dalam Evaluasi Pencapaian Visi dan Sasaran Pembangunan Bidang PU berdasar Empat Perspektif Utama Strategi Implementasi Kebijakan Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Air Strategi Implementasi Kebijakan Pembangunan Sub Bidang Bina Marga Strategi Implementasi Kebijakan Pembangunan Sub Bidang Cipta Karya Strategi Implementasi Kebijakan Pembangunan Sub Bidang Penataan Ruang III-2 III-6 III-8 III-11 III-13 IV-3 IV-5 IV-5 IV-6 IV-6 IV-7 IV-8 IV-10 VI-2 VI-6 VI-10 VI-13 DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1. Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan Gambar 1.2. Diagram Fishbone Identifikasi Awal Penyebab Kerusakan Lingkungan Hidup Gambar 1.3. Kerangka Pikir Gambar 2.1. Hubungan Pembangunan Berkelanjutan, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang Gambar 2.2. Peran Infrastruktur PU dalam Pembangunan Gambar 2.3. Siklus SIDLaKOM dalam Konsep pro GreenI Gambar 2.4. Hubungan antara Siklus SIDLaKOM dengan Dokumen Lingkungan Gambar 3.1. Hubungan antara Lingkungan, Infrastruktur, Ekonomi dan Sistem Sosial Gambar 5.1. Konsep Penataan Ruang Berwawasan Lingkungan Gambar 5.2. Konsep Strategi Penguatan Kapasitas Daerah dalam Hal Pengawasan Pembangunan Infrastruktur bidang PU yang Berwawasan Lingkungan Gambar 5.3. Konsep Kerjasama Antar Stakeholders dalam Pembangunan Infrastruktur bidang PU yang Berwawasan Lingkungan Gambar 5.4. Alur Sharing Pendanaan untuk Pembangunan Infrastruktur PU yang Berwawasan Lingkungan I-3 I-4 I-5 II-1 II-3 II-4 II-5 III-1 V-1 V-3 V-4 V-5 iii
  • 5. BAB I PENDAHULUAN 1.1. LATAR BELAKANG Pembangunan adalah usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan atau perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembangunan bangsa (nation building) (SP Siagian, 1973). Dalam setiap aktivitas pembangunan akan selalu ada trade-off. Di satu sisi pembangunan mewujudkan pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain pembangunan bisa menurunkan kualitas lingkungan. Hal ini menjadi catatan permasalahan pembangunan dalam RPJMN 2004 – 2009. Kerusakan lingkungan yang terjadi disebabkan oleh beberapa hal, yaitu pencemaran air dan tanah, bertambahnya konsentrasi gas rumah kaca (gas karbon dioksida, gas metan, dll), perubahan fungsi lahan, pengalihan DAS, dan sebagainya. Kerusakan tersebut tidak selalu menimbulkan dampak yang segera, namun akumulasinya bisa menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem, seperti terjadinya bencana alam dan perubahan iklim (climate change). Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, maka kualitas lingkungan yang ada akan mengalami degradasi dan berdampak buruk bagi generasi selanjutnya. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dijalankan di Indonesia mengacu pada konsep pembangunan untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kurang memperhatikan aspek lingkungan. Padahal pembangunan ekonomi sangat tergantung pada keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sebagai contoh dampak bencana banjir menyebabkan terhentinya aktivitas perekonomian yang menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. Pertimbangan faktor lingkungan telah diatur sejak lama seperti dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 , dan UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta juga ditindaklanjuti dalam RPJMN II (2010-2014). Dalam RPJP 20052024 disebutkan bahwa salah satu misi pembangunan adalah mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari, dan pembangunan infrastruktur akan mengarah pada konsep peningkatan pelayanan bagi peningkatan kualitas lingkungan di masa depan. Infrastruktur Pekerjaan Umum (Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya) mempunyai peran strategis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, memberi kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, serta bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup. Infrastruktur seperti prasarana air bersih, sanitasi dan drainase akan meningkatkan kualitas lingkungan masyarakat. Demikian juga penyediaan permukiman yang layak huni serta prasarana pengendalian banjir dan prasarana jalan yang terpelihara baik akan meningkatkan kualitas lingkungan. Selain itu dalam proses pembangunan infrastruktur hendaknya memperhatikan atau tidak rusaknya lingkungan; misalnya pembangunan jalan yang mengubah fungsi lahan tanam/resapan air menjadi beton dan pembangunan waduk/bendungan yang mengubah alur sungai alami, tipe TPA (Tempat Pembuangan Akhir) sampah yang open dumping dan dapat mencemari air tanah dan lingkungan sekitar. Hal ini mesti diupayakan penanganan dampaknya. Sementara itu, terkait dengan fenomena perubahan iklim, infrastruktur juga berperan dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim (climate change) terhadap lingkungan seperti banjir, kekeringan, longsor, dan lain-lain. Bab I | 1
  • 6. Penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum berwawasan lingkungan telah tertuang dalam sejumlah peraturan, seperti Undang-Undang No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang No. 38/2004 tentang Jalan maupun Undang-Undang No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung. Bahkan didalam Undang-Undang Perumahan Permukiman yang dikeluarkan pada tahun 1992, telah diamanatkan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup terkait dengan pembangunan dan penataan Perumahan Permukiman (Undang-Undang no. 4 Tahun 1992). Namun dalam pelaksanaannya, amanat tentang pengelolaan lingkungan maupun pengawasan lingkungan belum sepenuhnya diterapkan. Dari regulasi-regulasi tersebut, penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum diharapkan harus lebih mempertimbangkan faktor lingkungan sehingga akan tetap menjaga kualitas lingkungan selain juga mengurangi dampak buruk yang terjadi, terutama terhadap pembangunan infrastruktur PU dalam skala menengah dan besar. Hal ini karena didalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur skala menengah dan besar, singgungan terhadap faktor lingkungan sangat rentan terjadi, sehingga diperlukan suatu dokumen pengelolaan lingkungan agar dapat menekan seminimal mungkin dampak besar dan negatif yang timbul karena pembangunan infrastruktur. Didasari oleh latar belakang itu, maka diperlukan suatu kajian tentang upaya-upaya yang didukung dengan kebijakan yang mampu menyelaraskan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dengan kebijakan lingkungan serta dapat dilaksanakan oleh seluruh komponen pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum. 1.2. MAKSUD DAN TUJUAN STUDI Maksud dari kegiatan ini adalah meningkatkan kontribusi pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum bagi peningkatan kualitas lingkungan yang merupakan salah 1 (satu) dari 3 (tiga) strategic goal pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum (meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan kualitas lingkungan). Tujuan kegiatan ini adalah melakukan kajian kebijakan penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan. 1.3. LOKASI KEGIATAN Lokasi pelaksanaan kegiatan ini adalah: 1) Jakarta; 2) Surabaya; 3) Bandung; 4) Medan, dan 5) Semarang. Pemilihan kota-kota lokasi kegiatan tersebut adalah berdasarkan beberapa pertimbangan: 1) kriteria kota; 2) tingginya aktivitas pembangunan, dan 3) tingkat kerusakan lingkungan. 1.4. PENGEMBANGAN METODOLOGI STUDI Pentahapan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam pekerjaan studi ini pada dasarnya merupakan penjabaran operasional dari ruang lingkup kegiatan yang disusun secara kronologis, mulai dari tahap awal atau persiapan hingga tahap akhir. Pentahapan kegiatan dalam studi meliputi tahap: tahap persiapan, tahap input, tahap proses dan tahap output, yang secara diagramatis digambarkan dalam Gambar 1.1. Bab I | 2
  • 7. Tahap Persiapan Penetapan tujuan dan maksud kegiatan studi Identifikasi kebijakan/regulasi PU yang terkait dg peningkatan kualitas lingkungan Studi Pustaka Tahap Input Identifikasi dan perumusan masalah yang dihadapi dalam pembangunan bidang PU berbasis lingkungan Survey data (instansional) FGD dg stakeholders di daerah Analisis penyelenggaraan infrastruktur bidang PU yang telah dilaksanakan Tahap Proses Formulasi kebijakan dan strategi pembangunan infrastruktur bidang PU berbasis wawasan lingkungan Diskusi dg stakeholder pusat di lingkungan PU Tahap Output Finalisasi akhir Gambar 1.1 Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan Batasan wilayah yang diamati dalam studi ini adalah lingkungan perkotaan. Hal ini didasari dengan adanya fakta yang selama ini berkembang, yaitu bahwa perubahan terhadap kondisi lingkungan lebih banyak terjadi di kawasan-kawasan perkotaan akibat perkembangan pembangunan infastruktur sebagai dampak dari adanya peningkatan kebutuhan masyarakat atau penduduk akan ketersediaan infrastruktur (bidang PU). Terjadinya perubahan/degradasi lingkungan lebih disebabkan oleh belum adanya penanganan (proses monitoring, evaluasi dan pengendalian) terhadap dampak pasca pembangunan fisik infrastruktur di kawasan-kawasan perkotaan. Secara rinci identifikasi masalah awal yang digunakan, terkait dengan pembangunan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum yang diperkirakan dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan hidup, tersaji dalam diagram fishbone (tulang ikan) dibawah ini (lihat Gambar 1.2). Bab I | 3 F E E D B A C K
  • 8. Proses Penyelenggaraan Sumber Daya Manusia Perencanaan infrastruktur yg tidak memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian fungsi lingkungan Pandangan / kepentingan yang berbeda dalam pembangunan infrastruktur Pemahaman yg terbatas ttg konsep pembangunan berwawasan lingkungan Law enforcement terhadap pelanggaran lingkungan selama pelaksanaan pembangunan Pengawasan yang lemah terhadap pengoperasian hasil-hasil pembangunan infrastruktur Degradasi / kerusakan Lingkungan Hidup Kebijakan pembangunan infrastruktur yang tidak berpihak pada lingkungan Kebijakan pembangunan infrastruktur yang tidak berpegang pada konsep pembangunan berkelanjutan Kebijakan / Regulasi Gambar 1.2 Metode pelaksanaan yang cenderung mengeksplorasi lingkungan Pelaksanaan pembangunan infrastruktur yg tidak memperhatikan kearifan lokal Pilihan teknologi infrastruktur yang kurang ramah thdp lingkungan Metode dan Teknologi Diagram Fishbone (tulang ikan) Identifikasi Awal Penyebab Kerusakan Lingkungan Hidup Bab I | 4
  • 9. Kerangka pikir studi yang telah dikembangkan sebagai dasar atau landasan dalam analisis atau kajian dapat dicermati dalam gambar berikut. Gambar 1.3. Kerangka Pikir Konsep pendekatan yang digunakan dalam studi ini, adalah: 1. pendekatan pembangunan perkotaan yang berwawasan lingkungan; 2. pendekatan pembangunan infrastruktur bidang PU berbasis kinerja; 3. pendekatan pembangunan infrastruktur bidang PU yang menyeluruh dan terintegrasi Tahapan pelaksanaan studi ini diawali dengna kegiatan kajian literatur (desk study), kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pengumpulan data melalui survey dan wawancara (FGD) dengan stakeholders terkait di lokasi studi, serta kegiatan analisis dan formulasi rekomendasi strategi kebijakan. Bab II | 1
  • 10. BAB II TINJAUAN REGULASI DAN LITERATUR TERKAIT 2.1. KONSEP PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN Konsep Pembangunan Berkelanjutan muncul pada Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia (UN Conference on the Human Environment) pada tahun 1972 yang dikenal pula dengan nama The Stockholm Conference. Dan konsep ini selanjutnya didukung oleh Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan (UN Conference on Environment and Development) di Rio de Janeiro pada tahun 1992 yang menyatukan para kepala negara dan pejabat pemerintah dari seluruh dunia bersama dengan utusan badanbadan PBB, Organisasi Internasional dan utusan lainnya dari berbagai organisasi non pemerintah. Konferensi yang dihadiri oleh 179 negara tersebut secara jelas menyatakan bahwa pembangunan nasional suatu negara tidak lagi bisa memisahkan antara pengelolaan lingkungan dengan pembangunan sosial ekonomi sebagai bidang-bidang yang terpisah. Pada tahun 1997 juga, Indonesia telah menyusun Agenda 21 – Indonesia yang merupakan strategi nasional untuk Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan dari Agenda 21- Indonesia adalah dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, maka integrasi pembangunan ekonomi, sosial dan lingkungan merupakan syarat yang harus dianut oleh semua sektor pembangunan terkait. Gambar 2.1. Hubungan Pembangunan Berkelanjutan, Lingkungan Hidup dan Penataan Ruang Kementerian PU selaku stakeholder menyadari bahwa pengembangan strategi dan program tidak bisa dilakukan berdasarkan skenario business as usual yang kerap menemui kesulitan dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan konservasi lingkungan secara simultan. Namun sebaliknya, Kementerian PU berkomitmen untuk menerapkan program-program pembangunan untuk menghindari terjadinya bencana yang terkait dengan perubahan iklim melalui program mitigasi dan adaptasi untuk masa depan Indonesia yang lebih sejahtera, aman, nyaman dan berkelanjutan. Bab II | 2
  • 11. 2.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Filosofi dasar dari UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatas adalah : 4. Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah mencapai pembangunan berkelanjutan; 5. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjamin harmoni antara manusia dengan lingkungan hidup, termasuk mahluk hidup didalamnya. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sesuai dengan nomenklatur undangundang tersebut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakkan hukum. Perangkat pengelolaan lingkungan hidup, seperti yang termaktub dalam Undang-undang no. 32 Tahun 2009 antara lain: (a) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); (b) Tata Ruang; (c) Baku Mutu Lingkungan; (d) Kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup; (e) Dokumen AMDAL, UKL-UPL dan izin lingkungan; (f) Perizinan dan Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup; (g) Peraturan Perundang-undangan berbasis Lingkungan Hidup; (h) Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup serta Analisis Resiko Lingkungan Hidup; (i) Audit Lingkungan Hidup dan Instrumen lain sesuai dg kebutuhan dan/atau perkembangan Ilmu Pengetahuan; dan (j) Surat pernyataan kesanggupan PPLH (ps. 35 UU no 32 Tahun 2009) 2.3. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG PEKERJAAN UMUM Rumusan pembangunan ekonomi di Indonesia, secara prinsip memuat 3 (tiga) jalur strategi, yakni: peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (pro growth) dengan cara mengutamakan ekspor dan investasi; peningkatan penciptaan lapangan kerja (pro job) dengan menggerakkan sektor riil dan pengentasan kemiskinan (pro poor) melalui revitalisasi sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan ekonomi perdesaan. Aksesibilitas Penumpang/Barang PENINGKATAN PERTUMBUHAN EKONOMI Ketahanan Pangan Investasi dan Eksport Penanggulangan kemiskinan dan Peningkatan kesempatan kerja PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT Kesenjangan wilayah, Dukungan terhadap kws perbatasan, terpencil dan terisolir Pembangunan berbasis Pemberdayaan Masyarakat Pro Poor Pro Growth Pro Job Pro Green KEMAKMURAN DAN KESEJAHTERAAN Green Construction PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN Pembangunan berbasis Penataan Ruang Adaptasi terhadap Perubahan Iklim Gambar 2.2. Peran Infrastruktur PU dalam Pembangunan Bab II | 3
  • 12. Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010 – 2014, arah kebijakan umum pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum adalah: 1. Pembangunan infrastruktur sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan pembangunan berkelanjutan di kawasan strategis, tertinggal, perbatasan, daerah terisolir untuk mengurangi kesenjangan wilayah, daerah rawan bencana serta meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman dan cakupan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan permukiman untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan inklusif; 2. Pembangunan infrastruktur sesuai dengan arahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan keandalan sistem di kawasan pusat produksi dan ketahanan pangan guna mendukung daya saing dan mendorong industri konstruksi untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkualitas; 3. Pembinaan penyelenggaraan infrastruktur melalui optimasi peran pelayanan publik bidang pekerjaan umum dan permukiman untuk mendukung otonomi daerah dan penerapan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan serta mendukung reformasi birokrasi dan mewujudkan good governance. Salah satu peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum terkait dengan pengelolaan dan pengendalian lingkungan adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no. 10/PRT/M/2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup. Peraturan Menteri ini merupakan tambahan dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup no. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum yang berwawasan lingkungan tersebut sepenuhnya harus didukung oleh pengembangan dan penelitian teknologi terapan yang berwawasan lingkungan, sehingga prinsip-prinsip dasar 3 R : Reduce (mengurangi); Reuse (penggunaan kembali) dan Recycling (mendaur ulang) dalam setiap pelaksanaan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman harus menjadi komitmen seluruh pelaku pembangunan bidang ke-PU-an. 2.4. PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PU DAN PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN Dari Renstra Kementerian Pekerjaan Umum 2010 – 2014, kebijakan pembangunan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum sudah dilandasi keinginan untuk meningkatkan kualitas lingkungan (pro green) yang telah dikonsepsikan dalam design, konstruksi, operasional dan perawatan (SIDLaKOM). Setiap tahapan kegiatan pembangunan infrastruktur, sesuai dengan SIDLaKOM, harus selalu disertai dengan konsep pro green dalam rangka mendukung peningkatan kualitas lingkungan. Gambar 2.3. Siklus SIDLaKOM dalam konsep pro Green Bab II | 4
  • 13. Kegiatan SIDLaKOM harus melalui suatu proses perijinan lingkungan yang terinci, seperti diilustrasikan dalam Gambar 2.4. Rencana Pembangunan Infrastruktur  Survai  Investigasi  Design Tata Ruang Produk DED apakah sesuai dgn dokumen Tata Ruang..? ya dampak besar dan penting..? UKL/UP L ya tidak AMDAL Ijin Lingkungan IMB Ijin Usaha Konstruksi   RKL/RP L AUDIT LINGKUNGAN    Gambar 2.4. Hubungan antara Siklus SIDLaKOM dengan Dokumen Lingkungan tidak Konstruksi Maintenance 2.5. MASALAH PERKOTAAN DAN LINGKUNGAN Pertumbuhan penduduk yang pesat di wilayah-wilayah perkotaan, yang oleh karenanya tidak dikelola secara efektif telah menimbulkan dampak negatif, seperti: degradasi kualitas lingkungan perkotaan (pembusukan kota), polusi/pencemaran udara, kemacetan lalulintas, sampah perkotaan, hingga meningkatnya gas rumah kaca (GRK) yang berpotensi terhadap pemanasan global. Bab II | 5
  • 14. BAB III IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PU 3.1. DAMPAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PU PADA WILAYAH STUDI Dampak positif dari pembangunan infrastruktur antara lain adalah akan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pendapatan daerah tersebut. Kebutuhan akan pembangunan infrastruktur berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk/masyarakat suatu kota atau wilayah, sehingga semakin bertambahnya penduduk pada kota/wilayah tersebut maka kebutuhan akan ketersediaan infrastruktur juga akan meningkat. Infrastruktur merupakan pendukung utama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Suatu infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat1. Social System Economic System Physical Infrastructure Natural Environment Sumber : Grigg, 1998 Gambar 3.1. Hubungan antara Lingkungan, Infrastruktur, Ekonomi dan Sistem Sosial Bagaikan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan, selain mempunyai dampak positif, ternyata pembangunan infrastruktur juga mempunyai dampak negatif. Pembangunan infrastruktur juga berdampak negatif bagi kelestarian alam, diantaranya dengan berkurangnya sumberdaya alam akibat eksploitasi berlebihan, pencemaran udara akibat polusi industri dan pembangunan infrastruktur perekonomian yang identik dengan perusakan alam. Sehingga hal tersebut menimbulkan suatu pernyataan bahwa pembangunan infrastruktur selalu identik dengan perusakan alam. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang semata-mata ditujukan untuk memperoleh keuntungan tanpa memperhatikan keberlangsungan alam dan lingkungan, akan membawa dampak negatif tidak hanya bagi alam tetapi juga bagi masyarakat. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan adalah berkurangnya sumberdaya alam, pencemaran udara akibat polusi industri dan pembangunan infrastruktur yang identik dengan perusakan alam. Namun, hal tersebut dapat dicegah dengan menerapkan program pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan Dari hasil survei di 5 kota besar di Indonesia (Bandung, Medan, Semarang, Surabaya dan Jakarta) maka diperoleh hasil rincian dampak pembangunan infrastruktur sebagai berikut : 1 Grigg, dkk (2000) dalam Infrastructure Systems Management and Optimization Bab III | 1
  • 15. Tabel 3.1. Pembangunan Infrastruktur di Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat Uraian Singkat Manfaat yang Diperoleh Pengaruh yang Ditimbulkan Alternatif Solusi Pembangunan Jalan Tol Jakarta – Bandung Jalan Tol Jakarta – Bandung lebih dikenal dengan nama Tol CIPULARANG (Cikampek – Purwakarta – Padalarang). Jalan Tol ini sebenarnya merupakan Jalan Tol penghubung antara Tol Cikampek (Cikampek – Dalam Kota Jakarta) dengan Tol Padaleunyi (Padalarang - Dalam Kota Bandung - Cileunyi), dan memiliki panjang 58,5 km. Pembangunan Jalan Tol ini dilaksanakan dalam 2 tahap, yakni : 1. Tahap 1 : Cikampek-Sadang dan PadalarangCikamuning (17,50 km); 2. Tahap 2 : Sadang - Cikamuning (41,00 km). Keberadaan Tol ini dimaksudkan untuk mempercepat waktu tempuh antara Jakarta–Bandung. Karena dibangun dengan cara membelah pegunungan, maka alinyement jalan tol ini naik turun serta banyak terdapat jembatan panjang dan tinggi. 1. Waktu tempuh Jakarta-Bandung 1. Meningkatnya jumlah pemakaian kendaraan pribadi yang berakibat lebih cepat lebih cepat dengan pada menurunnya penggunaan sebelumnya dari 4 jam sekarang angkutan umum. menjadi 2 jam. 1. Memperketat pengawasan dan pengendalian bagi pembukaan kawasan di sepanjang jalan tol 2. Peningkatan perekonomian dengan banyaknya sentra industri kecil disekitar Tol. 2. Timbulnya banjir yang disebabkan berkurangnya daerah resapan air dan sistem drainase yang ada masih belum memadai. 2. Penanaman pohon di sepanjang kiri kanan jalan 3. Penyediaan infrastruktur akan menjadi seimbang untuk memfasilitasi kebutuhan penduduk terhadap jumlah penduduk disekitar yang terus meningkat tiap tahunnya. 3. Pembangunan jalan tol Cipularang memiliki dampak negatif bagi lahan perkebunan di daerah sekitarnya, terutama perkebunan teh. Produktivitas pucuk tanaman teh pada areal di sepanjang jalan tol Cipularang, Kab.Bandung Barat akan terganggu akibat adanya gangguan polusi kendaraan bermotor yang melintas. 4. Peningkatan devisa bagi Kota Bandung yang disebabkan karena semakin banyaknya pelaku perjalanan asal Kota Jakarta yang bertujuan perjalanan wisata ke Kota Bandung. 5. Pembangunan Tol Cipularang merupakan salah satu fasilitas utk mencapai keseimbangan dalam pengembangan suatu wilayah. Bab III | 2
  • 16. Uraian Singkat Manfaat yang Diperoleh Pengaruh yang Ditimbulkan Alternatif Solusi Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA) no. 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara dan Peraturan Gubernur no. 21 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah (PERDA) no. 1 Tahun 2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara. Hal ini menunjukkan komitmen dari pemerintah daerah untuk menjaga lingkungan dari pembangunan perumahan yang semakin tidak terkendali di kawasan resapan air, Kawasan Bandung Utara. Jakarta sebagai ibukota negara pembangunannya perlu di dukung dari daerah-daerah sekitarnya dan sebaliknya, sehingga terjadilah sifat mutualisme antar wilayah. Pembangunan Perumahan di Kawasan Bandung Utara Kawasan Bandung Utara merupakan kawasan di sisi utara Cekungan Bandung yang menjadi daerah asupan utama air tanah dalam di Cekungan Bandung. Sejak tahun 1983, 1993 hingga 2002 telah terjadi perubahan tata guna lahan di Kawasan Bandung Utara. 1. Peningkatan nilai jual tanah di lokasi tersebut 1. Terciptanya kesenjangan sosial antara penghuni perumahan dengan penduduk sekitar. 2. Terciptanya lapangan kerja baru bagi penduduk sekitar (buruh cuci, buruh taman, tukang ojek, dll). 2. Berkurangnya lahan produktif untuk pertanian. Perubahan tsb dicirikan dgn berkurangnya area hutan dan lahan bervegetasi lainnya sebesar 54% dan meningkatnya area 2 terbangun sebesar 223% . Perubhn tata guna lahan menyebabkan tinggi permukaan air tanah dalam, terus merosot shg tidak lagi bisa diandalkan sebagai pasokan bagi air bersih kota Bandung. 3. Besarnya pemasukan kas negara/daerah dari pajak yang diberlakukan. 3. Banyak petani yang beralih profesi sebagai akibat berkurangnya lahan pertanian. 4. Berkurangnya daerah resapan air. Diperlukan suatu ketegasan terutama bagi aparat Pemerintah Daerah dalam implementasi PERDA tersebut 2 Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat, 2004 Bab III | 3
  • 17. Uraian Singkat Manfaat yang Diperoleh Pengaruh yang Ditimbulkan Alternatif Solusi 1. Kerugian bagi masyarakat sekitar TPA, terkait dengan bau dan kesehatan sebagai dampak dari adanya tumpukan sampah tersebut. 1. Perlu adanya perhatian dan bantuan baik sosial maupun kesehatan kepada masyarakat perkampungan di sekitar TPA. Selain itu perlu juga diperhitungan luasan dan jarak aman antara lokasi TPA dengan pemukiman warga terdekat. Daerah tangkapan (catchment area) polusi sampah menjadi sesuatu yang harus diperhatikan. Pembangunan TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat TPA Sarimukti terletak di Kabupaten Bandung Barat, merupakan Tempat Penampungan Akhir (TPA) untuk pembuangan sampah dari Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi. Volume sampah yang masuk ke TPA tersebut mencapai 1000 ton/hari ang berasal dari 4 (empat) daerah tersebut. Keberadaan TPA Sarimukti, yang mempunyai luas 25 ha, telah beroperasi sejak 2005 dan terus dibenahi sampai saat ini hingga tahun 2018, sambil menunggu selesainya pembangunan TPA Legok Nangka di daerah perbatasan Garut serta Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Gede Bage. 1. Kebersihan Kota Bandung, Kab. Bandung, Kab. Bandung Barat dan Kota Cimahi, karena sampah yang dihasilkan oleh masyarakat di kota/kabupaten tersebut dapat ditampung dan diolah di lokasi TPA. 2. Kebersihan kota akan berimbas pada kesehatan masyarakat dan keindahan kota. 3. Timbunan sampah yang ada dapat dikelola menjadi kompos dan dimanfaatkan untuk pupuk. 4. Timbunan sampah yang ada dapat dimanfaatkan sebagai energi melalui Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). 2. Mengingat TPA tersebut digunakan oleh 4 wilayah administrasi, maka perlu dibentuk suatu badan pengelola untuk mengelola secara bersama-sama keberadaan dari TPA Sarimukti tersebut. 5. Masyarakat / pemulung dapat mengumpulkan sampah yang dapat di daur ulang (plastik, kaleng, botol plastik dan kardus) untuk kemudian menjualnya. Bab III | 4
  • 18. Uraian Singkat Manfaat yang Diperoleh Pengaruh yang Ditimbulkan Alternatif Solusi 1. Mencegah banjir di beberapa kawasan di Kota Bandung. 1. Rusaknya morfologi sungai dan keanekaragaman hayati karena adanya sudetan, pelurusan, penutupan alur. 1. Dilakukan river restoration untuk mengembalikan sungai ke kondisi semula tanpa membongkar talud. 2. Pengerukan merupakan usaha untuk mengurangi sedimentasi sehingga kapasitas tampung sungai menjadi besar. 2. Normalisasi dengan sistem talud (tanggul) beton/rigid menyebabkan berkurangnya kesempatan air sungai untuk meresap menjadi air tanah. 2. Mengganti konstruksi masiv dengan sistem bronjong, sehingga ada kesempatan bagi air sungai untuk meresap menjadi air tanah. 3. Normalisasi menyebabkan wilayah sempadan sungai yang seharusnya menjadi daerah resapan air sungai berubah fungsi menjadi perumahan / perkantoran sehingga air larian tidak dapat meresap ke sungai karena tanahnya diperkeras. 3. Pengawasan dan Pengendalian yang ketat terhadap pelanggaran pemanfaatan lahan di sempadan sungai. Normalisasi Sungai di DAS Citarum Ada enam anak sungai yang termasuk ke dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, yakni Cikapundung, Ciminyak, Cirasea, Cisangkuy, Citarik, dan Ciwidey. Sejak tahun 1980-an telah dilakukan kegiatan pengerukan atau penyudetan (normalisasi) sungai untuk mencegah terjadinya banjir, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, bahkan frekuensinya semakin tinggi. Bab III | 5
  • 19. Tabel 3.2. Pembangunan Infrastruktur di Kota Medan dan Provinsi Sumatera Utara Uraian Singkat Manfaat yang Diperoleh Pengaruh yang Ditimbulkan Alternatif Solusi Beberapa pembangunan jalan baru di Kota Medan antara lain : 1. Peningkatan nilai jual tanah di lokasi tersebut. 1. Meningkatnya kebisingan dan getaran bagi penduduk sekitar. 1. Pengawasan dan Pengendalian Ruang Milik Jalan (rumija). 1. Fly Over Pulo Brayan 2. Terciptanya lapangan kerja formal dan informal disepanjang jalan baru tersebut. 2. Meningkatnya polusi udara dari sumber bergerak. 2. Melakukan penanaman pohon yang berfungsi sebagai barrier bagi getaran maupun polusi. 1. Menciptakan lapangan kerja baru. 1. Berkurangnya RTH (Ruang Terbuka Hijau) di Kota Medan. 2. Menciptakan variasi tempat kuliner dan wisata belanja di Kota Medan. 2. Menurunnya estetika kota dan pelanggaran tata ruang kota. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan ini adalah melakukan relokasi kepada pedagang yang sudah mendirikan bangunan permanen di Lapangan Merdeka dan mengembalikan lagi fungsi Lapangan Merdeka ke fungsinya semula. Pembangunan Jalan Baru di Kota Medan 2. Fly Over Amplas 3. Jalan Lingkar Luar Timur Pembangunan jalan baru maupun peningkatan jalan yang telah ada, dimaksudkan untuk mengoptimalkan kapasitas jalan yang ada sehingga dapat melancarkan arus lalulintas dan menghindari kemacetan. 3. Meningkatkan fasilitas umum. pembangunan Alih Fungsi Lapangan Merdeka menjadi Pusat Jajanan “Merdeka Walk” Lapangan Merdeka dahulu merupakan Ruang Terbuka Hijau dan Daerah Resapan Air di Kota Medan. Dengan adanya kebijakan untuk meningkatkan fungsi bisnis di kawasan tersebut, maka kawasan yang dahulu merupakan alun-alun kota berubah menjadi kawasan yang tertutup oleh bangunan-bangunan bisnis. 3. Menurunnya kapasitas resapan air di pusat kota. Bab III | 6
  • 20. Uraian Singkat Manfaat yang Diperoleh Pengaruh yang Ditimbulkan Alternatif Solusi 1. Mencegah banjir di beberapa kawasan di Kota Medan. 1. Meningkatnya banjir didaerah tersebut, karena kelokan sungai yang dahulu mempunyai panjang 1.300 meter diluruskan menjadi 450 meter. Belum ada upaya resmi untuk merevitalisasi Sungai Deli. Penanganan banjir di Kota Medan diupayakan melalui penataan dan perbaikan drainase dan pengerukan untuk mengurangi sedimentasi di badan sungai. Hilangnya fungsi resapan sungai dan terjadinya penyempitan sungai karena adanya permukiman penduduk belum teratasi. Salah satu upaya adalah mengakhiri dan mengendalikan pemanfaatan sempadan sungai untuk bangunan permanen. Normalisasi Sungai Deli Normalisasi dilakukan untuk mencegah banjir yang sering melanda Kota Medan. 2. Terganggunya aktifitas sosial masyarakat disepanjang daerah aliran sungai tersebut. 3. Terjadinya pendangkalan dan terputusnya daur ekosistem di Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Deli. 4. Hilangnya fungsi kontrol aliran oleh biota dan materiil yang ada di Sungai Deli. Bab III | 7
  • 21. Tabel 3.3. Pembangunan Infrastruktur di Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah Uraian Singkat Manfaat yang Diperoleh Pengaruh yang Ditimbulkan Alternatif Solusi Jalan Tol Semarang – Solo mempunyai panjang ± 75,6 km yang terbagi dalam 2 penggal ruas, yakni : 1. Mempercepat waktu tempuh antara Semarang – Solo. 1. Beberapa lahan pertanian akan berkurang akibat pembangunan jalan tol ini. 1. Pengendalian dan pengawasan terhadap kemungkinan pemanfaatan Ruang Milik Jalan. 1. Semarang - Bawen : 23,1 km 2. Naiknya harga tanah disekitar jalan tol, terutama yang mendekati akses dalam Kota. 2. Selain lahan pertanian, timbulnya permukiman/kota satelit di sekitar jalan tol akan membuat berkurangnya lahan (pertanian/ruang terbuka hijau). 2. Pengendalian dan pengawasan terhadap kemungkinan pembukaan akses baru. 3. Berkembangnya kota - kota satelit/perumahan disekitar jalan tol, yang diharapkan akan mengurangi kepadatan di wilayah kota. 3. Karena kesalahan pada tahap pelaksanaan, maka di Dusun Kalianyar, Kelurahan Kalorejo, Kecamatan Ungaran Timur beberapa rumah terendam lumpur karena kesalahan land clearing pada Bukit Sewulah menyebabkan tanah sisa galian menjadi lumpur saat banjir. 3. Monitoring dan evaluasi pada pekerjaan pasca konstruksi -- 1. Monitoring dan evaluasi pada pekerjaan operasional dan pasca konstruksi Pembangunan Jalan TOL Solo – Semarang 2. Bawen - Solo : 52,5 km Keberadaan jalan tol ini mempercepat waktu Semarang – Solo meningkatkan mobilitas dua daerah tersebut. diharapkan dapat tempuh antara sehingga dapat barang jasa antar Pembangunan Bendungan Jatibarang Bendungan Jatibarang adalah sebuah bendungan serbaguna yang bertujuan untuk mengendalikan banjir dan mengembangkan sumberdaya air dan menghasilkan listrik dgn tenaga air di kota Semarang. Proyek pembangunan bendungan itu merupakan salah satu 1. Menambah debit air PDAM Kota Semarang, dari 580 liter/detik menjadi 2.400 liter/detik. 2. Pengendali Semarang banjir di Kota Bab III | 8
  • 22. Uraian Singkat Manfaat yang Diperoleh proyek dari "Proyek Pengendalian Banjir dan Pemgembangan Sumberdaya Air di Semarang" bersama dengan perbaikan Kali Garang/Banjir Kanal Barat dan sistem drainase kota di Semarang. Tinggi Bendungan 77 m, Panjang Puncak Bendungan 200m, Luas Permukaan Waduk 1,1 km2, Daerah Tangkapan Air 53 km2, Kapasitas PLTA 1560kW (mesin pembangkit tenaga listrik satu buah). Pengaruh yang Ditimbulkan Alternatif Solusi 3. Pembangkit listrik untuk menyediakan listrik sebesar 1,5 megawatt. 1. Bau limbah yang menyengat bagi masyarakat di sekitar IPAL. Untuk mengatasi bau limbah, terutama bagi masyarakat sekitar lokasi IPAL, maka yang terpenting adalah luasan dari bangunan IPAL tersebut yang harus benar-benar jauh dan bersih dari pemukiman. Hal lain yang patut diperhatikan adalah keberadaan sungai yang merupakan tempat buangan akhir limbah yang telah diolah. Air sungai tersebut harus selalu diuji kadarnya sehingga hasil olahan limbah yang dibuang ke sungai tersebut sudah memenuhi baku mutu lingkungan air limbah dan aman bagi lingkungan. Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Terpadu (IPAL) Kota Semarang Pemerintah Kota Semarang selama ini belum memiliki IPAL Komunal. Banyak limbah dari sektor industri (misal. Industri pembuatan tahu/tempe ataupun industri tekstil) yang langsung membuang limbahnya di badan sungai. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum berencana untuk membangun IPAL Terpadu bagi pengelolaan limbah di Kota Semarang. 1. Terhindarnya pencemaran badan air khususnya air baku dari buangan limbah industri / rumah tangga. 2. Kebersihan air sungai akan berimbas pada meningkatnya produktivitas usaha yang memanfaatkan keberadaan air sungai tersebut terutama untuk usaha perikanan maupun pertanian. 3. Kesehatan dari masiyarakat kota secara keseluruhan. Bab III | 9
  • 23. Uraian Singkat Manfaat yang Diperoleh Pengaruh yang Ditimbulkan Alternatif Solusi untuk dan 1. Rusaknya kawasan pesisir Kota Semarang. 1. Mengkaji daya dukung dan daya tampung lingkungan, terutama pada kawasan reklamasi dan 2. Terjadi perubahan ekosistem pantai baik erosi maupun proses sedimentasi pantai yg berdampak pd meningkatnya bahaya banjir. 2. Mengupayakan penanaman kembali pohon mangrove, khususnya pada daerah-daerah yang masih mungkin untuk ditanami di kawasan reklamasi Reklamasi Pantai Marina di Kota Semarang Reklamasi ini telah sesuai dengan Tata Ruang, baik Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah maupun Tata Ruang Kota Semarang. Hal yang mendasari reklamasi ini adalah untuk menyediakan dan memperluas lahan sebagai wujud dukungan dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Reklamasi sendiri dapat diartikan sebagai upaya pengembangan wilayah. Sejak tahun 1985, reklamasi pantai dalam bentuk penambahan areal daratan di Kota Semarang telah dilakukan untuk memfasilitasi pembangunan perumahan mewah, PRPP, Taman Maerokotjo dan Studio 21. 1. Ketersediaan lahan pembangunan pengembangan wilayah 2. Peningkatan Investasi terciptanya lapangan kerja. 3. Hilangnya hutan mangrove (bakau) sbg penahan abrasi dan digantikan dgn bangunan masiv menyebabkan masuknya air laut ke daratan (rob). 4. Karena adanya pembangunan, maka rentan akan timbulnya urbanisasi. Bab III | 10
  • 24. Tabel 3.4. Pembangunan Infrastruktur di Kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur Uraian Singkat Manfaat yang Diperoleh Pengaruh yang Ditimbulkan Solusi Alternatif 1. Dampak negatif dari pembangunan infrastruktur ini lebih dikarenakan mudahnya akses keluar masuk Pulau Madura, sehingga dikuatirkan akan berdampak pada sosial dan budaya masyarakat setempat. Penanganan terhadap pelaksanaan pembangunan maupun kegiatan pasca konstruksi dan pemeliharaan Jembatan Suramadu dilaksanakan secara terorganisir dan profesional. Komitmen terhadap lingkungan sangat dijaga dengan selalu rutin memberikan laporan RKL/RPL yang direkomendasikan oleh dokumen AMDAL. Pembangunan Jembatan Surabaya – Madura (SURAMADU) sepanjang 5.438 m Jembatan SURAMADU adalah jembatan yang melintas diatas Selat Madura dan menghubungkan antara Kota Surabaya dengan Pulau Madura. Untuk mengakomodasi pelayaran / lintasan kapal laut yang melintas di Selat Madura, maka Jembatan Suramadu memberi ruang bebas setinggi 35 meter. 1. Mempercepat waktu tempuh antara Surabaya - Madura. 2. Meningkatkan kelancaran lalulintas distribusi barang dan jasa antara Surabaya – Madura. Lancarnya proses distribusi ini menyebabkan adanya penghematan dalam ongkos operasional. 3. Terbukanya kawasan di Pulau Madura sebagai dampak dari terbukanya akses darat. Hal ini membuat meningkatnya PDRB masyarakat Madura, kebutuhan akan adanya perumahan/permukiman, meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari sektor usaha lain diluar pertanian. Bab III | 11
  • 25. Uraian Singkat Manfaat yang Diperoleh Pengaruh yang Ditimbulkan Solusi Alternatif 1. Ketersediaan perumahan dan permukiman di wilayah pesisir Surabaya. 1. Rusaknya ekosistem pesisir yang ditandai dengan hilang/berkurangnya habitat laut yang ada. 1. Penanaman kembali pohon mangrove di lokasi sekitar reklamasi yang masih mungkin untuk ditanami 2. Bertambahnya luas daratan Kota Surabaya menyebabkan tingginya peluang investasi dan pembangunan infrastruktur di kota tersebut. 2. Rusak dan hilangnya hutan mangrove yang berfungsi sebagai penahan abrasi air laut. 2. Uji daya dukung dan daya tampung lingkungan di kawasan reklamasi tersebut 1. Bencana banjir akan mengancam kawasan-kawasan yang terbangun di daerah hilir sungai. 1. Dilakukan river restoration untuk mengembalikan sungai ke kondisi semula tanpa membongkar talud. 2. Rusaknya biota dan ekosistem sungai. 2. Mengganti konstruksi masiv dengan sistem bronjong, sehingga ada kesempatan bagi air sungai untuk meresap menjadi air tanah. Reklamasi Pantai Kenjeran Surabaya Reklamasi pantai dilakukan untuk memperluas Pantai Ria Kenjeran dan Perumahan Laguna. Pelurusan Sungai Bengawan Solo pada jalur Madiun – Ngawi dan Cepu - Tuban Pelurusan (sodetan) ini dilakukan untuk mempercepat pengiriman air ke hilir. Diharapkan dengan adanya penyodetan maka air sungai akan langsung mengalir ke hilir dan tidak akan melimpah (banjir). 1. Air cepat mengalir ke hilir dan diharapkan akan mengurangi luapan sungai yang menyebabkan banjir. 3. Pengawasan dan Pengendalian yang ketat terhadap pelanggaran pemanfaatan lahan di sempadan sungai. Bab III | 12
  • 26. Tabel 3.5. Pembangunan Infrastruktur di Kota Jakarta Uraian Singkat Manfaat yang Diperoleh Pengaruh yang Ditimbulkan Solusi Alternatif 1. Semakin tingginya beban daya tampung dan daya dukung lingkungan di Kota Jakarta. 1. Menghentikan untuk sementara pembangunan infrastruktur dan melakukan kajian uji beban daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pembangunan Infrastruktur Gedung dan Perumahan Pesatnya pembangunan infrastruktur gedung, baik untuk tempat tinggal/apartment, perkantoran ataupun fungsi sosial lain seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk di Kota Jakarta 1. Menyediakan prasarana gedung, tempat tinggal maupun prasarana sosial lainnya kepada masyarakat. 2. Berkurangnya Ruang Terbuka Hijau yang berimbas pada kurangnya daerah resapan air dan paru-paru kota. 3. Setiap pembangunan infrastruktur menyebabkan bertambahnya kebutuhan akan air baku dan menyebabkan tingginya penyedotan air tanah. Pembangunan jalan tol dalam kota dan Pembangunan jalan layang Seiring dengan tingginya pertumbuhan jumlah kendaraan di Jakarta, memerlukan penambahan jumlah prasarana jalan. Kurangnya lahan membuat pembangunan jalan tol dilalukan tidak sebidang. 1. Memudahkan kendaraan dan orang/barang. aksesibilitas perjalanan 1. Menambah beban daya dukung dan daya tampung lingkungan Kota Jakarta. 1. Pengendalian penggunaan kendaraan bermotor terutama kendaraan pribadi 2. Mengantisipasi kebutuhan prasarana jalan sebagai akibat tingginya jumlah kendaraan yang melintas. 2. berkurangnya lahan atau ruang terbuka hijau (RTH). 2. Penanaman pohon di sepanjang kiri kanan jalan terutama bagi tol dalam kota. 3. Pertumbuhan jumlah panjang jalan akan semakin menambah jumlah kendaraan. Bab III | 13
  • 27. Uraian Singkat Manfaat yang Diperoleh Pengaruh yang Ditimbulkan Solusi Alternatif 4. Meningkatnya beban emisi gas buang kendaraan seiring dengan peningkatnya kendaraan karena adanya pembangunan jalan baru. 5. Buruknya drainase dari pembangunan jalan dan bercampurnya antara drainase jalan dengan drainase perumahan dapat menjadi sebab timbulnya banjir. Reklamasi Pantai Utara Jakarta Semakin tingginya pertumbuhan jumlah penduduk Jakarta menyebabkan kebutuhan akan infrastruktur meningkat. Keterbatasan lahan yang ada menyebabkan perlunya reklamasi pantai untuk menambah luasan lahan/daratan. Reklamasi pantai utara Jakarta dimulai seiring dgn diterbitkannya KEPPRES no. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta dan ditetapkannya Kawasan Pantai Utara Jakarta sebagai Kawasan Strategis melalui KEPPRES no. 17 Tahun 1994. Dgn adanya 2 KEPPRES ini maka memacu pembangunan di Pantai Utara Jakarta. 1. Penambahan luas lahan untuk pembangunan perumahan, perkantoran dan fasilitas sosial lainnya. 1. Adanya ancaman rob akibatnya naiknya muka air laut. 2. Adanya utilitas di dasar laut yang tentunya akan mengubah batimetri serta pola arus laut serta karakteristik habitat laut. 3. Pencemaran perairan laut 4. Kerusakan pantai akibat abrasi 5. Degradasi ekosistem mangrove Utk mempertahankan daya dukung dan daya tampung lingkungan di sepanjang Pantai Utara Jakarta, maka pd tahun 2009, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) telah membuat KLHS Pantai Utara Teluk Jakarta yang bertujuan : 1. Memperbaiki rumusan kebijakan pemanfaatan SDA dan LH di kawasan Pantura Teluk Jakarta; 2. Menjamin keberlangsungan rencana dan implementasi pembangunan berkelanjutan di kawasan Pantura Teluk Jakarta; Bab III | 14
  • 28. Uraian Singkat Manfaat yang Diperoleh Pengaruh yang Ditimbulkan Solusi Alternatif 3. Mengurangi kemungkinan kekeliruan dlm membuat prakiraan / prediksi pd awal proses perencanaan kebijakan dan rencana pembangunan di kawasan Pantura Teluk Jakarta; 4. Membantu promosi investasi pembangunan yg ramah lingkungan di kawasan Pantura Teluk Jakarta; 5. Dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan semakin efektif diatasi atau dicegah karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak tahap formulasi kebijakan dan rencana pembangunan di kawasan Pantura Teluk Jakarta. Dengan adanya KLHS ini diharapkan proses pembangunan, baik reklamasi maupun revitalisasi Pantai Utara Teluk Jakarta dpt memperhatikan rona lingkungan yg ada. Pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) Rencana pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT) sudah tercantum dalam PERDA no. 6 1. Mengurangi banjir di sisi timur Jakarta. Bab III | 15
  • 29. Uraian Singkat Manfaat yang Diperoleh Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang DKI Jakarta 2010. Banjir Kanal Timur (BKT) merupakan satu diantara dua terusan yang direncanakan dibangun di Jakarta, yang berfungsi untuk mengatasi banjir akibat hujan lokal dan aliran air dari hulu di Jakarta bagian timur. Terusan banjir lainnya adalah Banjir Kanal Barat. Selain berfungsi mengurangi ancaman banjir di 13 kawasan, melindungi permukiman, kawasan industri dan pergudangan di Jakarta bagian timur, BKT juga dimaksudkan sebagai prasarana konservasi air untuk pengisian kembali air tanah dan sumber air baku serta prasarana transportasi air di DKI Jakarta. BKT menampung aliran Kali Ciliwung, Kali Cililitan, Kali Cipinang, Kali Sunter, Kali Buaran, Kali Jati Kramat, dan Kali Cakung dengan daerah tangkapan air mencakup luas lebih kurang 207 kilometer persegi atau sekitar 20.700 hektar. Pengaruh yang Ditimbulkan Solusi Alternatif 2. Sebagai prasarana konservasi air untuk menampung air tanah dan air baku. 3. Sebagai prasarana transportas publik untuk mengurangi kemacetan di jalan raya. Bab III | 16
  • 30. 3.2. UPAYA PENGURANGAN DAMPAK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PADA WILAYAH STUDI Beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi maupun Kota yang disurvei untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat pembangunan infrastruktur. Baik melalui aspek legalitas, dengan membuat peraturan perundangan, maupun dengan menggunakan penegakkan hukum. Keberadaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang harus dimasukkan dalam Peraturan Daerah (PERDA) Tata Ruang, merupakan bentuk yang diharapkan dari lingkungan yang ada, baik melalui rona awal lingkungan maupun setelah terjadinya pembangunan. Disamping itu, amanah yang telah tertuang dalam dokumen AMDAL maupun UKL/UPL, harus selalu dijadikan dasar, apakah pihak pengelola telah melakukan rutinitas kegiatan seperti yang diamahkan atau tidak. Seringkali setelah selesai pembangunan suatu infrastruktur, biasanya pihak pengelola meninggalkan kewajiban yang harus mereka lakukan pasca operasi/pembangunan seperti yang tertuang di dokumen AMDAL atau UKL/UPL. Dari ke-5 kota yang disurvei, hanya Kota Jakarta yang telah membuat dokumen KLHS melalui anggaran pemerintah daerah (APBD) yakni KLHS Pantai Utara Teluk Jakarta, sedangkan KLHS Cekungan Bandung dan CIAYUMAJAKUNING yang dimiliki oleh Kota Bandung adalah KLHS yang dibiayai dan dikerjakan oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Selain itu, keberadaan dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) no. 10/PRT/M/2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang Pekerjaan Umum yang Wajib Dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) kurang disadari dan diketahui oleh instansi terkait. Padahal Permen PU ini merupakan pelengkap dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup no. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Bab III | 17
  • 31. BAB IV HASIL ANALISIS 4.1. ANALISIS PERMASALAHAN Dari hasil indentifikasi permasalahan dalam pembangunan infrastruktur seperti yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka kegiatan pembangunan infrastruktur bidang PU dapat dibedakan menjadi beberapa kegiatan yang merupakan klasifikasi kegiatan pembangunan bidang PU didasarkan pada sasaran, fungsi dan manfaat dari pembangunan tersebut. Klasifikasi pembangunan infrastruktur bidang PU tersebut, terdiri : No. Kegiatan Pembangunan Pembangunan Jalan Tol Jakarta - Bandung Pembangunan Jalan Baru di Kota Medan Pembangunan Jalan Tol Solo - Semarang Pembangunan Jembatan SURAMADU Pembangunan jalan tol dalam kota dan jalan layang Klasifikasi 1. - Pembangunan jalan dan jembatan, termasuk pembangunan jalan tol 2. - Normalisasi Sungai di DAS Citarum - Normalisasi Sungai Deli - Pelurusan Sungai Bengawan Solo pada jalur Madiun - Ngawi dan Cepu - Tuban - Pembangunan Banjir Kanal Timur 3. Pembangunan Bendungan Jatibarang 4. - Reklamasi Pantai Marina di Kota Semarang - Reklamasi Pantai Kenjeran, Surabaya - Reklamasi Pantai Utara Jakarta 5. - Pembangunan TPA Sarimukti di Kabupaten Bandung Barat - Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Terpadu (IPAL) Kota Semarang Pengelolaan Limbah dan Sampah 6. - Pembangunan Perumahan di Kawasan Bandung Utara - Alih Fungsi Lapangan Merdeka menjadi Pusat Jajanan “Merdeka Walk” - Pembangunan Infrastruktur Gedung dan Perumahan Penggunaan Ruang untuk pembangunan infrastruktur, pemukiman, perkantoran dan tempat usaha Normalisasi sungai, termasuk sudetan dan Pembuatan kanal banjir Pembangunan waduk/bendungan Reklamasi pantai, baik untuk perikanan maupun penyediaan lahan pembangunan Bab IV | 1
  • 32. Aspek Lokasi Dalam penilaian aspek lokasi, maka dasar yang digunakan adalah Rencana Tata Ruang Wilayah yang ada. Dengan melihat pola ruang maupun struktur ruang yang ada, maka akan diketahui rencana peruntukan dari suatu kawasan. Terkait dengan pembangunan infrastruktur bidang PU maka rencana tata ruang tersebut dapat menunjukkan apakah lokasi pembangunan infrastruktur telah sesuai dengan dokumen tata ruang yang ada, baik melalui dokumen Perencanaan Tata Ruang (skala 1:250.000; skala 1 : 50.000 dan skala 1 : 25.000), Rencana Tata Ruang Kawasan, Rencana Rinci Tata Ruang, Rencana Detail Tata Ruang (skala 1 : 5.000) maupun Peraturan Zonasi (skala 1 : 5.000 atau 1 : 2.500). Aspek Fungsi Penilaian terhadap aspek fungsi ini didasarkan pada dokumen perencanaan yang ada. Baik itu RPJP Nasional, RPJM Nasional, Renstra Kementerian, RPJP dan RPJM Daerah maupun Renstra Instansi yang ada. Cakupan fungsi ini lebih dititikberatkan pada manfaat dan kegunaan infrastruktur itu dibangun, alasan yang mendasarinya dan rencana pembangunan itu didalam dokumen perencanaan. Aspek Dimensi Ukuran dimensi atau luasan dibagi berdasarkan pada Peraturan Menteri LH no. 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no. 10/PRT/M/2008 tentang Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Bidang PU yang wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). Pemahaman terhadap dimensi berdasarkan ketentuan lingkungan ini masih sangat kurang, karena masih banyak instansi/satuan kerja yang tidak memahami apakah luasan pekerjaan yang dikerjakan harus didukung oleh dokumen AMDAL ataupun hanya cukup dengan dokumen UKL/UPL. Aspek Waktu Nilai waktu menghubungkan antara proses perencanaan, termasuk didalamnya keberadaan dokumen lingkungan (AMDAL atau UKL/UPL), dengan pelaksanaan konstruksi. Pembuatan dan penilaian dokumen lingkungan (AMDAL atau UKL/UPL) harus seiring dengan pelaksanaan perencanaan, baik yang saat masih berujud Masteplan ataupun DED. Terlalu lama jarak antara keberadaan dari dokumen perencanaan dan lingkungan dengan pelaksanaan konstruksi akan menyebabkan dokumen perencanaan dan lingkungan tersebut sudah tidak aplikatif lagi. Aspek Kewenangan Aspek kewenangan yang ditinjau disini adalah kewenangan didasarkan pada tupoksi yang ada, apakah kegiatan pembangunan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah pusat atau pemerintah daerah. PP no 38 tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah merupakan acuan yang digunakan termasuk didalamnya Peraturan Perundangan Bidang PU yang mengatur tentang pembagian kewenangan. Dengan didasarkan pada hasil survei, diperoleh analisis pembangunan infrastruktur didasarkan pada lima aspek yang ada. Rincian analisis dari ke-lima aspek diatas terhadap Klasifikasi Pembangunan Infrastruktur Bidang PU dapat dijabarkan sebagai berikut : Bab IV | 2
  • 33. Tabel 4.1. Tinjauan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang PU di Daerah menurut Lokasi, Fungsi, Dimensi, Waktu dan Kewenangan No. Kegiatan Pembangunan DITINJAU DARI Aspek Lokasi Aspek Fungsi Aspek Dimensi Aspek Waktu Aspek Kewenangan sesuai dengan tata ruang sesuai dengan dokumen perencanaan sering tidak sesuai dengan dimensi lingkungan sering terjadi pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dgn target waktu, sehingga antara keberadaan DED / AMDAL / UKL-UPL dengan pelaksanaan konstruksi sering beda sesuai dengan kewenangan penanganan antara pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota 1. Pembangunan jalan dan jembatan, termasuk pembangunan jalan tol 2. Normalisasi sungai, tmsk Sudetan dan Pembuatan Kanal Banjir sesuai sesuai sering tidak sesuai sering tidak sesuai sesuai kewenangan 3. Pembangunan waduk/bendungan sesuai sesuai sesuai sering tidak sesuai sesuai kewenangan 4. Reklamasi Pantai, baik untuk perikanan maupun penyediaan lahan pembangunan sesuai sesuai sesuai sering tidak sesuai sesuai kewenangan 5. Pengelolaan Limbah dan Sampah sesuai sesuai sesuai sering tidak sesuai sesuai kewenangan 6. Penggunaan Ruang untuk pembangunan infrastruktur, pemukiman, perkantoran dan tempat usaha sering tidak sesuai dg tata ruang sering tidak sesuai dengan RPJM/RPJP/RENSTRA sering tidak sesuai dengan dimensi lingkungan pemanfaatan ruang yang bersifat pembangunan untuk pribadi / individu sering tidak menggunakan target waktu pemanfaatan lahan untuk pribadi/individu tidak menggunakan kewenangan Sumber : data olahan Bab IV | 3
  • 34. 4.2. ANALISIS SWOT Setelah tahapan analisis awal dengan melakukan kajian terhadap aspek lokasi, fungsi, dimensi dan kewenangan dalam penyelenggaraan infrastruktur bidang PU, serta didasari pada akibat dari dinamika pembangunan yang memicu terjadinya perubahan kualitas lingkungan baik internal maupun eksternal, maka tahapan analisis berikutnya adalah dengan melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan infrastruktur bidang PU. Tahapan analisis ini untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan program/kebijakan yang telah dijalankan. Dalam tahapan ini kebijakan/program/kegiatan pembangunan infrastruktur tersebut diurai dan dijabarkan indikator-indikator yang ada dan kemungkinan akan ada. Segala instrumen ini dikaji dengan mendasarkan pada logika memaksimalkan kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats)3. Untuk memudahkan analisis SWOT, maka dapat dilakukan pembobotan untuk jabaran indikator pada masing-masing komponen SWOT. Pembobotan dilakukan agar dapat diketahui besaran masingmasing komponen SWOT. Dalam kajian pengelolaan infrastruktur, analisis SWOT digunakan dengan pertimbangan persoalan infrastruktur adalah persoalan yang sangat kompleks dan multi dimensi.4 Dalam analisis ini, pembuatan skor atau pembobotan untuk masing-masing jabaran indikator dalam komponen SWOT adalah +5 (sangat baik), 0 (netral) dan -5 (sangat buruk)5. Selanjutnya besaran angka tersebut disesuaikan dengan nilai pembobotan yang diperoleh dari hasil kajian dan analisis data primer yang diperoleh melalui kegiatan FGD dengan responden di tiap daerah dan data sekunder yang ada (referensi/literatur yang terkait), semakin tinggi manfaat, untuk komponen kekuatan dan peluang, atau dampak, komponen kelemahan dan tantangan, maka akan semakin tinggi skor yang diperoleh, semakin rendah maka akan semakin buruk bagi masyarakat. Selanjutnya skor tersebut dijumlah dengan mengabaikan simbol negatif (-) dan dibandingkan, jika nilai tertinggi ada pada komponen kekuatan dan peluang, maka keberadaan infrastruktur tersebut mempunyai manfaat yang lebih besar dibandingkan pengaruh negatif yang ditimbulkannya, demikian juga dengan sebaliknya. Hasil analisis SWOT pada kasus pembangunan infrastruktur bidang PU di wilayah studi yang telah diamati, dijabarkan berikut ini. Tabel 4.2. Analisis SWOT Pembangunan Jalan dan Jembatan, termasuk Pembangunan Jalan Tol Faktor SWOT “ Pembangunan Jalan dan Jembatan “ Aspek Internal Kekuatan/Potensi 1. 2. 3. 4. 5. Fungsi kelancaran aksesibilitas Fungsi pengembangan kawasan Fungsi peningkatan ekonomi masyarakat Fungsi peningkatan nilai barang Fungsi pencegah kemacetan Score Kekuatan Nilai 5 3 5 5 3 21 Kelemahan/Kendala 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kestabilan tebing/longsor Daerah genangan air Pencemaran Emisi Gas Buang Tanaman di kiri kanan jalan Pemanfaatan Rumaja/Rumija Pemeliharaan yang tidak rutin Kepedulian masyarakat kurang Timbulnya permukiman Score Kelemahan Nilai -3 -3 -5 -5 -5 -3 -3 -3 -30 3 Freddy Rangkuti, 2005, “Analisis SWOT – Teknik Membedah Kasus Bisnis” Kodoatie, 2005, “Pengantar Manajemen Infrastruktur” 5 Kodoatie, 2005, “Pengantar Manajemen Infrastruktur” 4 Bab IV | 4
  • 35. Faktor SWOT “ Pembangunan Jalan dan Jembatan “ Aspek Eksternal Peluang/Kesempatan Nilai 1. Angkutan Penumpang/Barang 2. Pengelolaan parkir tepi jalan 3. Program Langit Biru 5 5 5 Score Peluang Ancaman/Tantangan 1. Banjir 2. Jalan/Jembatan rusak 15 Score Tantangan Nilai -3 -3 -6 Score Akhir 36 36 (-36) Pembangunan jalan dan jembatan, dari aspek internal yang ada, menunjukkan bahwa komponen kelemahan mempunyai nilai yang lebih tinggi dari komponen kekuatan. Hal itu menyatakan bahwa dalam pembangunan jalan dan jembatan, untuk sisi pembangunan fisiknya mempunyai pengaruh negatif yang lebih besar dibandingkan pengaruh positifnya. Pengaruh negatif ini dapat dikurangi/diminimalisir dengan memperketat tata ruang pasca kontruksi dan menjalankan rekomendasi yang dimunculkan dalam dokumen lingkungan, baik UKL/UPL maupun dokumen AMDAL. Sedangkan untuk aspek eksternal memiliki nilai yang lebih besar untuk dampak positifnya dibanding pengaruh negatif, menunjukkan bahwa secara tidak langsung pembangunan jalan dan jembatan akan meningkatkan kegiatan-kegiatan yang tercantum didalam indikator. Tabel 4.3. Analisis SWOT Normalisasi Sungai, termasuk Sudetan dan Pembuatan Kanal Banjir Faktor SWOT “ Normalisasi Sungai “ Aspek Internal Kekuatan/Potensi Nilai 1. 2. 3. 4. Fungsi Daerah Sempadan Sungai Fungsi konservasi Fungsi pemasok energi listrik mikro hidro Fungsi penangkapan dan pengendapan sedimen 3 3 5 5 5. 6. 7. 8. 9. Fungsi pencegah intrusi air laut Fungsi pengendalian banjir Fungsi transportasi Potensi sungai sebagai bahan galian Potensi sungai sbg sumber air minum 3 3 3 3 3 Score Kekuatan Kelemahan/Kendala 1. Kestabilan tebing 2. Daerah genangan air 3. Pembuangan Limbah/Pencemaran 4. Berkurangnya kualitas air 5. Kecepatan aliran air 6. Tanaman di sempadan sungai 7. Pemanfaatan sempadan sungai 8. Pemeliharaan yang tidak rutin 9. Kepedulian masyarakat kurang 10. Permukiman 31 Nilai -3 -3 -5 -3 -3 -3 -5 -5 -5 -5 Score Kelemahan -40 Ancaman/Tantangan Nilai Aspek Eksternal Peluang/Kesempatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wisata sungai Usaha tambak/perikanan Pelabuhan sungai Usaha nelayan Prokasih Pendidikan dan olah raga Nilai 5 5 3 3 5 5 Score Peluang 26 1. 2. 3. 4. 5. Erosi Sedimentasi Banjir Perubahan DAS Inkonsistensi program pemanfaatan sungai Score Tantangan -3 -3 -5 -5 -5 -21 Score Akhir 57 61 (-61) Bab IV | 5
  • 36. Kegiatan Normalisasi Sungai sama dengan kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan, yakni aspek internal memiliki kendala yang lebih besar dibanding potensi/kekuatan dari pelaksanaan kegiatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dokumen lingkungan memegang peranan yang penting dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur ini. Keberadaan dokumen lingkungan akan meminimalisir kendala-kendala yang mungkin timbul karena pelaksanaan pembangunan sehingga pengaruh tersebut dapat diantisipasi. Selain itu ketatnya penataan tata ruang, terutama terhadap pemanfaatan sempadan sungai, akan sangat mengaruhi terhadap kendala maupun ancaman/tantangan yang mungkin akan timbul. Tabel 4.4. Analisis SWOT Pembangunan Waduk / Bendungan Faktor SWOT “ Pembangunan Waduk / Bendungan “ Aspek Internal Kekuatan/Potensi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Nilai Fungsi penampung air Fungsi irigasi Fungsi pemasok energi listrik Fungsi penyediaan air baku Fungsi pengendalian banjir Kawasan sekitar danau/waduk Potensi waduk sbg sumber air minum Kelemahan/Kendala 5 5 5 5 5 3 5 Score Kekuatan 1. Pembuangan Limbah/Pencemaran 2. Pemeliharaan yang tidak rutin 3. Kepedulian masyarakat kurang 33 Nilai -3 -5 -3 Score Kelemahan -11 Ancaman/Tantangan Nilai Aspek Eksternal Peluang/Kesempatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nilai Wisata waduk Usaha tambak Perkantoran Perdagangan dan jasa Pendidikan dan olah raga Industri Industri non Polluted Pertanian 5 5 3 5 5 3 3 5 Score Peluang 1. Proses ganti rugi lahan 2. Banjir 34 Score Tantangan -5 -3 -8 Score Akhir 67 19 (-19) Pembangunan waduk / bendungan mempunyai nilai positif yang lebih besar dibandingkan dengan nilai negatif, baik dari aspek internal maupun aspek eksternal. Pembangunan waduk memberikan potensi yang sangat baik disamping keberadaan dari waduk itu sendiri yang memberikan peluang/kesempatan untuk dimanfaatkan dan memperoleh keuntungan tanpa merugikan lingkungan. Komponen kelemahan dan ancaman akan dapat dihilangkan atau dikurangi seiring dengan pelaksanaan rekomendasi dari dokumen lingkungan yang dibuat. Tabel 4.5. Analisis SWOT Reklamasi Pantai untuk Perikanan maupun Penyediaan Lahan Faktor SWOT “ Reklamasi Pantai “ Aspek Internal Kekuatan/Potensi 1. Fungsi daerah reklamasi 2. Fungsi konservasi 3. Fungsi penangkapan/pengendapan Nilai 5 5 5 Kelemahan/Kendala 1. Kestabilan tanah 2. Daerah genangan air 3. Pembuangan Limbah/Pencemaran Nilai -5 -5 -5 Bab IV | 6
  • 37. Faktor SWOT “ Reklamasi Pantai “ 4. 5. 6. 7. 8. Fungsi pencegah intrusi air laut Fungsi pengendalian banjir Kawasan pantai berhutan bakau Kawasan rawa Sempadan pantai Score Kekuatan 5 5 5 5 5 4. 5. 6. 7. Kualitas air Kecepatan aliran air Pemeliharaan yang tidak rutin Permukiman 40 -3 -3 -5 -5 Score Kelemahan -31 Aspek Eksternal Peluang/Kesempatan 1. Usaha tambak 2. Pelabuhan 3. Marina (wisata bahari) 4. Usaha nelayan 5. Reklamasi menambah lahan 6. Perkantoran 7. Perdagangan dan jasa 8. Pendidikan dan olah raga 9. Industri 10. Industri non Polluted 11. Pengembangan Permukiman Score Peluang Nilai 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ancaman/Tantangan Nilai Erosi Sedimentasi Banjir Perubahan DAS Inkonsistensi program pemanfaatan -5 -3 -5 -3 -5 Score Tantangan 1. 2. 3. 4. 5. -21 55 Score Akhir 95 52 (-52) Reklamasi pantai merupakan pembangunan infrastruktur PU yang bertujuan untuk menambah lahan guna kepentingan pembangunan. Lahan yang terbatas dan kebutuhan akan pembangunan infrastruktur menyebabkan pesisir pantai direklamasi. Atas dasar itu, maka komponen positif dari aspek internal maupun eksternal mempunyai nilai yang lebih besar dari komponen negatinya (kendala dan ancaman/tantangan). Pelaksanaan reklamasi pantai sangat berguna bagi penyediaan kebutuhan lahan untuk pembangunan, yang perlu diperhatikan adalah tatanan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dan rekomendasi dari AMDAL ataupun UKL/UPL yang perlu dilaksanakan untuk mengurangi pengaruh dari komponen negatif. Tabel 4.6. Analisis SWOT Pengelolaan Limbah dan Sampah Faktor SWOT “ Pengelolaan Limbah dan Sampah “ Aspek Internal Kekuatan/Potensi 1. 2. 3. 4. 5. Fungsi kesehatan masyarakat Fungsi keindahan/estetika kota Fungsi penangkapan Fungsi pencegah pencemaran Fungsi pengendalian sampah Score Kekuatan Nilai 5 5 5 5 5 Kelemahan/Kendala 1. Kestabilan tanah/gunungan sampah 2. Pembuangan Limbah/Pencemaran 3. Kualitas air 25 Nilai -5 -1 -1 Score Kelemahan -7 Ancaman/Tantangan Nilai Aspek Eksternal Peluang/Kesempatan 1. Usaha daur ulang sampah 2. Usaha angkutan limbah rumah ke IPAL Nilai 5 5 1. Kesehatan warga sekitar lokasi -5 Bab IV | 7
  • 38. Faktor SWOT “ Pengelolaan Limbah dan Sampah “ 3. 4. 5. 6. 7. Wisata Tehnologi Pengolahan Limbah Pemanfaatan Energi Sampah Pemanfaatan Energi Limbah Industri Industri non Polluted Score Peluang 5 5 5 5 5 35 Score Tantangan -5 Score Akhir 60 12 (-12) Pengelolaan Limbah dan Sampah merupakan pembangunan infrastruktur PU yang bertujuan untuk mengatasi pembuangan sampah dan limbah yang dihasilkan oleh masyarakat. Keberadaan infrastruktur ini erat kaitannya dengan fungsi kesehatan, keindahan dan estetika kota. Sampah yang menumpuk maupun limbah yang langsung dibuang ke sungai akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat, sehingga pengelolaan terhadap sampah dan limbah harus diperlukan. Hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan infrastruktur ini, baik sampah maupun limbah, adalah luasan daerah/lokasi pembangunan yang harus jauh dari pemukiman warga. Kajian dampak yang ditimbulkan terhadap pembangunan infrastruktur ini mutlak diperlukan. Tabel 4.7. Analisis SWOT Penggunaan Ruang untuk Pembangunan Infrastruktur, Pemukiman, Perkantoran dan Tempat Usaha Faktor SWOT “ Penggunaan Ruang “ Aspek Internal Kekuatan/Potensi 1. Fungsi konservasi Nilai 3 Score Kekuatan Kelemahan/Kendala 1. Kestabilan tebing 2. Daerah genangan air / Drainase 3. Pembuangan Limbah/Pencemaran 4. Kualitas air 5. Fungsi Daerah Sempadan Sungai 6. Pemanfaatan Daerah Milik Jalan 7. Pemanfaatan sempadan sungai 8. Pemel. infrastruktur yg tdk rutin 9. Kepedulian masyarakat kurang 10. Permukiman 3 Nilai 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 Score Kelemahan 48 Ancaman/Tantangan Nilai Aspek Eksternal Peluang/Kesempatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. Perkantoran Perdagangan dan jasa Pendidikan dan olah raga Industri Industri non Polluted Pengembangan Permukiman Score Peluang Nilai 3 3 3 3 3 3 18 1. 2. 3. 4. 5. Erosi Sedimentasi Banjir Perubahan DAS Inkonsistensi program Score Tantangan 5 5 5 5 5 25 Score Akhir 19 73 Dalam hal Penggunaan Ruang menunjukkan tingginya nilai komponen negatif, baik untuk komponen kendala maupun komponen tantangan. Kegiatan penggunaan ruang sangat erat kaitannya dengan Bab IV | 8
  • 39. dokumen Tata Ruang yang sudah ditetapkan. Pelanggaran terhadap dokumen Tata Ruang yang dilakukan untuk pemenuhan penggunaan ruang, menyebabkan semakin tingginya nilai dari komponen negatif. Penggunaan ruang sangat terkait dengan proses perijinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (provinsi dan/atau kabupaten/kota). Komitmen dari pemerintah daerah terhadap dokumen tata ruang yang telah disyahkan akan sangat menentukan dampak atau pengaruh yang muncul dari adanya kegiatan Penggunaan Ruang. 4.3. ANALISIS BALANCED SCORECARD Dalam metode ini, evaluasi pencapaian visi dan strategi hendak didekati melalui 4 (empat) perspektif, yaitu: (1) perspektif masyarakat; (2) perspektif anggaran; (3) perspektif proses aktivitas internal organisasi; dan (4) perspektif inovasi dan pembelajaran, dengan meninjau pada 4 hal, yaitu: tujuan, sasaran, target, dan inisiatif/kegiatan aksi. Tabel 4.8. mendeskripsikan beberapa aspek penting yang perlu dicermati dalam rangka evaluasi pencapaian visi dan sasaran pembangunan infrastruktur bidang PU dengan pendekatan metode balanced scorecard. Berdasar tabel tersebut, langkah evaluasi terhadap pencapaian visi dan sasaran pembangunan bidang PU dapat ditelusuri, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai masukan bagi pemerintah dalam perencanaan pembangunan bidang PU darat ke depan terutama yang menyangkut lingkungan. Pada dasarnya pelaksanaan evaluasi atas program atau kegiatan dari suatu instansi pemerintah adalah tugas dan tanggung jawab dari para aparatur publik (pejabat) yang telah diberi kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kegiatan evaluasi sangat penting dilakukan, sama seperti fungsifungsi manajemen lainnya, misalnya: perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan, pemantauan (monitoring) dan pengendalian. Dalam pelaksanaannya kegiatan evaluasi biasanya dilaksanakan bersamaan dengan fungsi monitoring. Alasan perlunya dilakukan proses pengukuran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah: a. untuk meningkatkan mutu pelaksanaan pengelolaan aktivitas organisasi yang lebih baik, b. untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja organisasi, c. untuk memberikan informasi yang lebih memadai dalam menunjang proses pengambilan keputusan, d. meningkatkan pemanfaatan alokasi sumber daya yang tersedia, e. mengarahkan pada sasaran dan memberikan informasi kinerja. Diharapkan dengan alasan-alasan yang telah dijelaskan di atas, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dari tahun ke tahun akan semakin lebih baik, karena selalu ada dasar yang dapat digunakan untuk memperbaiki dan memperbandingkan. Bab IV | 9
  • 40. Tabel 4.8. Aspek Penting dalam Evaluasi Pencapaian Visi dan Sasaran Pembangunan Bidang PU berdasar Empat Perspektif Utama Visi: Tujuan Sasaran Tersedianya infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal untuk mendukung Indonesia Sejahtera 2025 1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan infrastruktur PU dan Permukiman dan pengendalian pemanfaatan ruang; 2. Meningkatkan keandalan sistem (jaringan) infrastruktur PU dan Permukiman; 3. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman; 4. Meningkatkan pembangunan kawasan strategis, wilayah tertinggal dan perbatasan dan penanganan kawasan rawan bencana; 5. Optimalisasi peran dan akuntabilitas kinerja aparatur. 1. 1. 1. Target Aksi Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam setiap penyusunan Rencana Tata Ruang; Meningkatnya ketersediaan air baku yang memadai (kuantitas, kualitas dan kontiunitas); Meningkatnya kualitas pengendalian banjir secara terpadu; Meningkatnya efisiensi sistem jaringan jalan di dalam sistem transportasi; Meningkatnya taraf hidup masyarakat dan kualitas lingkungan permukiman; 1. Pencapaian target masih berbasis fisik (output); 2. Target pembangunan diukur dari tingkat efisiensi penggunaan dana pembangunan. Aksi/kegiatan untuk mencapai sasaran dilakukan melalui 9 (sembilan) program utama, yaitu: 1. Program Pengelolaan S. Daya Air. 2. Program Penyelenggaraan Jalan. 3. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman. 4. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang. 5. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya. 6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 7. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur 8. Program Pembinaan Konstruksi 9. Program Penelitian dan Pengembangan Efektifitas pemanfaatan pembangunan infrastruktur bidang PU 2. Ketersediaan layanan maupun dukungan prasarana 1. 1. 2. 3. 4. 5. Perspektif 1. Masyarakat Aksesibilitas yang tinggi thdp penggunaan infrastruktur bidang PU dan Pemukiman. 2. Mobilitas yg tinggi dlm pemanfaatan. Rasio penambahan jaringan dan ketersediaan air baku. 2. Rasio jaringan jalan. 3. Rasio penambahan Program prioritas pembangunan infrastruktur bidang PU. 2. Koordinasi/SEB antar sektor terkait. Bab IV | 10
  • 41. Visi: Tujuan 3. Tersedianya infrastruktur Pekerjaan Umum dan Permukiman yang Andal untuk mendukung Indonesia 2.Sejahtera 2025 Finansial / Anggaran Kebersihan dan Kelestarian Lingkungan Sekitar 4. Dampak yg seminimal mungkin Sasaran 3. dalam kehidupan bermasyarakat. Kesepakatan penanganan antar sektor terkait Target 4. fasilitas permukiman. Indeks aksesibilitas dan indeks mobilitas. Aksi 3. Pengawalan dan Pemantauan Pelaksanaan. 4. Monitoring pasca operasi. 1. Efisiensi dan efektifitas pengelolaan infrastruktur bidang PU 2. Menciptakan peluang bisnis baru terutama dalam pembukaan kawasan 1. 2. 3. Masyarakat pengguna Biaya Konstruksi Biaya Operasonal pasca Konstruksi (rehab/pemel) 4. Biaya Monitoring dan Evaluasi 1. 2. Turunnya nilai subsidi Tersedianya biaya operasional/pembangunan 3. Terdesianya biaya perawatan dan rehabilitasi 4. Tersedianya biaya monitoring dan Evaluasi 1. Ketersediaan prasarana bidang PU yang menjangkau seluruh wilayah dan penduduk. 1. Tersedianya infrastruktur yang berkualitas 2. Biaya operasional dan rehab/pemeliharaan menurun. 3. Keselamatan kerja meningkat (kejadian kecelakaan dan tingkat fatalitas menurun) 4. Meningkatnya kualitas manajerial dalam penyelenggaraan infrastruktur bidang PU 1. Efektifitas regulasi yang diberlakukan. 2. Kualitas infrastruktur bidang PU yang disediakan. 3. Dukungan terhadap lingkungan 1. 1. 3. Aktivitas Internal Organisasi 1. Penyediaan prasarana bidang PU secara memadai 2. Peningkatan kualitas prasarana bidang PU 1. 4. Inovasi Dan Pembelajaran 1. 1. Peningkatan kompetensi SDM di bidang perencanaan dan teknis 2. Peningkatan kompetensi SDM lingkungan Kepatuhan terhadap aturan/regulasi yang makin meningkat. 2. Kepatuhan terhadap standar layanan minimal makin terpenuhi. 3. Green Construction Alokasi dan pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien 2. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan tata ruang sehingga ikut memiliki 3. Sharing dana antara instansi, terutama pusat dan daerah Optimalisasi waktu pelaksanaan konstruksi 2. Penyediaan rencana kerja dan rencana aksi yang terpola 3. Standarisasi layanan melalui kualitas konstruksi Pelatihan/training peningkatan kompetensi 2. Pemahaman terhadap dokumen lingkungan Bab IV | 11
  • 42. Bab IV | 12
  • 43. BAB V KERANGKA STRATEGI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PU DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN 5.1. PENATAAN RUANG YANG LEBIH BERKUALITAS Konsep penataan ruang yang berwawasan lingkungan bertujuan untuk menciptakan ruang yang berkualitas dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat maupun sektoral. Konsep tersebut dapat diskemakan seperti pada Gambar 5.1. Proenvironment Gambar 5.1. Konsep Penatan Ruang Berwawasan Lingkungan Penataan ruang berwawasan lingkungan perlu memperhatikan 2 (dua) dimensi penting, yaitu: 1) skala kewilayahan, dan 2) skala komunitas. Skala kewilayahan berkaitan dengan pemanfaatan ruang menurut daya dukung dan daya tampung. Mengingat bahwa, perkembangan jumlah penduduk akan membawa konsekuensi terhadap peningkatan kebutuhan akan sumber daya alam dan energi untuk menopang keberlanjutan kehidupan. Untuk itu, penataan ruang perlu memperhatikan kapasitas daya dukung dan daya tampung lahan, apakah ruang yang direncanakan mampu untuk mendukung keberlanjutan dari kehidupan manusia dan makhluk hidup yang lain dalam jangka panjang. Kemampuan daya dukung lahan akan direpresentasikan dari sumber-sumber daya alam yang akan dimanfaatkan untuk menopang kehidupan makhluk hidup yang tinggal di atas lahan tersebut. Di samping itu, dari sisi dimensi ruang, apakah ruang yang direncanakan tersebut mampu untuk memberikan ruang gerak/mobilitas manusia (termasuk barang dan jasa) yang hidup di atas lahan tersebut selama beberapa tahun perencanaan. Hal ini penting untuk memastikan Bab V | 1
  • 44. bahwa seluruh aktivitas yang membutuhkan mobilitas yang akan berlangsung di atas lahan tersebut dalam jangka waktu lama, dapat terakomodir. Terkait dengan dimensi kedua, yaitu skala komunitas, penataan ruang perlu memperhatikan karakteristik sosial-budaya masyarakat yang akan menempati lahan tersebut. Karakter masyarakat dapat mempengaruhi perkembangan guna lahan yang di tempatinya. Misalnya, masyarakat agraris akan membutuhkan ruang untuk aktivitas pertaniannya, sedangkan masyarakat modern akan membutuhkan ruang untuk mendukung aktivitas yang lebih bersifat pada industri dan jasa-jasa. Oleh karena itu, dalam penataan ruang perlu memperhatikan sifat komunitas yang akan ditempatkan dalam lahan tersebut, yang secara umum dapat dibedakan atas komunitas urban (perkotaan) dan komunitas rural (perdesaan). Dengan memperhatikan dua dimensi penting di atas (skala kewilayahan dan skala komunitas), penataan ruang diharapkan dapat mewujudkan tatanan kehidupan yang seimbang dan harmonis, sehingga dengan demikian penataan ruang yang berwawasan lingkungan diharapkan mampu mendukung terealisasinya goal pembangunan nasional, yaitu pembangunan yang pro-poor, pro-growth, dan pro-environment. 5.2. PENGUATAN KAPASITAS INSTANSI DI DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PU Strategi kedua adalah penguatan kapasitas instansi di daerah dalam penyelenggaraan infrastruktur bidang PU. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki pemahaman/kompetensi yang memadai untuk mendukung terciptanya pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan. Pemahaman atau kompetensi yang dibutuhkan tersebut sangat terkait dengan kualitas sumber daya manusia sebagai aparat pemerintah yang memiliki tugas dan kewenangan dalam menciptakan pembangunan infrastruktur PU yang berwawasan lingkungan. Oleh karena itu penting kiranya memberikan pemahaman yang benar mengenai proses pembangunan infrastruktur PU dari tahap perencanaan hingga operasional. Dengan dasar kualitas SDM yang memadai dalam penyelenggaraan infrastruktur di bidang PU untuk meningkatkan kualitas lingkungan, maka diharapkan seluruh stakeholders di daerah memahami upaya-upaya untuk mewujudkan hal tersebut, antara lain adalah pemahaman di dalam mengimplementasikan mekanisme insentif dan disinsentif dalam penyelenggaraan infrastruktur. Mekanisme ini memiliki kaitan erat dengan proses perencanan penataan ruang, sebagaimana telah diamanatkan dalam UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dimana dijelaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, maka Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan/atau disinsentif. Kebijakan insentif merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan atau kompensasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, misalnya berupa: a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham; b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah. Bab V | 2
  • 45. Sedangkan kebijakan disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, misalnya berupa: a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti. Dalam kaitannya dengan pembangunan infrastruktur di bidang PU, maka kebijakan insentif dan disinsentif sebagaimana dijelaskan di atas ditujukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih berkualitas, atau memberikan kemanfaatan bagi masyarakat secara luas. Di samping itu, kebijakan insentif dan disinsentif ini merupakan wujud konkret penegakan fungsi good governance dalam penyelenggaraan infrastruktur bidang PU yang berwawasan lingkungan.  Pendayagunaan aparat institusi pengelolaan infrastruktur  bidang PU dan pengelolaan Lingkungan Hidup. infrastruktur Pendayagunaan aparat institusi pengelolaan bidang PU dan pengelolaan Lingkungan Hidup.  Partisipasi masyarakat  Partisipasi masyarakat Gambar 5.2. Konsep Strategi Penguatan Kapasitas Daerah dalam Hal Pengawasan Pembangunan Infrastruktur bidang PU yang Berwawasan Lingkungan Masalah pokok yang seringkali menjadi kendala bagi pemerintah daerah, yaitu mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap proses pembangunan di segala sektor. Masih lemahnya pengawasan di daerah menjadi salah satu penyebab terjadinya pergeseran dalam peruntukkan ruang. Kasus-kasus berkembangnya pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukkannya, merupakan bukti dari lemahnya mekanisme pengawasan di daerah, terutama dalam hal pemberian ijin pembangunan fisik infrastruktur. Untuk itu, mekanisme pengawasan perlu diperketat dan ditingkatkan. Di samping itu, dalam rangka proses penyelesaian/legalisasi perencanaan tata ruang wilayah (RTRW) baik di setiap provinsi maupun kabupaten/kota dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang direncanakan dapat diwujudkan pada tahun 2011, maka strategi yang kiranya dapat dilakukan oleh Pemerintah adalah dukungan finansial untuk menuju ke proses tersebut. Dukungan finansial tersebut dapat ditempuh melalui intervensi fiskal berupa Dana Alokasi Khusus, mengingat hal ini dapat dipandang sebagai salah satu program Pemerintah yang perlu mendapat prioritas. Dengan demikian, proses penyelesaian legalisasi Perda Tata Ruang di tiap Wilayah Provinsi atau kabupaten/kota dapat terwujud. Bab V | 3
  • 46. Pelibatan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam mekanisme pengawasan. Strategi ini dapat menjadi salah satu strategi yang efektif untuk mendukung upaya mewujudkan lingkungan yang berkualitas. Masyarakat perlu diberikan ruang atau saluran untuk menyampaikan aspirasi dan inisiatifnya guna mendukung langkah-langkah pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang berkualitas. 5.3. PENGUATAN KERJASAMA ANTARSEKTOR YANG TERKAIT Kerjasama berbagai komponen/stakeholders pembangunan diperlukan untuk mewujudkan sinergisme dalam implementasinya. Prinsip kerjasama yang dibangun adalah kerjasama yang saling memberikan manfaat/keuntungan. Manfaat yang dimaksudkan dalam hal ini adalah terciptanya kualitas lingkungan hidup melalui pembangunan infrastruktur di bidang PU. Untuk itu, kerjasama antara pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan infrastruktur bidang PU (Kementerian PU) dan pengelolaan lingkungan hidup (Kementerian Lingkungan Hidup), serta pemerintah daerah (Kementerian Dalam Negeri), diharapkan dapat mendukung upaya untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur bidang PU di daerah yang mampu menciptakan lingkungan hidup yang berkualitas. Adapun tugas dari masing-masing stakeholders tersebut adalah: a. Kementerian Pekerjaan Umum memiliki tugas perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum; b. Kementerian Lingkungan Hidup memiliki tugas merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan; c. Kementerian Dalam Negeri memiliki tugas menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan dalam negeri. Kementerian Lingkungan Hidup Mewujudkan pembangunan infrastruktur PU untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Kementerian Pekerjaan Umum Kementerian Dalam Negeri Gambar 5.3. Konsep Kerjasama AntarStakeholders dalam Pembangunan Infrastruktur PU yang Berwawasan Lingkungan Bentuk kerjasama antarstakeholders tersebut bilamana perlu diperkuat melalui kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB). SKB ini hendaknya mampu mendorong pemerintah daerah melalui instansi yang terkait dalam untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur bidang PU yang berwawasan lingkungan. Kebijakan penyelenggaraan infrastruktur bidang PU di daerah harus memperhatikan: (1) konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan; (2) Bab V | 4
  • 47. karakteristik dan perkembangan wilayah/daerah; dan (3) kemampuan atau kapasitas daerah untuk menjalankan kebijakan tersebut. 5.4. PENGUATAN KAPASITAS PENDANAAN UNTUK MENDUKUNG UPAYA PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN Menurut UU no. 32 tahun 2009 dinyatakan secara tegas bahwa, evaluasi secara holistik terhadap dampak yang diperkirakan akan terjadi, dimana hal tersebut telah dikaji dalam dokumen AMDAL, belum dapat berjalan secara efektif. Kelemahannya adalah dalam hal pengawasan. Di sisi lain, dokumen AMDAL mewajibkan adanya kegiatan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atau yang disebut RKL dan RPL. Kegiatan ini belum sepenuhnya dapat dijalankan mengingat keterbatasan sumber daya (SDM dan finansial). Kasus-kasus yang terjadi di daerah mencerminkan masih minimnya dukungan sumber daya yang dimiliki untuk dapat menjalankan kegiatan RKL dan RPL tersebut. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa di dalam UU 32 tahun 2009 dinyatakan bahwa setiap Pemegang izin lingkungan yang diwajibkan untuk memiliki AMDAL maupun UKL/UPL, wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup, bilamana pada suatu ketika terjadi adanya gangguan terhadap fungsi-fungsi lingkungan, seperti pencemaran, polusi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hal ini menjadi cukup krusial bagi daerah-daerah yang tidak memiliki kapasitas dalam hal pendanaan untuk menjamin upaya pemulihan fungsi lingkungan hidup bagi proyek-proyek pembangunan fisik yang berskala besar yang jika tidak dilakukan pengawasan secara ketat akan menimbulkan dampak negatif dan dapat mengganggu fungsi-fungsi lingkungan hidup. Kementerian PU SKB/SEB untuk komitmen menjaga lingkungan didalam pembangunan infratruktur melalui penyediaan dokumen lingkungan Kementerian LH pelaksanaan konstruksi berikut dokumen AMDAL atau UKL/UPL Pemerintah Provinsi 1. Pembebasan tanah (jika diperlukan) 2. Kewajiban melaksanakan RKL/PKL sesuai dengan dengan kewenangan 3. Pelaksanaan konstruksi pendukung sesuai kesepakatan 1. Pembebasan tanah (jika diperlukan) 2. Kewajiban melaksanakan RKL/PKL sesuai dengan dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kot a Pembangunan Infrastruktur berwawasan lingkungan Gambar 5.4. Alur Sharing Pendanaan untuk Pembangunan Infrastruktur PU yang Berwawasan Lingkungan Dalam kaitan ini, diperlukan mekanisme pendanaan yang jelas, yang dapat diakomodir oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia guna menjamin pemulihan fungsi lingkungan hidup Bab V | 5
  • 48. manakala terjadi hal-hal diluar perencanaan dan tidak terakomodasi di dalam dokumen AMDAL. Selain itu, rekomendasi dari dokumen lingkungan terutama dokumen AMDAL yang mewajibkan pelaporan rutin setiap 6 bulan untuk kegiatan RKL/RPL (rencana kelola lingkungan dan rencana pantau lingkungan) membutuhkan dana yang rutin. Dari hasil survei, diketahui bahwa untuk pembangunan infrastruktur PU yang dibiayai dan dikelola oleh pemerintah, tidak pernah melakukan kewajiban pelaporan PKL/RPL dari kegiatan yang telah dioperasikan kepada Badan Lingkungan Hidup Daerah. Hal ini menimbulkan pemikiran akan perlunya alokasi dana khusus untuk kegiatan RKL/PKL. Sharing kegiatan tersebut dengan pemerintah daerah, disamping porses pembebasan lahan perlu dipikirkan. Keberadaan SEB/SKB tersebut dapat digunakan sebagai salah satu strategi di dalam pengendalian penataan ruang, misalnya dengan dibentuknya Tim Kendali Tata Ruang, dengan struktur keanggotaan berasal dari masing-masing kementerian teknis yang terkait. Strategi tersebut diharapkan dapat memperkuat implementasi penataan ruang yang lebih berkualitas. Disamping itu, dengan adanya Tim Kendali Tata Ruang di tiap daerah, diharapkan dapat menjadi salah satu upaya bagi solusi penggunaan lahan yang tidak sesuai atau melanggar peruntukkan ruang, yang dapat membawa dampak pada penurunan kualitas ruang dan lingkungan. Bab V | 6
  • 49. BAB VI REKOMENDASI Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur bidang PU, terutama kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Teknis (Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya dan Penataan Ruang) perlu mendapatkan perhatian yang serius terkait dengan aspek lingkungan. Perhatian terhadap lingkungan tersebut harus selalu ada didalam setiap proses kegiatan baik perencanaan, pembangunan, operasional, monitoring dan evaluasi maupun pengendalian. Berdasarkan pada hasil analisis dan rekomendasi kebijakan, maka di susun suatu strategi implementasi terhadap upaya Pembangunan Infrastruktur Bidang PU yang berwawasan lingkungan terutama yang tercermin dalam masing-masing tahapan kegiatan Direktorat Teknis, sehingga hal tersebut dapat menjadi pegangan didalam penyusunan program dan rencana kerja serta pelaksanaan kegiatan. Rekomendasi yang diusulkan berikut ini (Tabel 6.1) merupakan langkah strategi implementasi kebijakan pembangunan PU yang berwawasan lingkungan pada masingmasing Direktorat Teknis. Formulasi strategi yang diusulkan ini didasarkan atas empat bagian pokok yang telah diusulkan seperti yang disajikan dalam Bab 5, dengan mempertimbangkan kerangka atau horizon tahapan implementasi, yaitu: (1) perencanaan; (2) pembangunan; (3) pengoperasian; (4) monitoring dan evaluasi; dan (5) pengendalian. Bab VI | 1
  • 50. Tabel 6.1. Strategi Implementasi Kebijakan Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Air SUMBER DAYA AIR No. Strategi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Pengoperasian Monitoring dan Evaluasi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Pengendalian 1. Penataan Ruang yang lebih Diperketat - Acuan Dokumen KLHS Acuan Dokumen Tata Ruang Kejelasan status kepemilikan lahan Persetujuan Menteri Kehutanan untuk Hutan Lindung Analisis manfaat dari pembangunan yang dilakukan Perhitungan Daya dukung lingkungan thdp pembangunan Perhitungan Daya tampung lingkungan sebagai akibat pembangunan infrastruktur tersebut Perhitungan luas area yang terkena dampak yang ditimbulkan selama masa konstruksi Pelaporan rutin pelanggaran daerah sempadan sungai Program prioritas pembangunan infrastruktur bidang PU Koordinasi (Surat Edaran Bersama) antar sektor terkait √ √ √ √ √ √ √ - Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan tata ruang - Pelatihan/training peningkatan kompetensi - Pemahaman terhadap dokumen lingkungan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2. Penguatan Kapasitas Instansi di Daerah - Acuan Dokumen KLHS Acuan Dokumen Tata Ruang Acuan Dokumen Perencanaan (RPJP, RPJM, RENSTRA) Analisis manfaat dari pembangunan yang dilakukan Perhitungan Daya dukung lingkungan thdp pembangunan √ √ √ √ Bab V | 2
  • 51. SUMBER DAYA AIR No. Strategi Kebijakan - Perhitungan Daya tampung lingkungan sebagai akibat pembangunan infrastruktur tersebut - Perhitungan luas area yang terkena dampak yang ditimbulkan selama masa konstruksi - Pelaporan rutin pelanggaran daerah sempadan sungai - Program prioritas pembangunan infrastruktur bidang PU - Koordinasi (Surat Edaran Bersama) antar sektor terkait - Pengawalan dan Pemantauan Pelaksanaan. - Monitoring pasca operasi. - Alokasi / pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien - Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan tata ruang - Sharing dana antara instansi, terutama pusat dan daerah - Optimalisasi waktu pelaksanaan konstruksi - Penyediaan rencana kerja dan rencana aksi yang terpola - Standarisasi layanan melalui kualitas konstruksi - Pelatihan/training peningkatan kompetensi - Pemahaman terhadap dokumen lingkungan Perencanaan Pembangunan Pengoperasian Monitoring dan Evaluasi √ √ Pengendalian √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 3. Penguatan Kerjasama Antar Sektor - Acuan Dokumen KLHS Acuan Dokumen Tata Ruang Kejelasan status kepemilikan lahan River Restoration Persetujuan Menteri Kehutanan untuk Hutan Lindung Analisis manfaat dari pembangunan yang dilakukan Perhitungan Daya dukung lingkungan thdp pembangunan √ √ √ √ √ √ √ Bab V | 3
  • 52. SUMBER DAYA AIR No. Strategi Kebijakan - Perhitungan Daya tampung lingkungan sebagai akibat pembangunan infrastruktur tersebut - Perhitungan luas area yang terkena dampak yang ditimbulkan selama masa konstruksi - Pelaporan rutin pelanggaran daerah sempadan sungai - Program prioritas pembangunan infrastruktur bidang PU - Koordinasi (Surat Edaran Bersama) antar sektor terkait - Pengawalan dan Pemantauan Pelaksanaan. Perencanaan Pembangunan Pengoperasian Monitoring dan Evaluasi Pengendalian √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - Monitoring pasca operasi. - Alokasi / pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien √ - Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan tata ruang - Sharing dana antara instansi, terutama pusat dan daerah √ - √ √ Optimalisasi waktu pelaksanaan konstruksi Penyediaan rencana kerja dan rencana aksi yang terpola Pelatihan/training peningkatan kompetensi Pemahaman terhadap dokumen lingkungan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 4. Penguatan Kapasitas Pendanaan - Sharing dana pembebasan lahan dgn pemerintah daerah - Alokasi dana oleh pemerintah daerah utk laporan RKL/RPL - Kejelasan status kepemilikan lahan - Analisis manfaat dari pembangunan yang dilakukan - Perhitungan luas area yang terkena dampak yang ditimbulkan selama masa konstruksi - Pelaporan rutin pelanggaran daerah sempadan sungai - Program prioritas pembangunan infrastruktur bidang PU √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Bab V | 4
  • 53. SUMBER DAYA AIR No. Strategi Kebijakan - Koordinasi (Surat Edaran Bersama) antar sektor terkait - Monitoring pasca operasi. - Sharing dana antara instansi, terutama pusat dan daerah - Standarisasi layanan melalui kualitas konstruksi Perencanaan Pembangunan Pengoperasian √ √ √ √ √ √ √ √ Monitoring dan Evaluasi √ √ √ √ Pengendalian √ √ √ Keterangan : √ : harus ada/dilaksanakan Bab V | 5
  • 54. Tabel 5.2. Strategi Implementasi Kebijakan Pembangunan Sub Bidang Bina Marga BINA MARGA No. Strategi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Pengoperasian Monitoring dan Evaluasi Pengendalian √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 1. Penataan Ruang yang lebih Diperketat - Acuan Dokumen KLHS Acuan Dokumen Tata Ruang Kejelasan status kepemilikan lahan Persetujuan Menteri Kehutanan untuk Hutan Lindung Analisis manfaat dari pembangunan yang dilakukan Perhitungan Daya dukung lingkungan thdp pembangunan Perhitungan Daya tampung lingkungan sebagai akibat pembangunan infrastruktur tersebut Perhitungan luas area yang terkena dampak yang ditimbulkan selama masa konstruksi Pelaporan rutin pelanggaran ruang milik jalan Program prioritas pembangunan infrastruktur bidang PU Koordinasi (Surat Edaran Bersama) antar sektor terkait √ √ √ √ √ √ √ - Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan tata ruang - Pelatihan/training peningkatan kompetensi - Pemahaman terhadap dokumen lingkungan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2. Penguatan Kapasitas Instansi di Daerah - Acuan Dokumen KLHS Acuan Dokumen Tata Ruang Acuan Dokumen Perencanaan (RPJP, RPJM, RENSTRA) Analisis manfaat dari pembangunan yang dilakukan Perhitungan Daya dukung lingkungan thdp pembangunan √ √ √ √ Bab V | 6
  • 55. BINA MARGA No. Strategi Kebijakan - Perhitungan Daya tampung lingkungan sebagai akibat pembangunan infrastruktur tersebut - Perhitungan luas area yang terkena dampak yang ditimbulkan selama masa konstruksi - Pelaporan rutin pelanggaran ruang milik jalan - Program prioritas pembangunan infrastruktur bidang PU - Koordinasi (Surat Edaran Bersama) antar sektor terkait - Pengawalan dan Pemantauan Pelaksanaan. - Monitoring pasca operasi. - Alokasi / pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien - Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan tata ruang - Sharing dana antara instansi, terutama pusat dan daerah - Optimalisasi waktu pelaksanaan konstruksi - Penyediaan rencana kerja dan rencana aksi yang terpola - Standarisasi layanan melalui kualitas konstruksi - Pelatihan/training peningkatan kompetensi - Pemahaman terhadap dokumen lingkungan Perencanaan Pembangunan Pengoperasian Monitoring dan Evaluasi √ √ Pengendalian √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 3. Penguatan Kerjasama Antar Sektor - Acuan Dokumen KLHS Acuan Dokumen Tata Ruang Kejelasan status kepemilikan lahan Persetujuan Menteri Kehutanan untuk Hutan Lindung Analisis manfaat dari pembangunan yang dilakukan Perhitungan Daya dukung lingkungan thdp pembangunan √ √ √ √ √ √ √ Bab V | 7
  • 56. BINA MARGA No. Strategi Kebijakan - Perhitungan Daya tampung lingkungan sebagai akibat pembangunan infrastruktur tersebut - Perhitungan luas area yang terkena dampak yang ditimbulkan selama masa konstruksi - Pelaporan rutin pelanggaran ruang milik jalan - Program prioritas pembangunan infrastruktur bidang PU. - Koordinasi (Surat Edaran Bersama) antar sektor terkait. - Pengawalan dan Pemantauan Pelaksanaan. Perencanaan Pembangunan Pengoperasian Monitoring dan Evaluasi Pengendalian √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - Monitoring pasca operasi. - Alokasi / pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien √ - Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan tata ruang - Sharing dana antara instansi, terutama pusat dan daerah √ - √ √ Optimalisasi waktu pelaksanaan konstruksi Penyediaan rencana kerja dan rencana aksi yang terpola Pelatihan/training peningkatan kompetensi Pemahaman terhadap dokumen lingkungan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 4. Penguatan Kapasitas Pendanaan - Sharing dana pembebasan lahan dgn pemerintah daerah - Alokasi dana oleh pemerintah daerah utk laporan RKL/RPL - Kejelasan status kepemilikan lahan - Analisis manfaat dari pembangunan yang dilakukan - Perhitungan luas area yang terkena dampak yang ditimbulkan selama masa konstruksi - Pelaporan rutin pelanggaran ruang milik jalan - Program prioritas pembangunan infrastruktur bidang PU. √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Bab V | 8
  • 57. BINA MARGA No. Strategi Kebijakan - Koordinasi (Surat Edaran Bersama) antar sektor terkait. - Monitoring pasca operasi. - Sharing dana antara instansi, terutama pusat dan daerah - Standarisasi layanan melalui kualitas konstruksi Perencanaan Pembangunan Pengoperasian √ √ √ √ √ √ √ √ Monitoring dan Evaluasi √ √ √ √ Pengendalian √ √ √ Keterangan : √ : harus ada/dilaksanakan Bab V | 9
  • 58. Tabel 6.3. Strategi Implementasi Kebijakan Pembangunan Sub Bidang Cipta Karya CIPTA KARYA No. Strategi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Pengoperasian Monitoring dan Evaluasi Pengendalian √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 1. Penataan Ruang yang lebih Diperketat - Acuan Dokumen KLHS Acuan Dokumen Tata Ruang Kejelasan status kepemilikan lahan Persetujuan Menteri Kehutanan untuk Hutan Lindung Analisis manfaat dari pembangunan yang dilakukan Perhitungan Daya dukung lingkungan thdp pembangunan Perhitungan Daya tampung lingkungan sebagai akibat pembangunan infrastruktur tersebut - Perhitungan luas area yang terkena dampak yang ditimbulkan selama masa konstruksi - Program prioritas pembangunan infrastruktur bidang PU. - Koordinasi (Surat Edaran Bersama) antar sektor terkait. √ √ √ √ - Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan tata ruang - Pelatihan/training peningkatan kompetensi - Pemahaman terhadap dokumen lingkungan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2. Penguatan Kapasitas Instansi di Daerah - Acuan Dokumen KLHS Acuan Dokumen Tata Ruang Acuan Dokumen Perencanaan (RPJP, RPJM, RENSTRA) Analisis manfaat dari pembangunan yang dilakukan Perhitungan Daya dukung lingkungan thdp pembangunan √ √ √ √ Bab V | 10
  • 59. CIPTA KARYA No. Strategi Kebijakan - Perhitungan Daya tampung lingkungan sebagai akibat pembangunan infrastruktur tersebut - Perhitungan luas area yang terkena dampak yang ditimbulkan selama masa konstruksi - Program prioritas pembangunan infrastruktur bidang PU. - Koordinasi (Surat Edaran Bersama) antar sektor terkait. - Pengawalan dan Pemantauan Pelaksanaan. - Monitoring pasca operasi. - Alokasi / pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien - Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan tata ruang - Sharing dana antara instansi, terutama pusat dan daerah - Optimalisasi waktu pelaksanaan konstruksi - Penyediaan rencana kerja dan rencana aksi yang terpola - Standarisasi layanan melalui kualitas konstruksi - Pelatihan/training peningkatan kompetensi - Pemahaman terhadap dokumen lingkungan Perencanaan Pembangunan Pengoperasian Monitoring dan Evaluasi √ √ √ √ Pengendalian √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 3. Penguatan Kerjasama Antar Sektor - Acuan Dokumen KLHS Acuan Dokumen Tata Ruang Kejelasan status kepemilikan lahan Persetujuan Menteri Kehutanan untuk Hutan Lindung Analisis manfaat dari pembangunan yang dilakukan Perhitungan Daya dukung lingkungan thdp pembangunan Perhitungan Daya tampung lingkungan sebagai akibat pembangunan infrastruktur tersebut Bab V | 11
  • 60. CIPTA KARYA No. Strategi Kebijakan - Perhitungan luas area yang terkena dampak yang ditimbulkan selama masa konstruksi - Program prioritas pembangunan infrastruktur bidang PU. - Koordinasi (Surat Edaran Bersama) antar sektor terkait. - Pengawalan dan Pemantauan Pelaksanaan. Perencanaan Pembangunan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan tata ruang - Sharing dana antara instansi, terutama pusat dan daerah √ - √ √ Optimalisasi waktu pelaksanaan konstruksi Penyediaan rencana kerja dan rencana aksi yang terpola Pelatihan/training peningkatan kompetensi Pemahaman terhadap dokumen lingkungan Monitoring dan Evaluasi √ - Monitoring pasca operasi. - Alokasi / pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien Pengoperasian √ √ √ √ √ √ √ Pengendalian √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 4. Penguatan Kapasitas Pendanaan - Sharing dana pembebasan lahan dgn pemerintah daerah - Alokasi dana oleh pemerintah daerah utk laporan RKL/RPL - Kejelasan status kepemilikan lahan - Analisis manfaat dari pembangunan yang dilakukan - Perhitungan luas area yg terkena dampak yang timbul selama masa konstruksi - Program prioritas pembangunan infrastruktur bidang PU - Koordinasi (Surat Edaran Bersama) antar sektor terkait - Monitoring pasca operasi - Sharing dana antara instansi, terutama pusat dan daerah - Standarisasi layanan melalui kualitas konstruksi √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Bab V | 12
  • 61. Tabel 6.4. Strategi Implementasi Kebijakan Pembangunan Sub Bidang Penataan Ruang PENATAAN RUANG No. Strategi Kebijakan Perencanaan Pembangunan Pengoperasian Monitoring dan Evaluasi Pengendalian √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 1. Penataan Ruang yang lebih Diperketat - Acuan Dokumen KLHS Acuan Dokumen Tata Ruang Kejelasan status kepemilikan lahan Persetujuan Menteri Kehutanan untuk Hutan Lindung Analisis manfaat dari pembangunan yang dilakukan Perhitungan Daya dukung lingkungan thdp pembangunan Perhitungan Daya tampung lingkungan sebagai akibat pembangunan infrastruktur tersebut Perhitungan luas area yang terkena dampak yang ditimbulkan selama masa konstruksi Pelaporan rutin pelanggaran PENATAAN RUANG Program prioritas pembangunan infrastruktur bidang PU Koordinasi (Surat Edaran Bersama) antar sektor terkait. √ √ √ √ √ √ √ - Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan tata ruang - Pelatihan/training peningkatan kompetensi - Pemahaman terhadap dokumen lingkungan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ v √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 2. Penguatan Kapasitas Instansi di Daerah - Acuan Dokumen KLHS Acuan Dokumen Tata Ruang Acuan Dokumen Perencanaan (RPJP, RPJM, RENSTRA) Analisis manfaat dari pembangunan yang dilakukan Perhitungan Daya dukung lingkungan thdp pembangunan √ √ √ √ Bab V | 13
  • 62. PENATAAN RUANG No. Strategi Kebijakan - Perhitungan Daya tampung lingkungan sebagai akibat pembangunan infrastruktur tersebut - Perhitungan luas area yang terkena dampak yang ditimbulkan selama masa konstruksi - Pelaporan rutin pelanggaran PENATAAN RUANG - Program prioritas pembangunan infrastruktur bidang PU - Koordinasi (Surat Edaran Bersama) antar sektor terkait - Pengawalan dan Pemantauan Pelaksanaan - Monitoring pasca operasi. - Alokasi / pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien - Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan tata ruang - Sharing dana antara instansi, terutama pusat dan daerah - Optimalisasi waktu pelaksanaan konstruksi - Penyediaan rencana kerja dan rencana aksi yang terpola - Standarisasi layanan melalui kualitas konstruksi - Pelatihan/training peningkatan kompetensi - Pemahaman terhadap dokumen lingkungan Perencanaan Pembangunan Pengoperasian Monitoring dan Evaluasi √ √ Pengendalian √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 3. Penguatan Kerjasama Antar Sektor - Acuan Dokumen KLHS Acuan Dokumen Tata Ruang Kejelasan status kepemilikan lahan Persetujuan Menteri Kehutanan untuk Hutan Lindung Analisis manfaat dari pembangunan yang dilakukan Perhitungan Daya dukung lingkungan thdp pembangunan √ √ √ √ √ √ √ Bab V | 14
  • 63. PENATAAN RUANG No. Strategi Kebijakan - Perhitungan Daya tampung lingkungan sebagai akibat pembangunan infrastruktur tersebut - Perhitungan luas area yang terkena dampak yang ditimbulkan selama masa konstruksi - Pelaporan rutin pelanggaran PENATAAN RUANG - Program prioritas pembangunan infrastruktur bidang PU - Koordinasi (Surat Edaran Bersama) antar sektor terkait - Pengawalan dan Pemantauan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Pengoperasian Monitoring dan Evaluasi Pengendalian √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ - Monitoring pasca operasi. - Alokasi / pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien √ - Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan tata ruang - Sharing dana antara instansi, terutama pusat dan daerah √ - √ √ Optimalisasi waktu pelaksanaan konstruksi Penyediaan rencana kerja dan rencana aksi yang terpola Pelatihan/training peningkatan kompetensi Pemahaman terhadap dokumen lingkungan √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 4. Penguatan Kapasitas Pendanaan - Sharing dana pembebasan lahan dgn pemerintah daerah - Alokasi dana oleh pemerintah daerah utk laporan RKL/RPL - Kejelasan status kepemilikan lahan - Analisis manfaat dari pembangunan yang dilakukan - Perhitungan luas area yang terkena dampak yang ditimbulkan selama masa konstruksi - Pelaporan rutin pelanggaran PENATAAN RUANG - Program prioritas pembangunan infrastruktur bidang PU √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Bab V | 15
  • 64. PENATAAN RUANG No. Strategi Kebijakan - Koordinasi (Surat Edaran Bersama) antar sektor terkait - Monitoring pasca operasi - Sharing dana antara instansi, terutama pusat dan daerah - Standarisasi layanan melalui kualitas konstruksi Perencanaan Pembangunan Pengoperasian √ √ √ √ √ √ √ √ Monitoring dan Evaluasi √ √ √ √ Pengendalian √ √ √ Keterangan : √ : harus ada/dilaksanakan Bab V | 16
  • 65. DAFTAR PUSTAKA ------------, 2009. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) PANTURA Teluk Jakarta ------------, 2010. Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum 2010 – 2014 Brundtland Commission dalam http:// www.unngocsd.org/CSD_Definition Fraser Basin Council (FBC), Vancouver Canada dalam http://www.unngocsd.org/CSD_Definition Freddy Rangkuti. 2005. ”Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis”, PT. Gramedia. Pustaka Utama. Jakarta Harvey, J. 1996. “Urban Land Economics”. 4th ed. London: Macmillan Press Ltd. Howitt, R. 2001. “Rethinking Resource Management: Justice, Sustainability and Indigenous Peoples”. London: Routledge. Keraf, A.S. 2002. “Etika Lingkungan”. Jakarta: Kompas. Naveh, Z. and A.S. Liebermen. 1984. “Landscape Ecology: Theory and Application”. New York: Springer-Verlag. Nugroho. 2003. “Menguak kerusakan DAS di Indonesia”. Kompas, 24 Agustus. Kodoatie,Robert J. 2005. “Pengantar Manajemen Infrastruktur”. Pustaka Pelajar, Yogyakarta Stern, N. 2007. The Economics of Climate Change: The Stern Review. Cambridge, UK: Cambridge University Press. The World Bank. 2005. “Third Urban Research Symposium on Land Development, Urban Policy and Poverty Reduction”, Brazil UNEP (United Nations Environment Programme) and WMO (World Meteorology Organization). 1996. The Science of Climate Change: Contribution of Working Group 1 to Second Assessment Report of the Intergovermental Panel on Climate Change. London: Cambridge University Press. Yunus, Hadi S. 2001. “Dimensi Keruangan Kota: Dinamika Spasial Wilayah Perkotaan”