Your SlideShare is downloading. ×
Uwsindikatorsilustamb
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Uwsindikatorsilustamb

396

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
396
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Final Indikator Keberhasilan Manajemen Usaha Pertambangan Oleh Dr.Ir.Ukar W. Soelistijo, M.Sc, APUSariIndikator keberhasilan perusahaan pertambangan (Accredited Mining Enterprise)menyangkut indikator keberhasilan manajemen keuangan dan indikator keberhasilanmanajemen usaha pertambangan.Indikator manajemen keuangan dapat mencakup perihal (1) sebagai perusahaan yangberkarakter good governance dan clean management, dengan dukungan sistemmanajemen keuangan yang sistemis/professional, akuntabel , transparan/auditable; (2)sistem penggalangan dana (debt equity, pengembalian hutang, diversifikasi usaha,pengembangan jasa; (3) sistem pembukuan keuangan; dan (4) sistem audit.Indikator keberhasilan manajemen usaha pertambangan dapat meliputi dari kegiatanhulu (manajemen cadangan), manajemen kegiatan produksi, sampai dengan kegiatanhilir (manajemen pasar) serta masalah yang berhubungan dengan pengembanganwilayah dan lingkungan termasuk CSR (corporate social responsibity).Pada akhirnya indikator keberhasilan dalam usaha pertambangan baik dalammanajemen keuangan maupun manajemen usaha di tandai oleh kemampuan internaldalam hal diperoleh least cost dan keuntungan optimal serta kemampuan eksternaldalam hal manfaat otimal bagi negara di mana perusahaan beroperasi antara lain dalambentuk pembayaran pajak secara akuntabel serta manfaat optimal secara regionaltermasuk pengembangan masyarakat setempat sebagai corporate social responsibilityatau sebagai the servant of the community..Sebagai contoh dalam COW maka manfaat finansial skala nasional diperoleh sebesar 55% dari revenue perusahaan COW dan sebesar 60% dari revenue prusahaan PKP2B baginegara Indonesia. Manfaat sosial neto dari beberapa perusahaan COW dan BUMNdiperoleh sebesar antara 1 -23% dari revenue mereka bagi masyarakat setempat sebagaiupaya partisipasi mereka dalam rangka pengembangan wilayah termasuk lingkungan.Besaran tersebut perlu diupayakan peningkatannya pada masa mendatang.Kata kunci: indikator keberhasilan perusahaan pertambangan, manajemen keuangan,manajemen usaha, kegiatan hulu–hilir, pengembangan wilayah dan lingkungan.AbstractThe acredited mining enterprise may involve the indicators of both successfulness in thefields of financial management and of mining enterprise management as well.The indicators of financial management may include several matters ,i.e., (1) as ananterprise characterized by good governance and clean management, by the support ofsystematic/professional, accountable and tranparant/auditable financial managementsystem; (2) the system of funds raising (debt equity, loan rescheduling, diversification ofenterprising, and services development; (3) the system of book-keeping; and (4) thesystem of audit.The indicators of mining enterpruse management may include the activities fromupstream (resource/reserve management), management of production activities, up todownstream activities (marketing management) and problems related to regionaldevelopment and including CSR (corporate soaial responsibility) or as the servant ofthe community
  • 2. Finally, the indicator of successfulness in the mining enterprise either in the financialmanagement or in the business management is indicated by internal capability in termsof the least cost and the optimal profit obtained and by external capability in terms ofoptimal benefit for the nation where the enterprise operate, for instance, in the case ofaccountable tax paying and optimal benefit for the regional development includinglocal community development as a corporate social responsibility.For instance, in term of COW so that the financial benefit at the national scale 55% ofthe companies’ revenue and around 60% of the Coal COW revenue are gained byIndonesia. Net social gains from the COW companies and the State-owned companiesare of about 1 – 23% of their revnues gained by the local community in the form of theirparticipation in the regional development including the environment ptotection. Thoseamounts should be increased and enforced in the future.Keywords: Successfulness indicator of mining enterprise, finanacial management,enterprise management, upstream-downstream activities, regional development andenvironment protection.I. PendahuluanIndikator keberhasilan perusahaan pertambangan (Acredited Mining Enterprise)menyangkut indikator keberhasilan manajemen keuangan dan indikator keberhasilanmanajemen usaha pertambangan.Indikator manajemen keuangan dapat mencakup perihal berikut:1. Sebagai perusahaan yang berkarakter good governance dan clean management, dengan dukungan sistem manajemen keuangan yang sistemis/professional, akuntabel , transparan/auditable.2. Sistem penggalangan dana. a. Debt equity. b. Pengembalian hutang. c. Diversifikasi usaha. d. Pengembangan jasa.3. Sistem pembukuan keuangan.4. Sistem audit.Indikator keberhasilan manajemen usaha pertambagan dapat meliputi dari kegiatan hulu(manajemen cadangan), manajemen kegiatan produksi, sampai dengan kegiatan hilir(manajemen pasar) serta masalah yang berhubungan dengan lingkungan termasuk CSR(corporate social responsibity).II. Indikator Manajemen KeuanganA. Faktor Permasalahan1. Sebagai perusahaan yang berkarakter good governance dan clean management, dengan dukungan sistem manajemen keuangan yang sistemis/professional, akuntabel , transparan/auditable. a. Sistemis. Sistem keuangan suatu perusahaan perlu mampu menggambarkan suatu interaksi antara substansi engineering – ekonomi – dan akuntansi. Dari segi substansi engineering, memang keuangan timbul setelah adanya telaahan engineering apa yang disebut cash in (revenue) dan cash out (biaya operasional) yang terdiri dari fixed cost dan variable cost serta biaya commissioning atau biaya operasi awal
  • 3. sewaktu perusahaan belum menghasilkan revenue atau produksi. Dari segi ekonomi, memang perusahaan perlu melihat prospek ke depan dalam upaya menghasilkan keuntungan finansial dalam hal ini harga kapital (ROR) harus jauh lebih besar daripada biaya kapital, agar usaha dapat berkelanjutan. Dari segi akuntansi, memang keuangan perusahaan harus mampu menunjukkan balance sheet aktiva dan pasiva secara rinci dari waktu ke waktu secara jelas. Dari mana uang dihasilkan dan ke mana uang dikeluarkan. b. Akuntabel. Keuangan perusahaan perlu selalu dapat dipertanggung jawabkan oleh manajemen kepada pemegang saham darri perputaran uang serta keharusan memperoleh keuntungan untuk keberlanjutan perusahaan secara jangka pendek, menengah dan panjang. c. Transparan/auditable. Last but not least keuangan perusahaan harus transparan bagi stakeholder, selalu siap diaudit oleh akuntan independen dan oleh sistem pengawasan intern.2. Sistem penggalangan dana. a. Debt equity. Sumber dana perusahaan dapat sepenuhnya dari dalam (equity) ataupun dari luar (hutang) dan dari dalam ataupun dari luar sama sekali. Suatu kelaziman bahwa biasanya sumber dana merupakan gabungan sumber dari dalam dan dari luar, sehubungan dengan mengatasi resiko usaha. Suatu kebiasaan bahwa modal sendiri perlu di bagi dalam beberapa bidang usaha. Kalau suatu bidang usaha merugi dapat diimbangi oleh bidang-bidang usaha yang lain yang untung. b. Pengembalian hutang. Sharing usaha melalui hutang diperlukan kecermatan dalam sistem dan mekanisme pengembalian hutang. c. Diversifikasi usaha. Diversifikasi usaha dapat secara vertikal dari hulu ke hilir sehubungan peningkatan nilai tambah suatu komoditi atau secara horizontal atau pengembangan dari komoditi yang satu ke komoditi yang lain atau multi komoditi. Hal ini perlu dilakukan untuk menembus pasar atau kompartemen pasar sesuai dengan kebutuhan pasar atau konsumen. d. Pengembangan jasa. Di samping komoditi, suatu usaha dapat juga di bidang jasa. Justru jasa ini mempunyai lingkup pasar yang lebih luas dari hulu ke hilir.3. Sistem pembukuan keuangan. Pembukuan keuangan merupakan catatan sistematis keuangan perusahaan untuk keperluan manajemen dan untuk keperluan audit. Laporan keuangan harus disajikan secara wajar dalam hal yang material, posisi keuangan perusahaan pada akhir tahun, hasil usaha dan serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada akhir tahun yang sedang diuji sesuai dengan prinsipakuntansi yang berlaku umum.4. Sistem audit. Sistem audit dapat dilakukan oleh intern perusahaan dan oleh tim akuntansi independen. Yang perlu diaudit adalah: neraca perusahaan pada akhir tahun, laporan rugi laba, laporan laba ditahan, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal- tanggal akhir tahun tersebut.
  • 4. Standar auditing ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, sehingga perlu disusun rencana dan pelaksanaan audit untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi: pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Contoh Laporan tahunan Neraca (Balance sheet) PT International Nickel Indonesia per 31 Desember 19993 dan 1992.B. Model AnalisisAnalisis finansial/keuangan secara dasar dan pokok adalah dengan formula sebagaiberikut. Item/Year 0 1 ...... n Total Cost Savings Net income (Loss) (Depreciation) Pre Tax Income (Loss) Tax Net After Tax Dprec. add back Cash income Capital cost Working capital Cash flow PV factor (%) Present value DCFROR Payout period Annual benefit NPV @ (…%)Survei komprehensif dan rahasia yang diedarkan oleh PricewaterhouseCoopers kepada30 perusahaan yang telah berproduksi dan lebih dari 250 perusahaan eksplorasi diIndonesia tahun 1995-1999 (Tabel I.1 dan I.2) dengan model sebagai berikut:1. Pendapatan dari penjualan bersih adalah pendapatan setelah dikurangi ongkos angkut, asuransi, komisi agen dan biaya langsung lainnya sehubungan dengan pengiriman. Belum dikurangi dengan royalti.2. Beberapa perusahaan responden yang telah berproduksi memakai metode perbandingan pengupasan rata-rata untuk akuntansi biaya pembuangan lapisan atas. Laba operasi yang dilaporkan oleh responden tersebut telah disesuaikan untuk mencerminkan pemakaian metode biaya pengupasan sebenarnya.3. Biaya pajak penghasilan perusahaan telah dihitung dengan memakai metode pajak berdasarkan jumlah laba menurut buku yang disesuikan dengan akun yang tidak kena pajak ataupun yang tidak dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak. Perusahaan responden mempunyai saldo kerugian pajak dan perbedaan waktu (akun
  • 5. pendapatan dan biaya yang dimajukan atau ditangguhkan dari sudut perpajakan, seperti penyusutan dan pencadangan) selama masa lima tahun tersebut, yang berarti bahwa pajak penghasilan pada satu tahun tertentu. Biaya pajak pernghasilan yang dilaporkan oleh responden yang telah berproduksi yang memakai pajak terhutang telah disesuaikan kepada metode pajak yang ditangguhkan dengan memakai data yang disampaikan oleh perusahaan tersebut.4. Ratio/perbandingan yang dipakai: a. Pengembalian investasi pemegang saham = laba bersih : rata-rata investasi pemegang saham (ekuitas + penjamana pihak terkait). b. Pengembalian dana yang dipergunakan = laba senelum bunga dan pajak : rata-rata dana yang dipergunakan (ekuitas + pinjaman). c. Pengembalian aktiva yang dipergunakan = laba bersih : rata-rata jumlah aktiva. d. Pengembalian pendapatan bersih = laba bersih : pendapatan dari penjualan bersih. e. Pengembalian dividen dari laba bersih yang belum disesuaikan = dividen dibayar : laba bersih yang dilaporkan perusahaan (tidak disesuaikan dengan perbedaan kebijakan akuntansi). f. Perbandingan hutang/ekuitas = jumlah pinjaman pada akhir tahun : jumlahekuitas pada akhir tahun. g. Pendapatan terhadap jumlag aktiva = pendapatan bersih dari penjualan : jumlah aktiva pada akhirtahun. h. Rasio lancar = aktiva lancar pada akhir tahun : hutang lancar pada akhir tahun : hutang lancar (tidak termasuk pinjaman lancar) pada akhir tahun. i. Rasio perputaran dana = pendapatan dari penjualan bersih : rata-rata dana dipergunakan (ekuitas + pinjaman). Tabel I.1 Laporan Keuangan Keseluruhan I.1A Neraca KeseluruhanUS$ juta – US$ Millions 1995 1996 1997 1998 1999Dana pemegang saham – Shareholders’ funds 2,094.0 1,942.1 2,774.5Pinjaman – Borrowings 2,897.6 4,788.4 5,223.6Jumlah dana dipergunakan-Total funds employed 4,991.6 6,730.5 7,998.1Kewajiban lancar – Current liabilities 723.1 1,029.3 1,088.5Provisi/cadangan untuk pemulihan dan penutupan 23.3 41.5 72.8 tambang- Provision/reserve for restoration and mine closureKewajiban lain-lain-Other liabilities 349.8 836.5 1,058.7Jumlah ekuitas dan kewajiban-Total equity and liabilities 6,087.8 8,637.8 10,218.1Aktiva tetap – Fixed assets 3,801.0 5,885.3 7,094.3Eksplorasi dan pengembangan – Exploration and 823.5 1,007.7 1,190.2developmentAktiva lancar- Current assets 1,312.2 1,500.5 1,628.6Aktiva lain-lain – Other assests 151.1 274.3 305.0Jumlah aktiva- Total assets 6,087.8 8,637.8 10,218.1Aktiva bersih-Net assests 2,094.0 1,942.1 2,774.5Pendapatan jumlah aktiva – Revenue to total assets 0.54 0.42 0.37Rasio lancar – Curent ratio 1.81 1.46 1.50Rasio perputaran dana – Funds turnover ratio 1.78 1.83 1.56
  • 6. I.1B. Laba Rugi Keseluruhan US$ juta – US$ millions 1995 1996 1997 1998 1999Pendapatan penjalan bersih – Net sales revenue 3,312.5 3,638.8 3,829.6Biaya tenaga kerja – Labour costs 116.9 163.1 140.4Penyusutan dan amortaisasi – Depreciation and 280.1 356.4 518.4 amortizationBiaya produksi – Production costs 1,740.6 2,111.0 1,993.1Royalti tunai – Cash royalties 57.9 44.0 38.1Laba operasi – Operating profit 1,117.0 964.3 1,139.6Biaya eksplorasi – Exploration expense 7.4 24.7 26.4Beban bunga dan pendapatan – Interest and financing costs 100.8 108.9 123.3Rugi/(laba) selisih kurs bersih – Net exchange loss/gain (1.4) (18.6) 16.2Biaya lain-lain – Other expenses 74.4 207.4 100.1Laba sebelum pajak penghasilan – Profit before 935.8 641.9 873.6 income taxBiaya pajak penghasilan – Income tax expenses 298.3 236.2 321.6Laba bersih – Net profit 637.5 405.7 551.9
  • 7. Tabel I.2. Ringkasan Informasi dan Laporan Keuangan Pertambangan Mineral Keras dan Batubara (17 perusahaan berproduksi dan 19 perusahaan bereksplorasi)US$ juta – US$ millions 1994 1995 1996 1997 1998 1999Neraca – Balance sheetJumlah kewajiban – Total liabilities 3,630.4 3,993.9 4,896.3 6,695.7 7,446.3 7,443.6Jumlah aktiva – Total assets 5,248.4 6,088.0 6,921.6 8,637.8 9,587.2 10,218.1Ekuitas – Shareholders equity 1,618.0 2,094.0 2,025.3 1,942.1 2,140.9 2,774.5Rugu/Laba – Profit and lossPendapatan penjualan bersih – Net 2,325.5 3,312.5 3,638.8 3,522.2 3,829. sales revenueLaba operasi – Operating profit 610.7 1,133.3 981.4 1,197.2 1,204.7Laba sebelum pajak penghasilan – 505.8 952.1 664.7 827.1 895.5 Profit before income taxBiaya pajak penghasilan – Income 153.1 303.7 243.5 288.0 209.9 tax expenseLaba bersih – Net profit 352.7 648.4 421.2 539.2 685.6Arus kas – CashflowArus kas bersih – Net cashflow 51.2 133.5 255.2 2.8 (116.2)Rasio keuangan – Financial ratiosPendapatan terhadap jumlah aktiva – 0.62 0.54 0.42 0.37 0.37 Revenue to total assetsRasio lancar – Current ratio 1.82 1.81 1.46 1.67 1.50Rasio perputaran dana – Funds 1.44 1.78 1.83 1.73 1.56 turnover ratioRasio hutang /ekuitas – Debt/equity 1.68 1.38 2.47 2.38 1.88 ratioProduksi berdasarkan mineral – Production by mineralBauksit – Bauxite (‘000 wmt) 1,094.3 805.9 808.7 1,055.6 1,116.3Batubara – Coal (‘000 t) 27,258.8 34,14.9 45,884.1 52,702.6 60,691.6Tenbaga ( - Copper (M lb) 710.3 978.0 1,166.5 1,732.0 1,690.2Emas – Gold (‘000 oz) 1,255.9 1,741.1 2,559.4 3,641.1 3,929.0Pasir besi – Iron sands (‘000 wmt) 334.9 348.4 487.4 560.5 584.4Bijih nikel – Nickel ore (‘000 wmt) 2,311.5 2,573.4 2,831.4 3,233.4 3,235.3Nikel – Nickel (M lb) 112.6 123.2 93.1 96.3 120.3Perak – Silver (‘000 oz) 2,124.4 3,222.1 3,445.3 5,092.2 5,055.5Timah – Tin (‘000 t) 43.7 44.6 53.0 53.7 47.8Pengeluaran untuk eksplorasi dan kelayakan – Exploration and feasibility expenditure 69.2 89.5 154.9 96.2 75.5Tenaga kerja – EmploymentJumlah karyawan – Number of 22,058 22,083 33,167 33,772 37,718 employeesUpah kotor (Rp miiar) – Gross 239.60 262.96 471.75 1,060.81 1,101.36 compensation (Rp billion)Jumlah pendapatan pemerintah (Rp. miliar) – Total government revenue (Rp billion) 774.90 1,325.09 1,895.29 7,724.94 6,879.03Kontribusi pertambangan – mining contributionPDB – GDP 1.3% 1.5% 1.8% 3.7% 2.8%Ekspor - Export n/a 10.9% 11.1% 15.9% 11.2%Pengeluaran untuk reklamasi,penutupan tambang danpengendalian lingkungan –expenditure on reclamation, mineclosure and environmental control 10.4 13.5 30.0 99.4 26.4
  • 8. C. Penjelasan Atas Laporan Keuangan. (Contoh PT INCO Per 31 Desember 1993 dan 1992, Tabel I.3 s.d. I.6).a. Umum. - Dasar Akte. - Dasar Kontrak Karya. - Kegiatan utama Perusahaan.b. Akhtisar Kebijakan Akuntansi yang Penting. 1). Penyajian dari Laporan Keuangan. Disusun berdasarkan prinsip-prinsip Konsep Arus Kas dan Ekivalen Kas. Ekivalen Kas terdiri dari deposito pada perusahaan afiliasi dan deposito jangka pendek pada lembaga keuangan 2). Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing. Kas, piutang dan kewajiban lancar dalam mata uang selain US$ dijabarkan ke US$ dengan kurs tukar yang berlaku pada akhir tahun. 3). Persediaan. Persediaan dinyatakan dengan harga yang terendah antara harga perolehan dan nilai realisasi bersih. 4). Aktiva Tetap. Aktiva tetap dicatat berdasarkan harga perolehan. 5). Penyusutan dan Deplesi. Penyusutan atas aktiva tetap dihitung atas dasar unit produksi untuk jangka waktu maksimum 20 tahun dan ditinjau setiap tahun. 6). Biaya yang Ditangguhkan. Biaya pemugaran aktiva tetap dalam jumlah yang besar didebitkan ke perkiraan biaya yang ditangguhkan dan diamortisasikan dengan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis dari pemugaran tersebut, yang lebih pendek dari masa penyusutan aktiva tetap. 7). Pajak Penghasilan yang Ditangguhkan. Pajak Penghasilan yang Ditangguhkan telah dibukukan untuk mencatat perbedaan waktu dalam pengakuan penyusutan dan pendapatan/beban lainnya antara laporan keuangan untuk tujuan akuntansi dan pajak. 8). Laba Bersih per Saham. Laba bersih per saham dihitung dengan membagi laba bersih dengan ju,lah rata- rata saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada tahun yang bersangkutan.c. Piutang Lain-lain. Merupakan tagihan kepada pihak ketiga, klaim asuransi, pinjaman pegawai dan uang muka perjalanan dinas pegawai.d. Persediaan. Terdiri dari komoditi (logam nikel dalam proses dan barang jadi) ditambah supplies.e. Aktiva Tetap. Terdiri dari jembatan, bangunan, pabrik dan mesin, perabotan dan peralatan kantor, pesawat udara, aktiva tetap yang tidak dialokasikan yang dijumlahkan sebagai Akumulasi Penyusutan selanjutnay ditambah dengan Pengembangan Tambang dan akumulasi deplesif. Pengeluaran untuk Lingkungan. Operasi perseroan telah dan akan dipengaruhi oleh perubahan dalamperundang- undangan mengenai lingkungan. Ada tiga laporan lingkungan yaitu SEL (Studi
  • 9. Evaluasi Lingkungan), RKL (rencana Pengelolaan Lingkungan, dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan). Pengeluaran sehubungan dengan program lingkungan dan reklamasi dibebankan pada perhitungan rugu-laba atau dikapitalisasi sebagai aktiva tetap dan kemudian disusutkanbergantung pada manfaat ekonomis dari pengeluaran tersebut pada masa mendatang.g. Pekerjaan dalam Pelaksanaan. Meliput pekerjaan yang berlangsung.h. Aktiva Lainnya. Meliput pekerjaan eksplorasi dan pembangunan sarana lain-lain.i. Transaksi dengan Perusahaan Afiliasi. 1). Penjualan. 2). Deposito pada Perusahaan Afiliasi. 3). Hutang kepada Perusahaan afiliasi. 4). Biaya atas Bantuan Manajemen dan Teknis.j. Kewajiban Lancar Lainnya. Meliput cadangan untuk gajih, cuti dan dividen.k. Hutang Jangka Panjang dan Hutang Jangka Panjang Jatuh tempo dalam Satu Tahun. Hutang dengan jaminan seluruh piutang, peralatan, perssediaan dan seluruh pendapatan dari kontrak penjualan jangka panjang.l. Taksiran Hutang untuk Program Pensiun.m. Modal Saham.n. Pajak Penghasilan. Sesuai dengan pajak Perseroan 45%, kemudian disesuaikan dengan pajak terendah 35% serta kredit pajak investasi 8%. dengan menurunkan tarif pajak efektif menjadi 22,5%.o. Dividen. Dividen sebesar $0,15 per saham.p. Harga pokok Penjualan.q. Restrukturisasi Modal. Memperhitungkan akumulasi kerugian yang lalu yang diperhitungkan dengan jumlah laba ditahan dan terhitung sisa laba. Tabel I.3. Neraca Per 31 Desember 1993 dan 1992 PT INCO Indonesia (Dalam ribuan US$) Catatan/No 1993 1992 (US$ thousands) tesAKTIVA ASSETSAktiva Lancar Current Assets Kas dan Bank 377 375 Cash Deposito pada perusahaan Afiliasi 9.2 14.000 21.100 Deposit with Affiliate Deposito Berjangka 5.000 1.517 Time Deposits Piutang Usaha pada perusahaan Afiliasi 9.1 17.462 22.349 Trade Receivable from Affiliated Companies Piutang Lain-lain 3 3.570 2.906 Other receivables Persediaan 2.3 & 4 51.549 52.829 Inventories biaya yang Dibayar Di muka 1.823 1.613 Prepaid Expenses Jumlah Aktiva Lancar 93.781 102.68 Total Current Assets 9Aktiva Tetap, Bersih 2.4, 2.5 & 5 533.52 563.28 Property, Plant and Equipment, Net 2 2Aktiva Lain-lain Other Assets Pekerjaan dalam Pelaksanaan 7 32.207 25.977 Construction in Progress Biaya yang Ditangguhkan 2.6 25.264 23.930 Deferred Charges Aktiva Lainnya 8 4.341 4.200 Other
  • 10. Jumlah Aktiva Lain-lain 61.812 54.107 Total Other AssetsJumlah Aktiva 689.11 720.07 Total Assets 5 8Kewajiban dan Modal Sendiri Liabilities and Shareholders’ EquityKewajiban Lancar Current Liabilities Hutang Usaha 1.920 3.153 Trade Payable Hutang Jangka Panjang Jatuh Tempo dalam 11 25.000 25.000 Long-Term Debt Due Within One Satu Tahun Year Hutang Kepada Perusahaan Afiliasi 9.3 2.551 2.828 Amount Due to Affiliated Componies Biaya yang Harus Dibayar 4.877 12.176 Accrued Liabilities Kewajiban Lancar Lainnya 10 1.430 1.351 Other Current LiabilitiesJumlah Kewajiban Lancar 35.778 44.508 Total Current LiabbilitiesHutang Jangka Panjang 11 112.500 137.500 Long-Term DebtTaksiran Hutang Untuk Program Pensiun 12 12.097 10.984 Accrued Pension BenefitsHutang Pajak Penghasilan yang 2.7 & 14 32.564 29.397 Deferred Income Taxes DitangguhkanJumlah Kewajiban 192.93 222.38 Total Liabilities 9 9Modal Sendiri Shareholders’ Equity Modal Saham 13 136.413 136.413 Common Stock Modal Disetor Lainnya 17 277.760 277.760 Additional Paid-in Capital Laba Ditahan (sejak1983) 17 82.003 83.516 Retained Earnings (Since 1983) Jumlah Modal Sendiri 496.17 497.68 Total Shareholders’ Equity 6 9Jumlah Kewajiban dan Modal Sendiri 689.115 720.078 Total Liabilities and Shareholders’ Equity Tabel I.4. Laporan Laba Rugi(Dalam ribuan US$, kecuali laba per saham) Catatan/Notes 1993 1992 (US$ thousands, except earnings per share amounts))Penjualan 154.831 192.212 SalesHarga pokok Penjualan 130.456 132.715 Cost of Goods SoldLaba Kotor 24.375 59.497 Gross ProfitBeban Penjualan, Administrasi dan Umum 2.999 4.497 Selling, General and Administration ExpensesLaba Usha 21.376 55.000 Operating ProfitPendapatan (Beban) Lain-lain Other Income Pendapatan Bunga 803 1.351 Interest Income Beban Bunga (7.066) (9.267) Interest Expenses Keuntungan (Kerugian) Kurs (105) (143) Currency translation Adjustments Pendapatan (Beban) Lain-lain, Bersih (934) (337) Other, netJumlah Pendapatan (Beban) Lain-lain (7.302) (8.396) Total Other Income (Expenses)Laba Sebelum Pajak Penghasilan 14.074 (46.604) Earnings Before Income TaxPajak Penghasilan 3.167 (10.486) Income Taxlaba Bersih 10.907 (36.118) Net EarningsLaba Bersih Per Saham 0,04 (O,15) Net Earnings per Share Tabel I.5. Laporan Laba Ditahan (Dalam ribuan US$) Catatan/Notes 1993 1992 (US$ thousands) Saldo pada Awal tahun (Sejak tahun 1983) 83.516 109.500 Balance at Beginning of Year (Since 1983) Laba Bersih 10.907 36.118 Net Earnings
  • 11. Dividen 94.423 145.618 (12.420) (62.102) Dividends DeclaredSaldo pada Akhir Tahun 82.003 83.516 Balance at End of Year Tabel I.6. Laporan Aliran Kas (Dalam ribuan US$) 1993 1992 (US$ thousands)Kegiatan Operasi Operating Activities Laba Bersih 10.907 36.118 Net Eranings Penyesuaian dari Laba Bersih ke Kas yang Adjustments to Reconcile Net Earnings to Cash Diperoleh dari Operasi Provided by Operating Activities Depreciation Penyusutan 37.891 48.544 Depletion Deplesi 181 312 Amortization Amortisasi 3.138 2.859 Deferred Income Taxes Hutang Pajak Penghasilan yang 3.167 10.486 Provision for Pension benefits Ditangguhkan in Excess of Payments Pembebanan untuk Program Pensiun 1.113 1.856 yang Melebihi Pembayaran Other Lain-lain 458 - Decrease (Increase) in Non-Cash Working Pengurangan (Penambahan) Modal Capital related to Operations Trade Kerja Bukan kas yang Receivables from Affiliated Companies Berhubungan dengan Operasi Other Receivables Piutang Usaha pada Perusahaan 4.887 (7.968) Inventories Afiliasi Prepaid Expenses Piutang Lain-lain (664) 3.283 Trade Payables Persediaan 1.280 (6.84) Amonuts Due to Affiliated Companies Biaya yang Dibayar Dimuka (210) 942 Accrued Liabilities Hutang Usaha (1.233) 68 Other Current Liabilities Hutang kepada Perusahaan (277) 1.224 Afiliasi Biaya yang Masih Harus Dibayar (7.299) 4.446 Kewajiban Lancar Lainnya 61 44Kas Diperoleh dari kegiatan Operasi 53.395 95.330 Cash Provided by Operating ActivitiesKegiatan Investasi Investing Activities Aktiva Tetap dan pekerjaan dalam (15.825) (26.437) Capital Expenditures Pelaksanaan Hasil Penjualan Aktiva Tetap 729 235 Proceeds from Sale of Property, Plant and Biaya yang Ditangguhkan (4.371) (13.4730 Equipemnt Lain-lain (141) (273) Deferred Charges Other Kas Dipakai untuk Kegiatan Operasi (19.608) (39.948) Cash Used for Investing ActivitiesPenambahan Kas Sebelum Kegiatan (33.787) 55.382 Cash Surplus Before Financing ActivitiesPembiayaanKegiatan Pembiayaan Financing Activities Pembayaran Dividen (12.402) (62.031) Dividends Paid Pembayaran Hutang Jangka Panjang (25.000) (25.000) Repayments of Long-Term DebtKas Dipakai untuk Kegiatan Pembiayaan (37.402) (87.031) Cash Used for Financing ActivitiesKas dan Ekivalen Kas Cash and Cash equivalents Penurunan Tahun Berjalan (3.615) (31.649) Decrease in Current Year Saldo pada Awal Tahun 22.992 54.641 Balance at Beginning YearSaldo Pada Akhir Tahun 19.377 22.992 balance at End of Year
  • 12. D. Biaya produksi dan biaya angkutan batubara.Pada Tabel I.7 dapat dilihat contoh biata produksi dan biaya angkutan batubara daribeberapa perusahaan batubara di Indonesia. Biaya penjualan dan biaya aangkutanberkisar antara 10-53 %, sisanya adalah biaya produksi, tergantung lokasi geografis daritambangnya. Tabel I.7 Biaya Produksi dan Transportasi Batubara PTBA – PKP2B 1993/1994No Perusahaan Produksi Stripping Biaya Operasi (Juta ratio Biaya produksi Niaya Total ton/th) (Ton/BCM) penjualan dan Transportasi lokal US$/ton % US$/ton % US$/ton1 PTBA 7.1 1:7 15.9 59.3 10.4 40.7 26.32 PT KPC 7.4 1 : 6.3 25.9 89.3 3.1 10.7 29.03 PT Adaro 0.9 1 : 1.5 5.6 47.4 6.2 52.6 11.84 PT 3.1 1:4 15.4 87.2 7.5 32.8 22.9 Arutmin5 PT MHU 1.2 1 : 7.5 18.6 68.3 8.6 31.7 27.2II. Indikator Manajemen usaha.A. Kronologis investasi pertambangan di Indonesia (UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.Terdapat PMA di bidang mineral keras nonbatubara (Kontrak Karya) dan di bidangbatubara (PKP2B/ Perjajnian Kontrak Pengusahaaan Pertambangan Batubara). 1. Kontrak Karya. Pada dasarnya perkembangan KK di Indonesia sejak Generasi I-KK sampai dengan Generasi VII-KK dapat dilihat pada Lampiran 1, dengan pokok-pokok perkembangan tonggak perubahan mendasar sebagai berikut: -. Pada Generasi I-KK yang bersifat window shopping sehingga isi KK amat longgar bagi perusahaan dengan adanya tax holiday. -. Pada Generasi II-KK mulai adanya divestasi saham perusahaan terutama perusahaan nasional dalam PMA, dan mulai dihilangkannya tax holiday. -. Pada Generasi III-KK mulai diizinkannya joint venture. -. Generasi IV-KK adanya keringanan perpajakan khususnya pajak badan, disamping adanya percepatan dalam depresiasi/amortisasi. -. Generasi V-VII-KK adanya kelonggaran dalam divestasi atau PMA dapat menanamkan modalnya 100%, sesuai dengan PP Nomor 20/1994, dan berlanjut pada generasi VI-KK dan VII-KK. Sejak generasi V-KK mulai dikembangkan program frontier development/pengembangan wilayah termasuk community
  • 13. development dan pengembangan sektor hilir (smelter) untuk meningkatkan perolehan nilai tambah di dalam negeri. Khusus tentang divestasi pada generasi II-KK maksimum 45 %, selanjutnya berkembang sejak generasi III-KK sampai yang terakhir pada KK antara pemerintah RI dan PT Newmont Nusa Tenggara (Generasi IV) pada pasal 24 ayat (2) tentang penawaran saham perusahaan kepada pihak Indonesia: pada tahap operasi produksi: akhir tahun ke-5 paling sedikit 15%; akhir tahun ke-6 paling sedikit 23%; akhir tahun ke-7 paling sedikit 30%; akhir tahun ke-8 paling sedikit 37%; akhir tahun ke-9 paling sedikit 44%; dan pada akhir tahun ke-10 paling sedikit 51%. Sedangkan sejak Generasi V-KK mengacu pada PP No 20 Tahun 1994 yang mengijinkan 100% PMA. Dari tujuh generasi tersebut dihasilkan sekitar 137 buah kontrak karya, ada yang dalam tahap eksplorasi, yang sedang dan mulai bahkan meningkatkan produksinya atau memperpanjang KK-nya dan meningkatkan produksi, dan juga ada yang telah tutup.2. PKP2B Faktor-faktor ketentuan dalam PKP2B pada Generasi I-PKP2B sampai dengan Generasi III-PKP2B (Lampiran II) meliputi : dasar hukum, status KP, manajemen operasi, prinsipal, bagi hasil, sarana dan prasarana, pajak perusahaan, divestasi, Indonesianisasi (tenaga kerja), pungutan daerah, initial cost, advance payment. Generasi Idan II disebut kontrak kerjasama (KKS, coal cooperation contract) dan generasi III disebut PKP2B atau coal contract of work (CCOW). Kebijakan divestasi pada PKP2B pada dasarnya sama dengan pada KK. Namun royalty sebesar 13,5% ternyata memang mendatangkan pendapatan negara yang cukup besar dan yang terbesar apabila dibandingkan terhadap sistem royalty di negara-negara lain di dunia. Hal ini kemungkinan yang menyebabkan menurunnya minat para kontraktor ke Indonesia. Perbedaan antar generasi terutama didasarkan atas dasar Kepres No. 49/1981 (Generasi I-PKP2B), Kepres No 21/1993 (Generasi II-PKP2B), dan Kepres No 75/1996 (Generasi III-PKP2B). Pada dasarnya kontraktor mempunyai kewajiban keuangan dan wajib membayar secara langsung berdasarkan ketentuan yang berlaku mengenai : 13,5% hasil produksinya kepada prinsipal, iuran tetap pertambangan, pajak perseroan atas laba usaha, berbagai pajak dan pungutan daerah yang telah disetujui Menteri Keuangan, menyetor “witholding tax” atas bunga, dividen dan royalty atas jasa pihak ke tiga serta pajak penghasilan karyawan perusahaan, pajak penjualan, bea meterai dan cukai atas tembakau dan minuman keras. Kontraktor mendapat berbagai fasilitas yang merupakan insentif di bidang keuangan. Kontraktor dibebaskan dari kewajiban membayar royalty, karena iuran tersebut telah termasuk dalam 13,5% hasil produksi yang diserahkan kepada prinsipal. Penggunaan bagi hasil bagian pemerintah ditetapkan oleh pemerintah c.q. Menteri Pertambangan dan Energi (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) untuk biaya pengembangan batubara, dan program pengawasan KKS/PKP2B serta pengelolaan lingkungan. Sebagai catatan pada generasi II-PKP2B memang ditutup untuk PMA dan hanya khusus diperuntukkan bagi PMDN karena pertimbangan tertentu sesaat.
  • 14. Dari tiga generasi PKP2B tersebut terdapat 17 PMA, delapan dari generasi I- PKP2B dalam tahap produksi dan sembilan dari generasi III-PKP2B yang dalam tahap eksplorasi dari 114 kontraktor yang ada. Dalam 5 tahun terakhir, dari 8 kontraktor PKP2B tersebut memproduksi sekitar 70-80% adri produksi nasional. 3. Perbedaan antara KK dan PKP2B Sebagai perbandingan , perbedaan antara KK dan PKP2B sekaligus terhadap KP dari segi dasar hukum, luas wilayah, pemrosesan dan pengesahan, kegiatan perusahaan sebelum ijinnya disahkan, tahapan dan jangka waktu kegiatan, serta iuran dan pajak yang dipungut, dapat dilihat pada Lampiran III. 4. Daya tarik utama bagi investasi pertambangan Hasil survai yang pernah dilakukan terhadap perusahaan pertambangan internasional di Indonesia mengungkapkan pada awalnya adanya faktor-faktor yang menjadi daya tarik utama bagi investasi pertambangan adalah sebagai berikut: - Right to mine adalah kepastian bahwa investor yang telah melakukan eksplorasi diberi hak untuk menambang. (berdasarkan pasal 8 ayat (10) UU No 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing). - Right to expatriate profit adalah hak untuk membawa pulang keuntungan (mengacu pasal 19 dan pasal 20 UU No 1 Tahun 1967). - Management control yakni dihormatinya hak untuk pengendalian manajemen dalam usaha (mengacu pasal 9 dan pasal 26 UU No 1 Tahun 1967). - Equity control yakni adanya kepastian bahwa hak pemegang saham dihormati dalam pengambilan keputusan (didasarkan pada pasal 27 UU No 1 Tahun 1967 dan pasal 12 PP No 20 Tahun 1994). - Ketentuan perpajakan yang ditetapkan sejak semula (didasarkan pasal 1 dan pasal 2 UU No 11 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan UU No 1 Tahun 1967).B. Indikator manajemen usaha. 1. Mempunyai maksimum cash flow (depresiasi dan untung). a. Pengertian cash flow dapat dilihat pada Gambar 2.1. b. Depresiasi bagi jaminan keberlanjutan usahanya sepanjang masa (sustainable enterprising), tidak sekedar hanya mengutamakan variable cost untuk memperoleh keuntungan yang marginal dengan mengabaikan fixed cost, yang didalamnya terdapat depresiasi (lihat Gambar 2.2 Kondisi Perusahaan Beroperasi Terus Pada Total Average Cost). Kalau manajemen perusahaan kurang efisien, maka sering hanya memperoleh keuntungan yang marginal. Kalau manajemen cukup efisien dan dapat menguasai pasar, maka akan memperoleh keuntungan yang maskimal dan telah memperhitungkan fixed cost. Selanjutnya depreisasi capital dapat dialokasikan secara efektif, di samping untung yang optimal. Pada gilirannya perusahaan dijamin memperoleh gains dalam cash flow yang positif dan perusahaan adalah perusahaan yang sehat dan wajar.
  • 15. c. Untung (profit) yang mampu dialokasikan baik untuk retained earnings maupun reinvestasi. Aliran Kas Dalam Industri Mineral Pendapatan dari paten, perekayasaan, Dividen utk pemegang saham R&D dll Kapital dipinjam R&D Kontribusi kapital Investasi di luar Kas Aliran kas Perusahaan Modal kerja Investasi langsung Perolehan penjualan Operasi Masukan operasi - Penyusutan - Amortisasi -Deplesi - Pengurangan Pendapatan terpajak Pajak pendapatan Untung neto Gambar 2.1. Aliran Kas Dalam Industri Mineral
  • 16. Gambar 2.2 Kurva ATC, AVC, MC dan Harga P (C) MC TAC TVC P Daerah P ideal P di daerah ini, produksi terus P di daerah ini, produksi tutup Q2. Mempunyai maksimum net social gains (NSG) – manfaat sosial neto. a). NSG = Revenue – Cost ± Net external effects (NEE) Pada hakekatnya terdapat beberapa model yang selalu berkembang sesuai dengan berkernbangnya waktu dan peubah-peubahnya, untuk mencapai optimalisasi dan ketelitiannya. Didefinisikan NSG dari suatu kegiatan ekspor sebagai nilai total dari komoditas- komoditas minus nilai dari komoditas intermedier dan faktor sebagai input plus “net external effects” (NEE). Untuk suatu pengkajian khusus (case study) dari produksi ekspor, NSG lebih baik didefinisikan sebagai nilai bersih dari “nilai tukar asing” yang diperoleh minus nilai dari sumber-sumber dalam negeri yang digunakan untuk memproduksi ekspor komoditas plus NEE, (Pearson and Cownie, 1974). Pada hakekatnya kedua definisi tersebut adalah sejajar. NSG adalah merupakan suatu hasil akumulasi (komposit) dari 3 macam pengaruh ekonomi, yaitu : i) “Economic rent”. Economic rent dikaitkan dengan faktor-faktor kelangkaan dalam produksi, misalnya sumber alam, tanah atau entrepreneurship. “Rent” dari kegiatan ekspor diperoleh dari nilai output dikurangi semua biaya
  • 17. dari faktor-faktor dalam produksi.ii) Harga-harga pasar untuk input dan output dalam “ekonorni yang sedang berkembang” seringkali tidak mencerminkan kelangkaan dari faktor-faktor dan komoditas. Adanya divergensi antara “shadow price” dan harga pasar menghasilkan suatu kesalahan alokasi dari sumber alam dan suatu kesalahan di dalam nilai output yang sedang diadakan observasi.iii) Industri-industri ekspor mempunyai kontribusi secara tak langsung terhadap NSG kepada pendapatan lokal lewat “linkage effects” dan beberapa hubungan ekonomi secara tidak langsung yang lain. Linkage effects terjadi bilamana industri-industri ekspor menaikkan atau menurunkan “keuntungan” dari industri-industri yang lain sebagai suatu akibat dari hubungan “intersectoral supply and demand”. Linkage benefits umumnya dihasilkan dari economies of scale, keuntungan produktivitas dari penggunaan faktor-faktor yang bawah guna, atau hasil dari externalities positif untuk sektor-sektor yang lain. Linkage costs didasarkan dari hasil tidak adanya kesempatan kerja dari faktor-faktor setempat atau dari suatu externality negatif terhadap sektor lain. Penilaian dari linkage effects adalah evaluasi ekonomi negara, di mana ini dapat dibagi dalam dua hal : Group pertama, meliputi backward linkages, forward linkages dan technological linkages. Backward linkages meliputi penggunaan dari input dan barang-barang kapital yang dihasilkan secara lokal oleh industri setempat, sedangkan forward linkages meningkat apabila output dari industri ekspor digunakan sebagai input oleh industri setempat yang lain. Technological linkages berhubungan dengan berbagai external effects yang diakibatkan oleh industri ekspor kepada industri-industri yang lain dalam ekonomi, termasuk berkembang-luasnya suatu teknologi baru atau metoda- metoda organisasi dan pembangunan infrastruktur. Pengaruh-pengaruhnya dalam perkembangan ekonomi adalah oleh adanya pendapatan tambahan, kesempatan kerja dalam industri-industri ekspor. Group kedua, meliputi fiscal linkages dan final demand linkages. Fiscal linkages didasarkan pada pembelanjaan dari faktor-faktor pendapatan yang dibayar oleh industri ekspor. Suatu pengaruh dari final demand linkages adalah positif, apabila pembelanjaan dari faktor pendapatan meningkat yang dihasilkan oleh industri ekspor dapat mendorong industri-industri pertanian dan industri-industri manufaktur lokal.b) “Domestic Resources Cost” (DRC) Untuk mengadakan evaluasi terhadap “social benefits and costs” dalam hubungannya dengan suatu kegiatan ekspor dapat ditilik dari domestic resource costs. DRCj = domestic resources costs per unit dari foreign exchange yang diperoleh (atau ditabung) oleh perusahaan ekspor ke-j. Apabila DRC adalah lebih kecil daripada shadow price dari foreign exchange, NSG adalah lebih besar dari nol (positif), dan apabila DRC adalah lebih besar dari pada shadow price tersebut, maka NSG adalah negatif ini
  • 18. merupakan hal yang menarik untuk diadakan observasi dalam hubungan adanya hambatan-hambatan dari suatu pemisalan bahwa DRC untuk memproduksi satu unit bersih dari nilai tukar asing dalam skala nyata (deflated).c) “Net Gain Coefficient” (NGC) (Gambar II.B.2.1). Ini untuk memperbandingkan beberapa kegiatan ekspor yang berbeda. NGC adalah sebagai perbandingan dari NSG terhadap output total yang dinilai pada shadow price dari nilai tukar asing. NGC menaik maka kontribusi dari kegiatan ekspor menaik dalam pendapatan nasional. NGC merupakan produk dari 2 hal, yaitu proposi dari nilai tukar asing yang tetap tinggal di dalam negeri dan suatu perbandingan yang menunjukkan efisiensi dari penggunaan sumber domestik.d) Penyebaran dari pendapatan perorangan dan pendapatan produktif (occupational) dan hasil dari kesempatan kerja dalam hubungannya dengan komoditas ekspor. Masing-masing pengaruh ini tergantung pada pemilihan teknologi yang digunakan dalam kegiatan ekspor dan biaya relatif yang dibayarkan kepada faktor yang digunakan dalam industri. Apabila nilai substitusi kecil di antara faktor-faktor dalam proses produksi, teknologi biasanya adalah lebih penting daripada harga relatif faktor dalam penyebarannya dari pendapatan dan tingkat kesempatan kerja. Dari nilai substitusi besar, maka harga relatif dari faktor-faktor akan lebih menentukan. Kerangka analitis dari model ini dapat diterapkan dengan sederhana dalam observasi terhadap ekonomi negara, asal data yang diperlukan dalam peubah-peubah penentu tersebut telah tersedia. Model ini selanjutnya dapat dikembangkan untuk berbagai komoditas atau sekelompok komoditas (mineral, pertanian, dan lain-lain) dalam suatu periode waktu (tahun), dengan memakai suatu tahun sebagai basis perhitungan (dasar “present value” atau “deflated value”). Observasi ini dapat dibarengi dengan penilaian nilai ekspor secara “aggregate analysis” ataupun “disaggregate analysis” terhadap ekonomi negara.
  • 19. Lampiran IV.4 Manfaat Sosial Neto Beberapa Perusahaan Pertambangan di Indonesia Gambar II.B.2.1. Manfaat sosial neto beberapa perusahaan pertambangan di Indonesia3. Menjalankan misi community development secara optimum: fisik dan nonfisik. a.Kriteria keberhasilan CD adalah partisipasi dan kemandirian masyarakat : kemausiaan, sosial, ekonomi, lingkungan. b.Program : 1). Pengembangan kemandirian nonfisik atau sosial ekonomi. 2). Program fisik (sarana dan prasarana usaha) untuk wirausaha yang menunjang ke arah kemandirian. c. Konsep tentang Pengembangan masyarakat (community development). 1). Hakekat Secara hakekat, comdev merupakan suatu proses adaptasi sosial budaya yang dilakukan oleh industri, pemerintah terhadap kehidupan komuniti lokal. Tipologi/ruang lingkup program Comdev berorientasi pada: a).Community services (pelayanan kepentingan umum/masyarakat). b).Community empowerment/pemberdayaan masyarakat (memberikan akses yang lebih luas untuk menunjang kemandirian masyarakat). c).Community relation/hubungan masyarakat (pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada pihak terkait). Kasus salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan: Cakupan bidang kegiatan yang dilaksanakan dalam program CD pada tahap awal adalah menciptakan suatu kelembagaan bersama antara perusahaan dan masyarakat setempat yang mengarah pada bentuk koperasi, kegiatan yang dilakukan dalam rangka kelembagaan tersebut adalah pembudidayaan ikan hias, rumput laut, pelatihan kepemimpinan, manajemen dsb; pembangunan sarana dan prasarana fisik yang sifatnya umum seperti peningkatan kualitas
  • 20. lingkungan, peningkatan sarana keagamaan, pendidikan, biang kesehatan,membantu kegiatan olah raga.Kelompok sasaran utama kegiatan CD di area kerja ialah masyarakatsetempat dengan dasar penetuan adalah bahwa masyarakat tersebut yangmenerima dampak langsung dari kegiatan pembangunan dan pengoperasianfasilitas produksi gas di wilayah tersebut. Dalam perjalanan waktu, danuntuk kegiatan dari sektor tertentu, kelompok sasaran juga mencakupmasyarakat di wilayah lain, bahkan dalam hal tertentu (seperti beasiswa,olahraga) se wilayah yang lebih besar.Pedoman Comdev merupakan kegiatan yang dilakukan terencana dansistematis diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapaikondisi sosekbud yang lebih baik, sehingga masyarakat di tempat tersebutdiharapkan menjadi lebih mandiri dengan kualitas kehidupan dankesejahteraan yang lebih baik.2).Pola pikir.Pola pikir tentang CD usaha pertambangan merupakan perangkat atas dasarprinsip bottom-up (Gambar 4.1). Pada dasarnya batasan CD adalah sebagai pembangunan dan pemanfaatanserangkaian struktur yang berlaku dan berlangsung dalam pemberdayaanmasyarakat, sehingga masyarakat tersebut dapat memenuhi kebutuhannyasendiri. Prinsip dasar dalam pengembangan masyarakat adalah melibatkanmasyarakat dari sejak awal kegiatan untuk dapat mengenali kebutuhan- Gambar III.5.1 Gambar II.B.2.1. Pola pikir tentang CD usaha pertambangan merupakan perangkat atas dasar prinsip bottom-up.
  • 21. kebutuhan yang nyata dan mewujudkan secara betrsama-sama denganberbagai pihak terkait. Suatu kenyataan bahwa masyarakat di sekitarperusahaan besar sering kali dijumpai mempunyai tingkat kesejahteraanyang masih rendah, meskipun diakui bahwa perusahaan telah memberibantua kepada mereka sekitarnya.Prinsip dasar program pengembangan masyarakat adalah: (1) consult withthe community members and key stakeholders; (2) build trust between thecompany, community members and other stakeholders; (3) clearly defineroles; (4) develop appropriate capacity; (5) mobilize core competencies; (6)set measurable goals; (7) forge partnership; and (8) plan for sustainable. Mengenai ruang lingkup CD mencakup upaya peningkatan kualitatif darisuatu sistem, termasuk peningkatan pemanfaatan sumber daya yang dapatdipelihara selama-lamanya dengan 2 perspektif pendekatan CD, yakniekologi dan keadilan sosial yang dapat dijabarkan ke dalam prinsip-prinsipoperasional, misalnya pembangunan yang terintegrasi; ketidakadilanstruktural, hak asasi manusia; keberlanjutan; pemberdayaan; kepemilikanmasyarakat; kepercayaan diri; tanpa kekerasan; konsensus; kerjasama;partisipasi; pendefinisian kebutuhan; keinklusifan; kebutuhan proses; prosesdan hasil; bangunan masyarakat; jenis keahlian lainnya; pengembanganorganisasi; tahapan pembangunan; tujuan jangka pendek dan visi akhir;kebebasan dari negara; serta hak personal dan politik.Dalam konteks pembangunan di sektor pertambangan, para ahli mencobamenterjemahkan program CD dalam indikator kerakyatan yang dapatditelusuri dari beberapa hal, yaitu: pembangunan masyarakat, fisik, sosial,ekonomi, lingkungan, budaya dan aspek legal yang sesuai dengan kondisisekarang di lapangan , program perusahaan, dan keinginan masyarakatsekitar.Sebagai ukuran dasar kerakyatan, kegiatan CD suatu perusahaan tambangharus mencakup beberapa aspek penting, yakni:- Hubungan perusahaan dan rakyat dalam suatu program CD, denganindikator- indikatornya : program CD memiliki konsep yang jelas, bagiankhusus yang memiliki full-time staff yang dapat bekerjasama dengan parastakeholders terutama pemda dan masyarakat setempat, cakupan programyang meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat, kesinambungan waktu,dan proses perencanaan.- Aspek fisik (physical infrastructure capacity building), dengan indikator:keberadaan pembangunan infratsruktur yang sesuai dengan kebutuhanmasyarakat antara lain ekonomi, kesehatan, pendidikan, olah raga, kesenian;distribusi pembangunan dari sisi geografis dan sektoral; pelaku danpenyandang dana fungsi pemeliharaan, serta ketersediaan sarana misalnyaair bersih.- Aspek sosial, dengan indikator: penggunaan tenaga kerja lokal (jumlahdan kualitas); lapangan kerja pada masa konstruksi dan masa produksi;peningkatan ketrampilan; dan perencanaan yang partisipatif. Aspek sosial inimeliputi ekonomi, kesehatan, pendidikan, olahraga dan kesenian.- Aspek ekonomi, dengan indikator: hubungan perusahaan dan ekonomimasyarakat setempat secara backward, forward, final demand, dantechnological lingkages; bantuan teknis berupa permodalan, bantuan
  • 22. manajemen, pengembangan institusi ekonomi masyarakat setempat,teknologi dan pemasaran.- Aspek lingkungan (fisik) yang mencakup dua hal, yaitu: programrehabilitasi lahan dan sumber alam, serta adanya peningkatan keamananpangan.- Aspek budaya dan legalitas dengan indikator: regulasi penguasaan tanah;aspek legal tentang pendatang dan perlindungan masyarakat setempat;pembedayaan wanita; masalah lingkungan (keberlanutan sumber daya alam);jaminan sosial ekonomi pasca pertambangan.- Hubungan antara perusahaan dan pemda, dengan indikator: keterkaitanprogram CD dengan rencana pembangunan daerah; porsi dana dariperusahaan bagi pembangunan daerah; pola kemitraan di antara keduanyadalam program CD; kemudahan partisipasi bagi LSM dalam pelaksanaanprogram CD.Di dalam industri pertambangan kegiatan CD tersebut merupakan investasisosial dalam upaya meningkatkan kinerja produksi perusahaan tambang,karena dapat menghilangkan konflik antara perusahaan dengan masyarakatserta menjamin kelangsungan kegiatan usahanya, bahkan kalau mungkinmasyarakat dapat merasakan dan ikut “memiliki” perusahaan. Kegiatan CDsebagai inti dari corporate social responsibility, bahwa manajemenperusahaan tambang mempunyai kewajiban moral untuk membantukesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat sekitarnya. Dalam dimensi pemberdayaan masyarakat, peran perusahaan tambangselain sebagi fasilitator juga berfungsi sebagai penggerak mula untukmempercepat peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat menujumasyarakat yang memiliki kemandirian. Agar proses tersebut dapat optimal,maka peran tersebut harus merupakan bagian integral dari kegiatanpengembangan wilayah yang dilaksanakan oleh pemda, terutama dalammengembangkan potensi wilayah dimana perusahaan tersebut beroperasi.Hal ini penting mengingat tuntutan masyarakat dalam era reformasimengalami peningkatan. Para manajer korporat telah menyadari bahwa secara umum perusahaanmerupakan “servant of community”, perusahaan bukanlah apa-apa tanpaadanya masyarakat. Perusahaan harus tidak hanya berpikir untukkeuntungannya belaka, tetapi harus berwawasan lebih luas untuk dengansungguh-sungguh menunjang pertumbuhan ekonomi negara dan daerah dimana mereka berbisnis.3).Ruang lingkup.Ruang lingkup studi tentang CD dapat meliputi:- Inventarisasi berbagai permasalahan yang berhubungan denganberdasarkan beberapa instrumen, antara lain: wadah organisasi/lembaga,program, anggaran, target group, dan lain-lain.- Identifikasi dan analisis terhadap karakteristik/kekhasan masyarakat,antara lain: skala manusiawi, identitas dan pemilikan, kewajiban, nilai-nilaipewarisan, budaya, nilai-nilai kedaerahan.- Identifikasi dan analisis terhadap faktor-faktor keberhasilanpembangunan yang meliput: alternatif pembangunan, bebas dari tekanan,dan pembangunan dari bawah.
  • 23. - Identifikasi dan analisis terhadap keterkaitan dan manfaat usaha pertambangan terhadap daerah. Nilai manfaat ini sering disebut nilai manfaat sosial (net social gain) yaitu nilai perolehan total perusahaan dikurangi faktor masukan dan intermedier ditambah efek eksternal neto. - Identifikasi dan analisis terhadap potensi wilayah yang dapat mendukung kegiatan usaha pertambangan dengan menyertakan partisipasi masyarakat. - Merumuskan dan menyusun program CD yang standar bagi perusahaan pertambangan dengan memperhatikan kekhasan daerah dan masyarakat setempat. a).Upaya. Perusahaan dituntut melakukan upaya-upaya sebagi berikut: - Membina dan mengembangkan hubungan secara harmonis dengan mengedepankan prinsip keadilan, keterbukaan, solidaritas fan penghargaan serta martabat manusia; - Meningkatkan jaringan komunikasi dan koordinasi tentang kegiatan perencanaan, pendayagunaan dan pemanfaatan sumber daya mineral untuk kepentingan msyarakat. - Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama di sekitar tambang agar mereka lebih mandiri, meiliki pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi persaingan pasar global. - Meningkatkan upaya pelestarian alam secara optimal dan pemanfaatan kekayaannya secara proporsional menghadapi pasca tambang dalam rangka transformasi struktural sosial ekonomi. - Meningkatkan suasana kondusif bagi pengembangan dunia usaha, koperasi, pengusaha kecil, dan lembaga ekonomi kerakyatan untuk kemaslahatan masyarakat. - Menciptakan lapangan kerja secara langsung dan tidak langsung dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat. - Meningkatkan suasana kehidupan masyarakat yang lebih maju melalui penataan lingkungan yang lebih manusiawi. - Membina dan meningkatkan hubungan yang harmonis dan bermakna dengan pemda dan lembaga masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. - Membina rasa kepemilikan dan rasa tanggung jawab masyarakat setempat terhada perusahaan. b).Keluaran solusi. - Mendorong kegairahan dan kegiatan ekonomi masyarakat terutama di sekitar lokasi kerja perusahaan, sekaligus menyiapkan mereka dalam proses transformasi struktural pasca tambang dari kehidupan berdasarkan ekonomi pertambangan ke ekonomi non-pertambangan. - Pemerataan pembangunan. - Memperluas lapangan kerja dan kesempatan kerja. - Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. - Tercipta kondisi hubungan kehidupan yang harmonis, mutualistis dan sinergis antara masyarakat setempat dengan perusahaan.d. Peran Sektor ESDM 1).Pada tahun 2001, kontribusi pada APBN 36%, PDB 13,76%. 2).Multiplier effect : comdev melalui pembanungan sarana, prasarana, ekonomi rakyat, pengembangan SDM serta sumberdaya yang lain..
  • 24. 3).Mengupayakan terciptanya pembangunan pertambangan berkelanjutan. Berkelanjutan, apabila: = Memperhatikan misi lingkungan. = Memiliki tanggung jawab sosial. = Konsep bangjut terimplementasi dalam kebijakan tingkat masyarakat, industri maupun pemerintah. = Program bangjut memiliki ketersediaan dana cukup dan mempunyai nilai keuntungan. e. Kaitan Comdev dan kepentingan mikro dan makro ekonomi 1). Alasan perusahaan melakukan Comdev (Bangmas): - Mendapatkan izin lokal. - Mengatur dan menciptakan strategi ke depan dalam kerangka bangjut secara keseluruhan (holistik) bagi swasta, pemerintah dan masyarakat. Keberlanjutan mengarah pada keberlanjutan manusia (human), sosial (social), ekonomi (economic), dan lingkungan (environment). - Bagian dari pembentukan reputasi korporat melalui corporate social responsibility (CSR). CSR adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam ekonomi pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komuniti setempat dan masyarakat keseluturuhan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. - Menciptakan akses pasar yang lebih luas. CD merupakan tanggung jawab bersama, hak dan kewajiban semua stakeholder yang terlibat (perusahaan, pemerintah dan masyarakat). 2).Comdev penting bagi korporat. a).Untuk mendapatkan izin lokal (beradaptasi dan harmonisasi kegiatan usaha dengan komuniti lokal). b).Mengatur dan menciptakan strategi ke depan dalam pengembangan kemandirian masyarakat. c).Potensi meningkatkan nilai usaha terhadap perusahaan dalam hubungannya dengan good corporate governance, sebagai cara untuk memenuhi sasaran usaha. 3).Manfaat program comdev dari mikro ke makro: a).Mengurangi tingkat resiko. b).Membentuk reputasi korporat. c).Membangun modal sosial (kualitas SDM). d).Mengurangi biaya (prinsip pemanfaatan sumber daya lokal). e).Menambah pendapatan/keuntungan. f).Meningkatkan akses ke pasar.f.Manajemen program dan pemecahan masalah.1).Prinsip dasar siklus pengelolaan program (project management): partisipasi,tranparansi dan akuntabilitas , dengan kegiatan identifikasi, monitoring danevaluasi:2).Perencanaan terdiri dari kegiatan: a). Identifikasi lingsos. b). Identifikasi program.
  • 25. c). Pembuatan proposal. *Hasil identifikasi digulirkan ke stakeholder anggota masyarakat. *Diutamakan proposal dari komuniti lokal. *Tim penilai beranggotakan komuniti lokal, pendatang, korporat, pemerintah daerah dan LSM. Kasus di sebuah perusahaan pertambangan: Menyadari bahwa konsep ideal perencanaan program bangmas adalah perencanaan berperanserta (participatory planning), maka dalam penyusunan perencanaan program tersebut, perusahaan berupaya menempuh proses sebagaimana dapat disimak berdasar pada diakronis kegiatan yang dapat dipaparkan sbb: *Diadakan pertemuan dengan perwakilan masyarakat lokal dengan konsultan untuk mencari masukan guna membuat model bangmas. *Penyerahan konsep proposal bangmas oleh konsultan, dievaluasi dan disetujui. *Proposal dipresentasikan ke kantor pusat dan Pemda Tk II. *Pelaksanaan konstruksi pembangunan sarana fisik. Implementasi: *Keterkaitan aktivitas usaha jasa penunjang dengan CD. *Memaksimalkan TK lokal, dengan cara: #Pengupahan tenaga lokal bagi seluruh jenis pekerjaan yang tersedia. #Pelatihan tenaga lokal dengan kerjasama dengan pemerintah daerah. #Pengembangan tenaga lokal melalui pelatihan kemampuan manajerial. Menggunakan TkK lokal dalam program CD mempernudah analisis kebutuhan bagi kemuniti lokal karena mempunyai kesamaan pandangan kebudayaan. *Memakai subkontraktor lokal. *Menjalin usaha dengan komuniti pendatang. *Memaksimalkan keuntungan dari infrastruktur. *Mengintegrasikan kepedulian CD ke dalam proses pengembilan keputusan usaha. *Melakukan kemitraan dan kerjasama dalam usaha CD. d). Penilaian proposal. e). Persetujuan proposal.2). Identifikasi lingsos dan identifikasi program: a). Identifikasi lingsos. i. Pemetaan sosial.
  • 26. ii. Identifikasi pranata sosial komuniti lokal dan komuniti pendatang. Pranatan sosial atau institusi sosial adalah sistem antar hubungan norma dan peranan yang diadakan dan dilakukan guna pemenuhan lebutuhan yang dianggap penting oleh masyarakat, atau aktivitas khusus masyarakat. Norma dalam institusi sosial datangnya dari nilai budaya. iii.Identifikasi pola interaksi komuniti lokal dan komuniti pendatang. iv.Identifikasi kebudayaan komuniti lokal dan pendatang. v.Identifikasi peesaingan, konflik, dan kerjasama sosial.b). Identifikasi prgram yang akan diterapkan. *Skala prioritas program. *Jaringan sosial antar unit produksi dan jasa penunjang. *Penyelarasan kebutuhan korporat dan masyarakat. *Kabutuhan tenaga kerja. *Perekrutan tenaga kerja.c). Perancangan program: =Tujuan program harus mencakup kebutuhan komuniti lokal dan pendatang. =Aktivitas apa yang akan dilakukan. =Hasil yang diharapkan. =Sumber daya yang akan digunakan.d). Penilaian program: =Pagu dana yang disesuaikan antara kebutuhan dan dan ketersediaan. =Keterkaitan usulan program dan tema program dengan kebutuhan masyarakat yang disepakati.. =Keterwakilan pelibatan masyarakat dalam tim penilai.e). Diskusi tim CD dengan unsur stakeholder.f). Persetujuan program dengan pertimbangan: = Apakah program dapat mengurangi kemiskinan. =Asal proposal dari komuniti asli/pendatang. =Aktivitasberdasar pada asa partisipasi. =Program bersifat adhoc/sementara atau terputus.g). Pelaksanaan program: =Bentuk kerjasama dalam pengembangan masyarakat lokal. =Rekanan yang terlibat; NGO, CBO, pemerintah, pemda, kepolisian. Mengintegrasikan kepedulian terhadap perbedaan sosial budaya antara perusahaan dan komuniti lokal diperlukan dalam keputusan usaha utnuk keberlanjutan aktivitas perusahaan.
  • 27. Kinerja organisasi yang dapat diajak bekerjasama: *Mempunyai kemampuan CD. *Memiliki pengetahuan tentang komuniti lokal. *Kredibilitas. *Manajemen keuangan yang transparan. Pemilihan NGO sebagai jaringan sosial dengan perusahaan hendaknya disesuaikan dengan model kebutuhan yang diperlukan bagi korporat dan komuniti lokal. Kasus pada sebuah industri pertambangan: *Kegiatan dari pelaksanaan program CD di bidang pertambangan pada dasarnya bersandar pada rentang waktu untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program sampai berakhirnya perusahaan di daerah tersebut. Sedangkan organisasi pelaksana program CD berada pada intern perusahaan yang pada dasarnya bekerjasama dengan berbagai pihak, di antaranya: pemerintah setempat (kabupaten, kecamatan, desa) perguruan tinggi, dinas teknis (kesehatan, perikanan, perhutani), kontraktor/konsultan lingkungan. *Kelompok sasaran kegiatan program CD adalah masyarakat desa yang menerima dampak langsung dari adanya kegiatan perusahaan. Sedangkan hasil yang diharapkan dari adanya program CD sampai sekarang belum menampakkan hasil yaitu kemandirian masyarakat. Sampai sekarang masyarakat hanya mampu menerima saja dan belum mampu untuk mengembangkan apa saja yang sudah dibangun secara bersama. h). Pemantauan program. Monitoring program lebih baik dilakukan oleh komuniti lokal dengan sudut pandang keberhasilan berdasar pada kebudayaan komuniti lokal yang bersangkutan. i). Evaluasi.f. Kategori Comdev dan kasus 1).Comdev dan tipologi wilayah kerja industri ESDM, ada 3 kategori: - Diaspora, dengan titik-titik pengusahaan menyebar. - Spot, areal pertambangan yang terkonsentrasi pada satu tempat. - Linear, suatu bentuk wulayah dampak yang disebabkan adanya kegiatan proyek yang mencakup beberapa wilayah. 2).Kasus CD dan pola kehidupan komuniti. -Berburu meramu. -Berladang berpindah atau ladang bakar. -Pastoral.
  • 28. -Sistem pertanian tanpa irigasi. -Masyarakat dengan sistem mata pencaharian bertani menetap dengan irigasi. -Masyarakat industri dengan sistem perdagangan jasa dan barang sebagai mata pencaharian pokoknya.g. Keterkaitan stakeholder. -Langkah korporat: -Langkah pemerintah. -Langkah komuniti.h. Peranan Humas perusahaan 1).Humas bukan sekedar sebagai ”terompet bisnis” perusahaan tetapi harus mampu sebagai completed staff work bagi pimpinan perusahaan dalam berkomunikasi untuk mengupulkan/mencari indikator dan mengukur tingkat keberhasilan program Comdev. Selanjut temuannya harus makin meperbaiki citra hubungan harmonis antara perusahaan dan komuniti setempat dalam menykseskan program CD-nya. Pengetahuan tersebut diturunkan dari konsep partisipasi (program CD) dan keberlanjutan (strategi program untuk menunjang kemandirian komuniti dari sisi human, sosial, lingkungan dan ekonomi). Partisipasi: pasif, respon, konsultasi, pemberian materi, fungsional, interaktif, mobilisasi diri. Keberlanjutan: kemanusiaan (human sustainability), sosial (social sustainability), lingkungan (environment sustainability), ekonomi (economic sustainability). Tujuh tingkatan partisipasi merupakan ukuran keberhasilan dari suatu program yang disesuaikan dengan rencana dan sasaran program dan juga dipakai sebagai patokan keberhasilan dengan mengacu pada bentuk partisipasi dalam identifikasi sosial. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan multietnik dan multiculture. Di mana kebudayaan yang berlaku mengacu pada bentuk kebudayaan nasional. Suku bangsa dan umum lokal yang kemunculannya pada konteks tertentu pada masyarakat yang sama. Aturan perusahaan/pemerintah akan dipahami dan diinterpretasi oleh komuniti lokal dengan memakai kebudayaan yang dipunyai, sehingga perwujudannya akan berbeda satu sama lain. Pemahaman partisipasi antar masing-masing komuniti dan kebudayaan akan berde-beda satu sama lain. 2). Pembangunan menimbulkan transformasi progresif pada ekonomi dan masyarakat. Elemen-elemen keberlanjutan menjadi penting:
  • 29. - Ketersediaan dana. - Misi lingkungan. - Tanggungjawab sosial - Implementasi dalam kebijakan. *Nilai keuntungan. - Keuntungan dari sustainability: *Mengurangi biaya. *Menambah keuntungan. *Mengurangi resiko. *Membentuk reputasi. *Menciptakan modal sosial. *Menciptakan akses pasar. Empat komponen keberlanjutan: *Keberlajutan di bidang manusia, kualitas individu meningkat (pendidikan, kesehatan, ketrampilan, pengetahuan dan akses terhadap modal manusia). *Keberlanjutan di bidang sosial, ketahanan pranata sosial, modal sosial. *Keberlanjutan di bidang lingkungan hidup, kemampuan menjaga kestabilan modal lingkungan hidup. *Keberlanjutan di bidang ekonomi, penggunaan modal ekonomi secara efisien. 3). Partisipasi diukur dengan: a). Internal (sisi korporat). • Kebijakan perusahaan tentang CD. • Institusionalisasi kebiakan dalam organisasi. • Program CD dan lokasi biaya. • Kinerja atau output yang dihasilkan program. b). Eksternal (sisi pemerintah dan komuniti). *Tingkat partisipasi program (rencana-implementasi, monitoring dan evaluasi). *Tingkat kemandirian masyarakat. *Keberlanjutan dari program.i. Langkah ke depan 1).Masyarakat Indonesia yang multikultur akan menciptakan suatu peluang dan tantangan yang harus dilakukan oleh CD: • Sebagai penghubung antara rakyat, pemerintah dan swasta.
  • 30. • Perekat industri dan masyarakat sebagai elemen yang terlibat langsung atau tidak langsung.2).Faktor kunci kepedulian industri terhadap masalah sosial: *Melakukan assessment. *Mengadaptasikan program. *Memastikan keberlajutan. *Menghargai kesetaraan. *Mengembangkan kesadaran pengelolaan isu sosial.3).Langkah industri dalam mengintegrasikan kepedulian sosial: *Kepekaan terhadap masalah sosial. *Penilaian cermat terhadap resiko sosial. *Tanggap terhadap perubahan. *Proses industri dipengaruhi perkembangan masyarakat. *Membangun kemitraan semua pihak. *Membuat mekanisme hubungan antar stakeholder. *Mengevaluasi efektivitas dan ivestasi sosial.4).CD dalam lingkup pertambangan dapat berperan sebagai komunikator sekaligus sebagai katalisator yang merupakan jembatan antara industri dan komuniti yang ada di sekitarnya. Percampuran dan adaptasi sosial budaya terjadi di masyarakat antara komuniti lokal, pendatang, industri, dan pemerintah. CD sebagai alat untuk transformasi sosial, budaya, ekonomi, teknologi masing-masing komuniti. -Melalui audit sosial (sistematis, reguler, objektif dengan orientasi masa mendatang). Audit sosial merupakan perangkat untuk menilai suatu program yang sudah berjalan di masyarakat apakah program yang bersangkutan sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan yaitu peningkatan pola hidup komuniti lokal. -Observasi partisipasi atau partisipatori merupakan metode yang yang tepat untuk menggali dan mengumpulkan data mengenai kebutuhan (needs) anggota masyarakat dari sudut masyarakat itu sendiri. 5).Industri tidak lagi hanya mewujudkan citranya melalui kampanye atau public relation tetapi harus mampu menunjukkan akuntabilitasnya kepada kepentingan publik. Pengusahaan yang akuntabel akan memperhatikan CSR semaksimal mungkin dalam kerangka mewujudkan good corporate governance. Issu Johannesburg 2002, sektor industri ESDM:
  • 31. -Sumber daya yang tidak terbaharui. -Eliminasi dampak sosial negatif. -Kemandirian melalui kemitraan masyarakat lokal. Tujuan CD adalah empowerment. 6).UU Program Pembangunan Nasional No.25 Tahun 2000, khusus ESDM: -Prioritas kepada usaha yang mendukung CD. -Pembangunan daerah perwujudan Otda. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi berisikan kewajiban industri ekstraksi untuk: -Menerapkan CD. -Perlindungan komuniti lokal. -Kemitraan antar stakeholder. 7). Program CD: -Bukan peredam konflik. -Tidak menomorduakan komuniti lokal. -Bukan pajangan semata. Tetapi sebagai elemen utama dalam menjaga stabilitas usaha/investasi. 8).Kerangka berpikir untuk CD memakai pemahaman masyarakat dari sudut masyarakat itu sendiri dan dengan pendekatan yang holistik (menyeluruh). 9).CD adalah kegiatan pengembangan masyarakat/komuniti yang dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat gunamencapai kondisi sosial, ekonomi budaya dan kualitas kehidupan yang lebih baik. Hakekat CD: proses adaptasi sosial budaya, orientasi kepada kemandirian , strategi komuniti untuk kehidupan setelah kegiatan pertambangan selesai.10).Stakeholder adalah individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan (Ann, 1998; Worl Business Council for Sustainable Development, 2002). Kasus perusahaan jasa penunjang yang berkaitan dengan industri ESDM, salah satu programnya adalah: mendidik beberapa tenaga kerja lokal yang masih baru untuk dapat berperan dalam perusahaan di mana mereka bekerja. Menciptakan kemandirian dengan cara mengenalkan kepada anak didik ke daerah lain di Indonesia yang menggunakan teknologi serupa, sehingga usaha ini bertujuan menuju ke arah kemandirian dan usaha untuk meningkatkan etos kerja bagi anak didik. Tujuan lain dari pendidikan ini adalah selain menjadi izin lokal bagi perusahaan tersebut juga mengefisienkan biaya operasi dengan menggunakan sumber daya lokal.
  • 32. Kebudayaan adalah seperangkat nilai, aturan, pengetahuan dan norma yang dipunyai oleh manusia yang dipakai untuk memahami lingkungannya dan dipakai untuk mendorong terwujudnya tingkah laku (Suparlan, 2002).j. Penutup 1).Tanpa good corporate governance tidak mungkin tercipta CSR. Demokrasi menyangkut: *Kepedulian dalam kepentingan dan pemilikan publik. *Penciptaan struktur yang peduli terhadap pengambila keputusan, aspirasi dan akuntabilitas. Korporat tidak dapat berdiri sendiri dan sangat membutuhkan stakeholder dalam pengelolaan lingkungan yang ada, baik komuniti sekitar sebagai lingkungan sosial, juga sumber daya alam yang tak terbarukan. Sehingga korporat harus memperlakukan ke semua lingkungan tersebut secara seimbang dan berfungsi satu sama lain sebagai sebuah sistem. 2).Langkah pemerintah dalam sustainable development: *Pemberian aturan administtrasi dan prosedur monitoring dalam kaitannya dengan lingkungan dan persetujuan sosial. *Melakukan kegiatan praktis berkenaan dengan lingkungan dan pengkajian sosial. Jaminan terhadap masyarakat untuk tetap mempunyai akses. *Menjamin adanya monitoring dengan melalui jasa komuniti. *Menjamin keseimbangan dalam pembagian keuntungan di dalam fiskal dan kebijakan desentralisasi. *Menyiapkan jasa dalam penutupan tambang dan memonitor kagiatan penutupan tambang. 3).Langkah komuniti dalam sustainable development: *Belajar tentang tambang, menyiapkan usulan apabila diperlukan. *Mengorganisasikan anggota dan menciptakan konsensus. Membangun mekanisasi untuk memecahkan masalah perbedaan dan konflik. Membangun kepemimpinan dan kapasitas komuniti. Menghindari ketergantungan. Membangun infrastruktur, berpartisipasi dalam monitoring proyek. Membangun pendekatan regional dengan komuniti lain. *Persiapan menghadapi situasi penutupan proyek. Memonitor rehabilitasi tambang, membersihkan aset yang tidak berguna. Membangun jasa pasca konstruksi perusahaan. 4).Uraian ini bersifat adaptif terhadap kondisi sosial budaya masyarakat sehingga senantiasa mengalami pergeseran dan merupakan substansi yang dinamis.
  • 33. 4. Menjalankan program pengembangan wilayah: jangka pendek, menengah dan panjang, dalam rangka membantu Pemerintah. a. Menyiapkan program rencana penutupan tambang (SK MESDM No. 1211/1995): penutupan tambang, likuidasi aset perusahaan, rehabilitasi lahan pasca tambang, dll. b. Menjalankan program pengembangan fisik: sarana/prasarana daerah, tata ruang, lingkungan fisik. c. Menjalankan program pengembangan nonfisik: ekonomi sosial wilayah/daerah, modernisasi daerah, CD, menjalankan program pemerintah untuk kepentingan daerah dan nasional. Ilmu regional (pengembangan wilayah) dapat diberi batasan-batasan seperti berikut: a). Suatu studi tentang masalah atau sifat laku sosial, ekonomi, politik, dalam suatu dimensi ruang; b). Ilmu ekonomi yang diterapkan mengait dengan ilmu sosial-budaya, politik dan lingkungan dalam dimensi waktu dan ruang dalam upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi-sosial yang merata; c). Ilmu yang mempelajari tentang suatu wilayah dalam suatu sistem, yang mencakup hubungan ruang (ecosystem) dan manusia dengan segenap kegiatannya (social system), serta kaitannya dalam membentuk suatu kesatuan yang lebih luas guna pengembangannya termasuk kelestarian dari wilayah tersebut. Secara sederhana pengembangan regional (wilayah) dapat digambarkan sebagai proses pada Gambar II.B.4.1. Pengembangan regional dalam arti pembangunan ekonomi regional merupakan bagian dari masalah pemerataan (pembangunan) ekonomi.Dengan demikian sasaran pengembangan regional adalah untuk menciptakan keseimbangan kemajuan ekonomi antara daerah (atau wilayah) yang satu dengan yang lain. Dengan kata lain, pengembangan regional adalah untuk mencegah sejauh mungkin kesenjangan kemajuan ekonomi antardaerah. Dan pada kenyataannya, kesenjangan atau ketidakseimbangan ekonomi-sosial tersebut terdapat di dalam antardaerah di Indonesia. Pembangunan regional berkelanjutan terdiri dari kata-kata: pembangunan yang berarti suatu kegiatan yang menimbulkan perubahan dan pertumbuhan, regional yang berarti skala wilayah atau daerah, dan berkelanjutan yang berarti efisien*), terjadi pemerataan pembangunan dan hasil pembangunan serta berwawasan lingkungan. Pada hakekatnya, pembangunan regional berkelanjutan adalah kegiatan yang menciptakan perubahan dan pertumbuhan pada skala wilayah secara berkesinambungan dengan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, untuk mencapai tujuan. Pembangunan ialah mengadakan atau membuat atau mengatur sesuatu yang belum ada. Pengembangan adalah memajukan atau memperbaiki atau meningkatkan sesuatu yang sudah ada (Jayadinata, J.T, 1986). Wilayah (region) dalam pengertian geografi, merupakan kesatuan alam yaitu alam yang serba sama, atau homogen, atau seragam, dan kesatuan manusia, yaitu masyarakat serta kebudayaan yang serba sama yang mempnuyai ciri yang khas, sehingga wilayah tersebut dapat dibedakan dari wilayah yang lain. Wilayah geografi dapat
  • 34. mengandung wilayah geologi, wilayah tubuh tanah, wilayah vegetasi, wilayahbahasa, wilayah ekonomi, wilayah sejarah dan sebagainya. Ada dua macampengertian wilayah, yaitu pengertian internasional (dapat meliputi beberapa negarayang mempunyau kesatuan alam dan kesatuan manusia), dan pengertian nasional(merupakan sebagian dari negara tetapi bagian tersebut mempunyai kesatuan alamdan kesatuan manusia.Dalam hal ini misalnya dalam kaitannya dengan pemanfaatan bahan galian,kriteria penilaian aspek sosial-ekonomi dalam optimalisasipendayagunaan/pernanfaatan bahan galian industri dimaksudkan sebagai tolokukur kelulusan dan segi nonfisik bagi kelangsungan suatu usahapenambangan/pengolahan bahan galian tersebut dalam hubungannya denganprogram pengembangan wilayah di daerah. Kriteria nonfisik perlu dipadukandengan kriteria fisik. Kedua kriteria fisik dan nonfisik tersebut diperlukan dalampenilaian bagi suatu hasil atau suatu rencana hasil pendayagunaan/pemanfaatansumber daya alam dalam proses pengembangan regional (wilayah). Dalam hal inibahan galian industri merupakan bahan galian yang mempunyai penting dalampengembangan wilayah (regional).Beberapa kriteria penilaian aspek sosial-ekonomi dalam optimalisasipendayagunaan/pemanfaatan sumber daya mineral industri untuk menunjangusaha pemerataan, yaitu:(1) Mendukung peningkatan keterkaitan antarsektor di daerah dan keterkaitanekonomi antardaerah.Pengembangan sumber daya mineral di daerah diharapkan mampu menunjang danmerangsang pembangunan regional dalam hal meningkatkan keterkaitanantarsektor di daerah dan keterkaitan ekonomi antardaerah dengan menghasilkankomoditas-komoditas yang mempunyai nilai tambah setinggi-tingginya. (2) Mendukung pembangunan di daerah yang mencakup (a) Meningkatkan pembangunan daerah berpendapatan rendah atau daerah terbelakang. (b) Meningkatkan pemanfaatan setempat yang setinggi-tingginya di daerah antara lain dalam hal penciptaan kesempatan kerja setempat, peningkatan pendapatan per kepala, peningkatan kemampuan kewiraswastaan (keterampilan berusaha) dan produktivitas. (c) Menunjang usaha dalam memperkecil kesenjangan sosial-ekonomi antar daerah, di samping juga meningkatkan pembangunan daerah terpencil, antara lain penciptaan pola transmigrasi pertambangan ke daerah-daerah potensial sumber daya mineral di luar Jambal (Jawa-Madura-Bali). (d) Menunjang penciptaan dampak positif yang lain secara tidak langsung bagi pengembangan wilayah misalnya: i) Kemudahan keterdapatan dan pertukaran faktor-faktor masukan antar daerah untuk peningkatan usaha ekonomi antara lain: -tenaga kerja terampil yaitu para transmigrasi sebagai penambang secara alamiah di daerah asalnya. -modal dan teknologi yang dibawa oleh (dan) para transmigran penambang alami secara swakarsa. -informasi tentang adanya pasaran komoditas mineral di daerah setempat dan daerah lain. ii) Modernisasi daerah dalam hal ini:
  • 35. -penciptaan prasarana memudahkan komunikasi antardaerah; -keorganisasian usaha yang meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam pengelolaan usaha secara terorganisasi; -sikap mental dan cara hidup masyarakat setempat dalam usaha secara lebih maju.iii) Kemandirian daerah dalam hal swadaya usaha. Contohnya: suatu masyarakat daerah yang ingin membangun rumahnya dengan tembok maka mereka mampu membuat bata sendiri.3) Menunjang usaha pelestarian lingkungan nonfisik, antara lain bahwa dengan timbulnya kegiatan pertambangan di daerah turut mengembangkan tingkat sosial-ekonomi dengan turut meningkatkan kemantapan misalnya dalam segi pendidikan dan kesehatan dalam rangka pengembangan masyarakat di daerah. Dengan adanya usaha tambang di suatu daerah tidak diharapkan adanya pengaruh-pengaruh budaya negatif terhadap budaya masyarakat setempat, tetapi justru diharapkan menunjang kelestarian budaya setempat.4) Memenuhi penugasan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan misi strategis dalam rangka menunjang antara lain kestabilan politik. Adanya suatu kebijaksanaan pemerintah untuk membuka tambang di suatu daerah dengan tujuan antardaerah tersebut mulai berperan serta dalam pembangunan. Pada dasarnya, pedoman kriteria penilaian aspek sosial- ekonomi dalam pengembangan sumber daya mineral industri tersebut merupakan salah satu sarana penyaringan sekaligus pendukung optimalisasi pemanfaatan sumber daya mineral secara efisien dan rasional bagi pengembangan daerah melalui tata ruang kesepakatan.
  • 36. Gambar II.B.4.1 Proses Pengembangan Regional (Wilayah) Masukan Proses Pengalihan Keluaran Kriteria Penilaian Re - EvaluasiSumber Daya Alam Prasarana Prasarana dan Sarana- Terbarukan Sarana dan Tata Ruang- Tak Terbarukan Lingkungan Lingkungan Hidup (Fisik) (Mineral) FisikSumber Daya Manusia Pengembangan- Bekerja Regional Terpadu & Seimbang 1. Mendukung Keterkaitan Ekonomi- Belum Bekerja antarsektor di daerah dan Keterkaitan antardaerahSumber Daya Penunjang Misi: Pemerataan Sosial-Ekonomi 2. Mendukung Pembangunan diModal daerah:Kebijaksanaan - Pembangunan daerah berKelembagaan pendapatan rendah/terbelakangPrasarana Lain - Kemanfaatan setempat di daerah Antara lain: kesempatan kerja - Memperkecil kesenjangan sosial ekonomi antardaerah - Meningkatakan swadaya usaha dan kemajuan masyarakat. 3. Lingkungan Sosial Ekonomi 4. Memenuhi penugasan Pemerintah Pusat / Daera
  • 37. 5. Menjalankan kewajiban dan loyal terhadap pemerintah dengan baik: pemerintah tempat berusaha dan pemerintah asalnya. a.Membayar segenap kewajiban pajak dan kewajiban keuangan perusahaan pertambangan. 1). Iuran tetap (Dead rent):US$ 0.025 – 3 /ha. 2).Iuran produksi/eksploitasi (royalty). a). Konsentrat (Cu + Au) i. CR Cu = [(P x ACP) – SRFS]] x PCT. PCT → s.d US$ 0,9 → 1,5 → s.l.d. US$ 1,1 → 3,5 → US$ 0,9 – 1,1 → 1,5 + (ACP – 90)/10 ii. CR (Au/Ag) = 1% harga jual. (Royalti Cu:1,5% jika harga Cu di bawah US$ 0,90/lb 3,5% jika harga Cu di atas US$ 1,10/lb Jika harga antara US$ 0,90 s. /d US$ 1,1, rumusnya: % = 1,50 + (Harga Cu -90)/10.) b). Mineral i. US$ 0,001 – 0,15/kg (7 mineral a.l.: besi, air raksa). ii. US$0,10 – 50/ton (16 mineral: batu gamping, yodium). iii. 4% - 10% harga jual (4 mineral/batu berharga). 3.).PPH Badan a. 15%, PKP, s.l.k. Rp 10 juta. b. 25%, PKP, l.b. Rp 10 juta – s.l.k. Rp 50 juta. c. 30%, PKP, l.b. Rp 50 juta. 4). PPH karyawan pasal 21, 26 UU No. 7Tahun 1983). 5). PPH bunga, dividen, sewa, jasa (PPH 1984). 6). PPN (UU No. 8 Tahun 1970). 7). Bea materai (UU. No. 13 Tahun 1985). 8). Bea Masuk (UU No. 11 Tahun 1970). 9). PBB: a. Pra produksi = Iuran tetap. b. Periode produksi = Iuran Tetap + 0.5% x 20% dari penerimaan kotor. 10). Pungutan/Pajak Pemda. 11). Administrasi umum. 12). PHP kendaraan bermotor. 13.Pemenuhan kewajiban pajak. Simpulan tentang perpajakan di bidang pertambangan di dunia dapat dilihat pada Lampiran IV. Tentang tarif royalti di bidang mineral di Indonesia dapat dilihat pada Lampiran V. Contoh profil perpajakan pada suatu perusahaan PMA dalam hal ini PT Freeport Indonesia dapat dilihat pada Lampuiran VI. b. Mematuhi segenap peraturan yang ada. Acuan pola dasar kebijakan terkait /Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • 38. 1). Undang-Undang Dasar 1945: Pembukaan, pasal 33 ayat 3. -Pembukaan: Negara melindungi bangsa dan tumpah darah dalam kesejahteraan dan kecerdasan. Ps 33 ayat 3: Bumi dan air dimanfaatkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. 2). Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup,yang mencakup lingkungan fisik (kesatuan ruang dengan semua benda, daya,keadaan) dan lingkungan non fisik (mahluk hidup, termasuk manusia danperilakunya) yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraanmanusia serta mahluk hidup lain, perlu dikelola secara terpadu untuk melestarikanfungsi lingkungan hidup dalampelaksanaan pembangunan berkelanjutan. (GambarIII.2.1). 3). Undang-Undang No, 24 tahun1994 tentang penataan ruang: bahwapengelolaan sumber daya alam yang beranekaragam di daratan, di lautan dan diudara, perlu dilakukan secara terkordinasi dan terpadu dengan sumber dayamanusia dan sumber daya buatan dalam pola pembangunan yang berkelanjutandengan mengembangkan tata ruang dalam satu kesatuan tata lingkungan yangdinamis serta tetap memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuaidengan pembangunan berwawasan lingkungan, yang berdasarkan WawasanNusantara dan Ketahanan Nasional (Gambar II.B.5.1 sampai dengan II.B.5.2). 4).Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alamhayati dan ekosistemnya. Konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumberdaya alam tak terbarui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijak sana dansumber daya alam terbarui untuk menjamin ketersediaannya dengan tetapmemelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. 5). Kawasan lindung. Pengelolaan kawasan lindung adalah upaya penetapan, pelestarian danpengendalian pemanfaatan kawasan lindung. = Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya: kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air. = Kawasan perlindungan setempat: sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau, dan kawasan sekitar mata air. = Kawasan suaka alam dan cagar budaya: kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan sekitarnya, patani berhutan bakau, taman nasiona, taman hutan raya, taman wisata dan kawasan cagar budaya serta ilmu pengetahuan. = Kawasan rawan bencana alam: kawasan yang sering dan berpotensi mengalami bencana alam seperti letusan gunung api, gempa bumi, tanah longsor. 6). PP No. 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan (GambarIII.2.2).Amdal adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/ataukegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi prosespengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 7).Keputusan Meneg LH No.14/Men LH/3/1999 tentang pedoman umumpenyusunan analisis mengenai dampak lingkungan.Analisis dampak lingkungan (environmental impact analysis (assessment)) :analisis mengenai dampak lingkungan dari suatu proyek yang meliputi pekerjaan
  • 39. evaluasi dan pendugaan dampak proyek tersebut terhadap lingkungan dan kehidupan manusia. Analisis mengenai dampak lingkungan : sebagai hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup. 8). Keputusan Meneg LH No.17 tahun 2001 tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan. 9). PP No. 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengedalian pencemaran air. 10). Undang-Undang No. 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan, Bab X pasal 30: "Apabila selesai melakukan penambangan pada suatu tempat pekerjaan, pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan tanah sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan bahaya penyakit atau bahaya lainnya bagi masyarakat sekitarnya". 11). Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1969 tentang pelaksanaan ketentuan pokok pertambangan pasal 46 ayat 4: "Sebelum meninggalkan wilayah kuasa pertambangannya, baik karena pembatalan maupun karena hal yang lain, pemegang kuasa pertambangan harus terlebih dahulu melakukan usaha-usaha pengamanan terhadap benda-benda, maupun bangunan-bangunan, dan keadaan tanah sekitarnya, yang dapat membahayakan keadaan umum". 12). Perkembangan ligkungan hidup di dunia dapat dilihat pada Gambar II.b.5.3. 13). UU No. 32 dan 33 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.6.Menjalankan konsekuensi sebagai ”the servant of the community”. a. Komitmen terhadap CD dan pengembangan wilayah ke arah pembinaan capacity building kemandirian masa depan masyarakat lokal. b. Mampu menangkap aspirasi sosial dan politik bagi keharmonisan kehidupan bersama masyarakat (menjauhi kondisi “enclave”).7.Terakreditasi tentang kompetensi usahanya oleh Badan/Lembaga yang berwenang. a. Terhadap kepastian hasil eksplorasi. b. Kepastian pasar (a.l. kontrak demand, harga). c. Memperoleh sertifikat dan mengikuti ISO secara konsisten. (9000 – Baku mutu dan 14000-Manajemen lingkungan).8. Beberapa permasalahan penting yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. a. Beberapa paradox dalam pengembangan usaha pertambangan. 1).Sentralisasi dan desentralisasi. Revenue nasional masih bertumpu pada sektor pertambangan dan energi untuk membiayai beban biaya berskala nasional, di sisi lain daerah juga menuntut alokasi revenue dari sektor ini untuk kepentingan daerah sesuai peraturan perundangan otda. 2).Industri hulu dan industri hilir (Upaya peningkatan nilai tambah dan ekspor komoditi primer). Sektor PE sebagai sektor hulu sehingga menghasilkan komoditi primer, namun dituntut pula untuk meningkatkan nilai tambahnya dengan memasok komoditinya ke sektor hilir sebanyak mungkin untuk meningkatkan nilai tambahnya dengan sebanyak munkgin menghasilkan komoditi manufaktur ataupun jasa yang siap ekspor. 3).Padat teknologi dan padat karya (mass employment).
  • 40. Pada umumnya sektor PE memerlukan teknologi tinggi atau padat teknologi, namundi sisi lain juga dituntut untuk menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja di Indonesiayang menghadapi banyak pengangguran. Pengembangan pertambangan skala kecildan menengah harus dikembangkan pula untk menjawab masalah penyerapan tenagakerja tersebut.4).Masyarakat enclave (eksklusif) dan pengembangan masyarakat.Unit/sentra kegiatan PE pada umumnya berada di daerah terpencil, sertamertakeberadaannya sebagai industri padat kapital mampu menciptakan masyarakatenclave di tengah-tengah masyarakat tradisisonal. Hal ini perlu diatasi denganprogram pengembangan masyarakat agar dapat diciptakan harmonisasi kehidupankemasyarakatan seutuhnya dari dua sistem masyarakat tersebut.5).The sun set industry dan pengembangan investasi baru.Gejala dihadapinya industri pertambangan di Indonesia sebagai the sun set industry,dengan telah ditutupnya beberapa unit produksi pertambangan misalnya UnitPertambangan Emas Cikotok, pertambangan timah Singkep dan offshore timah di PBangka Belitung, Pertambangan bauksit di Bintan, Pertambangan pasir besi diCilacap, serta menjelang berakhirnya kegiatan pertambangan emas PT NewmontMinahasa Raya, dan KEM dll, di sisi lain diizinkannya usaha pertambangan diwilayah hutan lindung dengan Perpu No 1 tahun 2004 dalam rangka eksplorasi daneksploitasi baru.6).Pelestarian LH dan penambangan di wilayah hutan lindung.Pelestarian LH merupakan keharusan dan kepedulian nasional dalam pengembanganberbagai pengusahaan SDA, di sisi lain juga dizinkannya usaha pertambangan diwilayah hutan lindung guna meningkatkan investasi baru dalam ekonomi nasional.7).Meningkatkan GDP dan meningkatnya Gross National Pollution (internalisasibiaya LH).Jelas bahwa untk kemakmuran bangsa dan memecahkan masalah pengangguran perluditingkatkan GDP dengan tingkat pertumbuhan yang signifikan, namun di sisi laindengan internalisasi biaya pelestarian LH dalam bidang pengusahaan juga akanmenaikkan Gross National Pollution, namun sudah tentu jangan sampai mencapaiangka Gross Domestic Product. Di AS sebagai negara kaya, Gross National Pollutionini mencapai sekitar 70% dari Gross Domestic Product.8).Pajak tinggi dan pajak rendah (tax holiday).Perpajakan di Indonesia yang termasuk tinggi di dunia karena kebutuhan untukmenopang APBN terpaksa dilakukan, di sisi lain ada tuntutan usaha untuk menekanpajak dan pungutan semacamnya, kalau perlu dengan tax holiday, agar menarikinvestasi baru.Output nasional tergantung pada 3 faktor utama yaitu konsumsi, fiskal dan investasi.Output nasional tidak dapat terlalu lama bergantung pada konsumsi yang sementaraini berjalan, tetapi seharusnya pada investasi, sementara investasi masih terlalu lemahyang memerlukan dukungan iklim investasi yang segar antara lain dengan perbaikanpelunakan sistem fiskal. Rangkaian terpadu tersebut perlu ditangani secara kumulatifdan sinkron.
  • 41. b. Perkembangan era globalisasi. - 3 B’s to 2N’s. Pengabaian border of state, sectoral boundaries, and economic barriers menuju network of networks (multi jaringan). - Investasi bebas. Investasi mengalir ke wilayah yang paling sedikit atau kecil hambatan ekonomi dan nonekonominya. - Perdagangan bebas. Liberalisasi perdagangan dengan menekan hambatan tarif dan nontarif. - Lingkungan hidup. Pembangunan dan perdagangan berwawasan lingkungan - Haki Menentang cara/budaya bajakan yang amat merugikan perdagangan terutama jasa. - Demokratisasi Rakyat dan daerah mulai memegang peranan dalam pengurusan kendali pemerintahan dan ekonomi serta bidang kehidupan lainnya.c. Perkembangan abad 21: J. Naisbitt dan Aburdene. (Lihat Gambar II.B.8.1 ). Gambar II.B.8.1 Kecenderungan Dalam Era Globalisasi (Orientasi Pada Manusia Seutuhnya dan Masyarakat Seluruhnya)No Megatrend (J. Naisbitt) AburdeneA * Masyarakat informasi * Masyarakat informasi dan * Teknologi canggih jasa * Ekonomi global * Tenaga kerja terampil * Jangka panjang * Makin berperannya tenaga * Desentralisasi kerja wanita * Self help * Seni budaya, spriritual, * Network agama * Selatan * Workfare state * Demokrasi partisipatip * Biologi * Multi alternatip * Perusahaan dan SDM * Peran global bahasa Inggris * Peran Pasifik * Perdagangan bebas B Keterbukaan, kebebasan,
  • 42. tanggung jawab d. Agenda LH abad 21 (Bidang Pertambangan dan Energi). (Lihat Gambar II.B.8.2 .). Gambar II.B.8.2 Tinjauan Pelaksanaan Perlindungan Lingkungan dan Kesinambungan Sumber Daya Alam Dalam Sektor Pertambangan Umum - Dalam Rangka Agenda XXINo Kegiatan Subsektor Pertambangan Umum pelaksanaan1 Kegiatan perlindungan lingkungan dan SDA -UU No 11/1967,PP No. 32/1969,Kepmen PE No. 1211/1995 (Galang a.Peraturan rusmar), Kepmen PE No.1256/1996 (Susun Amdal), Kepmen PE 389/1995 (Susun UKL/UPL), Kepmen PE No 103/1994 (Pengawasan RKL/RPL), Kepmen No 01/P/1991 (Air raksa), Kepmen No. 2555/1993 (Pel Inspeksi Tambang), Kep DJPU No. 336/1996 (Jarek), Kep DJPU No 693/1996 (Domnis erosi), Kep DJPU 1245/1993 (Lakwas K3), Kep DJPU No b.Kebijakan 1247/1993 (Pengangkatan Lakins Tambang). c.Pemasyarakatan - Pemanfaatan SDA tambang secara hemat dan optimal demi kesejahteraan rakyat dan fungsi LH. d.Bimbingan dan -Dilaksanakan oleh para pelaku usaha/pemegangKP/KK/PKP2B/SIPD? pelatihan Tambang rakyat sd pasca pertambangan. e.Litbang -Domnis reklamasi bekas tambang,kendali erosi, kolam tailing; pelatihan pasa inspeksi tambang, pengelola lingkungan, pelaksana RKL/RPL. - Reklamasi bekas tambang, gas pembakaran briket bb, peruntukan lahan tambang, transformasi structural pasca tambang.2 Hasil yang telah -Meningkatnya lahan bekas tambang yang telah direklamasi, kesadaran dicapai lingkungan, kerjasama dengan Office of Surface mIning USA dalam pengelolaan dampak lingkungan.3 Tantangan, kendala dan peluang a.Tantangan -Tuntutan dan kepedulian masyarakat yang meningkat dan kritis; makin ketatnya persyaratan lingkungan internasional; banyaknya pertambangan b.Kendala skala kecil. -Kurangnya pengalaman aparat pemerintah dan perusahaan, kurang memadainya peraturan perundangan lingkungan; belum memadaunya c.Peluang performance standard kegiatan KL; persepsi tidak benar perusahaan akan pentingnya LH; terbatasnya dana. -Meningkatknay investor asing dengan pengalaman tentang LH; komitment kuat pemerintah dalam pertambangan berwawasan LH.4 Kebijakan dan -Pemnafaatn SD mineral dengan menjada kelestarian fungsi LH; sasaran perlindungan pembangunan dalam penyediaan bahan baku mineral, lapangan kerja, devisa, lingkungan pembangunan daerah terpadu. -Kordinasi, PETI, akrab lingkungan, fungsi lahan berganda; professional; lepas pantai, satndar, infrastruktur. -Peta tataguna hutan kesepakatan, tumpang tindih, PETI, lokasi WPR, reklamasi bekas tambang, peraturan perundangan.
  • 43. III. Kasus perusahaan: peranannya dalam manfaat nasional dan lokal. Manfaat finansial pengusahaan modal asing dibidang pertambangan umum telah dapat dirasakan baik pada tingkat nasional maupun regional atau lokal, walaupun masih harus ditingkatkan secara terus-menerus atas dasar rambu-rambu peraturan perundangan yang berlaku. 1. Partisipasi PTFI Bagi Pembangunan Nasional. Manfaat finansial PTFI terhadap pembangunan Indonesia 1992-2000 dapat dilihat pada Tabel III.1. Tabel III.1 Manfaat finansial PTFI terhadap pembangunan Indonesia (US$ juta) 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1992- % 2000Manfaatlangsung: 107 94 117 297 273 237 150 173 158 1.606Dividen 14 16 16 19 24 18 4 2 29 142Royalti 16 9 19 43 29 32 17 22 12 198Pajak peng- 34 18 10 162 125 120 87 118 72 747 hasilan badanPajak-pajak dan pungutan lainnya 43 50 72 73 94 67 42 31 46 518Manfaat tidaklangsung: 476 730 1.272 982 863 973 588 451 485 6.820Gaji & upah 20 26 38 90 82 98 45 68 45 512Pembelian 80 204 508 422 261 200 150 139 188 2.152 barang & jasa dalam negeri-Pembangun-an 8 15 20 22 23 33 27 29 27 203 daerah &donasi-Reinvestasi & 368 486 707 447 498 641 367 215 224 3.952 pengalihan -Jumlahkeseluruhan 582 824 1.389 1.279 1.136 1.209 739 624 643 8.426 Manfaat funansial PTFI terhadap pembangunan Irian Jaya 1992-2000 dapat dilihat pada Tabel III.2.
  • 44. Tabel III.2 Manfaat finansial PTFI terhadap pembangunan Irian Jaya (US$ juta) 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1992- % 1999Manfaat 14 9 18 36 27 28 16 20 167langsung:Royalti 12,45 7,54 15,45 34,22 23,43 25,26 13,37 17,48 149,19Iuran tetap/ 0,07 0,13 0,23 0,21 0,25 0,21 0,31 0,17 1,57 dead rent-PBB 1,17 1,35 1,71 1,63 2,43 2.07 1,64 1,62 13,62-Mineral ”C”dan air 0,10 0,10 0,10 0,10 0,50 0,50 0,40 0,42 2,22-Pajak kenda-raan - - 0,28 0,13 0,13 0,14 0,04 0,06 0,76-Pajak bangsa 0,01 0,10 0,10 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,06asingManfaat tidak 397 528 765 547 500 669 356 264 4.027langsung:Gaji & upah 18,26 23,60 35,30 80,25 72,13 89,53 39,64 62,89 421,60Pembelian 3,59 4,03 3,89 4,24 5,75 11,54 7,54 11,73 52.31 lokal-Pembangun- 7,60 14,57 19,21 22,04 23,38 32,00 25,45 34,82 179,07 an daerah &donasi-Reinvestasi 367,84 485,79 706,56 440,76 398,99 536,01 282,99 154,81 3.373,7 - 5Jumlah 411 537 783 584 527 697 371 284 4.194keseluruhan Sebagai contoh adalah PT Freeport Indonesia (PT Freeport Indonesia, 2000), setelah dimulainya kontrak baru selama kurun 1992-1999 manfaat finansial perusahaan tersebut terhadap pembangunan Indonesia adalah sekitar US$ 7,78 miliar, dan sebesar US$ 4,19 miliar bagi pembangunan Irian Jaya, serta sebesar US$ 160,26 juta bagi pengembangan wilayah dan masyarakat setempat. Juga diperkirakan manfaat finansial sebagai national gains bagi Indonesia dari PT Freeport Indonesia adalah sekitar 55% dari perolehannya. Data 1992-2000 menunjukkan bahwa partisipasi PT FIC dalam pembangunan nasional sebesar US$ 8,426 miliar terbagi sebagai manfaat langsung (dividen, royalti, pajak penghasilan badan, pajak-pajak dan pungutan lain) sebesar US$ 1,606 miliar dan manfaat tidak langsung (gaji dan upah, pembelian barang dan jasa dalam negeri, pembangunan daerah dan donasi, serta re-investasi dan pengalihan) sebesar US$6,820 miliar. 2.Manfaat finansial PT Newmont Nusa Tenggara. Sebagai contoh manfaat finansial sebagai national gains dari PT Newmont Nusa Tenggara secara berjumlah akan mencapai sekitar 55% dari seluruh perolehan (gross revenue) selama umur tambang sebesar US$ 15,5 miliar (Tabel III.3).
  • 45. ( Total projected mine life revenues, PT Newmont Nusa Tenggara, 1997) atau sebesar US$ 8,6 miliar. National gains tersebut sudah termasuk upah gajih pekerja/pegawai lokal/nasional perusahaan , pengembangan wilayah dan semacamnya sebagai retained benefit nasional. Dari national gains tersebut 11% jatuh ke tangan pemerintah. Tabel III.3 Batu Hijau life of Mine Revenues and Costs Value Indonesia (US$ Billion) Component %Total Projected Mine Life Revenues 15.5Less : Total Capital Expenditures – Construction 1.9 40 - During operations 0.6 40 - Total projected interest payments 0.5 - Total payroll mine life ($23 million/year) 0.5 100 - Total training mine life ($ 8 million/year) 0.2 100 - Total materials expenditure mine life ($ 220 million/year) 4.4 100 - Total off-site treatment charges 3.2 14 - Total taxes/Royalties mine life ($1.8 billion) 1.8 100 - Reclamation expenditures 0.1 100 Total projected expenditures 13.2Net revenue available for dividends (80% Foreign, 20% Indonesian) and 2.3Miscellaneous expenditures - Total Indonesian expenditures – Capital 1.0 - Total payroll mine life 0.5 - Total training mine life 0.2 - Total materials expenditures 4.4 - Total taxes and royalties 1.8 - Total reclamation 0.1 - Total dividends – Indonesian shareholders 0.6 Total Indonesian expenditures 8.6 = 55.48% Total 15.5 IndonesiaKontribusi finansial dapat dibagi menjadi secara langsung dan secara tidak langsung.- Secara langsung melipu 13 jenis pajak yang dibayar perusahaan sesuai dengan pasal 13 Kontrak Karya.- Secara tidak langsung: = Upah dan tunjangan kesejahteraan karyawan nasional. = Pembelian barang dalam negeri. = Pembangunan fasilitas infratsruktur. = Pembangunan/kontribusi wilayah setempat. = Potensi penanaman modal kembali/ulang.3. PKP2B.Manfaat finansial PKP2B terdiri dari pajak langsung, pajak tak langsung, danpendapatan negara bukan pajak.Pajak langsung mencakup PPH pasal-pasal 21, 22, 23, 25, 26, dan 29, PDBR, PBB(lumpsum).
  • 46. Pajak tidak langsung meliput PPnBM, PPN dan bea meterai.Pendapatan negara bukan pajak termasuk dividen, bea cukai, dead rent atau iuran tetap,royalti, BBN SWP 30 (lumpsum), dan kontribusi pada Pemda.Dalam hal national gains dari PKP2B sudah barang tentu termasuk upah gajihpekerja/pegawai lokal/nasional dan program pengembangan wilayah yang dikeluarkanoleh perusahaan. Namun belum semua perusahaan PKP2B melaksanakan programpengembangan wilayah dalam arti yang luas.National gains dari PKP2B berkisar sekitar 69% pada generasi III-PKP2B dan 53% padaGenerasi I-PKP2B atau rata-rata sekitar 60% yang lebih tinggi daripada national gainspada KK (sebesar 5%) (Soelistijo, U.W., 2008 dan Soelistijo, U.W. , et al, 2003).IV. Penutup.1. Pada akhirnya indikator keberhasilan dalam usaha pertambangan baik dalammanajemen keuangan maupun manajemen usaha di tandai oleh kemampuan internaldalam hal diperoleh least cost dan keuntungan optimal serta kemampuan eksternal dalamhal manfaat optimal bagi negara di mana perusahaan beroperasi antara lain dalam bentukpembayaran pajak secara akuntabel serta manfaat optimal secara regional termasukpengembangan masyarakat setempat sebagai corporate social responsibility.2. Sebagai contoh dalam COW maka manfaat finansial skala nasional diperoleh sebesar55 % dari revenue perusahaan COW dan sebesar 60% dari revenue prusahaan PKP2Bbagi negara Indonesia. Manfaat sosial neto dari beberapa perusahaan COW dan BUMNdiperoleh sebesar antara 1 -23% dari revenue mereka bagi masyarakat setempat sebagaiupaya partisipasi mereka dalam rangka pengembangan wilayah termasuk lingkungan.Besaran tersebut perlu diupayakan peningkatannya pada masa mendatang.
  • 47. PustakaIfe, J, 1995, Community Development: Creating Community Alternatives – Vision, Analysis and Practice,Longman.…….,1994, “Konsep model simulasi dalam perhitungan bagi hasil KKS/PKP2B.”…….,1994, Laporan Tahunan 1993/Annual Report 1993,” P.T. International Nickel Indonesia.”Lazard Freres et Cie, Lehan Brothers, Ltd., S.G. Warburg & Co, 1995, “The Republic of Indonesia: Recent Developments In the Economy.”McArdle, J, cs, 1993, Resource Manual for Facilitators in Community Development, Employ Publishing Group.Naisbitt, J., Aburdene, P.,1990,” Megatrends 2000: Ten New Directions for The 1990’s” , Avon Books, New York 10016.Otto, J.M., Byrne, P., Cordes, J., Stermole, J, Stevens,N., 1997,”Global Mining Taxation Comparative Study,”Institute for Global Resources Policy and Management, Colorado School of Mines, Golden, Colorado USA 80401.………., 2004, Pedoman Pengembangan Masyarakat Di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, Indonesia Center for Sustainable Development (editor), Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral RI, dan, Forum Komunikasi Pengembangan Masyarakat Di Industri Energi dan Sumber Daya Mineral.PricewaterhouseCoopers,2000, “Indonesian Mining Industry Survey 2000.”Soelistijo, UW, 2008, Kondisi Mutakhir Penanaman Modal Asing Bidang Pertambangan Umum di Indonesia,” Seminar Interen UNISBA, Bandung.Soelistijo, UW, dkk, 2003, Ekonomi Regional dan Model Penerapannya: Pengembangan Sumber Daya Mineral dan Energi Dalam Rangka Otonomi Daerah di Indonesia,Puslitbang tekMIRA, Balitbang ESDM, departemen ESDM.
  • 48. Lampiran I. Perkembangan Kontrak Karya di Indonesia, 1967-1997 No Substansi penting Gen. I Gen. II Gen.III (1976- Gen.IV(1985- Gen.V (1986- Gen.VI (1996- Gen.VII (1998) KK (1967-1968) (1968-1976) 1985) 1986) 1996) 1997) 1. Pajak pendapatan perusahaan Tahun1-3:bebas -Tahun 1-10:35% Tahun 1-10:35% Y<Rp 10 juta:5% = IV Y< Rp 25 juta:10% =VI -Tahun 11 dst:42% Tahun 11dst :45% Y=Rp 10-50 juta:25% Y=Rp25-50 juta:15% Tahun4-10: 35% Tahun11dst: Y>Rp 50 juta :35% Y>Rp50 juta:35% 41,75% (perpajakan progresif) 2. Bebas pajak (Tax holiday) 3 tahun Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 3. Land rent & royalty Tidak ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 4. Levies/pajak impor Tidak ada Tidak ada Hanya dalam 10 tahun Ada (= Gen III) Ada Ada Ada 5. Perusahaan terdaftar di Tidak ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Indonesia 6. Divestasi Tidak ada Maksimum 45% 5-51% 5-51% Mengacu PP Mengacu PP No Mengacu PP No 20/1994 (Boleh joint venture) No20/1994 20/1994 7. Witholding tax & witholding Tidak ada Tidak ada Ada Ada Ada Ada Ada profit tax 8. Transfer pricing Tidak ada Tidak ada Ada (PP No 21/1976) Ada Ada Ada Ada 9 Depresiasi/Amortisasi Maksimum 12,5% =Generasi I Maksimum 12,5% Dipercepat:gol.I Dipercepat: gol.I Dipercepat (PP Dipercepat (PP Tidak ada 50%;gol.II 25%;Gol III 50%;gol.II 25%; No.34/1994) No.34/1994) amortisasi tahun 10%;gol.IV 5% gol.III 12,5% ke 1-3 10. Lain-lain/Nilai tambah - +Pembangunan smelter - Frontier development 11. Jumlah KK 1 (PT FIC) 16 KK 13KK 95 KK 7 KK 65 KK 38 KKSumber: - Buku Tahunan Pertambangan dan Energi Indonesia 1998 - Direktotal Jenderal Pertambangan Umum, 1998Keterangan: - Kontrak Karya terakhir dilakukan pemerintah pada tanggal 19 Februari 1998 yaitu KK Generasi VII. Ketentuan perpajakan Generasi VII berdasarkan UU Pajak tahun 1994. - Sampai akhir tahun 1998 masih terdapat 96 aplikasi Generasi VII yang dimaksudkan sebagai Generasi VIII, namun tidak diproses lagi
  • 49. LAMPIRAN II LAMPIRAN I KONTRAK KERJASAMA VS KONTRAK KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA PERJANJIAN KERJASAMA PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN KONTRAK KERJASAMA PENGUSAHAAN PERTAMB. PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B) BATUBARA (PKP2B) Generasi IIIVARIABEL (1996 – sekarang) Generasi I Generasi II (1981 – 1993) (1993 – 1996)1.Dasar Hukum -UU No. 11/1967 -UU No. 11/1967 -UU No. 11/19672.Status KP -PP No. 32/1969 -PP No. 32/1969 -PP No. 32/19693.Manajeman Operasi -PP No. 27/1980 -PP No. 27/1980 -PP No.27/19804.Prinsipal -Keppres No. 49/1981 -Keppres No. 21/1993 -Keppres No. 75/19965.Bagi Hasil Atas nama PN Tambang Batubara/PTBA. Atas nama PTBA Tidak diberlakukan KP, melainkan menjadi6.Sarana dan Prasarana Di tangan negara. Di tangan negara satu paket wilayah kontrak.7.Pajak Perusahaan PN Tambang Batubara/PTBA PTBA Di tangan kontraktor (diawasi pemerintah)8.Divestasi Natura Natura Pemerintah9.Indonesianisasi (sekurang-kurangnya 13,5% dari produksi). (sekurang-kurangnya 13,5% dari produksi). Tunai10.Pungutan Daerah Milik Negara. Milik Kontraktor. (13,5% dari hasil produksi).11.Initial Cost 10 tahun : 35% Sesuai ketentuan yang berlaku. Milik Kontraktor.12.Advance Payment Seterusnya : 45 % Tidak diberlakukan karena PMDN Sesuai ketentuan yang berlaku (30% untuk13.Daerah kontrak Bagi Kontraktor Asing, harus menjual Tidak berlaku karena PMDN laba/penghasilan kena pajak lebih dari 5014.Pengeluaran minimum sahamnya kepada pihak Indonesia th.kelima Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan juta).-Penyelidikan umum minimal 15%, th.keenam minimal 8%, dibayarkan langsung oleh Kontraktor kepada Boleh 100 % dimiliki oleh pihak asing-Eksplorasi th.ketujuh s.d. th. Kesepuluh a minimal 7% Pemda mengacu pada PP No. 20/199515. Daerah penambangan sehingga pada th.kesebelas harus sudah Ditetapkan Rp 100 juta sebagai konvensasi Berdasarkan hukum dan perundang-undangan dijual kepada peserta. data. yang berlaku dari waktu ke waktu. Bagi PMA dijadwalkan secara bertahap Harus dibayar untuk pelayanan dan Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan tenaga Indonesia harus terserap. pengurusan kepentingan Kontraktor. dibayarkan langsung oleh kontraktor kepada Selain ditetapkan oleh Pusat Kontraktor harus 100.000 ha Pemda. membayar juga “lumpsum” sebesar US$ Rp 5.000/ha Tidak dipungut. 100.000 per tahun untuk berbagai pungutan Rp30.000/ha Tidak membayar. daerah. 25% 100.000 ha Ditetapkan Rp. 100 juta sebagai konvensional US$ 3,00/ha data. US$ 10,00/ha Harus dibayar untuk pelayanan dan 20.000-25.000 ha pengurusan kepentingan Kontraktor. Tanpa batas US$ 1,20/ha US$ 5,00/ha 25% 8 PMA 78 PMDNJumlah kontraktor 18 PMDN 2 PMDN 9 PMAPerolehan nasional + 48,5 – 58,5 % 100 % + 67 – 71 %
  • 50. LAMPIRAN IIILAMPIRAN IIMATRIK PERBEDAAN KP, KK DAN PKP2B Kontrak Karya (KK)No Uraian Kuasa Pertambangan (KP) PKP2B Generasi III Keterangan Generasi VII Dasar Hukum 1.UU No. 11 Tahun 1967 1.UU No. 11 Tahun 1967 1.UU No. 11 Tahun 1967 2.PP No. 32 Tahun 1969 2.UU N0. 32 Tahun 1969 2.PP No. 32 Tahun 1969 3.Kep. DJPU No. 149.K/20. 3.UU No. 1 Tahun 1967 3.Keppres No. 75 Tahun 1996 01/DDJP/1998 tanggal 18 Juni 1998 4.Kep.DJPU No. 4.Kep. DJPU 150.K/20.01/DDJP/1998 tanggal 18 No.151.K/20.01/DDJP/1998 tanggal 18 Juni 1998 Juni 1998 Luas Wilayah 1.Penyelidikan Umum maksimum 25.000 Ha. 1.Penyelidikan Umum maksimum 1.Penyelidikan Umum maksimum *) ada perluasan 2.Eksplorasi maksimum 10.000 Ha 250.000 Ha 100.000 Ha. **) tidak ada perluasan 3.Eksploitasi maksimum 5.000 Ha 2.Eksplorasi maksimum 50% dari 2.Ekplorasi maksimum 50.000 Ha. **) luas wilayah semula 3.Produksi maksimum 20.000 Ha. (pasal 21(1) PP No. 32/1969) 3.Produksi 25% dari luas *) 4.Wilayah semula (pasal 4 (4) PKP2B) *) (pasal 4 (2) KK) Pemrosesan dan pengesahan Ditandatangani oleh DJPU • DJPU MPE 1.Dalam rangka PMDN (Kep. MPE No. 678.K/20/MPE/1998 tanggal 1 • Dikonsultasikan ke DPR + BKPM • DJPU MPE Juni 1998) • Dimintakan persetujuan Presiden • Dikonsultasikan keBKPM • Ditandatangani MPE (atas nama • Ditandatangani MPE (atas nama Pemerintah) Pemerintah) 1.Dalam rangka PMA •DJPU MPE •Dikonsultasikan ke DPR + BKPM •Dimintakan persetujuan Presiden •Ditandatangani MPE (atas nama Pemerintah) Unit Teknis Pelaksanaan Direktorat Teknik Pertambangan Umum Direktorat Pembinaan Pengusahaan Direktorat Batubara Pertambangan
  • 51. No Uraian Kuasa Pertambangan (KP) Kontrak Karya (KK) PKP2B Generasi III Keterangan Generasi VII Kegiatan Perusahaan Sebelum Dengan Surat Keterangan Izin Peninjauan Dengan Surat Keterangan Izin Dengan Surat Izin Penyelidikan Izinnya Disahkan (SKIP) : Peninjauan (SIIP): Pendahuluan (SIPP) • Jangka waktu 1 bulan • Jangka waktu 1 tahun • Jangka waktu 1 tahun (SE MPE No. 6126.3081/10/SJH/1985 tanggal • Dikenakan Iuran Tetap • Dikenakan Iuran Tetap 16 Nopember 1985 (Kep.MPE (Kep.MPE No.2202.K/201/MPE/1994 No.2202.K/201/MPE/1994 tanggal 18 Nopember 1994 jo tanggal jo Kep. DJPU Kep.DJPU No. 75.K/201/DDJP/1995 No.75.K/201/DDJP/1995 tanggal 24 Februari 1995) tanggal 24 Februari 1995) Tahapan dan Jangka Waktu 1.Penyelidikan Umum 1 tahun dan dapat 1.Penyelidikan Umum 1 tahun 1.Penyelidikan Umum 1 tahun dan Untuk KK dan PKP2B apabila Kegiatan diperpanjang 1 tahun (pasal 8 PP No.32/1969) dan dapat diperpanjang 1 tahun dapat diperpanjang 1 tahun (pasal 5 SIPP diperpanjang dan 2.Eksplorasi 3 tahun dan dapat diperpanjang (pasal 5 (1) KK) (1) PKP2B) dilaksanakan selama 2 tahun 2x1 tahun + 3 tahun (pasal 9 PP No.32/1969) 2.Eksplorasi 3 tahun dan dapat 2.Eksplorasi 3 tahun dan dapat maka jangka waktu Penyelidikan 3.Eksploitasi 30 tahun dapat diperpanjang 2x10 diperpanjang 2x1 tahun (pasal diperpanjang 2x1 tahun (pasal 6 (4) Umum tidak ada dan langsung ke tahun (pasal 10 PP No.32/1969) 6 (4) KK) PKP2B) tahap Eksplorasi. 3.Studi kelayakan 1 tahun dan 3.Kajian kelayakan 1 tahun dan dapat dapat diperpanjang 1 tahun diperpanjang 1 tahun (pasal 8 (2) (pasal 8 (2) KK) PKP2B) 4.Masa konstruksi 1 tahun 4.Masa konstruksi 1 tahun (pasal 9 (pasal 9 KK) PKP2B) 5.Produksi 30 tahun dapat 5.Produksi 30 tahun dapat diperpanjang 20 tahun (pasal diperpanjang 20 tahun (pasal 10 (2) 10 (2) KK) PKP2B) Iuran dan Pajak yang dipungut 1.Iuran Tetap 1.Iuran Tetap 1.Iuran Tetap 2.Royalty 2.Iuran Eksploitasi/Produksi 2.Iuran Eksploitasi/Produksi (royalty) 3.PBB 3.Pajak Penghasilan Badan 3.Pajak Penghasilan Badan 4.Pajak Penghasilan Karyawan 4.Pajak Penghasilan Karyawan 5.Pajak Penghasilan Pasal 5.Pajak Penghasilan Pasal 23/26 23/26 6.PPN 6.PPN 7.Bea Materai atas dokumen 7.Bea Materai atas dokumen 8.Bea Masuk 8.Bea Masuk 9.PBB 9.PBB 10.Bea Balik Nama 10.Bea Balik Nama 11.Pungutan-pungutan lainnya (pasal 11.Pungutan-pungutan lainnya 14 PKP2B) (pasal 13 KK)
  • 52. Lampiran IV. Simpulan Tentang Perpajakan Country Corporate Royalty VA on Typical Typical Dividend Interest Foreign Government Other Income tax imported import export duty withholding withholding ownership equity significant equipment duty tax tax restrictions requirement taxes1.Argentina 33% yes 21%** 14%** none none 13.2% none none yes2. Bolivia 25%+surtax yes 13%** 5% none 12.5% 12.5% none none yes3. Brazil 15% yes Max 18% none none none 15% none none yes4. Canada 31.97% none 7% 0% none 25%/15% 25%/15-5% none none yes5.Chile 35/42% yes 18%** deferred none 35% 35% none none6.China 33% yes 13% gold 22% none none 20% none none yes exempt7.Ethiopia 35% yes none none none 10% none none none yes8.Ghana 35% yes none none none none none none yes yes9.Greenland 35% none none none none 35% none none none none10.India 35/48% yes none 20%** none 20% 20% none none11.Indonesia 30% yes 10%** 20%** none 7.5/15% 20% none none yes12.Ivory Coast 35% yes 10%** 5%** 18%** 12/18%** 18% unknown unknown13.Kazakstan 30% Yes** 20% Yes none 15% 15% none none yes14.Mexico 34% none 15% 10%** none 34% 15%** none none15.Namibia 25% + none none yes none 0% non- none none none none sliding resident16.PNG 35% yes none 11%** none 17% none none 30%17.Peru 30% none 18% 12% none 1% none none yes yes18.Philippines 35% yes 0%/10% 3%** none 15% 15% none none yes19.South Africa 35% none 14% 1% none 12.5% none none none yes20.Sweden 28% yes 0/25% 9% none none none none none none21.Tanzania 35% yes deferred 5/40% 2% 20% 15% unknown none none22.USA progressive none none varies none 0-15%/30% 0-15%/30% none none yes:ArizonaNevada23.Uzbekistan 16/36% yes yes exempt Gold:20% 10% 20% yes yes yes24.West 36% yes yes yes yes yes yes none none yesAustralia*conditions or limitations apply. **cedits,refunds, exmptions and other means to reduce liability may be available.
  • 53. Lampiran V. Daftar Tarif Royalti Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertambangan dan Energi Di Bidang pertambangan UmumNo Jenis mineral/Bahan Galian Tingkat Kualitas Tarif (%) Dasar Perhitungan (Kalori – kkal/kg))1. Air raksa ... 3,75 Logam2. Antimonit ... 4,50 Logam3. Bauksit ... 3,75 Bijih4. Barit ... 3,25 ...5. Batuan aspal ... 3,75 ....6. Batubara (open pit0 <5100 3,00 ... 5100-6000 5,00 ... >6100 7,00 ...7. Batubara (underground) <5100 2,00 ... 5100-6000 4,00 ... >6100 6,00 ... 8. Belerang ... 3,50 Konsentrat 9. Bijih nikel (Garnieritik) ... 5,00 Logam10. Bijih nikel (Limonitik) ... 4,00 Logam11. Bismut ... 4,50 Logam12. Besi magnetik/hematit ... 3,00 Logam13. Emas ... 3,75 Logam14. Gambut ... 3,00 ...15. a. Granit blok ... 4,00 ... b. Granit bubuk/pecah ... 3,00 ....16. Ilmenit ... 2,50 Logam17. Intan ... 6,50 Karat18. Kobal ... 5,00 Logam19. Kristal kuarsa ... 3,75 ...20. Kromit ... 3,50 Konsentrat21. Mangaan ... 3,25 Bijih22. Molibdenit ... 4,50 Logam23. Monasit ... 4,50 Konsentrat24. Pasir besi ... 3,75 Konsentrat25. Pasir urug (lepas pantai) ... 3,75 ...26. Perak ... 3,25 Logam27. Pirit ... 2,50 Konsentrat28. Platina ... 3,75 Logam29. Rutile ... 4,50 Konsentrat30. Seng ... 3,00 Logam31. Tembaga ... 4,00 Logam32. Timah ... 3,00 Logam33. Timbal ... 3,00 Logam34. Titan ... 3,50 Logam35. Vanadium ... 4,50 Logam36. Wolfram ... 4,50 Logam37. Xenotim ... 4,50 Konsentrat38. Yodium ... 3,75 ...39. Zircon ... 4,50 Konsentrat
  • 54. Lampiran VI. Perpajakan dan Pungutan Lainnya PT Freeport Indonesia Co.No Uraian Generasi I Generasi V 1 Pajak Badan Modifikasi KK 28-12-1974 Maksimum 35%, UU No. 7 1/07/1974 s/d 30/06/1976 sebesar 30% Tahun 1983 1/07/1976 s/d 30/06/1989 sebesar 53% 1/07/1983 s/d sekarang sebesar 42%2 Pajak penghasilan Implementation Agreement tgl 25-11- PPh 21, keryawan (PPh 21) 1989 UU No. 7 Tahun 19833 Royalty Implementation Agreement tgl 25-11- 1,5% jika harga Cu di bawah 1989 US$ 0,90/lb -. 1,5 % dari net sales apabila harga Cu 3,5% jika harga Cu di atas US$ berada di bawah US$ 0.90/lb, 2,5% 1,10/lb dari net sales apabila harga berada di Jika harga antara US$ 0,90 s. atas harga US$ 0,90/lb sampai batas /d US$ 1,1, rumusnya: harga US$ 1,25/lb. % = 1,50 + (Harga Cu -90)/10. -. 3,5% dari net sales apabila harga Cu Au 1% dari harga jual. di atas US$ 1,25/lb. Ag 1% dari harga jual. -. Sedangkan Au dan Ag 1%, dasar pernyataan dari harga rata-rata dalam kuartal dengan berpedoman pada ”Metal Weeks”.4. Landrent US$ 2/Ha US$ 1,50 – 3/Ha5. Depresiasi Maksimum 12,5% Golongan 1 & 2 Pasal 11 UU No. 7 Tahun 1983. Gol 3 & bangunan 12,5%.6. Amortisasi Maksimum 12,5% 25%7. DER (Debt to Equity - 5:1 Investasi s/d US$ 200 juta. Ratio) 8:1 Investasi lebih dari US$ 200 juta.8. Withholding Tax on - 20%, UU No. 7 Tahun 19783 Dividend, Interest, (non resident). and Royalty 15%, UU No. 7 Tahun 1983 (resident).9. PBB - Landrent + (0,5% x 20% dari penerimaan kotor)10. Bea meterai - Sesuai UU No. 13 Tahun 199511. Bea masuk - Sesuai ketentuan yang berlaku12. PPN - Sesuai UU No. 8 Tahun 198313. Pungutan, Pajak dan - Dapat dikenakan setelah Bea-bea yang disetujui oleh Pemerintah Pusat dikenakan oleh Pemda14. Pajak Pengalihan - Sesuai ketentuan yang berlaku kepemilikan umum kendaraan bermotor dan kapal
  • 55. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Indikator Keberhasilan Manajemen Usaha Pertambangan Oleh Dr.Ir.Ukar W. Soelistijo, M.Sc, APUI. PendahuluanIndikator keberhasilan perusahaan pertambangan (Acredited Mining Enterprise)menyangkut indikator keberhasilan manajemen keuangan dan indikator keberhasilanmanajemen usaha pertambangan.Indikator manajemen keuangan dapat mencakup perihal berikut:1. Sebagai perusahaan yang berkarakter good governance dan clean management, dengan dukungan sistem manajemen keuangan yang sistemis/professional, akuntabel , transparan/auditable.2. Sistem penggalangan dana.a. Debt equity.b. Pengembalian hutang.c. Diversifikasi usaha.d. Pengembangan jasa.3. Sistem pembukuan keuangan.4. Sistem audit.Indikator keberhasilan manajemen usaha pertambagan dapat meliputi dari kegiatan hulu(manajemen cadangan), manajemen kegiatan produksi, sampai dengan kegiatan hilir(manajemen pasar).Dalam porsi ini hanya akan dibahas tentang pokok-pokok indikator manajemen usahapertambangan.II. Indikator Manajemen Keuangan1. Sebagai perusahaan yang berkarakter good governance dan clean management, dengan dukungan sistem manajemen keuangan yang sistemis/professional, akuntabel , transparan/auditable. a. Sistemis. Sistem keuangan suatu perusahaan perlu mampu menggambarkan suatu interaksi antara substansi engineering – ekonomi – dan akuntansi. Dari segi substansi engineering, memang keuangan timbul setelah adanya telaahan engineering apa yang disebut cash in (revenue) dan cash out (biaya operasional) yang terdiri dari fixed cost dan variable cost serta biaya commissioning atau biaya operasi awal sewaktu perusahaan belum menghasilkan revenue atau produksi. Dari segi ekonomi, memang perusahaan perlu melihat prospek ke depan dalam upaya menghasilkan keuntungan finansial dalam hal ini harga kapital (ROR) harus jauh lebih besar daripada biaya kapital, agar usaha dapat berkelanjutan. Dari segi akuntansi, memang keuangan perusahaan harus mampu menunjukkan balance sheet aktiva dan pasiva secara rinci
  • 56. dari waktu ke waktu secara jelas. Dari mana uang dihasilkan dan ke mana uang dikeluarkan. b. Akuntabel. Keuangan perusahaan perlu selalu dapat dipertanggung jawabkan oleh manajemen kepada pemegang saham darri perputaran uang serta keharusan memperoleh keuntungan untuk keberlanjutan perusahaan secara jangka pendek, menengah dan panjang. c. Transparan/auditable. Last but not least keuangan perusahaan harus transparan bagi stakeholder, selalu siap diaudit oleh akuntan independen dan oleh sistem pengawasan intern.2. Sistem penggalangan dana. a. Debt equity. Sumber dana perusahaan dapat sepenuhnya dari dalam (equity) ataupun dari luar (hutang) dan dari dalam ataupun dari luar sama sekali. Suatu kelaziman bahwa biasanya sumber dana merupakan gabungan sumber dari dalam dan dari luar, sehubungan dengan mengatasi resiko usaha. Suatu kebiasaan bahwa modal sendiri perlu di bagi dalam beberapa bidang usaha. Kalau suatu bidang usaha merugi dapat diimbangi oleh bidang-bidang usaha yang lain yang untung. b. Pengembalian hutang. Sharing usaha melalui hutang diperlukan kecermatan dalam sistem dan mekanisme pengembalian hutang. c. Diversifikasi usaha. Diversifikasi usaha dapat secara vertikal dari hulu ke hilir sehubungan peningkatan nilai tambah suatu komoditi atau secara horizontal atau pengembangan dari komoditi yang satu ke komoditi yang lain atau multi komoditi. Hal ini perlu dilakukan untuk menembus pasar atau kompartemen pasar sesuai dengan kebutuhan pasar atau konsumen. d. Pengembangan jasa. Di samping komoditi, suatu usaha dapat juga di bidang jasa. Justru jasa ini mempunyai lingkup pasar yang lebih luas dari hulu ke hilir.3. Sistem pembukuan keuangan. Pembukuan keuangan merupakan catatan sistematis keuangan perusahaan untuk keperluan manajemen dan untuk keperluan audit.4. Sistem audit. Sistem audit dapat dilakukan oleh intern perusahaan dan oleh tim akuntansi independenIII. Indikator Manajemen usaha.A. Kronologis investasi pertambangan di Indonesia (UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing ; Generasi I sampai dengan Generasi VII).B. Indikator manajemen usaha. 2. Mempunyai maksimum cash flow (depresiasi dan untung). a. Pengertian cash flow dapat dilihat pada Gambar 2.1. b. Depresiasi bagi jaminan keberlanjutan usahanya sepanjang masa (sustainable enterprising), tidak sekedar hanya mengutamakan variable cost untuk memperoleh keuntungan yang marginal dengan mengabaikan fixed cost, yang
  • 57. didalamnya terdapat depresiasi (lihat Gambar 2.2 Kondisi Perusahaan Beroperasi Terus Pada Total Average Cost). Kalau manajemen perusahaan kurang efisien, maka sering hanya memperoleh keuntungan yang marginal. Kalau manajemen cukup efisien dan dapat menguasai pasar, maka akan memperoleh keuntungan yang maskimal dan telah memperhitungkan fixed cost. Selanjutnya depreisasi capital dapat dialokasikan secara efektif, di samping untung yang optimal. Pada gilirannya perusahaan dijamin memperoleh gains dalam cash flow yang positif dan perusahaan adalah perusahaan yang sehat dan wajar. c. Untung (profit) yang mampu dialokasikan baik untuk retained earnings maupun reinvestasi (lihat Gambar 2.3 Proses Penyediaan Komoditi Mineral).4. Mempunyai maksimum net social gains (NSG) – manfaat sosial neto. a). NSG = Revenue – Cost ± Net external effects (NEE) Pada hakekatnya terdapat beberapa model yang selalu berkembang sesuai dengan berkernbangnya waktu dan peubah-peubahnya, untuk mencapai optimalisasi dan ketelitiannya. Didefinisikan NSG dari suatu kegiatan ekspor sebagai nilai total dari komoditas- komoditas minus nilai dari komoditas intermedier dan faktor sebagai input plus “net external effects” (NEE). Untuk suatu pengkajian khusus (case study) dari produksi ekspor, NSG lebih baik didefinisikan sebagai nilai bersih dari “nilai tukar asing” yang diperoleh minus nilai dari sumber-sumber dalam negeri yang digunakan untuk memproduksi ekspor komoditas plus NEE, (Pearson and Cownie, 1974). Pada hakekatnya kedua definisi tersebut adalah sejajar. n m NSGJ = ∑ aij i - ∑ fsj vs ± Ej (domestic); i=j s=1 m NSGj = (uj – mj - rj) vj - ∑ fsj vs ± Ej (domestic foreign); S=2 NSGj = Rj + Pj = Ej (private to social valuation); m Rj = (uj – mj - rj) wi ∑ fsj ws; s=j Wi = nilai tukar; Ws = harga pasar, dari faktor ke-s;
  • 58. m Pj = (uj – mj - rj) (vi - wi) + ∑ fjs (ws - vs); s=2 q q E = ∑ Ljk + ∑ Tjk bk; k=1 k=1 Ljk = aliran interseksi antarindustri; Tjk = external effect yang lain dari perusahaan ekspor ke-j kepada produsen atau konsumen ke-k; bk = social valuation dari external effect yang lain pada produsen atau konsumen ke-k; n = jumlah komoditas yang dihasilkan sebagai output intermedier yang dipergunakan oleh perusahaan berikutnya; m = jumlah faktor primer dari produksi yang digunakan untuk menghasilkan output; NSGj = net social gain dari perusahaan espor ke-j; aij = jumlah komoditas ke-I; i = shadow price dari komoditas ke-I; fsj = jumlah komoditas dari faktor ke-s yang digunakan dalam proses produksi dari perusahaan ekspor ke-j; vs = shadow price dari faktor ke-s; vi = shadow price dari foreign exchange; Ej = external benefits (costs) dari perusahaan ekspor ke-i kepada ekonomi setempat (domestik); uj = nilai pendapatan (foreign exchange) dari perusahaan ekspor ke-j; mj = nilai total (langsung dan tak langsung dalam foreign exchange) dari komoditas yang diimpor untuk digunakan dalam proses produksi dari perusahaan ekspor ke-j; rj = nilai total dari pendapatan repatriasi dari faktor produksi milik asing yang dikerjakan oleh perusahaan ekspor ke-j.NSG adalah merupakan suatu hasil akumulasi (komposit) dari 3 macam pengaruhekonomi, yaitu :ii) “Economic rent”. Economic rent dikaitkan dengan faktor-faktor kelangkaan dalam produksi, misalnya sumber alam, tanah atau entrepreneurship. “Rent” dari kegiatan ekspor diperoleh dari nilai output dikurangi semua biaya dari faktor-faktor dalam produksi.ii) Harga-harga pasar untuk input dan output dalam “ekonorni yang sedang berkembang” seringkali tidak mencerminkan kelangkaan dari faktor-faktor dan
  • 59. komoditas. Adanya divergensi antara “shadow price” dan harga pasar menghasilkan suatu kesalahan alokasi dari sumber alam dan suatu kesalahan di dalam nilai output yang sedang diadakan observasi.iii) Industri-industri ekspor mempunyai kontribusi secara tak langsung terhadap NSG kepada pendapatan lokal lewat “linkage effects” dan beberapa hubungan ekonomi secara tidak langsung yang lain. Linkage effects terjadi bilamana industri-industri ekspor menaikkan atau menurunkan “keuntungan” dari industri-industri yang lain sebagai suatu akibat dari hubungan “intersectoral supply and demand”. Linkage benefits umumnya dihasilkan dari economies of scale, keuntungan produktivitas dari penggunaan faktor-faktor yang bawah guna, atau hasil dari externalities positif untuk sektor-sektor yang lain. Linkage costs didasarkan dari hasil tidak adanya kesempatan kerja dari faktor- faktor setempat atau dari suatu externality negatif terhadap sektor lain. Penilaian dari linkage effects adalah evaluasi ekonomi negara, di mana ini dapat dibagi dalam dua hal : Group pertama, meliputi backward linkages, forward linkages dan technological linkages. Backward linkages meliputi penggunaan dari input dan barang-barang kapital yang dihasilkan secara lokal oleh industri setempat, sedangkan forward linkages meningkat apabila output dari industri ekspor digunakan sebagai input oleh industri setempat yang lain. Technological linkages berhubungan dengan berbagai external effects yang diakibatkan oleh industri ekspor kepada industri-industri yang lain dalam ekonomi, termasuk berkembang-luasnya suatu teknologi baru atau metoda- metoda organisasi dan pembangunan infrastruktur. Pengaruh-pengaruhnya dalam perkembangan ekonomi adalah oleh adanya pendapatan tambahan, kesempatan kerja dalam industri-industri ekspor. Group kedua, meliputi fiscal linkages dan final demand linkages. Fiscal linkages didasarkan pada pembelanjaan dari faktor-faktor pendapatan yang dibayar oleh industri ekspor. Suatu pengaruh dari final demand linkages adalah positif, apabila pembelanjaan dari faktor pendapatan meningkat yang dihasilkan oleh industri ekspor dapat mendorong industri-industri pertanian dan industri-industri manufaktur lokal.b) “Domestic Resources Cost” (DRC) Untuk mengadakan evaluasi terhadap “social benefits and costs” dalam hubungannya dengan suatu kegiatan ekspor dapat ditilik dari domestic resource costs. m DRCj = ∑ fsj vs - Ej s=2 uj - mj - rj DRCj = domestic resources costs per unit dari foreign exchange yang
  • 60. diperoleh (atau ditabung) oleh perusahaan ekspor ke-j. Apabila DRC adalah lebih kecil daripada shadow price dari foreign exchange, NSG adalah lebih besar dari nol (positif), dan apabila DRC adalah lebih besar dari pada shadow price tersebut, maka NSG adalah negatif ini merupakan hal yang menarik untuk diadakan observasi dalam hubungan adanya hambatan-hambatan dari suatu pemisalan bahwa DRC untuk memproduksi satu unit bersih dari nilai tukar asing dalam skala nyata (deflated).c) “Net Gain Coefficient” (NGC) Ini untuk memperbandingkan beberapa kegiatan ekspor yang berbeda. NSGj = (1 – m + rj) (1 – DRCj ) uj v1 NGC adalah sebagai perbandingan dari NSG terhadap output total yang dinilai pada shadow price dari nilai tukar asing. NGC menaik maka kontribusi dari kegiatan ekspor menaik dalam pendapatan nasional. NGC merupakan produk dari 2 hal, yaitu proposi dari nilai tukar asing yang tetap tinggal di dalam negeri dan suatu perbandingan yang menunjukkan efisiensi dari penggunaan sumber domestik.d) Penyebaran dari pendapatan perorangan dan pendapatan produktif (occupational) dan hasil dari kesempatan kerja dalam hubungannya dengan komoditas ekspor. Masing-masing pengaruh ini tergantung pada pemilihan teknologi yang digunakan dalam kegiatan ekspor dan biaya relatif yang dibayarkan kepada faktor yang digunakan dalam industri. Apabila nilai substitusi kecil di antara faktor-faktor dalam proses produksi, teknologi biasanya adalah lebih penting daripada harga relatif faktor dalam penyebarannya dari pendapatan dan tingkat kesempatan kerja. Dari nilai substitusi besar, maka harga relatif dari faktor-faktor akan lebih menentukan. Kerangka analitis dari model ini dapat diterapkan dengan sederhana dalam observasi terhadap ekonomi negara, asal data yang diperlukan dalam peubah- peubah penentu tersebut telah tersedia. Model ini selanjutnya dapat dikembangkan untuk berbagai komoditas atau sekelompok komoditas (mineral, pertanian, dan lain-lain) dalam suatu periode waktu ( tahun), dengan memakai suatu tahun sebagai basis perhitungan (dasar “present value” atau “deflated value”). Observasi ini dapat dibarengi dengan penilaian nilai ekspor secara “aggregate analysis” ataupun “disaggregate analysis” terhadap ekonomi
  • 61. negara. Ini akan ditulis pada kesempatan berikutnya, di mana telah dicoba dalam tin dan karet sebagai pengkajian khusus. Lampiran IV.4 Manfaat Sosial Neto Beberapa Perusahaan Pertambangan di Indonesia5. Menjalankan misi community development secara optimum: fisik dan nonfisik. a.Kriteria keberhasilan CD adalah partisipasi dan kemandirian masyarakat : kemausiaan, sosial, ekonomi, lingkungan. b.Program : 1). Pengembangan kemandirian nonfisik atau sosial ekonomi. 2). Program fisik (sarana dan prasarana usaha) untuk wirausaha yang menunjang ke arah kemandirian. c. Konsep tentang Pengembangan masyarakat (community development). 1). Hakekat Secara hakekat, comdev merupakan suatu proses adaptasi sosial budaya yang dilakukan oleh industri, pemerintah terhadap kehidupan komuniti lokal. Tipologi/ruang lingkup program Comdev berorientasi pada: a).Community services (pelayanan kepentingan umum/masyarakat). b).Community empowerment/pemberdayaan masyarakat (memberikan akses yang lebih luas untuk menunjang kemandirian masyarakat). c).Community relation/hubungan masyarakat (pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada pihak terkait). Kasus salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan:
  • 62. Cakupan bidang kegiatan yang dilaksanakan dalam program CD pada tahapawal adalah menciptakan suatu kelembagaan bersama antara perusahaan danmasyarakat setempat yang mengarah pada bentuk koperasi, kegiatan yangdilakukan dalam rangka kelembagaan tersebut adalah pembudidayaan ikanhias, rumput laut, pelatihan kepemimpinan, manajemen dsb; pembangunansarana dan prasarana fisik yang sifatnya umum seperti peningkatan kualitaslingkungan, peningkatan sarana keagamaan, pendidikan, biang kesehatan,membantu kegiatan olah raga.Kelompok sasaran utama kegiatan CD di area kerja ialah masyarakat setempatdengan dasar penetuan adalah bahwa masyarakat tersebut yang menerimadampak langsung dari kegiatan pembangunan dan pengoperasian fasilitasproduksi gas di wilayah tersebut. Dalam perjalanan waktu, dan untuk kegiatandari sektor tertentu, kelompok sasaran juga mencakup masyarakat di wilayahlain, bahkan dalam hal tertentu (seperti beasiswa, olahraga) se wilayah yanglebih besar.Pedoman Comdev merupakan kegiatan yang dilakukan terencana dansistematis diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat untuk mencapaikondisi sosekbud yang lebih baik, sehingga masyarakat di tempat tersebutdiharapkan menjadi lebih mandiri dengan kualitas kehidupan dankesejahteraan yang lebih baik.2).Pola pikir.Pola pikir tentang CD usaha pertambangan merupakan perangkat atas dasarprinsip bottom-up (Gambar 4.1). Pada dasarnya batasan CD adalah sebagai pembangunan dan pemanfaatanserangkaian struktur yang berlaku dan berlangsung dalam pemberdayaanmasyarakat, sehingga masyarakat tersebut dapat memenuhi kebutuhannyasendiri. Prinsip dasar dalam pengembangan masyarakat adalah melibatkanmasyarakat dari sejak awal kegiatan untuk dapat mengenali kebutuhan-
  • 63. Gambar III.5.1kebutuhan yang nyata dan mewujudkan secara betrsama-sama denganberbagai pihak terkait. Suatu kenyataan bahwa masyarakat di sekitarperusahaan besar sering kali dijumpai mempunyai tingkat kesejahteraan yangmasih rendah, meskipun diakui bahwa perusahaan telah memberi bantuakepada mereka sekitarnya.Prinsip dasar program pengembangan masyarakat adalah: (1) consult with thecommunity members and key stakeholders; (2) build trust between thecompany, community members and other stakeholders; (3) clearly defineroles; (4) develop appropriate capacity; (5) mobilize core competencies; (6)set measurable goals; (7) forge partnership; and (8) plan for sustainable. Mengenai ruang lingkup CD mencakup upaya peningkatan kualitatif darisuatu sistem, termasuk peningkatan pemanfaatan sumber daya yang dapatdipelihara selama-lamanya dengan 2 perspektif pendekatan CD, yakniekologi dan keadilan sosial yang dapat dijabarkan ke dalam prinsip-prinsipoperasional, misalnya pembangunan yang terintegrasi; ketidakadilanstruktural, hak asasi manusia; keberlanjutan; pemberdayaan; kepemilikanmasyarakat; kepercayaan diri; tanpa kekerasan; konsensus; kerjasama;partisipasi; pendefinisian kebutuhan; keinklusifan; kebutuhan proses; prosesdan hasil; bangunan masyarakat; jenis keahlian lainnya; pengembanganorganisasi; tahapan pembangunan; tujuan jangka pendek dan visi akhir;kebebasan dari negara; serta hak personal dan politik.Dalam konteks pembangunan di sektor pertambangan, para ahli mencobamenterjemahkan program CD dalam indikator kerakyatan yang dapatditelusuri dari beberapa hal, yaitu: pembangunan masyarakat, fisik, sosial,
  • 64. ekonomi, lingkungan, budaya dan aspek legal yang sesuai dengan kondisisekarang di lapangan , program perusahaan, dan keinginan masyarakatsekitar.Sebagai ukuran dasar kerakyatan, kegiatan CD suatu perusahaan tambangharus mencakup beberapa aspek penting, yakni:- Hubungan perusahaan dan rakyat dalam suatu program CD, denganindikator- indikatornya : program CD memiliki konsep yang jelas, bagiankhusus yang memiliki full-time staff yang dapat bekerjasama dengan parastakeholders terutama pemda dan masyarakat setempat, cakupan programyang meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat, kesinambungan waktu,dan proses perencanaan.- Aspek fisik (physical infrastructure capacity building), dengan indikator:keberadaan pembangunan infratsruktur yang sesuai dengan kebutuhanmasyarakat antara lain ekonomi, kesehatan, pendidikan, olah raga, kesenian;distribusi pembangunan dari sisi geografis dan sektoral; pelaku danpenyandang dana fungsi pemeliharaan, serta ketersediaan sarana misalnya airbersih.- Aspek sosial, dengan indikator: penggunaan tenaga kerja lokal (jumlah dankualitas); lapangan kerja pada masa konstruksi dan masa produksi;peningkatan ketrampilan; dan perencanaan yang partisipatif. Aspek sosial inimeliputi ekonomi, kesehatan, pendidikan, olahraga dan kesenian.- Aspek ekonomi, dengan indikator: hubungan perusahaan dan ekonomimasyarakat setempat secara backward, forward, final demand, dantechnological lingkages; bantuan teknis berupa permodalan, bantuanmanajemen, pengembangan institusi ekonomi masyarakat setempat, teknologidan pemasaran.- Aspek lingkungan (fisik) yang mencakup dua hal, yaitu: programrehabilitasi lahan dan sumber alam, serta adanya peningkatan keamananpangan.- Aspek budaya dan legalitas dengan indikator: regulasi penguasaan tanah;aspek legal tentang pendatang dan perlindungan masyarakat setempat;pembedayaan wanita; masalah lingkungan (keberlanutan sumber daya alam);jaminan sosial ekonomi pasca pertambangan.- Hubungan antara perusahaan dan pemda, dengan indikator: keterkaitanprogram CD dengan rencana pembangunan daerah; porsi dana dari perusahaanbagi pembangunan daerah; pola kemitraan di antara keduanya dalam programCD; kemudahan partisipasi bagi LSM dalam pelaksanaan program CD.
  • 65. Di dalam industri pertambangan kegiatan CD tersebut merupakan investasisosial dalam upaya meningkatkan kinerja produksi perusahaan tambang,karena dapat menghilangkan konflik antara perusahaan dengan masyarakatserta menjamin kelangsungan kegiatan usahanya, bahkan kalau mungkinmasyarakat dapat merasakan dan ikut “memiliki” perusahaan. Kegiatan CDsebagai inti dari corporate social responsibility, bahwa manajemenperusahaan tambang mempunyai kewajiban moral untuk membantukesejahteraan sosial-ekonomi masyarakat sekitarnya. Dalam dimensi pemberdayaan masyarakat, peran perusahaan tambangselain sebagi fasilitator juga berfungsi sebagai penggerak mula untukmempercepat peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat menujumasyarakat yang memiliki kemandirian. Agar proses tersebut dapat optimal,maka peran tersebut harus merupakan bagian integral dari kegiatanpengembangan wilayah yang dilaksanakan oleh pemda, terutama dalammengembangkan potensi wilayah dimana perusahaan tersebut beroperasi. Halini penting mengingat tuntutan masyarakat dalam era reformasi mengalamipeningkatan. Para manajer korporat telah menyadari bahwa secara umum perusahaanmerupakan “servant of community”, perusahaan bukanlah apa-apa tanpaadanya masyarakat. Perusahaan harus tidak hanya berpikir untukkeuntungannya belaka, tetapi harus berwawasan lebih luas untuk dengansungguh-sungguh menunjang pertumbuhan ekonomi negara dan daerah dimana mereka berbisnis.3).Ruang lingkup.Ruang lingkup studi tentang CD dapat meliputi:- Inventarisasi berbagai permasalahan yang berhubungan denganberdasarkan beberapa instrumen, antara lain: wadah organisasi/lembaga,program, anggaran, target group, dan lain-lain.- Identifikasi dan analisis terhadap karakteristik/kekhasan masyarakat,antara lain: skala manusiawi, identitas dan pemilikan, kewajiban, nilai-nilaipewarisan, budaya, nilai-nilai kedaerahan.- Identifikasi dan analisis terhadap faktor-faktor keberhasilan pembangunanyang meliput: alternatif pembangunan, bebas dari tekanan, dan pembangunandari bawah.- Identifikasi dan analisis terhadap keterkaitan dan manfaat usahapertambangan terhadap daerah. Nilai manfaat ini sering disebut nilai manfaatsosial (net social gain) yaitu nilai perolehan total perusahaan dikurangi faktormasukan dan intermedier ditambah efek eksternal neto.- Identifikasi dan analisis terhadap potensi wilayah yang dapat mendukungkegiatan usaha pertambangan dengan menyertakan partisipasi masyarakat.- Merumuskan dan menyusun program CD yang standar bagi perusahaanpertambangan dengan memperhatikan kekhasan daerah dan masyarakatsetempat.a).Upaya.Perusahaan dituntut melakukan upaya-upaya sebagi berikut:
  • 66. - Membina dan mengembangkan hubungan secara harmonis dengan mengedepankan prinsip keadilan, keterbukaan, solidaritas fan penghargaan serta martabat manusia; - Meningkatkan jaringan komunikasi dan koordinasi tentang kegiatan perencanaan, pendayagunaan dan pemanfaatan sumber daya mineral untuk kepentingan msyarakat. - Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama di sekitar tambang agar mereka lebih mandiri, meiliki pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi persaingan pasar global. - Meningkatkan upaya pelestarian alam secara optimal dan pemanfaatan kekayaannya secara proporsional menghadapi pasca tambang dalam rangka transformasi struktural sosial ekonomi. - Meningkatkan suasana kondusif bagi pengembangan dunia usaha, koperasi, pengusaha kecil, dan lembaga ekonomi kerakyatan untuk kemaslahatan masyarakat. - Menciptakan lapangan kerja secara langsung dan tidak langsung dalam upaya menyejahterakan kehidupan masyarakat. - Meningkatkan suasana kehidupan masyarakat yang lebih maju melalui penataan lingkungan yang lebih manusiawi. - Membina dan meningkatkan hubungan yang harmonis dan bermakna dengan pemda dan lembaga masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. - Membina rasa kepemilikan dan rasa tanggung jawab masyarakat setempat terhada perusahaan. b).Keluaran solusi. - Mendorong kegairahan dan kegiatan ekonomi masyarakat terutama di sekitar lokasi kerja perusahaan, sekaligus menyiapkan mereka dalam proses transformasi struktural pasca tambang dari kehidupan berdasarkan ekonomi pertambangan ke ekonomi non-pertambangan. - Pemerataan pembangunan. - Memperluas lapangan kerja dan kesempatan kerja. - Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. - Tercipta kondisi hubungan kehidupan yang harmonis, mutualistis dan sinergis antara masyarakat setempat dengan perusahaan.d. Peran Sektor ESDM 1).Pada tahun 2001, kontribusi pada APBN 36%, PDB 13,76%. 2).Multiplier effect : comdev melalui pembanungan sarana, prasarana, ekonomi rakyat, pengembangan SDM serta sumberdaya yang lain.. 3).Mengupayakan terciptanya pembangunan pertambangan berkelanjutan. Berkelanjutan, apabila: = Memperhatikan misi lingkungan. = Memiliki tanggung jawab sosial. = Konsep bangjut terimplementasi dalam kebijakan tingkat masyarakat, industri maupun pemerintah. = Program bangjut memiliki ketersediaan dana cukup dan mempunyai nilai keuntungan. e. Kaitan Comdev dan kepentingan mikro dan makro ekonomi
  • 67. 1). Alasan perusahaan melakukan Comdev (Bangmas): - Mendapatkan izin lokal. - Mengatur dan menciptakan strategi ke depan dalam kerangka bangjut secara keseluruhan (holistik) bagi swasta, pemerintah dan masyarakat. Keberlanjutan mengarah pada keberlanjutan manusia (human), sosial (social), ekonomi (economic), dan lingkungan (environment). - Bagian dari pembentukan reputasi korporat melalui corporate social responsibility (CSR). CSR adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam ekonomi pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komuniti setempat dan masyarakat keseluturuhan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. - Menciptakan akses pasar yang lebih luas. CD merupakan tanggung jawab bersama, hak dan kewajiban semua stakeholder yang terlibat (perusahaan, pemerintah dan masyarakat). 2).Comdev penting bagi korporat. a).Untuk mendapatkan izin lokal (beradaptasi dan harmonisasi kegiatan usaha dengan komuniti lokal). b).Mengatur dan menciptakan strategi ke depan dalam pengembangan kemandirian masyarakat. c).Potensi meningkatkan nilai usaha terhadap perusahaan dalam hubungannya dengan good corporate governance, sebagai cara untuk memenuhi sasaran usaha. 3).Manfaat program comdev dari mikro ke makro: a).Mengurangi tingkat resiko. b).Membentuk reputasi korporat. c).Membangun modal sosial (kualitas SDM). d).Mengurangi biaya (prinsip pemanfaatan sumber daya lokal). e).Menambah pendapatan/keuntungan. f).Meningkatkan akses ke pasar.f.Manajemen program dan pemecahan masalah.1).Prinsip dasar siklus pengelolaan program (project management): partisipasi,tranparansi dan akuntabilitas , dengan kegiatan identifikasi, monitoring danevaluasi:2).Perencanaan terdiri dari kegiatan:a). Identifikasi lingsos.b). Identifikasi program.c). Pembuatan proposal. *Hasil identifikasi digulirkan ke stakeholder anggota masyarakat. *Diutamakan proposal dari komuniti lokal. *Tim penilai beranggotakan komuniti lokal, pendatang, korporat, pemerintah daerah dan LSM. Kasus di sebuah perusahaan pertambangan:
  • 68. Menyadari bahwa konsep ideal perencanaan program bangmas adalah perencanaan berperanserta (participatory planning), maka dalam penyusunan perencanaan program tersebut, perusahaan berupaya menempuh proses sebagaimana dapat disimak berdasar pada diakronis kegiatan yang dapat dipaparkan sbb: *Diadakan pertemuan dengan perwakilan masyarakat lokal dengan konsultan untuk mencari masukan guna membuat model bangmas. *Penyerahan konsep proposal bangmas oleh konsultan, dievaluasi dan disetujui. *Proposal dipresentasikan ke kantor pusat dan Pemda Tk II. *Pelaksanaan konstruksi pembangunan sarana fisik. Implementasi: *Keterkaitan aktivitas usaha jasa penunjang dengan CD. *Memaksimalkan TK lokal, dengan cara: #Pengupahan tenaga lokal bagi seluruh jenis pekerjaan yang tersedia. #Pelatihan tenaga lokal dengan kerjasama dengan pemerintah daerah. #Pengembangan tenaga lokal melalui pelatihan kemampuan manajerial. Menggunakan TkK lokal dalam program CD mempernudah analisis kebutuhan bagi kemuniti lokal karena mempunyai kesamaan pandangan kebudayaan. *Memakai subkontraktor lokal. *Menjalin usaha dengan komuniti pendatang. *Memaksimalkan keuntungan dari infrastruktur. *Mengintegrasikan kepedulian CD ke dalam proses pengembilan keputusan usaha. *Melakukan kemitraan dan kerjasama dalam usaha CD.d). Penilaian proposal.e). Persetujuan proposal.2). Identifikasi lingsos dan identifikasi program:a). Identifikasi lingsos. iii. Pemetaan sosial. iv. Identifikasi pranata sosial komuniti lokal dan komuniti pendatang. Pranatan sosial atau institusi sosial adalah sistem antar hubungan norma dan peranan yang diadakan dan dilakukan guna pemenuhan lebutuhan yang dianggap penting oleh masyarakat, atau aktivitas khusus masyarakat. Norma dalam institusi sosial datangnya dari nilai budaya. iii.Identifikasi pola interaksi komuniti lokal dan komuniti pendatang.
  • 69. iv.Identifikasi kebudayaan komuniti lokal dan pendatang. v.Identifikasi peesaingan, konflik, dan kerjasama sosial.b). Identifikasi prgram yang akan diterapkan. *Skala prioritas program. *Jaringan sosial antar unit produksi dan jasa penunjang. *Penyelarasan kebutuhan korporat dan masyarakat. *Kabutuhan tenaga kerja. *Perekrutan tenaga kerja.c). Perancangan program: =Tujuan program harus mencakup kebutuhan komuniti lokal dan pendatang. =Aktivitas apa yang akan dilakukan. =Hasil yang diharapkan. =Sumber daya yang akan digunakan.d). Penilaian program: =Pagu dana yang disesuaikan antara kebutuhan dan dan ketersediaan. =Keterkaitan usulan program dan tema program dengan kebutuhan masyarakat yang disepakati.. =Keterwakilan pelibatan masyarakat dalam tim penilai.e). Diskusi tim CD dengan unsur stakeholder.f). Persetujuan program dengan pertimbangan:= Apakah program dapat mengurangi kemiskinan.=Asal proposal dari komuniti asli/pendatang.=Aktivitasberdasar pada asa partisipasi.=Program bersifat adhoc/sementara atau terputus.g). Pelaksanaan program: =Bentuk kerjasama dalam pengembangan masyarakat lokal. =Rekanan yang terlibat; NGO, CBO, pemerintah, pemda, kepolisian. Mengintegrasikan kepedulian terhadap perbedaan sosial budaya antara perusahaan dan komuniti lokal diperlukan dalam keputusan usaha utnuk keberlanjutan aktivitas perusahaan. Kinerja organisasi yang dapat diajak bekerjasama: *Mempunyai kemampuan CD. *Memiliki pengetahuan tentang komuniti lokal.
  • 70. *Kredibilitas. *Manajemen keuangan yang transparan. Pemilihan NGO sebagai jaringan sosial dengan perusahaan hendaknya disesuaikan dengan model kebutuhan yang diperlukan bagi korporat dan komuniti lokal. Kasus pada sebuah industri pertambangan: *Kegiatan dari pelaksanaan program CD di bidang pertambangan pada dasarnya bersandar pada rentang waktu untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program sampai berakhirnya perusahaan di daerah tersebut. Sedangkan organisasi pelaksana program CD berada pada intern perusahaan yang pada dasarnya bekerjasama dengan berbagai pihak, di antaranya: pemerintah setempat (kabupaten, kecamatan, desa) perguruan tinggi, dinas teknis (kesehatan, perikanan, perhutani), kontraktor/konsultan lingkungan. *Kelompok sasaran kegiatan program CD adalah masyarakat desa yang menerima dampak langsung dari adanya kegiatan perusahaan. Sedangkan hasil yang diharapkan dari adanya program CD sampai sekarang belum menampakkan hasil yaitu kemandirian masyarakat. Sampai sekarang masyarakat hanya mampu menerima saja dan belum mampu untuk mengembangkan apa saja yang sudah dibangun secara bersama. h). Pemantauan program. Monitoring program lebih baik dilakukan oleh komuniti lokal dengan sudut pandang keberhasilan berdasar pada kebudayaan komuniti lokal yang bersangkutan. i). Evaluasi.f.Kategori Comdev dan kasus 1).Comdev dan tipologi wilayah kerja industri ESDM, ada 3 kategori: - Diaspora, dengan titik-titik pengusahaan menyebar. - Spot, areal pertambangan yang terkonsentrasi pada satu tempat. - Linear, suatu bentuk wulayah dampak yang disebabkan adanya kegiatan proyek yang mencakup beberapa wilayah. 2).Kasus CD dan pola kehidupan komuniti. -Berburu meramu. -Berladang berpindah atau ladang bakar. -Pastoral. -Sistem pertanian tanpa irigasi.
  • 71. -Masyarakat dengan sistem mata pencaharian bertani menetap dengan irigasi. -Masyarakat industri dengan sistem perdagangan jasa dan barang sebagai mata pencaharian pokoknya.g.Keterkaitan stakeholder. -Langkah korporat: -Langkah pemerintah. -Langkah komuniti.h.Peranan Humas perusahaan 1).Humas bukan sekedar sebagai ”terompet bisnis” perusahaan tetapi harus mampu sebagai completed staff work bagi pimpinan perusahaan dalam berkomunikasi untuk mengupulkan/mencari indikator dan mengukur tingkat keberhasilan program Comdev. Selanjut temuannya harus makin meperbaiki citra hubungan harmonis antara perusahaan dan komuniti setempat dalam menykseskan program CD-nya. Pengetahuan tersebut diturunkan dari konsep partisipasi (program CD) dan keberlanjutan (strategi program untuk menunjang kemandirian komuniti dari sisi human, sosial, lingkungan dan ekonomi). Partisipasi: pasif, respon, konsultasi, pemberian materi, fungsional, interaktif, mobilisasi diri. Keberlanjutan: kemanusiaan (human sustainability), sosial (social sustainability), lingkungan (environment sustainability), ekonomi (economic sustainability). Tujuh tingkatan partisipasi merupakan ukuran keberhasilan dari suatu program yang disesuaikan dengan rencana dan sasaran program dan juga dipakai sebagai patokan keberhasilan dengan mengacu pada bentuk partisipasi dalam identifikasi sosial. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan multietnik dan multiculture. Di mana kebudayaan yang berlaku mengacu pada bentuk kebudayaan nasional. Suku bangsa dan umum lokal yang kemunculannya pada konteks tertentu pada masyarakat yang sama. Aturan perusahaan/pemerintah akan dipahami dan diinterpretasi oleh komuniti lokal dengan memakai kebudayaan yang dipunyai, sehingga perwujudannya akan berbeda satu sama lain. Pemahaman partisipasi antar masing-masing komuniti dan kebudayaan akan berde-beda satu sama lain. 2). Pembangunan menimbulkan transformasi progresif pada ekonomi dan masyarakat. Elemen-elemen keberlanjutan menjadi penting:
  • 72. - Ketersediaan dana. - Misi lingkungan. - Tanggungjawab sosial - Implementasi dalam kebijakan. *Nilai keuntungan. - Keuntungan dari sustainability: *Mengurangi biaya. *Menambah keuntungan. *Mengurangi resiko. *Membentuk reputasi. *Menciptakan modal sosial. *Menciptakan akses pasar. Empat komponen keberlanjutan: *Keberlajutan di bidang manusia, kualitas individu meningkat (pendidikan, kesehatan, ketrampilan, pengetahuan dan akses terhadap modal manusia). *Keberlanjutan di bidang sosial, ketahanan pranata sosial, modal sosial. *Keberlanjutan di bidang lingkungan hidup, kemampuan menjaga kestabilan modal lingkungan hidup. *Keberlanjutan di bidang ekonomi, penggunaan modal ekonomi secara efisien. 3). Partisipasi diukur dengan: a). Internal (sisi korporat). • Kebijakan perusahaan tentang CD. • Institusionalisasi kebiakan dalam organisasi. • Program CD dan lokasi biaya. • Kinerja atau output yang dihasilkan program. b). Eksternal (sisi pemerintah dan komuniti). *Tingkat partisipasi program (rencana-implementasi, monitoring dan evaluasi). *Tingkat kemandirian masyarakat. *Keberlanjutan dari program.i. Langkah ke depan 1).Masyarakat Indonesia yang multikultur akan menciptakan suatu peluang dan tantangan yang harus dilakukan oleh CD:
  • 73. • Sebagai penghubung antara rakyat, pemerintah dan swasta. • Perekat industri dan masyarakat sebagai elemen yang terlibat langsung atau tidak langsung.2).Faktor kunci kepedulian industri terhadap masalah sosial: *Melakukan assessment. *Mengadaptasikan program. *Memastikan keberlajutan. *Menghargai kesetaraan. *Mengembangkan kesadaran pengelolaan isu sosial. 3).Langkah industri dalam mengintegrasikan kepedulian sosial: *Kepekaan terhadap masalah sosial. *Penilaian cermat terhadap resiko sosial. *Tanggap terhadap perubahan. *Proses industri dipengaruhi perkembangan masyarakat. *Membangun kemitraan semua pihak. *Membuat mekanisme hubungan antar stakeholder. *Mengevaluasi efektivitas dan ivestasi sosial. 4).CD dalam lingkup pertambangan dapat berperan sebagai komunikator sekaligus sebagai katalisator yang merupakan jembatan antara industri dan komuniti yang ada di sekitarnya. Percampuran dan adaptasi sosial budaya terjadi di masyarakat antara komuniti lokal, pendatang, industri, dan pemerintah. CD sebagai alat untuk transformasi sosial, budaya, ekonomi, teknologi masing-masing komuniti. -Melalui audit sosial (sistematis, reguler, objektif dengan orientasi masa mendatang). Audit sosial merupakan perangkat untuk menilai suatu program yang sudah berjalan di masyarakat apakah program yang bersangkutan sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan yaitu peningkatan pola hidup komuniti lokal. -Observasi partisipasi atau partisipatori merupakan metode yang yang tepat untuk menggali dan mengumpulkan data mengenai kebutuhan (needs) anggota masyarakat dari sudut masyarakat itu sendiri. 5).Industri tidak lagi hanya mewujudkan citranya melalui kampanye atau public relation tetapi harus mampu menunjukkan akuntabilitasnya kepada kepentingan publik. Pengusahaan yang akuntabel akan memperhatikan CSR
  • 74. semaksimal mungkin dalam kerangka mewujudkan good corporate governance. Issu Johannesburg 2002, sektor industri ESDM:-Sumber daya yang tidak terbaharui.-Eliminasi dampak sosial negatif.-Kemandirian melalui kemitraan masyarakat lokal.Tujuan CD adalah empowerment.6).UU Program Pembangunan Nasional No.25 Tahun 2000, khusus ESDM:-Prioritas kepada usaha yang mendukung CD.-Pembangunan daerah perwujudan Otda.UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi berisikan kewajiban industri ekstraksi untuk:-Menerapkan CD.-Perlindungan komuniti lokal.-Kemitraan antar stakeholder.7).Program CD:-Bukan peredam konflik.-Tidak menomorduakan komuniti lokal.-Bukan pajangan semata.Tetapi sebagai elemen utama dalam menjaga stabilitas usaha/investasi.8).Kerangka berpikir untuk CD memakai pemahaman masyarakat dari sudut masyarakat itu sendiri dan dengan pendekatan yang holistik (menyeluruh).9).CD adalah kegiatan pengembangan masyarakat/komuniti yang dilakukan secara sistematis, terencana dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat gunamencapai kondisi sosial, ekonomi budaya dan kualitas kehidupan yang lebih baik. Hakekat CD: proses adaptasi sosial budaya, orientasi kepada kemandirian , strategi komuniti untuk kehidupan setelah kegiatan pertambangan selesai.10).Stakeholder adalah individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan (Ann, 1998; Worl Business Council for Sustainable Development, 2002). Kasus perusahaan jasa penunjang yang berkaitan dengan industri ESDM,salah satu programnya adalah: mendidik beberapa tenaga kerja lokal yangmasih baru untuk dapat berperan dalam perusahaan di mana mereka bekerja.Menciptakan kemandirian dengan cara mengenalkan kepada anak didik kedaerah lain di Indonesia yang menggunakan teknologi serupa, sehingga usaha
  • 75. ini bertujuan menuju ke arah kemandirian dan usaha untuk meningkatkan etos kerja bagi anak didik. Tujuan lain dari pendidikan ini adalah selain menjadi izin lokal bagi perusahaan tersebut juga mengefisienkan biaya operasi dengan menggunakan sumber daya lokal. Kebudayaan adalah seperangkat nilai, aturan, pengetahuan dan norma yang dipunyai oleh manusia yang dipakai untuk memahami lingkungannya dan dipakai untuk mendorong terwujudnya tingkah laku (Suparlan, 2002).j. Penutup 1).Tanpa good corporate governance tidak mungkin tercipta CSR. Demokrasi menyangkut: *Kepedulian dalam kepentingan dan pemilikan publik. *Penciptaan struktur yang peduli terhadap pengambila keputusan, aspirasi dan akuntabilitas. Korporat tidak dapat berdiri sendiri dan sangat membutuhkan stakeholder dalam pengelolaan lingkungan yang ada, baik komuniti sekitar sebagai lingkungan sosial, juga sumber daya alam yang tak terbarukan. Sehingga korporat harus memperlakukan ke semua lingkungan tersebut secara seimbang dan berfungsi satu sama lain sebagai sebuah sistem. 2).Langkah pemerintah dalam sustainable development: *Pemberian aturan administtrasi dan prosedur monitoring dalam kaitannya dengan lingkungan dan persetujuan sosial. *Melakukan kegiatan praktis berkenaan dengan lingkungan dan pengkajian sosial. Jaminan terhadap masyarakat untuk tetap mempunyai akses. *Menjamin adanya monitoring dengan melalui jasa komuniti. *Menjamin keseimbangan dalam pembagian keuntungan di dalam fiskal dan kebijakan desentralisasi. *Menyiapkan jasa dalam penutupan tambang dan memonitor kagiatan penutupan tambang. 3).Langkah komuniti dalam sustainable development: *Belajar tentang tambang, menyiapkan usulan apabila diperlukan. *Mengorganisasikan anggota dan menciptakan konsensus. Membangun mekanisasi untuk memecahkan masalah perbedaan dan konflik. Membangun kepemimpinan dan kapasitas komuniti. Menghindari ketergantungan. Membangun infrastruktur, berpartisipasi dalam monitoring proyek. Membangun pendekatan regional dengan komuniti lain.
  • 76. *Persiapan menghadapi situasi penutupan proyek. Memonitor rehabilitasi tambang, membersihkan aset yang tidak berguna. Membangun jasa pasca konstruksi perusahaan. 4).Uraian ini bersifat adaptif terhadap kondisi sosial budaya masyarakat sehingga senantiasa mengalami pergeseran dan merupakan substansi yang dinamis.4. Menjalankan program pengembangan wilayah: jangka pendek, menengah dan panjang, dalam rangka membantu Pemerintah. a. Menyiapkan program rencana penutupan tambang (SK MESDM No. 1211/1995): penutupan tambang, likuidasi aset perusahaan, rehabilitasi lahan pasca tambang, dll. b. Menjalankan program pengembangan fisik: sarana/prasarana daerah, tata ruang, lingkungan fisik. c. Menjalankan program pengembangan nonfisik: ekonomi sosial wilayah/daerah, modernisasi daerah, CD, menjalankan program pemerintah untuk kepentingan daerah dan nasional. Ilmu regional (pengembangan wilayah) dapat diberi batasan-batasan seperti berikut: a)Suatu studi tentang masalah atau sifat laku sosial, ekonomi, politik, dalam suatu dimensi ruang; b)Ilmu ekonomi yang diterapkan mengait dengan ilmu sosial-budaya, politik dan lingkungan dalam dimensi waktu dan ruang dalam upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi-sosial yang merata; c)Ilmu yang mempelajari tentang suatu wilayah dalam suatu sistem, yang mencakup hubungan ruang (ecosystem) dan manusia dengan segenap kegiatannya (social system), serta kaitannya dalam membentuk suatu kesatuan yang lebih luas guna pengembangannya termasuk kelestarian dari wilayah tersebut. Secara sederhana pengembangan regional (wilayah) dapat digambarkan sebagai proses pada Gambar 1. Pengembangan regional dalam arti pembangunan ekonomi regional merupakan bagian dari masalah pemerataan (pembangunan) ekonomi.Dengan demikian sasaran pengembangan regional adalah untuk menciptakan keseimbangan kemajuan ekonomi antara daerah (atau wilayah) yang satu dengan yang lain. Dengan kata lain, pengembangan regional adalah untuk mencegah sejauh mungkin kesenjangan kemajuan ekonomi antardaerah. Dan pada kenyataannya, kesenjangan atau ketidakseimbangan ekonomi-sosial tersebut terdapat di dalam antardaerah di Indonesia. Pembangunan regional berkelanjutan terdiri dari kata-kata: pembangunan yang berarti suatu kegiatan yang menimbulkan perubahan dan pertumbuhan, regional yang berarti skala wilayah atau daerah, dan berkelanjutan yang berarti efisien*), terjadi pemerataan pembangunan dan hasil pembangunan serta berwawasan lingkungan. Pada hakekatnya, pembangunan regional berkelanjutan adalah kegiatan yang menciptakan perubahan dan pertumbuhan
  • 77. pada skala wilayah secara berkesinambungan dengan menjaga kelestarianfungsi lingkungan hidup, untuk mencapai tujuan.Pembangunan ialah mengadakan atau membuat atau mengatur sesuatu yang belumada. Pengembangan adalah memajukan atau memperbaiki atau meningkatkansesuatu yang sudah ada (Jayadinata, J.T, 1986). Wilayah (region) dalam pengertiangeografi, merupakan kesatuan alam yaitu alam yang serba sama, atau homogen,atau seragam, dan kesatuan manusia, yaitu masyarakat serta kebudayaan yangserba sama yang mempnuyai ciri yang khas, sehingga wilayah tersebut dapatdibedakan dari wilayah yang lain. Wilayah geografi dapat mengandung wilayahgeologi, wilayah tubuh tanah, wilayah vegetasi, wilayah bahasa, wilayah ekonomi,wilayah sejarah dan sebagainya. Ada dua macam pengertian wilayah, yaitupengertian internasional (dapat meliputi beberapa negara yang mempunyaukesatuan alam dan kesatuan manusia), dan pengertian nasional (merupakansebagian dari negara tetapi bagian tersebut mempunyai kesatuan alam dan kesatuanmanusia.Dalam hal ini misalnya dalam kaitannya dengan pemanfaatan bahan galian, kriteriapenilaian aspek sosial-ekonomi dalam optimalisasi pendayagunaan/pernanfaatanbahan galian industri dimaksudkan sebagai tolok ukur kelulusan dan segi nonfisikbagi kelangsungan suatu usaha penambangan/pengolahan bahan galian tersebutdalam hubungannya dengan program pengembangan wilayah di daerah. Kriterianonfisik perlu dipadukan dengan kriteria fisik. Kedua kriteria fisik dan nonfisiktersebut diperlukan dalam penilaian bagi suatu hasil atau suatu rencana hasilpendayagunaan/pemanfaatan sumber daya alam dalam proses pengembanganregional (wilayah). Dalam hal ini bahan galian industri merupakan bahan galianyang mempunyai penting dalam pengembangan wilayah (regional).Beberapa kriteria penilaian aspek sosial-ekonomi dalam optimalisasipendayagunaan/pemanfaatan sumber daya mineral industri untuk menunjang usahapemerataan, yaitu:(1) Mendukung peningkatan keterkaitan antarsektor di daerah dan keterkaitanekonomi antardaerah.Pengembangan sumber daya mineral di daerah diharapkan mampu menunjang danmerangsang pembangunan regional dalam hal meningkatkan keterkaitan antarsektordi daerah dan keterkaitan ekonomi antardaerah dengan menghasilkan komoditas-komoditas yang mempunyai nilai tambah setinggi-tingginya.Sebagai contoh:- Menunjang keterkaitan antarsektor, antara lain penyediaan batu dan pasir bagipembangunan prasarana jalan, perumahan, penyediaan bahan baku/mentah kaolinbagi industri kertas, kwarsa bagi industri gelas, dan penyediaan pupuk dan batugamping bagi penetralan lahan pertanian/perkebunan daerah transmigrasi misalnyadi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.- Menunjang keterkaitan antardaerah antara lain penyediaan batu untuk bangunanjalan dari daerah Semarang ke Kalimantan Tengah dan dari Sulawesi Tengah keKalimantan Timur, penyediaan kwarsa dari Kalimantan Timur dan Belitung untukPT Inti Glass di Jawa Timur.(2) Mendukung pembangunan di daerah yang mencakup (a) Meningkatkan pembangunan daerah berpendapatan rendah atau daerah
  • 78. terbelakang. Sebagai contoh : Antara lain daripada menambang pasir di daerah surplus Tangerang lebih baik menambangnya di daerah minus Lebak (Banten Tengah). (b) Meningkatkan pemanfaatan setempat yang setinggi-tingginya di daerah antara lain dalam hal penciptaan kesempatan kerja setempat, peningkatan pendapatan per kepala, peningkatan kemampuan kewiraswastaan (keterampilan berusaha) dan produktivitas. -Penambangan pasir di Tangerang, batu di Kabupaten Semarang dan lain-lainhendaknya dapat menciptakan kesempatan kerja dan manfaat-manfaat ekonomisyang lain bagi penduduk setempat. -Di samping itu apabila potensi bahan galian telah habis tertambang dapatdimungkinkan adanya kepastian kelanjutan pengalihan ke arah transformasi usahajenis lain antara lain tambak ikan pada bekas tambang, pertanian (perkebunan)setelah adanya reklamasi bekas tambang.(c) Menunjang usaha dalam memperkecil kesenjangan sosial-ekonomi antardaerah, di samping juga meningkatkan pembangunan daerah terpencil, antara lainpenciptaan pola transmigrasi pertambangan ke daerah-daerah potensial sumberdaya mineral di luar Jambal (Jawa-Madura-Bali).Sebagai contoh :Menciptakan usaha tambang di Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, SulawesiTengah di daerah-daerah proyeksi jaringan jalan, daerah industri dan daerahpemukiman yang akan dibangun.(d) Menunjang penciptaan dampak positif yang lain secara tidak langsung bagipengembangan wilayah misalnya:i) Kemudahan keterdapatan dan pertukaran faktor-faktor masukan antar daerah untuk peningkatan usaha ekonomi antara lain: -tenaga kerja terampil yaitu para transmigrasi sebagai penambang secara alamiah di daerah asalnya. -modal dan teknologi yang dibawa oleh (dan) para transmigran penambang alami secara swakarsa. -informasi tentang adanya pasaran komoditas mineral di daerah setempat dan daerah lain.ii) Modernisasi daerah dalam hal ini: -penciptaan prasarana memudahkan komunikasi antardaerah; -keorganisasian usaha yang meningkatkan kemampuan masyarakat setempat dalam pengelolaan usaha secara terorganisasi; -sikap mental dan cara hidup masyarakat setempat dalam usaha secara lebih maju.iv) Kemandirian daerah dalam hal swadaya usaha. Contohnya: suatu masyarakat daerah yang ingin membangun rumahnya dengan tembok maka mereka mampu membuat bata sendiri.3) Menunjang usaha pelestarian lingkungan nonfisik, antara lain bahwa dengan timbulnya kegiatan pertambangan di daerah turut mengembangkan tingkat sosial-ekonomi dengan turut meningkatkan kemantapan misalnya dalam segi pendidikan dan kesehatan dalam rangka pengembangan masyarakat di daerah.
  • 79. Dengan adanya usaha tambang di suatu daerah tidak diharapkan adanya pengaruh-pengaruh budaya negatif terhadap budaya masyarakat setempat, tetapi justru diharapkan menunjang kelestarian budaya setempat.4) Memenuhi penugasan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dengan misi strategis dalam rangka menunjang antara lain kestabilan politik. Adanya suatu kebijaksanaan pemerintah untuk membuka tambang di suatu daerah dengan tujuan antardaerah tersebut mulai berperan serta dalam pembangunan. Pada dasarnya, pedoman kriteria penilaian aspek sosial-ekonomi dalam pengembangan sumber daya mineral industri tersebut merupakan salah satu sarana penyaringan sekaligus pendukung optimalisasi pemanfaatan sumber daya mineral secara efisien dan rasional bagi pengembangan daerah melalui tata ruang kesepakatan.
  • 80. Gambar 4.1 Proses Pengembangan Regional (Wilayah) Masukan Proses Pengalihan Keluaran Kriteria Penilaian Re - EvaluasiSumber Daya Alam Prasarana Prasarana dan Sarana- Terbarukan Sarana dan Tata Ruang- Tak Terbarukan Lingkungan Lingkungan Hidup (Fisik) (Mineral) FisikSumber Daya Manusia Pengembangan- Bekerja Regional Terpadu & Seimbang 1. Mendukung Keterkaitan Ekonomi- Belum Bekerja antarsektor di daerah dan Keterkaitan antardaerahSumber Daya Penunjang Misi: Pemerataan Sosial-Ekonomi 2. Mendukung Pembangunan diModal daerah:Kebijaksanaan - Pembangunan daerah berKelembagaan pendapatan rendah/terbelakangPrasarana Lain - Kemanfaatan setempat di daerah Antara lain: kesempatan kerja - Memperkecil kesenjangan sosial ekonomi antardaerah - Meningkatakan swadaya usaha dan kemajuan masyarakat. 3. Lingkungan Sosial Ekonomi 4. Memenuhi penugasan Pemerintah Pusat / Daera
  • 81. 5. Menjalankan kewajiban dan loyal terhadap pemerintah dengan baik: pemerintah tempat berusaha dan pemerintah asalnya. a.Membayar segenap kewajiban pajak dan kewajiban keuangan perusahaan pertambangan. 1). Iuran tetap (Dead rent):US$ 0.025 – 3 /ha. 2).Iuran produksi/eksploitasi (royalty). a). Konsentrat (Cu + Au) i. CR Cu = [(P x ACP) – SRFS]] x PCT. PCT → s.d US$ 0,9 → 1,5 → s.l.d. US$ 1,1 → 3,5 → US$ 0,9 – 1,1 → 1,5 + (ACP – 90)/10 ii. CR (Au/Ag) = 1% harga jual. b). Mineral i. US$ 0,001 – 0,15/kg (7 mineral a.l.: besi, air raksa). ii. US$0,10 – 50/ton (16 mineral: batu gamping, yodium). iii. 4% - 10% harga jual (4 mineral/batu berharga). 3.).PPH Badan a. 15%, PKP, s.l.k. Rp 10 juta. b. 25%, PKP, l.b. Rp 10 juta – s.l.k. Rp 50 juta. c. 30%, PKP, l.b. Rp 50 juta. 4). PPH karyawan pasal 21, 26 UU No. 7Tahun 1983). 5). PPH bunga, dividen, sewa, jasa (PPH 1984). 6). PPN (UU No. 8 Tahun 1970). 7). Bea materai (UU. No. 13 Tahun 1985). 8). Bea Masuk (UU No. 11 Tahun 1970). 9). PBB: a. Pra produksi = Iuran tetap. b. Periode produksi = Iuran Tetap + 0.5% x 20% dari penerimaan kotor. 10). Pungutan/Pajak Pemda. 11). Administrasi umum.
  • 82. 12). PHP kendaraan bermotor. 13.Pemenuhan kewajiban pajak b. Mematuhi segenap peraturan yang ada. Acuan pola dasar kebijakan terkait /Peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1). Undang-Undang Dasar 1945: Pembukaan, pasal 33 ayat 3. 2). Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, yang mencakup lingkungan fisik (kesatuanruang dengan semua benda, daya, keadaan) dan lingkungan non fisik (mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya) yangmempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain, perlu dikelola secara terpaduuntuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dalampelaksanaan pembangunan berkelanjutan. (Gambar III.2.1). 3). Undang-Undang No, 24 tahun1994 tentang penataan ruang: bahwa pengelolaan sumber daya alam yang beranekaragamdi daratan, di lautan dan di udara, perlu dilakukan secara terkordinasi dan terpadu dengan sumber daya manusia dan sumberdaya buatan dalam pola pembangunan yang berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang dalam satu kesatuan tatalingkungan yang dinamis serta tetap memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan pembangunanberwawasan lingkungan, yang berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional (Gambar III.2.4 sampai denganIII.2.7). 4).Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Konservasi sumber dayaalam adalah pengelolaan sumber daya alam tak terbarui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijak sana dan sumber dayaalam terbarui untuk menjamin ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai sertakeanekaragamannya. 5). Kawasan lindung.Pengelolaan kawasan lindung adalah upaya penetapan, pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung. = Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya: kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air. = Kawasan perlindungan setempat: sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau, dan kawasan sekitar mata air. = Kawasan suaka alam dan cagar budaya: kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan sekitarnya, patani berhutan bakau, taman nasiona, taman hutan raya, taman wisata dan kawasan cagar budaya serta ilmu pengetahuan. = Kawasan rawan bencana alam: kawasan yang sering dan berpotensi mengalami bencana alam seperti letusan gunung api, gempa bumi, tanah longsor. 6). PP No. 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan (Gambar III.2.2).Amdal adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkunganhidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
  • 83. 7).Keputusan Meneg LH No.14/Men LH/3/1999 tentang pedoman umum penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan. Analisis dampak lingkungan (environmental impact analysis (assessment)) : analisis mengenai dampak lingkungan dari suatu proyek yang meliputi pekerjaan evaluasi dan pendugaan dampak proyek tersebut terhadap lingkungan dan kehidupan manusia. Analisis mengenai dampak lingkungan : sebagai hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup. 8). Keputusan Meneg LH No.17 tahun 2001 tentang jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan. 9). PP No. 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengedalian pencemaran air. 10). Undang-Undang No. 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan, Bab X pasal 30: "Apabila selesai melakukan penambangan pada suatu tempat pekerjaan, pemegang kuasa pertambangan yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan tanah sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan bahaya penyakit atau bahaya lainnya bagi masyarakat sekitarnya". 11). Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1969 tentang pelaksanaan ketentuan pokok pertambangan pasal 46 ayat 4: "Sebelum meninggalkan wilayah kuasa pertambangannya, baik karena pembatalan maupun karena hal yang lain, pemegang kuasa pertambangan harus terlebih dahulu melakukan usaha-usaha pengamanan terhadap benda-benda, maupun bangunan-bangunan, dan keadaan tanah sekitarnya, yang dapat membahayakan keadaan umum". 12). Perkembangan ligkungan hidup di dunia dapat dilihat pada Gambar III.2.3. 13). UU No. 32 dan 33 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Resume: Acuan Peraturan Perundang-undangan 0) UUD 1945-Pembukaan: Negara melindungi bangsa dan tumpah darah dalam kesejahteraan dan kecerdasan- Ps 33 ayat 3: Bumi dan air dimanfaatkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.1) →UU 23/1997 : pengelolaan LH (melestarikan fungsi LH utk mendukung bangjut). a) ↔PP 27/1999: AMDAL. ↨ Kep Meneg LH No 17/2001: Jenis Rencana Usaha/Kegiatan dilengkapi AMDAL. = 14 jenis, (Bidang ESDM nomor 11). • Pertambangan umum: @ Luas KP ≥200 ha; luas daerah terbuka ≥50 ha/th.
  • 84. @Produksi: Batubara/gambut ≥ 250.000 t/th, bijih primer ≥200.000 t/th; bijih sekunder ≥ 150.000 t/th; bh gal C ≥250.000 t/th, bgl radio aktif, bgl timah hitam. @ Tambang di laut. @ STD (submarine tailing disposal. @ Pengolahan bijih dengan cianidasi. • GTL (Air bawah tanah): Debit ≥ 50 l/detik; 5 sumur/10 ha). • Migas • Kelistrikan ↨Kep Meneg LH No 14/1999:Pedoman umum menyusun AMDAL. b) ↔PP 82/2001:Pengelolaan kualitas air/pengendalian pencemaran air.2) →UU No 24/1994: Penataan Ruang: Tata ruang harus menyatu dengan tata lingkungan dengan dasar Wanus dan Tannas.3) →UU No. 5/1990: Konservasi SDA Hayati dan Eko sistemnya(RR/NRR menjamin supply dalam kualitas nilai dan keanekaragamannya.4) → UU No. 11/1967:Pokok-pokok pertambangan (Psl 30: mengembalikan tanah sedemikian rupa…). ↔ PP No. 32/1969: Pelaksanaan UU No 11/1967); (Psl 46 ayat 4:..pengamanan…).5) Kawasan lindung: - Melindungi kawasan di bawahnya. - Melindungi kawasan setempat. -Melindungi kawasan suaka dan cagar budaya. -Melindungi kawasan bencana alam.6). ANDAL dan AMDAL a). ANDAL (Environmental Impact Analysis/Assessment): analisis mengenai DL dari suatu proyek yang meliputi pekerjaan evaluasi & pendugaan dampak proyek (+/-) dari bangunannya, prosesnya maupun system dari proyek tersebut terhadap lingkungan dan kehidupan manusia. b). AMDAL (Psl 1 ayat 1 PP No. 27/1999): Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada LH yang diperlukan bagi proses keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Kriteria dampak besar dan penting: a.Jumlah manusia terkena dampak.
  • 85. b.Luas wilayah persebaran dampak. c.Intensitas dan lamany dampak berlangsung. d.Banyaknya komponen Lingkungan lainnya yang terkena dampak. e.Sifat kumulatif dampak. f.Berbalik(reversible) & tidak berbalik (irreversible) dampak. Instansi yg berwenang (memutuskan izin) ↑ Instansi yg bertanggung jawab(memutuskan ke- layakan) ↑↑ -Komisi Penilai Pusat (+ Tim Teknis) -Komisi Penilai Daerah (+ Tim Teknis) ↑↑ Andal → AMDAL → RKL → RP → UKL/UPL Telaahan cermat -Kajian kegiatan -Penangan- -Peman- &mendalam yang direncana- an/kelola tauan kan utk proses pengambilan ke- putusan6.Menjalankan konsekuensi sebagai ”the servant of the community”. a. Komitmen terhadap CD dan pengembangan wilayah ke arah pembinaan capacity building kemandirian masa depan masyarakat lokal.
  • 86. b. Mampu menangkap aspirasi sosial dan politik bagi keharmonisan kehidupan bersama masyarakat (menjauhi kondisi “enclave”).7.Terakreditasi tentang kompetensi usahanya oleh Badan/Lembaga yang berwenang. a. Terhadap kepastian hasil eksplorasi. b. Kepastian pasar (a.l. kontrak demand, harga). c. Memperoleh sertifikat dan mengikuti ISO secara konsisten. (9000 – Baku mutu dan 14000-Manajemen lingkungan).8. Beberapa permasalahan penting yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. a. Beberapa paradox dalam pengembangan usaha pertambangan. 1).Sentralisasi dan desentralisasi. Revenue nasional masih bertumpu pada sektor pertambangan dan energi untuk membiayai beban biaya berskala nasional, di sisi lain daerah juga menuntut alokasi revenue dari sektor ini untuk kepentingan daerah sesuai peraturan perundangan otda. 2).Industri hulu dan industri hilir (Upaya peningkatan nilai tambah dan ekspor komoditi primer). Sektor PE sebagai sektor hulu sehingga menghasilkan komoditi primer, namun dituntut pula untuk meningkatkan nilai tambahnya dengan memasok komoditinya ke sektor hilir sebanyak mungkin untuk meningkatkan nilai tambahnya dengan sebanyak munkgin menghasilkan komoditi manufaktur ataupun jasa yang siap ekspor. 3).Padat teknologi dan padat karya (mass employment). Pada umumnya sektor PE memerlukan teknologi tinggi atau padat teknologi, namun di sisi lain juga dituntut untuk menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja di Indonesia yang menghadapi banyak pengangguran. Pengembangan pertambangan skala kecil dan menengah harus dikembangkan pula untk menjawab masalah penyerapan tenaga kerja tersebut. 4).Masyarakat enclave (eksklusif) dan pengembangan masyarakat. Unit/sentra kegiatan PE pada umumnya berada di daerah terpencil, sertamerta keberadaannya sebagai industri padat kapital mampu menciptakan masyarakat enclave di tengah-tengah masyarakat tradisisonal. Hal ini perlu diatasi dengan program pengembangan masyarakat agar dapat diciptakan harmonisasi kehidupan kemasyarakatan seutuhnya dari dua sistem masyarakat tersebut. 5).The sun set industry dan pengembangan investasi baru. Gejala dihadapinya industri pertambangan di Indonesia sebagai the sun set industry, dengan telah ditutupnya beberapa unit produksi pertambangan misalnya Unit Pertambangan Emas Cikotok, pertambangan timah Singkep dan offshore timah di P Bangka Belitung, Pertambangan bauksit di Bintan, Pertambangan pasir besi di Cilacap, serta menjelang berakhirnya kegiatan
  • 87. pertambangan emas PT Newmont Minahasa Raya, dan KEM dll, di sisi lain diizinkannya usaha pertambangan di wilayah hutan lindung dengan Perpu No 1 tahun 2004 dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi baru. 6).Pelestarian LH dan penambangan di wilayah hutan lindung. Pelestarian LH merupakan keharusan dan kepedulian nasional dalam pengembangan berbagai pengusahaan SDA, di sisi lain juga dizinkannya usaha pertambangan di wilayah hutan lindung guna meningkatkan investasi baru dalam ekonomi nasional. 7).Meningkatkan GDP dan meningkatnya Gross National Pollution (internalisasi biaya LH). Jelas bahwa untk kemakmuran bangsa dan memecahkan masalah pengangguran perlu ditingkatkan GDP dengan tingkat pertumbuhan yang signifikan, namun di sisi lain dengan internalisasi biaya pelestarian LH dalam bidang pengusahaan juga akan menaikkan Gross National Pollution, namun sudah tentu jangan sampai mencapai angka Gross Domestic Product. Di AS sebagai negara kaya, Gross National Pollution ini mencapai sekitar 70% dari Gross Domestic Product. 8).Pajak tinggi dan pajak rendah (tax holiday). Perpajakan di Indonesia yang termasuk tinggi di dunia karena kebutuhan untuk menopang APBN terpaksa dilakukan, di sisi lain ada tuntutan usaha untuk menekan pajak dan pungutan semacamnya, kalau perlu dengan tax holiday, agar menarik investasi baru. Output nasional tergantung pada 3 faktor utama yaitu konsumsi, fiskal dan investasi. Output nasional tidak dapat terlalu lama bergantung pada konsumsi yang sementara ini berjalan, tetapi seharusnya pada investasi, sementara investasi masih terlalu lemah yang memerlukan dukungan iklim investasi yang segar antara lain dengan perbaikan pelunakan sistem fiskal. Rangkaian terpadu tersebut perlu ditangani secara kumulatif dan sinkron.b. Perkembangan era globalisasi. - 3 B’s to 2N’s. Pengabaian border of state, sectoral boundaries, and economic barriers menuju network of networks (multi jaringan). - Investasi bebas. Investasi mengalir ke wilayah yang paling sedikit atau kecil hambatan ekonomi dan nonekonominya. - Perdagangan bebas. Liberalisasi perdagangan dengan menekan hambatan tarif dan nontarif. - Lingkungan hidup. Pembangunan dan perdagangan berwawasan lingkungan - Haki Menentang cara/budaya bajakan yang amat merugikan perdagangan terutama jasa. - Demokratisasi
  • 88. Rakyat dan daerah mulai memegang peranan dalam pengurusan kendali pemerintahan dan ekonomi serta bidang kehidupan lainnya. c. Perkembangan abad 21: J. Naisbitt dan Aburdene. (Lihat Lampiran ....). d. Agenda LH abad 21 (Bidang Pertambangan dan Energi). (Lihat Lampiran ....). III. Kasus perusahaan: PMA, BUMN, KP, SIPD, WPR, PETI. A. PMA. Manfaat finansial pengusahaan modal asing dibidang pertambangan umum telah dapat dirasakan, walaupun masih harus ditingkatkan secara terus-menerus atas dasar rambu-rambu peraturan perundangan yang berlaku. 1. Partisipasi PTFI Bagi Pembangunan Nasional. Manfaat finansial PTFI terhadap pembangunan Indonesia 1992-2000 dapat dilihat pada Tabel 3.1. Tabel 3.1 Manfaat finansial PTFI terhadap pembangunan Indonesia (US$ juta) 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1992- % 2000Manfaatlangsung: 107 94 117 297 273 237 150 173 158 1.606Dividen 14 16 16 19 24 18 4 2 29 142Royalti 16 9 19 43 29 32 17 22 12 198Pajak peng- 34 18 10 162 125 120 87 118 72 747 hasilan badanPajak-pajak dan pungutan lainnya 43 50 72 73 94 67 42 31 46 518Manfaat tidaklangsung: 476 730 1.272 982 863 973 588 451 485 6.820Gaji & upah 20 26 38 90 82 98 45 68 45 512Pembelian 80 204 508 422 261 200 150 139 188 2.152 barang & jasa dalam negeri-Pembangun-an 8 15 20 22 23 33 27 29 27 203 daerah &donasi-Reinvestasi & 368 486 707 447 498 641 367 215 224 3.952 pengalihan -
  • 89. Jumlahkeseluruhan 582 824 1.389 1.279 1.136 1.209 739 624 643 8.426 Manfaat funansial PTFI terhadap pembangunan Irian Jaya 1992-2000 dapat dilihat pada Tabel 3.2. Tabel 3.2 Manfaat finansial PTFI terhadap pembangunan Irian Jaya (US$ juta) 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 1992- % 1999Manfaat 14 9 18 36 27 28 16 20 167langsung:Royalti 12,45 7,54 15,45 34,22 23,43 25,26 13,37 17,48 149,19Iuran tetap/ 0,07 0,13 0,23 0,21 0,25 0,21 0,31 0,17 1,57 dead rent-PBB 1,17 1,35 1,71 1,63 2,43 2.07 1,64 1,62 13,62-Mineral ”C”dan air 0,10 0,10 0,10 0,10 0,50 0,50 0,40 0,42 2,22-Pajak kenda-raan - - 0,28 0,13 0,13 0,14 0,04 0,06 0,76-Pajak bangsa 0,01 0,10 0,10 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,06asingManfaat tidak 397 528 765 547 500 669 356 264 4.027langsung:Gaji & upah 18,26 23,60 35,30 80,25 72,13 89,53 39,64 62,89 421,60Pembelian 3,59 4,03 3,89 4,24 5,75 11,54 7,54 11,73 52.31 lokal-Pembangun- 7,60 14,57 19,21 22,04 23,38 32,00 25,45 34,82 179,07 an daerah &donasi-Reinvestasi 367,84 485,79 706,56 440,76 398,99 536,01 282,99 154,81 3.373,7 - 5Jumlah 411 537 783 584 527 697 371 284 4.194
  • 90. keseluruhan Sebagai contoh adalah PT Freeport Indonesia (PT Freeport Indonesia, 2000), setelah dimulainya kontrak baru selama kurun 1992-1999 manfaat finansial perusahaan tersebut terhadap pembangunan Indonesia adalah sekitar US$ 7,78 miliar, dan sebesar US$ 4,19 miliar bagi pembangunan Irian Jaya, serta sebesar US$ 160,26 juta bagi pengembangan wilayah dan masyarakat setempat. Juga diperkirakan manfaat finansial sebagai national gains bagi Indonesia dari PT Freeport Indonesia adalah sekitar 55% dari perolehannya. Data 1992-2000 menunjukkan bahwa partisipasi PT FIC dalam pembangunan nasional sebesar US$ 8,426 miliar terbagi sebagai manfaat langsung (dividen, royalti, pajak penghasilan badan, pajak-pajak dan pungutan lain) sebesar US$ 1,606 miliar dan manfaat tidak langsung (gaji dan upah, pembelian barang dan jasa dalam negeri, pembangunan daerah dan donasi, serta re- investasi dan pengalihan) sebesar US$6,820 miliar. 2.Manfaat finansial PT newmont Nusa tenggara. Sebagai contoh manfaat finansial sebagai national gains dari PT Newmont Nusa Tenggara secara berjumlah akan mencapai sekitar 55% dari seluruh perolehan (gross revenue) selama umur tambang sebesar US$ 15,5 miliar (Tabel 3.3). ( Total projected mine life revenues, PT Newmont Nusa Tenggara, 1997) atau sebesar US$ 8,6 miliar. National gains tersebut sudah termasuk upah gajih pekerja/pegawai lokal/nasional perusahaan , pengembangan wilayah dan semacamnya sebagai retained benefit nasional. Dari national gains tersebut 11% jatuh ke tangan pemerintah. Tabel 3.3 Batu Hijau life of Mine Revenues and Costs Value Indonesia (US$ Billion) Component % Total Projected Mine Life Revenues 15.5 Less : Total Capital Expenditures – Construction 1.9 40 - During operations 0.6 40 - Total projected interest payments 0.5 - Total payroll mine life ($23 million/year) 0.5 100 - Total training mine life ($ 8 million/year) 0.2 100 - Total materials expenditure mine life ($ 220 million/year) 4.4 100 - Total off-site treatment charges 3.2 14 - Total taxes/Royalties mine life ($1.8 billion) 1.8 100 - Reclamation expenditures 0.1 100
  • 91. Total projected expenditures 13.2Net revenue available for dividends (80% Foreign, 20% Indonesian) and 2.3Miscellaneous expenditures - Total Indonesian expenditures – Capital 1.0 - Total payroll mine life 0.5 - Total training mine life 0.2 - Total materials expenditures 4.4 - Total taxes and royalties 1.8 - Total reclamation 0.1 - Total dividends – Indonesian shareholders 0.6 Total Indonesian expenditures 8.6 = 55.48% Total 15.5 IndonesiaKontribusi finansial dapat dibagi menjadi secara langsung dan secara tidak langsung.- Secara langsung melipu 13 jenis pajak yang dibayar perusahaan sesuai dengan pasal 13 Kontrak Karya.- Secara tidak langsung: = Upah dan tunjangan kesejahteraan karyawan nasional. = Pembelian barang dalam negeri. = Pembangunan fasilitas infratsruktur. = Pembangunan/kontribusi wilayah setempat. = Potensi penanaman modal kembali/ulang.PustakaIfe, J, 1995, Community Development: Creating Community Alternatives – Vision, Analysis and Practice,Longman.McArdle, J, cs, 1993, Resource Manual for Facilitators in Community Development, Employ Publishing Group.………., 2004, Pedoman Pengembangan Masyarakat Di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, Indonesia Center for Sustainable Development (editor), Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral RI, dan, Forum Komunikasi Pengembangan Masyarakat Di Industri Energi dan Sumber Daya Mineral.
  • 92. Soelistijo, UW, dkk, 2003, Ekonomi Regional dan Model Penerapannya: Pengembangan Sumber Daya Mineral dan Energi Dalam Rangka Otonomi Daerah di Indonesia,Puslitbang tekMIRA, Balitbang ESDM, departemen ESDM. Aliran Kas Dalam Industri Mineral Pendapatan dari paten, perekayasaan, Dividen utk pemegang saham R&D dll Kapital dipinjam R&D Kontribusi kapital Investasi di luar Kas Aliran kas Perusahaan Modal kerja Investasi langsung Perolehan penjualan Operasi Masukan operasi - Penyusutan - Amortisasi -Deplesi - Pengurangan Pendapatan terpajak Pajak pendapatan Untung neto
  • 93. Gambar 2.1 Aliran Kas Dalam Industri Mineral
  • 94. Gambar 2.2 Kurva ATC, AVC, MC dan Harga P (C) MC TAC TVC P Daerah P ideal P di daerah ini, produksi terus P di daerah ini, produksi tutup Q
  • 95. LAMPIRAN I KETENTUAN PERPAJAKAN/KEUANGAN DAN LAIN-LAIN NON PERPAJAKAN DALAM KONTRAK KARYA FAKTOR-FAKTORNO. KETENTUAN GENERASI I GENERASI II GENERASI III GENERASI IV GENERASI GENERASI V GENERASI VI (1967 - 1968) (1968 - 1976) (1976 - 1985) (1985 - 1986) IV (+) (1986 - 1996) (1996 - 1997)A. Perpajakan 1. Dasar Hukum Hasil perundingan Inpres No. 18/1968 PP No. 21 Tahun 1976 UU Pajak tahun 1984 Sama dengan Surat Menteri Keuangan S-718/MK.04/1995 Sam Generasi IV S-940/MK.04/1990 Tgl. 5 Desember S.7 Tgl. 2 Agustus 1990 1995 Tgl [Surat Menteri Keuangan (UU Pajak 1994) (UU S-565/MK.04/1993 Tgl. 12 Mei 1993] (UU Pajak 1991)2. Kredit pajak investasi atau - 8% dari investasi 20% dari investasi. - - - - pengeluaran investasi. Maksimum 50% pen- Maksimum 5%/tahun. dapatan kena pajak.3. Bunga maksimum NA Tingkat Bunga x 70% x Dihitung berdasarkan Dihitung berdasarkan atas perbandingan antara Sama dengan Dihitung atas perban- Sama dengan Sam DEC [Debts and Equity atas perbandingan antara hutang dan modal 3 : 1 Generasi IV dingan modal dan hutang: Generasi V Dih Capital] hutang dan modal 60 : b. 5:1 bila investasi s/d mo 40 US$ 200 juta b. 8:1 bila investasi a. lebih dari US$ 200 juta b.4. Masa operasi yang diper- Tidak ditetapkan 4 tahun 4 tahun 8 tahun Sama dengan Sama dengan Generasi 8 tahun Sam hitungkan. LCF : 3 th. Generasi IV IV (8 2 tahun 4 tahun [5tahun dan 8 tahun Masa penetapan LCF : 3 th. untuk KTI, Surat Menteri Keuangan S-565/MK.04/1993 Tgl. 12 Mei 1993]5. Depresiasi/tahun Maksimum 12,5% Maksimum : 12,5% Maksimum 12,5% [garis Gol. 1 : [masa pakai kurang dari 4 tahun dan Golongan 1 : Golongan 1 : 50% PP No. 34 Tahun Sam lurus]. Dalam 4 tahun tidak termasuk bangunan] : 25% 50% 1994 (P pertama untuk aset lain Gol. 2 : [masa pakai antara 4 s/d 8 tahun, tidak Golongan 2 : Golongan 2 : 25% dikenakan 25%, dan termasuk gedung/ bangunan] : 25% bagi bangunan hanya Gol. 3 : [masa pakai lebih dari 8 tahun, tidak 25% dike-nakan sebesar 10%. termasuk gedung/ bangunan] : 25% Golongan 3 : Golongan 3 dan 4 : Gol. 4 : bangunan dan benda-benda bergerak 10% 12,5% lainnya : 25% Golongan 4 : Dengan metode garis Dengan metode menurun secara 5% lurus berimbang.
  • 96. FAKTOR-NO FAKTOR GENERASI GENERASI II GENERASI III GENERASI IV GENERASI IV GENERASI V GENERASI VI GENERA KETENTUAN I (1968 - 1976) (1976 - 1985) (1985 - 1986) (+) (1986 - 1996) (1996 - 1997) (1967 - 1968) PP. 34 tah6. Amortisasi/tahun Maksimum 12,5% Maksimum 12,5% Maksimum 12,5% 25% menurun secara berimbang Maksimum 20%, metode 25%, menurun secara PP No. 34 Tahun 1994 Bebas amortisasi satuan produksi berimbang thn. 1-37. Bebas Pajak 3 tahun - - - - - -8. Bebas bea masuk Ada Ada Untuk 10 tahun pertama sejak produksi Untuk 10 tahun pertama sejak produksi komersial Sama dengan Generasi IV Sama dengan Generasi IV Sama dengan Generasi Sama deng komersial IV Untuk 10 ta produksi ko9. Iuran tetap - Penyelidikan Umum: US$ 0.005 US$ 0.01 dan US$ 0.03 US$ 0.025-US$ 0.05 - Sama dengan Generasi IV US$ 0.0...-US$ 0.05 Sama deng (per hektar) Eksplorasi : US$ 0.10 US$ 0.08 - US$ 0.20 US$ 0.10-US$ 0.35 US$ 0.1-US$ 0.35 Studi kelayakan : US$ 0.10 US$ 0.20 US$ 0.50 US$ 0.5 US$ 0.0…. Konstruksi : US$ 0.10 US$ 0.20 US$ 0.50 US$ 0.5 US$ 0.1…. Operasi : US$ 1.00 US$ 1.00 US$ 1.50-US$ 3.5 US$ 1.5-US$ 3.50 US$ 0.5 Lain-lain : US$ 1.00 US$ 2.00 US$ 0.5 US$ 1.5. U10. Pengeluaran Minimum - - Peny.Umum: US$ 20/Km2 Peny.Umum: US$ 45/Km2 Sama dengan Generasi IV Peny.Umum: US$ 250/Km2. PU : 70 - 200 AS$ Sama deng Exp : 200 - 2.600 AS$ - - Eksplorasi: US$ 150/Km2. Eksplorasi: US$ 450/Km2. Sama dengan Generasi IV Eksplorasi: US$ 1,000/Km2. Tergantung lokasi dan PU : 70. 20 luas wilayah Exp : 200. Sama dengan Generasi IV Insruksi Dirjen PU Tergantung No. 04.I/291/DJPU/1995 Tgl. 22 Maret 1995 Instruksi D No. 04.I/29 Tgl. 22 Ma
  • 97. 11. Royalty - - Sesuai SK Menteri Pertam bangan dan Emas: Sama dengan Generasi IV Sama dengan Generasi IV Kep. MPE No. Sama deng Energi N0. 352/1972 1% jika harga [P] US$ 300/ 1166/844/MPE/1992 troy ounce. tanggal 12 September Kap . MPE Contoh: Tembaga 2% jika harga [P] US$ 400/ 1992 MPE/1992 $ 0.025/Kg metal troy ounce. Tanggal 12 Standar harga $700/m.ton { [P-300} Atas dasar perhitungan: { 1 + ----------} Jumlah Penjualan { 100} Jika P antara: US$ 300-US$ 400/troy ounce 1% jika harga (S) US$ 10/ troy ounce 2% jika harga [S] US$ 15/ troy ounce { [S-10} { 1 + ----------- } % { 5 } Jika S antara: Sama dengan Generasi IV Sama dengan Generasi IV US$ 10 - US$ 15/troy ounce
  • 98. FAKTOR-FAKTORNO. KETENTUAN GENERASI I GENERASI II GENERASI III GENERASI IV GENERASI IV (+) GENERASI V GENERASI VI (1967 - 1968) (1968 - 1976) (1976 - 1985) (1985 - 1986) (1986 - 1996) (1996 - 1997) PLATINA: 1% jika harga [P] US$ 750/ troy ounce 2% jika harga [P] US$ 925/ troy ounce { [P-750 } { 1 + ----------- } % { 175 } Jika P antara: US$ 750 - US$ 925/troy ounce12. Pajak Daerah/PBB - - Areal terbuka, sebanding PBB pada tahap peny. - Sama dengan Generasi IV Iuran tetap + (30%>6% x Sam dengan Iuran tetap. Umum, Eksplorasi & Studi [Iuran tetap + (30% x Nilai jual kotor hasil Iura Untuk areal tertutup, Kelayakan sebanding dengan 0,5% x nilai jual kotor produksi) Nil dikenakan tarif khusus. Iuran tetap. hasil produksi, pro Tahap Operasi: Iuran Tetap + Surat Menteri 0,5% x 20% dari dari Keuangan penerimaan kotor atas Oprs, S-565/MK.04/1993 Penambangan. Tgl. 12 Mei 1993].13. Pajak atas Bunga, Deviden - - 10% 15% bagi yang bertempat Sama dengan Generasi IV - 15% [Wajib Pajak - 15% [Pembayaran Sam & tinggal tetap. Dalam Negeri] deviden Dalam Negeri] - Royalti 20% bagi yang tidak tetap. - 20% [Wajib Pajak Luar - 7,5% [Pemegang saham Negeri] pendiri Dalam - 15% [Wajib Pajak Negeri/Luar Negeri] - Dalam Negeri] - 15% [Jasa teknik/jasa - 9% (Jasa teknik/jasa manajemen] manajemen] - 20% Pph pasal 26 UU - - 20% [Wajib Pajak Luar Pph tahun 1994 Negeri] Surat Menteri - Keuangan S-565/MK.04/1993 Tgl. 12 Mei 1993.14. Pajak Ekspor - - Untuk bijih Tembaga: Sama dengan Generasi III Sama dengan Generasi IV Sama dengan Generasi IV - US$ 0.025 - US$ 700/m.ton.15. Pajak Pendapatan Tahun 1 -3 : Tembaga : Tahun Tahun 1-10 : 35% Sama dengan Generasi IV Sama dengan Generasi IV 10%: - s/d Rp 25 juta Sam Perusahaan dibebaskan 4 - 10 : 1-10 : 35% 11 : 45% - Tidak diberikan Fringe Benefit 15%: Rp 25 juta s/d Rp 50 10 35% juta 15 5% dari penjualan 11 : 42% 30%: Rp 50 juta lebih juta bersih. 30 11 - ...... : 41,75% Min 10% dari penjualan neto
  • 99. FAKTOR-FAKTORNO. KETENTUAN GENERASI I GENERASI II GENERASI III GENERASI IV GENERASI IV (+) GENERASI V GENERASI VI (1967 - 1968) (1968 - 1976) (1976 - 1985) (1985 - 1986) (1986 - 1996) (1996 - 1997)16. Pajak Penghasilan - - 60% of profits in exess - - - - Istimewa of 15% rate of return on total founds using 3 years moving average.17. Pajak Penghasilan Tahun 1-10 : Maks Maksimum pajak Sepenuhnya dikenakan 20% bila bekerja di Indone- Sama dengan Generasi IV Sama dengan Generasi PPH 21 pasal 26 Sam Perseorangan Asing pajak penghasilan penghasilan sesuai peraturan sia <183 hari dalam 1 - Tidak diberikan Fringe Benefit IV 20% > 183 hari VII sama dengan tingkat sebanding perpajakan yang tahun. PP tarif pajak negara dengan tingkat berlaku di Indonesia. 20 asal. tarif pajak negara Sama dengan tenaga kerja asal. Ind. bila bekerja di Indonesia > 183 hari dalam 1 tahun. - Fringe Benefit tidak dikenakan pajak.18. Pembukuan dalam $ AS Ada Ada Persetujuan Menteri Sama dengan Generasi III - Ada Diizinkan Sam & Keuangan. Diz dalam bahasa Inggris19. - Bea-bea, pajak-pajak - - Hanya yang mendapat Sama dengan Generasi III Sama dengan Generasi III Sama dengan Generasi Hanya yang mendapat Sam dan persetujuan Pemerintah III persetujuan dari Han pungutanPemda Pusat. Pemerintah Pusat. per Pem UU No. 13 tahun 1985 - Bea materai UU Sam20. Biaya-biaya administrasi - - Hanya yang mendapat Sama dengan Generasi III Sama dengan Generasi III Sama dengan Generasi Hanya yang mendapat Han dan pungutan-pungutan persetujuan Pemerintah III persetujuan dari per oleh Pemda Pusat. Pemerintah Pusat. Pem21. Pajak Pengalihan - Sama dengan Generasi Sama dengan Generasi II Sama dengan Generasi II Sama dengan Generasi Dipungut oleh Pemda Sam Kepemilikan II II dimana kendaraan VI terdaftar. Dip dim terd Sama dengan Generasi Sama dengan Generasi II Sama dengan Generasi II Sama dengan Generasi II II
  • 100. FAKTOR-FAKTORNO. KETENTUAN GENERASI I GENERASI II GENERASI III GENERASI IV GENERASI IV (+) GENERASI V GENERASI VI (1967 - 1968) (1968 - 1976) (1976 - 1985) (1985 - 1986) (1986 - 1996) (1996 - 1997) Sam Sesuai ketentuan yang Sama dengan Generasi I Sesuai ketentuan yang berlaku umum PPh pasal 21 Sama dengan Generasi IV PPh pasal 21/pasal 16 PPh pasal 21/PPh pasal 26 21/PP22. a. Penghasilan karyawan berlaku UU Pajak Penghasilan 1984 UU Pajak Penghasilan 1994 1994 - 20% > 183 hari - 20% >183 hari, UU PPH 1994 - - Apabila lebih dari 183 hari - Apabila lebih dari 83 hari berdasarkan - berdasarkan Pph pasal 21 UU PPH 21 UU Pajak Penghasilan 1994 b. Orang asing Pajak Penghasilan 198424. PPN dan PPnBM - - - UU No. 8/1993 Sama dengan Generasi IV UU Pajak 1991 - UU PPN 1994 Sam UU P B Lain-lain [Non - Max 45% 5 - 51% 5 - 51% Mengacu PP 20/1994 Mengacu PP 20/1994 PP. Perpajakan]25. Pemilikan Saham/Penawaran Saham - 01-03/K/1971/DPA.GR/1971 HM.00/4051/DPR-RI/1984 KS.02/2987/DPR-RI/1986 - PW.00/5704/DPR-RI/1991 PW.001-390/DPR-RI/1996 KS. 026. Persetujuan DPR-RI 18-8-1971 18-12-1984 27-9-1986 Tgl. 19 Desember 1991 Tang [S.02/716/DPR-RI/1994 Tgl. 10 Pebruari 1994] - - 694/A.S/084 245/A.I/1986 - 636/A.1/1991 917/A.1996 925/427. Persetujuan BKPM 26-5-1971 30-8-1984 8-9-1986 Tgl. 7 Agustus 1991 Tgl. 23 Juli 1996 1 No [14/A.1/1994 Tgl. 27 April 1994] 1 April 1967 28 Juli 1968 27-2-1985 2-12-1986 - 30 Desember 1991 28 April 1997 19 F28. Penandatanganan KK 4 Oktober 1971 24-10-1987 [5 Agustus 1994] 1 KK 16 KK 3 KK 103 KK -0- 8 KK 68 KK 3829. Daftar Perusahaan Perusahaan KK terdiri dari: Perusahaan KK terdiri dari ( 34 1 PT FIC 68 Perusahaan 2. PT Nabire Bakti Mining 3. PT Engelhard Indonesia [terminasi] Khusus PT FIC, depresiasi berdasarkan straight line basis [Perusahaan KK terdiri dari: 38 PT Paragon Perdana Mining 2. PT Ingold Antares 3. PT Newcrest Nusa Sulawesi 4. PT Eastern Irja Mining Corp. 5. PT Miwah Tambang Emas] - + 25% Max. 25% Max. 25% Max. 25% Max. 25% Maksimum 62.500 Ha Max.30. Batas wilayahKeterangan: [ ] Generasi V (+)
  • 101. Lampiran ...... Simpulan Tentang Perpajakan Country Corporate Royalty VA on Typical Typical Dividend Interest Foreign Government Other Income tax imported import export duty withholding withholding ownership equity significant equipment duty tax tax restrictions requirement taxes1.Argentina 33% yes 21%** 14%** none none 13.2% none none yes2. Bolivia 25%+surtax yes 13%** 5% none 12.5% 12.5% none none yes3. Brazil 15% yes Max 18% none none none 15% none none yes4. Canada 31.97% none 7% 0% none 25%/15% 25%/15-5% none none yes5.Chile 35/42% yes 18%** deferred none 35% 35% none none6.China 33% yes 13% gold 22% none none 20% none none yes exempt7.Ethiopia 35% yes none none none 10% none none none yes8.Ghana 35% yes none none none none none none yes yes9.Greenland 35% none none none none 35% none none none none10.India 35/48% yes none 20%** none 20% 20% none none11.Indonesia 30% yes 10%** 20%** none 7.5/15% 20% none none yes12.Ivory Coast 35% yes 10%** 5%** 18%** 12/18%** 18% unknown unknown13.Kazakstan 30% Yes** 20% Yes none 15% 15% none none yes14.Mexico 34% none 15% 10%** none 34% 15%** none none15.Namibia 25% + none none yes none 0% non- none none none none sliding resident16.PNG 35% yes none 11%** none 17% none none 30%17.Peru 30% none 18% 12% none 1% none none yes yes18.Philippines 35% yes 0%/10% 3%** none 15% 15% none none yes19.South Africa 35% none 14% 1% none 12.5% none none none yes20.Sweden 28% yes 0/25% 9% none none none none none none21.Tanzania 35% yes deferred 5/40% 2% 20% 15% unknown none none22.USA progressive none none varies none 0-15%/30% 0-15%/30% none none yes:ArizonaNevada23.Uzbekistan 16/36% yes yes exempt Gold:20% 10% 20% yes yes yes24.West 36% yes yes yes yes yes yes none none yesAustralia
  • 102. *conditions or limitations apply. **cedits,refunds, exmptions and other means to reduce liability may be available.
  • 103. Daftar Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertambangan dan Energi Di Bidang pertambangan UmumNo Jenis mineral/Bahan Galian Tingkat Kualitas Tarif (%) Dasar Perhitungan (Kalori – kkal/kg))1. Air raksa ... 3,75 Logam2. Antimonit ... 4,50 Logam3. Bauksit ... 3,75 Bijih4. Barit ... 3,25 ...5. Batuan aspal ... 3,75 ....6. Batubara (open pit0 <5100 3,00 ... 5100-6000 5,00 ... >6100 7,00 ...7. Batubara (underground) <5100 2,00 ... 5100-6000 4,00 ... >6100 6,00 ... 8. Belerang ... 3,50 Konsentrat 9. Bijih nikel (Garnieritik) ... 5,00 Logam10. Bijih nikel (Limonitik) ... 4,00 Logam11. Bismut ... 4,50 Logam12. Besi magnetik/hematit ... 3,00 Logam13. Emas ... 3,75 Logam14. Gambut ... 3,00 ...15. c. Granit blok ... 4,00 ... d. Granit bubuk/pecah ... 3,00 ....16. Ilmenit ... 2,50 Logam17. Intan ... 6,50 Karat18. Kobal ... 5,00 Logam19. Kristal kuarsa ... 3,75 ...20. Kromit ... 3,50 Konsentrat21. Mangaan ... 3,25 Bijih22. Molibdenit ... 4,50 Logam23. Monasit ... 4,50 Konsentrat24. Pasir besi ... 3,75 Konsentrat25. Pasir urug (lepas pantai) ... 3,75 ...
  • 104. 26. Perak ... 3,25 Logam27. Pirit ... 2,50 Konsentrat28. Platina ... 3,75 Logam29. Rutile ... 4,50 Konsentrat30. Seng ... 3,00 Logam31. Tembaga ... 4,00 Logam32. Timah ... 3,00 Logam33. Timbal ... 3,00 Logam34. Titan ... 3,50 Logam35. Vanadium ... 4,50 Logam36. Wolfram ... 4,50 Logam37. Xenotim ... 4,50 Konsentrat38. Yodium ... 3,75 ...39. Zircon ... 4,50 Konsentrat Perpajakan dan Pungutan Lainnya PT freeport Indonesia Co. No Uraian Generasi I Generasi V 1 Pajak Badan Modifikasi KK 28-12-1974 Maksimum 35%, UU No. 7 1/07/1974 s/d 30/06/1976 sebesar 30% Tahun 1983 1/07/1976 s/d 30/06/1989 sebesar 53% 1/07/1983 s/d sekarang sebesar 42% 2 Pajak penghasilan Implementation Agreement tgl 25- PPh 21, keryawan (PPh 21) 11-1989 UU No. 7 Tahun 1983 3 Royalty Implementation Agreement tgl 25- 1,5% jika harga Cu di bawah 11-1989 US$ 0,90/lb -. 1,5 % dari net sales apabila harga 3,5% jika harga Cu di atas Cu berada di bawah US$ 0.90/lb, US$ 1,10/lb 2,5% dari net sales apabila harga Jika harga antara US$ 0,90 s. berada di atas harga US$ 0,90/lb /d US$ 1,1, rumusnya: sampai batas harga US$ 1,25/lb. % = 1,50 + (Harga Cu -90)/10. -. 3,5% dari net sales apabila harga Au 1% dari harga jual. Cu di atas US$ 1,25/lb. Ag 1% dari harga jual.
  • 105. -. Sedangkan Au dan Ag 1%, dasar pernyataan dari harga rata-rata dalam kuartal dengan berpedoman pada ”Metal Weeks”.4. Landrent US$ 2/Ha US$ 1,50 – 3/Ha5. Depresiasi Maksimum 12,5% Golongan 1 & 2 Pasal 11 UU No. 7 Tahun 1983. Gol 3 & bangunan 12,5%.6. Amortisasi Maksimum 12,5% 25%7. DER (Debt to Equity - 5:1 Investasi s/d US$ 200 juta. Ratio) 8:1 Investasi lebih dari US$ 200 juta.8. Withholding Tax on - 20%, UU No. 7 Tahun 19783 Dividend, Interest, (non resident). and Royalty 15%, UU No. 7 Tahun 1983 (resident).9. PBB - Landrent + (0,5% x 20% dari penerimaan kotor)10. Bea meterai - Sesuai UU No. 13 Tahun 199511. Bea masuk - Sesuai ketentuan yang berlaku12. PPN - Sesuai UU No. 8 Tahun 198313. Pungutan, Pajak - Dapat dikenakan setelah dan Bea-bea yang disetujui oleh Pemerintah dikenakan oleh Pusat Pemda14. Pajak Pengalihan - Sesuai ketentuan yang kepemilikan berlaku umum kendaraan bermotor dan kapal
  • 106. Gambar 1 Kecenderungan Dalam Era Globalisasi (Orientasi Pada Manusia Seutuhnya dan Masyarakat Seluruhnya)No Megatrend (J. Naisbitt) AburdeneA * Masyarakat informasi * Masyarakat informasi dan * Teknologi canggih jasa * Ekonomi global * Tenaga kerja terampil * Jangka panjang * Makin berperannya tenaga * Desentralisasi kerja wanita * Self help * Seni budaya, spriritual, * Network agama * Selatan * Workfare state * Demokrasi partisipatip * Biologi * Multi alternatip * Perusahaan dan SDM * Peran global bahasa Inggris * Peran Pasifik * Perdagangan bebasB Keterbukaan, kebebasan, tanggung jawab
  • 107. Gambar III.10.1 Tinjauan Pelaksanaan Perlindungan Lingkungan dan Kesinambungan Sumber Daya Alam Dalam Sektor Pertambangan Umum - Dalam Rangka Agenda XXINo Kegiatan pelaksanaan Subsektor Pertambangan Umum 1 Kegiatan perlindungan lingkungan dan SDA a.Peraturan -UU No 11/1967,PP No. 32/1969,Kepmen PE No. 1211/1995 (Galang rusmar), Kepmen PE No.1256/1996 (Susun Amdal), Kepmen PE 389/1995 (Susun UKL/UPL), Kepmen PE No 103/1994 (Pengawasan RKL/RPL), Kepmen No 01/P/1991 (Air raksa), Kepmen No. 2555/1993 (Pel Inspeksi Tambang), Kep DJPU No. 336/1996 (Jarek), Kep DJPU No 693/1996 (Domnis erosi), Kep DJPU 1245/1993 (Lakwas K3), Kep DJPU No 1247/1993 (Pengangkatan Lakins Tambang). b.Kebijakan - Pemanfaatan SDA tambang secara hemat dan optimal demi kesejahteraan rakyat dan fungsi LH. c.Pemasyarakatan -Dilaksanakan oleh para pelaku usaha/pemegangKP/KK/PKP2B/SIPD?Tambang rakyat sd pasca pertambangan. d.Bimbingan dan -Domnis reklamasi bekas tambang,kendali erosi, kolam tailing; pelatihan pasa inspeksi tambang, pengelola pelatihan lingkungan, pelaksana RKL/RPL. e.Litbang - Reklamasi bekas tambang, gas pembakaran briket bb, peruntukan lahan tambang, transformasi structural pasca tambang.2 Hasil yang telah dicapai -Meningkatnya lahan bekas tambang yang telah direklamasi, kesadaran lingkungan, kerjasama dengan
  • 108. Office of Surface mIning USA dalam pengelolaan dampak lingkungan.3 Tantangan, kendala dan peluang a.Tantangan -Tuntutan dan kepedulian masyarakat yang meningkat dan kritis; makin ketatnya persyaratan lingkungan internasional; banyaknya pertambangan skala kecil. b.Kendala -Kurangnya pengalaman aparat pemerintah dan perusahaan, kurang memadainya peraturan perundangan lingkungan; belum memadaunya performance standard kegiatan KL; persepsi tidak benar perusahaan akan pentingnya LH; terbatasnya dana. c.Peluang -Meningkatknay investor asing dengan pengalaman tentang LH; komitment kuat pemerintah dalam pertambangan berwawasan LH.4 Kebijakan dan sasaran -Pemnafaatn SD mineral dengan menjada kelestarian fungsi LH; pembangunan dalam penyediaan bahan perlindungan baku mineral, lapangan kerja, devisa, pembangunan daerah terpadu. lingkungan -Kordinasi, PETI, akrab lingkungan, fungsi lahan berganda; professional; lepas pantai, satndar, infrastruktur. -Peta tataguna hutan kesepakatan, tumpang tindih, PETI, lokasi WPR, reklamasi bekas tambang, peraturan perundangan.

×