Apbn dan apbd

2,506 views

Published on

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,506
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
125
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Apbn dan apbd

  1. 1. Dessy Ariyanti (11) Didik Aminuddin (12) Erwan Cris (13) Fahrur rosi (14) Fajar DC (15) SMAN 1 Bangkalan XI-IS 1
  2. 2. Pengertian Pengertian Azas Penyusunan APBN Azas Penyusunan APBN Siklus dan Mekanisme APBN Siklus dan Mekanisme APBN Fungsi APBN Fungsi APBN Prinsip Penyusunan APBN Prinsip Penyusunan APBN Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Asumsi APBN Penyusunan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Asumsi APBN Pembiayaan Negara Pembiayaan Negara Penerimaan dan Pengeluaran Penerimaan dan Pengeluaran Pembelanjaan Pemerintah Pus Pembelanjaan Pemerintah Pu
  3. 3. Anggaran P endapatan dan B elanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh DPR. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawabkan APBN setiap tahunnya ditetapkan oleh Undang-Undang.
  4. 4.  Fungsi Stabilisasi, anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.  Fungsi Pengawasan, anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.  Otorisasi, anggaran negara menjadi dasar unutk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun bersangkutan, pembelanjaan atau pendapatan dipertanggungjawabkan kepada rakyat.  Fungsi Perencanaan, anggaran negara menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut.  Fungsi Alokasi, anggaran negara diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efesiensi dan efektivitas perekonomian.  Fungsi Distribusi, kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
  5. 5. Berdasarkan aspek pandapatan:  Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran.  Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara.  Penuntutan ganti rugi atas kerugian diderita oleh negara dan penuntut denda. Berdasarkan aspek pengeluaran:  Hemat, efesien, dan sesuai kebutuhan.  terarah, terkendali, sesuai rencana program atau kegiatan.  semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.
  6. 6. APBN disusun berdasarkan azas-azas:  Kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dalam negeri.  Penghematan atau peningkatan efesiensi dan produktivitas.  Penajaman prioritas pembangunan  Menitik beratkan pada azas-azas dan undangundang negara
  7. 7. Penyusunan APBN  Pemerintah mengajukan Rancangan APBN dalam bentuk RUU tentang APBN kepada DPR. Setelah melalui pembahasan, DPR menetapkan Undang-Undang tentang APBN selambatlambatnya 2 bulan[1] sebelum tahun anggaran dilaksanakan. Pelaksanaan APBN  Setelah APBN ditetapkan dengan Undang-Undang, pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan presiden.  Berdasarkan perkembangan, di tengah-tengah berjalannya tahun anggaran, APBN dapat mengalami revisi/perubahan. Untuk melakukan revisi APBN, Pemerintah harus mengajukan RUU Perubahan APBN untuk mendapatkan persetujuan DPR.Perubahan APBN dilakukan paling lambat akhir Maret, setelah pembahasan dengan Badan anggaran DPR.  Dalam keadaan darurat (misalnya terjadi bencana alam), Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN  Selambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, Presiden menyampaikan RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan pemeriksa keuangan.
  8. 8. o o o o o o o Dalam penyusunan APBN, pemerintah menggunakan 7 indikator perekonomian makro, yaitu: Produk Domestik Bruto (PDB) dalam rupiah Pertumbuhan Ekonomi Tahunan (%) Inflasi (%) Nilai tukar rupiah per USD Suku bunga SBI 3 bulan (%) Harga minyak indonesia (USD/barel) Produksi minyak Indonesia (barel/hari)
  9. 9. Siklus dan Mekanisme APBN meliputi beberapa tahap,yaitu :      Tahap penyusunan RAPBN oleh pemerintah. Tahap pembahasan dan penetapan RAPBN menjadi APBN dengan DPR. Tahap pelaksanaan APBN. Tahap pengawasan pelaksanaan APBN oleh instansi yang berwenang antara lain BPK. Tahap pertanggung jawaban pelaksanaan APBN.
  10. 10.   I.  Anggaran Belanja Pemerintah Pusat     1.Pengeluaran Rutin        Belanja Pegawai        Belanja Barang        Pembayaran Bunga Hutang        i.  Hutang Dalam Negeri       ii. Hutang Luar Negeri      Subsidi        i.  Subsidi BBM        ii. Subsidi Non BBM     2.Pengeluaran Bangunan        Pembiayaan Pembangunan Rupiah        Pembiayaan Proyek II. Anggaran Belanja Daerah     Dana Perimbangan     1.Dana Bagi Hasil     2.Dana Alokasi Umum     3.Dana Alokasi Khusus III.Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbangan
  11. 11. I. Dalam Negeri    1.Perbankan Dalam Negeri    2.Non Perbankan Dalam Negeri       Privatisasi       Penjualan Aset Program Restrukturisasi Perbankan       Obligasi Negara (Netto)       i. Penerbitan Obligasi Pemerintah       ii. Pembayaran Cicilan Pokok Hutang/Obligasi DN II. Luar Negeri     1.Pinjaman Proyek     2.Pembayaran Cicilan Pokok Hutang CN      3.Pinjaman Program dan Penundaan Cicilan Hutang
  12. 12. Sumber - Sumber Penerimaan dan Pengeluaran Negara   1. Penerimaan Dalam Negeri     I. Penerimaan Perpajakan        Pajak Dalam Negeri        i.  Pajak Penghasilan (PPh)            1. Minyak dan gas            2. Non minyak dan gas        ii.  Pajak Pertambahan Nilai (PPN)        iii. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)        iv. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangun (BPHTB)        v.  Pajak Lainnya        Pajak Perdagangan Internasional        i.   Bea Masuk        ii.  Pajak/Pengutan Ekspor     2.Penerimaan Bukan Pajak        Penerimaan Sumber Daya Alam        i.   Minyak Bumi        ii.  Gas Alam        iii. Pertambangan Umum        iv. Kehutanan        v.  Perikanan        Bagian Laba BUMN        PNPB Lainnya II. Hibah
  13. 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (APBD),  adalah  rencana  keuangan  tahunan  pemerintah  daerah  di  Indonesia  yang  disetujui  oleh  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah.  APBD  ditetapkan  dengan  Peraturan  Daerah.  Tahun  anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai  dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31  Desember.
  14. 14. Jenis APBD APBD terdiri atas:  Anggaran pendapatan, terdiri atas       Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD),  yang  meliputi  pajak  daerah.  retribusi  daerah., hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain Bagian dana perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi  Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus. Lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat. Anggaran belanja,  yang  digunakan  untuk  keperluan  penyelenggaraan tugas pemerintahan di daerah. Pembiayaan,  yaitu  setiap  penerimaan  yang  perlu  dibayar  kembali  dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun  anggaran  yang  bersangkutan  maupun  tahun-tahun  anggaran  berikutnya.
  15. 15. Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari : a. Pendapatan Daerah; b. Belanja Daerah; c. Pembiayaan Daerah
  16. 16. Sumber Penerimaan Daerah Sumber penerimaan daerah a. PAD Sumber-sumber PAD : - Pajak daerah - Retribusi daerah - Laba BUMD dan kekayaan daerah lain yang dipisahkan - Lain-lain pendapatan daerah yang sah b. Dana Perimbangan c. Pinjaman Daerah d. Pendapatan Lain-lain dari penerimaan yang sah
  17. 17. Penyusunan dan Penetapan APBD Mekanisme penyusunan dan penetapan APBD (Pasal 20): (1) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya. (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD. (3) DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Perubahan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dapat diusulkan oleh DPRD sepanjang tidak mengakibatkan peningkatan defisit anggaran. (4) Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya satu bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. (5) APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. (6) Apabila DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya.
  18. 18. Pengeluaran / Belanja Pemerintah daerah a. Belanja Administrasi Umum b. Belanja Operasional dan Pemeliharaan c. Belanja Modal d. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan e. Belanja Tidak Disangka f. Belanja Bagi Hasil Pendapatan

×